Tokoh Papua Ajak Semua Elemen Jaga Kondusivitas Jelang Nataru

Papua Tengah- Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Seruan ini dinilai penting mengingat momentum Natal dan pergantian tahun merupakan waktu yang sarat dengan nilai keagamaan, kebersamaan, serta membutuhkan suasana aman dan damai.

Tokoh masyarakat Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Derek Alom, menegaskan komitmen masyarakat Distrik Tembagapura dan Distrik Kimbeli dalam mendukung aparat keamanan menjaga stabilitas wilayah. Ia menyampaikan bahwa masyarakat ingin perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman tanpa adanya gangguan keamanan yang merugikan warga.

“Kita ingin merayakan Natal dan tahun baru dengan aman dan damai. Kita berkaca pada serangkaian kejadian gangguan keamanan di tahun 2017, di mana masyarakat menjadi susah dan harus mengungsi. Hal seperti itu tidak ingin terulang kembali,” ujar Derek Alom, Senin (15/12/2025).

Derek juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan atau isu yang dapat memicu gangguan keamanan. Menurutnya, stabilitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat keamanan semata.

“Masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan daerah ini. Kita semua ingin Natal dan tahun baru dirayakan dengan aman dan damai,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kedamaian merupakan pintu masuk bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, dukungan aktif masyarakat terhadap aparat keamanan menjadi kunci agar Mimika, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan, tetap aman.

“Kami masyarakat Mimika dari pesisir hingga gunung siap mendukung aparat menjaga keamanan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Mimika tetap aman dan damai, termasuk wilayah pedalaman,” tambah Derek.

Seruan serupa juga disampaikan tokoh agama di Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga aparat keamanan, untuk bersinergi menjaga kondusivitas Papua menjelang Nataru.
“Saya, Pendeta Yones Wenda selaku tokoh agama di Tanah Papua, selalu mendukung aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas Papua menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Menurut Pendeta Yones, stabilitas keamanan menjadi syarat utama agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk serta masyarakat dapat menyambut Tahun Baru dengan rasa aman dan penuh sukacita. Ia juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap Papua melalui berbagai program pembangunan.

Ia pun mengajak masyarakat Papua untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memecah belah kebersamaan. “Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian Papua menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.

Imbauan dari para tokoh tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan harmonis selama perayaan Nataru.

Menjaga Damai Papua Menjelang Natal dan Tahun Baru

TAMBRAUW – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, semangat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menguat di berbagai wilayah Papua. Dari pesisir hingga pegunungan, suara warga menunjukkan harapan yang sama, yaitu perayaan hari besar keagamaan berlangsung aman, damai, dan penuh kekhidmatan tanpa gangguan keamanan.

Di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, upaya menjaga kondusivitas tercermin dalam kegiatan silaturahmi kamtibmas yang digelar bersama tim Polda Papua Barat Daya. Pertemuan yang berlangsung di Kampung Kwoor pada 13 Desember 2025 itu menjadi ruang dialog antara aparat keamanan dan masyarakat setempat untuk menyatukan komitmen menjelang Natal dan Tahun Baru.

Kepala Kampung Barar menegaskan kesiapan warga mendukung langkah kepolisian dalam menjaga situasi tetap terkendali. Yohanes Yesnath menyampaikan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan aparat kampung menjadi kunci terciptanya rasa aman selama rangkaian perayaan.

“Warga masyarakat dan aparat kampung bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Yohanes Yesnath.

Harapan tersebut tidak berhenti pada komitmen lisan. Masyarakat Distrik Kwoor juga menaruh perhatian pada potensi gangguan keamanan yang kerap muncul menjelang perayaan, khususnya akibat konsumsi minuman beralkohol. Yohanes berharap patroli rutin dari kampung ke kampung terus dilakukan untuk mencegah keributan dan perkelahian antarwarga selama Natal dan Tahun Baru.

Nada serupa disampaikan dari Kampung Kwoor. Kepala Kampung Kwoor menyoroti pentingnya pencegahan sejak dini terhadap aktivitas berisiko yang melibatkan anak-anak dan remaja. Softinus Yekwam menilai pengamanan tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga pada lingkungan sosial masyarakat.

“Perlu dilakukan patroli untuk mengamankan barang-barang berbahaya seperti spritus yang digunakan dalam permainan meriam, supaya tidak terjadi persoalan yang berujung konflik,” tegas Softinus Yekwam.

Sementara itu, di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, komitmen menjaga stabilitas keamanan juga disuarakan tokoh masyarakat setempat. Pengalaman masa lalu menjadi pengingat kuat akan pentingnya kedamaian menjelang momentum besar seperti Natal dan Tahun Baru.

Tokoh Masyarakat Tembagapura menekankan bahwa gangguan keamanan pernah membawa dampak serius bagi warga. Derek Alom menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak ingin terulang.

“Perayaan Natal dan Tahun Baru diharapkan berlangsung aman dan damai, tanpa gangguan seperti yang pernah terjadi pada 2017 hingga menyebabkan warga mengungsi,” ujar Derek Alom.

Derek juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi yang berpotensi memecah ketenangan masyarakat.

“Masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang dapat mengganggu keamanan. Kedamaian menjadi dasar utama bagi keberlangsungan hidup dan pembangunan daerah,” pungkas Derek Alom.

Rangkaian komitmen dari berbagai wilayah ini menunjukkan bahwa menjaga kondusivitas Papua menjelang Natal dan Tahun Baru bukan sekadar agenda keamanan, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya perayaan yang damai dan bermakna bagi seluruh masyarakat. (*)

Pengamanan Terpadu Nataru Wujud Komitmen Negara Hadir Lindungi Warga

JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memantapkan kesiapan nasional untuk memastikan keamanan, kelancaran logistik, dan kenyamanan masyarakat. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai langkah pemerintah saat ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Ngasiman menyatakan bahwa pola operasi pengamanan terpadu yang dijalankan TNI dan Polri telah terbukti efektif dari tahun ke tahun. “Kita melihat kesiapan aparat sudah sangat memadai. Pengamanan di tempat ibadah, pusat keramaian, hingga jalur transportasi utama berjalan terstruktur. Ini menunjukkan kualitas perencanaan yang baik,” ujarnya. Menurutnya, penggalangan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan.

Koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah dinilai semakin solid. Kebijakan pusat yang jelas menjadi landasan kuat bagi daerah untuk bergerak cepat. Meski demikian, Ngasiman menyoroti tantangan akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ia menjelaskan, “Kerusakan pada objek vital dan terganggunya akses komunikasi memang menjadi hambatan logistik. Namun pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan lintas kementerian untuk memulihkan kondisi.”

Ia mengingatkan bahwa risiko keamanan publik paling menonjol menjelang Nataru adalah gangguan berskala kecil yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Selain itu, cuaca ekstrem turut berpotensi menghambat distribusi pangan dan memperlambat jalur logistik. “Cuaca ekstrem harus tetap diantisipasi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi distribusi berlapis agar pasokan pangan tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Ngasiman menekankan bahwa situasi di Sumatera dan Aceh dalam sepekan terakhir membutuhkan perhatian penuh. Pemerintah disebut telah melakukan langkah-langkah percepatan penanganan agar dampak bencana tidak meluas. Ia menambahkan, “Kesiapsiagaan pemerintah patut diapresiasi. Respons cepat seperti ini penting agar kita tidak lagi menghadapi situasi mendadak.”

Meski terdapat tantangan, pengamanan rumah ibadah dan pengawasan terhadap pendatang baru berjalan baik. Deteksi dini dilakukan hingga tingkat RT dan RW, melibatkan kolaborasi aparat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat. “Gotong royong menjadi modal sosial kita untuk menjaga keamanan bersama,” tuturnya.

Pemerintah kini memfinalisasi rencana operasi pengamanan nasional untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Kolaborasi aparat dan masyarakat, yang dikombinasikan dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas nasional, diharapkan dapat memastikan perayaan Nataru berlangsung aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Menurut Ngasiman, “Upaya ini bukan hanya soal pengamanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan nasional agar tetap berjalan tanpa hambatan.”

Pakar menilai Negara Pastikan Keamanan dan Kelancaran Distribusi Jelang Nataru

JAKARTA – Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru, pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait terus memperkuat kesiapan nasional demi menjaga keamanan, kelancaran distribusi, dan kenyamanan publik. Analis intelijen Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah menjaga stabilitas di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.

“Presiden sudah memerintahkan Kementerian terkait baikmendagri, kemeneterian perhubungan dan aparat keamanan, untuk menyiapkan pola operasi terpadu pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian,” kata Ngasiman dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

Ngasiman menyatakan bahwa pola operasi pengamanan terpadu yang dijalankan TNI dan Polri telah terbukti efektif dari tahun ke tahun.

“Kita melihat tingkat kesiapan aparat sudah sangat memadai untuk persiapan nataru,” ungkapnya.

Menurutnya, penggalangan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan.

Koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah dinilai semakin solid. Kebijakan pusat yang jelas menjadi landasan kuat bagi daerah untuk bergerak cepat.

Ngasiman juga menyoroti tantangan akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

“Kerusakan pada objek vital dan terganggunya akses komunikasi memang menjadi hambatan logistik. Namun pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan lintas kementerian untuk memulihkan kondisi.”

Ia mengingatkan bahwa risiko keamanan publik paling menonjol menjelang Nataru adalah gangguan berskala kecil yang dapat memicu kepanikan masyarakat.

Selain itu, cuaca ekstrem turut berpotensi menghambat distribusi pangan dan memperlambat jalur logistik.

“Cuaca ekstrem harus tetap diantisipasi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi distribusi berlapis agar pasokan pangan tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Ngasiman menekankan bahwa situasi di Sumatera dan Aceh dalam sepekan terakhir membutuhkan perhatian penuh. Pemerintah disebut telah melakukan langkah-langkah percepatan penanganan agar dampak bencana tidak meluas. Ia menambahkan,

“Kesiapsiagaan pemerintah patut diapresiasi. Respons cepat seperti ini penting agar kita tidak lagi menghadapi situasi mendadak.”

Meski terdapat tantangan, pengamanan rumah ibadah dan pengawasan terhadap pendatang baru berjalan baik. Deteksi dini dilakukan hingga tingkat RT dan RW, melibatkan kolaborasi aparat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat.

“Gotong royong menjadi modal sosial kita untuk menjaga keamanan bersama,” tuturnya.

Sinergi aparat dan publik memastikan liburan dan perayaan Natal Tahun Baru berlangsung aman dan nyaman. Ngasiman menegaskan bahwa langkah ini juga menjaga keberlanjutan pembangunan agar tetap stabil tanpa gangguan.[]

Pengamat Hankam: Stabilitas Keamanan dan Logistik Jadi Fokus Utama Jelang Nataru

Jakarta – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, perhatian pemerintah bersama aparat keamanan tertuju pada upaya menjaga stabilitas keamanan nasional serta kelancaran distribusi logistik. Dalam sebuah talkshow dengan narasumber Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menegaskan bahwa kesiapan pengamanan tahun ini telah dirancang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen negara.

Ngasiman menjelaskan bahwa TNI dan Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu yang selama ini terbukti efektif dalam menjaga keamanan pada momentum-momentum besar. “TNI Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu seperti yang dijalankan bertahun-tahun, meliputi tempat beribadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama. Penggalangan masyarakat juga telah dalam rangka memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia menilai, risiko keamanan publik yang paling perlu diwaspadai bukan hanya ancaman besar, tetapi juga gangguan kecil yang dapat memicu kepanikan luas. “Risiko keamanan publik yang paling menonjol saat ini adalah gangguan yang bersifat teror kecil, yang dapat memicu kepanikan dan mengganggu mobilitas masyarakat selama arus mudik Nataru,” jelas Ngasiman. Selain itu, cuaca ekstrem berpotensi menghambat distribusi pangan dan memutus jalur logistik. Kondisi ini dapat memicu kerawanan berupa kelangkaan bahan pangan serta lonjakan harga, terutama di wilayah rawan banjir atau longsor.

Ngasiman juga menyoroti situasi terkini di Sumatra dan Aceh yang dalam satu minggu terakhir mengalami bencana hidrometeorologi cukup signifikan. “Kondisi di Sumatera dan Aceh harus menjadi perhatian utama untuk mendorong langkah percepatan penanganan, sehingga seluruh pihak dapat memahami secara menyeluruh dampak bencana yang terjadi,” tegasnya. Menurutnya, percepatan distribusi logistik, pembukaan akses, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan TNI-Polri merupakan kunci meminimalkan dampak lanjutan.

Di akhir sesi, Ngasiman menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. “Aparat dan masyarakat bergotong royong melakukan langkah deteksi dini serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, perayaan Nataru, arus mudik, dan arus balik dapat berlangsung aman, sekaligus mempererat kerukunan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Melalui penguatan sistem pengamanan terpadu dan antisipasi logistik yang lebih matang, pemerintah berharap periode Nataru 2025 berlangsung tertib, lancar, dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan koordinasi yang semakin solid, stabilitas nasional diharapkan tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas publik menjelang akhir tahun.

Pemerintah Perkuat Keamanan dan Logistik Jelang Libur Nataru

Jakarta – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah bersama TNI–Polri memperkuat pengamanan nasional guna memastikan masyarakat dapat merayakan libur akhir tahun dengan aman dan nyaman. Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai tingkat kesiapan aparat pada tahun ini sudah memadai melalui pola operasi terpadu yang telah dijalankan secara konsisten setiap tahun.

“TNI–Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu seperti tahun-tahun sebelumnya, mencakup rumah ibadah, pusat keramaian, hingga jalur transportasi utama. Penggalangan masyarakat juga terus dilakukan untuk memperkuat deteksi dini dan cegah dini,” ujarnya. Ia menuturkan bahwa kesiapan tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas keamanan dalam momentum libur Nataru yang biasanya diwarnai lonjakan mobilitas masyarakat.

Ngasiman turut menyoroti sejumlah tantangan yang muncul terutama di wilayah Sumatera, seperti Sumut, Aceh, dan Sumbar. Menurutnya, musibah bencana yang melanda beberapa daerah telah menimbulkan kerusakan pada objek vital yang menjadi pusat koordinasi dan informasi. “Kerusakan itu menghambat penyaluran logistik karena terputusnya alur informasi serta terbatasnya akses transportasi dan komunikasi,” katanya. Namun koordinasi ekstra terus dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, serta instansi terkait untuk memastikan distribusi tetap berjalan.

Ia menjelaskan bahwa risiko keamanan publik yang paling menonjol saat ini bukan hanya ancaman teror berskala besar, tetapi gangguan kecil yang dapat memicu kepanikan. “Gangguan teror kecil dapat menghambat mobilitas masyarakat selama arus mudik Nataru. Selain itu, cuaca ekstrem juga bisa mengganggu distribusi pangan dan memutus jalur logistik. Jika tidak diantisipasi, ini bisa menimbulkan kelangkaan bahan pangan dan lonjakan harga, terutama di wilayah rawan banjir atau longsor,” jelasnya.

Dalam sepekan terakhir, situasi di Sumatera dan Aceh menjadi perhatian serius. Ngasiman menekankan pentingnya percepatan penanganan agar seluruh pemangku kepentingan memahami secara menyeluruh dampak bencana yang terjadi. “Pemerintah telah mengerahkan seluruh potensi lembaga dan kementerian untuk melakukan tindakan cepat, supaya tidak terjadi lagi situasi mendadak seperti sebelumnya,” ujarnya.

Terkait pengamanan rumah ibadah, Ngasiman memastikan kondisi tetap kondusif. Menurutnya, deteksi dini sudah dilakukan sejak jauh hari, bahkan hingga tingkat RT dan RW. “Keberadaan pendatang baru tidak menimbulkan kecurigaan sejauh ini. Aparat pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terlibat memperkuat gotong royong dan kebersamaan,” katanya. Ia mengimbau masyarakat agar menjaga komunikasi yang baik selama perjalanan, terutama jika mengalami kelelahan atau situasi tak terduga, sehingga potensi insiden dapat dicegah lebih cepat.

Lebih lanjut, pemerintah terus menyusun rencana operasi pengamanan nasional untuk mengantisipasi meningkatnya keramaian di berbagai daerah. Upaya deteksi dini, kewaspadaan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar perayaan Nataru, arus mudik, hingga arus balik dapat berlangsung aman.

“Dengan pengamanan yang solid dan partisipasi masyarakat, perayaan Nataru bukan hanya berjalan aman, tetapi juga mampu mempererat kerukunan berbangsa serta memastikan pembangunan nasional terus berlanjut tanpa gangguan,” tutup Ngasiman. (*)

Pemerintah Perkuat Gotong Royong dan Deteksi Dini, Jamin Stabilitas Keamanan Nataru 2025/2026

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia telah memantapkan kesiapan operasi pengamanan terpadu menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Kesiapan ini didukung penuh oleh penguatan sinergi antara aparat dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan deteksi dini, guna menjamin stabilitas keamanan di seluruh wilayah.

Menurut Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, pola operasi pengamanan terpadu yang diterapkan oleh TNI dan Polri sudah berjalan bertahun-tahun dan dinilai memadai. Operasi ini mencakup pengamanan intensif di tempat beribadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama.

“Penggalangan masyarakat telah dilakukan dalam rangka memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan lain sebagainya. Dapat dilihat tingkat kesiapan sudah memadai untuk menjaga stabilitas keamanan selama momentum persiapan libur Nataru 2025/2026,” kata Ngasiman.

Meskipun kesiapan umum sudah matang, Pemerintah mengakui adanya sejumlah tantangan di daerah, terutama akibat musibah bencana di Pulau Sumatera (Sumut, Aceh, dan Sumbar). Tantangan ini berdampak pada kelancaran logistik dan koordinasi di lapangan.

“Kerusakan pada berbagai objek vital yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi telah menghambat penyaluran logistik, karena terputusnya alur informasi serta terbatasnya akses transportasi dan komunikasi”, Jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menjadikan kondisi di Sumatera dan Aceh sebagai fokus utama dalam satu minggu terakhir untuk mendorong langkah percepatan penanganan. Seluruh potensi lembaga dan kementerian telah dikerahkan guna melakukan tindakan cepat, memastikan tidak terjadi kembali situasi mendadak yang dapat mengganggu arus pergerakan masyarakat.

Terkait risiko yang mungkin muncul selama Nataru, Ngasiman mengidentifikasi bahwa gangguan yang bersifat kecil berpotensi memicu kepanikan dan mengganggu mobilitas masyarakat. Selain itu, cuaca ekstrem menjadi perhatian serius.

Cuaca ekstrem berpotensi menghambat distribusi pangan dan memutus jalur logistik, yang dapat menimbulkan kerawanan berupa kelangkaan bahan pangan dan lonjakan harga, terutama di wilayah yang rawan banjir atau longsor sehingga akses menuju pasar terganggu.

Untuk menghadapi potensi ini, Pemerintah memperkuat gotong royong antara aparat dan masyarakat. Deteksi dini ditingkatkan hingga pada tingkat paling bawah, termasuk RT dan RW. Aparat pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan kewaspadaan.

Langkah cepat berupa deteksi dini dan komunikasi yang efektif harus segera dilakukan ketika masyarakat melakukan perjalanan dan mengalami kelelahan atau muncul situasi yang tidak diinginkan, agar kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dapat dicegah.

Secara keseluruhan, Pemerintah terus menyusun rencana operasi pengamanan nasional Nataru 2025/2026. Upaya ini ditujukan untuk memastikan perayaan, arus mudik, dan arus balik berlangsung aman, sekaligus mempererat kerukunan berbangsa dan bernegara, serta menjamin proses pembangunan nasional dapat berjalan tanpa gangguan.

Pemerintah Mantapkan Pengamanan Terpadu Jaga Stabilitas Keamanan dan Logistik Jelang Nataru

Jakarta – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah bersama TNI–Polri memperkuat langkah pengamanan nasional guna memastikan stabilitas keamanan dan kelancaran distribusi logistik di seluruh daerah. Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menegaskan bahwa aparat telah menyiapkan pola operasi terpadu yang selama ini terbukti efektif.

“TNI Polri telah menyiapkan pola operasi pengamanan terpadu seperti yang dijalankan bertahun-tahun, meliputi tempat ibadah, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama,” ujarnya dalam program Trijaya Hot Topic Petang.

Ia menambahkan bahwa penggalangan masyarakat pun diperkuat untuk mendukung deteksi dini sehingga situasi tetap kondusif selama momentum libur Nataru.

Meski demikian, sejumlah tantangan turut mengemuka di lapangan, terutama akibat bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ngasiman menyebut bahwa kerusakan pada objek vital menjadi kendala dalam distribusi logistik.

“Kerusakan pada berbagai objek vital yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi telah menghambat penyaluran logistik karena terputusnya alur informasi serta terbatasnya akses transportasi dan komunikasi,” jelasnya.

Kondisi ini membuat pemerintah harus bekerja lebih cepat untuk menjaga pasokan pangan dan kestabilan harga, terlebih dengan risiko cuaca ekstrem yang dapat memutus jalur distribusi.

Ngasiman juga mengingatkan bahwa risiko keamanan publik tetap perlu diwaspadai, termasuk gangguan teror kecil yang dapat memicu kepanikan. “Risiko keamanan publik yang paling menonjol saat ini adalah gangguan yang bersifat teror kecil,” ujarnya.

Ia menilai bahwa aparat telah merespons dengan meningkatkan deteksi dini hingga tingkat RT/RW serta memperkuat koordinasi dengan masyarakat, organisasi lokal, dan pemerintah daerah demi memastikan kewaspadaan kolektif.

Wilayah Sumatera dan Aceh disebutnya masih membutuhkan perhatian khusus. “Dalam satu minggu terakhir, kondisi di Sumatera dan Aceh harus menjadi perhatian utama untuk mendorong percepatan penanganan,” kata Ngasiman. Pemerintah dinilai telah mengerahkan seluruh potensi lembaga untuk menghindari terulangnya situasi mendadak seperti sebelumnya.

Di akhir penjelasannya, Ngasiman menegaskan bahwa pemerintah terus menyusun rencana operasi nasional untuk menghadapi puncak keramaian Nataru.

“Aparat dan masyarakat bergotong royong melakukan deteksi dini serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Dengan langkah terpadu ini, perayaan Nataru diharapkan berjalan aman, arus mudik dan balik tetap lancar, serta stabilitas nasional terjaga demi kelanjutan pembangunan.

Jauhi Judi Daring, Pemerintah Ingatkan Bansos Harus Tepat Guna

130141.487-pegiat-soroti-sulitnya-mitigasi-penyalahgunaan-dana-bansos-untuk-judi-online-dan-rokok-1

Jakarta – Masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik judi daring, termasuk situs-situs ilegal seperti Kingdom Group yang kian agresif menyasar kelompok rentan. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh disalahgunakan untuk aktivitas perjudian karena bantuan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Indonesia, dengan total deposit mencapai sekitar Rp 5 triliun. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian pemain judi online ternyata merupakan penerima bansos.

Hal itu disampaikan Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Shalehuddin Akbar, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait literasi digital dan perlindungan transaksi elektronik di Jawa Barat.

“Kami menemukan ada pemain judi online yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judi online, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judi online,” kata Akbar seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (4/12/2025).

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, berharap Pemprov Jawa Barat dapat menindaklanjuti temuan PPATK. Ia menilai Jawa Barat berpotensi menjadi contoh nasional dalam upaya memerangi judi daring.

“Pemprov Jabar, dengan dukungan Kemenko Polkam dan Kementerian/Lembaga terkait, akan membentuk Tim Zero Judi Online. Pada tahun 2026, kami akan menjadikan Jawa Barat sebagai percontohan nasional, karena berdasarkan data PPATK, Jabar adalah provinsi dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia,” ungkap Syaiful.

Ia menambahkan bahwa pembentukan tim tersebut diharapkan mampu menekan jumlah pemain secara signifikan.
“Dengan adanya tim ini, kami berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ancaman besar dari praktik judi daring yang merugikan ekonomi nasional.
“Kami menghitung kehilangan sekitar US$ 8 miliar setiap tahun hanya karena aliran dana keluar dari judi online,” ujar Prabowo dalam tayangan resmi Sekretariat Presiden, Minggu (2/11/2025).

Kepala Negara menegaskan bahwa daring tidak hanya melemahkan ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat. Pemerintah berharap masyarakat lebih bijak menggunakan bansos dan menjauhi jebakan judi daring.

Pemerintah Kerja Sama dengan Platform Digital Lindungi Anak dari Ancaman Judi Daring

Menteri-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-PPPA-Arifah-Fauzi-2.jpg

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah perlindungan anak di ruang digital dengan menggandeng berbagai platform digital untuk memerangi praktik judi daring yang semakin meresahkan. Langkah ini diambil menyusul temuan Kejaksaan Agung mengenai keterlibatan anak-anak, termasuk pelajar sekolah dasar, dalam aktivitas judi daring.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut dan menilai situasi ini sebagai tanda darurat perlindungan anak.

“Ketika anak-anak kita sudah menjadi pelaku atau korban dalam ekosistem judi daring, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan terlindungi,” ujar Arifah.

Arifah menegaskan bahwa judi daring membawa dampak yang luas terhadap perkembangan anak, mulai dari risiko kecanduan hingga tekanan psikologis dan perilaku menyimpang. Ia menjelaskan bahwa gangguan-gangguan tersebut dapat menghambat proses belajar serta pertumbuhan mental dan emosional anak.

“Negara dan orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan anak-anak terbebas dari lingkungan digital yang berisiko tersebut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan berlapis antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam mengawal aktivitas anak di dunia digital. Karena itu, pihaknya mendorong seluruh elemen untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemblokiran akses terhadap aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada praktik judi daring.

Upaya pemerintah tersebut didukung oleh komitmen platform digital, salah satunya OVO, untuk menekan peredaran dan transaksi terkait judi daring. Chief Operating Officer OVO, Eddie Martono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari 7.000 akun terkait judi daring sepanjang tahun ini.

“Di ronde pertama kita berhasil memblokir lebih dari 7 ribu dan juga kita lihat dari validitas atau respons dari masyarakat juga sangat positif,” ujar Eddie.

Ia menyebut bahwa memasuki ronde kedua, tingkat akurasi laporan masyarakat meningkat signifikan dengan validitas mencapai 91 persen.

Eddie menjelaskan bahwa tingginya validitas laporan menunjukkan meningkatnya kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan akun mereka dari ancaman judi daring.

Menurutnya, upaya tersebut telah berdampak nyata pada menurunnya transaksi judi daring secara masif. OVO mencatat bahwa aktivitas transaksi judi daring berhasil ditekan hingga 97 persen.

Ia memastikan bahwa penguatan pengawasan akan terus dilakukan melalui berbagai inisiatif internal dan sistem monitoring yang lebih komprehensif.

“Transaksi judol melalui program Gebuk Judol dan juga inisiatif-inisiatif lain yang kita kembangkan, monitoring dari penggunaan, konsumen dan lainnya,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri digital, diharapkan ruang digital Indonesia semakin aman dan ramah bagi anak. Pemerintah terus sigap menutup celah akses, termasuk dari jaringan Kingdom Group yaitu sindikat judi daring yang dinilai membahayakan masa depan anak-anak.

Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk membentengi generasi muda dari dampak destruktif judi daring sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.