Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia, menyusul pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan tetap berada di garis terdepan dalam upaya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas memastikan sikap Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum sangat jelas sejak awal. Menurutnya, komitmen untuk memberantas korupsi telah menjadi salah satu fokus utama kepemimpinan Presiden.

“Sangat clear soal hukum. Beliau dari awal sebelum menjadi presiden clear, beliau akan memimpin di garis terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Supratman.

Penegasan ini sekaligus menepis kekhawatiran publik bahwa pembebasan bersyarat terhadap Setya Novanto akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Pemerintah menekankan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa ada intervensi politik.

Dukungan terhadap komitmen Presiden juga datang dari kalangan politik. Dalam momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Presiden Prabowo. Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menegaskan pihaknya menyambut baik sikap pemerintah yang konsisten dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“PKS mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Ini menjadi harapan bersama agar bangsa Indonesia semakin bersih dari praktik korupsi yang merugikan rakyat,” kata Almuzzammil.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto memberikan penjelasan terkait dasar pembebasan bersyarat Setya Novanto. Menurutnya, langkah tersebut bukanlah bentuk kelonggaran hukum, melainkan keputusan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Iya. Karena sudah melalui proses asesmen, dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu,” jelas Agus.

Agus menambahkan, pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pengabaian terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Meski demikian, pemerintah tetap menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama. Presiden Prabowo telah berulang kali menyampaikan pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi di era pemerintahannya. Ke depan, strategi pemberantasan korupsi akan diperkuat melalui sinergi lintas lembaga, mulai dari penegakan hukum, pengawasan anggaran, hingga digitalisasi sistem pemerintahan.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa pembebasan bersyarat Setya Novanto tidak mengurangi komitmen negara dalam memberantas praktik korupsi. Justru, momentum ini diharapkan memperkuat kesadaran bersama bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan menyeluruh.

Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan semua elemen bangsa dapat menjadi energi positif dalam menjaga integritas, sehingga Indonesia mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. (*)

Oleh: Riko Hasibuan)*

Pemerintah semakin agresif memperkuat infrastruktur gas bumi sebagai bagian dari strategi nasional mencapai swasembada energi dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dengan cadangan gas domestik yang melimpah dan posisi strategis sebagai salah satu eksportir Liquefied Natural Gas (LNG) terbesar di ASEAN, gas bumi dijadikan sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan ketimbang bahan bakar fosil lainnya. Gas bumi merupakan pilihan strategis dalam jangka menengah karena terbukti menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibanding batu bara atau minyak bumi.

Pemerintah menjadikan gas sebagai jembatan energi menuju era energi bersih, sambil menyiapkan sumber energi terbarukan seperti hidrogen dan bioenergi untuk masa depan. Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29–41% pada 2030, sesuai Paris Agreement. Selain itu, dalam roadmap menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, gas bumi memainkan peran besar dalam kombinasi energi nasional, terutama untuk kebutuhan listrik dan industri. Dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur makin gencar dilakukan pemerintah mulai dari transmisi, distribusi, hingga Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas).

Saat ini panjang pipa transmisi gas telah mencapai sekitar 5.370 km, sedangkan pipa hilir mencapai 22.538 km dengan volume angkut lebih dari 1,25 triliun Million Standard Cubic Feet (MSCF) oleh berbagai badan usaha gas. Pemerintah menunjukan keseriusan dalam memperkuat Infrastruktur Gas Bumi dimana terlihat nyata pada proyek strategis Pipa Cirebon–Semarang (Cisem) dan Pipa Dumai–Sei Mangke (Dusem) ditujukan untuk mendistribusikan gas dari wilayah surplus ke wilayah defisit di Sumatra dan Jawa.

