Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Gaza. Pengiriman ini menjadi bagian dari misi Garuda Merah Putih II yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Kami siap. Tadi disampaikan 800 ton, bahkan jika 1.000 ton pun kami siap, baik itu dari Mesir maupun dari Yordania,” ujarnya saat pelepasan bantuan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sebanyak 80 ton bantuan akan dikirim melalui jalur udara dengan metode airdrop bekerja sama dengan Satgas Garuda Merah Putih II, sementara sisanya disalurkan lewat jalur darat melalui Mesir dan Yordania.

Untuk jalur udara, dua pesawat C-130J Super Hercules TNI AU dari Skadron Udara 31 akan diberangkatkan dari Yordania pada 17 Agustus, dengan airdrop lanjutan pada 18, 19, dan 20 Agustus 2025.

Prof. Noor Achmad menegaskan, periode pengiriman bantuan dibuka sejak 1 hingga 24 Agustus 2025. Menurutnya, kesempatan ini dimanfaatkan secara optimal berkat inisiatif Presiden RI yang dinilainya sangat strategis.

“Kejelian Bapak Presiden dalam rangka untuk membantu rakyat Palestina ini sangat luar biasa dan perlu kita dukung bersama-sama,” katanya.

Sebagian bantuan BAZNAS sudah berada di Mesir dan Yordania. Dari Yordania, distribusi dilakukan melalui airdrop, sedangkan dari Mesir, BAZNAS bekerja sama dengan Bayt Zakat untuk mengupayakan masuknya 50 truk kontainer lewat perbatasan Rafah.

“Kami sudah punya barang di Mesir dan Yordania, tinggal bagaimana mendistribusikan yang ada di Yordania. Memang kalau dari Yordania itu harus melalui airdrop. Sementara dari Mesir kita juga terus berusaha memasukan 50 truk kontainer bekerja sama dengan Bayt Zakat melalui Rafah,” ucapnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan, misi kemanusiaan ini melibatkan 66 personel gabungan dari unsur TNI, kementerian/lembaga, dan media nasional.

“Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan dua Pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personel, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, dan media nasional, yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari BAZNAS, dan dukungan bahan makanan dari Kemhan,” ujarnya.

Pengiriman bantuan melalui airdrop dipilih karena jalur darat di Gaza sangat berisiko akibat blokade dan ancaman serangan. Misi ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan internasional yang diikuti oleh 10 negara dan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memberikan dukungan langsung bagi rakyat Palestina.

[w.R]

[edRW]

Oleh : Arka Dwi Francesco )*

Indonesia kembali membuktikan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di tengah perayaan HUT ke-80 RI, pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara. Langkah ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebanggaan nasional, tetapi juga sebagai momentum untuk berbagi dengan masyarakat dunia yang tengah menderita. Misi ini menjadi simbol solidaritas dan komitmen Indonesia dalam membantu rakyat Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan bahwa misi ini melibatkan dua pesawat Super Hercules C-130J dari Skadron Udara 31. Misi tersebut mengerahkan 66 personel yang berasal dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, media nasional, serta mitra pendukung. Keberhasilan misi ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang solid dan terencana.

Keberhasilan tersebut juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga citra sebagai bangsa yang peduli terhadap penderitaan kemanusiaan di seluruh dunia. Operasi lintas batas ini bukan hanya menunjukkan kapasitas militer, tetapi juga kepedulian moral yang menjadi bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia. Melalui aksi nyata ini, pemerintah mengirimkan pesan bahwa keamanan dan kemanusiaan dapat berjalan beriringan, bahkan di tengah situasi yang penuh risiko.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo memaparkan bahwa metode pengiriman menggunakan sistem airdrop Low Cost Low Altitude (LCLA). Metode ini dinilai lebih aman dan efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses jalur darat. Pihaknya menambahkan bahwa misi ini melibatkan koordinasi dengan 10 negara lain, termasuk Yordania dan Mesir, guna memastikan keamanan dan kelancaran distribusi.

