Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga kesakralan simbol-simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih yang menjadi lambang harga diri dan perjuangan bangsa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau seluruh masyarakat agar hanya mengibarkan Merah Putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan.

Pemerintah menilai bahwa kemerdekaan bangsa ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibayar mahal dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu, pengibaran bendera selain Merah Putih, seperti bendera Jolly Roger dari serial animasi Jepang One Piece, dinilai tidak pantas dilakukan dalam momentum suci kemerdekaan.

“Bulan Agustus adalah bulan penuh makna yang menyatukan kita sebagai bangsa. Jangan sampai makna itu ternoda oleh simbol-simbol yang tidak merepresentasikan semangat perjuangan,” ujar Prasetyo di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025).

Pemerintah memandang pengibaran simbol lain bukan bentuk kreativitas yang produktif, melainkan tindakan yang berisiko mengaburkan semangat nasionalisme. Sebaliknya, Pemerintah mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengekspresikan semangat juang melalui kegiatan positif dan kreatif yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada upaya sistematis memanfaatkan simbol budaya populer untuk memecah persatuan bangsa. Pemerintah akan bertindak tegas demi menjaga stabilitas nasional dan semangat kebhinekaan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani pun menaruh keyakinan bahwa masyarakat Indonesia tetap memiliki semangat merah putih yang kuat. Ia menilai pentingnya edukasi dan pendekatan yang memperkuat rasa cinta tanah air, khususnya di tengah arus budaya global.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bahwa simbol populer seperti bendera bajak laut bisa saja disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk agenda provokatif. Karena itu, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk waspada dan tetap bersatu menjaga keutuhan bangsa.

Pemerintah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah anugerah besar yang harus dirawat bersama. Merah Putih bukan sekadar kain dua warna, ia adalah simbol kehormatan, semangat, dan harapan. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, dan kibarkan Merah Putih dengan penuh kebanggaan. ***

Jakarta – Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik judi daring dengan mencoret 228 ribu nama dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil setelah ditemukannya indikasi keterlibatan mereka dalam aktivitas judi daring, hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh agar bansos tepat sasaran.

“Kami menindaklanjuti hasil analisis PPATK. Dari 600 ribu lebih penerima yang terindikasi tidak layak, 228 ribu sudah kami coret dan mereka tidak menerima lagi karena ada anomali, seperti terlibat judi online,” ujarnya.

Selain itu, lebih dari 375 ribu data penerima lainnya masih dalam proses verifikasi lanjutan. Pemeriksaan dilakukan secara ketat, termasuk penelusuran profil rekening, pekerjaan, dan aktivitas mencurigakan lainnya.

Saifullah menambahkan bahwa proses skrining terhadap rekening calon penerima akan diperketat sebelum penyaluran bansos berikutnya pada triwulan ketiga tahun ini.

“Kami ingin penerima bansos berikutnya sudah tersaring dari awal. Ini bagian dari evaluasi internal kami,” katanya.

Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menekankan pentingnya akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

“Kami berkomitmen penuh terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata rekening tidak sesuai, bansos tidak akan lagi diberikan. Bahkan bisa kami blokir,” tegas Saifullah.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan banyak rekening mencurigakan dalam daftar penerima bansos.

“Dari 10 juta rekening yang disampaikan Kemensos, ada sekitar 1,7 juta yang kami temukan ternyata tidak menerima bansos,” kata Ivan.

Pemerintah memastikan proses validasi data akan diperkuat dengan melibatkan lebih banyak lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi bansos. *

[ed]

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rumah sakit yang berkualitas. Hal ini disampaikan Budi usai mengikuti rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, yang membahas program prioritas atau quick wins sektor kesehatan.

“Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66, beliau ingin kalau bisa 514 kabupaten kota rumah-rumah sakitnya bagus-bagus,” kata Budi.

Budi menjelaskan, Presiden Prabowo ingin pembangunan rumah sakit baru dilakukan secara merata, termasuk di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam layanan kesehatan.