Selain itu, Jargas ditargetkan oleh Pertamina Gas Negara (PGN) untuk penambahan 200.000 sambungan pada tahun 2025, sehingga mampu membantu rumah tangga dan industri kecil mendapatkan akses gas yang lebih murah dan bersih. Hal ini dilakukan karena Jargas dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi 3 kg, yang sebagian besar masih diimpor, sehingga membuka peluang untuk efisiensi subsidi dan penghematan devisa negara. Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Erika Retnowati, mengatakan bahwa pemerintah secara aktif mendanai sejumlah proyek penting seperti Pipa Cisem dan wilayah distribusi gas Sei Mangke–Dumai menggunakan APBN langsung. Pihaknya juga menegaskan peran infrastruktur gas bumi dalam memajukan kemandirian energi nasional serta menurunkan subsidi energi bagi masyarakat.

Dampak ekonomi yang positif dapat dirasakan dengan adanya pembangunan infrastruktur yakni dapat mengefisiensi biaya dan hemat devisa, pipa gas dan jargas memungkinkan substitusi LPG dengan gas bumi domestik sehingga dapat mengurangi impor LPG senilai sekitar Rp 1 triliun per tahun serta menekan subsidi LPG sebesar Rp 0,63 triliun per tahun dengan manfaat kepada rumah tangga serta komersial. Selain itu, levelling industri dan hilirisasi salah satunya yaitu pipa dari Bintuni sampai Fakfak mendukung hilirisasi gas menjadi bahan baku petrokimia di kawasan seperti Morowali dan Makassar sehingga mampu membuka peluang integrasi industri manufaktur berbasis gas bumi.

Selanjutnya yakni adanya penurunan jejak karbon, dengan gas bumi sebagai energi transisi, emisi karbon sektor listrik dan industri bisa ditekan sebelum berpindah ke energi terbarukan sepenuhnya, sejalan dengan target NZE 2060 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kepala Grup Engineering dan Teknologi PGN, Suseno menyatakan bahwa optimasi jaringan gas dan terminal LNG sebagai bagian dari strategi jangka panjang sangat esensial untuk mencapai target energi nasional dengan harga yang kompetitif dan konektivitas antarwilayah yang merata.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Koordinator Penyiapan Program Migas, Rizal Fajar Muttaqin menegaskan bahwa pemerintah aktif memacu eksplorasi, pengembangan infrastruktur terintegrasi, serta penataan permintaan (demand mapping) agar energi gas lebih efisien dan menyasar sektor dengan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Langkah memperkuat infrastruktur gas bumi oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan pragmatis dan ambisius untuk mendorong swasembada energi nasional, sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan.

Dengan dukungan APBN nasional, birokrasi yang terintegrasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sepanjang rantai hulu dan hilir, strategi ini menempatkan gas bumi sebagai tulang punggung transisi energi hingga era energi terbarukan penuh. Gas tidak sekadar menjadi alternatif bahan bakar murah tetapi dapat menjadi jembatan untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berdaya guna. Pembangunan proyek-proyek seperti Pipa Cisem, Dusem, Bintuni–Fakfak, serta expand jargas secara nasional adalah tanda nyata komitmen pemerintah terhadap energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Seiring inovasi energi terbarukan berlangsung, gas bumi akan tetap menjadi bagian penting dalam bauran energi Indonesia hingga tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dan NZE 2060. Dengan keberlanjutan kebijakan, integritas pelaksanaan, serta pengawasan yang baik, kebijakan penguatan infrastruktur gas bumi dapat memperkuat pondasi ekonomi hijau Indonesia, menyehatkan keuangan negara, dan menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh : Jihan Damayora Seigi*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional dan target dekarbonisasi pada tahun 2025. Dalam konteks ini, gas bumi telah ditetapkan sebagai salah satu tulang punggung transisi energi nasional. Energi yang lebih bersih daripada batu bara dan minyak ini bukan hanya mampu menekan emisi karbon, tetapi juga mendukung ketahanan pasokan energi dari sumber daya domestik yang melimpah. Di tengah dinamika geopolitik dan tuntutan global terhadap pengurangan emisi, langkah pemerintah menempatkan gas bumi sebagai sumber energi strategis patut diapresiasi.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian dan BUMN strategis, terus mengakselerasi program pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Langkah ini bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, tetapi juga menciptakan pondasi yang kuat menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dalam konteks ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memainkan peran sentral dalam mengembangkan infrastruktur dan memperluas jangkauan pemanfaatan gas bumi hingga ke berbagai sektor industri

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, menyatakan bahwa gas bumi memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi emisi karbon yang lebih rendah, tetapi juga dari sisi keekonomian dan efisiensi operasional. Pentingnya percepatan pembangunan jaringan distribusi gas nasional, termasuk gasifikasi pembangkit listrik dan perluasan jaringan gas rumah tangga telah menjadi tulang punggung transisi energi.

PGN, di bawah pengawasan pemerintah, telah menyiapkan berbagai skenario dan rencana strategis untuk mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional. Hingga pertengahan 2025, PGN telah mengoperasikan lebih dari 12.000 kilometer jaringan pipa gas, dengan target jangka menengah untuk menambah ribuan kilometer lagi demi memperluas akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tetap berpihak pada rakyat dan terus melakukan upaya untuk mencapai keseragaman dalam pelayanan.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menyampaikan bahwa salah satu prioritas PGN adalah menjamin kepastian pasokan gas untuk sektor industri dan kelistrikan, dua sektor vital dalam perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, pasokan gas dari berbagai sumber domestik dapat dioptimalkan untuk memenuhi permintaan nasional yang terus meningkat. Dipastikan pasokan gas untuk industri strategis tetap aman dan berkelanjutan. Ini penting agar industri tetap kompetitif, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik menjadi langkah konkret dalam mengurangi emisi dan mengalihkan penggunaan batu bara secara bertahap.

Seiring dengan meningkatnya tekanan global terhadap penggunaan energi fosil yang tinggi emisi, Indonesia bergerak realistis dengan menjadikan gas bumi sebagai energi jembatan. Gas bumi dinilai lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak, serta infrastruktur yang ada memungkinkan pemanfaatannya secara efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target Net Zero Emission pada 2060. Pemerintah tidak terburu-buru meninggalkan energi fosil, tetapi mengarahkan transisi secara bertahap dan terukur.

Pemanfaatan gas bumi tentu tidak dapat dilepaskan dari kerja sama erat dengan sektor hulu migas. Direktur Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), Nanang Abdul Manaf, mengatakan bahwa industri hulu sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengalihkan porsi energi primer menuju gas bumi. Menurutnya, sektor hulu siap untuk meningkatkan produksi gas domestik jika ada kepastian offtaker, harga yang menarik, dan percepatan pembangunan infrastruktur hilir.

Nanang menegaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas yang masih besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan kebijakan yang pro-investasi dan kepastian pasar domestik, para investor migas akan lebih berani mengembangkan blok-blok gas baru. Ia juga menyarankan adanya insentif fiskal yang lebih menarik agar pengembangan gas tidak kalah dari ekspor LNG atau migas lainnya.

Seluruh upaya pemanfaatan ini sejalan dengan visi Indonesia menuju kemandirian energi mengandalkan sumber daya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan ekosistem energi yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Gas bumi, dengan karakteristiknya yang fleksibel, rendah emisi, dan sudah memiliki teknologi yang matang, menjadi kunci dalam menjembatani transisi menuju energi bersih tanpa melumpuhkan struktur ekonomi yang telah ada.

