Bersama Menjaga Papua Aman Rukun dan Sejahtera

Papua – Persatuan dan kesatuan adalah harga mati bagi masyarakat Papua. Di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama, menjaga harmoni berarti menjaga masa depan. Provokasi yang mengarah pada demonstrasi anarkis harus ditolak, karena hanya akan merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan. Papua membutuhkan suasana damai agar rakyatnya bisa menatap masa depan dengan optimisme. Dengan semangat toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan, Papua akan semakin kokoh berdiri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh Papua, Charles Kossay, menegaskan bahwa aksi anarkis tidak dapat dibenarkan. “Demonstrasi di muka umum adalah hak yang dijamin undang-undang, tetapi ketika berubah menjadi anarkis, itu tidak bisa dipuji dan tidak bisa dibenarkan oleh siapapun,” ujarnya. Menurutnya, demokrasi hanya akan bermakna bila dijalankan dengan cara damai dan bertanggung jawab.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Papua, Papua Barat, dan Manokwari adalah rumah bersama yang harus kita jaga. Tanpa persatuan, pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya. Ia menekankan bahwa stabilitas sosial adalah fondasi utama agar Papua tetap menjadi tanah yang diberkati.

Sejumlah tokoh agama dan adat pun menyuarakan hal senada. Abdul Rashid Fimbai dari Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Barat mengatakan, “Mari jadikan Manokwari rumah damai untuk semua orang tanpa membeda-bedakan suku maupun agama.” Sementara itu, Ketua LMA Fakfak, Valentinus Kabes, mengingatkan, “Aspirasi harus disampaikan dengan cara damai, bukan dengan tindakan anarkis.”

Tokoh adat Biak, Erens Wakum, juga menegaskan pentingnya menjaga ketertiban. “Kepala suku punya tanggung jawab moral menjaga masyarakat agar tetap aman,” ucapnya. Sedangkan Kepala Suku Moile Pegunungan Arfak menambahkan, “Demonstrasi anarkis tidak boleh terjadi karena hanya akan merusak nama baik daerah.”

Generasi muda Papua didorong untuk menjadi pelopor literasi digital dalam menangkal provokasi di media sosial. Dengan sikap kritis, mereka dapat menyaring informasi dan menjadi agen perdamaian yang menyebarkan pesan positif.

Selain itu, aparat keamanan bersama pemerintah daerah terus memperkuat stabilitas melalui pendekatan humanis. Sinergi ini menunjukkan bahwa kedamaian Papua bukan sekadar retorika, melainkan hasil kerja nyata semua pihak.

Pesan para tokoh Papua jelas: jangan mudah terprovokasi, jaga persaudaraan, dan utamakan kedamaian. Papua yang damai adalah Papua yang mampu berkembang, memberi manfaat bagi rakyatnya, serta berdiri teguh dalam bingkai NKRI.

Suara Damai dari Manokwari: KKR Dorong Toleransi Antarumat di Papua Barat

Manokwari – Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan Kesembuhan Ilahi yang dipimpin oleh Pdt. Markus Nome, berlangsung meriah sekaligus penuh khidmat di Lapangan Parkir Pusat Pendidikan Bara Api Penuai Amban, Manokwari, Selasa (9/9/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Yesusku Luar Biasa” ini dihadiri sekitar 1.000 jemaat dari berbagai klasis di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat.

Suasana kebaktian terlihat semarak sejak pagi hari. Jemaat dari berbagai daerah hadir dengan penuh antusias, menandai besarnya semangat kebersamaan untuk merayakan momentum rohani tersebut. Selain rangkaian ibadah dan doa, kegiatan ini juga dipenuhi dengan pujian, musik rohani, serta doa bersama yang membawa suasana kekeluargaan dan persaudaraan.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang sekaligus meresmikan pelaksanaan KKR selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 September 2025. Dalam sambutannya, Dominggus menegaskan pentingnya menjaga nilai toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kita yakin dan percaya bahwa kegiatan KKR ini akan berlangsung dengan penuh damai dan sukacita, oleh karena itu saya berpesan untuk seluruh jemaat dan masyarakat di Provinsi Papua Barat ini, untuk saling menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatan dan kesatuan kita, dengan demikian kita akan hidup rukun dan damai di tanah yang diberkati Indonesia,” ujarnya.

Dominggus juga menekankan bahwa Papua merupakan rumah bersama yang wajib dijaga.