Penggunaan sistem airdrop LCLA menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi militer untuk tujuan kemanusiaan. Strategi ini tidak hanya meminimalkan risiko bagi personel, tetapi juga mempercepat penyaluran bantuan di tengah situasi darurat. Koordinasi dengan berbagai negara sahabat menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun jejaring internasional yang baik demi kemanusiaan, sekaligus memperkuat posisi diplomatik di kancah global.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menjelaskan bahwa bantuan kali ini tidak hanya berupa logistik umum, tetapi juga air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak warga Gaza. Bersama perusahaan swasta nasional, BAZNAS menyalurkan 224.000 liter air bersih yang mencakup 14.000 jiwa atau sekitar 2.800 kepala keluarga di empat titik di Gaza Utara. Pemilihan mitra lokal tersebut menjadi bentuk pernyataan bahwa perjuangan ini murni didasari semangat solidaritas bangsa.

Bantuan air bersih ini menjadi sangat penting mengingat kerusakan infrastruktur dan blokade yang membuat pasokan air di Gaza sangat terbatas. Noor Achmad menyampaikan bahwa pendistribusian dilakukan dengan sistem terkoordinasi dan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi BAZNAS dengan pihak swasta juga membuktikan bahwa peran kemanusiaan dapat dijalankan lintas sektor. Upaya ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mengirim bantuan, tetapi juga memberikan solusi yang relevan dengan kondisi di lapangan.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan misi ini. Sinergi antar berbagai pihak menunjukkan bahwa Indonesia mampu menggabungkan kekuatan diplomasi dan logistik secara efektif. Selain itu, penggunaan jalur udara memungkinkan distribusi bantuan dilakukan tepat waktu tanpa terhambat oleh situasi darat yang tidak menentu. Kecepatan, ketepatan, dan keamanan menjadi prioritas utama dalam misi kemanusiaan ini sesuai standar operasi yang berlaku secara internasional.

Momentum pengiriman bantuan ini bertepatan dengan perayaan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Hal ini mempertegas bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga dapat dibagikan kepada masyarakat dunia yang sedang berjuang untuk hidup. Misi ini adalah bukti bahwa di tengah euforia nasional, pemerintah tetap menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas. Perayaan kemerdekaan menjadi lebih bermakna ketika disertai aksi nyata membantu sesama.

Misi udara ke Gaza ini juga menjadi pelajaran bahwa solidaritas internasional memerlukan kesiapan sumber daya dan koordinasi yang matang. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan kapasitas Indonesia sebagai negara yang mampu bergerak cepat dalam merespons panggilan kemanusiaan. Ke depan, misi serupa diharapkan dapat terus dilakukan untuk menjawab berbagai situasi kemanusiaan global. Indonesia memiliki modal kepercayaan internasional yang besar, dan hal ini harus dimanfaatkan untuk memperluas peran di tingkat global.

Tindakan ini menjadi teladan bahwa perayaan nasional tidak harus menutup mata terhadap penderitaan bangsa lain. Semangat kepedulian ini harus terus dijaga, dengan mengingat saudara-saudara di Palestina yang masih membutuhkan dukungan. Langkah-langkah nyata seperti ini diharapkan terus menginspirasi rakyat Indonesia untuk berbuat bagi kemanusiaan tanpa batas.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan mengirimkan 800 ton bantuan logistik untuk warga Gaza. Bantuan tersebut dikirim langsung melalui misi kemanusiaan yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma.

Pelepasan keberangkatan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang memimpin dua Pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU. Misi ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia berperan aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui Yordania.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan bahwa Satgas Garuda Merah Putih II akan mengantarkan bantuan tersebut menggunakan dua pesawat Hercules dari Skadron Udara 31, dengan total 66 personel yang terdiri dari unsur TNI, kementerian/lembaga, dan media nasional. Bantuan ini berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan dukungan bahan makanan dari Kementerian Pertahanan.

“Ada sekitar 800 ton bantuan yang akan disalurkan melalui metode airdrop. Ini adalah bentuk nyata solidaritas Indonesia bagi rakyat Gaza yang saat ini mengalami kelaparan akibat aksi terorisme dan genosida Israel,” ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Tri Budi Utomo menambahkan, bantuan tersebut mencakup bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan berbagai kebutuhan logistik lain. Sebagian besar bantuan sudah berada di Yordania, menunggu untuk didistribusikan.

“Misi ini memiliki makna strategis, yakni mewujudkan komitmen kemanusiaan Indonesia, yang juga bertepatan dengan peringatan ke-80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,” jelasnya.

Ia mengatakan, Royal Jordanian Air Force telah memetakan 10 titik airdrop yang dinilai aman dan telah melalui proses pengecekan keamanan secara ketat. Menurutnya, penyaluran bantuan melalui airdrop adalah opsi paling aman mengingat situasi konflik yang masih berlangsung.

Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad mengungkapkan bahwa dari total 800 ton logistik, 350 ton di antaranya sudah tersedia di Mesir dan sisanya berada di Yordania. Bantuan akan diangkut melalui beberapa sortie menggunakan pesawat Super Hercules yang mampu memuat sekitar 20 ton per penerbangan.

“Kami sudah punya barang di Mesir 350 ton dan di Yordania juga ada barang, sehingga tinggal mendistribusikan,” ujarnya.

Noor juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk KBRI di Mesir dan Yordania serta lembaga mitra Baznas di kedua negara tersebut. “Teman-teman kita di Gaza sangat membutuhkan bantuan ini. Harapan kita, Israel tidak menyerang secara membabi buta,” katanya.

Dengan keberangkatan bantuan ini, Indonesia kembali membuktikan perannya sebagai negara yang konsisten membela kemanusiaan dan keadilan global. Misi ini diharapkan dapat meringankan penderitaan warga Gaza dan menjadi pesan moral bagi dunia untuk terus bersatu membantu Palestina.–

[edRW]

Oleh: Rahman Prawira )*

Pada momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmen Indonesia terhadap solidaritas internasional melalui instruksi strategis yakni dua pesawat Super Hercules C-130J dikerahkan untuk menjalankan misi kemanusiaan udara ke Jalur Gaza. Pesawat-pesawat milik Skadron Udara 31 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) ini menerjunkan bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat, ke daerah yang sedang dilanda krisis kemanusiaan sebagai langkah dalam mewujudkan diplomasi berbasis aksi nyata di panggung global.

Langkah ini merupakan perpanjangan dari visi perdamaian dan bantuan kemanusiaan yang selama ini konsisten diperjuangkan oleh Indonesia, terutama dalam rangka mendukung solusi dua negara di Palestina. Dalam hal ini Indonesia melalui kehadiran Satuan Tugas (Satgas) “Garuda Merah Putih II” turut ambil bagian secara nyata dalam meringankan beban rakyat Palestina. Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Hasbi, menegaskan bahwa arahan pengiriman dua pesawat Hercules ini datang langsung dari Presiden yakni dengan meminta Menteri Pertahanan untuk menyiapkan dua buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop yaitu menurunkan bantuan bagi warga Gaza dari udara.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa saat ini dua pesawat Hercules milik Indonesia sedang beroperasi di Timur Tengah untuk menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza. Hal ini menjadi simbol konkret bahwa diplomasi Indonesia didukung dengan keberanian tindakan langsung di lapangan. Bantuan tersebut tidak hanya sebatas aksi simbolis. Total 800 ton logistik telah disiapkan, terdiri atas berbagai kebutuhan pokok yang diterjunkan dari udara ke titik-titik yang sulit dijangkau di Gaza sebagai bentuk nyata tanggung jawab kemanusiaan Indonesia.

Kolaborasi berbagai pihak turut terlibat dalam koordinasi lintas negara ini untuk memastikan bantuan tiba dengan aman dan tepat sasaran. Proses persiapan mencakup pemeriksaan ketat keamanan logistik, penyesuaian dengan regulasi penerbangan internasional, serta komunikasi intensif dengan otoritas di Mesir dan Yordania guna mengatur jalur penerbangan dan zona penerjunan. Langkah ini menegaskan bahwa misi kemanusiaan Indonesia memiliki perencanaan matang dan sinergi diplomatik yang baik.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menginstruksikan agar penerjunan bantuan digelar dengan profesionalisme tinggi, disiplin, dan menjaga martabat TNI di mata dunia. Penerbangan manusiawi ini dirancang sebagai operasi selama 12 hari (13–23 Agustus 2025), dengan satu pesawat menuju Mesir dan lainnya ke Yordania sebagai jalur transit sebelum airdrop di Gaza. Selain itu Panglima TNI juga menggarisbawahi makna strategis momen HUT RI ke-80 sebagai pengingat komitmen bangsa dalam berempati dan berkontribusi penuh terhadap perdamaian global.