Melihat keseluruhan langkah strategis pemerintah, mulai dari penguatan peran PGN, dukungan terhadap investasi hulu, hingga regulasi yang adaptif, patut kita akui bahwa arah kebijakan energi nasional saat ini sangat tepat. Konsistensi pemerintah dalam mendorong integrasi hulu-hilir dan mempercepat pembangunan infrastruktur gas juga menjadi bukti bahwa transisi energi bukan sekadar wacana, melainkan agenda kerja nyata. Pemerintah tidak hanya menyusun peta jalan transisi energi, tetapi juga menjalankannya dengan pendekatan inklusif, realistis, dan berpihak pada kepentingan nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Energi dan SDA

Jakarta — Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi nasional. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong pemanfaatan gas bumi yang berpeluang menjadi energi prioritas menuju swasembada energi nasional.

“Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Rosa.

Rosa mengungkapkan bahwa PGN telah menetapkan strategi prioritas untuk pertumbuhan perusahaan dalam lima tahun mendatang.

“Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” ujar Rosa.

Tak hanya itu, PGN juga tengah mengembangkan produk baru, biomethane. Biomethane adalah limbah agrikultur. Contohnya, berasal dari sawit, jerami, dan kotoran hewan, untuk kemudian dijadikan biogas. Nantinya, biomethane akan diinjeksi ke dalam jaringan pipa gas bumi eksisting.

“Rencananya biomethane ini akan on stream pada 2027 sebagai bagian dari inisiatif untuk Net Zero Emission. Dengan strategi Step Out, kami masuk ke bisnis turunan gas bumi lainnya atau green energy seperti ammonia dan hydrogen (H2). Mengingat ini adalah bisnis baru PGN, kami memilih konsep partnership. Dengan partnership yang baik, banyak teknologi yang menarik untuk diterapkan, dan memastikan mitigasi risiko ketika memasuki bisnis baru,” kata Rosa.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina mampu membuktikan ketangguhannya melalui peningkatan produksi minyak dan gas nasional.

“Dengan capaian produksi migas tersebut, Pertamina menunjukkan perannya dalam Asta Cita, yakni mewujudkan swasembada energi,” ujarnya

Dia menyebutkan, Pertamina terus menjalankan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni menjaga ketahanan energi nasional dengan menjalankan bisnis eksisting dan mendorong bisnis energi terbarukan atau bisnis rendah karbon. “Melalui strategi tersebut, Pertamina optimistis mampu menavigasi tantangan dan dinamika global yang dihadapi industri migas, sekaligus pencapaian swasembada energi,” ungkap Fadjar.

Dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan semua pihak, pemerintah optimistis bahwa swasembada energi berbasis gas bumi dapat terwujud dalam beberapa tahun ke depan.*

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui berbagai upaya strategis, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang energi.

Melalui perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai inisiatif telah diluncurkan guna mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi nasional yang melimpah secara lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

Gas bumi dinilai memiliki peran vital dalam transisi energi, terutama sebagai sumber energi yang relatif lebih bersih dibandingkan batu bara maupun minyak bumi. Dengan cadangan gas yang tersebar di berbagai wilayah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan komoditas ini secara optimal demi mendukung ketahanan energi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi impor.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN tengah memprioritaskan strategi peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju tercapainya swasembada energi nasional. Langkah ini sejalan dengan proyeksi bauran energi nasional yang menargetkan kontribusi gas bumi mencapai 22% pada tahun 2025.

Gas bumi juga dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung agenda dekarbonisasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk-produk energi hijau. Sebagai bahan bakar fosil dengan tingkat emisi yang lebih rendah, gas bumi memainkan peran strategis dalam peta jalan energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, PGN telah menyusun strategi prioritas untuk lima tahun ke depan, yang meliputi pembangunan berbagai infrastruktur baru. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan jaringan distribusi gas (jargas) untuk sektor rumah tangga.

“Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” kata Rosa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada di bidang pangan maupun energi dalam lima tahun ke depan.

”Kita optimalkan gas bumi dalam negeri” tegas Presiden Prabowo.

Dengan terus mengoptimalkan potensi gas bumi melalui peran aktif BUMN, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju swasembada energi.

