Jakarta – Pemerintah memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat segera mengakses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dari total 16.000 KDMP yang sudah terdaftar melalui microsite, sekitar 7.000 koperasi diproyeksikan bisa mendapatkan akses pinjaman tahap awal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan KDMP, Zulkifli Hasan, menyebut proses pencairan masih menunggu harmonisasi peraturan turunan dari Kementerian Keuangan.

“Memang, peraturan Menkeu turunannya sedang harmonisasi, sehingga plafon pinjaman ke Bank Himbara belum bisa dipakai sampai hari ini,” kata Zulhas.

Peraturan dimaksud adalah PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan KDMP. Zulhas optimistis proses harmonisasi dapat rampung dalam waktu dekat.

“Diharapkan, dalam waktu singkat, seminggu atau dua minggu lagi bisa selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan harmonisasi pembiayaan sudah disepakati bersama kementerian dan lembaga terkait. Dokumen itu nantinya menjadi pedoman teknis bagi satgas nasional hingga tingkat daerah dalam mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Himbara akan menyalurkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi dengan bunga rendah 6 persen per tahun.

“Artinya, manfaat tercapai maksimal, risiko terkendali, dan moral hazard bisa dicegah sejak awal. Jika terdapat gagal bayar, maka diterapkan mekanisme intercept dengan pemotongan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH),” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, skema pinjaman ini merupakan bentuk dukungan fiskal negara dalam memperkuat ekonomi desa.

“Ini merupakan bentuk peranan APBN sebagai shock absorber dan countercyclical dalam upaya mendorong roda perekonomian di tingkat desa/kelurahan di tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global saat ini. Dukungan penuh diberikan, namun asas risiko tetap dikelola secara baik,” ujarnya.

Empat bank Himbara yang akan menyalurkan pembiayaan tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Pemerintah juga memberikan afirmasi penjaminan sebagaimana diatur dalam PMK 49/2025, guna memastikan risiko perbankan tetap terkendali.

Program pembiayaan ini menyasar KDMP yang telah memiliki sarana fisik dan ekosistem bisnis berjalan, dengan proses verifikasi tengah dilakukan. Dukungan regulasi dan akses pinjaman ini diharapkan mampu mempercepat transformasi koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus mitra resmi pemerintah dalam distribusi sembako, pupuk, dan energi bersubsidi.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan tujuan utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah menciptakan pusat kegiatan ekonomi desa sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka.

“Koperasi ini memberikan kesempatan bagi pemuda desa untuk belajar sekaligus berlatih menjadi pengusaha,” kata Zulhas.

Koperasi Desa Merah Putih juga akan terhubung dengan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penguatan usaha bersama.

Ia menambahkan, keberadaan koperasi ini tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan justru saling melengkapi. Saat ini, di Jawa Tengah telah beroperasi hampir 1.700 koperasi dari target 8.000 unit.

“Kita punya 10 ribu koperasi yang akan mulai beroperasi bulan ini, meskipun masih ada kendala terkait plafon pinjaman yang belum beres. Kami berharap ini dapat diselesaikan dalam satu atau dua minggu ke depan,” ujar Zulhas.

Ia juga menekankan koperasi ini bukan bentuk bantuan uang, melainkan usaha bersama yang membutuhkan kerja keras. Untuk itu, telah dibentuk satuan tugas (satgas) yang dipimpin bupati dan aparat terkait untuk membantu penyelesaian kendala di lapangan. “Jika pengurus koperasi menghadapi kesulitan, mereka dapat berdiskusi dengan satgas atau bupati. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten, kami siap melibatkan Menko dan menteri, bahkan melaporkannya kepada presiden jika diperlukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan daftar obat untuk apotek Koperasi Merah Putih yang akan mencapai 38.000 unit di seluruh Indonesia.

“Sekarang kita lagi buat kerja sama dengan Kementerian Koperasi karena ingin mengatur bagaimana obat-obat tertentu yang bisa dijual di situ,” ujarnya.

