Inpres dan Keppres Baru Dorong Percepatan Swasembada Energi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat terwujudnya swasembada energi nasional. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi bangsa di masa depan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program terkait penyediaan kawasan swasembada pangan, air dan energi. Program ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025.

“Ada dua, yaitu Inpres dan Kepres, tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional,” kata Menko Pangan.

Zulhas mengatakan, Inpres tersebut menjadi perintah langsung untuk mempercepat langkah Indonesia menuju kedaulatan pangan, energi dan air.

“Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas.

“Kita diminta di Inpres ini untuk melakukan koordinasi, agar bisa kita rumuskan (bersama), tidak (parsial) masing-masing kementerian, (karena) lama. Saya diminta untuk mengkoordinasi ini, kemudian ini (buat) satu kebijakan, karena ada kaitannya dengan anggaran juga tahun 2026,” imbuh Zulhas.

Zulhas mengatakan, berdasarkan Kepres, dirinya ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional yang membawahi sebanyak 27 kementerian/lembaga.

“Tadi tugas pertama Keppres adalah bagaimana mengkoordinasi, sehingga nanti lahir kebijakan yang tadi output-nya itu adalah proyek strategis nasional, kawasan prioritas untuk pangan energi dan air, termasuk energi baru terbarukan (EBT),” ungkap Zulhas.
“Maka dari itu, harus prudent, harus bagus, harus memenuhi aturan-aturan. Kita ingin cepat, kita ingin swasembada, tetapi juga caranya dengan yang baik,” jelas Zulhas menambahkan.

Terkait anggaran, Menko Pangan mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana sekira Rp 8 triliun untuk pembangunan atau pencetakan sawah di kawasan prioritas.

“Sekarang sudah di Kementan (Kementerian Pertanian) itu yang ada uangnya, tapi belum bisa bayar itu Rp8 triliun. Cetak sawah itu ada Rp8 triliun, belum yang lain. Itu baru sawah, ya,” pungkas Zulhas.

Upaya menuju swasembada energi diyakini akan membawa dampak positif yang luas. Tidak hanya meningkatkan kedaulatan bangsa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan industri pendukung, serta mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor energi.

Pemerintah optimistis, dengan sinergi antar kementerian, dukungan swasta, serta partisipasi masyarakat, target swasembada energi dapat tercapai sesuai rencana. Langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai negara maju dan mandiri di bidang energi.

Pemerintah Pastikan Tren Produksi Migas Tepat Sasaran untuk Wujudkan Swasembada Energi

Oleh: Rahman Prawira)*

Ketahanan energi menjadi tulang punggung utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global dan tantangan geopolitik yang terus berubah, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memastikan tren produksi minyak dan gas bumi (migas) berjalan tepat sasaran. Komitmen ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan industri, dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, target produksi migas Indonesia menjadi sorotan utama, terutama dalam konteks ambisi pemerintah mencapai swasembada energi. Optimisme terhadap pencapaian target produksi minyak satu juta barel per hari (bph) pada tahun 2030 terus dijaga. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, menegaskan keyakinannya terhadap data terbaru dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Data tersebut mencatat peningkatan lifting minyak yang konsisten, yaitu dari 576.000 bph pada pertengahan 2024 naik menjadi 580.000 bph pada periode yang sama di 2025. Meskipun capaian ini masih di bawah target, tren positif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan pelaku industri migas serius dan fokus menjalankan program peningkatan produksi.

Keyakinan ini semakin diperkuat dengan dukungan kebijakan dan investasi yang terus mengalir ke sektor hulu migas. Pemerintah saat ini tak hanya mengandalkan potensi cadangan migas yang ada, tetapi juga berinovasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mempercepat pengembangan lapangan migas baru. Pendekatan ini menjadi fondasi agar target ambisius 1 juta bph pada tahun 2030 bukan hanya wacana, tetapi target yang realistis dan terukur.

Meskipun saat ini banyak pembicaraan tentang beralih ke energi bersih, kita harus ingat bahwa penggunaan energi fosil masih menjadi sumber utama energi di Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, mengingatkan bahwa lebih dari 80 persen kebutuhan energi nasional masih berasal dari sumber fosil. Hal ini menunjukkan bahwa peran migas dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata atau diabaikan begitu saja.