Oleh : Loa Murib

Pangan merupakan salah satu pilar penting bagi ketahanan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau menjadi syarat mutlak agar bangsa Indonesia dapat menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah telah menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional. Salah satu langkah besar yang kini ditempuh adalah menjadikan Papua, khususnya wilayah Papua Selatan, sebagai pusat lumbung pangan baru Indonesia.

Dengan potensi lahan yang luas, subur, serta dukungan ketersediaan air yang melimpah, Merauke dan sekitarnya dipandang sebagai daerah strategis untuk pengembangan sawah rakyat berbasis kearifan lokal dan teknologi pertanian modern. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) mendorong percepatan ekstensifikasi lahan pertanian di Papua Selatan agar menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan cetak sawah rakyat merupakan bagian dari akselerasi besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa potensi alam Papua yang subur serta ketersediaan air yang melimpah harus dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia mampu mempercepat swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa. Ia menargetkan agar program ini dapat memungkinkan petani di Papua melakukan panen dua hingga tiga kali dalam satu tahun, sehingga produksi beras nasional dapat meningkat signifikan.

Kebijakan ini tentu bukan hanya sebatas soal produksi, melainkan juga terkait dengan ketahanan nasional. Dengan mengurangi ketergantungan impor pangan, Indonesia akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian. Ketika pangan dapat dipenuhi secara mandiri, bangsa ini tidak akan mudah digoyahkan oleh krisis pangan dunia maupun gejolak harga internasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa program cetak sawah bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus memperluas lahan produktif. Ekstensifikasi lahan dilakukan secara terukur, yakni dengan membuka lahan baru yang sesuai dengan kondisi geografis dan ekologi Papua. Dengan cara ini, produksi pangan nasional dapat meningkat tanpa mengganggu daya dukung lingkungan.

Langkah konkret pemerintah diwujudkan dengan penandatanganan kontrak Survei Investigasi Desain (SID) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Merauke dengan Dinas PU Papua Selatan. Kontrak ini menargetkan pembukaan lahan seluas 21.291 hektare di Merauke. Dengan demikian, target kontrak SID untuk 2025 yang mencapai 41.291 hektare dinyatakan sudah terpenuhi 100 persen. Ini merupakan capaian yang menandakan komitmen penuh pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, O’eng Anwarudin, yang juga menjadi Penanggung Jawab Swasembada Pangan Papua Selatan, menegaskan bahwa kontrak tersebut merupakan simbol keseriusan pemerintah dalam mendorong Papua sebagai pusat pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa lahan seluas 10.000 hektare telah masuk tahap kontrak pengawasan, bahkan kerja sama dengan Universitas Musamus telah dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai standar. Menurutnya, dengan progres yang sudah ada, besar kemungkinan lahan dapat segera ditanami pada September mendatang.

Inisiatif cetak sawah rakyat di Papua bukan hanya soal meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Petani Papua akan mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian modern, bibit unggul, serta pola tanam yang lebih efisien. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif.

Papua dengan segala potensinya memang layak dijadikan pilar ketahanan nasional. Pembangunan sektor pangan di wilayah ini akan melengkapi berbagai upaya yang selama ini dilakukan pemerintah dalam membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memadukan pembangunan fisik dan ekonomi, Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah terluar, tetapi juga sebagai pusat penting yang menopang kedaulatan bangsa.

Lebih dari itu, keberhasilan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dunia saat ini tengah dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi harga internasional. Negara-negara yang mampu memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri akan memiliki daya tawar yang tinggi di kancah global. Oleh karena itu, menjadikan Papua sebagai pilar swasembada pangan merupakan strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia.

Kebijakan ini juga selaras dengan visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana kedaulatan pangan menjadi salah satu indikator penting kemajuan bangsa. Generasi mendatang tidak boleh dibebani dengan ketergantungan pada impor pangan, melainkan harus diwarisi sistem pertanian yang kuat, produktif, dan mandiri. Papua, dengan segala potensi alamnya, akan menjadi bagian integral dari perjalanan bangsa menuju kemandirian tersebut.

