Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Pemerintah secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan menghambat kemajuan pembangunan. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI terus memperkuat koordinasi dalam menangani kasus-kasus korupsi, baik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor publik dan swasta. Reformasi birokrasi juga menjadi fokus penting dengan mendorong transparansi pengelolaan anggaran, digitalisasi layanan publik, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik KPK menggeledah kantor sebuah pihak travel pada 14 Agustus 2025 untuk mencari alat bukti pada kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan agar pihak-pihak terkait bersikap kooperatif selama proses penggeledahan. Ia menegaskan, penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan untuk mencari petunjuk dan bukti yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap perkara ini.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak kooperatif maupun ada upaya untuk penghilangan barang bukti,” ujar Budi.

Penggeledahan sehari sebelumnya, pada 13 Agustus 2025, KPK menggeledah dua lokasi untuk mencari barang bukti kasus ini. Lokasi pertama adalah rumah pihak terkait di Depok.
“Dan diamankan 1 unit kendaraan roda empat serta beberapa aset,” ucap Budi.

Lokasi kedua adalah kantor Kemenag, di mana tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
“Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBE,” kata Budi.

Budi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Kemenag yang bersikap kooperatif selama proses penggeledahan. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum tanpa tersangka pada 8 Agustus 2025. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026 sebagai bentuk ketegasan pemerintah dan KPK membersihkan birokrasi dari praktik korupsi. Masa pencegahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Ketiga orang itu adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pengusaha travel FHM.

Dalam konstruksi perkara, berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024, pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi dibagi rata: 50 persen untuk kuota haji khusus dan 50 persen untuk kuota haji reguler di Indonesia.

Secara rinci, kuota tambahan haji khusus sebanyak 10.000 terdiri dari 9.222 untuk jemaah dan 778 untuk petugas haji khusus. Sementara kuota tambahan haji reguler sebanyak 10.000 orang dibagikan ke 34 provinsi. Provinsi penerima kuota terbanyak adalah Jawa Timur (2.118 orang), Jawa Tengah (1.682 orang), dan Jawa Barat (1.478 orang). Provinsi lainnya menerima antara puluhan hingga ratusan kuota.

Pembagian ini diduga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang mengatur porsi kuota haji khusus maksimal 8 persen dan kuota haji reguler sebesar 92 persen, bukan pembagian 50:50.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Pemberantasan korupsi bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan nasional yang harus dijalankan secara berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Jayapura — Upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas di Papua semakin nyata dengan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menegaskan pentingnya ketersediaan lahan legal untuk menunjang kelancaran pembangunan.

Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, menyampaikan bahwa baru tiga kabupaten di Papua yang memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi. “Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus clear and clean,” ujar Jhon Mampioper.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang dengan pola asrama (boarding school) dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Seluruh siswa akan mendapat pembinaan penuh di lingkungan yang aman dan kondusif sehingga menunjang hasil belajar yang lebih baik.

“Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama,” tegas Jhon Mampioper.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menyediakan lahan seluas 100 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Jhon menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program pendidikan unggulan tersebut.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan penggunaan fasilitas asrama bagi siswa. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga akan menerima program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan keluarga semakin meningkat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan terus diperluas sesuai target Presiden.

“Alhamdulillah, yang 100 titik tuntas mulai rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 titik lagi di tahun ini,” kata Gus Ipul.

Dalam upaya memperkuat implementasi, Kemensos juga menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kami berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tambah Gus Ipul.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua tidak hanya menciptakan ruang pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memberikan harapan baru bagi generasi muda. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen berbagai pemangku kepentingan, program ini diyakini mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. (^)

Oleh: Melani Uropmabin *)

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah kini mulai hadir di Papua sebagai sebuah terobosan pendidikan yang ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya dari kalangan keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini memperlihatkan keseriusan negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan bermutu, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun Papua melalui jalur pendidikan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pola pembinaan penuh selama 24 jam. Model ini dipilih untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya terbatas pada akademik, tetapi juga penguatan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian. Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Papua-Maluku, Jhon Mampioper, menekankan bahwa siswa-siswa dari keluarga prasejahtera kini dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dengan siswa dari latar belakang ekonomi lebih mapan. Menurutnya, pola asrama memungkinkan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, sehingga mampu memaksimalkan potensi mereka.