Menurut Ali, fokus berlebihan pada idealisme transisi energi yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan realitas kebutuhan saat ini dapat berdampak negatif. Khususnya, hal ini berisiko mengganggu program hilirisasi dan industri domestik yang masih sangat bergantung pada pasokan energi fosil yang stabil dan terjangkau. Oleh karena itu, pengembangan migas tetap harus menjadi fokus utama dalam beberapa tahun ke depan, sambil secara bertahap menambahkan energi bersih ke dalam sumber energi nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh stabil tanpa kehilangan momentum menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto, secara tegas menempatkan ketahanan energi sebagai agenda prioritas. Pemerintah memandang ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan sumber daya, tetapi juga soal bagaimana mengelola produksi migas, percepatan transisi energi bersih, serta subsidi energi yang tepat sasaran untuk meringankan beban masyarakat. Total dukungan fiskal pemerintah untuk ketahanan energi pada tahun 2026 mencapai Rp 402,4 triliun, menegaskan komitmen besar negara dalam menjamin pasokan energi yang cukup dan terjangkau.

Alokasi anggaran yang signifikan tersebut akan difokuskan pada pengembangan teknologi migas yang ramah lingkungan, peningkatan kapasitas produksi, serta optimalisasi distribusi energi untuk menghindari ketimpangan pasokan antar daerah. Subsidi energi juga dirancang agar lebih efektif, memastikan bantuan langsung sasaran sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan, tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Selain dari aspek produksi, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem industri hilir migas untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan produk turunan migas. Sinergi antara sektor hulu dan hilir menjadi kunci agar industri migas nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, pemerintah memprioritaskan inovasi teknologi dalam mengoptimalkan eksplorasi dan produksi migas. Penggunaan teknologi mutakhir dapat meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya, dan meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan upaya mitigasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah yang terintegrasi dan komprehensif ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan mimpi besar swasembada energi, tetapi juga strategi matang untuk mewujudkannya. Mulai dari data peningkatan produksi minyak, peran besar energi fosil dalam penggunaan energi di Indonesia, hingga kebijakan anggaran dan bantuan subsidi yang tepat sasaran, semua hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan.

Dukungan penuh terhadap program ini menjadi sangat penting, terutama dari seluruh elemen masyarakat dan pelaku industri, agar terwujud energi yang cukup, terjangkau, dan ramah lingkungan. Dengan begitu, Indonesia dapat menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional, menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, target ambisius produksi migas satu juta barel per hari pada 2030 bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini merupakan sebuah capaian yang dapat diwujudkan dengan kerja keras, inovasi, dan konsistensi kebijakan. Selain itu juga merupakan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam membangun Indonesia yang mandiri energi, tangguh, dan berdaulat.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Strategi Transisi dan Investasi, Kunci Pemerintah Wujudkan Swasembada Energi

(Foto: Antara)

Oleh: Muhammad Reza Wibisono )*

Pemerintah Indonesia semakin menegaskan arah kebijakan energi nasional melalui dua pilar strategis yaitu transisi energi dan penguatan investasi di sektor hulu migas. Kedua pilar ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada energi, yang sekaligus memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional. Sinergi antara pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan optimalisasi sektor hulu migas diharapkan mampu membentuk sistem energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memitigasi dampak fluktuasi pasar global.

Fluktuasi harga minyak dunia yang kerap mencapai USD 100 per barel menunjukkan ketidakpastian pasokan global. Faktor geopolitik, seperti konflik di kawasan Asia Tenggara, turut memengaruhi stabilitas pasar energi. Situasi ini membuat strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan energi menjadi semakin relevan dan mendesak. Dalam konteks ini, transisi energi bukan hanya upaya diversifikasi sumber daya, tetapi juga strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terus mendorong pencapaian target lifting migas melalui pendekatan pragmatis, termasuk optimalisasi lapangan, pemanfaatan teknologi canggih seperti Enhanced Oil Recovery (EOR), reaktivasi sumur tua, serta penerapan regulasi dan insentif yang mendukung percepatan eksplorasi dan produksi. Ia meyakini bahwa swasembada energi, yang kompleks dibandingkan swasembada pangan, dapat tercapai pada 2029–2030 jika kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan target pemerintah menaikkan produksi minyak menjadi 610.000 barel per hari pada 2026 dan produksi gas hingga 6,5 miliar kaki kubik per hari.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Luky Agung Yusgiantoro, menyampaikan bahwa harga minyak dunia sempat mendekati USD 100 per barel, namun tetap stabil meski dipicu oleh dinamika geopolitik seperti konflik antara Thailand dan Kamboja. Ia menekankan bahwa stabilisasi harga tersebut penting dalam merumuskan proyeksi investasi hulu migas. Luky juga menyampaikan bahwa investasi di sektor hulu migas diprediksi akan terus meningkat karena pemerintah melakukan berbagai pendekatan strategis, antara lain peningkatan produksi, adopsi teknologi baru, eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur tua, serta pemanfaatan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan saat ini.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menyampaikan bahwa laporan menunjukkan meningkatnya daya tarik investasi di sektor migas Indonesia, yang didorong oleh penemuan cadangan besar dan reformasi fiskal. Ia menekankan bahwa meskipun demikian, tantangan seperti daya saing, regulasi, birokrasi, dan kepastian hukum masih perlu ditangani secara menyeluruh. Elen juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperbaiki regulasi migas dan transisi energi, termasuk penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung pengembangan sektor yang berkelanjutan.

Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan sejumlah proyek strategis di sektor hulu migas, antara lain pengembangan gas Tangguh UCC, IDD Geng North, dan Abadi Project, yang melibatkan investasi besar. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sistem Battery Energy Storage Systems (BESS) ditargetkan mencapai 100 GW dan 320 GWh, termasuk menjangkau desa-desa di berbagai wilayah. Langkah ini menciptakan sinergi yang tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendukung upaya dekarbonisasi nasional, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat industri pendukung seperti manufaktur baterai dan teknologi energi terbarukan.

Penerapan transisi energi dan penguatan hulu migas juga membawa dampak positif bagi pemerataan ekonomi. Desa-desa yang sebelumnya belum terjangkau listrik kini bisa menikmati energi terbarukan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan membuka peluang usaha lokal. Sinergi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi energi nasional.

Seiring dengan dinamika global yang semakin kompleks, termasuk tekanan politik-ekonomi dan tantangan krisis iklim, kebijakan energi strategis ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Resiliensi energi menjadi fondasi ekonomi nasional yang kokoh, memungkinkan Indonesia menghadapi gejolak eksternal, menjaga stabilitas pembangunan, dan memperkuat daya saing di pasar energi global. Pendekatan ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan inisiatif ini tidak lepas dari kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan BUMN. Sinergi yang solid antar instansi memungkinkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan energi secara terpadu, serta memastikan program berjalan sesuai target nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta melalui insentif fiskal dan kemudahan regulasi, memperkuat ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan pijakan kebijakan yang kuat dan dukungan investasi yang signifikan, pemerintah semakin mendekati tercapainya visi swasembada energi pada 2029-2030 sebuah target yang realistis dan terukur, bukan sekadar ambisi semata. Pendekatan transisi energi yang adil, penguatan investasi di sektor hulu migas, serta komitmen terhadap pengembangan energi baru terbarukan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada kedaulatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, strategi ini menunjukkan visi Indonesia yang mandiri, tangguh, dan progresif dalam mengelola energi secara berkelanjutan.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

UMKM Papua Siap Menggebrak Pasar Internasional dan Dongkrak Perekonomian Daerah

Pendiri Sasagu, Herlinda Sinaga, berinovasi membuat produk olahan sagu

Jayapura- UMKM Papua kini menjadi sorotan karena mampu bersaing di kancah global berkat inovasi produk berbasis potensi lokal. Dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan berbagai program pemberdayaan, pelaku usaha di Papua terus berkembang untuk mengangkat perekonomian daerah sekaligus memperkenalkan identitas budaya ke pasar dunia.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Sasagu, UMKM asal Papua yang berhasil menciptakan inovasi produk olahan sagu dan siap merambah pasar internasional. Berawal dari kesulitan mencari bahan boba saat PON XX 2021, pendiri Sasagu, Herlinda Sinaga, berhasil mengubah tantangan menjadi peluang emas. “Saat itu saya kesulitan menemukan boba dan tepung tapioka, dari situ tercetus ide membuat boba dan berbagai produk lain dari sagu,” ujarnya.

Berbekal inovasi dan ketekunan, Herlinda menciptakan boba sagu dan cookies sagu bebas gluten yang kini diminati pasar. Dengan dukungan Pertamina UMK Academy 2025, Sasagu mendapatkan pelatihan komprehensif mulai dari manajemen produksi hingga pemasaran. “Program ini sangat membantu kami. Kami belajar membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif,” jelas Herlinda.

Hasilnya luar biasa. Produk Sasagu kini menjadi salah satu yang terlaris di supermarket besar di Jayapura. Bahkan, Sasagu tengah menjajaki kerja sama dengan pembeli dari Jerman dan Jepang. Herlinda juga menjadi satu-satunya pengusaha perempuan dari Indonesia Timur yang terpilih dalam ajang 25 Woman-led MSMEs Ready to Export oleh Australia Awards 2024, membuka peluang besar untuk ekspor ke Australia.