Dalam era krisis global, bantuan melalui jalur udara menjadi simbol keberpihakan moral dan strategi nyata. Pesawat Hercules menjadi jembatan harapan antara kemanusiaan Indonesia dan rakyat Palestina yang sedang menderita. Indonesia tidak sekadar berbicara dari ruang diplomatis tetapi negara ini bertindak, menembus batas, dan memberikan bantuan walaupun di tengah medan sulit sekalipun.

Langkah ini juga memperkuat citra internasional Indonesia. Saat banyak negara ragu mengambil tindakan, Indonesia konsisten menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan keadilan global. Instrumen airdrop bukan pilihan mudah, namun melalui tahapan ini Indonesia dinilai tengah menggunakan kapabilitas nasionalnya sebagai saluran solidaritas aktif. Momentum pengiriman bantuan udara ini berlangsung dalam keadaan di mana akses lintas darat ke Gaza sangat terbatas akibat blokade ketat.

Dengan solidaritas regional, khususnya dukungan penting dari Yordania, Indonesia mampu menerobos hambatan tersebut dan langsung mengirim logistik ke titik-titik sulit dijangkau di Gaza. Kolaborasi ini bukan hanya menghadirkan bantuan krusial, tapi juga meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kredibilitas dan keberanian dalam bertindak di situasi krisis global. Tidak hanya menjadi sorotan regional, langkah ini juga mendapat apresiasi di forum internasional.

Krisis kemanusiaan di Gaza sangatlah panjang dan kompleks. Namun, misi ini membuka peluang untuk diplomasi berlanjut dengan Indonesia dapat menjadi penghubung antarnegara, memperkuat kerja sama multilateral dalam bantuan kemanusiaan dan usaha perdamaian. Selain itu, keberhasilan logistik ini dapat memperkuat kredibilitas TNI sebagai kekuatan keamanan yang profesional dan penuh empati.

Lebih dari sekadar menunjukkan kesiapan militer Indonesia, pengiriman Hercules ke Gaza menunjukkan bahwa kekuatan nasional ketika diarahkan dengan visi dan empati akan menjadi kekuatan untuk solidaritas global. Pemerintah telah menggabungkan diplomasi politik dan aksi kemanusiaan dalam harmoni yang membanggakan. Indonesia tengah menunjukkan bahwa negara berdaulat tak hanya menjaga wilayahnya, tapi juga hati nurani seluruh umat manusia di dunia.

Pengiriman dua pesawat Hercules ke Gaza bukan sekadar misi kemanusiaan, tetapi cerminan kepemimpinan moral, solidaritas yang nyata, dan keberanian bertindak di panggung dunia. Dengan dukungan penuh dari instansi tinggi seperti Presiden, Panglima TNI, dan Baznas, misi ini menjadi bukti bahwa Indonesia dapat membuat perbedaan melalui tindakan nyata. Langkah ini bukan hanya menjadi sejarah, tetapi inspirasi masa depan bagi bangsa yang berempati dan mendunia.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan di daerah berpihak pada masyarakat.

“Tidak ada, penyebabnya karena (anggaran minim) itu bukan ya,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menambahkan, setiap kepala daerah memiliki kebijakan berbeda sesuai karakteristik wilayahnya.

“Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” jelasnya.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merespons dinamika di Kabupaten Pati. Ia mengingatkan seluruh pejabat publik di tingkat pusat hingga daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan merumuskan kebijakan, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah pusat mengapresiasi langkah Bupati Pati Sudewo yang telah merespons aspirasi masyarakat dengan menurunkan tarif PBB-P2 setelah kebijakan awal memicu keberatan publik. Sikap ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan kepala daerah dalam menampung masukan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan kepada seluruh kepala daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal.

“Kebijakan pajak daerah harus selaras dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa membebani warga,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Kemendagri terus memantau agar kebijakan serupa di daerah lain tidak memicu gejolak sosial.

Dari sisi keamanan, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga kondusivitas daerah sambil memastikan aspirasi warga dapat tersampaikan secara tertib.

“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyalurkan pendapat melalui jalur yang damai. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” tutur Artanto.

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyesalkan terbitnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sebesar 250 persen.

Kebijakan tersebut sontak kemudian memicu aksi demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya saat ini.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyayangkan polemik yang sedang berkembang di tengah masyarakat Pati itu.

“Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo

Prasetyo kemudian membantah terkait munculnya anggapan bahwa kenaikan PBB di Pati tersebut disebabkan oleh adanya kekurangan anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa sejatinya setiap daerah memiliki kebijakan mereka masing-masing dalam mengelola warganya, termasuk menerbitkan peraturan mengenai hal perpajakan.

“Tidak ada, penyebabnya karena itu (kekurangan anggaran), bukan ya,” ucap Prasetyo.

“Itu memang kebijakan setiap pemerintah daerah dan berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga turut menegaskan bahwa terbitnya kebijakan tersebut secara sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah setempat.

Ia berharap agar semua pihak bisa menyelesaikan persoalan itu secara dialogis dan tidak berbuat ricuh.

“Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

“Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang,” ujarnya

Hasan menolak pandangan yang mengaitkan kebijakan itu dengan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada awal 2025.

“Kalau ada kejadian spesifik seperti di Pati, ini murni dinamika lokal,” tegasnya.

Ia menjelaskan penentuan tarif PBB-P2 dilakukan melalui peraturan daerah bersama DPRD, bahkan sebagian telah ditetapkan sejak 2023 atau 2024.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan pihaknya telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendampingi dan mengawasi kebijakan di Pati.

“Indonesia melaksanakan kebijakan otonomi dua tingkat. Jika ada permasalahan di kabupaten/kota, provinsi akan mengambil langkah pembinaan dan fasilitasi,” jelasnya.

Kemendagri menegaskan pengawasan tersebut bertujuan memastikan kebijakan pajak daerah tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan. (*)

Oleh: Nindya Putri )*

Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat.

Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang berkembang di masyarakat mulai mengarah pada tudingan bahwa penghematan belanja pemerintah pusat memaksa daerah mencari tambahan pendapatan melalui pajak. Pemerintah menilai asumsi tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan agar situasi tetap kondusif.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 di Pati adalah murni hasil dinamika lokal. Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme pemerintah daerah bersama DPRD setempat, sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar keputusan penyesuaian tarif pajak daerah telah dirancang sejak 2023 atau 2024. Beberapa di antaranya memang baru diimplementasikan pada tahun ini, sehingga wajar jika masyarakat merasakan dampaknya secara langsung.

Hasan juga memaparkan bahwa porsi efisiensi anggaran di tingkat pusat terhadap total dana yang dikelola pemerintah daerah hanya berkisar empat hingga lima persen. Angka ini dianggap terlalu kecil untuk dijadikan alasan utama kenaikan pajak di daerah.

Menurutnya, menarik isu ini menjadi perdebatan nasional tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ia mendorong agar setiap polemik diselesaikan melalui dialog terbuka dengan suasana yang sehat.

Pemerintah pusat juga mengingatkan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal nasional dan daerah memiliki jalur yang berbeda. Anggaran pusat dialokasikan untuk program makro, sedangkan daerah memiliki kewenangan penuh mengatur pajak dan retribusi sesuai kebutuhan lokal.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut menegaskan bahwa kenaikan PBB di sejumlah wilayah sepenuhnya berada di tangan kepala daerah. Kebijakan tersebut bukan instruksi dari pemerintah pusat.

Ia menyebut bahwa hampir setiap tahun ada daerah yang menyesuaikan tarif pajak. Alasan penyesuaian bervariasi, mulai dari pembiayaan infrastruktur hingga kebutuhan pelayanan publik yang meningkat.

Meski begitu, Prasetyo mengingatkan agar setiap keputusan yang mempengaruhi beban masyarakat dipertimbangkan secara matang. Pemimpin daerah diminta memprioritaskan kesejahteraan warganya di atas kepentingan lain.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini menuntut kebijakan yang bijaksana. Masyarakat sudah menghadapi tekanan dari berbagai sisi, sehingga tambahan beban fiskal harus dihindari jika tidak mendesak.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri, mengatakan pihaknya memantau perkembangan di Pati. Ia mengungkapkan bahwa Bupati Pati Sudewo telah diminta untuk mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final.

Sugiono menuturkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpesan agar setiap kebijakan politik mempertimbangkan nasib rakyat kecil. Prinsip ini, katanya, harus dipegang teguh oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ia menilai bahwa sensitivitas terhadap suara masyarakat akan membantu menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Pemerintah daerah yang responsif akan lebih mudah membangun dukungan sosial.