“Pak Presiden senang sekali karena sudah 17 juta (orang diperiksa), dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa enggak 20 juta supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana,” ujarnya.

Selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga memperhatikan kesiapan tenaga kesehatan dan pembiayaan rumah sakit.

“Kita juga bicara mengenai rumah sakit ini kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan,” Kata Menkes.

Budi menambahkan, Prabowo juga menginstruksikan agar jumlah dokter spesialis dapat diperbanyak, khususnya untuk menjangkau wilayah yang selama ini kekurangan tenaga kesehatan profesional.

“Beliau juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat. Kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dipercepat,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan tiga rumah sakit besar. Ketiga fasilitas tersebut meliputi rumah sakit besar milik Kemenkes di Jayapura, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) yang baru di Jakarta yang dapat terlihat dari jalan tol Cawang, serta rumah sakit jantung khusus di Solo yang merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab.

Budi juga memaparkan perkembangan proyek pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah prioritas. Dari total 32 rumah sakit baru yang direncanakan, 22 di antaranya telah dilakukan peletakan batu pertama.

Sementara 10 sisanya akan memulai pembangunan pada semester kedua tahun ini. Pemerintah menargetkan antara 12 hingga 15 rumah sakit dari proyek tersebut dapat selesai pada 2025.

“Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini,” tegasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia, memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, dari kota besar hingga pelosok negeri.

[w.R]

[edRW]

Oleh: Wibawa Mukti )*

Kehadiran infrastruktur medis yang merata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bangsa yang tangguh. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata yakni dengan mempercepat pembangunan 66 rumah sakit baru hanya dalam dua tahun. Ini merupakan pembangunan yang sangat cepat karena tidak seperti yang semula direncanakan yakni 5 rumah sakit. Langkah tersebut merupakan suatu gebrakan yang menunjukkan prioritas pemerintah terhadap pelayanan kesehatan nasional.

Pemerataan akses layanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas utama pemerintah di tengah dinamika perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah percepatan pembangunan rumah sakit baru di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih minim fasilitas kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu menyeimbangkan kualitas layanan medis di seluruh Indonesia, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan rumah sakit di daerah yang memiliki keterbatasan akan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta mengurangi angka kematian. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa dari target 66 rumah sakit, sebanyak 32 rumah sakit akan dibangun tahun ini. Dengan 16 di antaranya sudah memasuki tahap groundbreaking dan sisanya siap menyusul tahun depan. Realokasi anggaran pun telah disetujui tanpa menambah alokasi baru hanya demi efisiensi dan percepatan pelaksanaan.

Pemerintah saat ini tengah fokus membangun infrastruktur kesehatan di daerah-daerah 3T (terpencil, terdepan, tertinggal). Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, pemerintah menentukan daerah yang akan dilakukan pembangunan. Misalnya di Kubu Raya, pembangunan RSUD diharapkan selesai tahun ini agar segera beroperasi awal tahun depan. Selain itu, 32 rumah sakit tipe C direncanakan rampung pada 2025 dan akan bertambah 34 lagi tahun 2026.

Kualitas dari pembangunan ini dapat dilihat dari groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kemenkes di Pekanbaru. Rumah sakit ini menjadi simbol kapabilitas pelayanan modern dengan fasilitas canggih seperti PET scan, robotik surgery, hingga kemoterapi dan transplantasi. Dengan begitu pembangunan rumah sakit baru diharapkan dapat menjadi rujukan kelas regional dan mencegah bocornya devisa hingga puluhan triliun rupiah.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyatakan bahwa infrastruktur kesehatan yang berkualitas di daerah merupakan penghidup harapan bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah peningkatan status RSUD Bengkulu Tengah dari tipe D ke tipe C, yang kini dilengkapi dengan tenaga medis spesialis dan fasilitas ICU. Langkah ini tidak hanya bertujuan membangun gedung yang megah, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan yang nyata dan merata bagi rakyat. Prof. Dante menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi wujud pengabdian, bukan sekadar simbol prestise, dengan menghadirkan keadilan akses serta secara langsung mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Azhar Jaya. Menurutnya membangun 32 rumah sakit di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dalam satu tahun merupakan gebrakan sejarah. Dengan anggaran optimal dan tenaga kesehatan terprogram melalui beasiswa dan penugasan. Azhar meyakini pemerataan layanan kesehatan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa manfaat dalam percepatan pembangunan rumah sakit di wilayah terpencil, yaitu berkurangnya disparitas layanan berkat adanya pemerataan akses bagi pasien. Walaupun adanya efisiensi anggaran dan anggaran seadanya, realokasi strategis tetap dapat dilakukan sebagai bukti bahwa pengelolaan negara sudah efektif. Selain itu, dengan adanya pemerataan infrastruktur layanan kesehatan dapat meminimalkan kebutuhan pasien untuk berobat ke luar negeri, meningkatkan kepercayaan pasien asing untuk berobat di Indonesia sehingga mampu memperkuat ekonomi lokal.

Dengan adanya pemerataan infrastruktur harus diikuti juga dengan penguatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan. Penguatan terhadap SDM dilakukan dengan dilaksanakannya program beasiswa dibidang kesehatan bagi putra daerah untuk memastikan dokter spesialis tersedia di tempat yang membutuhkan. Hal ini sangat mendukung dalam penguatan dan pemerataan infrastruktur layanan kesehatan di wilayah terpencil.

Inisiatif percepatan pembangunan rumah sakit baru di seluruh Indonesia adalah wujud komitmen serius pemerintah dalam menjaga kesehatan nasional. Strategi sistemik ini dapat dilakukan dengan dukungan teknologi, penguatan SDM, komitmen anggaran, serta pemerataan geografis,. Ini mencerminkan visi inklusif dan holistic, dimana setiap lapisan masyarakat dijamin akses kesehatan yang setara.

Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah kombinasi holistik dengan percepatan pembangunan fisik rumah sakit, penguatan SDM melalui pendidikan dan penugasan, pemanfaatan teknologi modern, serta pembiayaan strategis. Sinergi seluruh pihak dalam pemerataan infrastruktur medis ini harus dilakukan mulai dari pemerintah hingga ke semua level, swasta, dan masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kini, saatnya semua bergerak bersama memastikan bahwa setiap sudut Tanah Air merasakan kehadiran negara dalam bentuk sentuhan medis dan penyembuhan nyata.

)*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan rumah sakit baru di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Prabowo ingin agar fasilitas kesehatan yang memadai hadir di semua kabupaten dan kota.

“Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus,” kata Budi.

Menurut Budi, percepatan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil menjadi salah satu fokus utama. Dari 32 rumah sakit yang telah direncanakan, 22 di antaranya sudah menjalani proses peletakan batu pertama. Sisanya, sebanyak 10 rumah sakit, akan menyusul dilakukan groundbreaking pada semester kedua tahun ini.

“Sisanya 10 akan di-groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini,” ujarnya.

Budi menuturkan bahwa masyarakat sangat antusias menyambut pembangunan rumah sakit, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya minim fasilitas kesehatan.

“Masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit di daerah-daerah seperti Reda Bolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, di Nias. Itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Prabowo juga akan meresmikan tiga rumah sakit besar yang menjadi bagian dari transformasi infrastruktur layanan kesehatan nasional.

“Kita juga bahas tentang peresmian tiga rumah sakit. Jadi ada rumah sakit di Jayapura, rumah sakit Kemenkes yang besar. Itu juga beliau setuju nanti akan meresmikan. Terus juga ada rumah sakit PON yang baru di Jakarta. Kalau teman-teman naik Cawang itu kelihatan gede,” ujar Budi.

“Itu rumah sakitnya juga beliau setuju mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan beliau, dan ada rumah sakit jantung khusus di Solo yang merupakan hibah dari Raja UAE,” sambungnya.

Selain pembangunan fisik, Presiden Prabowo turut menaruh perhatian pada ketersediaan alat kesehatan dan sumber daya manusia di rumah sakit daerah. Budi mengatakan, Prabowo memberikan arahan agar proses penyiapan tenaga medis, khususnya dokter dan dokter spesialis, dapat dipercepat.

“Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini kalau sudah ada alat-alatnya akan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Beliau juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat. Kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dipercepat,” kata Budi.

[edRW]

Oleh : Alexander Wijayanto*)

Pemerintah semakin memperkuat infrastruktur kesehatan nasional melalui percepatan pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya strategis dalam pemerataan akses kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya tahan sistem kesehatan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan mampu menjawab tantangan layanan di masa depan.

Presiden Prabowo Subianto, secara tegas meminta agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi di tanah air. Instruksi Presiden terkait penyediaan fasilitas rumah sakit yang memadai di 514 kabupaten/kota merupakan sinyal kuat bahwa pemerataan layanan menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga menargetkan pembangunan puluhan rumah sakit baru dalam program percepatan ini sebagai jawaban atas ketimpangan infrastruktur layanan kesehatan yang selama ini menjadi kendala utama akses bagi masyarakat di daerah. Pernyataan dan arahan presiden tersebut mencerminkan visi pemerintahan untuk menempatkan kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Dari sisi pelaksana teknis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rumah sakit baru harus dirancang tidak hanya sebagai fasilitas kuratif, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, inovasi, dan efisiensi layanan. Pada peresmian dua gedung baru RS Maranatha di Bandung, Menkes menggarisbawahi pentingnya transformasi rumah sakit menjadi institusi yang dapat mencetak tenaga medis berkualitas dan menerapkan manajemen yang hemat sumber daya. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan meningkatkan kapasitas SDM kesehatan sekaligus memperluas layanan bagi peserta BPJS dan masyarakat umum. Jika direalisasikan, model seperti RS Maranatha dapat menjadi rujukan pengelolaan rumah sakit yang efisien dan humanis.

Pembangunan infrastruktur rumah sakit juga harus dibarengi dengan sinergi lintas sektor, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta institusi pendidikan kesehatan. Upaya menghadirkan RS baru di berbagai wilayah harus dilengkapi rencana rekrutmen dan pendidikan dokter spesialis, penguatan manajemen rumah sakit, serta integrasi dengan layanan primer dan rujukan. Selain itu, ketersediaan teknologi kesehatan modern, sistem informasi terpadu, dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor kunci agar rumah sakit yang dibangun mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Contoh keberlanjutan pembangunan rumah sakit di daerah dapat dilihat dari respon pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal. Di Samarinda, pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai kehadiran fasilitas baru tersebut mampu meringankan beban layanan rumah sakit yang selama ini mengalami tekanan antrean, khususnya bagi pengguna BPJS. Pernyataan ini menegaskan bagaimana tambahan fasilitas dapat memperbaiki distribusi pasien dan meningkatkan kapasitas layanan di tingkat provinsi. Dukungan legislatif dan koordinasi anggaran daerah menjadi faktor penting agar fasilitas baru berfungsi optimal bagi masyarakat.

Transformasi infrastruktur kesehatan yang diinginkan pemerintah dari pembangunan gedung baru hingga reformasi manajemen dan penguatan SDM juga membuka peluang inovasi layanan dan efisiensi biaya. Rumah sakit yang dirancang untuk menjadi pusat pendidikan klinis akan mempercepat regenerasi tenaga medis, mengurangi ketergantungan pada urban center, dan mendorong praktik pelayanan yang lebih rasional. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan kerja sama internasional dapat mempercepat transfer teknologi dan kapabilitas manajerial, asalkan tetap menjaga prinsip kedaulatan pelayanan dan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan institusi pendidikan kesehatan menjadi kunci kelangsungan program percepatan ini. Upaya ini didukung dengan langkah-langkah yang mempermudah pendirian rumah sakit baru, sehingga pemerataan layanan kesehatan dapat lebih cepat terwujud. Oleh karena itu, pembangunan gedung rumah sakit akan diiringi dengan peningkatan sistem akreditasi, monitoring mutu layanan, dan transparansi penganggaran agar fasilitas tidak hanya siap secara struktural, tetapi juga berfungsi secara optimal.

Efektivitas program ini akan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran, mekanisme akreditasi, serta pengawasan mutu layanan. Pemerintah perlu menegaskan kerangka evaluasi yang transparan untuk memastikan setiap rumah sakit baru tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memenuhi standar kualitas, keselamatan pasien, dan keberlanjutan operasional. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan pemerataan fasilitas di wilayah tertinggal sehingga target nasional tidak hanya menjadi statistik tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat.

Dengan begitu, pemerintah patut mendapatkan apresiasi  atas langkah strategis  dalam memperkuat infrastruktur kesehatan nasional. Pembangunan dan transformasi rumah sakit bukan akhir, melainkan awal dari upaya memastikan kesehatan sebagai investasi masa depan negara. Ketersediaan fasilitas yang memadai, dikombinasikan dengan pengembangan SDM dan manajemen yang inovatif, akan menjadikan layanan kesehatan Indonesia lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Transformasi infrastruktur kesehatan ini harus terus didukung karena kesehatan adalah masa depan bangsa.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kesehatan

Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) periode 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menekankan bahwa revisi RKUHAP harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan proses peradilan pidana.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara transparan. Pihaknya telah berupaya secara maksimal untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU tersebut serta berupaya untuk terbuka dan mengundang berbagai elemen dalam pembahasan KUHAP.

“Yang namanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU KUHAP sudah sangat-sangat maksimal, transparansi juga sudah sangat-sangat maksimal kami ikhtiarkan. Kami garis bawahi, itu adalah ikhtiar kami,” kata Habiburokhman.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Juniver Girsang menyatakan, seluruh organisasi advokat di Indonesia mendukung pembahasan RKUHP yang saat ini sedang berjalan di DPR. Pembahasan RUU ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemberlakuan KUHP baru pada 2026.

“Kami mengimbau kepada Komisi III maupun Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU KUHAP ini, karena sangat-sangat urgen,” ujar Juniver Girsang.

Kepala Badan Kesbangpol Berau, Kalimantan Timur, Salimharus mengatakan RKUHAP menjadi indikator komitmen negara dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi. Hukum acara pidana yang modern dan berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus memperkuat legitimasi negara di mata warganya.

“RKUHAP adalah indikator nyata komitmen negara dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi. Keberhasilan revisinya juga akan mencerminkan kematangan hukum Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.” ujarnya.

RKUHAP 2025 diharapkan menjadi tonggak penguatan kepercayaan publik terhadap hukum. Melalui pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak warga, revisi ini dapat menghadirkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Para pemangku kepentingan mengajak seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif, memastikan RKUHAP benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi perlindungan hukum di Indonesia.

Sebagai instrumen hukum yang mengatur proses peradilan pidana dari awal hingga akhir, RKUHAP memegang peran penting dalam memastikan hak-hak individu dijaga, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan. Pembaharuan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kelemahan dalam KUHAP sebelumnya, tetapi juga merespons perkembangan zaman, termasuk tantangan hak asasi manusia, teknologi digital, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Jakarta — Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) semakin menguat. Sejumlah organisasi advokat nasional menyatakan komitmennya untuk mendorong RKUHAP segera disahkan demi memperkuat sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan modern, seiring akan diberlakukannya KUHP baru pada 2026.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI), Juniver Girsang, menyatakan bahwa seluruh organisasi advokat di Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai urgensi pengesahan RKUHAP. Menurutnya, tanpa pembaruan hukum acara, pelaksanaan KUHP baru yang telah disahkan tahun lalu tidak akan berjalan optimal.

“Seluruh organisasi advokat di Indonesia bersepakat dan menghimbau kepada Komisi III DPR dan pemerintah agar segera melanjutkan pembahasan RUU KUHAP ini karena sangat-sangat urgen,” ujar Juniver, di Jakarta.

Juniver menambahkan bahwa RKUHAP memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, tidak hanya kepada tersangka tetapi juga kepada saksi. Dalam draf RKUHAP, saksi sudah dapat didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, yang menurutnya dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi rekayasa kasus.

“Dengan RUU KUHAP, saksi sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum sejak penyelidikan dan penyidikan. Ini mencegah adanya dugaan rekayasa kasus karena advokat sudah hadir dalam proses tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Advokat Progresif Indonesia (KAPI), Nasrul Saftiar Dongoran, menyoroti pentingnya revisi KUHAP sebagai momentum untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih berpihak pada korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan.

“Momentum revisi KUHAP ini harus menjadi upaya untuk mendekatkan akses pada keadilan (access to justice) kepada korban, dan terkhusus perempuan korban yang memiliki kerentanan berlapis saat berhadapan dengan hukum,” kata Nasrul.

Nasrul menekankan pentingnya pemberian ruang partisipatif bagi korban dalam proses hukum, termasuk usulan penambahan kewenangan bagi penuntut khusus dari kalangan advokat yang dapat mewakili korban dalam persidangan. Hal ini menurutnya relevan dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual dan pencemaran lingkungan, di mana korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang utuh.

Ia juga mendorong agar dalam RKUHAP dimasukkan pasal yang mengakui hak korban untuk didampingi oleh lembaga layanan atau organisasi masyarakat sipil serta perlindungan terhadap pendamping hukum.

“Termasuk mengatur larangan kriminalisasi terhadap pendamping serta jaminan perlindungan keamanan dan akses informasi,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Maqdir Ismail, menilai RKUHAP sebagai kesempatan emas untuk menghadirkan hukum acara pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Ini adalah kesempatan emas untuk membuat hukum acara pidana yang lebih modern, yang tidak hanya mengejar penindakan, tetapi juga menjamin keadilan dan melindungi hak asasi manusia,” ujar Maqdir.

Ia menyoroti praktik-praktik penyidikan yang kerap kali melampaui batas kewenangan hukum, serta pentingnya RKUHAP untuk menetapkan rambu-rambu yang jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang.

“Selama ini, kita sering mendengar adanya keluhan tentang praktik-praktik yang melampaui batas dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, RUU KUHAP harus memberikan rambu-rambu yang tegas agar aparat penegak hukum tidak bisa sewenang-wenang menggunakan wewenangnya. Hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang kuat, harus dihormati,” tegas Maqdir.

Dengan semakin solidnya dukungan dari berbagai organisasi advokat, pengesahan RKUHAP menjadi sinyal kuat bahwa reformasi sistem hukum acara pidana di Indonesia akan segera memasuki babak baru yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan berpihak pada hak-hak warga negara.

[edRW]

Oleh: Jerry Sinambela )*

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukan sekadar revisi normatif semata, melainkan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi peradilan yang modern, efisien, adil, dan beradab. Dalam mendukung pemerintah saat ini, RKUHAP dianggap sebagai momentum strategis yang melanjutkan semangat KUHP Nasional  serta menyelaraskan sistem peradilan acara pidana dengan tuntutan zaman. Mayoritas penegak hukum dan akademisi sepakat bahwa RKUHAP adalah kebutuhan yang sangat mendesak.

Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O. S. Hiariej, menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih efisien dan adil. Pembaruan ini juga bertujuan menciptakan integrasi yang kuat antar lembaga peradilan sehingga proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan transparan. Dengan langkah ini, diharapkan sistem peradilan dapat menjawab berbagai tantangan modernisasi hukum yang semakin kompleks. Selain itu, reformasi ini akan memperkuat kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi seluruh warga negara. Semua upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang berkualitas dan berkeadaban.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP disusun melalui koordinasi solid antar lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Peran pengacara juga diperkuat dalam mekanisme peradilan, sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa penyusunan RKUHAP yang komprehensif dan adaptif sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berintegritas. Sinergi yang harmonis antara subsistem seperti Polri, kejaksaan, advokat, dan pengadilan dapat menjadi landasan bagi terciptanya transparansi dalam peradilan pidana terpadu. Dengan kerjasama yang solid ini, proses penegakan hukum diharapkan semakin kuat dan terpercaya demi kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Pakar Hukum Pidana, Prof. Rena Yulia, menegaskan bahwa pengintegrasian living law atau hukum yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional merupakan inovasi yang sangat penting dan harus diikuti dengan pengakuan peradilan hukum adat dalam RKUHAP. Tidak mungkin pengakuan living law dalam KUHP Nasional terlaksana tanpa diiringi pengakuan yang sama terhadap peradilan hukum adat dalam RKUHAP.

Anggota Komisi Yudisial, Annas Mustaqim, menegaskan bahwa upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan sebaiknya tetap diperbolehkan dalam praperadilan. Ia juga mengkritisi durasi praperadilan yang singkat sebagai hal yang perlu diperbaiki. Annas menambahkan bahwa perbaikan tersebut penting untuk menjamin proses hukum yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, Organisasi Hukumonline mencatat bahwa dinamika masyarakat sipil dan akademisi memberikan dorongan penting bagi perbaikan isi dan mekanisme RKUHAP. Mereka menyoroti pentingnya pengaturan living law yang menghormati upacara adat serta inklusi korban kolektif dengan definisi yang lebih luas dalam RKUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang lebih responsif dan berkeadilan sosial.

Proses penyusunan RKUHAP berjalan dengan dinamis dan penuh semangat, mencerminkan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam memperkuat sistem hukum nasional. Pemerintah dengan terbuka telah memberikan akses luas kepada akademisi, advokat, dan organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyusunan DIM. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan dan menindaklanjuti setiap masukan demi menyempurnakan proses legislasi. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, pemerintah optimis RKUHAP dapat menjadi produk hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengusung semangat reformasi peradilan yang menyeluruh, RKUHAP hadir sebagai fondasi pembaruan sistem peradilan pidana yang adaptif. RKUHAP menitikberatkan pada penguatan hak tersangka dan pengembangan keadilan restoratif. Selain itu, perlindungan korban dan transparansi dalam proses hukum juga menjadi fokus utama, didukung oleh sistem peradilan terpadu berbasis teknologi informasi.

Penguatan mekanisme checks and balances bertujuan untuk memastikan setiap tindakan aparat berada dalam pengawasan hukum yang ketat. Model ini tidak hanya memperkokoh sistem peradilan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas diharapkan meningkat secara signifikan.

RKUHAP merupakan langkah strategis dalam reformasi peradilan di Indonesia. Pemerintah menunjukkan keseriusan dan keterbukaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunannya. Koordinasi antar lembaga dipastikan berjalan efektif, sementara living law diakomodasi sebagai bagian dari dinamika hukum nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, RKUHAP berpotensi menjadi instrumen hukum acara pidana yang lebih adil dan transparan. Reformasi ini tidak sekadar memperbarui aturan, melainkan juga menata ulang fondasi peradilan yang beradab dan berintegritas. Diharapkan, kepercayaan publik meningkat dan sistem hukum Indonesia menjadi lebih modern serta responsif.

Dengan semangat mendukung pemerintah secara konstruktif, kita optimis RKUHAP akan segera diselesaikan secara akuntabel. Hal ini akan menguatkan keadilan dan supremasi hukum sebagai warisan peradilan Indonesia yang bermartabat. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi masa depan sistem hukum nasional.

)* Penulis merupakan pengamat ilmu hukum

Oleh: Syafa Nabilla )*

Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum yang dinamis dan kompleksitas tindak pidana menuntut inovasi strategis guna mewujudkan proses peradilan yang lebih adil, transparan, dan inklusif.

Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O.S. Hiariej, menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana bertujuan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, memiliki kepastian, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Langkah ini mendapat sambutan positif melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana Wakil Menteri Hukum menekankan bahwa RKUHAP bukan sekadar dokumen hukum, melainkan cerminan semangat perubahan menuju peradilan yang lebih manusiawi dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan sistem peradilan pidana bukan hanya aspek teknis formal, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara sebagai pelindung masyarakat.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa sinergi antar pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Komitmen perlindungan HAM semakin diperkuat dengan rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM menekankan pentingnya transparansi, pengawasan yang ketat, pembatasan waktu penyidikan, serta pemberian ruang lebih besar bagi bantuan hukum sejak tahap awal, baik untuk tersangka maupun korban.

Komisioner Komnas HAM, Dr. Abdul Haris Semendawai, menyoroti perlunya pembaruan KUHAP agar lebih relevan dan mampu mencegah pelanggaran HAM selama proses penyidikan. Ia menyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan harus diawasi secara ketat agar tidak melanggar hak warga negara yang dijamin konstitusi. Pembatasan waktu penyidikan juga penting agar tersangka tidak mengalami ketidakpastian status hukum dalam jangka waktu lama.

Selain itu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi, mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan pengadilan secara substansial. Dengan demikian, tindakan koersif seperti penahanan dan penggeledahan tidak hanya berdasarkan prosedur formal, tetapi harus melalui pemeriksaan materi oleh hakim independen. Penyidik diberi waktu toleransi selama 3×24 jam untuk mengajukan permohonan persetujuan upaya paksa kepada pengadilan.

Tidak kalah penting, aspek hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat menjadi perhatian serius. Peneliti Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Siti Aminah Tardi, mengajukan enam usulan agar RUU KUHAP dapat mengakomodasi nilai-nilai masyarakat adat dan melindungi hak-hak perempuan. Ia menyarankan agar proses penggeledahan menghormati upacara adat dan memberikan pengakuan tegas terhadap ruang hukum adat dalam RKUHAP.

Dinamika hukum nasional saat ini memasuki fase yang sangat penting. RKUHAP sedang dibahas secara intensif oleh pemerintah dan DPR, dengan target penyelesaian sebelum diberlakukannya KUHP baru pada awal 2026, sehingga keduanya dapat berlaku secara bersamaan. Komitmen kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, DPR, Komnas HAM, dan kalangan akademisi menunjukkan semangat reformasi hak asasi manusia yang mengedepankan pendekatan inklusif, bukan konfrontatif.

Meskipun terdapat beberapa masukan dari berbagai pihak mengenai percepatan proses pembahasan, pemerintah justru memandang hal ini sebagai peluang untuk terus meningkatkan kualitas dialog dan keterlibatan publik. Pemerintah berkomitmen membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan transparan, serta aktif menyempurnakan RKUHAP berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa RKUHAP benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan mampu menghadirkan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Reformasi Hukum Acara Pidana melalui RKUHAP merupakan bukti nyata komitmen pemerintah saat ini dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia pada setiap tahap proses hukum. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah proaktif, antara lain menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), membuka ruang dialog publik, serta menerima masukan konstruktif dari berbagai pihak. Ini bukan sekadar proses legislasi, melainkan upaya membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan substantif, manusiawi, dan selaras dengan perkembangan zaman.

RKUHAP mendapat banyak apresiasi positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai wujud nyata kemajuan hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek formal, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan substantif dan penghormatan HAM. Pemerintah dianggap berhasil menjawab kebutuhan zaman dengan mengakomodasi hak tersangka, korban, dan masyarakat luas.

RKUHAP adalah langkah strategis dan visioner pemerintah dalam mengawal reformasi hukum nasional, terutama dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia sepanjang proses peradilan pidana. Dengan memperkuat hak-hak individu dan menerapkan mekanisme pengawasan yang transparan serta efektif, RKUHAP membuka jalan bagi terwujudnya sistem hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dan keseriusan dalam menghadapi tantangan, menjadikan semangat inklusif dan kolaboratif sebagai pondasi utama penyempurnaan regulasi ini. KUHAP baru yang modern ini diyakini akan menjadi tonggak penting bagi tegaknya negara hukum yang adil, transparan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

)*Penulis merupakan pengamat HAM