Selain meraih kesuksesan bisnis, Sasagu juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan. “Kami berkomitmen menanam lima bibit sagu setiap kali menebang satu pohon,” kata Herlinda, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem Papua.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pertamina. Ispiani Abbas, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, menyatakan bahwa program pemberdayaan UMKM ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Program ini memberikan pelatihan yang mudah diakses dan interaktif. Tahun ini, 21 UMKM dari Papua Maluku telah mengikuti pelatihan dan menunjukkan perkembangan signifikan,” ungkapnya.

Kisah sukses Sasagu membuktikan bahwa dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan kerja keras pelaku usaha, UMKM Papua mampu menembus pasar global sekaligus mengangkat perekonomian daerah. Ke depan, langkah seperti ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain di tanah Papua untuk terus berinovasi dan mendunia. ()

Papua Semakin Maju dengan Fondasi Pembangunan Inklusif

Pengamat Kebijakan Publik, Prof. Adriana Elisabeth

JAYAPURA – Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkan bahwa Papua sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Pengamat kebijakan publik, Prof. Adriana Elisabeth, menilai Otsus sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam arus pembangunan nasional. Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalam jumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun yang diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

“Keberadaan Otsus mampu memberi ruang lebih besar bagi Papua dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,” ujar Adriana Elisabeth.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua bukan hanya proyek fisik, melainkan instrumen peningkatan kualitas hidup.Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua dengan panjang lebih dari 4.300 kilometer kini kian mempermudah akses antarwilayah. Harga kebutuhan pokok di pedalaman pun menurun karena distribusi barang semakin lancar. Selain itu, kehadiran Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre, hingga pasar rakyat di Asmat memperkuat konektivitas wilayah.

“Pembangunan infrastruktur adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat integrasi ekonomi nasional,” tegas Restuardy Daud.

Tidak hanya pembangunan fisik, perhatian pemerintah juga menyasar penguatan ekonomi rakyat. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat dukungan melalui pelatihan, akses permodalan, serta penguatan koperasi. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua menjadi bukti nyata keberpihakan pada ekonomi komunitas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani kopi, nelayan, hingga pengrajin turut memperkuat fondasi kemandirian usaha.

Sementara itu, pengembangan potensi lokal Papua terus didorong. Kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, hingga hasil laut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah memberi dukungan berupa pelatihan budidaya, teknik pasca panen, hingga sertifikasi kualitas produk.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas lokal memberi manfaat ganda.

“Komoditas khas Papua bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya,” pungkas Andi Amran Sulaiman.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menekankan pentingnya peran kawasan ini. Pembangunan Papua juga mencakup kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota difokuskan sebagai pusat pertumbuhan baru.

“Perbatasan harus dikelola sebagai teras negara sekaligus wajah Indonesia dengan menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing,” tambah Agustinus Joko Guritno.

Konsistensi pembangunan Papua menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi aktor utama perubahan. Tantangan memang masih ada, namun fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan telah membuka peluang besar bagi Papua untuk tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

Papua Menuju Era Ekonomi Global yang Kompetitif

Oleh :  Loa Murib )*

Papua memasuki babak baru dalam perjalanan ekonominya. Sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Papua kini bergerak menuju era ekonomi global yang kompetitif. Transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebijakan strategis pemerintah, sinergi dengan pelaku usaha, dan inovasi masyarakat Papua sendiri. Langkah ini menjadi pondasi kuat agar Papua sejajar dengan daerah lain di Indonesia, bahkan mampu bersaing di pasar internasional.

Landasan pembangunan ekonomi Papua bertumpu pada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola potensi lokal. Setiap tahun, dana Otsus mencapai triliunan rupiah, dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur. Dana ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam program nyata seperti pengembangan usaha kecil, pelatihan keterampilan kerja, dan pembangunan sarana ekonomi. Dengan langkah ini, perekonomian Papua mulai tumbuh berbasis kekuatan masyarakat lokal.

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong Papua ke panggung global. Jalan Trans Papua yang panjangnya mencapai lebih dari 4.300 kilometer kini menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat ekonomi. Distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, sehingga disparitas harga kebutuhan pokok dapat ditekan. Bandara Nabire yang baru dibangun, Pelabuhan Depapre di Jayapura, serta pasar rakyat di Wamena dan Asmat adalah contoh nyata kehadiran negara. Semua ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif dan inklusif.

Tidak hanya infrastruktur fisik, pemberdayaan ekonomi rakyat juga menjadi prioritas. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, dan penguatan koperasi mendukung tumbuhnya usaha kecil dan menengah di Papua. Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah adalah pembangunan pasar khusus untuk mama-mama Papua yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan. Kini mereka memiliki ruang yang layak untuk mengembangkan usaha. Selain itu, akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin terbuka, memberi peluang besar bagi petani, nelayan, dan pengrajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal juga semakin digenjot. Komoditas unggulan seperti kopi Wamena, sagu dari Merauke, dan hasil laut Biak kini diproyeksikan menjadi produk ekspor andalan. Program pendampingan, sertifikasi, dan promosi yang dilakukan Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan membuahkan hasil. Ekspor kopi Papua meningkat signifikan, menandakan kesiapan Papua untuk menembus pasar global tanpa meninggalkan identitas budayanya.