“Indonesia, Papua, Papua Barat, Manokwari, merupakan rumah kita yang wajib dan harus kita jaga dengan rukun. Sehingga melalui momentum ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Momentum KKR ini menjadi ajang penting tidak hanya bagi umat Kristiani, tetapi juga masyarakat luas sebagai pengingat akan pentingnya toleransi antaragama. Kehadiran ribuan jemaat dari berbagai latar belakang memperlihatkan wajah kebersamaan yang menjadi modal utama dalam menjaga harmoni sosial di Papua Barat.

Ketua panitia penyelenggara menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat terselenggara berkat kolaborasi berbagai pihak serta dukungan pemerintah daerah. Panitia juga bekerja sama dengan aparat kepolisian, pemerintah desa dan kelurahan, serta unsur kecamatan untuk memastikan acara berjalan tertib, aman, dan lancar.

“Sinergi ini menjadi bukti bahwa kerukunan dapat diwujudkan dengan kerja sama nyata lintas pihak,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya KKR di Manokwari ini, diharapkan tercipta suasana damai, penuh persaudaraan, serta tercermin semangat menjaga toleransi di wilayah Papua.

Soliditas TNI – Polri Pertegas: Negara Tidak Akan Takluk pada Anarkis

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah menegaskan kembali komitmennya menjaga kedaulatan, ketertiban, dan keselamatan publik di tengah rangkaian unjuk rasa yang sempat memanas di sejumlah daerah pada akhir Agustus dan awal September 2025. Presiden menyampaikan secara terbuka bahwa negara tidak akan tunduk pada tekanan, apalagi pada tindakan anarkis yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bersama. Dalam arahan langsung, Presiden menugaskan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas, menindak setiap bentuk kekerasan, serta memastikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi kepala negara ini segera direspons oleh institusi keamanan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, tetapi ketika aksi berubah menjadi perusakan, pembakaran, dan penyerangan, maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah pidana. Bagi Kapolri, langkah penegakan hukum yang tegas justru menjadi bentuk perlindungan terhadap mayoritas warga yang ingin tetap beraktivitas dengan aman. Penanganan aksi yang berujung anarkis, menurutnya, akan dilakukan secara profesional, proporsional, serta dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Ia memastikan bahwa setiap tindakan aparat di lapangan akan berpegang pada aturan yang berlaku, sehingga soliditas Polri bersama TNI benar-benar menjadi instrumen negara yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa peran TNI dalam menghadapi situasi ini adalah menjaga agar kondisi keamanan tidak semakin terprovokasi. Ia menyampaikan bahwa masyarakat diminta tidak mudah terbawa oleh ajakan yang bernuansa provokatif atau menyesatkan. Bagi Panglima, TNI – Polri harus berdiri di garis depan untuk memastikan aksi yang sah tetap mendapat ruang, tetapi juga menutup celah bagi kelompok yang mencoba menunggangi demonstrasi dengan kepentingan destruktif. Dalam pandangannya, kehadiran aparat di lapangan bukan untuk menekan aspirasi, melainkan untuk menghadirkan rasa aman, mencegah kekacauan, dan mempertegas bahwa negara memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi.

Dari sudut pandang pemerintah, penegakan hukum terhadap tindakan anarkis merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap seluruh warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin, tetapi kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan untuk merusak fasilitas publik, menyerang aparat, atau mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, soliditas TNI–Polri menjadi penting sebagai benteng terakhir yang memastikan kebebasan tidak berubah menjadi ancaman. Pemerintah melihat bahwa kekompakan kedua institusi ini akan menutup ruang bagi aktor-aktor yang mencoba melemahkan legitimasi negara melalui kekacauan jalanan.

Kapolri dalam evaluasi bersama dengan Presiden dan jajaran keamanan menyatakan bahwa upaya penegakan hukum akan diperluas hingga menyasar aktor intelektual maupun penyandang dana aksi anarkis. Baginya, keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya terletak pada pengendalian massa di jalan, melainkan juga pada kemampuan membongkar jaringan yang berada di balik aksi. Dengan demikian, aparat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terulangnya eskalasi serupa. Bagi pemerintah, sikap ini menunjukkan komitmen bahwa negara tidak akan sekadar menunggu, melainkan akan bertindak strategis demi keamanan nasional.

Sementara itu, Panglima TNI menilai bahwa keutuhan bangsa sangat bergantung pada kemampuan rakyat dan aparat untuk bersatu. Ia memandang TNI – Polri harus menunjukkan contoh bahwa aparat keamanan dapat bekerja bersama tanpa rivalitas, dengan satu tujuan: menjaga keselamatan negara dan rakyat. Dalam beberapa kesempatan, ia mengingatkan bahwa soliditas bukan hanya simbol, melainkan energi kolektif untuk mengirim pesan kuat kepada semua pihak bahwa negara hadir dengan satu suara.

Dalam praktiknya, aparat keamanan telah menggelar patroli gabungan, pengamanan objek vital, dan penertiban di sejumlah titik yang dianggap rawan. Tindakan ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan manifestasi nyata dari soliditas TNI – Polri. Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut memberi rasa aman, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan mengembalikan stabilitas aktivitas sosial-ekonomi. Kehadiran aparat di lapangan ditujukan untuk memastikan bahwa roda kehidupan tidak berhenti akibat gangguan kecil dari kelompok yang memilih jalur anarkis.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya pemulihan pasca-aksi. Perbaikan fasilitas publik yang rusak, pemulihan kegiatan ekonomi, serta dukungan bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kapolri dan Panglima TNI sama-sama mendorong agar aparat tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga berkontribusi dalam memulihkan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata hadir dengan wajah keras, melainkan juga dengan komitmen membangun kembali rasa aman dan kebersamaan.

Pesan utama dari pemerintah melalui soliditas TNI – Polri adalah jelas: negara tidak akan tunduk pada kekerasan, tidak akan memberi ruang pada anarkisme, dan tidak akan membiarkan demokrasi disandera oleh tindakan destruktif. Kapolri dengan fokus pada penegakan hukum dan Panglima TNI dengan penekanan pada stabilitas keamanan menghadirkan dua wajah negara yang bersatu: tegas dalam tindakan, namun tetap menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemerintah percaya bahwa kombinasi inilah yang akan memastikan Indonesia tetap berdiri tegak menghadapi setiap tantangan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Sinergi TNI Polri Sukses Hentikan Gelombang Anarkisme

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota kembali menunjukkan hasil nyata. Gelombang anarkisme yang sempat dikhawatirkan muncul dalam aksi unjuk rasa berhasil dihentikan berkat sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah. Koordinasi matang serta kesiapan ribuan personel di lapangan membuktikan bahwa kekompakan aparat negara menjadi benteng utama dalam meredam potensi kericuhan sekaligus memastikan demokrasi tetap berjalan damai.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, mengatakan bahwa total 1.364 personel gabungan diturunkan untuk pengamanan di kawasan Jakarta Pusat. Pasukan ini terdiri dari jajaran Polri, TNI, serta unsur pengamanan Pemda DKI Jakarta. Kekuatan bersama ini membuktikan bahwa pengamanan tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif demi kepentingan masyarakat luas.

Ipda Ruslan Basuki menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan karena merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi harus dilakukan secara damai, tanpa provokasi, tanpa melawan petugas, dan tanpa merusak fasilitas umum.

Aparat juga mengingatkan bahwa masyarakat sebaiknya menghindari kawasan DPR yang selama aksi terus berlangsung dan tidak menentu untuk mengurangi potensi gangguan aktivitas sehari-hari. Selain itu, rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional menyesuaikan jumlah massa di lapangan. Langkah ini terbukti efektif menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mencegah kepadatan yang berpotensi memicu keributan.

Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI, Frega Wenas Inkiriwang, mengatakan bahwa keterlibatan TNI murni sebagai bentuk perbantuan, bukan pengambilalihan peran Polri. Seluruh langkah di lapangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan nasional.

Menurut Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, kerja sama ini dilaksanakan dalam satu komando agar tidak terjadi dualisme. Hal ini penting untuk memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum. Ia menegaskan bahwa TNI tidak memiliki niat mengambil alih kewenangan Polri, melainkan semata-mata mendukung pengamanan agar aksi tidak berkembang menjadi gelombang anarkisme.

Kehadiran TNI di lapangan sepenuhnya untuk memperkuat soliditas pengamanan. Dengan kekuatan gabungan, potensi aksi sporadis yang biasanya muncul di tengah demonstrasi dapat diantisipasi sejak dini. Sinergi ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk melindungi rakyat dari segala bentuk gangguan keamanan, tanpa mengurangi ruang demokrasi yang dijamin undang-undang.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan bahwa kerja sama antarinstansi bukan sekadar simbol, melainkan strategi konkret untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa seluruh kekuatan yang dikerahkan selalu dalam kerangka hukum dan mendukung Polri sebagai institusi utama penegak keamanan dalam negeri.