Berbagai pihak di Papua menyambut program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis. Kepala LKBN ANTARA Biro Papua, Hendrina Dian Kandipi, menilai Sekolah Rakyat sebagai sebuah eksperimen kebijakan yang patut dicoba, meskipun menuai pro dan kontra. Menurutnya, fasilitas dan tenaga pendidik harus dipersiapkan dengan matang agar siswa merasa nyaman dalam menjalani proses pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya pola asrama yang tidak hanya mengajarkan ilmu akademik, tetapi juga membangun karakter agar anak-anak Papua memiliki arah masa depan yang lebih jelas.

Program ini juga dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan. Imelda Carolina Felle dari Pokja Papua Cerdas BP3OKP menyatakan, banyak anak di Papua putus sekolah karena tingginya biaya pendidikan, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Ia menekankan bahwa pendekatan intensif dari pengelola program akan sangat menentukan keberhasilan, mengingat adaptasi terhadap pola sekolah berasrama memerlukan waktu dan pendampingan. Namun ia yakin, jika berjalan dengan konsisten, Sekolah Rakyat akan membuka peluang besar bagi anak-anak Papua untuk bersaing di tingkat nasional.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat di Papua juga diarahkan untuk menjadi model pendidikan kontekstual yang berpijak pada kearifan lokal. Staf Kantor Kampung Tobati, Yan Fredik Pepuho, menegaskan bahwa kurikulum yang diterapkan sebaiknya memberi ruang bagi nilai-nilai budaya Papua, sehingga pendidikan tidak tercerabut dari akar masyarakatnya. Dengan begitu, program ini tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat dan mampu memberi kontribusi nyata bagi lingkungannya.

Dimensi inklusivitas turut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Papua. Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND) telah melakukan kunjungan untuk memastikan sekolah ini ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin hak pendidikan inklusif bagi semua warga negara. Anggota KND, Jonna Damanik, menyampaikan apresiasi terhadap semangat para siswa serta pengelolaan sekolah yang sudah memberi ruang bagi perspektif disabilitas. Ia berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi instrumen untuk mengentaskan anak-anak dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan yang adil dan setara.

Kebijakan pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas asrama, menjadi pondasi utama keberhasilan program ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan target pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 100 unit di seluruh Indonesia, dengan Papua sebagai salah satu prioritas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di 100 titik, melainkan akan diperluas dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Di Papua sendiri, sejumlah kabupaten sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi disebut sebagai wilayah yang telah memenuhi syarat karena ketersediaan lahan yang bersertifikat. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah menyiapkan lahan seluas 100 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.

Lebih dari sekadar menghadirkan sekolah, pemerintah juga melengkapi program ini dengan dukungan pemberdayaan bagi orang tua siswa. Melalui penyaluran bantuan sosial, keluarga dari anak-anak Sekolah Rakyat akan mendapat penghidupan yang lebih layak. Dengan begitu, dampak program tidak hanya terasa di ranah pendidikan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan dan ekonomi masyarakat saling berkaitan, dan keduanya diperhatikan secara bersamaan.

Harapan besar datang dari para siswa yang sudah mengikuti program. Banyak dari mereka mengaku bangga dan termotivasi untuk menggapai cita-cita, meskipun berasal dari keluarga sederhana. Kisah ini menjadi bukti bahwa ketika negara hadir dengan kebijakan yang tepat, anak-anak yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan kini memiliki peluang yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan masa depan.