Apotek desa ini menjadi salah satu dari sembilan gerai wajib yang harus ada di setiap Koperasi Merah Putih, selain gerai sembako, alsintan, bank syariah, elpiji, dan klinik.**

Oleh: Muhammad Yanuar)*

Indonesia berada pada babak baru dalam perjuangan memperkuat ekonomi rakyat, terutama yang tinggal di desa dan kelurahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) diluncurkan sebagai strategi nasional untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan modern, berlandaskan semangat gotong-royong. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan 70.000 hingga 80.000 koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas yakni untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan melalui unit usaha yang berbasis simpan-pinjam, logistik, klinik desa, hingga distribusi pangan murah.

Menurut Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, koperasi ini diharapkan menyelamatkan masyarakat dari jerat pinjaman online, tengkulak, dan rentenir, yang selama ini menjadi biang kemiskinan di desa. Konsep Kopdes Merah Putih jauh melampaui citra koperasi simpan-pinjam biasa. Setiap koperasi akan dilengkapi unit usaha strategis seperti gerai sembako, unit simpan-pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, gudang logistik, hingga kendaraan distribusi. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa layanan koperasi ini akan menjadi outlet distribusi produk pangan pemerintah dan lokal seperti Bulog, National Food Agency (NFA), dan ID FOOD, serta menghubungkan produsen lokal langsung ke konsumen desa. Selain itu, Kopdes Merah Putih ini dapat menjalankan usaha lainnya yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

Modal dalam pembentukan koperasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daerah, dan Desa serta adanya sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam pembentukan Kopdes Merah Putih banyak manfaat yang dapat dihadirkan yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan pekerjaan, menekan pergerakan tengkulak/pedagang perantara, menekan inflasi, menekan tingkat kemiskinan ekstrem, meningkatkan harga di tingkat petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau naiknya kesejahteraan petani, memodernisasi manajemen sistem perkoperasian sehingga dapat memberikan pelayanan yang sistematis dan cepat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah/desa.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan siap menggerakkan jutaan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako untuk menjadi anggota aktif dan penyedia produk koperasi desa. Inilah sinergi nyata pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Saat ini Kopdes Merah Putih telah nyata meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Unit usaha koperasi menjadi platform sinergi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengerajin, dan penyedia jasa lokal untuk memperluas pasar melalui saluran distribusi regional dan e‑commerce. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga terciptanya lapangan kerja baru di sektor distribusi hingga usaha pendukung koperasi seperti apotek dan klinik desa.

Selain itu, dengan adanya gudang atau cold storage koperasi juga dapat berfungsi sebagai lumbung pangan desa yang dapat menekan fluktuasi harga dan menjadi buffer sosial saat gagal panen. Dengan demikian, Kopdes bukan hanya institusi ekonomi, tapi juga penyangga stabilitas sosial desa. Pendapatan koperasi turut memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang digunakan untuk program pembangunan dan layanan publik. Ditambah dengan adanya modernisasi melalui Platform digital seperti Kopdesmerahputih.com dan berbagai sistem manajemen berbasis web/konten seperti Kopdes Digital memungkinkan pengelolaan administratif dan keuangan koperasi secara real time dan transparan.

Fitur seperti simpan pinjam digital, aplikasi POS, serta integrasi e-commerce membantu memperkuat tata kelola koperasi dan hubungan bisnis yang profesional. Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan dukungan strategis melalui sinergi program pengentasan kemiskinan. Data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) digunakan untuk menyasar warga miskin, khususnya buruh tani mayoritas di desa. Pemangku Koperasi yang profesional juga dibentuk untuk menjamin koperasi menjadi solusi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif.

Kemensos memprioritaskan pembentukan pemangku koperasi yang profesional. Yakni pendamping PKH dan tenaga sosial lainnya dilatih untuk menjadi penggerak lokal yang memahami tata kelola koperasi, transparansi, dan kewirausahaan sosial. Pendekatan ini dirancang agar setiap koperasi tidak hanya berdiri legal di atas kertas, tetapi tumbuh sebagai institusi ekonomi yang dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pada akhirnya, kombinasi sinergi program pengentasan kemiskinan, pemanfaatan data DTSEN, mobilisasi komunitas sosial, dan pembentukan pengurus koperasi profesional.

