Author: admin bandungpedia

Oleh : Nindi Syafitri
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 menjadi sorotan publik bukan hanya karena momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga karena lahirnya sebuah gagasan besar untuk pemerataan ekonomi nasional: pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini menegaskan tekad pemerintah untuk memutus ketergantungan perputaran uang yang selama ini terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, sekaligus menghidupkan denyut ekonomi hingga ke pelosok negeri.

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi disparitas ekonomi yang telah lama menjadi tantangan pembangunan nasional. Dengan target pendirian 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia, program ini tidak hanya menjadi instrumen distribusi pangan murah, tetapi juga pintu masuk bagi penguatan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaannya diharapkan dapat memastikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, dan pupuk dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, tanpa terjerat rantai distribusi yang panjang dan mahal.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi payung hukum yang menegaskan keseriusan pemerintah. Peluncuran resmi program ini di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025 menjadi simbol komitmen untuk menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya sebagai penyedia barang kebutuhan pokok, KDMP juga akan mengelola berbagai lini usaha lain seperti simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik yang efisien. Langkah ini akan memperpendek jalur distribusi dan menekan biaya, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memandang KDMP sebagai program strategis nasional yang mampu mendorong kemajuan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung swasembada pangan. Menurutnya, program ini mampu menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar), yang selama ini kerap terpinggirkan dari arus utama pertumbuhan ekonomi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mengelola koperasi, diharapkan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif untuk mengembangkan usaha bersama demi kesejahteraan bersama pula.

Selain manfaat langsung dalam bentuk akses pangan murah, KDMP memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Desa yang kuat secara ekonomi akan lebih tangguh menghadapi gejolak harga pangan global maupun fluktuasi pasokan. Dengan pengelolaan berbasis komunitas, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi dan barang-barang kebutuhan vital sampai tepat sasaran. Hal ini menjadi terobosan penting untuk menghindari kebocoran distribusi yang selama ini menjadi kendala klasik dalam penyaluran bantuan dan subsidi.

Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa koperasi di setiap desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi, sekaligus instrumen untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Kehadiran KDMP akan memacu roda perekonomian lokal, menggerakkan sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Dengan sistem yang transparan dan profesional, koperasi ini juga diharapkan menjadi model pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Dampak sosial dari program ini juga tidak bisa diabaikan. Dengan tersedianya sembako dan kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, beban pengeluaran rumah tangga akan berkurang secara signifikan. Petani dan nelayan akan mendapatkan akses pupuk, benih, dan pakan dengan harga bersubsidi yang terjangkau, sehingga produktivitas dapat meningkat. Pada saat yang sama, warga desa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam unit usaha koperasi, baik sebagai anggota, pengelola, maupun mitra usaha.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional yang sejati adalah pembangunan yang merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Desa bukan lagi hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif berperan dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi. KDMP menjadi instrumen yang menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam bingkai modern, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Sebagai program yang diluncurkan di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo, keberhasilan KDMP akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif. Tantangan tentu ada, mulai dari kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa, pengelolaan yang profesional, hingga pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, dengan sistem pendampingan dan pelatihan yang tepat, KDMP berpotensi menjadi tonggak baru dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 menandai dimulainya babak baru transformasi ekonomi nasional. KDMP bukan sekadar program distribusi barang murah, melainkan strategi besar untuk memindahkan pusat gravitasi ekonomi dari kota ke desa. Inisiatif ini mengandung visi besar: membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan ekonomi rakyat, memperkokoh ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Jika dijalankan dengan konsistensi, transparansi, dan pengawasan ketat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Program ini berpotensi mengubah wajah desa-desa di Indonesia menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana rakyat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang berdaya. Dengan demikian, cita-cita besar untuk bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju dapat diwujudkan secara nyata, dimulai dari akar rumput perekonomian bangsa.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta – Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pangan murah dan berkualitas melalui program strategis Koperasi Merah Putih. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kedaulatan pangan nasional.

“Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibukota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Presiden Prabowo.

Koperasi Merah Putih ini dirancang untuk meringankan beban hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Lini usaha yang akan dikelola mencakup penyediaan sembako seperti beras dan minyak goreng murah, serta distribusi produk bersubsidi seperti LPG 3 kg dan pupuk.

“Koperasi desa dan kelurahan juga akan meringankan beban hidup negara kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual,” ungkap Presiden.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga akan memiliki unit usaha lain seperti simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem pergudangan dan logistik untuk memotong rantai distribusi yang panjang.

“Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein seperti ikan dan daging dengan harga yang terjangkau,” pungkas Presiden.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani mengatakan program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah berguna untuk memperkuat ekonomi rakyat.

“Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi,” kata Ahmad Muzani.

Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mengembangkan UMKM di daerah sehingga lapangan pekerjaan pun dapat terbuka.

Karena itu, pihaknya berharap program Koperasi Merah Putih ini dapat bergulir terus demi kepentingan masyarakat.

“Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil,” kata Ahmad Muzani.

Dengan semangat gotong royong, Presiden Prabowo yakin Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi di Indonesia.

Jakarta, — Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) akan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Ia optimistis program ini mampu menciptakan lapangan kerja secara masif.

Menurut Prabowo, koperasi di setiap desa bukan hanya akan menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka jutaan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan 80.000 koperasi desa/kelurahan pada 21 Juli 2025 di Klaten sebagai tonggak penguatan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Program ini dipayungi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP/KKMP, dengan progres pembentukan lebih dari 81 ribu koperasi melalui musyawarah desa/kelurahan per 1 Agustus 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan setiap koperasi memiliki infrastruktur yang memadai, seperti gudang, cold storage, gerai layanan, dan dua unit truk, sebelum akhir 2025. Ia menyebut fasilitas ini akan memperkuat distribusi pangan dan kebutuhan pokok. “Koperasi ini akan menjadi pusat distribusi dan produksi yang dimiliki masyarakat, sehingga keuntungan dan kesejahteraan kembali ke desa,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah akan memastikan pembiayaan murah melalui penempatan dana APBN di bank-bank Himbara. Skema ini, menurutnya, memungkinkan koperasi mengakses kredit berbunga sekitar 6 persen dengan tenor hingga enam tahun. “Kita akan terus mendukung agar model bisnis KDMP/KKMP berjalan optimal di desa dan kelurahan,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menjelaskan program ini merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Ia menyebut KDMP/KKMP menghubungkan sektor hulu hingga hilir secara partisipatif. “Inilah peningkatan ekonomi holistik, dari hulu ke hilir, dari desa ke kota,” tuturnya.

Program KDMP/KKMP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk membangun ekonomi berbasis usaha bersama demi kemakmuran rakyat.

Oleh: Sadam Alghifari )*

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Meskipun bergerak dalam lingkup investasi strategis nasional, Danantara berperan penting dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor UMKM, penyediaan perumahan rakyat, serta peningkatan ekonomi desa. Kehadiran lembaga ini layak diapresiasi sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.

Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran saat ini berada pada titik terendah sejak krisis 1998. Ia menegaskan peran Danantara bersama koperasi Merah Putih sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Presiden menjelaskan bahwa telah terbentuk 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menjadi pusat distribusi komoditas vital seperti beras, minyak goreng, LPG, dan pupuk bersubsidi, sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa peran Danantara dalam pembiayaan perumahan menjadi simbol kemandirian ekonomi nasional. Ia menuturkan bahwa pada tahun ini kementeriannya tidak mengambil pinjaman luar negeri, sebuah langkah strategis yang mencerminkan kemampuan bangsa membangun secara mandiri. Menurut Maruarar, dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130 triliun akan memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menyampaikan Danantara berperan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan masa depan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, sinergi Danantara dengan BUMN akan memperkuat investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur, energi hijau, serta menciptakan peluang kerja dan kerja sama strategis berskala internasional. Dian meyakini kehadiran Danantara akan memperkuat ekosistem pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di seluruh daerah.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Edger Josua Silalahi, memberikan apresiasi atas komitmen Danantara terhadap ekonomi kerakyatan. Menurutnya, lembaga ini membuka akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi rakyat, sehingga mereka mampu berkembang dan bersaing di era ekonomi digital. Edger juga menekankan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan negara, dan Danantara turut memperkuat kedaulatan ekonomi melalui investasi strategis di sektor energi, infrastruktur, dan industri pertahanan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menggarisbawahi bahwa tata kelola Danantara berlandaskan prinsip good governance dan kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya pengelolaan investasi negara secara disiplin, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Rosan, prinsip tersebut menjadi pondasi bagi Danantara dalam mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Peluncuran Danantara menjadi tonggak penting dalam strategi ekonomi nasional. Lembaga ini mengelola aset BUMN dengan nilai awal mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp320 triliun. Struktur pengelolaannya melibatkan tokoh-tokoh nasional sebagai dewan pengawas dan penasihat, serta dijalankan oleh jajaran profesional berpengalaman. Pemerintah memanfaatkan Danantara untuk mempercepat hilirisasi industri, membangun infrastruktur, dan memperkuat perumahan rakyat tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri.

