Penulis: admin bandungpedia

Merauke – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Putri Papua Selatan secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Inpres Gudang Arang Merauke, Senin (4/8/2025). Peluncuran ini menjadi komitmen nyata dalam meningkatkan gizi anak dan mencegah stunting serta gizi buruk di wilayah Papua Selatan.

Ketua Yayasan SPPG Putri Papua, Maria Doloros Liu, menyampaikan harapan agar program MBG memberi dampak positif signifikan, terutama dalam pencegahan stunting dan perbaikan status gizi anak-anak di kawasan selatan Papua.

Kepala Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi Regional dan Korwil Kabupaten Merauke, Anisa Amalia, menjelaskan program ini menyasar 3.963 penerima manfaat. Sasaran utama mencakup siswa dari delapan sekolah, yaitu SD Gudang Arang (246 siswa), SD Negeri 1 (512 siswa), SD Negeri 2 (597 siswa), SD Biankuk (284 siswa), SD Yapis 1 (531 siswa), SD Yapis (455 siswa), SMP Gudang Arang (217 siswa), dan SMA Negeri 2 (1.086 siswa). Program ini juga menjangkau kelompok 3B (ibu hamil, ibu bersalin, dan balita) di Kelurahan Seringgu Jaya dan Kelurahan Samkai.

Kepala Sekolah SD Inpres Gudang Arang, Natalia, mewakili pihak sekolah, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan semua pihak yang mendukung program MBG. “Kami menyambut baik program ini sebagai langkah menuju anak-anak yang lebih sehat. Program ini akan mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan semangat menuntut ilmu, sebagai persiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” ujarnya.

Dandim 1707/Merauke, Letkol Inf Johny Nofriady, menyatakan MBG merupakan inisiatif yang sangat baik dan dibutuhkan untuk pemenuhan gizi anak. “Kami mendapat perintah langsung dari Panglima TNI bahwa semua Kodim bertanggung jawab penuh atas kesiapan SPPG di Merauke. Beberapa SPPG tambahan akan hadir dalam waktu dekat,” katanya. Ia juga menyebut rencana pembentukan SPPG skala kecil di distrik-distrik terluar, serta manfaat MBG dalam membina generasi muda dan mendukung perekonomian lokal melalui pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan UMKM.

Sekretaris Daerah Merauke, Jermias Paulus Ruben Ndiken, menegaskan esensi MBG bukan pada banyaknya porsi, melainkan pada kecukupan gizi. “Program nasional ini merupakan investasi besar untuk masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Ignasius Babaga, menyebut program ini memberi motivasi baru bagi guru dan siswa. Manfaatnya diharapkan meliputi peningkatan konsentrasi belajar, penurunan angka stunting, peningkatan kehadiran sekolah, bantuan ekonomi keluarga, pembentukan perilaku hidup sehat sejak dini, serta dukungan keadilan sosial.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, MBG di Papua Selatan menjadi garda terdepan dalam membangun generasi sehat dan berkualitas. ()

Papua – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Papua kini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pelaksanaan yang menjangkau anak sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga masyarakat umum, program ini tidak hanya memberi layanan medis, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan.

Di Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nevile Muskita menyampaikan bahwa program CKG yang dimulai Agustus ini menyasar lebih dari 50 ribu anak sekolah, mencakup SD, SMP, dan SMA. Untuk tahun pertama, program ini menargetkan 180 ribu penduduk dengan capaian minimal 30–40 persen. Hingga kini, lebih dari 34 ribu orang telah menjalani pemeriksaan.

“Target untuk anak sekolah bisa 100 persen, dan capaian saat ini sudah mencapai 20 persen dari keseluruhan sasaran,” ungkapnya.

Data Dinas Kesehatan Papua Selatan menunjukkan, sejak Februari, sebanyak 36.112 warga di empat kabupaten telah mengikuti CKG, dari total pendaftar 37.780 orang. Kabupaten Merauke mendominasi dengan 28.913 peserta, disusul Mappi 4.515 orang, Boven Digoel 1.619 orang, dan Asmat 1.065 orang. Kepala Dinkes Papua Selatan, dr. Benedicta Rahangiar, menyebut antusiasme masyarakat tinggi, bahkan petugas puskesmas menjemput bola ke kelurahan untuk pemeriksaan.