Aksi protes yang terjadi di Alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 menjadi puncak ketidakpuasan warga. Massa menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Demonstrasi tersebut berlangsung cukup panas, namun tetap terkendali. Aparat keamanan berusaha menjaga situasi agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa insiden yang merugikan.

Setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2. Tarif pajak kembali mengacu pada ketentuan tahun 2024.

Pemerintah pusat menyambut baik langkah ini. Keputusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa dialog demokratis masih berjalan di tingkat daerah.

Hasan Nasbi menilai bahwa pengalaman di Pati dapat menjadi pelajaran penting. Respons cepat terhadap aspirasi publik mampu meredam ketegangan dan mencegah konflik berkepanjangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerja sama pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas. Setiap kebijakan fiskal, baik besar maupun kecil, perlu diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah pusat selalu siap memberikan pendampingan kepada daerah dalam merancang kebijakan yang berkeadilan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan rakyat.

Sugiono pun mengapresiasi sikap Bupati Pati yang bersedia mengubah keputusan demi mengakomodasi suara warga. Ia berharap langkah ini menjadi contoh bagi kepala daerah lain ketika menghadapi dinamika serupa.

Ke depan, pemerintah mendorong agar proses penetapan tarif pajak di daerah lebih transparan. Keterlibatan publik sejak awal diharapkan dapat menghindari gesekan dan kesalahpahaman.

Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang intensif dengan seluruh pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan lokal tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, efisiensi anggaran di tingkat pusat akan terus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat di daerah. Pemerintah menegaskan bahwa penghematan diarahkan pada pos belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Isu kenaikan pajak di Pati menjadi gambaran bagaimana opini publik dapat terbentuk dengan cepat. Namun, penyelesaian melalui dialog menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi masih menjadi sarana efektif untuk meredakan ketegangan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kebijakan fiskal dapat dijalankan secara adil dan proporsional. Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Ramdhani Hidayat )*

Pemerintah daerah belakangan ini mengambil langkah strategis dengan menaikkan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan ini merupakan hasil analisis kebutuhan riil anggaran daerah, bukan tekanan dari pemerintah pusat. Dalam situasi pasca-pandemi, permintaan publik terhadap peningkatan pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin tinggi. Langkah ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Kenaikan pajak daerah merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Direktur Eksekutif KPPOD, Dr. Herman N. Suparman, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di daerah sah dilakukan selama berlandaskan kajian fiskal yang matang dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Menurutnya, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati mencerminkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan fiskal di tingkat daerah. Oleh karena itu, ia menilai keterbukaan dalam menyampaikan simulasi tarif beserta dampaknya menjadi faktor penting agar kebijakan pajak dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan dari pemerintah daerah.

Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen merupakan hasil evaluasi fiskal daerah, mengingat nilai Pajak Bumi dan Bangunan belum mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan inisiatif pemerintah daerah, bukan instruksi dari pemerintah pusat. Menyikapi aspirasi masyarakat, Sudewo membatalkan kebijakan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang sempat menimbulkan dinamika aspirasi masyarakat. Langkah ini menunjukkan sikap pemerintah daerah yang responsif, terbuka terhadap masukan, dan berkomitmen menjaga hubungan harmonis dengan warganya.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Dr. Hananto Widodo, MH, menjelaskan bahwa keputusan Bupati Pati terkait penyesuaian tarif PBB berada dalam kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menilai kebijakan tersebut sah secara hukum dan dapat dibahas secara konstruktif. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak terhadap masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak daerah sebaiknya disertai dialog terbuka dan penjelasan yang memadai, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Secara umum, penyesuaian tarif pajak daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pasca pandemi, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan mendesak dalam pendanaan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan PAD secara mandiri, efektivitas belanja daerah dapat ditingkatkan karena alokasi dana menuju program prioritas lokal menjadi lebih cepat. Kemandirian fiskal ini sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam merancang strategi pembangunan yang sesuai karakter dan kebutuhan wilayahnya.

Meskipun kebijakan kenaikan pajak kerap memunculkan resistensi, langkah tersebut mencerminkan keberanian pemerintah daerah menjalankan otonomi sesuai koridor hukum. Agar pelaksanaan kebijakan lebih berhasil, terdapat tiga strategi utama yang dapat diterapkan. Pertama, sosialisasi publik secara menyeluruh, termasuk pemaparan alasan kenaikan dan simulasi dampaknya bagi masyarakat. Kedua, penyelenggaraan musyawarah publik seperti musrenbang untuk memperkuat kepercayaan warga. Ketiga, digitalisasi proses pembayaran guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga pilar ini akan memastikan kebijakan pajak daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dan inklusif.

Keterbukaan dialog antara pemerintah dan masyarakat tergambar jelas dalam langkah cepat Pemkab Pati membatalkan kenaikan tarif saat terjadi protes massal. Tindakan ini mencerminkan praktik demokrasi partisipatif, di mana pengambilan keputusan tidak hanya tepat secara prosedur fiskal, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Pemanfaatan mekanisme hukum, seperti hak interpelasi DPRD dan evaluasi publik, menjadi instrumen penting untuk menyempurnakan kebijakan. Hal ini menegaskan pemahaman bahwa kebijakan fiskal daerah idealnya lahir dari proses interaksi sehat antara pemerintah dan warganya.

Perlu dipahami bahwa kebijakan pajak daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, berbeda dengan kebijakan PPN atau PPnBM yang menjadi ranah pemerintah pusat. Otonomi fiskal memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber pendapatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan lokal dan mandat pembangunan. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menentukan arah pembangunan, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi wilayah secara maksimal.

Dari perspektif yang lebih luas, penyesuaian tarif pajak daerah harus dilihat sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat basis fiskal daerah secara berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berperan membina dan memfasilitasi proses tersebut, sebagaimana disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik. Fungsi pembinaan dan pengawasan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan akuntabilitas serta kesesuaian teknis kebijakan.

Dengan mengedepankan transparansi, digitalisasi, dan partisipasi publik, kebijakan pajak daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan fiskal, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik. Dana pajak yang terhimpun dapat dialokasikan langsung ke program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik. Langkah ini menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada akhirnya, kebijakan kenaikan pajak daerah merupakan bukti bahwa pemerintah daerah mampu berinovasi dan bersikap proaktif dalam mengelola keuangan daerah. Dengan dasar hukum yang kuat, kajian fiskal yang komprehensif, dan keterlibatan publik yang luas, kebijakan ini relevan untuk didukung. Respons cepat dalam mengoreksi kebijakan ketika mendapat masukan masyarakat adalah manifestasi nyata dari semangat otonomi dan demokrasi yang berkeadaban.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi simbol nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap rakyat Papua. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda, tetapi juga menegaskan komitmen membangun Indonesia dari wilayah paling timur.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif nasional yang mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), penyaluran bantuan sosial (Bansos), penguatan Koperasi Desa (Kopdes), dan transformasi ekonomi kampung terpadu.

Di Nabire, Papua Tengah, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan besar yang mempertemukan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan berbagai unsur masyarakat. Kehadiran Kepala BIN, Menteri Koperasi, Menteri Desa, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa Papua menjadi prioritas pembangunan nasional.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa MBG dipercepat dengan pembentukan tim pelaksana, penambahan dapur sehat di delapan kabupaten, dan pemanfaatan pangan lokal.

“Negara hadir membangun Indonesia dari tanah Papua, dimulai dari gizi anak-anak kita,” ujarnya.

Sejak awal pelaksanaan, MBG telah menjangkau 104 sekolah dan 151.990 siswa. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, menekankan bahwa kualitas gizi menjadi fokus utama. Evaluasi rutin dilakukan agar setiap menu benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memperkaya menu, tetapi juga memberdayakan petani, peternak, dan nelayan setempat.

“Kami ingin gizi anak-anak meningkat, sementara ekonomi masyarakat lokal juga tumbuh,” katanya. Targetnya, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung akhir Oktober 2025 sehingga manfaat program dirasakan awal Desember.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sejalan dengan visi besar mewujudkan Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah daerah bersama seluruh kepala daerah di delapan kabupaten berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi sebagai prioritas.

Program MBG membuktikan bahwa pembangunan di Papua bukan hanya slogan. Pemerintah hadir secara nyata, membawa solusi untuk masalah gizi, mendorong kemandirian pangan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Dari dapur-dapur sehat di sekolah hingga pemberdayaan masyarakat, MBG menjadi bukti bahwa Papua mendapatkan perhatian setara dan penuh dari negara.

Dengan langkah ini, Papua tidak hanya menjadi bagian dari Indonesia, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan investasi masa depan bangsa.