Keberhasilan menghentikan gelombang anarkisme melalui sinergi TNI dan Polri menjadi bukti kuat bahwa kerja sama lintas institusi adalah kunci menjaga stabilitas nasional. Aparat keamanan tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga memastikan ruang demokrasi tetap terlindungi. Masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi tanpa harus menimbulkan kerusakan atau mengganggu ketertiban umum.

Dengan strategi yang terukur dan kekompakan di lapangan, tidak ada insiden besar yang mencederai jalannya aksi. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, dan potensi konflik berhasil ditekan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan preventif, komunikasi yang solid, dan kehadiran aparat yang humanis mampu meredam gejolak tanpa harus menggunakan tindakan represif.

Sinergi yang ditunjukkan TNI, Polri, dan Pemda DKI Jakarta juga memberikan teladan bagi wilayah lain dalam menghadapi dinamika demokrasi. Pola pengamanan yang kolaboratif dan penuh tanggung jawab ini dapat dijadikan standar baru untuk mencegah anarkisme di masa depan. Dengan adanya pola kerja sama yang efektif, aparat di seluruh Indonesia memiliki contoh nyata bagaimana mengelola aksi besar tanpa menimbulkan kekacauan.

Ke depan, tantangan pengamanan tentu akan semakin kompleks. Perkembangan media sosial, mobilisasi massa yang cepat, serta potensi provokasi digital bisa menjadi pemicu munculnya aksi sporadis. Namun, pengalaman kali ini membuktikan bahwa negara siap menghadapi segala bentuk ancaman dengan strategi yang tepat. Sinergi TNI dan Polri tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi jangka panjang bagi terciptanya stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Keberhasilan menghentikan gelombang anarkisme sekaligus mengirim pesan positif kepada masyarakat: demokrasi tetap berjalan, aspirasi tetap tersalurkan, dan keamanan tetap terjaga. TNI dan Polri berdiri bersama, memastikan bangsa ini tetap kokoh menghadapi dinamika sosial politik, sekaligus menjaga persatuan di atas segalanya. Sinergi ini membuktikan bahwa persatuan aparat negara adalah kunci utama menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dengan hasil yang dicapai, masyarakat dapat merasa tenang menjalani aktivitas sehari-hari tanpa khawatir akan gangguan keamanan.

Sinergi TNI dan Polri dalam menghentikan gelombang anarkisme diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya budaya demokrasi yang sehat di Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid, aparat keamanan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga merawat persatuan bangsa. Semangat kebersamaan inilah yang akan terus memastikan Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan, sekaligus melangkah maju sebagai negara yang aman, damai, dan berdaulat.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Soliditas TNI Polri Tegas Tumpas Provokator dan Penebar Hoaks

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa stabilitas keamanan nasional tetap kokoh berkat soliditas TNI dan Polri. Kedua institusi pertahanan dan keamanan negara ini menunjukkan sinergi nyata dalam menjaga ketertiban serta menumpas segala bentuk provokasi maupun penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa hubungan TNI dan Polri tidak tergoyahkan. Menurutnya, koordinasi kedua institusi terus ditingkatkan untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

“Sampai dengan saat ini, TNI-Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Freddy menambahkan, TNI dan Polri telah melakukan pengamanan ketat dalam mengawal berbagai aksi unjuk rasa. Ia tidak menampik adanya upaya pihak tertentu yang sengaja mencoba memecah belah dengan menyebarkan berita bohong. Salah satu yang mencuat adalah isu yang menuding prajurit TNI sebagai provokator kerusuhan.

“Potensi untuk membentur-benturkan TNI dan Polri, serta aparat dengan masyarakat, itu sangat besar. Dan itu otomatis akan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Senada, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo mengungkapkan kerja sama TNI dan Polri tidak hanya sebatas simbolik, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan. Patroli gabungan berskala besar telah digelar untuk memulihkan situasi serta menjamin keamanan masyarakat.

“Ini adalah wujud kehadiran negara. TNI dan Polri hadir bersama dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Atas perintah Bapak Presiden, kami berkonsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan dengan segera,” tegasnya.

Lebih lanjut, Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Trunoyudo menekankan pentingnya peran media arus utama dalam menyampaikan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Teman-teman media adalah saluran utama informasi yang kredibel. Kami harap publik mengedepankan klarifikasi dan konfirmasi sebelum mempercayai suatu informasi,” imbuhnya.

Soliditas TNI-Polri yang terus diperkuat menjadi benteng utama dalam menghadapi rongrongan provokator dan penyebar hoaks. Pemerintah berkomitmen menindak tegas siapa pun yang berupaya mengacaukan stabilitas nasional. Dengan sinergi aparat, dukungan media yang sehat, dan kewaspadaan masyarakat, Indonesia diyakini mampu menghadapi setiap tantangan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

TNI-Polri Bersatu Meredam Isu Hoaks Pemicu Kericuhan

Jakarta – Peran TNI dan Polri kembali mendapat sorotan positif pasca gelombang demonstrasi. Di tengah derasnya arus informasi yang kerap dibumbui isu hoaks, kedua institusi pertahanan dan keamanan negara ini dinilai berhasil menjaga stabilitas nasional serta meredam potensi kericuhan yang lebih luas.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, mengapresiasi langkah TNI-Polri yang dinilai sigap dan terukur.

“Kami mengapresiasi peran dan tugas TNI/Polri dalam menghadapi dinamika yang terjadi beberapa waktu ini, sehingga mampu menjaga kondusifitas tanpa mengundang masalah baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Firdaus juga menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, media harus terus meningkatkan fungsi edukasi dan literasi publik agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan. Ia juga menyerukan agar insan pers bersama masyarakat serta pemangku kepentingan dapat bergandengan tangan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menekan praktik korupsi.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan bahwa keamanan nasional tetap terkendali.

“Selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman,” tegas Sjafrie dalam sambutannya usai resmi menjabat menggantikan Budi Gunawan.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar roda kerja Kemenko Polkam tetap berjalan efektif. Salah satu langkah awal yang dilakukan Sjafrie adalah melakukan revitalisasi organisasi guna meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah efisien dan efektif, agar semua pekerjaan bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Konsistensi TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban menjadi penopang utama bagi terciptanya iklim pembangunan nasional yang kondusif. Stabilitas keamanan dinilai sebagai fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045 yang tengah digagas pemerintah.

Dengan sinergi aparat keamanan, dukungan pers, serta partisipasi masyarakat, harapan besar muncul agar Indonesia mampu menghadapi tantangan global tanpa terjebak dalam provokasi dan disinformasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Pemerintah Perkuat Literasi Digital Bahaya Judi Daring Hingga Wilayah Perbatasan

Kepri – Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi menegaskan pemerintah terus memperkuat literasi digital masyarakat sebagai upaya memberantas praktik judi daring yang kian marak.

“Ancaman judi daring bukan hanya merusak stabilitas sosial-ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Pemerintah sangat serius memberantas judi daring, dengan membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan kementerian, lembaga pusat, daerah, hingga kepala daerah,” tegas Syaiful.

Kepulauan Riau dipilih sebagai lokasi pembahasan karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi geografis ini dinilai rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk jaringan judi daring lintas negara.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari total 2,18 juta jiwa penduduk Kepri, terdapat 66.097 orang terindikasi melakukan judi daring. Bahkan, hasil pemadanan data dengan Kementerian Sosial menemukan sebanyak 2.377 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos terlibat dalam praktik tersebut, dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar.

Kemenko Polkam selaku koordinator Desk Pemberantasan Judi Daring berkomitmen memperkuat sinergi bersama PPATK, Polri, Kominfo, Kemensos, BSSN, dan pemerintah daerah. Fokus kerja sama diarahkan pada penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU PDP, serta pengarusutamaan literasi digital sebagai langkah pencegahan sejak dini.

“Literasi digital merupakan salah satu kunci pemberantasan judi daring. Bukan sekadar menguasai teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak terjebak rayuan judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kita optimistis mampu menekan laju perjudian daring di Indonesia,” jelasnya.

Pemerintah daerah turut menegaskan komitmen yang sama. Pemkab Bintan, misalnya, melakukan pelacakan ASN yang terindikasi terlibat, menggandeng OJK dan BI untuk pembinaan, serta gencar melakukan sosialisasi bahaya judi daring melalui berbagai kanal komunikasi.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menilai sinergi pusat dan daerah sangat penting agar program prioritas Presiden benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kita harus memperkuat literasi digital sebagai benteng menghadapi ancaman judi daring, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepri,” ujarnya.

Sosialisasi ini bukan hanya mencegah kerugian ekonomi, tetapi juga melindungi generasi muda dari dampak sosial dan moral yang ditimbulkan praktik ilegal tersebut.

[w.R]

Perang Melawan Judi Daring, Masyarakat Diminta Waspada

Oleh: Bara Winatha )*

Pemberantasan judi daring di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital masyarakat. Ancaman judi daring bukan hanya memicu kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga, memunculkan tindak kriminal, hingga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara dengan modus operandi yang terus berkembang. Untuk itu, pemerintah melalui koordinasi lintas sektor mengedepankan pendekatan pencegahan, penindakan, dan literasi digital secara menyeluruh.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa ancaman judi daring di Indonesia bukan persoalan sederhana karena berdampak luas terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Judi daring dengan melibatkan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga kepala daerah. Literasi digital menjadi salah satu kunci penting, bukan hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak rayuan judi daring.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperlihatkan seriusnya persoalan ini. Dari 2,18 juta jiwa penduduk di Kepulauan Riau, sebanyak 66.097 orang terindikasi terlibat dalam perjudian daring. Bahkan, ditemukan 2.377 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos turut melakukan praktik tersebut dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa judi daring menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berisiko memperdalam jurang kemiskinan. Menurut Garyadi, langkah strategis yang sedang ditempuh adalah penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta mendorong literasi digital sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Komitmen pemberantasan judi daring juga ditunjukkan di tingkat daerah. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci penting agar program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Beberapa di antaranya adalah pelacakan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat, kerja sama dengan OJK dan BI untuk melakukan pembinaan, serta kampanye bahaya judi daring melalui media sosial. Wilayah perbatasan seperti Kepri sangat rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara, sehingga penguatan literasi digital di daerah menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari godaan judi daring.

Selain memperkuat literasi digital, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi publik agar masyarakat memahami dampak destruktif dari judi daring. Praktik judi daring ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial yang lebih luas, mulai dari konflik rumah tangga, penyalahgunaan dana keluarga, hingga meningkatnya kriminalitas. Karena itu, Perlunya pendekatan kolaboratif, di mana masyarakat menjadi garda terdepan untuk menolak, melaporkan, dan tidak terjebak dalam praktik judi daring. Upaya ini menurutnya akan lebih efektif bila disertai dengan pengawasan ketat dari aparat serta pemberdayaan komunitas lokal.

Dari sisi pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, mengatakan bahwa Kemkomdigi telah menangani lebih dari 2 juta konten judi daring sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Konten-konten tersebut berasal dari berbagai platform, mulai dari situs dan alamat IP, media sosial, aplikasi berbagi file, hingga aplikasi pesan instan. Pemutusan akses konten ilegal di ruang digital menjadi salah satu prioritas karena penyebaran judi daring memiliki jangkauan yang masif dan dampak langsung terhadap masyarakat. Pemain judi daring pada dasarnya adalah korban yang perlu dibantu agar lepas dari kecanduan, sementara pihak yang harus ditindak tegas adalah bandar serta jaringan yang mengoperasikan sistem perjudian.

Selain pemutusan akses, Kemkomdigi juga terus melakukan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat. Alexander menyebut bahwa kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya judi daring, dampaknya bagi kehidupan sosial, serta cara melindungi diri dari jeratan perjudian digital. Program literasi digital ini diharapkan tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tetapi juga daerah perbatasan dan pelosok yang rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara. Dengan demikian, masyarakat dapat membentengi diri sejak dini dan tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.

Rangkaian upaya yang dilakukan lintas sektor ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi daring di Indonesia. Dari tingkat pusat hingga daerah, strategi yang ditempuh meliputi pemutusan akses, pemblokiran rekening, penindakan hukum, serta literasi digital untuk pencegahan. Melalui komitmen bersama, langkah tegas pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, ancaman ini berhasil ditekan secara signifikan.

Masyarakat sendiri memiliki peran vital dalam pemberantasan judi daring. Kewaspadaan, kesadaran kritis, dan sikap tegas untuk menolak segala bentuk perjudian menjadi benteng utama. Dengan memahami bahwa judi daring tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menjerat dalam lingkaran masalah sosial, setiap individu diharapkan mampu menjaga diri dan lingkungannya. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui berbagai kebijakan, kini saatnya masyarakat bergandengan tangan untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Program Sapi Merah Putih Jadi Penopang Swasembada Pangan dan Serap Tenaga Kerja

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan Program Sapi Merah Putih dalam Pameran Flora & Fauna (FLONA) 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. Program ini diproyeksikan menjadi penopang utama swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat penyediaan protein hewani untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menyampaikan bahwa ketersediaan daging dan susu berkualitas merupakan pilar penting dalam pembangunan gizi masyarakat. Menurutnya, Sapi Merah Putih hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Pemenuhan protein anak-anak penerima MBG akan menentukan kualitas tumbuh kembang sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai inisiatif ini sebagai terobosan penting dalam sejarah pembangunan pangan Indonesia.

“Setelah 80 tahun merdeka, lahir 120 sapi kembar identik yang kemudian dipilih 80 ekor sebagai Sapi Merah Putih. Inovasi biogenetika ini, menjadi dasar revolusi putih yang dicanangkan Presiden untuk memperkuat industri sapi perah lokal,” ungkapnya.

Direktur Utama Moosa Genetika, Deddy Kurniawan, menegaskan bahwa metode gene editing yang digunakan memungkinkan lahirnya sapi perah khas Indonesia dengan daya tahan terhadap iklim tropis sekaligus produktivitas tinggi.

“Hingga kini, tercatat sudah ada 80 ekor Sapi Merah Putih yang siap dikembangkan lebih lanjut,” ucapnya.

Program Sapi Merah Putih merupakan hasil kolaborasi Bappenas, PT Moosa Genetika Farmindo, dan Universitas Institut Petanian Bogor (IPB). Riset berbasis sapi lokal dikembangkan melalui bioteknologi reproduksi molekuler modern dengan tujuan meningkatkan produktivitas susu dan daging.

Data Bappenas mencatat, kebutuhan susu nasional pada 2023 mencapai 4,53 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru 0,84 juta ton atau 18,54%. Kekurangan tersebut selama ini dipenuhi dengan impor sekitar 3,7 juta ton. Karena itu, inovasi Sapi Merah Putih diproyeksikan menjadi momentum penting untuk menekan ketergantungan impor sekaligus mengangkat kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara peluncuran turut disaksikan sejumlah pejabat, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rektor Univeritas IPB, hingga gubernur dari berbagai daerah. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan Sapi Merah Putih sebagai simbol kemandirian pangan bangsa sekaligus penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis.

(*/rls)

Pemerintah Optimalkan Program Pertanian untuk Wujudkan Swasembada Pangan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja di pedesaan. Melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, hingga penguatan hilirisasi, program ini diyakini mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi pertanian sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, arah pembangunan pertanian tidak boleh hanya berfokus pada produksi semata, tetapi juga harus menyentuh tahapan pengolahan hingga pemasaran.

“Hilirisasi adalah masa depan pertanian kita. Ini bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana hasil petani bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan hingga ke mancanegara,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa implementasi program tersebut akan dijalankan melalui skema kemitraan antara petani, BUMN, dan pihak swasta. Amran juga menekankan bahwa pihaknya telah menetapkan 14 komoditas strategis yang akan didorong hilirisasinya.

“Dengan kemitraan, kita ingin petani tidak berjalan sendiri. Tujuannya satu yakni nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kita yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dan kesejahteraan petani meningkat,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mendukung penuh terhadap program tersebut. Menurutnya, peluncuran benih padi hibrida menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah mengapresiasi pengembangan industri benih padi di Indonesia guna memperkuat rantai pasok bahan baku industri pengolahan beras dan mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ujar Putu.

Dukungan juga datang dari pihak swasta. Customer Business Manager Field Crops Seeds Syngenta Indonesia, Nguyen Huy Cuong, menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah melalui kehadiran benih padi hibrida Ningrat.

“Peluncuran Ningrat NK2133 menandai komitmen Syngenta Indonesia dalam membantu meningkatkan produksi beras nasional. Hadirnya benih padi hibrida ini juga akan membuka peluang bagi petani untuk memaksimalkan pendapatan dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Pemerintah berharap sinergi antara petani, BUMN, swasta, dan dukungan teknologi dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan industri turunannya.