Pembangunan pendidikan melalui Sekolah Rakyat di Papua tidak hanya relevan untuk menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membekali generasi muda Papua dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, pemerintah sedang menanam investasi jangka panjang yang akan memberi dampak luas bagi bangsa.

Sekolah Rakyat di Papua adalah bukti konkret komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, kontekstual, dan berpihak pada pihak yang paling membutuhkan. Program ini bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan strategi pembangunan manusia yang menyeluruh, agar Papua terus bergerak maju.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta — Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) tengah memasuki fase penting dengan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum periode 2025–2028. Dari sejumlah kandidat, nama dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, alumni Fakultas Kedokteran UI angkatan 1987, mendapat perhatian luas berkat gagasan segar yang menekankan kolaborasi lintas fakultas dan lintas generasi.

Dewi yang mendapat nomor urut 6 dalam pencalonan ini membawa visi besar bertajuk “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.” Dengan semangat “guyub” sebagai poros gerak, Dewi mengajak alumni membangun solidaritas melalui tagline “U & I Guyub, U and I become Us.”

“Guyub bukan hanya soal kebersamaan, tapi kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif,” tegas Dewi Puspitorini.

Salah satu program unggulan yang ditawarkan adalah digitalisasi total ILUNI UI melalui pengembangan platform UI Connect. Platform tersebut akan menjadi ruang interaktif yang mempertemukan alumni dari berbagai wilayah hingga mancanegara, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih efektif.

Dukungan terhadap Dewi juga datang dari Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, Dr. Wawan Mulyawan. “Dewi adalah sosok yang mampu merangkul lintas fakultas dan generasi, dan sangat memahami tantangan yang dihadapi alumni saat ini,” ujar Wawan Mulyawan.

Kiprah panjang Dewi menambah bobot kepemimpinannya. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Profesi Tenaga Kesehatan RSPAD serta dipercaya menjadi dokter pribadi Presiden. Di lingkungan organisasi alumni, Dewi pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum ILUNI FKUI, Wakil Ketua Umum ILUNI FKUI, Sekum FIAKSI, hingga Ketua IKAMARS UI.

Selain fokus pada pemilihan, Dewi juga mendorong kegiatan nyata untuk memperkuat solidaritas alumni. Salah satunya melalui acara “Alumni UI We Care!” yang telah digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Gedung IASTH, Jakarta Pusat. Acara ini berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dan melibatkan alumni lintas fakultas, mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, pelaku industri, profesional, hingga komunitas bisnis.

Kegiatan tersebut menghadirkan beragam acara, mulai dari job fair yang membuka peluang kerja di berbagai sektor industri, talkshow kewirausahaan, bazar kuliner UMKM alumni, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga panggung hiburan.

Dengan visi inklusif, strategi digitalisasi, serta program yang konkret, Dewi Puspitorini menegaskan bahwa kepemimpinan ILUNI UI ke depan tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Semangat kebersamaan inilah yang ia dorong sebagai landasan menjadikan ILUNI UI adaptif, modern, dan berdaya saing global.

Jakarta – Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, menegaskan komitmennya menghadirkan organisasi alumni yang inklusif, modern, dan memberi dampak nyata bagi bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan “Alumni UI We Care!” di Gedung IASTH, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Acara tersebut bukan hanya menjadi ajang temu alumni, tetapi juga menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi job fair, talkshow kewirausahaan, bazar UMKM alumni, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Guyub bukan sekadar kebersamaan, melainkan kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif. Alumni UI harus menunjukkan peran nyata, tidak hanya di kampus, tapi juga di tengah masyarakat,” ujar Dewi Puspitorini.

Ia menjelaskan bahwa konsep kebersamaan melalui tagline “U & I Guyub, U and I become Us” akan diwujudkan dengan langkah konkret, salah satunya transformasi digital melalui platform UI Connect.