Untuk mewujudkan visi besar ini, tentu dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat. Keterlibatan petani lokal menjadi kunci utama, sebab merekalah yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan program cetak sawah rakyat. Dengan pendampingan dan penyuluhan yang tepat, para petani Papua akan mampu mengoptimalkan lahan mereka untuk memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Papua Selatan – Pemerintah terus mempercepat program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Papua Selatan sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan potensi lahan subur yang luas dan ketersediaan air yang melimpah, Merauke dinilai tepat menjadi pusat pengembangan lumbung pangan baru Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa akselerasi cetak sawah di Papua merupakan salah satu inisiatif monumental untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa. “Kita menargetkan cetak sawah ini dapat menghasilkan setidaknya dua hingga tiga kali panen dalam satu tahun. Potensi alam yang subur dan air yang melimpah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

Langkah konkret pemerintah ditandai dengan penandatanganan kontrak Survei Investigasi Desain (SID) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Merauke dengan Dinas Pekerjaan Umum Papua Selatan. Target luasan lahan yang akan dicetak mencapai 21.291 hektare, yang menjadi bagian dari total target 41.291 hektare pada tahun 2025.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa program ini berfokus pada ekstensifikasi lahan pertanian. “Program cetak sawah bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan mencapai swasembada pangan. Melalui perluasan lahan, peluang produktivitas pertanian di Papua Selatan semakin besar,” jelasnya.

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Papua Selatan, O’eng Anwarudin, menambahkan bahwa komitmen berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. “Target kontrak SID CSR yang dilakukan hari ini seluas 21.291 hektare. Dengan demikian, target kontrak SID untuk 2025 seluas 41.291 hektare telah mencapai 100 persen,” terangnya.

O’eng juga menjelaskan, sebanyak 10.000 hektare lahan yang telah memiliki SID sudah masuk tahap kontrak pengawasan dengan Universitas Musamus. “Adanya kontrak pengawasan ini menjadi tanda bahwa program CSR di Papua Selatan sudah mulai berprogres. Kami berharap kegiatan ini bisa segera selesai bahkan lebih cepat, sehingga pada September sudah dapat dilakukan penanaman,” tambahnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat, percepatan cetak sawah di Papua Selatan diharapkan dapat mewujudkan visi besar menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Langkah ini sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua. ()

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ‘Gate AI’, karya inovatif mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang dirancang untuk mendeteksi dan memblokir situs judi daring secara otomatis.

“Gate AI adalah solusi canggih yang mampu mendeteksi keberadaan situs judi daring secara cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi seperti ini, kita bisa lebih efektif dalam memberantas peredaran judi ilegal dan melindungi generasi muda,” ujar Junaidi.

Alumni Magister Manajemen Universitas Lampung itu menilai sistem ini menjadi terobosan penting dalam memerangi judi daring yang semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dengan pendekatan kecerdasan buatan serta algoritma machine learning, Gate AI dapat memantau aktivitas daring dan mengidentifikasi situs yang mencurigakan secara real-time.

“Setelah terdeteksi, situs tersebut dapat langsung diblokir secara otomatis, sehingga meminimalisasi penyebaran judi daring di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Junaidi yang merupakan putra daerah asli Lampung itu menaruh harapan besar agar inovasi mahasiswa ini dapat segera diimplementasikan secara luas. Menurutnya, aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai langkah preventif maupun represif.

“Kami bangga dengan karya mahasiswa kami yang mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah sosial dan kriminal di masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, lima mahasiswa Universitas Lampung (Unila) berhasil mengembangkan Gate AI yang berfungsi mendeteksi situs judi daring secara cepat dan akurat. Mereka adalah Aulia Rafly Lubis sebagai ketua tim, Mohamad Ghinau Thofadilah, Eka Arinda, Belia Nabila Putri, dan Zaka Kurnia Rahman.

Kelima mahasiswa tersebut tergabung dalam Tim PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) Universitas Lampung. Inovasi mereka yang diberi nama Gambling Activity Tracing Engine (GATE) sukses meloloskan pendanaan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) delapan bidang tahun 2025 dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

GATE dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan membantu memblokir aktivitas judi daring dengan pendekatan SSR (Screen, Secure, Report). Artinya, sistem ini mampu melakukan penyaringan situs secara otomatis, mengamankan data aktivitas pengguna yang mencurigakan, serta melaporkannya ke instansi berwenang.

Zaka Kurnia Rahman, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa GATE tidak hanya fokus pada pemblokiran, tetapi juga pencegahan secara sistematis.

“Melalui pendekatan AI, GATE tidak hanya fokus pada pemblokiran, tetapi juga pencegahan secara sistematis melalui analisis data dan pola aktvitas,” paparnya.

Oleh: Bara Winatha*)

Fenomena judi daring (judol) di Indonesia kini menjadi persoalan serius yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Korban dari praktik ini tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga terjerat dalam lingkaran pinjaman online ilegal, tekanan psikologis, hingga kehancuran rumah tangga. Menyadari ancaman besar yang ditimbulkan, pemerintah bersama lembaga terkait, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil bergerak serentak dengan strategi lintas sektor.

Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan bahwa secara hukum Bank Indonesia memegang kewenangan mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Dalam konteks pemberantasan judi daring, pengawasan yang ketat terhadap kanal pembayaran ritel seperti dompet digital, kode respons cepat (QRIS), dan nomor rekening virtual sangat krusial. Kanal-kanal ini sering dimanfaatkan sindikat sebagai jalur penyamaran setoran. Menurutnya, Aturan yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2024 sudah memperkuat standar kepatuhan bagi penyedia jasa pembayaran non-bank, namun efektivitasnya sangat bergantung pada disiplin implementasi oleh seluruh penyelenggara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sindikat judi daring kerap berpindah jalur ketika bank memperketat rekening nasabah. Mereka menggunakan pedagang ‘boneka’ untuk mengumpulkan setoran melalui QRIS atau rekening virtual, lalu menyalurkannya ke rekening pengepul. Karena transaksi ritel berjalan dalam hitungan detik, tanpa sistem analitik anomali yang proaktif, penjahat dapat dengan mudah memecah setoran kecil lalu menggabungkannya kembali dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Bank Indonesia memastikan seluruh penyelenggara menerapkan fitur manajemen risiko proaktif, termasuk kemampuan menolak transaksi yang terindikasi ganjil secara otomatis.

Selain penguatan sistem pembayaran, upaya pemberantasan judi daring juga difokuskan pada literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan menjadi korban. Kepala Bagian Pengawasan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) dan Literasi Manajemen Satgas (LMS) OJK Kepri, Muhammad Lutfi, mengatakan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang harus dibekali literasi keuangan agar tidak mudah terjebak janji keuntungan instan. Dalam dua tahun terakhir, ratusan laporan terkait pinjaman online ilegal, penipuan investasi, hingga judi daring masuk ke Satgas PASTI OJK Kepri melalui Indonesia Anti Scam Center. Sebagian besar korbannya adalah mahasiswa dan pelajar yang awalnya hanya mencoba-coba, tetapi akhirnya kecanduan hingga rela berutang lewat pinjol untuk terus bermain judi daring.

