​REFLEKSI 1 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO – GIBRAN DI MATA PARA TOKOH LINTAS ELEMEN

Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai beragam apresiasi dari tokoh lintas sektor. Sejumlah tokoh agama, pekerja, dan masyarakat sipil menilai pemerintahan saat ini menunjukkan arah yang tegas, terbuka terhadap kritik, dan konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Rais Syuriyah PBNU, KH. Cholil Nafis menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai berbagai langkah hukum yang diambil pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Cholil juga mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud nyata janji kampanye yang berdampak langsung pada peningkatan gizi anak bangsa. Menurutnya, meski pelaksanaannya masih perlu perbaikan, MBG merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi sehat dan cerdas. Ia pun menyambut positif pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang dinilainya dapat memperbaiki tata kelola ibadah sekaligus membantu Kementerian Agama lebih fokus menjalankan tugas lain di bidang sosial dan keagamaan.

Dari kalangan pekerja, Pimpinan Buruh Konfederasi Serikat Nasional/KSN, Hermawan juga menilai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perubahan signifikan di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, selain tegas dalam pemberantasan korupsi, pemerintah juga semakin terbuka terhadap aspirasi buruh. Dialog yang intens antara pemerintah dan serikat pekerja terkait pengaturan upah dan kesejahteraan tenaga kerja dinilai sebagai langkah maju setelah polemik yang sempat muncul sejak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Hermawan menekankan bahwa pola komunikasi dua arah ini menjadi dasar penting untuk memperkuat kepercayaan antara buruh dan pemerintah. Ia berharap di masa mendatang, pemerintah terus memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja, penataan outsourcing, dan peningkatan jaminan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) Gereja Katolik, Romo Mikael Endro Susanto mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik dan kerukunan antarumat beragama di tengah dinamika sosial yang beragam. Ia menilai Presiden Prabowo berhasil menciptakan iklim politik yang tenang, terbuka, dan inklusif, serta mengedepankan semangat toleransi. Romo Mikael juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Program tersebut, menurutnya, tidak hanya bernilai sosial tetapi juga memperkuat rasa persatuan antarwarga melalui semangat gotong royong.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Anwar Sastro Ma’ruf, turut memberikan pandangannya. Ia menilai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan arah kebijakan yang progresif, terutama dalam bidang pangan, gizi, dan kedaulatan sosial. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah terobosan besar yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Program ini tidak hanya memperbaiki asupan gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Sastro menilai langkah pemerintah ini sejalan dengan visi membangun bangsa yang berdikari dan berkarakter, dengan menumbuhkan kemandirian pangan dari daerah.

Namun, Sastro juga menekankan pentingnya evaluasi mendalam dalam pelaksanaan MBG agar benar-benar memberikan dampak positif sesuai harapan. Ia menilai, aspek pengawasan mutu gizi, kebersihan dapur, serta sinergi antar-lembaga seperti BGN, BPOM, dan Kementerian Kesehatan perlu diperkuat. Pemerintah perlu meningkatkan keberanian dan komitmen dalam melawan praktik korupsi dan mafia pangan, karena masih terdapat potensi penyimpangan di lapangan yang dapat menghambat tujuan program. Ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat reformasi kelembagaan dan transparansi publik, agar setiap kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan terukur.

Selain itu, Sastro menilai berbagai program ekonomi seperti pembangunan tiga juta rumah rakyat dan upaya kedaulatan pangan nasional menunjukkan niat baik pemerintah untuk memperkuat basis kesejahteraan rakyat. Namun ia mengingatkan agar seluruh program tersebut dijalankan dengan prinsip keberlanjutan.

Keempat tokoh tersebut sepakat bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fondasi penting menuju arah pembangunan nasional yang lebih kuat. Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas politik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui langkah-langkah konkret. Mereka berharap, di tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terus menjaga konsistensi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setahun Pemerintahan Prabowo, Wujudkan Ketahanan Pangan Kian Kuat

Usia setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nerhasil.mewujudkan capaian positif di sektor pangan. Melalui kebijakan strategis yang dijalankan terbukti semakin kuat, sementara kesejahteraan petani terus meningkat. Capaian itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

Ia menilai, langkah dan program yang dijalankan selama setahun terakhir berjalan di jalur yang tepat—mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Fokus utamanya tetap pada tiga hal, yakni meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yohan di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, arah kebijakan pangan saat ini tidak hanya memastikan stok beras terjaga, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi petani. Yohan menilai, sejumlah kebijakan seperti penetapan harga gabah, penguatan cadangan beras, serta koordinasi lintas lembaga menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah kepada sektor pertanian.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Melalui regulasi itu, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, bersama lembaga pangan terkait untuk memastikan program strategis pangan nasional berjalan efektif.

Pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg), dengan target pengadaan 3 juta ton beras dalam negeri. Langkah ini diambil untuk memperkuat cadangan beras nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Hasil kerja bersama Mentan Amran menyampaikan bahwa capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Ia menambahkan, Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” ujar Amran.

Kinerja Kementan juga mendapat pengakuan publik. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 10 Oktober 2025, sebanyak 77 persen responden meyakini kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, 83 persen menilai beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas.

Adapun 61,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat capaian itu. Nilai tukar petani (NTP) per September 2025 mencapai 124,36—angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik. Capaian itu menjadi indikator kuat komitmen Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Kinerja ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto telah memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat luas.

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG dan CKG Wujudkan SDM Sehat, Ekonomi Kuat

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam sejarah pelayanan publik Indonesia. Dari sekian banyak program unggulan yang dijalankan, dua inisiatif monumental—Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG)—menjadi bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kedua program ini tidak sekadar simbol kebijakan populis, tetapi wujud konkret kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat: pangan bergizi dan kesehatan yang merata.

Diluncurkan pada awal tahun 2025, Program MBG menjadi terobosan besar yang menyatukan misi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah berhasil mengubah konsep bantuan pangan menjadi gerakan nasional untuk memperkuat fondasi kesehatan generasi bangsa. Hingga akhir September 2025, tercatat lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. Angka yang luar biasa ini mencerminkan betapa seriusnya negara menjadikan kesehatan gizi sebagai investasi masa depan. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan langkah strategis untuk memastikan generasi penerus bangsa tumbuh sehat dan tangguh.

Dampak program ini juga dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hingga kini, lebih dari 30 juta jiwa telah menjadi penerima manfaat MBG, mencakup anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mereka kini mendapatkan akses makanan sehat yang disiapkan dengan standar gizi seimbang setiap hari. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah membangun generasi muda yang cerdas dan produktif.

Lebih dari sekadar meningkatkan gizi masyarakat, MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Data BGN menunjukkan adanya 9.406 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, menciptakan lebih dari 337 ribu lapangan kerja baru. Petani, peternak, nelayan, hingga tenaga penyaji makanan kini ikut berperan aktif dalam rantai pasok program ini. Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah lapangan kerja baru dari MBG bisa mencapai 1,5 juta pada awal 2026. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi strategi ekonomi yang mampu menggerakkan sektor riil hingga ke desa-desa.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa dari total anggaran MBG, sekitar 85 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku lokal. Hingga kini, lebih dari 6.400 UMKM telah bergabung dalam rantai pasok MBG, mulai dari petani sayur, nelayan, hingga pengusaha katering daerah. Pemerintah menargetkan setiap dapur MBG dapat menggunakan minimal 60 persen bahan baku dari produk UMKM lokal. Langkah ini bukan hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjamin keberlanjutan rantai pasok dan pemerataan ekonomi nasional.

Dampak positif MBG kini terlihat jelas di lapangan. Petani di Jawa Tengah, peternak ayam di Sulawesi, dan nelayan di Aceh merasakan manfaat langsung karena hasil produksi mereka terserap untuk kebutuhan program ini. Pemerintah membeli langsung bahan baku dari masyarakat, memastikan harga tetap stabil dan pendapatan petani meningkat. Di sisi lain, masyarakat miskin kini memiliki akses terhadap makanan bergizi tanpa harus mengorbankan pengeluaran sehari-hari.

Pemerintah juga memberi perhatian serius pada aspek keamanan pangan. Beberapa insiden kecil yang terjadi di sejumlah daerah dijadikan pelajaran berharga untuk memperkuat sistem pengawasan. Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan peningkatan standar operasional di seluruh dapur penyedia makanan, termasuk penggunaan teknologi modern untuk menjamin higienitas. Badan Gizi Nasional kini sedang menerapkan sistem deteksi dini untuk memastikan setiap bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai prinsip zero insiden dalam seluruh pelaksanaan MBG.

Sementara itu, di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu inovasi besar dalam pelayanan kesehatan publik. Diluncurkan pada Februari 2025, program ini kini telah menjangkau lebih dari 36 juta warga Indonesia. Melalui CKG, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin secara gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG bertujuan menjaga agar masyarakat tetap sehat dan mencegah penyakit berat sejak dini. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga kesehatan gigi dan mata, yang menjadi indikator penting kesehatan masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan jutaan warga, penyakit gigi, hipertensi, dan kadar gula darah tinggi menjadi masalah yang paling banyak ditemukan. Pemerintah menilai data ini sebagai dasar untuk memperkuat program promotif dan preventif di seluruh fasilitas kesehatan. Kini, program CKG juga menyasar kalangan pelajar lewat kegiatan “CKG Goes to School” agar kesadaran kesehatan tumbuh sejak dini. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa seluruh awak media mendapatkan layanan pengobatan gratis di RSPPN Pangsar Soedirman sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja informasi publik.

Dalam satu tahun, duet kepemimpinan Prabowo–Gibran telah membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar negara mampu menghadirkan keadilan sosial di tengah rakyatnya. MBG dan CKG menjadi dua wajah baru pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan.

*) Pengamat Kebijakan Sosial

Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG Dorong Generasi Sehat dan Produktif

Oleh : Muhammad Nanda )*
Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis yang menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Program ini tidak hanya sekadar distribusi makanan bagi pelajar dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. MBG telah menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, menilai program MBG merupakan langkah konkret dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Ia menegaskan bahwa melalui penyediaan makanan bergizi seimbang bagi anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita, MBG hadir untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi pokok yang berkualitas, bukan sekadar mengenyangkan. Dalam konteks pembangunan manusia, kualitas gizi menjadi salah satu indikator utama peningkatan produktivitas. Karena itu, MBG dirancang tidak hanya untuk mengatasi kelaparan, melainkan juga mengurangi stunting, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperbaiki tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Ade juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan keterlibatan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Selain memberi manfaat bagi penerima langsung, program ini juga berdampak pada ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG mendorong keterlibatan petani, peternak, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar sekolah, sehingga menciptakan efek ganda bagi perekonomian masyarakat. Ade menilai kebijakan yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo ini mengikuti jejak keberhasilan negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Finlandia yang sebelumnya telah membuktikan efektivitas program serupa dalam membangun generasi unggul.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di madrasah menjadi bagian integral dari upaya nasional menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Ia menjelaskan bahwa partisipasi Kementerian Agama dalam program ini merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pencegahan stunting dan penguatan pendidikan karakter di lingkungan madrasah. Program MBG disebut sejalan dengan visi keluarga maslahat yang dicanangkan pemerintah, di mana kesehatan dan pendidikan menjadi dua pilar utama pembangunan manusia.

Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 87 ribu madrasah di seluruh Indonesia dengan lebih dari 10 juta siswa yang menjadi sasaran penerima manfaat MBG. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Kemenag bahkan telah mengeluarkan kebijakan agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dapat digunakan untuk menunjang kegiatan MBG. Kebijakan ini mencakup perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga alat ukur berat badan dan tinggi badan bagi peserta didik. Melalui langkah tersebut, MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kebersihan, kesehatan, dan pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.

Di sisi lain, dukungan dari kelompok masyarakat dan organisasi kemahasiswaan turut memperkuat pelaksanaan program ini. Ketua Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Cabang Kota Manado, Lukman Fajar Setyawan, menyampaikan bahwa MBG memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi gizi di tingkat akar rumput. Menurutnya, ketika anak-anak sekolah terbiasa dengan pola makan seimbang sejak dini, sesungguhnya negara sedang menanam benih peradaban sehat yang akan menekan angka stunting secara berkelanjutan. Ia juga menilai bahwa peran mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam mendampingi pelaksanaan program, terutama dalam memberikan edukasi tentang pentingnya kandungan gizi dan kebersihan makanan.

Seiring berjalannya waktu, MBG telah berkembang menjadi lebih dari sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan. Ia menjelma sebagai gerakan nasional yang memadukan aspek gizi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya gizi seimbang bagi masa depan bangsa. Program ini juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama di tahun pertama pemerintahannya.

Dengan target penerima manfaat mencapai lebih dari 82 juta jiwa, MBG menjadi salah satu program dengan jangkauan terluas di Indonesia. Dampaknya yang multidimensional (mulai dari peningkatan kualitas gizi, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penguatan sektor pendidikan), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang.

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang dirancang dengan pendekatan holistik dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberi makan rakyatnya, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa dengan mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. MBG adalah wujud nyata dari visi besar menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan sosial, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi insan unggul demi kejayaan bangsa.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: MBG Perkuat Ketahanan Gizi Nasional

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional dan membangun generasi unggul. Program ini dirancang bukan semata bantuan sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau jutaan peserta didik di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pemerintah memandang keberhasilan program ini sebagai wujud nyata dari keadilan sosial, di mana setiap anak berhak memperoleh makanan sehat dan bergizi tanpa memandang latar belakang ekonomi. Presiden Prabowo menilai bahwa pembangunan manusia yang sehat dan kuat merupakan dasar dari kemajuan bangsa. Ia menekankan pentingnya memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan asupan gizi yang cukup, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas generasi muda hari ini.

Dalam setahun pelaksanaan, dampak positif MBG mulai terlihat. Data awal menunjukkan adanya peningkatan kehadiran siswa di sekolah serta penurunan kasus gizi buruk di sejumlah daerah yang menjadi lokasi uji coba. Pemerintah menilai tren ini sebagai bukti bahwa kebijakan berbasis gizi mampu memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, pelaksanaan MBG turut memperkuat ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan dan katering sekolah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG bukan hanya program konsumtif, tetapi juga produktif karena menciptakan perputaran ekonomi rakyat. Setiap piring makan bergizi yang disajikan bagi siswa berarti peluang pendapatan baru bagi masyarakat di sekitar sekolah. Melalui pendekatan ini, pemerintah membangun ekosistem yang saling menguatkan antara gizi, pendidikan, dan ekonomi. Program ini menjadi bagian dari strategi besar memperkuat kemandirian pangan nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pokok.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berperan penting dalam memperkuat sistem tata kelola MBG melalui digitalisasi. Pemerintah mengembangkan sistem distribusi berbasis aplikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mekanisme real time, data penerima manfaat dan alur logistik dapat dipantau langsung dari pusat hingga ke sekolah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengurangi risiko penyimpangan serta mempercepat penanganan kendala di lapangan. Digitalisasi juga membuka ruang bagi partisipasi generasi muda dan sektor swasta dalam mendukung sistem pangan nasional melalui inovasi teknologi.

Sinergi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan program ini. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pangan Nasional berkolaborasi memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas. Pemerintah daerah diberi keleluasaan menyesuaikan bahan pangan sesuai ketersediaan lokal, sehingga program ini turut menghidupkan ekonomi desa. Di banyak wilayah, sekolah kini menjadi pusat kegiatan sosial yang mempertemukan guru, orang tua, dan pelaku usaha lokal dalam semangat gotong royong.

Selain manfaat langsung pada kesehatan anak, MBG juga membawa efek sosial yang luas. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang meningkat, sementara pelaku ekonomi kecil mendapatkan pasar yang lebih pasti. Banyak daerah mencatat peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Pola ini menunjukkan bahwa MBG mampu menciptakan efek berganda yang menguntungkan berbagai lapisan masyarakat.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan MBG memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketika banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia memilih memperkuat produksi dalam negeri dengan memberdayakan rakyat. Langkah ini mencerminkan pendekatan realistis pemerintahan Prabowo–Gibran yang berfokus pada kesejahteraan dan kedaulatan nasional. Pemerintah menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Pemerintah juga menyadari pentingnya keberlanjutan program. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG tetap dijalankan secara konsisten dan bebas dari penyimpangan. Pengawasan lintas instansi diperkuat melalui audit rutin, sementara prinsip transparansi menjadi bagian dari tata kelola publik. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan manfaat program tersalurkan secara tepat sasaran.

Ke depan, MBG akan diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan skema tambahan bagi kelompok rentan non-sekolah seperti lansia dan pekerja berpenghasilan rendah. Dengan cakupan yang semakin luas, MBG diharapkan menjadi fondasi ketahanan gizi nasional sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan.

Satu tahun pelaksanaan MBG menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil mengubah paradigma kebijakan publik dari sekadar bantuan menjadi investasi sosial jangka panjang. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, langkah pemerintah memperkuat gizi rakyat adalah fondasi ketahanan bangsa yang paling mendasar. Program ini membuktikan bahwa pembangunan sejati dimulai dari manusia yang sehat, berdaya, dan sejahtera.

Dengan arah kebijakan yang konsisten, dukungan masyarakat, serta tata kelola yang semakin baik, MBG diharapkan terus menjadi motor penggerak ketahanan gizi dan kemandirian pangan nasional. Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi pijakan awal menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana cita-cita besar yang terus dijaga pemerintah dalam membangun masa depan bangsa.

)* Pengamat Isu-Isu Strategis

MBG Jadi Simbol Keberhasilan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran

JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol keberhasilan pemerintahan dalam menepati janji kampanye dan menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Program ini tidak hanya mengatasi persoalan gizi nasional, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat kecil melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa MBG adalah wujud nyata dari janji kampanye Prabowo–Gibran yang kini telah terealisasi dengan sukses.

“MBG bukan sekadar program makan siang, tetapi investasi besar untuk mencetak generasi unggul Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pemerintah terus memperkuat tata kelola program MBG agar semakin berkualitas dan berkelanjutan.

“Inilah bukti komitmen pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” katanya dalam rapat konsolidasi nasional BGN di Sentul, Bogor.

Sementara itu, Anggota Tim Pakar BGN sekaligus Guru Besar IPB, Epi Taufik, menyebut masuknya susu sebagai komponen utama MBG adalah keputusan berbasis ilmu pengetahuan.

“Susu adalah paket nutrisi lengkap dengan 13 zat gizi esensial yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Ini bukan sekadar minuman, tapi bagian dari upaya besar membangun masa depan bangsa,” ucapnya.

Untuk menjamin kualitas makanan bergizi, pemerintah melibatkan 5.000 juru masak profesional dari Indonesian Chef Association. Mereka memastikan setiap hidangan MBG diolah dengan standar tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi kepada anak-anak di sekolah.

Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Tak hanya meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga berhasil menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur penyedia makanan serta melibatkan lebih dari satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal. Dampak ganda ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merancang kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memperkuat ekonomi nasional dari bawah.

Dengan pelaksanaan yang masif, tata kelola yang transparan, serta dampak ekonomi yang luas, MBG kini menjadi ikon keberhasilan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Program ini membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata. Pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Satu Tahun Prabowo-Gibran, Program MBG Diperkuat Lewat Konsolidasi Nasional

Jakarta – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran (Pragib), Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi regional untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan telah berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi pusat–daerah.

Sebanyak 8.000 peserta hadir, terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra pelaksana, serta yayasan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Para kepala daerah dari ketiga provinsi juga turut serta untuk memastikan percepatan pelaksanaan rapid test, sanitasi, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas implementasi MBG di tahun pertama pemerintahan Pragib.

“Kami ingin tata kelola makan bergizi terus diperkuat, pengawasan ditingkatkan, dan kualitas produksi makanan terjaga agar menu yang disajikan benar-benar aman dan seimbang gizinya,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, pengadaan alat rapid test kini telah berjalan dengan dukungan 10 hingga 12 vendor. Selain itu, BGN melibatkan 5.000 juru masak profesional dari Indonesian Chef Association untuk pendampingan langsung di lapangan, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Dadan juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu antarwilayah. Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan membutuhkan kontrol dan evaluasi menyeluruh untuk menghindari masalah produksi maupun distribusi.

“Pelaksanaan harus menghasilkan efek positif bagi anak-anak Indonesia, mulai dari usia dini hingga remaja,” ujarnya.

Sebagai penguatan standar kebersihan dan keamanan pangan, BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar membuka diri terhadap inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Mereka juga diwajibkan segera melengkapi SLHS dalam waktu satu bulan.

Dukungan terhadap pelaksanaan MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin bersama Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi hadir langsung dalam rapat konsolidasi tersebut. Program baik seperti ini jangan sampai terganggu hanya karena masalah teknis atau SOP yang belum maksimal.

“Program MBG adalah program pemerintah pusat, dan kami di daerah seratus persen mendukung. Pemerintah daerah wajib hadir mengawalnya,” tutur Jenal Mutaqin.

Melalui konsolidasi ini, BGN menargetkan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, dan percepatan pemenuhan standar sebelum evaluasi tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Program MBG diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.

Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, CKG Jadi Bukti Nyata Kepedulian Kesehatan Rakyat

Oleh: Erwin Hidayat )*

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, berbagai program prioritas nasional mulai menunjukkan hasil konkret di tengah masyarakat. Salah satu yang paling dirasakan manfaatnya adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebuah inisiatif besar yang menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan rakyat. Program ini bukan sekadar kegiatan pemeriksaan kesehatan biasa, melainkan wujud kehadiran negara dalam memastikan setiap warga Indonesia, dari bayi hingga lansia, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan produktif.

Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga saat ini tercatat sekitar 40 juta orang telah mendaftar untuk mengikuti program tersebut dan 36 juta orang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui bahwa masalah kesehatan terbanyak yang ditemukan meliputi sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah yang tinggi. Menurut Budi, kondisi tersebut merupakan masalah umum yang perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tujuan utama dari program Cek Kesehatan Gratis adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit agar komplikasi dan kematian dapat dicegah. Melalui program ini, pemerintah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sekaligus menghindari biaya pengobatan yang lebih besar di masa depan. Pemerintah juga telah membagi program ini ke dalam berbagai kategori pemeriksaan, mulai dari bayi baru lahir, anak sekolah, remaja, hingga masyarakat lanjut usia.

Budi juga menegaskan bahwa CKG merupakan strategi preventif nasional yang dirancang agar masyarakat tidak perlu menunggu hingga jatuh sakit parah untuk mendapatkan penanganan medis. Ia menyampaikan bahwa penyakit berat seperti kanker atau jantung tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki tanda-tanda awal beberapa tahun sebelumnya. Melalui pemeriksaan dini yang dilakukan lewat program CKG, tanda-tanda tersebut dapat diketahui sejak dini sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.

Di tingkat daerah, program Cek Kesehatan Gratis juga telah menyasar kalangan pelajar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengungkapkan bahwa CKG Sekolah di wilayahnya telah menjangkau sekitar 16 persen siswa-siswi di Sumut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi, total jumlah siswa di Sumatera Utara mencapai 2.970.380 jiwa dan seluruhnya direncanakan akan menerima manfaat program tersebut. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan CKG Sekolah nantinya akan terus diperluas ke seluruh sekolah yang telah terdaftar agar cakupan layanan kesehatan bagi anak-anak dan remaja semakin merata.

Hery menjelaskan bahwa keberadaan CKG Sekolah menjadi langkah penting dalam mendorong kebiasaan hidup sehat sejak dini. Pemeriksaan rutin di sekolah diharapkan mampu mencegah gangguan kesehatan seperti anemia, gangguan penglihatan, serta masalah kebersihan gigi dan mulut yang sering kali tidak terdeteksi. Upaya ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk membangun generasi muda yang sehat, kuat, dan berprestasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti, menilai bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk kalangan siswa sekolah. Ia menyebutkan bahwa dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pihaknya pun terus mengajak masyarakat dan para pelajar untuk memanfaatkan program ini sebagai langkah nyata dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Satia menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan program di daerah.

Pandangan senada disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan, yang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program CKG sebaik mungkin. Ia menilai bahwa program ini memungkinkan masyarakat melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatannya sehingga tidak perlu menunggu sampai sakit untuk memeriksakan diri. Oloan juga menambahkan bahwa keberadaan program CKG bukan hanya meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kunjungan pasien ke rumah sakit. Dengan semakin banyak warga yang memeriksakan diri lebih awal, beban biaya kesehatan dapat ditekan dan produktivitas masyarakat tetap terjaga.

Program Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintahan Prabowo–Gibran terhadap kesejahteraan rakyat. Melalui program ini, pemerintah menunjukkan bahwa kesehatan ditempatkan sebagai pilar utama dalam pembangunan manusia Indonesia. CKG tidak hanya menyentuh aspek pelayanan medis, tetapi juga menjadi simbol pemerataan akses kesehatan hingga ke pelosok negeri.

Dengan jangkauan yang terus diperluas, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat yang semakin meningkat, CKG kini menjadi salah satu kebijakan publik yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Langkah ini juga mencerminkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun bangsa yang kuat, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Program ini bukan hanya sebagai respons terhadap meningkatnya beban penyakit, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dini, semakin kecil kemungkinan mereka terserang penyakit berat yang membutuhkan biaya besar dan waktu pemulihan panjang.

Program Cek Kesehatan Gratis adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh warga diharapkan dapat mendukung dan memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Memeriksakan kesehatan secara berkala, mengajak keluarga dan teman untuk ikut serta, serta menjadikan deteksi dini sebagai bagian dari gaya hidup sehat adalah langkah sederhana namun bermakna bagi masa depan bangsa. Dengan tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, dan lingkungan yang bersih, cita-cita pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mewujudkan Indonesia Sehat, Indonesia Maju dapat menjadi kenyataan.

)* Pemerhati Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

Setahun Prabowo-Gibran: Program CKG Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Nasional

Oleh : Marvelia Kato )*

Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wajah pembangunan nasional mulai menampakkan arah yang jelas. Salah satu sektor yang mengalami percepatan signifikan adalah bidang kesehatan. Melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah berhasil menghadirkan terobosan besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Program CKG yang diluncurkan pada Februari 2025 kini telah mencatat lebih dari 40 juta pendaftar dan 36 juta pemeriksaan kesehatan hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Angka tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap layanan kesehatan berbasis pencegahan ini. Program ini bukan sekadar pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga merupakan upaya besar negara dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan.

Selama ini, masyarakat baru mencari pengobatan setelah penyakit sudah berada pada tahap lanjut. Dengan adanya CKG, masyarakat kini dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi penyakit yang berisiko, seperti tekanan darah tinggi, kadar gula berlebih, dan gangguan gigi dan mulut. Ketiga masalah tersebut menjadi temuan terbesar dari jutaan pemeriksaan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi kunci penting untuk mencegah penyakit kronis seperti jantung dan stroke.

Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, menilai CKG sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional yang bersifat preventif. Menurutnya, kebijakan ini akan berpengaruh besar terhadap efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas nasional. Selama ini sebagian besar anggaran kesehatan dihabiskan untuk mengobati penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Dengan adanya deteksi dini seperti CKG, pemerintah dapat menghemat anggaran, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam memperluas cakupan program ini hingga ke daerah-daerah terpencil. CKG tidak hanya digelar di kota besar, tetapi juga hadir di sekolah, pesantren, dan komunitas pekerja informal. Pemeriksaan dilakukan secara langsung maupun melalui unit keliling agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Langkah ini sejalan dengan visi Universal Health Coverage (UHC) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa menghadapi kesulitan finansial.

Kesuksesan CKG tidak lepas dari sinergi lintas sektor yang dijalankan oleh pemerintah. Kementerian Pertahanan, misalnya, turut membuka akses layanan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedirman untuk memperluas jangkauan layanan. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan terhadap pasokan obat dan alat kesehatan agar pelayanan pemeriksaan massal berjalan lancar dan aman. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan BPOM menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran bekerja dalam satu ekosistem terpadu demi kesehatan rakyat.

Di sisi lain, komitmen untuk membangun budaya hidup sehat juga diperlihatkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada 9–10 Oktober 2025, Otorita IKN menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pegawai dan warga sekitar, bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan seperti Mayapada Hospital Nusantara, Puskesmas Sepaku 1, Klinik Nusantara Baru, Kimia Farma, dan Klinik Sehat Bahagia (KSB).

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh layanan skrining kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah, hingga konsultasi gizi dan pemberian obat. Tujuannya tidak hanya untuk mendeteksi dini potensi penyakit, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pentingnya pola hidup sehat sehari-hari.

Juru Bicara Otorita IKN sekaligus Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw, menjelaskan bahwa kegiatan CKG merupakan langkah nyata dalam membangun budaya sehat di lingkungan kerja dan masyarakat Nusantara. Pihaknya ingin menanamkan kesadaran, terutama bagi pegawai Otorita IKN, untuk membangun pola hidup sehat dimulai dari hal kecil yakni mengatur pola makan dan menjaga kesehatan pribadi. Kegiatan CKG di IKN juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang mendukung terwujudnya masyarakat Nusantara yang sehat dan produktif. Kolaborasi dengan berbagai pihak di sektor kesehatan mencerminkan semangat sinergi untuk memperluas akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau serta berkelanjutan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari turut mengapresiasi pelaksanaan program ini. Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung, ia menyebut bahwa program CKG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam membantu masyarakat menjaga kesehatan mereka. Menurutnya, capaian 36 juta peserta yang telah memanfaatkan layanan ini memang besar, tetapi masih harus terus diperluas mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 287 juta jiwa.

Program Cek Kesehatan Gratis menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan pendekatan yang konkret dan menyeluruh. CKG bukan hanya sebuah program sosial, tetapi juga pondasi bagi sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam waktu yang relatif singkat, program ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan gaya hidup sehat. Lebih dari itu, pemerintah kini memiliki basis data kesehatan masyarakat yang luas, yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Satu tahun perjalanan CKG menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran mampu menghadirkan solusi nyata dalam bidang kesehatan. Dengan komitmen dan sinergi lintas sektor, Indonesia kini melangkah menuju masa depan yang lebih sehat, tangguh, dan berkeadilan, sesuai dengan semangat besar menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan seorang Pengamat Kesehatan

Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, CKG Sukses Jangkau Puluhan Juta Warga

Jakarta,- Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu program unggulan di bidang kesehatan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), menunjukkan capaian luar biasa. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, program ini telah menjangkau puluhan juta warga di seluruh Indonesia, menjadi simbol nyata komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan preventif bagi rakyat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program CKG merupakan bagian dari visi besar Asta Cita, yang menempatkan kesehatan rakyat sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia.

“Presiden telah memutuskan program ini dimulai pada 10 Februari di puskesmas serta klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujar Budi.

Menurutnya, hingga awal Oktober 2025, tercatat sekitar 40 juta orang telah mendaftar program CKG, dan 36 juta di antaranya sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Temuan awal menunjukkan bahwa masalah kesehatan terbanyak yang dialami masyarakat adalah sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi.

“Dari data yang masuk, sudah kelihatan masalah kesehatannya di mana. Dan dari 36 juta ini, yang paling banyak adalah sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah. Ini yang mesti segera dilakukan pengobatan lanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program CKG merupakan bentuk intervensi dini pemerintah agar masyarakat dapat mencegah penyakit berat sebelum terlambat. Semua penyakit berat seperti jantung atau kanker tidak muncul tiba-tiba.

“Biasanya ada tanda-tandanya sejak beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, Cek Kesehatan Gratis dijalankan agar masyarakat tidak menunggu sampai parah baru berobat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai keberhasilan program CKG menjadi salah satu tonggak penting pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kesadaran kesehatan nasional.

“Saat ini sudah 36 juta jiwa masyarakat Indonesia memanfaatkan program CKG,” tutur Qodari.

Ia menambahkan, meski capaian ini sangat besar, pekerjaan pemerintah belum berhenti. “Kelihatannya besar, tapi pekerjaan ini masih panjang karena program CKG menyasar seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menurut Qodari, CKG bukan sekadar layanan kesehatan gratis, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif. Dengan deteksi dini penyakit dan pemantauan kesehatan berkala, masyarakat diharapkan tetap sehat dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Program ini adalah langkah strategis untuk memastikan rakyat Indonesia tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih sehat dan produktif. Ini bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaya saing,” pungkas Qodari.*