“Teknologi harus digunakan untuk mendekatkan, bukan membatasi. Dengan UI Connect, alumni dari seluruh dunia bisa tetap terhubung dalam satu ekosistem yang inklusif dan dinamis,” jelasnya.

Selain inovasi digital, Dewi juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan transparan. “ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi yang bersih, terbuka, dan berdampak nyata bagi bangsa. Legitimasi lahir dari akuntabilitas yang konsisten,” tegas Dewi Puspitorini.

Ia turut menyoroti kesejahteraan alumni dengan merencanakan program dukungan terukur, mulai dari layanan kesehatan, dukungan psikologis, hingga bantuan finansial. “Kesejahteraan alumni, baik fisik maupun mental, adalah investasi untuk memperkuat peran ILUNI UI ke depan,” pungkasnya.

Dukungan untuk Dewi datang dari sejumlah alumni, salah satunya Ketua Umum ILUNI Fakultas Kedokteran UI, dr. Wawan Mulyawan. “Dewi memiliki visi yang jelas dan kapasitas nyata. Ia bisa memadukan kompetensi profesional dengan semangat kolaboratif untuk menyatukan keberagaman alumni,” kata Wawan.

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Agustus 2025 melalui sistem e-voting. Mekanisme ini diharapkan memperluas partisipasi sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Melalui momentum “Alumni UI We Care!”, Dewi Puspitorini menegaskan arah baru ILUNI UI dengan visi inklusif, strategi digitalisasi, serta perhatian pada kesejahteraan anggota untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

Jakarta – Pemerintah semakin gencar dalam memberantas praktik judi daring dengan menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta mengembangkan teknologi pemblokiran yang lebih efektif. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan upaya ini merupakan bagian dari perlindungan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan bahwa langkah ini diarahkan pada dua target utama. “Kami menargetkan dua output, yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, VPN kerap digunakan untuk mengakses konten terlarang seperti judi daring dan pornografi, sementara hingga kini belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaannya. “Pembuatan aturan mengenai penggunaan VPN dimaksudkan untuk mencegah layanan ini dipakai mengakses konten negatif semacam itu,” kata Syaiful.

Syaiful juga menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan konten ilegal. “Dalam sepekan, teman-teman Komdigi memutus akses ke 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, setelahnya situs-situs baru kembali bermunculan. Ibarat pemadam kebakaran, api dipadamkan, tetapi sumber apinya tak pernah padam,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi yang lebih canggih agar pemblokiran akses dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan pemutusan akses tidak sekadar sementara, tapi benar-benar mampu menutup celah penyebaran konten ilegal,” tegas Syaiful.

Langkah tegas pemerintah ini mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama mengingat dampak sosial yang ditimbulkan praktik judi daring. Sejumlah kalangan menilai kebijakan pengaturan VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warga dari kerugian finansial maupun kerusakan moral akibat judi daring.

Masyarakat pun berharap kebijakan ini segera terealisasi agar ruang digital di Indonesia semakin sehat dan aman. Dukungan publik menegaskan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama untuk menjaga generasi muda dari pengaruh negatif dunia maya.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )*

Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat nyata dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merugikan bangsa. Tidak hanya soal pertambangan ilegal dan narkoba, isu perjudian daring kini menjadi perhatian serius. Judi online terbukti tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menjerat generasi muda ke dalam lingkaran kemiskinan, kriminalitas, dan kerusakan moral.

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai Presiden Prabowo benar-benar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai langkah-langkah konkret telah mulai diambil, mulai dari pencabutan izin usaha yang bermasalah hingga pembatalan hak guna usaha (HGU) terhadap tanah yang dibiarkan terlantar. Menurutnya, hal itu mencerminkan sikap pemerintah yang tegas dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran hukum.

Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa perhatian Presiden tidak hanya terfokus pada isu kehutanan atau agraria. Ia menjelaskan bahwa kepala negara juga menaruh perhatian besar terhadap masalah narkoba dan perjudian online yang semakin mengancam stabilitas sosial. Dalam pandangannya, kejahatan yang berkembang saat ini sebagian besar berhubungan dengan motif ekonomi, sehingga harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas sekaligus sistematis.