Di Papua Barat Daya, program ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan bagi ratusan ASN, lengkap dengan senam bersama dan sarapan sehat. Penjabat Sekretaris Daerah Yakob Kareth menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan pola hidup sehat, sementara Kepala Dinkes PPKB Naomi Netty Howay menekankan pentingnya deteksi dini penyakit seperti hipertensi dan diabetes untuk mencegah komplikasi serius.

Tidak hanya ASN, di Kabupaten Biak Numfor program ini menyasar generasi muda. Melalui 21 puskesmas di 19 distrik, pemeriksaan dilakukan bagi 46 ribu siswa, mencakup status gizi, kesehatan mata, gigi, telinga, serta imunisasi HPV bagi siswa SMP kelas 9. Langkah ini diharapkan membentuk kebiasaan sehat sejak dini.

Program CKG membawa dampak strategis, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua. Dengan pemeriksaan gratis, masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang setara, deteksi dini penyakit, serta edukasi gaya hidup sehat. Didukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, inisiatif ini diharapkan menjadi pilar penting dalam membangun Papua yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

Oleh : Loa Murib

Papua- Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Papua menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pelaksanaan yang menjangkau berbagai lapisan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), anak sekolah, hingga masyarakat umum, program ini bukan sekadar layanan medis, melainkan sebuah langkah strategis membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan.

Di Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengawali kegiatan CKG bagi ratusan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi. Kegiatan ini dikemas dengan pendekatan yang menyenangkan melalui senam bersama, sarapan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, hingga konsultasi medis. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menegaskan bahwa ASN adalah motor penggerak birokrasi dan harus menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat. Baginya, menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang yang mendukung kinerja dan pelayanan publik yang optimal.

Kepala Dinkes PPKB Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan mendeteksi dini penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi kronis. Pemeriksaan rutin menjadi penting karena banyak penyakit seperti hipertensi dan diabetes tidak menampakkan gejala pada tahap awal. Dengan deteksi sejak dini, potensi beban biaya pengobatan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

Tidak hanya menyasar ASN, program ini juga diperluas ke masyarakat umum di berbagai daerah Papua. Di Kabupaten Biak Numfor, CKG difokuskan pada generasi muda melalui pemeriksaan kesehatan bagi siswa di semua satuan pendidikan. Plt Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Jubelina Marandof, menjelaskan bahwa layanan diberikan melalui 21 puskesmas di 19 distrik dengan target 46 ribu siswa. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari status gizi, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga pemeriksaan kesehatan reproduksi dan imunisasi HPV bagi siswa putri kelas 9 SMP.

Pendekatan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menanamkan perilaku hidup sehat sejak usia dini. Dengan memeriksa dan mengedukasi siswa, kebiasaan baik diharapkan terbentuk dan menjadi bekal penting dalam mencegah penyakit di kemudian hari. Generasi muda yang sehat tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga penopang pembangunan daerah.

Di Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nevile Muskita menyampaikan bahwa program CKG yang dimulai pada Agustus ini menargetkan lebih dari 50 ribu anak sekolah, mencakup SD, SMP, dan SMA. Tahun pertama pelaksanaan diarahkan untuk menjangkau 30–40 persen dari total sasaran 180 ribu penduduk. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, capaian sementara yang sudah memeriksa lebih dari 34 ribu orang menjadi awal yang positif. Nevile optimistis bahwa cakupan program akan meningkat di tahun-tahun berikutnya seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

Pelaksanaan CKG di berbagai kabupaten di Papua menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan skema yang terencana, masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas. Ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama.

Program ini juga memiliki dimensi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Kesehatan yang terjaga mempengaruhi produktivitas kerja, prestasi belajar, dan kemampuan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Di daerah seperti Papua, yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan layanan medis.

Selain itu, deteksi dini yang menjadi fokus CKG memberikan keuntungan jangka panjang. Penyakit yang ditemukan lebih awal dapat ditangani dengan biaya dan risiko yang lebih rendah dibanding jika sudah memasuki tahap kronis. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada penghematan anggaran kesehatan daerah dan nasional.

Lebih jauh, CKG di Papua membawa pesan penting bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup yang ditopang oleh kesehatan yang baik. Program ini mengintegrasikan aspek preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan, yang selama ini sering terabaikan.