Lutfi menegaskan bahwa risiko dari fenomena ini bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial. Banyak anak muda yang akhirnya harus menanggung beban berat akibat terlilit utang, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Karena itu, OJK menginisiasi program edukasi di kampus-kampus untuk melahirkan ‘duta kata’, yakni mahasiswa yang dapat mengedukasi lingkungannya mengenai penggunaan layanan keuangan yang legal dan logis. Menurutnya, pendekatan kampus adalah langkah strategis karena mahasiswa memiliki daya pengaruh besar terhadap masyarakat luas.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga mengambil peran penting dalam mengoordinasikan langkah pemerintah di tingkat nasional. Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa pemberantasan judi daring menjadi salah satu fokus utama desk di Kemenko Polkam dengan laporan evaluasi mingguan langsung kepada Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat teknologi pemblokiran konten ilegal serta menyusun regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang kerap digunakan masyarakat untuk mengakses situs terlarang.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejauh ini telah melakukan pemblokiran 5.000 hingga 9.000 konten ilegal setiap pekan. Namun, tantangan muncul karena situs-situs baru kerap bermunculan kembali, sehingga upaya pemblokiran terasa seperti pemadam kebakaran. Oleh sebab itu, Kemenko Polkam menilai diperlukan sistem pemblokiran yang lebih efektif dan aturan yang jelas mengenai penggunaan VPN. Tanpa regulasi, VPN tetap akan menjadi celah bagi masyarakat untuk mengakses konten judi daring maupun pornografi.

Kolaborasi lintas otoritas juga menjadi hal yang krusial karena masalah judi daring bersifat multidimensi. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perbankan, sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas mendeteksi aliran dana mencurigakan. Sementara itu, Kemenko Polkam dan Komdigi bergerak di ranah regulasi serta teknologi pemblokiran konten. Aliran dana perjudian harus benar-benar padam, pengawasan antar-otoritas ini harus berjalan bersamaan dan data dari PPATK harus mengalir secara waktu nyata ke Bank Indonesia maupun OJK.

Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Melalui kerangka hukum yang sudah ada, Bank Indonesia memiliki semua instrumen untuk memastikan kanal pembayaran ritel tidak lagi menjadi jalan tol bagi aliran uang perjudian. Pentingnya membangun literasi keuangan yang kuat di kalangan generasi muda menjadi hal yang tak kalah penting agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Sedangkan di sektor teknologi, regulasi VPN menjadi langkah yang strategis untuk menutup celah yang dimanfaatkan sindikat.

Dengan kombinasi strategi pengawasan sistem pembayaran, edukasi masyarakat, serta pemblokiran konten digital, pemerintah optimis dapat menekan praktik judi daring yang meresahkan. Keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan koordinasi lintas sektor. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari jeratan judi daring yang dapat menghancurkan masa depan mereka.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah strategis untuk mendorong investasi di berbagai bidang strategis sekaligus membuka jutaan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat Indonesia.

“Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, demi membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR telah membentuk Danantara,” kata Presiden dalam pidatonya.

Menurut Kepala Negara, Danantara didesain sebagai lembaga pengelola investasi dengan aset kelolaan lebih dari USD 1 triliun. Melalui optimalisasi pengelolaan aset tersebut, pemerintah menargetkan percepatan penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa langkah ini diambil di tengah situasi global yang penuh gejolak. Namun, justru di saat tantangan global meningkat, Indonesia berhasil mencatatkan capaian membanggakan. Realisasi investasi pada semester I-2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Investasi sebesar itu, jelas Prabowo, mampu menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan berkomitmen penuh menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat investasi strategis. Menurutnya, hilirisasi SDA bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi merupakan wujud perjuangan modern bangsa Indonesia.

“Bersama Danantara, kita wujudkan kemerdekaan yang nyata melalui investasi berkualitas, membuka peluang, mencetak inovasi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, investasi akan menjadi mesin penggerak yang mendorong pembangunan sosial-ekonomi, memperkuat industri strategis, membuka lapangan kerja, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

“Inilah jalan kita meneguhkan kedaulatan, memastikan pemerataan, dan mentransformasi Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, berdaya saing global, dan sejahtera,” tegasnya.

Dengan hadirnya Danantara, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun fondasi ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi pada pengolahan bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kedaulatan ekonomi sekaligus membuka ruang luas bagi kesejahteraan rakyat.-

[ed]