Penegasan ini senada dengan sikap Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu. Presiden mengungkapkan bahwa praktik ilegal, baik di sektor pertambangan maupun di ruang digital, menimbulkan kerugian besar bagi negara. Ia bahkan menyinggung keberadaan lebih dari seribu tambang ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Dalam konteks serupa, judi daring juga menimbulkan kerugian sosial dan finansial yang tidak kalah serius.

Presiden menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa menghalangi langkah pemerintah dalam memberantas praktik terlarang, bahkan jika yang terlibat adalah para pejabat tinggi atau mantan jenderal. Pesan keras ini menjadi cerminan bahwa pemerintah ingin menegakkan keadilan atas nama rakyat, tanpa memberi ruang pada kekuatan tertentu untuk bertindak sewenang-wenang.

Yusril menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia mencontohkan bahwa dalam kasus tambang ilegal, izin palsu atau kadaluarsa menjadi dasar pemerintah untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Ia juga menyoroti praktik ekspor hasil tambang ilegal yang dananya kerap disimpan di luar negeri sehingga tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Pernyataan tersebut memperkuat gambaran bahwa pemerintah ingin setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks pemberantasan judi daring, langkah konkret juga telah diambil melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan dua capaian utama. Pertama, mengembangkan teknologi pemblokiran yang efektif, dan kedua, menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang selama ini kerap disalahgunakan untuk mengakses konten terlarang, termasuk judi online.

Menurutnya, VPN memang menjadi celah yang sering dimanfaatkan untuk melewati sistem pemblokiran. Selama ini aturan yang jelas mengenai penggunaannya belum ada, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses konten ilegal. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia bisa lebih terlindungi dari praktik-praktik berbahaya tersebut.

Syaiful juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan situs ilegal. Dalam sepekan, angka pemblokiran bisa mencapai 5.000 hingga 9.000 konten. Namun, tantangannya adalah situs serupa sering bermunculan kembali. Ia menggambarkan situasi ini ibarat pemadam kebakaran yang terus berusaha memadamkan api, sementara sumber apinya tidak pernah padam.

Untuk itulah, pengembangan teknologi pemblokiran menjadi sangat penting. Pemerintah tidak ingin sekadar melakukan pemutusan akses sementara, melainkan menutup celah secara permanen agar praktik judi daring bisa benar-benar diberantas. Langkah ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial, tetapi juga sebagai bentuk menjaga ketahanan moral dan sosial bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai regulasi VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menjaga rakyatnya. Apresiasi publik ini sekaligus menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa judi daring adalah ancaman nyata yang harus dilawan, bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan publik pun mengemuka agar kebijakan ini segera diterapkan secara efektif. Masyarakat menginginkan ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Terlebih, banyak generasi muda yang rentan terjerumus ke dalam praktik perjudian online karena iming-iming keuntungan instan. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang jauh lebih besar di masa depan.

Pemerintah tampak menyadari betul risiko tersebut. Dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan penegakan hukum, regulasi teknologi, serta edukasi publik, peluang untuk membebaskan rakyat dari jerat judi daring semakin terbuka lebar. Seperti halnya penindakan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara, pemberantasan judi daring juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, komitmen Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya menunjukkan tekad bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi langkah pemberantasan kejahatan, termasuk perjudian daring. Keseriusan ini sejalan dengan semangat untuk menjadikan rakyat Indonesia benar-benar merdeka dari jerat judi daring, sekaligus membangun ruang digital yang bersih dan berdaya saing.