Keberhasilan CKG bukan hanya terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan. Edukasi yang diberikan dalam setiap pemeriksaan harus mampu membentuk pola pikir bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab pribadi yang memberi manfaat bagi keluarga dan komunitas.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, program ini memiliki potensi menjadi salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Infrastruktur kesehatan yang semakin baik, tenaga medis yang kompeten, dan fasilitas pemeriksaan yang memadai menjadi fondasi untuk menjadikan Papua sebagai daerah yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Cek Kesehatan Gratis di Papua bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan investasi besar bagi masa depan. Melalui kesehatan yang terjaga, masyarakat dapat beraktivitas dengan optimal, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan generasi mendatang dapat tumbuh menjadi SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Inilah pondasi yang akan menggerakkan Papua menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh : Helena Wambrauw )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bukan hanya upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Dengan strategi yang tepat, MBG dapat menciptakan ekosistem ekonomi berbasis pangan yang melibatkan petani, nelayan, pelaku usaha kecil, hingga sektor jasa logistik. Pendekatan ini dapat menjadikan Papua bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga produsen dan penyedia sumber daya pangan berkualitas bagi daerahnya sendiri.

Tekad untuk mewujudkan keberhasilan ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan MBG. Ahmad menegaskan bahwa Papua Barat Daya harus menjadi yang terbaik di tanah Papua dalam pelaksanaan MBG, sebagaimana keberhasilan daerah tersebut dalam membentuk Koperasi Merah Putih. Pesan ini mencerminkan optimisme bahwa jika sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal berjalan optimal, dampak ekonomi dari program ini akan terasa luas.

MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian dan perikanan lokal. Dengan memprioritaskan bahan pangan dari wilayah setempat, pendapatan petani dan nelayan dapat meningkat secara signifikan. Siklus ini akan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kembali memutar roda perekonomian daerah. Ahmad Nausrau mengingatkan bahwa tantangan seperti inflasi harga pangan, logistik, dan kualitas produk harus diantisipasi sejak awal agar dampak positif ini tidak terganggu.

Koordinasi antardaerah di Papua menjadi langkah penting untuk menyatukan visi pelaksanaan MBG. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng, menjelaskan bahwa penentuan lokasi dapur MBG memerlukan perencanaan anggaran yang terukur dan tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini penting agar pembiayaan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan lokal secara konsisten, sekaligus mendukung pelaku usaha kecil di sektor kuliner dan logistik.

Dari sisi logistik, Papua memang menghadapi tantangan tersendiri mengingat wilayahnya yang luas dan akses transportasi yang terbatas. Namun, justru di sinilah peluang inovasi muncul. Penyediaan dapur-dapur produksi di berbagai titik strategis dapat meminimalkan biaya distribusi dan menjaga kesegaran makanan. Selain itu, pelibatan koperasi lokal dalam proses pengadaan dan distribusi bahan pangan dapat meningkatkan efisiensi serta memberdayakan ekonomi komunitas.

Jika dikelola secara tepat, MBG juga dapat mendorong transformasi sektor pertanian dan perikanan di Papua menuju pola produksi yang lebih modern dan berkelanjutan. Permintaan yang stabil dari program ini dapat menjadi insentif bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas hasil panen serta menerapkan teknologi baru. Hal ini akan memperkuat daya saing produk Papua, baik di pasar domestik maupun luar daerah.

Dampak ekonomi dari MBG juga akan terasa pada sektor tenaga kerja. Program ini akan membuka lapangan kerja baru di bidang pengolahan makanan, distribusi, penyediaan bahan baku, dan jasa pendukung lainnya. Pelatihan tenaga kerja lokal untuk mengelola dapur produksi, menjaga standar kebersihan, dan mengatur distribusi akan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Dalam jangka panjang, ini akan membentuk basis sumber daya manusia yang lebih kompeten dan siap bersaing.

MBG pun dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali harga pangan lokal. Dengan adanya pembelian dalam jumlah besar oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan program, petani dan nelayan memiliki pasar yang pasti sehingga fluktuasi harga dapat ditekan. Stabilitas harga ini akan menguntungkan semua pihak, baik produsen maupun konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan MBG dalam menggerakkan ekonomi lokal memerlukan sistem pengawasan yang ketat. Transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar sampai kepada pelaku usaha lokal dan tidak terserap oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kolaborasi dengan lembaga pengawasan independen dan masyarakat setempat dapat memperkuat integritas program.