Keberhasilan Papua bukan hanya di tingkat makro, tetapi juga lahir dari inovasi pelaku usaha mikro. Kisah inspiratif datang dari Herlinda Sinaga, pendiri Sasagu, sebuah UMKM pengolah sagu yang kini bersiap masuk pasar internasional. Herlinda menegaskan bahwa ide inovatifnya lahir karena keterbatasan bahan baku boba saat PON XX 2021, sehingga ia mengolah sagu menjadi bahan dasar produk-produk modern. Melalui pendampingan program Pertamina UMK Academy 2025, ia mampu membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran efektif. Produk Sasagu kini diminati tidak hanya di Jayapura, tetapi juga sedang menembus pasar Jerman, Jepang, dan Australia. Prestasi ini membuktikan bahwa UMKM Papua dapat menjadi pemain global bila mendapat dukungan dan akses yang memadai.

Pemerintah juga menguatkan konektivitas internasional untuk mempercepat integrasi Papua dalam jaringan ekonomi dunia. Penetapan Bandara Frans Kaisiepo di Biak sebagai bandara internasional adalah langkah strategis. Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, menyampaikan pandangannya bahwa pengoperasian bandara ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan cara membangun perekonomian rakyat dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia menilai kehadiran bandara internasional akan menjadi pemicu pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di Papua.

Dukungan juga datang dari Kepala Imigrasi TPI Biak, Jose Rizal, yang menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung transformasi bandara tersebut. Menurutnya, penerbangan internasional yang akan segera beroperasi ke Biak diharapkan membawa dampak positif terhadap kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Namun, tantangan tetap ada. Kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, dan kesiapan teknologi menjadi isu yang harus diatasi secara sistematis. Peningkatan pendidikan vokasi, digitalisasi UMKM, dan penguatan ekosistem logistik adalah kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan dukungan regulasi yang kondusif dan kemitraan strategis, Papua tidak hanya akan menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam rantai ekonomi global.

Transformasi Papua menuju era ekonomi global yang kompetitif adalah sebuah keniscayaan. Dengan kebijakan Otsus, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, penguatan komoditas lokal, dan konektivitas internasional, Papua siap menorehkan sejarah baru. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi energi utama yang mengantarkan Papua bukan hanya sebagai bagian dari Indonesia yang maju, tetapi juga sebagai provinsi yang mampu bersaing di panggung dunia.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Papua Kian Mandiri, Pemerintah Perkuat Arah Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Markus Yabansabra )*

Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkan bahwa Papua bukan lagi sekadar wilayah dengan kekayaan alam melimpah, melainkan bagian dari Indonesia yang sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Salah satu kebijakan yang menjadi fondasi pembangunan adalah penerapan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan, sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalam jumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun, yang diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Anggaran tersebut juga digunakan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan usaha kecil, sehingga menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Menurut pengamat kebijakan publik Prof. Adriana Elisabeth, keberadaan Otsus merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam arus pembangunan nasional.

Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua yang mulai dirintis sejak era Presiden Soeharto kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan panjang mencapai lebih dari 4.300 kilometer, jalur ini menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terasa langsung pada penurunan harga kebutuhan pokok di pedalaman karena distribusi barang menjadi lebih lancar. Selain itu, hadirnya Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre di Jayapura, hingga pasar rakyat di Asmat dan Wamena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka akses ekonomi seluas mungkin. Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, pembangunan infrastruktur di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Di tengah gencarnya pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi rakyat, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, hingga penguatan koperasi terus digalakkan. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua, yakni perempuan pedagang tradisional yang menjual hasil kebun dan kerajinan lokal, menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mengabaikan peran ekonomi berbasis komunitas. Melalui dukungan Kementerian Koperasi dan UKM, kelompok ini kini memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas usaha dan pemasaran. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan untuk petani kopi, nelayan, dan pengrajin memungkinkan mereka mengembangkan usaha dengan beban bunga yang jauh lebih ringan.

Langkah lain yang mendapat perhatian besar adalah pengembangan potensi lokal. Komoditas khas Papua seperti kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, dan hasil laut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan budidaya, teknik pasca panen, dan sertifikasi kualitas produk agar produk Papua mampu bersaing di pasar global. Pada 2023, ekspor kopi Arabika dari Wamena meningkat signifikan berkat program pendampingan yang berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya Papua.

Perhatian pemerintah tidak berhenti di sektor ekonomi pedalaman, melainkan juga menyasar kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, misalnya, upaya pengembangan ekonomi difokuskan pada kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa perbatasan harus dikelola dengan baik karena menjadi teras negara sekaligus wajah Indonesia. Peningkatan infrastruktur, pengelolaan keamanan, hingga pemberdayaan UMKM di sekitar perbatasan menjadi prioritas agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan Papua dilihat secara menyeluruh, mencakup wilayah pedalaman hingga tapal batas negara.

Konsistensi pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga dibarengi dengan upaya memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat adat. Pendekatan inklusif ini menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga melahirkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan memang masih ada, seperti kesenjangan antarwilayah dan keterbatasan akses di daerah tertentu, namun arah kebijakan yang ditempuh memperlihatkan progres nyata. Dengan komitmen yang terus diperkuat, Papua semakin memiliki peluang untuk tumbuh sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Ke depan, agenda pembangunan Papua tidak semata-mata ditujukan pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu menjadi aktor utama dalam perubahan. Dengan dukungan kebijakan Otsus, infrastruktur yang semakin terhubung, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan potensi lokal, pemerintah menempatkan Papua sebagai bagian integral dari visi Indonesia maju. Semua langkah ini memperlihatkan bahwa Papua bukan lagi wilayah yang hanya dipandang dari potensi sumber daya alamnya, melainkan juga sebagai ruang hidup masyarakat yang berhak atas kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama.

*) Peneliti Bidang Ekonomi Daerah Papua

Pemerintah Tegas Perangi Judi daring, Mulai Dari Penindakan Hingga Edukasi Publik

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga lewat upaya edukasi publik agar masyarakat tidak terjerat dalam praktik ilegal tersebut. Sejumlah tokoh di level nasional maupun daerah menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memberantas kejahatan siber, terutama judi daring yang kini berkembang menjadi ancaman lintas negara.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan sosial maupun dana zakat produktif yang disalurkan pemerintah. Ia menekankan agar dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi keluarga, bukan untuk hal-hal yang sia-sia apalagi untuk berjudi secara daring. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya ribuan penerima bansos di Jawa Timur yang terindikasi menyalahgunakan dana tersebut untuk judi daring dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Khofifah menilai bahwa praktik judi daring di kalangan penerima bansos tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memperdalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat penerima bantuan diminta agar benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan anak, dan penguatan ekonomi keluarga. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di tiap daerah.

Selain aspek penggunaan bansos, pemerintah juga terus menguatkan literasi digital masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan bahwa peningkatan penetrasi internet yang mencapai lebih dari 82 persen di Jawa Timur harus diiringi dengan kesadaran digital masyarakat. Internet ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membawa manfaat besar, namun di sisi lain membuka peluang ancaman siber yang berbahaya, termasuk judi daring.

Penguatan infrastruktur digital tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Titik lemah terbesar dalam menghadapi ancaman siber justru ada pada manusia sebagai pengguna. Generasi digital di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi objek yang rentan terjebak dalam praktik ilegal, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif dan positif.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada aspek edukasi. Aparat penegak hukum juga secara intensif membongkar jaringan besar judi daring. Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan bahwa pihaknya berhasil menangkap tiga tersangka yang berperan sebagai admin customer service dan operator jaringan judi daring internasional. Penangkapan dilakukan di Jakarta Utara setelah melalui proses investigasi digital yang panjang.

Rizki menjelaskan bahwa para tersangka tersebut berperan mengelola situs judi yang melayani pemain dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Yogyakarta, di mana sejumlah pemain judi daring telah diamankan. Dari penelusuran digital, ditemukan adanya keterkaitan langsung antara pemain dan jaringan operator.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi fenomena judi daring yang kian masif. Dengan dukungan kerja sama lintas lembaga, termasuk PPATK yang menelusuri aliran transaksi mencurigakan, Bareskrim Polri memastikan bahwa pemberantasan jaringan judi daring akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain aspek hukum, langkah edukasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengintegrasikan edukasi literasi digital ke dalam program pemberdayaan masyarakat. Literasi digital tidak hanya berfokus pada keterampilan mengoperasikan teknologi, tetapi juga pada pemahaman kritis untuk mengenali ancaman, menjaga keamanan data, serta menghindari perilaku berisiko seperti judi daring. Selain itu, pendekatan sosial-ekonomi juga penting dalam pencegahan judi daring, khususnya di kalangan penerima bansos. Apabila kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan ekonomi keluarga semakin berdaya, maka kerentanan terhadap iming-iming judi daring dapat diminimalisir

Kombinasi dari penindakan tegas oleh aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi strategi tiga jalur yang dijalankan pemerintah. Penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri membuktikan keseriusan pemerintah di ranah hukum, sementara pendekatan edukatif oleh Diskominfo Jatim dan pendekatan sosial-ekonomi oleh Gubernur Khofifah menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam melindungi masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi judi daring dalam semua bentuknya. Judi daring tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam masa depan generasi muda. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif, baik dengan menjauhi praktik judi daring maupun membantu menyebarkan kesadaran akan bahayanya.

Ke depan, tantangan pemberantasan judi daring akan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan metode baru yang digunakan oleh para pelaku. Namun dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Indonesia mampu menghadapi ancaman ini secara komprehensif. Pesan yang disampaikan oleh para tokoh prominen menunjukkan satu kesamaan visi, yakni melindungi masyarakat dari bahaya judi daring sekaligus memperkuat pondasi bangsa di era digital.

*)Penulis Merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Merah Putih Tetap Tinggi di Tengah Fenomena Budaya Pop Bendera Bajak Laut

Jakarta – Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime populer One Piece belakangan ini menjadi perbincangan luas di masyarakat. Tren yang ramai di media sosial tersebut menuai beragam tanggapan, terutama karena muncul di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa di tengah kebebasan berekspresi, Bendera Merah Putih harus tetap ditempatkan paling tinggi sebagai simbol negara dan pemersatu bangsa.

“Sebagaimana pesan Almarhum Gus Dur, dalam ruang demokrasi seluas apapun, Merah Putih harus tetap dikibarkan di posisi paling tinggi,” ujarnya.

Eddy menilai kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan diri merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas, terutama ketika berhadapan dengan simbol-simbol negara yang merepresentasikan persatuan dan perjuangan. Menurutnya, Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih, melainkan lambang yang mengandung nilai sejarah, pengorbanan, serta cita-cita kemerdekaan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai penggunaan bendera bajak laut sebagai bagian dari budaya populer tidak tepat jika dihadirkan dalam konteks peringatan nasional. Ia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan bangsa tidak sepatutnya disandingkan dengan simbol hiburan yang tidak memiliki relevansi dengan nilai perjuangan.

“Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,” kata Danang.

Menurutnya, budaya populer seperti anime memang dapat menjadi hiburan yang dinikmati masyarakat luas, terutama generasi muda. Namun, ketika simbol tersebut dihadirkan dalam ruang sakral seperti peringatan Hari Kemerdekaan, hal itu berpotensi mencederai makna nasionalisme. Danang menilai bangsa Indonesia harus tetap selektif dalam mengadopsi budaya global agar tidak mengikis jati diri kebangsaan.

Fenomena ini mencerminkan besarnya pengaruh budaya pop global terhadap masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Namun, para pemimpin bangsa mengingatkan agar antusiasme terhadap hiburan internasional tidak mengaburkan kecintaan terhadap simbol-simbol negara. Merah Putih, sebagai bendera kebangsaan, tidak boleh digantikan atau diturunkan kedudukannya oleh simbol lain, apalagi dalam perayaan yang sarat makna sejarah dan perjuangan.

Kehadiran tren ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah, lembaga pendidikan, serta keluarga untuk terus menanamkan nilai nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi. Semangat mengibarkan Merah Putih harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya mencintai budaya global, tetapi juga bangga dengan identitas bangsanya sendiri.

Dengan demikian, meskipun budaya pop internasional memberikan hiburan dan warna tersendiri, para pemimpin bangsa sepakat bahwa Merah Putih harus tetap berkibar paling tinggi. Ia adalah simbol persatuan yang tidak bisa ditawar dan harus selalu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. (*)

Surplus Beras 4,86 Juta Ton Menguatkan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh: Maya Kartika )*

Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah ketahanan pangan. Untuk pertama kalinya sejak merdeka, cadangan beras nasional mencapai titik surplus sebesar 4,86 juta ton. Capaian monumental ini menegaskan keberhasilan pemerintah dalam mengelola produksi pertanian sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut surplus tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan buah dari konsistensi kebijakan yang berpihak kepada petani. Menurutnya, dalam kurun Januari hingga September 2025 produksi beras diproyeksikan mencapai 28,24 juta ton, atau naik lebih dari 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan konsumsi nasional sekitar 23,38 juta ton, maka cadangan 4,86 juta ton menjadi bukti nyata kemandirian pangan semakin dekat terwujud.