*)Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jakarta – Dalam momentum HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2025, penting bagi masyarakat menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, di tengah maraknya tren pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang viral di media sosial. Fenomena ini menuai beragam tanggapan, terutama terkait batasan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol resmi negara.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan bahwa dirinya memahami bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas dan ekspresi budaya populer. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan bendera negara telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

“Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan simbol negara, sekaligus tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun. Mari rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh semangat, tetap kritis, namun selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Ibas.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk para muda-mudi bangsa, untuk menjadikan hari kemerdekaan sebagai momentum memperkuat cinta Tanah Air, menjaga persatuan, menjunjung simbol negara, serta tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun.

“Kami memahami semangat kreativitas dan kecintaan terhadap budaya populer. Namun, kita perlu selalu mengingat bahwa Bendera Merah Putih adalah lambang persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrat ini menyebut bendera merah putih bukan sekadar simbol biasa. Tapi juga merupakan representasi perjuangan panjang bangsa, pengingat nilai-nilai Pancasila, dan lambang kuat dari semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen Indonesia.

“Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025, mari kita utamakan Merah Putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” tegas Ibas.

Senada dengan Ibas, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harappano Mandouw, mengingatkan bahwa perayaan kemerdekaan harus berlangsung dengan penuh rasa hormat dan tertib.

“Kita semua tentu ingin merayakan kemerdekaan ini dengan meriah, tetapi jangan sampai euforia ini justru membuat kita lupa akan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hero menyoroti tren pengibaran bendera bajak laut One Piece yang viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya mengganti atau merendahkan simbol negara, yaitu bendera Merah Putih, yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa.

“Bendera Merah Putih adalah identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menggantinya dengan simbol lain, apapun alasannya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, H. Muhammad Faizin, mengingatkan bahwa bendera nasional bukan sekadar kain berwarna, melainkan simbol kedaulatan, perjuangan, dan kehormatan bangsa. Ia menilai, meski pengibaran simbol fiksi di bawah Merah Putih mungkin dimaksudkan untuk hiburan, hal itu berpotensi menimbulkan multitafsir dan mencederai sakralitas simbol negara.

“Sebagaimana para pendiri bangsa dan para pahlawan telah memperjuangkannya dengan darah dan jiwa, maka sudah sepantasnya kita semua menghormatinya dengan penuh kesadaran dan adab,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam perspektif Islam, menghormati simbol-simbol yang telah disepakati sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai bersama merupakan bagian dari adab dan hikmah.

“Kami sangat mengapresiasi kreativitas anak muda, namun ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor etika, kepatutan, dan adab, baik secara keislaman maupun kebangsaan,” ungkapnya.*

Jakarta – Selama momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk menjaga kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama kemerdekaan. Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan lambang kedaulatan, harga diri, dan pengorbanan para pahlawan.

Karena itu, pemerintah menegaskan tidak seharusnya ada simbol lain yang dikibarkan berdampingan dengan Sang Saka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece, Jolly Roger, selama dipahami sebagai ekspresi semata.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” kata Prasetyo.

Namun, ia menegaskan Presiden tidak ingin bendera tersebut disandingkan atau dipertentangkan dengan Merah Putih.

“Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” ujarnya.

Prasetyo menekankan, Merah Putih adalah satu-satunya bendera yang wajib dikibarkan pada momentum kemerdekaan.

“Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghasut masyarakat untuk lebih memilih mengibarkan simbol lain ketimbang Merah Putih.

“Membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik menggibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak bener gitu, enggak boleh seperti itu,” kata Prasetyo.

Senada, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, turut mengecam tren di media sosial yang menyandingkan Merah Putih dengan simbol budaya populer asing. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna kemerdekaan.

“Generasi muda harus paham, kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, melainkan dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Jangan sampai kita melukai makna perjuangan itu dengan tindakan yang meremehkan simbol negara,” tegas Hertza.

Ia menambahkan bahwa Bendera Merah Putih merupakan lambang harga diri bangsa.

“Merah Putih bukan fashion statement. Itu lambang harga diri bangsa” Jelasnya..**