Ini menunjukkan kontribusi Kemensos bukan hanya administratif, tetapi substansial dalam memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi ekonomi yang mampu mendorong masyarakat desa keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan produktif. Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi nyata dari ekonomi kerakyatan berbasis gotong‑royong dan inklusif. Berdasarkan data resmi, dukungan tokoh pemerintahan, hingga dampak lapangan yang telah terlihat, koperasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan profesional.

Modal utama keberhasilan Kopdes Merah Putih adalah keterlibatan aktif masyarakat desa, pengelolaan transparan, serta sinergi kelembagaan yang kuat. Bila tantangan ini dapat dijawab dengan serius, Kopdes Merah Putih bisa menjadi model baru pemberdayaan ekonomi lokal, sekaligus wujud nyata cita-cita Pancasila dalam kemandirian nasional.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

JAKARTA — Situasi pasca demonstrasi pada 28 Agustus 2025 berangsur terkendali dengan tanda-tanda pemulihan di berbagai titik Ibu Kota.

Lalu lintas kembali normal, kebersihan jalan mulai terjaga, dan aktivitas masyarakat berangsur kembali pulih seperti sedia kala.

Meski aksi demonstrasi tersebut memang sempat diwarnai dengan adanya kericuhan, upaya pembubaran massa oleh aparat berhasil mengendalikan keadaan.

Fokus utama kini diarahkan pada pemulihan kondisi, menjaga ketertiban umum, serta memastikan persatuan masyarakat tetap terjaga sebagai pondasi stabilitas nasional.

Terkait dengan insiden kecelakaan ojol tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa secara mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden kendaraan taktis Brimob saat aksi demonstrasi itu berlangsung.

“Kami juga akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya,” ujar Presiden dalam keterangan resmi.

Ia mengaku merasa kecewa dengan bagaimana tindakan aparat dan telah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan secara transparan.

“Harus transparan,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa setiap petugas yang memang telah terbukti melanggar aturan akan bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Presiden juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan berjanji mencatat setiap keluhan publik.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada keluarga korban serta komunitas ojek online.

“Kami akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan seluruh keluarga besar ojek online atas musibah yang terjadi,” ucap Sigit di RSCM.

Ia menekankan bahwa insiden tersebut akan menjadi evaluasi menyeluruh bagi Polri agar tindakan pengamanan ke depan berjalan lebih hati-hati dan humanis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya langkah pencegahan dalam pengamanan demonstrasi.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa Istana terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal proses penanganan peristiwa tersebut.

“Kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut,” tegasnya.

Kondisi yang kembali kondusif setelah demonstrasi menegaskan bahwa persatuan dan stabilitas menjadi kunci utama.

Pemerintah menekankan perlunya menjaga ketertiban, menegakkan hukum secara adil, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada celah provokasi yang dapat mengganggu keberlangsungan bangsa. (*)

JAKARTA — Pemerintah menegaskan terkait betapa pentingnya bagi seluruh pihak untuk bersama menjaga kondusivitas pasca aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 yang disertai dengan adanya insiden tragis meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka yang mendalam dan menegaskan bahwa keadilan bagi korban serta kedamaian sosial terus menjadi prioritas utama.

Kepala Negara menyatakan bahwa dirinya akan menjamin penuh kehidupan dari keluarga korban insiden kecelakaan ojol pada demo 28 Agustus tersebut.

“Kami juga akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan pengusutan secara tuntas pada kasus tersebut secara transparan.

Ia menambahkan, bila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat, maka tindakan yang tegas akan segera dilakukan oleh pemerintah bahkan tanpa pandang bulu.

Presiden juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang serta menyampaikan bahwa seluruh keluhan dari masyarakat akan dicatat oleh pemerintah dengan seksama.

Lebih lanjut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

“Kami akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan seluruh keluarga besar ojek online atas musibah yang terjadi,” ucap Sigit saat mendampingi keluarga korban di RSCM, Jumat dini hari.

Ia menegaskan bahwa insiden tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang serius bagi kepolisian agar pengamanan massa ke depan berjalan lebih profesional dan humanis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan pesan penting terkait langkah pengamanan demonstrasi.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Ia menekankan bahwa pihak Istana terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tuntas.

Prasetyo menegaskan aparat kepolisian diminta memberi perhatian penuh terhadap peristiwa yang menimpa pengemudi ojol tersebut.

Pemerintah menekankan bahwa pasca demonstrasi, seluruh pihak perlu mengedepankan kedamaian sosial.

Kondusivitas nasional menjadi kunci menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Seruan persatuan dan ketenangan publik ditegaskan sebagai upaya bersama agar bangsa tetap berdiri kokoh menghadapi dinamika demokrasi. (*)

Oleh : Muhammad Ridwan )*

Pemerintah telah menegaskan bagaimana komitmen kuatnya untuk dapat memastikan bahwa sama sekali tidak ada impunitas dalam penanganan kasus tragis yang menimpa pengemudi ojek online di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025.

Kejadian yang menewaskan Affan Kurniawan setelah adanya insiden kecelakaan dengan kendaraan taktis Brimob itu memunculkan duka yang mendalam sekaligus tuntutan transparansi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan negara ditegaskan untuk selalu mengutamakan keadilan bagi korban, tanggung jawab aparat yang terlibat, serta perlindungan atas stabilitas nasional pasca-demonstrasi.

Setelah insiden tragis tersebut terjadi, Presiden Prabowo Subianto langsung menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan berjanji untuk menjamin seluruh kehidupan mereka agar tidak terbebani akibat kehilangan tersebut.

Kepala Negara juga menggarisbawahi kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang menyebabkan korban jiwa, seraya menekankan bahwa penyelidikan harus berjalan dengan transparan.

Presiden bahkan sama sekali tidak segan dengan menegaskan aparat yang terbukti melanggar aturan akan ditindak sesuai hukum tanpa pengecualian. Sikap ini mencerminkan garis tegas pemerintah bahwa perlindungan hukum berlaku setara, baik bagi warga sipil maupun aparat negara.

Pernyataan Presiden juga berimplikasi pada pentingnya menjaga kepercayaan publik. Pasca insiden, berbagai spekulasi beredar, terutama mengenai potensi pengabaian hukum jika pelaku berasal dari institusi bersenjata.

Prabowo menutup ruang keraguan tersebut dengan memastikan tidak ada impunitas. Pemerintah menempatkan posisi korban dan keluarganya sebagai prioritas, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu liar yang berpotensi memecah belah.

Dari pihak kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan tragedi tersebut akan menjadi evaluasi besar bagi tubuh kepolisian, khususnya dalam prosedur pengendalian demonstrasi.

Langkah tindak lanjut juga dijanjikan, mulai dari investigasi internal hingga proses hukum yang transparan. Kapolri menyampaikan penyesalan kepada keluarga korban dan seluruh komunitas pengemudi ojek online, sekaligus berkomitmen menindaklanjuti kejadian itu secara menyeluruh. Dengan sikap terbuka tersebut, kepolisian berupaya menunjukkan bahwa institusi negara tidak berada di atas hukum.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya kehati-hatian aparat dalam mengawal demonstrasi. Menurutnya, setiap tindakan pengamanan harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan korban di lapangan.

Istana juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses hukum berjalan serta langkah korektif ditempuh. Permintaan atensi khusus dari Mensesneg menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kejadian, tetapi juga berupaya memperkuat pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.

Situasi pasca-demonstrasi menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. Lalu lintas kembali normal, kebersihan area publik terjaga, dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan berarti.

Kondisi kondusif tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa meski sempat terjadi ketegangan, stabilitas nasional tetap menjadi prioritas. Pemerintah menilai kedamaian sosial harus dijaga bersama, sehingga setiap pihak diminta tidak terjebak dalam provokasi yang dapat mengganggu harmoni masyarakat.

Tantangan utama setelah peristiwa itu terletak pada upaya mempertahankan stabilitas jangka panjang. Provokasi berpotensi muncul dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari tragedi tersebut.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan komunikasi terbuka dengan masyarakat menjadi kunci mencegah eskalasi lebih jauh. Pemerintah menekankan bahwa persatuan harus terus dipelihara sebagai fondasi utama pembangunan.

Pemulihan kehidupan normal juga menjadi bagian dari prioritas pasca-demonstrasi. Aktivitas masyarakat yang kembali berjalan lancar menunjukkan ketahanan sosial yang kuat. Namun, pemulihan tidak hanya soal aktivitas fisik di jalan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam konteks tersebut, komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan keadilan bagi korban ojol menjadi simbol penting dari hadirnya negara di tengah warganya.

Tindakan lanjutan yang dibutuhkan meliputi tiga aspek mendasar. Pertama, penegakan hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa pengecualian. Kedua, komunikasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk membuka ruang dialog yang menenangkan, bukan memanaskan situasi.

Ketiga, kewaspadaan terhadap potensi kerumunan atau aksi lanjutan perlu ditingkatkan dengan strategi pengamanan yang humanis. Semua langkah tersebut saling berkaitan untuk menjaga agar kondisi kondusif tetap terjaga.

Dari perspektif opini publik, kasus Pejompongan tidak hanya soal satu tragedi, melainkan ujian besar atas konsistensi negara menegakkan keadilan. Jika pemerintah berhasil membuktikan tidak adanya impunitas, kepercayaan masyarakat akan menguat, dan stabilitas sosial lebih mudah terjaga. Sebaliknya, kelengahan dalam menangani kasus itu berpotensi melahirkan keraguan serta memperlebar jarak antara rakyat dan negara.

Pada akhirnya, peristiwa tersebut harus dipandang sebagai pelajaran berharga. Pemerintah telah menyampaikan sikap tegas, aparat kepolisian menunjukkan permintaan maaf, dan masyarakat mulai melihat tanda pemulihan pasca-demonstrasi. Fondasi untuk menjaga persatuan semakin jelas: keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan stabilitas nasional wajib dijaga sebagai kepentingan bersama.

Dengan arah kebijakan yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, publik memiliki harapan bahwa tragedi Pejompongan akan menjadi momentum korektif, bukan sekadar catatan kelam. Negara hadir, keadilan ditegakkan, dan stabilitas nasional tetap terjaga. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Zaki Walad )*

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuatnya untuk terus menghadirkan keadilan bagi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan dengan kendaraan taktis Brimob pada demonstrasi 28 Agustus 2025.

Kepala Negara tidak hanya menyampaikan duka yang mendalam saja, tetapi juga menunjukkan bagaimana langkah konkret dengan menjanjikan perhatian secara penuh terhadap keluarga korban serta memastikan proses hukum agar dapat berjalan dengan transparan.

Presiden menyatakan kekecewaannya atas tindakan aparat yang justru berujung pada hilangnya nyawa rakyat. Ia telah memerintahkan agar kasus tersebut bisa ditangani secara terbuka, sekaligus juga memastikan agar pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab dengan penuh atas perbuatannya.

Komitmen itu memperlihatkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keadilan rakyat di atas segalanya. Ia juga menegaskan akan memberikan jaminan bagi kehidupan keluarga korban, mulai dari orang tua hingga saudara-saudara Affan. Sikap tegas Presiden tersebut sekaligus juga menjadi pesan moral bahwa negara hadir bukan hanya dengan ucapan belasungkawa, melainkan juga dengan tanggung jawab nyata.

Selain itu, Presiden Prabowo menyerukan masyarakat agar tetap tenang. Ia berjanji mencatat seluruh keluhan publik, sekaligus menyalurkan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang tepat.

Ajakan itu bukan hanya ditujukan untuk meredam emosi pasca demonstrasi, tetapi juga sebagai langkah strategis menjaga stabilitas nasional. Dalam situasi penuh gejolak, kedamaian sosial menjadi faktor kunci agar bangsa tetap berdiri kokoh menghadapi dinamika politik.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan komunitas ojek online. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut akan menjadi evaluasi penting bagi Polri dalam menjalankan tugas pengamanan aksi massa.

Sikap rendah hati dari Kapolri itu menandai adanya kesadaran bahwa institusi kepolisian perlu memperbaiki prosedur agar tragedi serupa tidak terulang. Dengan menindaklanjuti kasus secara serius, Polri menunjukkan keselarasan komitmen dengan Presiden dalam menjaga keadilan bagi rakyat sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

Pernyataan Kapolri menjadi penegasan bahwa aparat negara bertanggung jawab untuk mengawal stabilitas, tetapi tetap menghormati hak-hak masyarakat. Evaluasi yang dijanjikan akan menjadi ujian penting bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme sekaligus merawat kepercayaan publik. Transparansi penanganan kasus diharapkan mampu meredam gejolak, karena masyarakat menuntut kejelasan, bukan sekadar janji tanpa kepastian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menekankan pentingnya kehati-hatian aparat dalam mengawal demonstrasi. Ia meminta polisi tetap bersabar dalam menghadapi massa dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, pihak Istana terus berkoordinasi dengan lembaga terkait agar penanganan kasus berjalan cepat, tuntas, dan transparan. Seruan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus individu, melainkan juga memperkuat sistem pengamanan aksi agar lebih humanis di masa mendatang.

Permintaan atensi khusus terhadap insiden itu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan nyawa rakyat sebagai prioritas utama. Koordinasi antara Istana, Polri, dan lembaga terkait menjadi kunci menghadirkan keadilan sekaligus menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, pesan yang disampaikan jelas: peristiwa tragis tersebut tidak boleh diabaikan, namun juga tidak boleh dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa.

Insiden pada 28 Agustus 2025 memang mengguncang publik, khususnya komunitas pengemudi ojek online yang merasa kehilangan salah satu rekan mereka. Namun, di tengah rasa duka dan kemarahan, negara hadir melalui kepemimpinan Presiden Prabowo dengan menegaskan arah kebijakan yang berfokus pada keadilan sekaligus stabilitas. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, karena keadilan bagi korban adalah syarat utama agar stabilitas sosial dapat terjaga.

Tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus ini menjadi fondasi penting bagi perjalanan demokrasi. Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi aparat keamanan harus menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi.

Tragedi Affan Kurniawan menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi atau kekuatan politik, melainkan juga soal penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Presiden Prabowo Subianto melalui sikap tegasnya menegaskan arah kebijakan yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban aparat, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian.

Stabilitas nasional bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh elemen bangsa. Dalam kondisi penuh tantangan, menjaga kondusivitas berarti memastikan roda kehidupan rakyat terus berjalan tanpa terganggu oleh konflik berlarut.

Komitmen menghadirkan keadilan bagi korban dan menjaga stabilitas nasional yang disampaikan Presiden, Kapolri, serta Mensesneg merupakan gambaran nyata bagaimana negara berusaha hadir di tengah rakyat.

Tantangan ke depan tentu masih ada, namun dengan langkah tegas, transparan, dan penuh tanggung jawab, tragedi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan semestinya tidak hanya dikenang sebagai luka, tetapi juga sebagai titik balik menuju perbaikan. Keadilan bagi korban harus berjalan seiring dengan usaha menjaga stabilitas nasional. Komitmen Presiden Prabowo menjadi pijakan penting agar bangsa tetap solid, masyarakat tetap tenang, dan masa depan tetap terjaga dalam kedamaian sosial yang berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik