Penulis: admin bandungpedia

Oleh: Maya Dewantari )*

Dalam masyarakat yang plural dan berkembang, ekspresi budaya menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bentuk ekspresi yang baru-baru ini mencuat adalah pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece, yang menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus. Kejadian ini menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana ekspresi bebas ini dapat dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan yang telah lama dihargai oleh bangsa Indonesia, terutama simbol negara, Bendera Merah Putih.

Dalam menyikapi fenomena ini, pemerintah Indonesia menunjukkan sikap yang terbuka terhadap ekspresi masyarakat, tetapi tetap menekankan pentingnya menghormati simbol negara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan penggunaan bendera Jolly Roger sebagai wujud ekspresi, selama itu tidak disandingkan dengan Bendera Merah Putih. Presiden juga mengingatkan bahwa simbol negara, termasuk Bendera Merah Putih, adalah representasi perjuangan dan kemerdekaan bangsa, yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat.

Menurut Prasetyo, meskipun pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi kritik bisa diterima, hal itu tidak bisa diposisikan di atas Bendera Merah Putih, yang merupakan satu-satunya simbol negara yang harus dikibarkan pada hari-hari penting seperti peringatan kemerdekaan. Pengibaran bendera tersebut harus tetap dalam konteks sebagai ekspresi atau kritik terhadap situasi tertentu, bukan sebagai pengganti atau perlawanan terhadap Bendera Merah Putih yang memiliki makna sejarah yang dalam.

Fenomena ini tidak hanya mendapat perhatian dari pemerintah pusat, tetapi juga dari berbagai pihak lainnya. Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan masyarakat untuk lebih menghargai simbol negara. Ia menilai bahwa bendera Merah Putih adalah simbol persatuan dan kehormatan bangsa yang harus dihormati oleh setiap warga negara. Pengibaran bendera Jolly Roger, meskipun dianggap sebagai bentuk ekspresi, harus disikapi dengan bijak dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Ace menambahkan bahwa perayaan kemerdekaan Indonesia harus dijadikan momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Simbol negara, terutama bendera Merah Putih, merupakan representasi dari perjuangan bangsa yang tidak bisa digantikan dengan simbol lain, apapun bentuk ekspresinya. Momen kemerdekaan seharusnya digunakan untuk merayakan persatuan, bukan justru membenturkan simbol-simbol negara dengan simbol budaya asing.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, juga menanggapi peristiwa ini dengan sikap yang serupa. Ia mengakui bahwa dalam negara demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk berekspresi, termasuk dalam bentuk kritik atau simbol-simbol tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan, Bendera Merah Putih harus tetap menjadi simbol utama yang berkibar di atas segalanya.

Menurut Bima, peringatan kemerdekaan adalah momen refleksi, evaluasi, dan harapan untuk masa depan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan dan pencapaian, dan sudah sepantasnya untuk menghargai simbol negara yang telah menjadi lambang perjuangan dan kemerdekaan.

Dalam hal ini, pengibaran bendera One Piece harus dilihat dari sisi relevansi dan tujuannya. Jika itu digunakan untuk menyampaikan kritik atau pesan tertentu, maka hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh penghormatan terhadap simbol negara.

Meskipun begitu, Bima mengingatkan bahwa ekspresi yang menyimpang atau mengarah pada pemisahan antara simbol negara dengan simbol-simbol lain yang tidak relevan bisa menciptakan kebingungan dan perpecahan di masyarakat. Seharusnya, momen kemerdekaan ini digunakan untuk memperkuat persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air, bukan untuk memperuncing perbedaan melalui simbol-simbol yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan para pejabatnya, menunjukkan komitmennya untuk menjaga semangat ekspresi tanpa mengabaikan nilai kebangsaan. Meskipun ekspresi budaya dan kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh demokrasi, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan makna mendalam yang terkandung dalam simbol negara. Bendera Merah Putih adalah simbol persatuan, perjuangan, dan kemerdekaan bangsa yang tidak boleh dipandang enteng.