Keberhasilan ini mendapat sorotan dari lembaga internasional seperti FAO, USDA, dan BPS yang menilai langkah Indonesia sebagai prestasi penting bagi stabilitas pangan dunia. Sejak Januari 2025, Indonesia bahkan telah berhenti mengimpor beras. Keputusan tersebut bukan hanya mengurangi ketergantungan, tetapi juga berdampak pada penurunan harga beras internasional dari 460 dolar menjadi 370 dolar per ton. Hal ini menunjukkan kontribusi petani Indonesia tidak hanya untuk negeri sendiri, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan pasar global.

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan kebijakan pangan secara terukur. Penyesuaian harga gabah, distribusi pupuk subsidi yang lebih tepat sasaran, hingga dukungan peralatan pertanian modern menjadi faktor yang mendorong kenaikan produksi. Perum Bulog kini menyimpan cadangan 4,2 juta ton beras, jumlah tertinggi sejak lembaga itu berdiri pada 1969. Keberadaan stok melimpah ini menjamin ketersediaan pangan rakyat sekaligus menjaga stabilitas harga.

Menteri Pertanian menekankan bahwa Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum bersejarah untuk melompat maju secara eksponensial dalam pembangunan pangan. Dengan dukungan Presiden Prabowo dan kerja keras petani di lapangan, target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun bisa dipercepat menjadi hanya satu tahun. Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi tegaknya bangsa; tanpa pangan yang cukup, negara akan menghadapi kerentanan besar.

Apresiasi atas capaian tersebut datang dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Khalid, menyatakan produksi yang meningkat memberi ruang besar bagi Bulog untuk menyerap gabah petani. Menurutnya, penyerapan luar biasa hingga menembus 4 juta ton beras tidak hanya menjamin ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani. Ia menilai langkah pemerintah ini selaras dengan janji menghadirkan negara di tengah rakyat, khususnya dalam sektor strategis seperti pangan.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menilai surplus beras ini sebagai hasil dari kebijakan pertanian yang tepat sasaran. Ia menyebut stok lebih dari 4 juta ton cadangan pemerintah merupakan langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan. Bahkan, ia melihat peluang besar untuk membuka pasar ekspor ke negara-negara lain. Dengan demikian, surplus tidak hanya menguntungkan konsumen dalam negeri, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pasar global.

Namun, capaian ini tidak membuat pemerintah abai terhadap tantangan ke depan. Andi Amran menyoroti tata kelola penggilingan padi yang perlu mendapat perhatian. Saat ini, terdapat lebih dari 161 ribu penggilingan kecil dengan kapasitas jauh di atas kebutuhan nasional. Meski begitu, sebagian penggilingan kerap menghadapi tekanan harga, terutama saat masa paceklik. Pemerintah memastikan penggilingan kecil tetap terlindungi melalui regulasi dan dukungan khusus agar mampu bersaing dengan penggilingan besar, sehingga lapangan kerja masyarakat tetap terjaga. Menteri Pertanian menegaskan perlunya intervensi pemerintah agar tidak terjadi monopoli yang bisa mengancam lapangan kerja jutaan orang.

Optimisme pemerintah semakin kuat dengan proyeksi FAO yang memperkirakan produksi beras Indonesia musim 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton, meningkat 4,5 persen dari musim sebelumnya. USDA pun memperkirakan angka 34,6 juta ton, atau tumbuh hampir 5 persen dibanding tahun lalu. Prediksi ini menambah keyakinan bahwa Indonesia benar-benar berada di jalur swasembada.

Keberhasilan surplus beras juga menunjukkan bahwa nilai tukar petani meningkat signifikan hingga 122 persen, jauh melampaui target pemerintah. Hal ini menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami perbaikan. Tidak hanya sekadar menjaga stok, kebijakan pemerintah berhasil menyentuh langsung para pelaku utama pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah memastikan strategi besar di sektor pertanian terus berlanjut. Dukungan infrastruktur irigasi, akses jalan tani, hingga sistem logistik diperkuat agar hasil panen terserap optimal. Di sisi lain, pengawasan diperketat untuk mencegah praktik curang, penimbunan, maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, capaian surplus tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga benar-benar memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

Indonesia kini berada pada posisi yang lebih kokoh dalam menghadapi dinamika global. Surplus 4,86 juta ton beras menjadi bukti bahwa dengan kebijakan yang berpihak pada petani, kerja keras pemerintah, dan semangat kolektif masyarakat, kemandirian pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang sedang terwujud. Dengan cadangan yang kuat, bangsa ini semakin yakin menatap masa depan tanpa bergantung pada impor, sekaligus berkontribusi pada stabilitas pangan dunia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik