Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Wujudkan Stabilitas dan Kemandirian Bangsa

Jakarta,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik, ekonomi, dan hukum yang terus bergerak. Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebut stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kebijakan yang dikelola dengan baik dan terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

“Selama satu tahun terakhir, stabilitas yang terbangun merupakan stabilitas yang dikelola. Pemerintah mampu menyeimbangkan langkah koreksi kebijakan dengan tetap membuka saluran aspirasi publik,” ujar Khairul Fahmi.

Menurutnya, terbukanya kanal demokrasi menjadi penanda bahwa sistem pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Masyarakat masih memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi melalui berbagai mekanisme yang tersedia. “Kanal demokrasi kita masih terbuka dan berfungsi. Pemerintah harus menjaga agar saluran aspirasi tidak buntu supaya masyarakat tidak mencari panggung alternatif di ruang digital,” tegasnya.

Selain menjaga stabilitas politik, pemerintahan Prabowo–Gibran juga dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Presiden Prabowo disebut memiliki visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (alutsista).

“Komitmen Presiden untuk mendorong kemandirian industri pertahanan sangat nyata. Upaya penguatan perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan untuk memastikan rantai pasok pertahanan kita semakin mandiri,” papar Khairul.

Ia menambahkan bahwa kemandirian pertahanan bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Akses terhadap teknologi kunci menjadi tantangan utama yang kini sedang diatasi melalui diplomasi industri dan kerja sama teknologi tingkat tinggi.

Khairul juga menyoroti pentingnya literasi digital publik di tengah derasnya arus informasi dan misinformasi. Menurutnya, literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun propaganda destruktif yang dapat mengganggu harmoni nasional.

“Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi publik agar kebijakan dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Implementasi program prorakyat sejauh ini sudah berjalan baik, meski masih menghadapi sejumlah tantangan,” ujarnya.

Dalam evaluasinya, Khairul memberikan penilaian tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun pertama.

“Jika dinilai dari skala sepuluh, saya beri delapan. Pemerintah sudah bekerja keras menghadirkan stabilitas dan keberlanjutan, namun komunikasi publik perlu terus diperbaiki agar masyarakat memahami sepenuhnya capaian yang telah diraih,” tutupnya.

Satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang lebih stabil, mandiri, dan kuat di panggung global.

Dengan visi besar dan langkah strategis, pemerintah menunjukkan arah yang jelas: membangun bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Prabowo–Gibran Satu Tahun Memimpin: Stabilitas Nasional Terjaga, Demokrasi Tetap Kuat

Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, situasi nasional menunjukkan arah yang stabil dengan kemajuan nyata di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Pemerintah dinilai berhasil menjaga keseimbangan di tengah tantangan global dan dinamika sosial dalam negeri.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai capaian pemerintahan selama satu tahun terakhir bukan sekadar hasil dari pengelolaan krisis, tetapi juga bukti kemampuan pemerintah menjaga ruang dialog publik tetap hidup dan terbuka.

“Pemerintah menunjukkan kemampuan adaptif dalam melakukan koreksi kebijakan dengan cepat dan responsif. Langkah ini penting agar dinamika sosial dan politik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan,” ungkap Fahmi saat wawancara bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Ia mencontohkan, penanganan pemerintah terhadap gejolak sosial pada akhir Agustus lalu menjadi bukti nyata bagaimana negara hadir dengan pendekatan komunikasi terbuka dan dialog, sehingga eskalasi konflik dapat dicegah sejak dini.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan fungsi kanal demokrasi agar masyarakat tetap memiliki ruang menyalurkan aspirasi tanpa harus menempuh jalur ekstrem.

Fahmi menambahkan, keterbukaan tersebut juga menjadi faktor penting untuk mencegah masyarakat beralih pada ruang digital yang rentan terhadap disinformasi dan polarisasi. “Saluran aspirasi publik harus terus dijaga agar tidak digantikan oleh ruang digital yang penuh misinformasi,” tegasnya.

Selain stabilitas sosial-politik, Fahmi menyoroti capaian strategis di sektor pertahanan nasional, di mana Presiden Prabowo dinilai serius mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah terus memperkuat perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA guna mengurangi ketergantungan pada impor alat utama sistem senjata (alutsista).

“Langkah menuju kemandirian pertahanan memang tidak bisa instan. Namun, kebijakan pembelian alutsista luar negeri justru dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran teknologi dan penguatan diplomasi,” jelasnya.

Fahmi juga menyinggung tantangan di ruang digital yang kini menjadi arena utama mobilisasi opini publik. Menurutnya, algoritma media sosial kerap memperkuat emosi dan memperuncing polarisasi.

“Banyak kabar bohong dan ujaran kebencian yang dapat memicu keresahan. Pemerintah harus tanggap dengan melakukan klarifikasi resmi dan menjalin koordinasi bersama platform digital,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis.

Dalam evaluasinya terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Fahmi memberikan penilaian yang cukup tinggi.

Menurutnya, pelaksanaan program prorakyat sudah menunjukkan hasil positif, namun komunikasi publik pemerintah masih perlu diperkuat agar masyarakat memahami arah kebijakan dengan lebih baik.

“Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) adalah langkah tepat untuk memperkuat strategi komunikasi nasional,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti efektivitas pengawasan pemerintahan, di mana banyak kasus penyimpangan berhasil diungkap.

“Pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan tetap bersih dan transparan,” ujarnya.

Fahmi menggambarkan kepemimpinan Prabowo dengan analogi menarik: “Presiden ibarat pilot, para menteri sebagai kru kabin, dan rakyat adalah penumpang. Pemerintah harus memastikan seluruh penumpang merasa aman, nyaman, dan optimis terhadap tujuan akhir perjalanan bangsa,” katanya.

Dengan sejumlah capaian tersebut, pemerintahan Prabowo–Gibran dalam satu tahun perjalanannya berhasil menegaskan arah pembenahan nasional yang konstruktif—menjaga stabilitas, memperkuat kemandirian pertahanan, serta memastikan demokrasi tetap terbuka dan partisipatif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu Tahun Prabowo–Gibran, Pemerintahan Kuat dan Mandiri Menuju Indonesia Maju

JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pemerintahan Indonesia dinilai semakin kuat, stabil, dan berdaulat. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kinerja pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas nasional dan kemandirian industri pertahanan.

Menurut Fahmi, pemerintah mampu menjaga dinamika politik dan sosial agar tidak berkembang menjadi ketegangan publik.

“Hal ini membuktikan kanal demokrasi kita masih berfungsi baik. Pemerintah tanggap, terbuka terhadap aspirasi, dan cepat merespons krisis,” ujarnya dalam wawancara di Radio Elshinta.

Fahmi menilai langkah cepat pemerintah pascakerusuhan akhir Agustus menjadi bukti ketegasan negara dalam menjaga ketertiban nasional tanpa menutup ruang dialog. Pemerintah dinilai berhasil mengelola emosi publik sekaligus mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas.

Di bidang pertahanan, Presiden Prabowo menunjukkan visi besar untuk membangun kemandirian industri nasional. Upaya memperkuat PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor serta memperluas kapasitas teknologi strategis dalam negeri.

“Pembelian alutsista luar negeri bukan semata transaksi, tetapi sarana transfer teknologi dan penguatan diplomasi,” jelas Fahmi. Ia menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan kepemimpinan Prabowo yang visioner dan realistis dalam membangun kekuatan bangsa.

Selain itu, fungsi pengawasan pemerintahan dinilai semakin efektif. Banyak kasus korupsi berhasil diungkap, menandakan sistem pengawasan dan penegakan hukum berjalan baik. Pemerintah juga terus memperkuat komunikasi publik melalui Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) agar kebijakan dapat lebih mudah dipahami masyarakat.

Fahmi memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif bagi kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia mengibaratkan pemerintahan ini seperti pesawat besar yang terbang menuju Indonesia Maju, dengan Presiden sebagai pilot dan rakyat sebagai penumpang.

“Tugas pemerintah memastikan seluruh penumpang aman, nyaman, dan sampai pada tujuan bersama,” tutupnya. (*)

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Berhasil Jaga Stabilitas Nasional

JAKARTA – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kalangan menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan politik, ekonomi, dan hukum yang dinamis.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai stabilitas yang terjaga bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pengelolaan kebijakan yang adaptif serta saluran aspirasi masyarakat yang tetap terbuka.

“Pemerintah mampu meredam berbagai potensi gejolak dengan langkah korektif yang cepat dan terukur,” ujarnya dalam wawancara di Radio Elshinta.

Menurut Fahmi, respon cepat pemerintah terhadap krisis pascakerusuhan akhir Agustus menjadi contoh nyata bagaimana negara hadir secara tanggap. Pemerintah segera membuka komunikasi dan dialog, sehingga emosi publik dapat diredam tanpa memperlebar ketegangan sosial.

“Situasi Indonesia berbeda dengan negara lain karena komunikasi politik tetap dibuka,” katanya.

Fahmi juga menegaskan bahwa kanal demokrasi di Indonesia masih terbuka dan berfungsi efektif. Keluhan masyarakat dapat tersalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui aksi destruktif. Hal ini membuktikan bahwa iklim demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran tetap sehat dan produktif.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai berhasil mengelola ruang digital yang sering menjadi pemicu polarisasi. Fahmi menilai upaya pemerintah memperkuat literasi digital publik dan mempercepat klarifikasi terhadap isu viral menjadi langkah penting menjaga stabilitas sosial.

Kinerja komunikasi publik diakui masih perlu ditingkatkan, namun pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) dianggap langkah strategis memperkuat koordinasi nasional.

“Arah pembenahan pemerintahan berjalan di jalur yang positif dan menjanjikan,” tegas Fahmi.

Ia mengibaratkan Presiden Prabowo sebagai pilot pesawat yang berpengalaman, para menteri sebagai awak kabin, dan rakyat sebagai penumpang.

“Tugas pemerintah memastikan seluruh penumpang merasa aman dan nyaman hingga sampai ke tujuan bersama,” pungkasnya.

Setahun Prabowo–Gibran, Pengamat Sebut Pemerintah Efektif Kelola Krisis dan Aspirasi Publik

Jakarta – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial selama satu tahun pertama kepemimpinan mereka.

“Kalau kita bicara soal kedamaian dan keamanan selama satu tahun Prabowo-Gibran, kita tidak bisa hanya melihat dari ada atau tidaknya kegaduhan. Yang penting adalah bagaimana negara mampu mengelola dinamika itu,” ujar Khairul Fahmi dalam wawancara di Radio Elshinta.

Ia menilai stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah stabilitas yang steril, melainkan stabilitas yang dikelola dengan baik melalui kebijakan yang adaptif dan saluran aspirasi publik yang tetap terbuka.

“Pemerintah cukup mampu merespons dengan koreksi kebijakan dan pengamanan yang terukur. Saluran aspirasi masyarakat juga tidak ditutup, itu yang membuat situasi tetap terkendali,” tambahnya.

Menyoroti peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu, Khairul mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi “alarm besar” bagi pemerintah, namun berhasil diredam dengan langkah cepat.

“Kita lihat aparat bertindak lebih terukur dan dialog tetap dibuka. Itu yang membuat situasi tidak berkembang menjadi krisis nasional,” jelasnya.

Dalam evaluasi terhadap demokrasi, Khairul menegaskan bahwa kanal aspirasi publik di Indonesia masih berfungsi dengan baik.

“Kanal demokrasi kita belum lumpuh. Ini yang membuat protes dan keluhan masyarakat tidak otomatis berubah menjadi pembangkangan publik,” ujarnya.

Terkait isu pertahanan, Khairul mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

“Sejak awal, Pak Prabowo mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Tapi proses menuju kemandirian ini bukan sprint, melainkan maraton,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pembelian alutsista dari luar negeri tetap diperlukan dalam rangka transfer teknologi.

“Belanja alutsista luar negeri juga punya fungsi diplomatik. Kita belajar, mengakses teknologi kunci, dan memperkuat hubungan antarnegara,” jelasnya.

Meski begitu, Khairul menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan dan capaian bisa dipahami masyarakat secara luas.

“Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan pemerintah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Karena seringkali yang dikerjakan itu tidak sampai ke publik,” ucapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, ia menilai pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) menjadi langkah tepat untuk memperkuat koordinasi informasi di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, Khairul memberi penilaian tinggi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kalau boleh memberi nilai, saya kasih delapan dari sepuluh. Pemerintah sudah bekerja dengan baik, meski masih ada hal-hal yang perlu diperkuat terutama dalam komunikasi publik dan fungsi pengawasan,” tutupnya.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Stabilitas Terjaga, Kemandirian Pertahanan Diperkuat, dan Demokrasi Tetap Terbuka

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun dengan catatan positif dalam menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan hukum.

Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), keberhasilan pemerintah dalam satu tahun ini bukan hanya soal mengelola situasi krisis, tetapi juga menjaga saluran aspirasi publik tetap terbuka dan efektif.

“Pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional dengan mengelola koreksi kebijakan secara cepat dan responsif. Hal ini sangat penting agar dinamika politik dan sosial tidak melahirkan ketegangan berkepanjangan,” ujar Fahmi dalam wawancara dengan salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Ia menambahkan, respons cepat pemerintah dalam menghadapi kerusuhan akhir Agustus lalu menunjukkan komitmen kuat untuk mencegah emosi publik menggantung dan memicu ketidakamanan lebih luas. Berbeda dengan beberapa negara lain, Indonesia segera membuka komunikasi dan dialog sehingga potensi krisis bisa ditekan sedini mungkin.

Pemerintah berhasil mencegah hal tersebut berkembang menjadi pembangkangan publik dengan menjaga kanal demokrasi tetap berfungsi dan terbuka. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk terus menjaga saluran aspirasi agar masyarakat tidak mencari panggung alternatif di ruang digital yang rawan misinformasi dan polarisasi.

Selain itu, salah satu pencapaian penting pemerintah dalam satu tahun terakhir adalah komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

“Penguatan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista,” jelas Fahmi.

Menurutnya, proses menuju kemandirian ini memerlukan akses teknologi kunci dan waktu yang tidak singkat, sementara pembelian alat utama sistem senjata dari luar negeri dimanfaatkan sebagai sarana belajar sekaligus memperkuat hubungan diplomatik antarnegara.

Dalam kesempatan yang sama, Fahmi juga menyoroti fenomena mobilisasi massa yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial.

“Banyak misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi di ruang digital. Pemerintah responsif dengan klarifikasi resmi dan koordinasi bersama platform digital,” katanya.

Ia menekankan pentingnya literasi digital publik sebagai kunci agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi hoaks.

Dari sisi program prorakyat, Fahmi menilai implementasi pemerintah sudah berjalan dengan baik meski masih ada tantangan. Ia memberikan nilai 8 dari 10 untuk kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yang perlu diperbaiki adalah komunikasi publik agar masyarakat lebih memahami capaian dan kebijakan pemerintah. Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) merupakan langkah tepat untuk memperkuat komunikasi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengawasan pemerintahan berjalan lebih efektif dengan banyak kasus korupsi berhasil diungkap. Pengawasan yang ketat membuat penyimpangan cepat terlihat. Pemerintah harus tetap menjaga konsistensi dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Fahmi mengibaratkan Presiden Prabowo sebagai pilot pesawat terbang, menteri sebagai cabin crew, dan rakyat sebagai penumpang.

“Pemerintah harus memastikan seluruh penumpang merasa aman dan nyaman selama perjalanan menuju tujuan bersama yang lebih baik,” jelas Fahmi.

Dengan berbagai capaian tersebut, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembenahan yang positif dan menjanjikan, memperkokoh fondasi Indonesia menuju masa depan yang stabil, mandiri, dan demokratis.

Setahun Prabowo-Gibran Mantapkan Kemandirian Energi dan Hilirisasi Pangan Demi Perluasan Lapangan Kerja

Oleh : Veronia Candra )*

 

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak penting dalam perjalanan sektor strategis: swasembada energi, hilirisasi pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Ketiganya ekonomi nasional. Di tengah dinamika global dan tantangan domestik, pemerintah berhasil menorehkan capaian konkret di tiga menjadi pilar utama menuju kemandirian ekonomi yang selama ini menjadi cita-cita bangsa.

 

Dalam bidang energi, capaian nyata terlihat dari peningkatan produksi minyak dan percepatan transisi energi bersih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barel menjadi 605.000 barel per hari sepanjang 2025. Kenaikan ini menandakan efisiensi operasional dan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan energi nasional. Tak hanya itu, bauran energi baru terbarukan juga meningkat signifikan dari 11 persen menjadi 15,5 persen terhadap total listrik nasional.

 

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian energi yang berkelanjutan. Bahlil menilai, pencapaian swasembada energi tidak dapat disamakan dengan sektor lain karena memerlukan modal, teknologi, dan waktu panjang untuk melihat hasilnya. Proses eksplorasi dan produksi di sektor energi memang membutuhkan ketekunan, dan keberhasilan dalam setahun terakhir menjadi bukti kerja keras yang terukur.

 

Kemandirian energi bukan semata soal peningkatan produksi, tetapi juga soal kedaulatan. Dalam konteks ekonomi global yang rentan terhadap gejolak harga minyak, kemampuan Indonesia memperkuat energi nasional menjadi penopang penting bagi stabilitas fiskal dan daya saing industri. Pemerintah menyadari bahwa tanpa energi yang kuat dan mandiri, hilirisasi industri tidak akan berjalan optimal.

 

Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan arah baru pembangunan pertanian nasional melalui kebijakan hilirisasi. Pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak lagi menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Program hilirisasi yang dicanangkan meliputi sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan fokus utama pada komoditas strategis seperti kelapa, gambir, dan sawit.

 

Amran menjelaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi kelapa sangat besar. Indonesia mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa per tahun dengan nilai Rp24 triliun. Namun, jika diolah menjadi produk turunan seperti santan atau Virgin Coconut Oil (VCO), nilai itu bisa meningkat hingga seratus kali lipat. Artinya, potensi devisa bisa mencapai Rp2.400 triliun, bahkan separuhnya saja mampu menembus Rp1.200 triliun.

 

Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas gambir yang selama ini menyuplai hampir 80 persen kebutuhan dunia. Melalui hilirisasi, produk turunan gambir akan dimanfaatkan untuk industri tinta, farmasi, hingga kosmetik. Program ini tidak hanya menambah nilai ekspor, tetapi juga memperkuat struktur industri dalam negeri agar tidak bergantung pada impor bahan jadi.

 

Amran juga menyoroti keterkaitan antara hilirisasi pangan dan ketahanan energi. Sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, Indonesia kini mengalihkan sebagian produksinya untuk bahan baku biodiesel (B50). Langkah ini secara langsung memperkuat ketahanan energi sekaligus menghemat devisa negara. Menurutnya, jika 5,3 juta ton CPO dialihkan untuk program biodiesel, impor solar bisa dihentikan, dan Indonesia memiliki posisi tawar lebih tinggi di pasar global.

 

Selain mendorong nilai tambah, program hilirisasi juga menjadi sumber baru penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp9,95 triliun dari anggaran belanja tambahan untuk pengembangan perkebunan dan hortikultura, termasuk bantuan benih dan bibit gratis bagi petani di seluruh Indonesia. Dengan cakupan lahan mencapai 800 ribu hektare, program ini diproyeksikan mampu menyerap 1,6 juta tenaga kerja baru dalam dua tahun mendatang.

 

Capaian di sektor energi dan pangan pada akhirnya bermuara pada hal yang paling penting: kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput. Ketika petani memiliki nilai tambah dari hasil panen, ketika pekerja lokal terserap di industri hilirisasi, dan ketika biaya energi semakin efisien, maka di sanalah makna pembangunan sesungguhnya hadir.

 

Kebijakan swasembada energi dan hilirisasi pangan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ekonomi berdikari. Dalam jangka panjang, arah kebijakan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus membuka jalan menuju industrialisasi berbasis sumber daya domestik.

 

Satu tahun pertama pemerintahan ini dapat dikatakan sebagai periode peletakan fondasi ekonomi baru. Pemerintah menunjukkan keberanian mengambil langkah-langkah strategis yang mungkin belum menghasilkan efek penuh dalam waktu singkat, tetapi akan berdampak besar bagi masa depan bangsa. Kemandirian energi yang mulai terbentuk, hilirisasi pangan yang memperluas rantai nilai, serta terciptanya lapangan kerja di berbagai wilayah merupakan bukti bahwa visi “Indonesia Maju dan Mandiri” tidak berhenti pada slogan.

 

Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang menulis bab baru dalam perjalanan pembangunan nasional. Ketika energi dikelola di dalam negeri, pangan diolah menjadi produk bernilai tinggi, dan rakyat memiliki pekerjaan yang layak, maka Indonesia tidak hanya tumbuh — tetapi berdaulat. Tahun pertama ini menjadi awal yang menjanjikan menuju kemandirian sejati, di mana pembangunan tidak sekadar dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

 

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Setahun Asta Cita, Presiden Prabowo Wujudkan Pangan Berdaulat Energi Mandiri dan SDM Unggul

Oleh : Rangga Aditya )*

 

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai era baru pembangunan nasional yang berorientasi hasil nyata dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Melalui tiga pilar utama—swasembada pangan, kemandirian energi, dan penguatan sumber daya manusia—pemerintahan ini menunjukkan kemajuan signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai lapisan. Sinergi kebijakan dan implementasi di lapangan menjadikan agenda besar Asta Cita bukan sekadar visi, tetapi telah menjelma dalam bentuk program yang produktif dan berdampak.

 

Di sektor pangan, arah kebijakan pemerintah terlihat semakin kokoh dalam mencapai swasembada. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga tentang kemandirian dan kesejahteraan petani. Peningkatan produksi beras dan jagung yang ditopang perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, serta tata niaga yang lebih transparan telah menggerakkan kembali produktivitas di tingkat desa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai langkah reformasi sistem pertanian ini berhasil menekan rantai pasok yang panjang dan memperbaiki harga di tingkat petani. Ketersediaan beras kini berada pada level aman, sementara panen berlangsung di berbagai sentra utama dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Barat. Kebijakan penyerapan hasil pertanian melalui koperasi memperlihatkan hasil yang menggembirakan karena mampu memperkuat posisi tawar petani di pasar domestik.

 

Program penguatan kelembagaan seperti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga berperan penting dalam menurunkan biaya logistik serta memperluas akses petani terhadap pupuk dan pakan. Sistem ini memperlihatkan model distribusi yang efisien dan menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan masyarakat desa. Hasilnya, desa-desa produktif mulai tumbuh sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru yang menopang ketahanan pangan nasional.

 

Kemajuan serupa juga tampak pada sektor energi. Pemerintah berhasil memperkuat kemandirian energi dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi hulu, revitalisasi kilang, serta percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menilai kebijakan mandatori biodiesel menjadi tonggak penting dalam mempertebal ketahanan energi nasional sekaligus memberikan efek ekonomi berantai. Kebijakan tersebut bukan sekadar upaya penghematan devisa, melainkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor perkebunan sawit, pabrik pengolahan, hingga rantai distribusi. Selain itu, langkah ini juga berkontribusi signifikan terhadap penurunan emisi karbon dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin energi hijau di kawasan Asia Tenggara.

 

BUMN energi dan sektor swasta kini berkolaborasi erat menjaga pasokan di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berhasil menstabilkan biaya energi untuk industri, sehingga dunia usaha mendapat kepastian dalam berproduksi. Kombinasi antara efisiensi operasional dan investasi strategis di sektor hulu menjadikan Indonesia semakin dekat dengan cita-cita swasembada energi yang berkelanjutan.

 

Sementara itu, di pilar penguatan sumber daya manusia, program-program Asta Cita menunjukkan dampak sosial yang luas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan secara nasional telah menjangkau jutaan anak sekolah dasar dan menengah di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini bukan sekadar intervensi pangan, tetapi bagian dari upaya mencetak generasi unggul yang sehat dan produktif. Standar gizi yang diterapkan memastikan anak-anak mendapatkan asupan protein, serat, dan mikronutrien yang memadai. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan status gizi, tetapi juga pada geliat ekonomi lokal karena melibatkan UMKM katering, petani, nelayan, hingga pedagang pasar dalam rantai pasoknya.

 

Keberhasilan MBG memperlihatkan bagaimana kebijakan sosial dapat sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Dengan rantai pasok lokal yang pendek, kualitas makanan terjaga segar dan higienis, sementara sistem pengawasan terintegrasi menjamin keamanan pangan. Hal ini memperlihatkan bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

 

Selain itu, pemerintah juga memperkuat aspek kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini mempermudah akses warga terhadap layanan pemeriksaan dasar, mulai dari tekanan darah hingga kadar gula dan kolesterol. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai program ini efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Partisipasi publik meningkat pesat berkat sistem layanan yang sederhana, cepat, dan tersebar hingga pelosok daerah. Melalui CKG, jutaan warga kini dapat mendeteksi potensi penyakit sejak dini dan mendapatkan rujukan medis yang tepat waktu, sehingga menekan beban biaya kesehatan jangka panjang.

 

Seluruh capaian di atas memperlihatkan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar transisi, melainkan akselerasi. Pemerintah berhasil memadukan kebijakan makro dan langkah mikro yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Keberhasilan ini tidak lepas dari tata kelola yang lebih efisien, sistem pengawasan yang ketat, serta sinergi antara pusat dan daerah. Pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan kolaboratif, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

 

Sinergi antara swasembada pangan, energi mandiri, dan SDM unggul merupakan kerangka pembangunan inklusif yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga pilar tersebut saling memperkuat dan menciptakan efek berantai positif di berbagai sektor. Pangan yang cukup menjamin ketahanan sosial, energi mandiri memperkuat daya saing industri, sementara SDM unggul menjadi penggerak utama inovasi dan produktivitas nasional.

 

Satu tahun perjalanan ini menunjukkan arah yang jelas: Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian sejati. Pemerintahan Prabowo Subianto telah menegakkan paradigma pembangunan berbasis kedaulatan dan keberlanjutan. Dengan fondasi kuat di sektor pangan, energi, dan SDM, Indonesia memiliki bekal strategis untuk melangkah mantap menuju masa depan yang berdaulat, makmur, dan berkeadilan.

 

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan

Agenda Besar Asta Cita, Hasil Nyata: Tahun Pertama Prabowo-Gibran

Oleh: Moeini Syakir *)

 

Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran ditandai dengan pendekatan “whole-of-government” yang tidak hanya mengeksekusi program unggulan Asta Cita, tetapi juga mengorkestrasi kementerian/lembaga agar saling melengkapi. Tiga simpul prioritas—ketahanan pangan, kemandirian energi lewat hilirisasi, dan penguatan sumber daya manusia—mulai menunjukkan hasil yang terukur, baik pada indikator makro maupun dampak mikro di rumah tangga.

 

Di sektor pangan, Kementerian Pertanian memotret lompatan produksi dan ketersediaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras nasional melampaui 4 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dengan estimasi produksi beras tahun ini pada kisaran 33–34 juta ton, sementara jagung bertambah sekitar 1,5 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Bagi petani, capaian produksi saja tidak cukup; yang menentukan adalah kesejahteraan relatif terhadap biaya input. Di titik ini, Badan Pusat Statistik menjelaskan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 pada September 2025, level yang menunjukkan perbaikan daya beli; Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menandaskan bahwa pasokan beras yang kuat mengubah perannya dari pendorong inflasi menjadi penopang stabilitas harga dan daya beli. Sinergi hulu-hilir juga tampak dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menekankan peran koperasi desa dan revitalisasi tambak sebagai generator lapangan kerja sekaligus fondasi kemandirian pangan.

 

Kemandirian energi diakselerasi melalui hilirisasi mineral. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mencatat investasi hilirisasi telah menembus lebih dari Rp190 triliun hingga awal September 2025, dengan nikel dan tembaga sebagai poros utama. Ini bukan sekadar membangun smelter; membangun ekosistem industri yang menyerap tenaga kerja, menambah nilai di dalam negeri, dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga komoditas mentah. Dalam optik kebijakan publik, hilirisasi menghadirkan “institutional complementarities”: kepastian perizinan, infrastruktur pendukung, dan kebijakan SDM—yang bila hadir bersama, memindahkan perekonomian ke kurva kemungkinan produksi yang lebih tinggi.

 

Di ranah pembangunan manusia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alat kebijakan gizi maupun pengungkit ekonomi lokal. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan distribusi lebih dari 1,1 miliar porsi hingga akhir September 2025, ditopang 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Dimensi ekonomi MBG terasa nyata: Ketua DPP PKB Daniel Johan menekankan pelibatan lebih dari 6.400 UMKM dalam rantai pasok—dari petani, nelayan, hingga katering sekolah—sehingga belanja program berputar di desa dan kecamatan. Pendekatan ini selaras dengan gagasan tentang “capability expansion”: gizi memperkuat kemampuan belajar dan produktivitas, sementara pelibatan UMKM memperluas kebebasan ekonomi masyarakat.

 

Kesehatan pencegahan diperkuat melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan jangkauan program di 38 provinsi dan lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan, dengan lebih dari 36 juta warga telah mendapat pemeriksaan. Ini pondasi penting bagi efisiensi pembiayaan kesehatan: mendeteksi dini faktor risiko lebih murah daripada merawat penyakit stadium lanjut. Secara paralel, program perumahan menangani aspek “rasa aman” keluarga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan realisasi FLPP di atas 196 ribu unit dengan bunga KPR tetap 5 persen, sembari menegaskan kesediaan menambah kuota jika kebutuhan rakyat masih tinggi. Perumahan adalah mesin efek ganda: ia menyerap tenaga kerja konstruksi, menggerakkan industri bahan bangunan, dan meningkatkan aset rumah tangga.

 

Pemberdayaan ekonomi desa dirajut lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dilaporkan telah hadir di 83.132 titik. Kebijakan ini tidak berjalan sendiri: BPOM RI menyiapkan lebih dari 38.000 daftar obat untuk Apotek Koperasi Merah Putih, memperkuat layanan dasar di tingkat desa. Inilah bentuk “service bundling” di kebijakan publik—ketika intervensi ekonomi (koperasi) ditautkan ke layanan kesehatan (apotek), efeknya berlipat: akses finansial, akses obat, dan literasi kesehatan meningkat bersama-sama.

 

Dari sisi pembiayaan pembangunan, kinerja investasi memberi ruang fiskal dan teknis. Badan Pengelola Investasi Danantara melaporkan realisasi Rp179,05 triliun pada semester I 2025, dengan 80 persen diarahkan ke proyek dalam negeri, termasuk energi hijau dan pengelolaan limbah. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menekankan daya tarik Indonesia yang bertumpu pada pertumbuhan kuat, inflasi rendah, populasi muda, serta profil risiko yang memberi kombinasi imbal hasil dan keamanan—perspektif yang memperkuat narasi peluang jangka panjang. Di hulu anggaran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai efisiensi belanja menjadi ciri tata kelola setahun ini; hasil penghematan diarahkan ke program pro-rakyat seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, dan CKG. Dari sisi independen, Ah Maftuchan dari The Prakarsa memandang langkah efisiensi tersebut memperkuat disiplin fiskal dan pemerataan pembangunan daerah—sebuah penekanan bahwa kebijakan tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga tepat guna.

 

Dalam satu tahun pemerintahan, tiga pelajaran utama muncul: fokus pada sasaran konkret memudahkan evaluasi, desain program yang saling terhubung meningkatkan efektivitas anggaran, dan kemitraan luas mempercepat pemerataan manfaat. Secara keseluruhan, arah kebijakan konsisten dengan Asta Cita, menjadikan negara perancang ekosistem yang menyehatkan, memandirikan, dan memberdayakan rakyat.

 

*) pemerhati kebijakan publik

83,5 % Responden Puas Kinerja Presiden Prabowo Pada Hasil Survei Index Politica

Jakarta – Survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Lembaga survei Index Politica , Hasilnya, 83,5 persen responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

Survei ini digelar pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error survei +/- 3 persen. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 83,5 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin. Sementara itu, sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo melalui pemberitaan di media.

“Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial,” kata Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).