Author: admin bandungpedia

*) Oleh: Raka Prasetya

Perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun pada saat yang sama membuka ruang baru bagi berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk judi daring yang kini semakin mudah diakses oleh semua kalangan, bahkan anak-anak. Fenomena keterlibatan pelajar sekolah dasar dalam aktivitas judi daring yang diungkap Kejaksaan Agung menjadi peringatan keras bahwa ancaman ini sudah memasuki tahap darurat. Salah satu ancaman terbesar yang menjadi perhatian adalah keberadaan jaringan judi daring seperti Kingdom Group yang dinilai semakin agresif memanfaatkan celah teknologi untuk menyusup ke ruang digital anak-anak. Ketika kelompok usia paling rentan mulai terpapar perilaku yang merusak, maka keberlangsungan masa depan generasi muda dipertaruhkan. Pemerintah pun menunjukkan keseriusan melalui berbagai langkah strategis guna menekan penyebaran judi daring dan menciptakan ruang digital yang lebih aman. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat dampak destruktif judi daring bukan hanya menyasar aspek finansial, tetapi juga kesehatan mental dan perkembangan sosial anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyoroti kondisi ini dengan keprihatinan mendalam. Ia menilai temuan tersebut sebagai indikator kuat bahwa perlindungan anak di ruang digital perlu diperkuat secara sistemik. Menurut Arifah, ketika anak-anak sudah berada pada posisi sebagai pelaku maupun korban dalam sistem judi daring, maka situasi tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran serius terhadap hak dasar anak. Ia mengingatkan bahwa judi daring dapat mengakibatkan kecanduan, tekanan psikologis, dan perilaku menyimpang yang berpotensi menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak. Penegasan ini menunjukkan bahwa ancaman judi daring bukan sekadar isu moral, tetapi isu perlindungan anak di tingkat nasional.

Lebih jauh, Arifah menekankan bahwa negara dan orang dewasa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan terlindungi. Dalam pandangannya, melindungi anak dari judi daring merupakan bagian dari upaya menjaga masa depan bangsa. Ia menyebut pentingnya pengawasan berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah agar aktivitas anak di ruang digital dapat dipantau secara lebih efektif. Arifah mendesak seluruh pihak untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemblokiran akses terhadap aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada praktik judi daring. Seruan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ruang digital yang produktif sekaligus aman bagi anak-anak Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam memberantas judi daring tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sektor swasta, terutama platform digital yang menjadi gerbang utama aktivitas transaksi daring. Salah satu bentuk kolaborasi yang telah berjalan efektif terlihat melalui langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh OVO. Chief Operating Officer OVO, Eddie Martono, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini pihaknya telah memblokir lebih dari 7.000 akun yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi daring. Ia menjelaskan bahwa pada ronde pertama pemblokiran, respons positif masyarakat menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap keamanan digital. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat menjadi kekuatan penting dalam memerangi aktivitas ilegal tersebut.

Menurut Eddie, tingkat akurasi laporan masyarakat pada ronde kedua mencapai 91 persen, menandakan semakin tingginya kecermatan pengguna dalam mengenali aktivitas mencurigakan pada akun mereka. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut membawa dampak signifikan terhadap penurunan transaksi judi daring, di mana aktivitas transaksi berhasil ditekan hingga 97 persen. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengawasan platform digital, tetapi juga menunjukkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Eddie menyampaikan bahwa OVO akan terus memperkuat pengawasan melalui sistem monitoring yang lebih canggih dan inisiatif tambahan seperti program Gebuk Judol untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang terlibat judi daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan sektor swasta dalam mendukung upaya pemerintah membersihkan ruang digital dari praktik merusak.

Keselarasan langkah antara pemerintah dan platform digital membawa optimisme baru dalam upaya memutus rantai penyebaran judi daring, terutama yang menyasar anak-anak dan remaja. Keberhasilan pengawasan dan pemblokiran akun yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut memberikan pesan kuat bahwa ekosistem digital dapat dikelola dengan lebih bertanggung jawab. Namun demikian, kerja besar ini memerlukan konsistensi dan partisipasi menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk keluarga yang menjadi benteng pertama perlindungan anak. Edukasi literasi digital menjadi komponen penting agar anak-anak memiliki kemampuan memahami risiko dan menghindari konten berbahaya.

Pada akhirnya, komitmen pemerintah untuk memberantas judi daring harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda. Perlindungan anak dari berbagai ancaman digital merupakan fondasi penting untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan produktif. Dengan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, ruang digital Indonesia dapat dibangun menjadi ruang yang aman, bersih, dan bermanfaat bagi semua. Upaya kolektif ini tidak hanya menekan laju kejahatan digital, tetapi juga memperkuat pondasi bangsa dalam menciptakan generasi yang lebih cerdas, berdaya, dan terbebas dari jerat judi daring.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.

Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat.

Penanganan darurat dilakukan dengan pendistribusian internet satelit serta perbaikan BTS yang rusak. Kepala Balai Monitor Kelas II Padang, Helmi, menyampaikan bahwa jalur komunikasi yang sebelumnya terputus kini mulai kembali tersambung berkat pengerahan personel lapangan.

Komdigi mengirimkan 32 unit internet satelit Starlink untuk mendukung komunikasi di lokasi terdampak. “Bantuan alat satelit internet ini gratis. Penggunaannya tidak dipungut biaya,” tegas Helmi.

Selain itu, Komdigi juga memperbaiki BTS yang mengalami gangguan akibat banjir bandang dan longsor.

Berdasarkan sistem pemantauan, kerusakan BTS tercatat sekitar 4% dari total 3.739 unit di Sumbar. Hingga 3 Desember 2025, ada 154 BTS terdampak—124 di antaranya karena gangguan listrik, sementara petugas telah mengerahkan genset untuk menopang layanan.

Sebanyak 29 BTS mengalami gangguan transmisi akibat putusnya kabel fiber optik atau radio link, dan 1 BTS rusak fisik terbawa arus banjir.

Kabupaten Agam menjadi wilayah paling terdampak dengan 45 BTS bermasalah, disusul Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, dan daerah lainnya.

Percepatan pemulihan dilakukan bersama Diskominfotik Sumbar. Kepala Diskominfotik, Rudi Rinaldi, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD untuk distribusi alat. Starlink dapat menjangkau radius 500 meter hingga 1 km dan melayani hingga 60 pengguna.

PT Telkom Indonesia (Telkom) turut mempercepat pemulihan jaringan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemulihan layanan Telkomsel telah mencapai 76,5%, sementara IndiHome mencapai 79,7%.

Telkom juga mengaktifkan tambahan backup satelit Mangostar di enam posko bencana untuk mendukung konektivitas tim teknis, relawan, dan pengungsi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat normalisasi layanan. “Fokus kami adalah memastikan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak segera pulih. Pemerintah optimistis layanan kembali normal dalam lima hari ke depan,” ujarnya.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyebut tantangan terbesar berada pada akses menuju lokasi dan ketidakstabilan listrik.

“Kerusakan pada jalur transmisi, terutama fiber optik, membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan upaya teknis tambahan,” katanya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan langkah percepatan pemulihan infrastruktur dasar serta peningkatan layanan publik saat meninjau lokasi banjir di Kutacane, Aceh Tenggara.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah.

“Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan itu sasaran kita,” ujarnya.

Terkait kerusakan akibat banjir, Presiden memastikan jalur vital akan segera diperbaiki demi memulihkan konektivitas.

“Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki,” kata Presiden.

Presiden juga meninjau dapur serta fasilitas darurat yang melayani warga, sekaligus menekankan percepatan pembentukan koperasi desa untuk mempermudah distribusi subsidi.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan percepatan pemulihan konektivitas pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman,” ujarnya.

Ia menyatakan Kementerian PU menambah alat berat dan personel serta bekerja erat dengan BPBD.

Identifikasi hingga 2 Desember 2025 mencatat 253 titik longsor dan 86 titik banjir merusak jalan nasional.

Di Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan serta 14 jembatan putus.

Meski beberapa jalur sudah dapat diakses, banjir setinggi 80 sentimeter masih menghambat masuknya alat berat.

Pemerintah mulai memasang Jembatan Bailey di sejumlah titik prioritas.

“Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir,” kata Dody.

Di Sumatera Utara, 144 titik longsor dan 20 titik banjir merusak 25 ruas jalan serta 4 jembatan. Fokus utama adalah membuka jalur logistik menuju Tapanuli. Adapun di Sumatera Barat, 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengganggu 30 ruas jalan nasional.

Kementerian PU menargetkan perbaikan darurat selesai paling lambat 16 Desember 2025. Balai teknik terus melakukan pembersihan material, normalisasi sungai, penimbunan, hingga pemasangan DPT.

Dalam peninjauan di Sumbar, Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya percepatan pemulihan.

“Jika ruas jalan ini terputus bisa dikatakan akan sangat mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Ia memastikan penyambungan sementara segera dilakukan dan dalam dua minggu jalur dapat dipergunakan kembali.

Merauke – Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu tema utama dalam sejumlah kegiatan di Papua, seiring meningkatnya perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Senator RI Irman Gusman menilai Papua memiliki posisi strategis dalam agenda nasional penguatan koperasi desa.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah tepat untuk memastikan nilai tambah ekonomi dapat kembali kepada masyarakat.

“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Melalui koperasi desa, kita menyalakan lilin-lilin itu—termasuk di Merauke, tanah yang diberkati ini,” ujar Irman.

Ia mencontohkan negara-negara yang sukses membangun ekonomi koperasi seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai bukti bahwa koperasi merupakan model ekonomi modern dan inklusif.

Irman menyoroti potensi besar Merauke sebagai kawasan pangan yang dapat menopang kebutuhan nasional hingga global. Ia pun menyambut baik Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai tonggak penguatan koperasi desa.

“Koperasi adalah persekutuan manusia, bukan persekutuan modal. Di sinilah roh gotong royong bangsa hidup,” ungkapnya.

Dukungan terhadap penguatan Koperasi Desa Merah Putih juga terlihat di tingkat akar rumput.

Di Kabupaten Supiori, pembahasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih turut mengemuka dalam sosialisasi program strategis nasional oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, dan gereja di Kampung Sorendiweri.

Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan masyarakat mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam penyediaan bahan pangan lokal yang dapat memperkuat rantai ekonomi koperasi desa.

Peran koperasi dipandang relevan dengan berbagai program pemberdayaan di tingkat kampung, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di Supiori.

Mewakili masyarakat adat Supiori, Utrekt Manampaisem menyatakan bahwa masyarakat adat, gereja, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pemahaman warga terhadap program strategis nasional.

“Kami dari Adat, Gereja dan Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat merasa sangat penting dan bertanggung jawab terhadap program strategis nasional ini,” ujarnya.

Tatap muka tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung penuh program pemerintah, termasuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi ekonomi masyarakat di Papua.

Komitmen ini menunjukkan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya digerakkan dari sisi kebijakan, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat di tingkat kampung. #

PAPUA – Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Papua semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pedalaman. Kebijakan percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menempatkan Papua sebagai pusat transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan optimisme tinggi terhadap kebijakan penguatan Kopdes Merah Putih. Ia menilai langkah pemerintah sebagai keputusan visioner yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. Irman menekankan bahwa koperasi terbukti menjadi pilar modern penggerak ekonomi di berbagai negara maju.

“Kita mengikuti praktik terbaik dunia, dan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan model koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Irman turut menegaskan bahwa penguatan Kopdes Merah Putih bukan sekadar program teknis, tetapi representasi dari semangat gotong royong yang menjadi karakter utama bangsa. Menurutnya, pembangunan dari desa adalah fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pemerataan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan.

Upaya memperkuat koperasi di Papua mendapat dukungan penuh pemerintah daerah. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka Pelatihan Koperasi Desa Merah Putihyang diikuti perwakilan dari delapan kabupaten. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan modal usaha sebesar Rp36,9 miliar kepada 4.350 pelaku UMKM. Dukungan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah menjalankan agenda nasional yang memperkuat struktur ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah penggerak perubahan. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat Papua akan semakin berdaya dan mandiri,” tegas John Tabo.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan koperasi di kabupaten yang belum optimal. Komitmen tersebut didasari semangat agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi Papua. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan yang menekankan pengelolaan koperasi modern, transparan, dan akuntabel.

Langkah pemerintah pusat dan daerah ini memastikan bahwa pemanfaatan Dana Otonomi Khusus semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan memperkuat koperasi, pemerintah menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang merata hingga ke tingkat akar rumput. Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi model pembangunan ekonomi baru yang memberi akses lebih luas bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat untuk memperoleh modal, teknologi, serta pendampingan usaha.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pendanaan yang memadai, dan komitmen politik yang konsisten, Kopdes Merah Putih menjadi simbol hadirnya negara di Papua. Koperasi ini bukan hanya memperkuat perekonomian desa, tetapi juga menjadi pilar penting yang membawa Papua menuju masa depan yang lebih mandiri, sejahtera, dan inklusif.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Papua semakin menunjukkan arah pembangunan nasional yang konsisten berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai program prioritas, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu pusat transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan melalui koperasi menjadi bukti nyata bahwa negara memberikan perhatian serius bagi penguatan ekonomi desa sebagai pilar ketahanan nasional.

Dalam Seminar Nasional Membangun Kedaulatan Pangan dari Papua di Merauke, Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan optimisme tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang menguatkan peran Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah telah mengambil keputusan tepat dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pemerataan pembangunan. Ia menegaskan bahwa gagasan membangun Indonesia dari desa sangat sejalan dengan visi pemerintah yang terus memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Irman Gusman juga menggarisbawahi bahwa koperasi bukan model ekonomi kuno, melainkan pilar modern yang sukses diterapkan banyak negara maju. Contoh Fonterra di Selandia Baru, Land O’Lakes di Amerika Serikat, dan jaringan Raiffeisen di Jerman menegaskan bahwa negara-negara berdaya saing tinggi pun mengandalkan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia, melalui percepatan kebijakan koperasi, dianggap telah mengikuti praktik terbaik internasional yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Indonesia dalam barisan negara yang menggunakan model pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Arah kebijakan ini semakin tegas dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Irman Gusman memuji langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada ekonomi kerakyatan yang telah digariskan konstitusi. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, pemerintah menunjukkan visi yang tidak hanya progresif, tetapi juga konsisten dalam menguatkan gotong royong, kemandirian, dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir secara aktif memastikan masyarakat Papua memiliki akses yang sama terhadap pembangunan.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih yang diikuti perwakilan dari delapan kabupaten. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan modal usaha senilai Rp 36,9 miliar untuk 4.350 pelaku UMKM. Tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah mendukung penuh agenda pemerintah pusat dalam memperkuat struktur ekonomi Papua melalui koperasi dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Gubernur John Tabo menegaskan bahwa koperasi merupakan penggerak ekonomi rakyat yang akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dorongan dan pengingatnya kepada kabupaten yang masih minim membentuk koperasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan instruksi nasional secara optimal. Pemerintah daerah tidak ingin ada daerah yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi. Tegasan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang selaras dengan pemerintah pusat, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan pro-rakyat.

Gubernur juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan koperasi agar tidak lagi terjebak dalam keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah menunjukkan perhatian besar dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Papua agar mampu mengelola koperasi secara modern dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah memperkuat literasi ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah strategis. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah memastikan bahwa koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada program jangka pendek.

Pelatihan dan penyaluran modal tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus berjalan transparan dan tepat sasaran. Pemerintah pusat dan daerah secara simultan mendorong agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi warga Papua. Dengan memperkuat koperasi, pemerintah menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan berbasis komunitas. Langkah ini melahirkan tata kelola pembangunan Papua yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan.

Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi model pembangunan ekonomi baru di Papua. Pemerintah ingin memastikan bahwa petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat memperoleh akses modal, teknologi, serta pendampingan yang memadai. Melalui koperasi, masyarakat Papua memiliki peluang lebih besar menjadi pemilik usaha yang berdaulat di tanahnya sendiri. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh nilai tambah yang selama ini hanya dinikmati oleh pelaku besar. Pemerintah mengembalikan kendali ekonomi kepada masyarakat sebagai bentuk pemerataan dan pemberdayaan.

Dengan kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang besar, dan komitmen politik yang kuat, pemerintah sedang mengukuhkan fondasi ekonomi baru di Papua. Koperasi Desa Merah Putih menjadi simbol bahwa negara menjalankan tugas konstitusionalnya dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Kekuatan ekonomi desa, jika dipadukan dengan pendampingan pemerintah pusat dan daerah, akan menghasilkan Papua yang lebih mandiri, lebih sejahtera, dan lebih berdaulat.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan pada rakyat, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pilar penting yang membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kokoh, dan masyarakat Papua kini berada di jalur percepatan pembangunan yang semakin menjanjikan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi tenaga ahli gizi.

Ia menyebut keberadaan ahli gizi merupakan bagian dari tiga pilar utama yang harus dimiliki setiap dapur MBG.

“Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa posisi ahli gizi tidak harus diisi oleh sarjana gizi saja. Pemerintah kini membuka ruang bagi lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

“Hanya untuk ahli gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa profesi ahli gizi merupakan komponen wajib dalam penyelenggaraan MBG.

“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti,” kata Zulhas.

Ia menegaskan bahwa kualitas SDM Indonesia sangat ditentukan oleh kecukupan gizi.

“Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” ujarnya.

Pemerintah juga mewajibkan keberadaan tenaga ahli kesehatan lingkungan di setiap SPPG. Wakil Menteri Kesehatan , Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan keberadaan tenaga ini penting untuk menjaga sanitasi dan keamanan makanan.

“Kami sudah menambahkan 1 tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya,” katanya.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah insiden keracunan pangan.

Benny menuturkan bahwa ia mendapatkan mandat langsung dari Presiden untuk memastikan MBG berjalan aman dan berkualitas, terutama karena program ini terkait percepatan penurunan stunting.

“Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Ke depan, MBG akan terus diperkuat sambil menunggu payung hukum BGN sebagai pengelola program. Kementerian Kesehatan akan mengambil peran pengawasan.

“Kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan,” kata Benny.
Pemerintah juga menempuh pendekatan lintas sektor untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.