Dukungan Danantara terhadap sektor perumahan rakyat menjadi bukti nyata praktik ekonomi kerakyatan. Skema pembiayaan yang transparan, efisien, dan tepat sasaran memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Partisipasi sektor konstruksi, penyedia bahan bangunan, dan tenaga kerja lokal juga menciptakan efek berganda yang memperkuat perekonomian daerah.

Dalam pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah mengarahkan Danantara untuk bersinergi dengan koperasi Merah Putih. Koperasi ini berperan sebagai pusat distribusi bahan pokok bersubsidi, sarana pemberdayaan ekonomi lokal, serta pencipta lapangan kerja. Strategi ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun perekonomian dari akar rumput hingga mencapai investasi strategis berskala besar.

Keberadaan Danantara membuktikan bahwa agenda ekonomi kerakyatan bukan sekadar retorika politik. Hasil nyata dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran dan meningkatnya akses perumahan rakyat. Selain itu, terbukanya peluang usaha bagi UMKM menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat.

Pemerintah memastikan seluruh program yang dijalankan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Langkah ini menjadi jaminan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi negara semakin kuat.

Ke depan, tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik akan terus menguji ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberadaan Danantara yang memadukan kekuatan investasi negara dengan kepentingan rakyat menjadi modal penting menghadapi situasi tersebut. Hal ini membuat Indonesia memiliki instrumen yang solid untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Danantara sebagai instrumen sovereign wealth fund modern menjadi simbol transisi menuju ekonomi yang inklusif, berdaulat, dan berpihak pada rakyat. Dukungan luas dari pejabat kementerian, pelaku BUMN, hingga aktivis pemuda mencerminkan adanya konsensus bahwa ekonomi kerakyatan merupakan strategi nyata yang dijalankan dengan tekad dan kepercayaan diri. Pemerintah telah membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan terus mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat, semangat ekonomi kerakyatan akan mengakar kuat, melembaga, dan mengantarkan Indonesia maju bersama.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

Oleh: Rahman Prawira )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menorehkan prestasi gemilang pasca peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang berfungsi sebagai superholding BUMN. Dengan mandat mengelola aset nasional senilai sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun, Danantara tampil sebagai motor baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia modern. Kehadiran Danantara dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan sekaligus menarik arus investasi global secara berkelanjutan.

Danantara didesain bukan sekadar sebagai entitas pengelola aset, melainkan sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Superholding ini akan mengonsolidasikan tujuh BUMN utama termasuk Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk menciptakan sinergi antar sektor melalui investasi terintegrasi dan profesional. Dengan model tata kelola yang transparan dan berstandar global, Danantara mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing BUMN di pasar internasional.

Pada tahap awal, Danantara memperoleh fasilitas pendanaan sekitar US$ 20 miliar yang akan dialokasikan ke 20 proyek strategis, mencakup penguatan energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga proyek teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan data center. Strategi ini diyakini dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas di berbagai sektor vital. Lebih dari sekadar simbol kekuatan finansial, Danantara didesain sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam pidato kenegaraan terbaru pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Danantara, bersama 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, menjadi pendorong terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Hal ini diwujudkan melalui distribusi kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak goreng, Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga pupuk bersubsidi. Inovasi tersebut juga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor produksi, distribusi, dan hilir, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi antara kebijakan nasional Danantara dan kekuatan lokal dari Koperasi Merah Putih, pemerintah menghadirkan sebuah model ekonomi sinergis dari pusat ke desa, dan dari desa menuju ekonomi nasional yang inklusif. Sinergi ini menjadi simbol konkret komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi di akar rumput, menjamin akses kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan inklusif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa percepatan investasi dan hilirisasi oleh Danantara akan menjadi motor utama penguatan ekonomi nasional. Langkah ini diyakini dapat membuka banyak lapangan kerja, terutama di sektor energi, ketahanan pangan, dan perikanan. Tak hanya itu, keberadaan Danantara juga menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 7–8 persen, berkat penetrasi investasi asing secara masif, dari mitra seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Ini tentunya membuka peluang kerja yang luas, mulai dari sektor hulu hingga hilir, dari pertanian hingga energi terbarukan.

Kepala Badan Percepatan Pengentas Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan dalam pengentasan kemiskinan pemerintah bergerak melalui integrasi Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kopdes Merah Putih. Strategi yang diterapkan Danantara merupakan salah satu sinergi kebijakan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dan pembangunan desa. Kombinasi Danantara dan jaringan luas koperasi Merah Putih telah menciptakan ekosistem ekonomi akar rumput yang kuat, mempererat distribusi, dan menghindari monopoli pasar.

Sementara itu, struktur kelembagaan Danantara memberi pondasi kelembagaan yang kuat, inklusif, dan profesional. Di puncak struktur, Presiden Prabowo Subianto menempati posisi sebagai pembina utama dan penanggung jawab. Di bawahnya, terdapat Dewan Pengawas, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Erick Thohir (Ketua), Muliaman Darmansyah Hadad (Wakil Ketua), dan Sri Mulyani Indrawati, juga mencakup para Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota. Pada tingkat operasional, Danantara dipimpin langsung oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, yang bertugas menggerakkan sehari-hari lembaga ini. Ia dibantu oleh Dony Oskaria sebagai COO (Holding Operasional) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO (Holding Investasi). Dengan ini Danantara memiliki pijakan kuat dalam pelaksanaan agenda nasional inklusif dan berorientasi rakyat.

Danantara, bersama jaringan koperasi Merah Putih dan program sosial seperti MBG dan Sekolah Rakyat, menghadirkan peluang riil bagi terciptanya ekonomi kerakyatan yang merata dan berkeadilan. Di usia negara yang memasuki fase kematangan pembangunan ekonomi, model pembangunan inklusif ini adalah jawaban terhadap tantangan ketimpangan dan pengangguran struktural. Dengan komitmen tinggi Danantara akan mampu menjadi penanda baru dalam sejarah pembangunan Indonesia yakni dengan menjadikan kekayaan negara sebagai milik rakyat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, memberdayakan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara (Danantara) akan membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya. “Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. “Pembentukan Danantara bukan sekadar strategi investasi, tetapi upaya nyata memperkuat ekonomi domestik dan menghadirkan peluang kerja di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Danantara resmi berdiri pada Februari 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan lembaga tersebut mengelola 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya sebagai bagian dari sovereign wealth fund (SWF). Rosan menilai kehadiran Danantara tepat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. “Danantara hadir saat dunia mengingatkan pentingnya kekuatan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, BUMN, dan pemerintah daerah agar distribusi lapangan kerja merata ke seluruh wilayah. “Upaya ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tandasnya. Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan Danantara akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan membuka peluang usaha baru di berbagai sektor.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa keberadaan Danantara tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. “Dengan Danantara, investasi strategis akan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya. Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pemerataan pembangunan dan peluang kerja di seluruh negeri.

Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap percepatan hilirisasi industri strategis dapat menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. “Danantara adalah langkah konkret pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Presiden Prabowo.

Oleh: Loa Murib

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Papua Tengah, program ini memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui pemanfaatan pangan lokal yang melimpah, sehingga tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pelaksanaan MBG di Papua Tengah yang dipantau langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memperlihatkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan asupan gizi berkualitas. Dadan menekankan pentingnya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Target penyelesaian bangunan SPPG di akhir Oktober menjadi langkah konkret agar distribusi manfaat dapat dimulai pada awal Desember. Penunjukan warga lokal sebagai pengelola SPPG menunjukkan strategi yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa menu yang disajikan sesuai dengan potensi sumber daya setempat.

Pemanfaatan pangan lokal dalam MBG bukan sekadar pilihan praktis, melainkan solusi strategis untuk menciptakan kemandirian pangan di Papua Tengah. Dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan permintaan bahan pangan dari hasil produksi lokal akan mendorong produktivitas masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek gizi, ekonomi, dan sosial.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Dengan menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas utama, Pemprov Papua Tengah telah menempuh langkah strategis, mulai dari pembentukan kelompok kerja MBG yang diketuai Sekretaris Daerah hingga koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional di tingkat regional. Penetapan pejabat eselon II untuk menangani program ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan.
Pelaksanaan MBG di Papua Tengah terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Beberapa kabupaten seperti Mimika telah mencapai progres signifikan dengan kesiapan SPPG dan mitra yang hampir sempurna. Kabupaten lainnya tengah bergerak maju dengan proses verifikasi mitra dan penetapan penerima manfaat, sehingga cakupan program akan semakin luas. Proses koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan mitra pelaksana pun semakin erat, menciptakan sinergi positif untuk memastikan keberhasilan MBG di seluruh wilayah Papua Tengah.

Kunci keberhasilan MBG di Papua Tengah terletak pada kolaborasi multi pihak yang efektif. Pemerintah daerah harus memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, memperluas jaringan mitra pelaksana, dan memastikan seluruh Bupati memiliki komitmen yang sama. Pendekatan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi, akan menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap program ini.

Selain itu, inovasi dalam pengolahan pangan lokal menjadi menu bergizi yang sesuai selera anak-anak sekolah menjadi faktor penting. Produk pangan khas Papua seperti ubi jalar, sagu, ikan air tawar, dan sayur-mayur lokal memiliki potensi besar untuk diolah menjadi hidangan yang menarik dan bernutrisi tinggi. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan lokal, baik melalui pelatihan maupun akses modal, akan memperkuat rantai pasok MBG dan menjaga keberlanjutan program.

Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi pengolahan pangan kepada masyarakat Papua Tengah. Hal ini akan memperkaya variasi menu MBG, meningkatkan daya tahan produk, serta membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya program bantuan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah.

Masalah gizi di Papua Tengah yang selama ini menjadi tantangan besar, dapat diatasi secara bertahap melalui MBG yang berbasis pada potensi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fondasi pembangunan di Papua. Dengan penguatan pangan lokal, program ini tidak hanya memberi manfaat jangka pendek dalam bentuk perbaikan status gizi, tetapi juga manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat potensi dan tantangan yang ada, penting bagi seluruh elemen di Papua Tengah untuk menyatukan langkah dan mengoptimalkan peran masing-masing. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas gizi yang cukup dan seimbang. Hanya dengan komitmen bersama dan dukungan penuh dari seluruh pihak, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mandiri.

Program MBG di Papua Tengah adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Melalui penguatan pangan lokal, program ini akan memberi dampak ganda: mengentaskan masalah gizi sekaligus memperkuat kedaulatan pangan daerah. Jika dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, Papua Tengah akan menjadi contoh sukses pelaksanaan MBG berbasis potensi lokal yang menginspirasi daerah lain di Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi simbol nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap rakyat Papua. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda, tetapi juga menegaskan komitmen membangun Indonesia dari wilayah paling timur.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif nasional yang mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), penyaluran bantuan sosial (Bansos), penguatan Koperasi Desa (Kopdes), dan transformasi ekonomi kampung terpadu.

Di Nabire, Papua Tengah, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan besar yang mempertemukan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan berbagai unsur masyarakat. Kehadiran Kepala BIN, Menteri Koperasi, Menteri Desa, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa Papua menjadi prioritas pembangunan nasional.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa MBG dipercepat dengan pembentukan tim pelaksana, penambahan dapur sehat di delapan kabupaten, dan pemanfaatan pangan lokal.

“Negara hadir membangun Indonesia dari tanah Papua, dimulai dari gizi anak-anak kita,” ujarnya.

Sejak awal pelaksanaan, MBG telah menjangkau 104 sekolah dan 151.990 siswa. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, menekankan bahwa kualitas gizi menjadi fokus utama. Evaluasi rutin dilakukan agar setiap menu benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memperkaya menu, tetapi juga memberdayakan petani, peternak, dan nelayan setempat.

“Kami ingin gizi anak-anak meningkat, sementara ekonomi masyarakat lokal juga tumbuh,” katanya. Targetnya, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung akhir Oktober 2025 sehingga manfaat program dirasakan awal Desember.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sejalan dengan visi besar mewujudkan Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah daerah bersama seluruh kepala daerah di delapan kabupaten berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi sebagai prioritas.

Program MBG membuktikan bahwa pembangunan di Papua bukan hanya slogan. Pemerintah hadir secara nyata, membawa solusi untuk masalah gizi, mendorong kemandirian pangan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Dari dapur-dapur sehat di sekolah hingga pemberdayaan masyarakat, MBG menjadi bukti bahwa Papua mendapatkan perhatian setara dan penuh dari negara.

Dengan langkah ini, Papua tidak hanya menjadi bagian dari Indonesia, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan investasi masa depan bangsa.