Dari perspektif sosial, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan MBG akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program ini. Pelibatan tokoh adat, pemuda, dan organisasi perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dapat memastikan bahwa menu makanan yang disajikan sesuai dengan budaya dan preferensi lokal. Pendekatan ini juga dapat meminimalkan resistensi dan mempercepat penerimaan program di tengah masyarakat.

Sebagai salah satu Program Strategis Nasional, MBG di Papua memerlukan dukungan kebijakan yang berkesinambungan dari pemerintah pusat. Dukungan ini tidak hanya berbentuk pendanaan, tetapi juga penyediaan infrastruktur, fasilitas pelatihan, dan pendampingan teknis. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat terus berkembang bahkan setelah program berjalan beberapa tahun.

Jika Papua mampu mengintegrasikan MBG dengan strategi penguatan ekonomi lokal, hasilnya akan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di Indonesia. Keberhasilan ini akan menunjukkan bahwa wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks tetap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan. Dampak ganda berupa peningkatan gizi dan penguatan ekonomi akan menjadikan MBG bukan hanya program bantuan pangan, tetapi juga pilar pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang transparan, dan kolaborasi yang luas, MBG di Papua dapat menjadi bukti bahwa program nasional mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kebijakan gizi dapat sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, menciptakan masa depan Papua yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

)*   Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan Papua

Merauke – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua untuk memastikan anak-anak usia sekolah memperoleh asupan gizi seimbang. Upaya ini meliputi penentuan lokasi dapur penyedia makanan, dukungan anggaran, hingga pengawasan kualitas pangan agar setiap hidangan yang disajikan aman dan bergizi.

Direktur Kerjasama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan membahas langkah teknis pelaksanaan MBG, termasuk perencanaan anggaran dan mekanisme pengawasan.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi dapur MBG sesuai arahan pusat dan memastikan sinergi antarinstansi agar program berjalan efektif.

“Terkait MBG, memang kita diperintahkan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mencari lokasi dapurnya,” kata Maddaremmeng.

Ia memastikan peran pemerintah provinsi pada pelaksanaan program MBG, seperti perencanaan anggaran, sehingga dapat berjalan efektif dan selaras dengan BGN.

Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional, MBG juga didukung program lain seperti koperasi merah putih dan ketahanan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Maddaremmeng menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pendukung sesuai arahan BGN.

Ia juga menegaskan pentingnya standar pengawasan makanan demi memastikan kualitas dan keamanan pangan.

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, turut menyampaikan bahwa MBG akan tetap diutamakan di wilayah Papua, termasuk daerah yang memerlukan dukungan pengamanan.

“Jadi jangan khawatir untuk daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus, akan menjadi prioritas selama pemerintah daerah dan militer maupun kepolisian masih ada, pasti akan berjalan,” ujarnya.

Terkait keamanan pangan, Lodewijk mengingatkan pentingnya tata laksana penyajian agar makanan tetap terjaga mutunya, seperti hidangan bersantan yang perlu segera dikonsumsi.

Sementara itu, di Kabupaten Biak Numfor, Lanud Manuhua meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Fandoi, Distrik Samofa. Berlokasi di area bekas Landasan Borukub, fasilitas ini berfungsi sebagai dapur umum untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan sehat bagi pelajar serta warga sekitar.

Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menegaskan bahwa nilai TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis) tidak hanya diwujudkan dalam kekuatan pertahanan negara, tetapi juga melalui aksi nyata di bidang sosial.

“Kehadiran SPPG di Biak menjadi bentuk nyata kontribusi TNI AU, dalam mendukung pengentasan malnutrisi serta menciptakan generasi sehat, tangguh, dan berdaya saing ke depan,” ujarnya.

Fokus utama SPPG adalah memastikan anak-anak usia sekolah memperoleh asupan gizi seimbang yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal. Selain mengurangi masalah gizi buruk, keberadaannya juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat.

Oleh : Muhammad Sandi Bagaskoro*)

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun fondasi sumber daya manusia unggul melalui percepatan operasional Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal. Program ini tidak sekadar menjadi jawaban atas kesenjangan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045.

Hadirnya Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal. Di Tangerang Selatan, Sekolah Rakyat Banten akan mulai beroperasi pada 15 Agustus mendatang. Sementara itu, di Jember, Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat dimulai awal Agustus, dengan progres pembangunan telah mencapai 95 persen.

Pihaknya menekankan bahwa Sekolah Rakyat Jember dibangun dengan fasilitas berstandar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan mandat pusat, tetapi juga memberikan kualitas yang setara dengan lembaga pendidikan formal unggulan. Maka dari itu, diharapkan semangat belajar dari generasi penerus bangsa akan tumbuh dari lingkungan yang mendukung tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmen agar seluruh anak di wilayahnya mendapat akses pendidikan yang layak. Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan pendidikan, tetapi juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, serta pelatihan keterampilan bagi orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan menyentuh akar persoalan sosial yang memengaruhi akses pendidikan.

Menteri Sosial, Siefullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas dalam upaya mencetak generasi emas. Menurutnya, pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari sisi akademik semata. Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, memperhatikan dimensi sosial, moral, dan emosional anak-anak, khususnya yang berasal dari latar belakang rentan.

Ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu. Kita ingin agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam proses pembangunan manusia. Dengan program ini, negara tidak hanya hadir, tetapi juga aktif memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.

Penting dicatat bahwa percepatan Sekolah Rakyat bukan ranah pekerjaan dari Kementrian Sosial semata, namun ada juga kolaborasi dari kementrian lain. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa program ini tidak dapat berjalan sendiri, menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional. Pihaknya juga menyampaikan bahwa dari sisi distribusi dan pemenuhan SDM telah ditetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi.

Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada ketanggapan birokrasi dalam memberikan ruang bagi inovasi lokal. Ia menambahkan, percepatan yang terjadi saat ini adalah hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat. Reformasi pelayanan publik bukan sekadar efisiensi, melainkan bagaimana negara bisa lebih cepat dan lebih tepat menjawab kebutuhan rakyat.

Di tengah tuntutan global yang semakin kompleks, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling strategis. Generasi muda Indonesia dituntut tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan beradaptasi, serta semangat kebangsaan yang kuat. Sekolah Rakyat dirancang untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh mereka yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peduli dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Program ini juga membuka ruang partisipasi publik secara luas. Para pengajar berasal dari unsur relawan, komunitas, dan masyarakat sekitar. Inilah kekuatan sesungguhnya dari Sekolah Rakyat: ia dibangun oleh semangat gotong royong, bukan semata-mata oleh anggaran pemerintah. Keterlibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki, dan pada akhirnya menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama.

Percepatan operasional Sekolah Rakyat juga tidak lepas dari penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan aktif dari berbagai tingkatan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen kunci dalam memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Pelibatan dinas sosial, instansi pendidikan, serta komunitas lokal menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat telah menjadi gerakan kolektif yang menempatkan pendidikan sebagai urusan bersama. Upaya ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata di lapangan untuk menjangkau mereka yang paling rentan.

Melihat perkembangan ini, optimisme terhadap masa depan pendidikan Indonesia semakin tumbuh. Pemerintah telah memulai langkah besar yang tidak hanya menjawab persoalan akses, tetapi juga kualitas dan relevansi pendidikan. Percepatan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pembangunan, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang bertumpu pada kualitas manusianya.

)* Penulis Merupakan Pengamat Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

[edRW]

Oleh: Rafi Ramadhan)*

Pendidikan bukan sekadar hak, melainkan fondasi utama bagi terciptanya generasi bangsa yang memiliki daya saing dan bermartabat. Melalui kebijakan Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berada dalam kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Inisiatif ini memperkuat komitmen bangsa dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem lewat pendidikan berkualitas yang terjangkau dan menyeluruh. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school), mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA, dengan biaya penuh ditanggung pemerintah yakni mulai dari akomodasi, makanan bergizi, alat tulis, seragam, pemeriksaan Kesehatan, hingga pendidikan formalnya.

Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara kepada anak-anak dari latar belakang ekonomi terbatas, agar mereka tidak tertinggal hanya karena keterbatasan finansial. Dalam pembangunannya pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada 2025. Dari jumlah tersebut, 53 lokasi merupakan bangunan eksisting yang siap difungsikan, sementara 147 lokasi lainnya dibangun dari awal di area prioritas seperti daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) dengan lokasi prioritas terletak di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dengan fokus pada daerah dengan kemiskinan ekstrem.

Program ini akan diikuti oleh 100 titik Sekolah Rakyat yang siap menerima peserta didik baru, didukung digitalisasi tata kelola dan sistem kesehatan gratis bagi siswa melalui kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sehingga program ini mampu mencakup lebih dari 9.700 siswa, dengan infrastruktur pendukung seperti kamar asrama lengkap, ruang belajar modern, dan fasilitas kesehatan dasar. Sinergi antar Lembaga menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan ini. Dengan Kemensos sebagai pemimpin koordinasi program serta pengelolaan siswa, dan Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur sekolah, mulai dari bangunan kelas, asrama, fasilitas olahraga, hingga lingkungan sekolah yang sesuai standar modern.

Demi mendukung program ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merekrut sekitar 60.000 tenaga pendidik dari guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi formasi di sekolah ini dengan tujuan menjaga mutu pendidikan serta menyediakan materi pembelajaran dan mentoring yang dilakukan secara menyeluruh. Sekolah Rakyat dilengkapi program matrikulasi selama satu tahun. Langkah ini didesain untuk menyiapkan siswa dari kelompok rentan agar dapat mengikuti pembelajaran formal dengan lebih mantap, terlebih jika kondisi awal kurang siap secara akademik atau mental sosial.

Selain itu, kebijakan ini membuka ruang pembekalan bagi pelajar dalam seni, olahraga, literasi digital, hingga pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk kebutuhan lokal seprti pertanian, perikanan, pemasaran produk lokal, dan inovasi kewirausahaan.  Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujadmiko, mengatakan bahwa para siswa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya dipersiapkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, tapi juga diberi peluang diikutsertakan dalam program strategis nasional yakni seperti pembangunan infrastruktur, subsidi pangan, atau layanan publik lainnya. Model ini menjadikan anak-anak dari latar prasejahtera memiliki akses ekonomi dan kesempatan kerja setara.

Hal senada juga diungkapkan Direktur eLaw Institute, Eko Prastowo, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ia mendorong agar kurikulumnya mengintegrasikan modul praktis terkait AI dan keterampilan yang relevan untuk mendukung kehidupan sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Program Sekolah Rakyat mewakili langkah strategis pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Dengan pendekatan boarding school, pendanaan penuh oleh negara, kurikulum adaptif, dan integrasi teknologi digital, program ini berbeda dari sekadar subsidi pendidikan konvensional. Selain itu, penggunaan sistem LMS (Learning Management System), smartboard, dan penggunaan laptop di kelas memberikan akses pada teknologi pendidikan modern yang menjadikan Sekolah Rakyat berbeda dari sekadar sekolah gratis biasa. Jika dilaksanakan dengan integritas, inklusivitas, dan pengelolaan yang transparan, Sekolah Rakyat dapat mentransformasi generasi dari kelompok paling rentan menjadi agen perubahan yakni dengan mengubah status sosial mereka lewat kualitas pendidikan yang pantas.

Sekolah Rakyat adalah lompatan besar dalam sistem pendidikan nasional berbasis afirmatif, fokus pada keadilan sosial, dan dirancang untuk memutus siklus kemiskinan lewat pendidikan. Dengan akses penuh tanpa biaya, lingkungan belajar yang layak, dan kurikulum modern, program ini dapat menjadi fondasi pendidikan inklusif Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, sekolah ini bukan hanya institusi belajar, tetapi simbol kehadiran negara dalam mendidik dan mengangkat setiap anak Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan keberpihakan kebijakan yang kuat, komitmen antar lembaga pemerintahan, dan pengawasan aktif publik, Sekolah Rakyat tidak sekadar program tetapi janji bahwa setiap anak bangsa, bagaimanapun latar belakangnya, memiliki kesempatan nyata untuk berkembang, berdaya, dan mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan yang bermakna serta inklusif.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta — Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal. Berdasarkan data BPS, terdapat lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa konsep boarding school sangat cocok diterapkan di kawasan transmigrasi seperti Papua dan Sumba Timur.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Iftitah.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pendidikan menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat berdaya secara mandiri dan berkelanjutan.

Saat ini, sudah terdapat 63 Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi. Targetnya akan bertambah menjadi 100 sekolah pada pertengahan Agustus dan mencapai 159 sekolah di awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan makanan bergizi tiga kali sehari dan mengikuti asesmen bakat berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Sekolah Rakyat akan sangat relevan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antarkementerian, efektivitas program akan meningkat, dan pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tutup Iftitah.

[edRW]

Jakarta, — Pemerintah Republik Indonesia melalui sejumlah kementerian dan BUMN konstruksi terus mempercepat perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan perluasan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.

Program Renovasi Sekolah Rakyat tahap I telah dimulai sejak Mei 2025 dan mencakup 100 lokasi yang terencana, terbagi dalam dua lingkup yaitu Tahap 1A dan Tahap 1B. Tahap 1A, yang meliputi 63 sekolah, telah rampung dan diserahterimakan pada 13 Juli 2025 setelah melalui pelaksanaan selama 65 hari kalender.

Sedangkan Tahap 1B, mencakup 37 lokasi tambahan, menunjukkan progres fisik yang menggembirakan. Per 2 Agustus 2025, capaian fisik renovasi telah mencapai 89,02 persen melampaui target awal sebesar 60,04 persen, dengan selisih deviasi positif hingga 28,98 persen. Rencana tersebut diarahkan agar renovasi Tahap 1B selesai sepenuhnya pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Pelaksana tugas Direktur Utama Nandya Karya, Firmansyah menyatakan program renovasi sekolah rakyat tahap 1B tuntas pada 17 Agustus, sehingga sebanyak 100 sekolah rakyat siap pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Bagi Nindya Karya, mendapat tugas menyiapkan gedung dan asrama serta sarana-prasarana belajar dari Presiden melalui kementerian, jawaban kami satu: laksanakan dan sukseskan,” jelasnya.

Program sekolah rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

Program Infrastruktur ini dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Kementerian PU menyediakan dukungan infrastruktur seperti ruang kelas, laboratorium, asrama guru, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta kelistrikan, termasuk sistem off‑grid untuk wilayah terpencil, guna memastikan sekolah dapat segera difungsikan penuh pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Program Sekolah Rakyat sendiri juga merupakan amanah Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah ini menawarkan kurikulum terpadu yang disusun oleh tiga kementerian: Kementerian Sosial (Kurikulum Karakter dan Asrama), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kurikulum Formal), serta Kementerian Agama (Kurikulum Pendidikan Agama). Sekolah Rakyat saat ini melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan seluruh kebutuhan siswa—termasuk pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar—ditanggung negara penuh.

Keberhasilan renovasi Tahap 1A dan percepatan Tahap 1B mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah maupun publik. Namun, kritik juga muncul terkait tantangan infrastruktur dasar di lokasi terpencil. Menindaklanjuti tantangan tersebut, Menteri PAN RB Rini Widyantini menyatakan komitmen memfasilitasi kebutuhan tenaga pendidik melalui kerjasama Kementerian Sosial dan Dikdasmen.

”Kami akan memetakan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan kesinambungan operasional Sekolah Rakyat dan kami mendukung semua program Presiden RI dari aspek tata kelola, kelembagaan sampai bagaimana kami mentransformasikan sumber daya manusia aparaturnya”, jelasnya.

Pemerintah melalui Nindya Karya dan Kementerian terkait menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat. Renovasi Tahap 1A telah rampung, sementara Tahap 1B tengah dikebut agar tuntas sebelum 17 Agustus 2025. Meski demikian, keberlanjutan program membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur penunjang dan ketersediaan guru agar manfaat pendidikan yang inklusif dapat dirasakan secara merata.

Oleh: Salman Alfarizzi )*

Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Praboso menyatakan bahwa kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi tanpa izin, merugikan negara, dan merusak lingkungan. Selain itu, Presiden menegaskan bahwa masih terdapat penyimpangan dan penyelundupan yang merugikan bangsa dan rakyat. Ini akan kita tindak.

Komitmen ini bukan sekadar seruan pemerintah bergerak nyata. Mei–Juni 2025, Presiden memerintahkan pengambilalihan lahan tambang ilegal seluas sekitar 300.000 hektare yang berada di kawasan hutan. Praktik ilegal tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp700 triliun. Proses akan dilakukan bersama Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy, menyampaikan apresiasinya terhadap penindakan oleh aparat, sekaligus menekankan perlunya strategi pencegahan berkelanjutan, seperti operasi Bareskrim di Samboja kepada kalangan ilegal tak berkutik bahkan di kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, efektivitas penegakan hukum akan meningkat jika disertai upaya penyadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan pertambangan yang berlaku. Di samping itu, sinergi antarinstansi harus terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal.

Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat dalam pengawasannya yakni melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba One Map Indonesia (MOMI), dan penggunaan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) untuk meningkatkan transparansi pengelolaan mineral dan batubara. MODI berfungsi sebagai basis data terpusat yang menjadi ‘single source of truth’ untuk izin usaha pertambangan. Sementara itu, MOMI merupakan sebuah platform Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang menyajikan data lengkap mengenai wilayah pertambangan di seluruh Indonesia.

Kemudian, e PNBP memfasilitasi perhitungan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara otomatis dan akurat, termasuk penghitungan royalti berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk mekanisme DMO (Domestik Market Obligation) maupun ekspor. Dengan adanya MODI, MOMI, dan e‑PNBP, pemerintah tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempercepat proses perizinan, memperkuat integrasi data, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PNBP di sektor minerba.

Selain itu, Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi EN-LMND, Samsudin Saman, mengatakan bahwa pemerintah Prabowo telah berkomitmen tegas terhadap pemberantasan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menggerogoti penerimaan negara. Data terbaru menunjukkan bahwa praktik PETI (Pertambangan Tanpa Izin) masih marak. Terbaru, aktivitas tambang ilegal ditemukan di Tuban dan IKN, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah.

Fakta ini memperkuat urgensi langkah presiden dan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa Langkah konkret telah dilakukan pemerintah seperti penertiban oleh PT Timah di Merbuk, penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, dan tim pengamanan internal perusahaan dan kejaksaan. Penertiban ini dilakukan untuk melindungi konsesi dan aset negara. Penegakan hukum digabung dengan pendekatan persuasif dan program kemitraan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, Kementerian Kehutanan pada April 2025 Menindak aktivitas tambang ilegal seluas 3,26 hektar di hutan pendidikan Universitas Mulawarman yang langsung ditanggapi oleh Ditjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegak Hukum) Kehutanan. Upaya pemberantasan tambang ilegal di era pemerintahan Prabowo mencerminkan pendekatan menyeluruh dari instruksi presiden, penguatan sistem, hingga tindakan lapangan nyata. Komitmen ini mendapat dukungan luas, baik dari aktivis mahasiswa, asosiasi ahli, maupun legislator DPR.

Dalam mendukung kebijakan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menengaskan perlunya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementrian ESDM untuk menumpas praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara khususnya terkait izin yang tumpang tindih dan manipulatif. Selain itu, urusan tambang tanpa izin adalah domain penegak hukum. Sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan atas tambang ilegal, termasuk kasus di kawasan IKN yang merugikan negara hingga Rp 5,7 triliun, kepada aparat hukum.

Dalam pelaksanaannya seluruh elemen negara harus berintegritas, mulai dari pejabat hingga aparat penegak hukum. Selain itu, pemulihan lingkungan pasca-tambang dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas. Model yang telah diterapkan oleh PT Timah menggabungkan penertiban, edukasi, dan kemitraan sehingga layak dikembangkan nasional.

Sebelumnya PT Timah telah menunjukkan bahwa reklamasi pasca tambang bukan sekadar pemulihan ekologi, melainkan pemulihan ekologi yang terintegrasi dengan pendampingan sosial ekonomi. Perusahaan ini telah berhasil mereklamasi lahan bekas tambang seluas sekitar 1.565,3 hektare di sejumlah wilayah seperti Bangka, Belitung, dan sekitarnya. Reklamasi tersebut mencakup penanaman vegetasi cepat tumbuh seperti akasia, sengon, cemara laut, dan Ketapang hingga tanaman produktif seperti kelapa sawit, karet, buah-buahan, serta jenis lokal seperti jambu mete, pelawan, seruk/puspa, dan gelam.

Selain itu, tak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program ini. Lewat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selinsing, misalnya, bekas lahan tambang telah diubah menjadi destinasi edukasi dan ekowisata sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menyokong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, dan meningkatkan pendapatan desa. Dengan bukti nyatanya, sangat jelas bahwa pendekatan terpadu ala PT Timah dengan mengombinasikan rehabilitasi ekosistem, restorasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi model best practice nasional.

Implementasi yang serupa di berbagai wilayah turut mendorong terciptanya ekonomi hijau, di mana konservasi ekologis berpadu dengan inovasi dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal bertenaga penuh dan relevan dengan kondisi terkini. Dari pendekatan sistemik hingga realisasi di lapangan, semua langkah menunjukkan keseriusan negara menjaga harta alam demi kesejahteraan rakyat.

Kini saatnya semua pemangku kepentingan duduk di garis depan bersama, memastikan pertambangan ilegal tak lagi membayang, melainkan menjadi masa lalu yang digantikan oleh pertambangan legal yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat untuk seluruh bangsa.

)*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah