Menolak Pengibaran Bendera Bajak Laut Pada Ruang Kebangsaan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Isu pengibaran bendera bajak laut atau Jolly Roger, yang dalam budaya populer identik dengan manga One Piece, belakangan mencuat di ruang publik dan memicu perdebatan. Simbol tengkorak dengan topi jerami tersebut kini ramai dibicarakan setelah sejumlah individu mengibarkannya di berbagai kesempatan, termasuk di media sosial, bahkan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa fenomena pengibaran bendera bajak laut tidak bisa dianggap sekadar ekspresi budaya pop. Ia menyoroti bahwa bendera Jolly Roger tersebut telah dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah. Menurutnya, gerakan semacam ini bukanlah sesuatu yang lahir secara alami, melainkan terdapat indikasi bahwa pihak-pihak tertentu secara sistematis ingin memecah belah bangsa. Ia menekankan bahwa masyarakat harus waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan. Dasco juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan serta menjaga kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih jauh, Dasco mengingatkan bahwa penggunaan simbol non-nasional dalam ruang publik, terutama jika ditempatkan sejajar atau menggantikan posisi Merah Putih, dapat menjadi bentuk penyimpangan serius terhadap nilai luhur yang diwariskan para pahlawan. Baginya, simbol bangsa bukan hanya sekadar kain berwarna, melainkan warisan sejarah dan pengikat identitas nasional. Oleh karena itu, pengibaran bendera bajak laut dalam konteks ruang kebangsaan jelas harus ditolak demi menjaga martabat bangsa dan kedaulatan negara.

Fenomena ini juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo. Ia menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut yang muncul di berbagai kesempatan merupakan bentuk provokasi yang dapat melemahkan kewibawaan simbol negara. Menurut Firman, dalam alur cerita One Piece, bendera tersebut memang memiliki makna simbol kebebasan para bajak laut dari aturan yang dianggap menindas. Namun, jika simbol tersebut dibawa ke ruang kebangsaan Indonesia, hal itu dapat menciptakan salah tafsir yang berbahaya. Ia menegaskan bahwa bendera bajak laut tidak sepatutnya dijadikan lambang perlawanan sosial-politik di tanah air, karena hanya akan membuka ruang bagi narasi tandingan yang berpotensi melemahkan kesatuan bangsa.

Firman menekankan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, provokasi semacam itu bisa dengan mudah menyebar di media sosial dan memengaruhi generasi muda yang tengah mencari identitas. Karena itu, peran keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah sangat penting untuk meluruskan makna nasionalisme agar tidak dikaburkan oleh simbol fiksi yang berasal dari budaya luar. “Semangat kebebasan” yang dipopulerkan oleh bendera bajak laut memang tampak menarik bagi sebagian kalangan muda, namun jika tidak dikritisi, hal tersebut justru bisa mengikis rasa hormat terhadap simbol resmi negara.

Sementara itu, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksin Mahu, mengambil langkah positif dengan menyerukan gerakan nasional untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang bulan Agustus di seluruh kampus, asrama, dan pemukiman mahasiswa. Menurutnya, tidak ada simbol lain yang layak menggantikan kehormatan Sang Saka Merah Putih. Ia menegaskan bahwa Merah Putih adalah simbol pengorbanan para pahlawan yang rela meregang nyawa demi kemerdekaan bangsa. Ajakan ini sekaligus menjadi bentuk perlawanan intelektual terhadap fenomena pengibaran bendera bajak laut yang justru dipandang melecehkan momen kemerdekaan.

Muksin menambahkan bahwa simbol-simbol fiksi yang identik dengan pemberontakan dan anarki tidak bisa disandingkan dengan simbol negara. Ia mengingatkan generasi muda agar bijak dalam mengekspresikan diri, terutama dalam momentum kemerdekaan yang seharusnya menjadi sarana memperkuat persatuan. Baginya, mengibarkan Merah Putih bukan hanya sebuah ritual tahunan, melainkan refleksi nyata dari rasa syukur atas kemerdekaan dan bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Gerakan mahasiswa ini menjadi penyeimbang dari arus budaya pop yang terkadang membawa pengaruh asing tanpa filter. Dengan mengibarkan Merah Putih, generasi muda secara simbolis menunjukkan bahwa mereka berdiri tegak membela bangsa dan menolak segala bentuk simbol tandingan yang tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan. Seruan ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk kembali memusatkan perhatian pada lambang negara sebagai satu-satunya simbol persatuan.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut memang bisa dipandang sebagai ekspresi hiburan bagi sebagian kalangan, namun ketika simbol tersebut digunakan dalam ruang kebangsaan, apalagi bertepatan dengan perayaan HUT RI, maka konteksnya berubah drastis. Ia bisa menjadi instrumen provokasi yang mengancam kesakralan simbol negara. Oleh karena itu, peran pemerintah, lembaga legislatif, organisasi mahasiswa, hingga masyarakat umum sangat penting untuk bersama-sama menolak hadirnya simbol asing yang berpotensi menggerus nilai persatuan nasional.

Pada akhirnya, perayaan kemerdekaan harus dimaknai sebagai momentum untuk menguatkan identitas bangsa, bukan justru membiarkan infiltrasi budaya luar yang dapat merusak fondasi kebangsaan. Bendera Merah Putih adalah lambang harga diri, pengikat persatuan, dan saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menolak pengibaran bendera bajak laut di ruang kebangsaan adalah bentuk nyata dari menjaga marwah bangsa sekaligus memastikan bahwa warisan kemerdekaan tetap berdiri tegak di atas fondasi persatuan, kedaulatan, dan nasionalisme.

*) Pemerhati isu strategis dan global

Demo Tidak Perlu Anarkis, Sampaikan Aspirasi Secara Bertanggungjawab

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menghimbau kepada massa agar melakukan demo dengan kondusif. Aria Bima mengaku khawatir adanya tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan saat berdemo. Masyarakat diharap sampaikan aspirasi secara bertanggungjawab, tidak mengganggu ketertiban apalagi sampai melakukan hal anarkis.

Aria Bima meminta para pendemo melakukan aksinya sesuai dengan aturan yang ada. “lakukan kegiatan demo sesuai aturan, harapan suasana kita di ruangan ini tentu tidak lepas dari saudara-saudara kita yang mahasiswa, yang melakukan demo di luar,” ujar Aria Bima.

Di Gedung DPR lebih lanjut Aria Bima menyampaikan “Lewat forum yang terhormat ini, kami berharap untuk demo-demo yang ada sampaikan aspirasi itu sesuai dengan ketentuan dan kehendak para pendemo, jangan anarkis untuk saudara-saudaraku yang melakukan demo di depan gedung DPR,” katanya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan jika pihaknya secara terbuka akan menerima masukan dari masyarakat. Ia juga menyebut jika DPR juga membutuhkan masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR. DPR sebagai lembaga wakil rakyat tidak menutup diri dan sangat terbuka, tetapi sampaikan tuntutan aspirasi dilakukan secara tertib untuk demi perbaikan bangsa kedepan.

“Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan.

Menyikapi rencana aksi demo pada 28 Agustus 2025 yang diinisiasi oleh sejumlah elemen serikat buruh, pemerintah menegaskan bahwa aksi tersebut sebetulnya tidak diperlukan. Pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja, baik dalam aspek perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, maupun jaminan sosial.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya memahami rekan-rekan yang akan menyampaikan aspirasi pada 28 Agustus, “Setahu saya tanggal 28 itu kan ada aspirasi dari teman-teman buruh, menyikapi keputusan MK yang ingin agar undang-undang perburuhan itu dikeluarkan dari Omnibus Law,” ujar Dasco. Pada dasarnya, DPR RI menaati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun, DPR RI memerlukan waktu untuk menyiapkan revisi undang-undang tersebut. Dasco menegaskan penyampaian aspirasi itu sudah dijamin oleh undang-undang. Di sisi lain, penyampaian aspirasi itu memiliki cara-cara yang juga diatur oleh undang-undang.

Tolak Demo 28 Agustus Anarkis, Waspada Ditunggangi Kelompok Kepentingan

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat

Jakarta – Jelang rencana aksi demo buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025, sejumlah elemen masyarakat dan pejabat publik menyerukan penolakan terhadap ajakan turun ke jalan. Mereka mengingatkan, aksi tersebut berpotensi ditunggangi kelompok tertentu dan bisa berubah menjadi anarkis, padahal pemerintah telah membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menegaskan organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi tersebut. “Tiga juta keluarga besar buruh di bawah organisasi KSPSI tidak bakal ikut aksi demo,” kata Jumhur di Jakarta. Ia menjelaskan, KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi buruh telah menyiapkan draf usulan yang akan didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Menurut Jumhur, jalur komunikasi formal jauh lebih efektif ketimbang turun ke jalan. “Kami ingin memastikan aspirasi buruh sampai dengan cara yang tepat, bukan dengan aksi yang bisa berpotensi menimbulkan kericuhan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang berpotensi menimbulkan instabilitas. “Aspirasi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan itu harus dijalankan sesuai aturan.

Dasco menambahkan, penyampaian aspirasi dengan tertib akan lebih efektif ketimbang aksi jalanan yang berisiko disusupi kepentingan politik. “Substansi pesan bisa hilang kalau cara penyampaiannya salah. Lebih baik kita utamakan dialog dan keterbukaan yang sudah difasilitasi pemerintah maupun DPR,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas. “Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara tertib dan sesuai aturan hukum. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap provokator yang ingin menunggangi aksi. “Kita tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk membuat kerusuhan. Jangan sampai fasilitas umum, seperti pagar kawat DPR atau separator busway, kembali dirusak,” tambahnya.

Seruan bersama ini menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, dan aparat keamanan membuka ruang dialog luas bagi masyarakat. Karena itu, ajakan demo 28 Agustus dinilai tidak perlu diikuti, demi menjaga ketertiban umum dan mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi.

Pemerintah Sudah Jawab Tuntutan Buruh Melalui Berbagai Kebijakan, Demo Anarkis Tak Dibenarkan

Jakarta — Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025, kewaspadaan terhadap potensi tindakan anarkis menjadi sorotan utama. Aparat keamanan, parlemen, hingga serikat buruh menegaskan komitmen menjaga ketertiban agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa menimbulkan kericuhan.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menegaskan bahwa jutaan anggotanya tidak akan ikut turun ke jalan.

“Tiga juta keluarga besar buruh di bawah organisasi KSPSI tidak bakal ikut aksi demo buruh yang rencananya akan dilakukan pada Kamis, 28 Agustus 2025,” ujar Jumhur Hidayat.

Ia menambahkan, KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi telah menyiapkan draf tuntutan yang akan disampaikan melalui dialog dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Menurutnya, jalur ini lebih efektif dibanding aksi massa yang rawan disusupi provokator.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjamin kebebasan berekspresi.

“Unjuk rasa adalah bagian dari hak demokratis warga negara,” tegas Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, ia mengingatkan bahwa aspirasi harus disampaikan sesuai aturan hukum agar substansi perjuangan tidak kabur karena tindakan anarkis. DPR memastikan tetap terbuka pada kritik dan aspirasi, dengan syarat disampaikan dalam koridor ketertiban.

Dari sisi aparat, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menekankan pentingnya pengamanan berbasis pelayanan.

“Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara tertib dan sesuai aturan hukum,” pungkas Ade Ary Syam Indradi.

Ia menegaskan polisi telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penyusupan pihak-pihak yang ingin menimbulkan kericuhan. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan fasilitas umum seperti pagar kawat DPR hingga separator busway kerap menjadi sasaran perusakan.

Selain kewaspadaan, pemerintah juga telah menjawab banyak tuntutan yang selama ini diangkat buruh. Program pembangunan tiga juta rumah, Bantuan Subsidi Upah (BSU), pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, dorongan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), hingga layanan kesehatan gratis merupakan langkah nyata negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa substansi aspirasi buruh telah mendapat jawaban konkret. Dengan demikian, aksi massa yang berpotensi anarkis dinilai tidak lagi relevan dan justru berisiko merugikan masyarakat.

Waspada Aksi Anarkis 28 Agustus, Tuntutan Sudah Dijawab Program Pemerintah

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat

Jakarta – Menjelang aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025, berbagai pihak mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Aksi yang dikemas dengan tuntutan buruh dan isu rakyat dinilai rawan ditunggangi kepentingan politik tertentu, bahkan berpotensi menimbulkan kericuhan yang justru merugikan publik.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa organisasi buruh yang dipimpinnya tidak akan terlibat dalam aksi tersebut. Menurutnya, jalur dialog jauh lebih efektif ketimbang turun ke jalan dengan risiko ditunggangi pihak luar.

“Tiga juta keluarga besar buruh di bawah organisasi KSPSI tidak bakal ikut aksi demo. Seluruh buruh anggota KSPSI tanah air tidak boleh terlibat, karena kami bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi lainnya sudah membuat draf untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha,” ujar Jumhur.

Senada, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan secara tertib sesuai undang-undang.

“Aspirasi masyarakat dijamin undang-undang. Tapi penyampaiannya harus mengikuti tata cara yang berlaku agar substansi tidak hilang karena cara penyampaian yang salah,” ujarnya.

Sebelumnya, telah banyak tuntutan kelompok yang hendak berdemo sebenarnya sudah dijawab melalui kebijakan pemerintah diantaranya adalah Pembangunan 3 juta rumah, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang selama ini tertunda, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, hingga layanan kesehatan gratis merupakan bukti konkret komitmen negara menyejahterakan rakyat.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap provokasi.

“Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara tertib dan sesuai aturan hukum. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku,” katanya.

Ade Ary menegaskan bahwa Polri akan memberikan pengamanan berbasis pelayanan agar aspirasi dapat tersampaikan. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi penyusupan kelompok yang ingin memancing kerusuhan.

“Masyarakat harus waspada adanya pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Jangan sampai fasilitas umum jadi korban perusakan,” imbuhnya.

Pemerintah dan DPR membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk buruh dan mahasiswa, termasuk terkait isu kesejahteraan. Namun publik diminta kritis agar tidak terjebak dalam narasi provokatif yang justru merugikan stabilitas bangsa.

Penyampaian Aspirasi Dijamin UU, Tidak Perlu Dilakukan Dengan Anarkis

Jakarta – Jelang rencana aksi demo 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh provokasi oleh oknum atau kelompok yang ingin memanfaatkan situasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia memastikan, suara rakyat akan diterima oleh lembaga yang memiliki kewenangan menampung dan menindaklanjuti keluhan publik.

“Kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Teman-teman yang menyatakan aspirasi, Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta.

DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang berfungsi menampung aspirasi, keluhan, maupun keberatan rakyat. DPR siap melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat agar setiap pertanyaan publik dan dijawab secara transparan.

“BAM untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengetahui bahwa tanggal 28 Agustus 2025 akan ada aksi unjuk rasa dari kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya menaati keputusan MK tersebut. Namun, DPR RI memerlukan waktu untuk menyiapkan revisi undang-undang tersebut.

“Bahwa penyampaian aspirasi itu sudah dijamin oleh undang-undang. Di sisi lain, penyampaian aspirasi itu memiliki cara-cara yang juga diatur oleh undang-undang,” kata Dasco.

Terkait dengan keamanan, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 1.250 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi. Pengamanan akan dilakukan tanpa senjata api, dengan mengedepankan pendekatan humanis.

“Aparat akan memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama selama jalannya demonstrasi. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks dan provokasi yang beredar di media sosial,” tegasnya.

Susatyo juga mengingatkan massa agar menghormati kepentingan umum dengan tidak merusak fasilitas publik maupun menutup jalan secara sewenang-wenang. Ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka, tetapi harus dilakukan dengan tertib dan sesuai hukum.

“Penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.

Tolak Provokasi Demo! Bersatu Dukung Langkah Pemerintah Wujudkan Kebijakan Pro-Buruh

Wakil Ketua DPR Sufmi, Dasco Ahmad

Jakarta – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan dedikasi yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak pekerja melalui serangkaian kebijakan progresif yang berpihak pada buruh.

Menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 28 Agustus 2025, berbagai kalangan mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Penyampaian aspirasi diharapkan dapat dilakukan tanpa menimbulkan kericuhan ataupun mengganggu ketertiban bersama.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap mendengar aspirasi buruh secara resmi tanpa harus menempuh cara yang berpotensi memicu kericuhan.

“Teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut, Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini [Gedung DPR],” kata Puan.

Puan menjelaskan bahwa DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) untuk menampung berbagai keluhan publik.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga mendengar apa saja yang menjadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” kata Puan.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, demonstrasi pada tanggal 28 Agustus dari kelompok buruh di depan Gedung DPR menyikapi keputusan MK, yang ingin agar undang-undang perburuhan dikeluarkan dari Omnibus Law. Dirinya menyebut DPR tentu akan mengikuti keputusan MK.

“Cuma memang kita perlu waktu saja, untuk kemudian mempersiapkan revisi undang-undangnya,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana menghapus skema kerja outsourcing di depan ribuan buruh 1 Mei lalu.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta.

Presiden Prabowo mengatakan, ketika para buruh berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan cukup, maka daya beli masyarakat menjadi meningkat.

“Saya punya teori ekonomi sangat sederhana: jika orang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, daya beli mereka akan meningkat,” katanya.

Presiden mnejelaskan, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk program perlindungan sosial, mulai dari perluasan BPJS Kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya bagi anak buruh, hingga subsidi listrik dan bantuan tunai langsung.

“Kami berjuang agar tidak ada rakyat yang menderita. Semua kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli dan martabat pekerja,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait RUU Perampasan Aset, sejumlah pihak sangat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan dukungannya terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi sekaligus melindungi buruh.

“PKS mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan demi melindungi uang dan aset negara,” katanya.

Kalangan buruh dan pekerja harus tetap waspada terhadap provokasi dari kelompok berkepentingan yang mencoba mengeksploitasi isu ketenagakerjaan demi kepentingan politik. Pihak oportunis semacam ini sering memanfaatkan rasa ketidakpuasan untuk menimbulkan ketidakstabilan sekaligus menutupi berbagai capaian nyata yang telah diwujudkan pemerintah.

Berbagai inisiatif strategis terus digulirkan untuk memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia.

Kebijakan pro-buruh ini diharapkan menjadi bukti pemerintah serius mendengarkan suara rakyat pekerja dan buruh, sehingga energi dapat difokuskan pada produktivitas dan pembangunan bersama. [RWA]

Sikapi Demo Buruh 28 Agustus, Pemerintah dan DPR Imbau Aksi Damai

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat

Jakarta – Aksi demonstrasi buruh yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memastikan 3 juta keluarga besar buruh di bawah organisasi naungannya tidak bakal ikut aksi demo buruh tersebut.

“Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu,” tegas Jumhur.

Menurutnya, jika masih bisa berdialog, tidak perlu melakukan demo.

“Jadi saya minta itu tidak dilakukan,” tuturnya.

Jumhur mengatakan, KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi lainnya sudah membuat draf untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Karena itu, demonstrasi itu adalah jalan akhir.

Dia juga memastikan anggota KSPSI di seluruh kabupaten/kota Indonesia tidak akan melakukan aksi demo buruh pada 28 Agustus 2025. Kendati tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya, dia tetap mempersilakan demo.

“Ini negara demokrasi silakan saja bila mau mencari simpati,” jelas Jumhur.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan aksi buruh 28 Agustus 2025 tak terkait unjuk rasa ricuh pada 25 Agustus di depan gedung parlemen.

Dasco menilai sah-sah saja bila rakyat ingin berdemonstrasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi itu sudah dijamin oleh undang-undang. Di sisi lain, penyampaian aspirasi juga memiliki cara-cara yang juga diatur oleh undang-undang.

“Aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur, bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu,” tuturnya.

Senada, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap provokasi.

“Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara tertib dan sesuai aturan hukum. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Ade Ary menegaskan bahwa Polri akan memberikan pengamanan berbasis pelayanan agar aspirasi dapat tersampaikan. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi penyusupan kelompok yang ingin memancing kerusuhan.

“Masyarakat harus waspada adanya pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Jangan sampai fasilitas umum jadi korban perusakan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, masyarakat dituntut kritis agar tidak terprovokasi isu-isu yang justru merugikan stabilitas bangsa.

Untuk diketahui, tuntutan kelompok buruh telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan 3 juta unit rumah, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, dorongan terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sempat tertunda, pembentukan Satgas PHK, hingga penyediaan layanan kesehatan gratis.

Seluruh langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hindari Provokasi, Hoaks, Pelanggaran Hukum, dan Jaga Ketertiban Umum dalam Penyampaian Aspirasi

Jakarta – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu-isu yang beredar di media sosial. Menurutnya, provokasi dan hoaks sering kali digunakan untuk memicu ketegangan dalam situasi seperti ini. Hal tersebut diingatkan Kapolres Metro Jakarta Pusat menyusul adanya rencana aksi unjuk rasa pada 28 Agustus mendatang.

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan provokasi di media sosial. Jaga aksi tetap damai, jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Menurutnya peringatan ini diberikan mengingat pola yang kerap terjadi dalam aksi massa berskala besar, di mana ada pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan menyebarkan narasi yang bersifat menghasut. Informasi palsu atau ajakan yang menyesatkan bisa memicu tindakan anarkis dan bentrokan, sehingga membahayakan keselamatan publik

“Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengandalkan informasi resmi dari sumber tepercaya dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.” ungkapnya.

Selain menghindari provokasi, aparat mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasinya untuk tetap menjaga ketertiban dengan tidak merusak fasilitas umum, menutup akses jalan, atau mengganggu aktivitas masyarakat.

“Aspirasi akan tetap diterima selama disampaikan secara damai dan tidak melanggar hukum. Semua pihak diharapkan dapat menciptakan situasi kondusif yang tidak merugikan kepentingan umum,” imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi rencana aksi 28 Agustus mendatang Ketua DPR RI, Puan Maharani mempersilahkan masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun, tetap berjalan dengan tertib dan aman.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi,” ujar Puan.

Ia menambahkan DPR juga siap membahas persoalan lain yang disampaikan masyarakat.

“Pertanyaan yang belum didengar secara terbuka, itu akan kita bahas bersama,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut mengimbau agar masyarakat menahan diri dari aksi demonstrasi yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas demi kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan publik.

Menurutnya, stabilitas daerah akan menjamin pembangunan nasional berjalan tanpa hambatan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas nasional”, tegasnya

Demo 28 Agustus Rawan Anarkis, Pemerintah Pastikan Aspirasi Buruh Sudah Terakomodir

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi

Demo 28 Agustus Rawan Anarkis, Pemerintah Pastikan Aspirasi Buruh Sudah Terakomodir

Jakarta – Seluruh elemen masyarakat agar mewaspadai potensi aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 yang dikhawatirkan berujung anarkis. Pemerintah menegaskan kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun tindakan perusakan dan provokasi bukanlah bagian dari demokrasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa merusak fasilitas umum merupakan tindakan yang tidak benarkan secara undang-undang.

“Kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang, orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang, tetapi merusak tidak dijamin oleh undang-undang.” Ungkapnya.

Ia menambahkan, aspirasi buruh maupun masyarakat telah tersampaikan kepada DPR RI. Karena itu, demonstrasi dengan cara-cara anarkistis justru merugikan kepentingan publik.

“Kalau pemerintah melihat demonstrasi itu sebagai usaha menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat juga menegaskan, anggotanya tidak akan ikut aksi 28 Agustus.

“Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu,” tegas Jumhur. Ia menyebut jalan dialog masih terbuka lebar bersama pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan bahwa aksi anarkis justru menghilangkan substansi perjuangan buruh. “Tapi sekali lagi, seideal, seindah, sebaik apa pun aspirasi, hendaknya disampaikan secara proporsional, jangan anarki,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan komitmen dalam memenuhi hak-hak buruh. Untuk itu, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp500 triliun untuk program perlindungan sosial, mulai dari perluasan BPJS Kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya bagi anak buruh, hingga subsidi listrik dan bantuan tunai langsung.

Dengan langkah konkret itu, masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi ajakan aksi yang rawan ditunggangi kepentingan politik dan berujung anarkis.***Jakarta – Seluruh elemen masyarakat agar mewaspadai potensi aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 yang dikhawatirkan berujung anarkis. Pemerintah menegaskan kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun tindakan perusakan dan provokasi bukanlah bagian dari demokrasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa merusak fasilitas umum merupakan tindakan yang tidak benarkan secara undang-undang.

“Kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang, orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang, tetapi merusak tidak dijamin oleh undang-undang.” Ungkapnya.

Ia menambahkan, aspirasi buruh maupun masyarakat telah tersampaikan kepada DPR RI. Karena itu, demonstrasi dengan cara-cara anarkistis justru merugikan kepentingan publik.

“Kalau pemerintah melihat demonstrasi itu sebagai usaha menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat juga menegaskan, anggotanya tidak akan ikut aksi 28 Agustus.

“Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu,” tegas Jumhur. Ia menyebut jalan dialog masih terbuka lebar bersama pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan bahwa aksi anarkis justru menghilangkan substansi perjuangan buruh. “Tapi sekali lagi, seideal, seindah, sebaik apa pun aspirasi, hendaknya disampaikan secara proporsional, jangan anarki,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan komitmen dalam memenuhi hak-hak buruh. Untuk itu, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp500 triliun untuk program perlindungan sosial, mulai dari perluasan BPJS Kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya bagi anak buruh, hingga subsidi listrik dan bantuan tunai langsung.

Dengan langkah konkret itu, masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi ajakan aksi yang rawan ditunggangi kepentingan politik dan berujung anarkis.***