Author: admin bandungpedia

Oleh : Indra Fajar Mahendra )*

Judi online telah berkembang pesat di Indonesia, menjadi ancaman besar yang merusak moral, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai bentuk penjajahan digital, aktivitas ini menjerat masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lingkaran hutang dan kerugian yang dapat menghancurkan kehidupan mereka.

Melihat dampak yang sangat merusak tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perang total melawan judi online, sejalan dengan semangat juang yang ditunjukkan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Presiden Prabowo didukung penuh oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mengungkapkan bahwa penanganan judi online membutuhkan keberanian, kerja sama lintas lembaga, dan komitmen yang kuat.

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan di masa lalu harus menjadi inspirasi dalam memberantas fenomena yang kini berkembang pesat di dunia maya tersebut. Bukan hanya masalah hukum, judi online juga menjadi persoalan moral dan sosial yang serius.

Para pelaku judi online memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi masyarakat, menjanjikan keuntungan instan yang membuat banyak orang terjebak dalam kesulitan finansial. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan keluarga dan memperburuk kondisi sosial.

Sebagai langkah konkret dalam perang melawan judi online, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian.

Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemblokiran rekening dan pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan menciptakan efek jera yang lebih luas bagi para pelaku judi online.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah judi online dengan memanfaatkan teknologi dan analisis mendalam untuk memastikan tidak ada ruang bagi aktivitas ilegal ini.

Namun, langkah penegakan hukum saja tidak cukup. Literasi digital juga menjadi fokus utama dalam pemberantasan judi online. Program seperti cekrekening.id bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang rekening aman dan yang berpotensi terlibat dalam aktivitas kriminal.

Menurut Presiden Prabowo, perang melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, Alfons Tanujaya, mengungkapkan bahwa langkah tegas yang diambil Presiden Prabowo tersebut sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian online.

Ia bahkan membandingkan dampaknya dengan ‘perang candu’ yang menghancurkan Tiongkok di masa lalu. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman judi online terhadap kehidupan sosial dan ekonomi negara.

Alfons menambahkan, dampak terbesar dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sering kali tergoda oleh janji keuntungan besar tanpa menyadari risiko yang ada. Dalam banyak kasus, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan malah terjebak dalam sistem judi online, memperburuk kondisi sosial dan menghambat pembangunan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online dengan tegas. Beberapa langkah telah diambil, seperti penangkapan pegawai di Kominfo dan penggerebekan lokasi judi online, yang memberikan harapan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

Meskipun tantangannya besar, komitmen dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo, Indonesia akan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas judi online.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran judi online. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi bahaya judi online dan dampaknya.

Salah satu program penting yang dijalankan adalah pengembangan platform cekrekening.id, yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan memastikan bahwa rekening yang mereka gunakan aman dan bebas dari kaitannya dengan aktivitas ilegal. Melalui program ini, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui rekening yang mungkin digunakan dalam perjudian online atau aktivitas ilegal lainnya.

Langkah transparan pemerintah dalam mengungkap praktik judi online, termasuk melibatkan sejumlah pegawai pemerintah, juga mendapat apresiasi dari Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama.

Ia menegaskan pentingnya transparansi agar publik dapat melihat komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum. Intan juga mengungkapkan perlunya penguatan sanksi hukum agar dapat memberikan peringatan kepada semua aparat negara yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Penguatan sanksi ini dinilai akan memutus rantai tindak pidana dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut harus terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi perjudian online untuk berkembang lebih jauh di Indonesia.

Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perang melawan judi online, menjaga integritas moral dan ekonomi bangsa, serta memastikan generasi muda Indonesia terhindar dari jebakan judi online.

Melalui upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Presiden Prabowo yakin Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

Dengan langkah yang berani, transparan, dan sinergi antar lembaga pemerintah, Presiden Prabowo Subianto berharap agar perang melawan judi online dapat membawa perubahan yang signifikan.

Pemerintah tidak hanya ingin memberantas judi online, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang aman, stabil, dan terpercaya. Pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan dalam memerangi ancaman serius ini, demi masa depan bangsa dan generasi muda yang lebih baik. Dengan semangat perjuangan, komitmen yang kuat, dan dukungan masyarakat, perang melawan judi online akan menjadi langkah nyata untuk menjaga masa depan bangsa Indonesia.

)*  kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan.

Dalam arahannya, Presiden RI kedelapan tersebut menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur modern di kota baru bertemakan ¬smart city itu, dengan target rampung dalam kurun waktu empat tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan IKN mencakup semua elemen utama, termasuk gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

“Supaya dapat dipergunakan secara optimal oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujar Prasetyo Hadi saat menjelaskan arahan Presiden

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong pengadopsian energi terbarukan dalam setiap aspek pembangunan. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mampu menerapkan 100 persen energi ramah lingkungan dalam satu dekade mendatang.

“Bukan tanpa alasan, pasalnya Kepala Negara sangat berkomitmen untuk turut aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo terus menargetkan agar Indonesia mampu menerapkan penggunaan energi ramah lingkungan, termasuk pada pembangunan IKN.

“Kami sangat berkomitmen mengatasi perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan teknologi bahan bakar dari minyak sawit dan eksplorasi energi panas bumi yang melimpah,” ungkap Presiden Prabowo.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, juga turut mendukung langkah besar ini. Perusahaannya telah mendistribusikan 1.500 unit alat pemanas air listrik Elterra ke sejumlah rusun di IKN, termasuk Rusun ASN dan Rusun BIN Polri.

“Kami berperan dalam menciptakan lingkungan hunian modern dan ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Ini sejalan dengan visi Presiden untuk menghadirkan kota masa depan yang nyaman huni,” tegas Aquinas.

Melalui arahan langsung Presiden Prabowo, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga integrasi teknologi hijau. Inisiatif ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan sebuah kota modern yang berkelanjutan sekaligus menjadi simbol masa depan Indonesia.

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Era baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan visi transformasi digital dan energi hijau, kota masa depan yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut diharapkan menjadi simbol kemajuan teknologi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Komitmen pemerintahan ini terhadap keberlanjutan pembangunan IKN tidak hanya mempertahankan visi besar pendahulunya, tetapi juga mempercepat realisasi berbagai inisiatif strategis.

Deputi Otorita IKN bidang Transformasi Hijau dan Digital, Ali Berawi, menilai pemerintahan baru memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan dan memperkuat arah pembangunan IKN. Ali menyebut keberlanjutan proyek strategis ini merupakan bagian penting dari visi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak hanya sekadar upaya memindahkan ibu kota, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Transformasi IKN menuju kota cerdas terus menjadi elemen utama dalam rencana pengembangannya. Dengan enam domain utama, seperti Smart Governance dan Smart Mobility, IKN diharapkan menjadi kota modern berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Ali menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam setiap aspek kehidupan kota akan menciptakan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan. Untuk itu, Otorita IKN menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan teknologi global guna memastikan transfer teknologi berjalan efektif.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, bahkan menyatakan kesiapan mempercepat prosesnya. Sebagai salah satu investor dalam proyek ini,

Kepala Negara memandang IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan sekaligus pusat inovasi masa depan. Dalam berbagai kesempatan, pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 itu menegaskan pentingnya memastikan kelanjutan proyek ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara semua pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan pembangunan IKN. Menurutnya, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada perencanaan, manajemen sumber daya, serta dukungan legislatif yang kuat.

Ia juga menyoroti perlunya paradigma baru dalam memahami pembangunan IKN sebagai agenda strategis nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dipandang mampu menjadikan IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga nyaman huni dan ramah lingkungan. Hal ini tercermin dari komitmen berbagai pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup.

Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, menyatakan bahwa perusahaan siap mendukung proyek tersebut dengan menyediakan fasilitas hunian yang modern dan nyaman, seperti pemanas air listrik berbasis teknologi terkini.

Pembangunan fasilitas hunian di IKN menjadi salah satu bagian dari langkah menciptakan kota berwawasan lingkungan. Teknologi yang digunakan tidak hanya menawarkan kenyamanan bagi penghuni, tetapi juga mendukung visi keberlanjutan yang diusung oleh pemerintahan baru. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem teknologi yang memperkuat daya saing Indonesia di panggung global.

Transformasi digital yang diinisiasi di IKN juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia. Menurut Ali Berawi, keberhasilan pembangunan kota masa depan ini tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan global.

Ali menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan kualitas SDM lokal sebagai elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Pendekatan holistik yang mencakup pengembangan brainware diharapkan mampu menjadikan Indonesia tidak hanya mengikuti arus globalisasi, tetapi juga menjadi pemimpin dalam inovasi.

Pendekatan tersebut mencakup tiga elemen utama: hardware, software, dan brainware. Hardware diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik yang canggih, seperti fasilitas hunian dan sistem transportasi berbasis energi hijau.

Sementara itu, software diwujudkan dalam bentuk teknologi dan sistem bisnis terintegrasi yang mempermudah pengelolaan kota secara efisien. Namun, elemen yang paling menentukan adalah brainware, yakni kemampuan SDM lokal untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pembangunan IKN juga mencerminkan visi besar menuju kemandirian teknologi. Kemitraan dengan perusahaan global dirancang untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi di IKN tidak hanya sekadar digunakan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku industri lokal untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini bertujuan menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga produsen teknologi inovatif yang mampu bersaing secara global.

Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan juga terlihat dalam penggunaan energi hijau sebagai bagian integral dari pengelolaan IKN. Kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, dengan mengoptimalkan potensi energi terbarukan seperti solar panel dan biomassa. Pendekatan ini tidak hanya mendukung target pengurangan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa IKN menjadi kota yang ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

Sebagai simbol modernisasi dan keberlanjutan, IKN di era pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus menjadi perhatian dunia. Kota tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat inovasi yang diharapkan mampu menarik investasi global.

Dengan integrasi antara teknologi, keberlanjutan, dan pengembangan SDM, IKN diharapkan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap memasuki era baru sebagai negara maju yang mandiri dan kompetitif.

Era baru pemerintahan ini tidak hanya melanjutkan tonggak pembangunan yang telah dirintis, tetapi juga memberikan akselerasi dalam mewujudkan visi besar tersebut. Sinergi antara pemerintahan pusat, legislatif, dan sektor swasta diharapkan mampu memastikan bahwa IKN benar-benar menjadi pusat pertumbuhan baru yang membawa manfaat nyata bagi bangsa. Dengan demikian, IKN bukan hanya mimpi masa depan, tetapi langkah konkret menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan rangkaian lawatan kenegaraan penting yang mencakup kehadirannya di dua forum internasional bergengsi, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC dan G20. Langkah ini bukan sekadar memenuhi agenda diplomasi, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan terkemuka asal Amerika Serikat. Beliau menyampaikan optimisme terhadap komitmen investasi mereka di Indonesia. Kepercayaan yang ditunjukkan oleh pelaku bisnis global ini mencerminkan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang menantang.

“Saya sangat gembira, pertemuan-pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Mereka terus percaya dengan ekonomi Indonesia dan saya dorong untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ungkapnya
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., menilai bahwa lawatan ini memiliki potensi besar untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Menurutnya, forum seperti KTT APEC dan G20 menjadi ajang strategis untuk memamerkan stabilitas ekonomi Indonesia dan reformasi kebijakan yang pro-investasi.
“Diplomasi ekonomi yang efektif memungkinkan Indonesia untuk membangun kepercayaan mitra internasional dan menunjukkan komitmen terhadap investasi berkelanjutan serta pembangunan ekonomi,” kata Ariawan.
Kepercayaan internasional ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi di Indonesia. Investasi yang diarahkan pada sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan manufaktur akan membuka peluang kerja di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan yang ditekankan Presiden Prabowo.
Selain dampak ekonominya, kunjungan Presiden Prabowo juga membangkitkan rasa bangga rakyat Indonesia. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut antusiasme masyarakat, baik di dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, sebagai indikasi kuat bahwa langkah-langkah Presiden ini membawa pengaruh positif.
“Prabowo menunjukkan kecerdasan, pengetahuan luas, dan sikap rendah hati. Kesaksian warga Indonesia di Amerika menguatkan hal ini,” ujar Ujang.
Melalui lawatan ini, Presiden Prabowo tidak hanya mempertegas posisinya sebagai pemimpin global yang berkomitmen pada pembangunan nasional, tetapi juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah yang terukur, kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha global diharapkan mampu menciptakan fondasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia.

Oleh : Andi Mahesa )*

Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan resmi ke sejumlah negara sahabat. Kunjungan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan dunia internasional. Diplomasi ekonomi telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kini semakin fokus pada diplomasi ekonomi yang lebih terarah, dengan harapan dapat membuka peluang investasi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto memulai akselerasi diplomasi ekonomi Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada perdagangan dan kerjasama bilateral, tetapi juga pada upaya menarik investasi triliunan yang dapat mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Kunjungan-kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo ke negara-negara besar maupun mitra strategis Indonesia, menunjukkan keseriusannya dalam memanfaatkan posisi Indonesia di kancah global untuk kemajuan ekonomi nasional.

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Ini bukan tanpa alasan, mengingat bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat fondasi perekonomian domestik. Beberapa tantangan utama seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, serta ketergantungan pada komoditas, memerlukan perhatian khusus. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dan menarik investasi asing yang bisa mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Salah satu pencapaian signifikan dari diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo adalah hasil dari kunjungan-kunjungannya ke sejumlah negara besar. Melalui serangkaian pertemuan dengan pemimpin dunia dan pengusaha internasional, Indonesia berhasil menggandeng sejumlah investor besar yang siap menanamkan modal di sektor-sektor yang dapat mendorong ekonomi Indonesia. Ini adalah sebuah terobosan penting, mengingat selama ini Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan aliran investasi asing secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa angkaian kunjungan ke luar negeri tersebut memiliki nilai strategis yang berhubungan dengan keadaan ekonomi Indonesia. Saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang, kedua pemerintah sepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Dalam pertemuan ini, terdapat sejumlah kontrak bisnis yang akan disepekati antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Nilai investasi kerja sama ini pun mencapai lebih dari USD10 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok menghasilkan kontrak investasi senilai US$10 miliar atau sekitar Rp156 triliun (kurs jisdor Rp15.671 per dolar AS) yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

Bahlil menambahkan bahwa Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan, serta melakukan kerja sama strategis dengan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) di bidang mineral hijau dalam upaya mendukung rantai pasok mineral yang berkelanjutan dalam pengembangan energi bersih, serta mendorong Indonesia dan Tiongkok untuk bersama-sama mengembangkan industri mineral hijau yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto mengatakan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo akan turut berpotensi melahirkan kerja sama dengan investor asing untuk program 3 juta rumah. Menurutnya, sudah ada tiga negara yang tertarik ikut serta mendanai program 3 juta rumah. Selaras dengan ucapan adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengaku telah bernegosiasi dengan Tiongkok dan dua negara Arab.

Kemudian, pimpinan perusahaan Amerika Serikat (AS) percaya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di Indonesia. Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan itu, hadir pula beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport Mcmoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi dan Caterpillar. Presiden Prabowo pun mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia.

Kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dan hasil investasi yang diraih membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Investasi triliunan yang berhasil dihimpun dalam berbagai sektor memberikan angin segar bagi perekonomian nasional. Selain itu, keberhasilan diplomasi ekonomi ini juga tentunya akan berkontribusi poenuh pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari kunjungan Presiden Prabowo.

Dengan diplomasi ekonomi yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk meningkatkan investasi triliunan yang dapat mendorong perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang bagi petani, nelayan, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini menjadi langkah progresif pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan memperkuat daya tahan sektor UMKM tanpa merugikan keuangan negara.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi, Darwisman, menyatakan kebijakan ini bertujuan memberikan kejelasan hukum terkait piutang macet UMKM. Ditegaskannya bahwa kerugian yang dialami bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN akibat penghapusan kredit macet ini tidak akan dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

“Sepanjang proses dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak ada kerugian negara. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan napas baru bagi pelaku UMKM untuk kembali berkontribusi dalam perekonomian,” ujar Darwisman.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank BUMN yang terlibat dalam implementasi PP 47/2024, menyatakan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan ini dengan selektif. Direktur Utama BRI, Supari, menyebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan proses identifikasi debitur yang layak mendapatkan program penghapusan utang.

“Kami memastikan kebijakan ini tepat sasaran dengan melakukan analisis mendalam terhadap kriteria nasabah. Proses ini juga akan diawasi secara ketat oleh auditor internal dan eksternal untuk menjamin transparansi,” ungkap Supari.

BRI berharap langkah ini tidak hanya memberikan solusi bagi UMKM yang tengah menghadapi kesulitan keuangan tetapi juga mendorong daya tahan sektor tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen BRI untuk mendukung UMKM agar lebih tangguh,” tambahnya.

Kebijakan Presiden Prabowo melalui PP 47/2024 menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya kepastian hukum dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan sektor ini dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Langkah ini juga dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada rakyat kecil, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sistem keuangan negara. Kebijakan ini diharapkan membawa optimisme baru bagi UMKM untuk terus berdaya dan berkembang.

Oleh:  Meliana Kede )*

Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghapus utang macet yang membelit pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024. Aturan tersebut memberikan nafas baru bagi jutaan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun terjerat dalam lingkaran utang tanpa solusi. Langkah progresif ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai mitra yang siap menyelesaikan masalah riil masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dari presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Menurutnya, penghapusan utang memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali fokus dalam mengembangkan usaha tanpa dihantui beban finansial.

Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memberi mereka peluang untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis panjang yang melanda berbagai sektor ekonomi.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, dimulai dari mereka yang selama ini terpinggirkan. Dengan kebijakan itu, diyakini para pelaku UMKM dan petani akan mampu bangkit dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Tindakan tersebut juga dipandang sebagai bentuk jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor UMKM selama beberapa dekade terakhir. Selama ini, akses pembiayaan yang sulit serta bunga tinggi sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.

Dengan penghapusan utang tersebut, Presiden Prabowo memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil untuk fokus pada peningkatan produksi dan inovasi tanpa tekanan finansial.

Di sisi lain, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan secara rinci bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria khusus. Hanya pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta yang telah kehilangan kemampuan membayar, yang memenuhi syarat untuk penghapusan utang.

Tunggakan tersebut harus sudah jatuh tempo dan diproses penghapusan di bank-bank milik negara (Himbara). Maman menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan mereka yang benar-benar tidak memiliki opsi lain, terutama akibat dampak bencana alam, pandemi, atau tantangan struktural lainnya.

Penjelasan Maman menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya dibuat untuk memberikan keringanan finansial, tetapi juga dirancang secara strategis agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Dengan menargetkan pelaku usaha yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar, pemerintah memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran. Langkah itu juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara agar tetap efisien dan berdaya guna.

Selain itu, Maman menyoroti pentingnya selektivitas dalam implementasi kebijakan tersebut. Pelaku usaha yang dinilai masih memiliki kemampuan membayar akan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban finansial mereka sesuai prosedur normal.

Hal tersebut memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap fokus pada membantu mereka yang paling membutuhkan. Dengan kebijakan yang terukur tersebut, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang bijak dan strategis terhadap sektor UMKM. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, turut memuji langkah Presiden Prabowo sebagai terobosan besar dalam mendukung kesejahteraan rakyat kecil. Kebijakan tersebut, menurut Eddy, tidak hanya meringankan beban para pelaku UMKM, petani, dan nelayan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi besar ketahanan pangan nasional.

Dengan menghapus utang yang selama ini menjadi penghalang produktivitas, Eddy optimis para pelaku usaha kecil akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam membangun sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan bagi para penerima manfaat kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal, sehingga memberikan dampak positif jangka panjang bagi pengelolaan usaha mereka. Sinergi antara kebijakan penghapusan utang dan edukasi finansial ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh, terutama di tingkat akar rumput.

Presiden Prabowo menunjukkan bahwa penghapusan utang tersebut bukan hanya soal menyelesaikan masalah finansial, tetapi juga soal memberikan harapan baru. Kebijakan itu merefleksikan visi pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini untuk memastikan tidak ada rakyat kecil yang tertinggal dalam perjalanan menuju kesejahteraan bersama.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga berupaya menjawab tantangan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dengan membebaskan mereka dari belenggu utang, Presiden Prabowo memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memaksimalkan potensi mereka dalam berkontribusi pada perekonomian nasional. Kebijakan tersebut juga menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Penghapusan utang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun landasan bagi masa depan yang lebih baik.

Dengan memberikan kelegaan kepada mereka yang paling membutuhkan, kebijakan tersebut membawa pesan yang jelas bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan nasional, tidak ada satu pun rakyat kecil yang akan ditinggalkan. Inilah bukti keberpihakan nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memprioritaskan rakyat sebagai inti dari pembangunan bangsa.

)* Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba tanpa pandang bulu. Untuk mendukung komitmen ini, TNI mengelar apel pasukan penegakan hukum 2024 yang diadakan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Selain pemberantasan narkoba, penegakan hukum terhadap penyelundupan dan korupsi juga dimasifkan.

Apel yang melibatkan 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK ini bertujuan memperkuat sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum.

“Bapak Presiden memberi perintah kepada Panglima TNI terkait pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Contohnya, judi online, narkoba, penyeludupan, dan korupsi. Tidak hanya itu, TNI juga siap memberantas pelanggaran lain yang berpotensi merugikan negara sehingga Bapak Panglima memerintahkan pelaksanaan gelar pasukan penegakan hukum di TNI,” kata Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto.

Menindaklanjuti arahan tersebut, TNI membentuk satuan tugas khusus untuk menanggulangi ancaman ini di berbagai daerah.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan secara masif, kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini TNI membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi,” lanjutnya.

Dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum ini, pihak-pihak terkait menyatakan siap bekerja sama secara terpadu. Penegakan hukum akan dilakukan secara masif, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sementara itu, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa memastikan pengawasan ketat terhadap personel Polri untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di internal institusi.

“Tanpa pandang bulu kita tindak tegas,” ujar Mukti.

Ia menambahkan bahwa sanksi tegas, termasuk pemecatan, akan diterapkan kepada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sesuai tingkat kesalahannya.

“(Sanksi tegasnya) Pecat, kurang apa kalau pecat,” tegasnya.

Mukti mencontohkan kasus empat anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Meski salah satu anggota, Brigadir D, telah dibebaskan karena terbukti negatif narkotika berdasarkan hasil tes urine, Polri tetap berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran serupa.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen tegas pemerintah untuk memastikan negara bersih dari ancaman narkoba, korupsi, dan kejahatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan negara. ><

Oleh : Shinta Cahya Putri )*

Perang melawan narkoba telah menjadi prioritas banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi ancaman narkotika yang merusak generasi bangsa. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga terobosan strategis yang memperkuat sinergi nasional dan internasional dalam menghadapi tantangan ini.

Langkah Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Kedua pemimpin ini mendiskusikan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi peredaran narkotika, khususnya di kawasan Pasifik. Kerja sama ini tidak hanya menyoroti dimensi ekonomi tetapi juga mencakup upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian regional.

Kawasan Pasifik menjadi salah satu jalur penting dalam peredaran narkoba internasional. Dengan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Peru, Presiden Prabowo membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih luas, termasuk program-program pemberantasan narkotika dan penyelarasan kebijakan lintas negara. Hal ini juga mencerminkan kepemimpinan yang visioner dalam melihat permasalahan narkotika sebagai isu global yang membutuhkan solusi bersama.

Langkah lain yang mendapat apresiasi luas adalah keputusan Presiden Prabowo untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perang melawan narkoba. Perintah ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman narkoba sudah dianggap sebagai masalah keamanan nasional yang serius. Keterlibatan TNI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kepolisian, melainkan sebagai upaya sinergis untuk memperkuat pemberantasan narkoba.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, menyatakan dukungannya atas kebijakan ini, menggarisbawahi bahwa narkoba dapat merusak generasi bangsa dan pada akhirnya melemahkan fondasi negara. Dengan jaringan luas dan kapasitas logistik yang dimiliki TNI, operasi melawan narkotika dapat dilakukan lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah rawan yang sulit dijangkau.

Narkoba dikenal sebagai ancaman utama bagi generasi muda, yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas narkoba tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan. Kolaborasi dengan kementerian terkait dan lembaga pendidikan diharapkan mampu menciptakan kesadaran luas tentang bahaya narkoba.

Selain itu, dukungan terhadap lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi sangat penting. Dengan penguatan sumber daya dan dukungan politik yang diberikan pemerintah, BNN dan lembaga lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), I Wayan Sugiri, mengungkapkan bahwa upaya yang digalakkan oleh Presiden Prabowo sangat relevan dengan situasi saat ini. Narkoba semakin menjadi ancaman besar, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga di tingkat global.

Oleh karena itu, BNN akan terus mengintensifkan pemberantasan narkoba melalui peningkatan kualitas intelijen. Keberhasilan dalam pemberantasan tersebut sangat bergantung pada kemampuan intelijen.

Selain itu, kebijakan pemberantasan narkoba tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya ini. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Langkah ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkotika.

Kampanye-kampanye anti-narkoba di tingkat komunitas, yang melibatkan sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan, harus terus digalakkan. Dengan pendekatan holistik seperti ini, Indonesia dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus membangun kesadaran kolektif yang kuat.

Di sisi lain, apresiasi juga layak diberikan kepada Polri yang telah bekerja keras dalam memerangi peredaran narkoba. Operasi-operasi besar yang dilakukan, seperti pengungkapan kasus narkoba berskala besar di Kalimantan Selatan baru-baru ini, menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat. Kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong sinergi antara TNI dan Polri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasi pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.

Langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dan bersih dari narkoba. Dengan memadukan kerja sama internasional, keterlibatan TNI, penguatan peran Polri, dan partisipasi masyarakat, upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, program pencegahan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk memenangkan perang melawan narkoba. Dengan kepemimpinan tegas dari Presiden Prabowo, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, serta kolaborasi dengan mitra internasional, cita-cita Indonesia bebas narkoba bukanlah mimpi belaka. Langkah-langkah berani yang diambil Presiden Prabowo layak diapresiasi sebagai contoh nyata dari kepemimpinan yang berorientasi pada solusi jangka panjang dan keberlanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemdes Kemendagri) untuk memastikan kepala desa dan ASN tetap netral selama tahapan pemilu berlangsung.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya pembinaan khusus untuk kepala desa demi menegakkan netralitas mereka. “Kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Bina Pemdes untuk memastikan netralitas kepala desa dalam kampanye Pilkada 2024. Kami juga akan membentuk grup khusus bersama Kemendagri terkait pembinaan ini,” ungkap Bagja.

Bagja juga meminta pengawas di daerah rawan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk lebih cermat dalam memantau laporan masyarakat.

“Pengawas harus selalu cek media sosial dan aplikasi pelaporan untuk mendeteksi potensi pelanggaran, terutama di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menurunkan standar pelayanan publik.

“ASN yang terlibat politik cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini berdampak buruk pada kualitas pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Suganda berharap ASN tetap memegang teguh prinsip netralitas agar pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya, terlepas dari dinamika politik yang terjadi.

Ombudsman RI, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, mendukung penuh segala upaya memastikan ASN bersikap netral dalam setiap tahapan pilkada.

“Kami akan terus mengawasi dan mengingatkan ASN agar senantiasa profesional, tidak terlibat dalam politik praktis, serta berfokus pada pelayanan publik yang adil dan berkualitas,” kata Suganda.

Di Provinsi Bengkulu, langkah konkret telah dilakukan jauh hari sebelum Pilkada dimulai. Pada 27 November 2023, Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah mendeklarasikan komitmen untuk penyelenggaraan Pilkada yang damai, tertib, dan netral.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, memastikan ASN tetap memberikan pelayanan publik terbaik sambil mematuhi pedoman netralitas yang diatur dalam Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.

“Netralitas ASN bukan berarti mereka kehilangan hak pilih. ASN tetap memiliki hak politik yang hanya bisa diekspresikan di bilik suara, bukan di muka publik,” tegas Isnan.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pengawas pemilu, Pilkada 2024 diharapkan dapat berjalan aman, damai, dan berkualitas, mencerminkan nilai-nilai demokrasi sejati.