Perayaan Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi waktu untuk merayakan capaian bangsa dan mengingat kembali perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Menghargai simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air yang mendalam. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berekspresi tetap dihargai, simbol negara harus ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah lama diperjuangkan.

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara demokratis harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi dasar negara. Pengibaran bendera One Piece, atau simbol-simbol lain, harus dilakukan dengan kesadaran akan relevansinya dan dampaknya terhadap persatuan bangsa.

Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita menyampaikan kritik atau ekspresi melalui cara yang lebih konstruktif, tanpa merusak makna yang terkandung dalam simbol negara. Dengan demikian, semangat ekspresi dapat tetap berkembang, namun tetap berada dalam koridor yang menghargai nilai-nilai kebangsaan yang telah mengakar dalam perjalanan sejarah Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Adnan Ramdani )*

Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. E-commerce, sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital, telah menjadi ladang subur bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas. Melihat fenomena ini, pemerintah mengambil langkah untuk menyesuaikan regulasi perpajakan guna memastikan bahwa sektor ini tetap sehat, adil, dan berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa pengenaan pajak terhadap aktivitas e-commerce tidak akan menjadi beban bagi UMKM. Narasi ini penting untuk ditegaskan agar para pelaku usaha tetap merasa aman, nyaman, dan optimis dalam menjalankan bisnis mereka secara digital.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM adalah melalui kebijakan pajak yang berprinsip pada keadilan dan proporsionalitas. Pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengaturan pajak untuk e-commerce dirancang sedemikian rupa agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemungutan pajak e-commerce kepada pedagang di lokapasar daring seperti Shopee hingga Tokopedia tidak berdampak terhadap kelangsungan bisnis UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak perlu khawatir dengan adanya pajak e-commerce.

Lebih lanjut, langkah pengenaan pajak terhadap e-commerce bukan bertujuan untuk mengekang inovasi atau menurunkan daya saing pelaku usaha, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berdaya saing tinggi. Pajak yang diterapkan di sektor digital diharapkan mampu menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital. Tanpa adanya kejelasan regulasi perpajakan di sektor e-commerce, maka potensi ketimpangan bisa terjadi, yang berujung pada ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang telah lebih dulu patuh terhadap kewajiban pajak.

Narasi yang menyebut bahwa pajak e-commerce akan memberatkan UMKM pun perlu diluruskan. Faktanya, pemerintah terus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara perpajakan digital yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami. Platform digital besar seperti marketplace juga berperan aktif sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk dan jasa digital. Ini berarti, para pelaku UMKM tidak perlu dipusingkan dengan proses administrasi pajak yang rumit. Mereka cukup fokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan strategi pemasaran.

Selain itu, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan yang bisa dimanfaatkan UMKM, seperti tarif PPh final 0,5% untuk omzet di atas Rp500 juta, pembebasan pajak bagi UMKM terdampak pandemi, hingga kemudahan pelaporan pajak secara daring. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga menyediakan dukungan nyata agar UMKM bisa bertumbuh sehat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli mengatakan kebijakan ini bukanlah pajak baru, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta menciptakan level playing field antara pelaku usaha daring dan luring. Kemudian kebijakan ini dirancang agar lebih memudahkan pelaku usaha dan bukan untuk membebani. Dengan platform sebagai pemungut, UMKM tidak lagi perlu melaporkan dan menyetor pajak secara terpisah.

Perlu dipahami bahwa pajak adalah kontribusi nyata warga negara terhadap pembangunan. Dengan membayar pajak, pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Dalam jangka panjang, sistem pajak yang adil dan inklusif akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif. Pajak bukanlah beban, melainkan bentuk gotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Penting juga untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan. Dengan digitalisasi sistem, pemerintah semakin mampu mengintegrasikan data dan menciptakan transparansi yang lebih tinggi. Hal ini memberi manfaat tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi pelaku usaha, karena bisa menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum dalam berusaha. Di masa depan, sistem perpajakan yang digital dan terintegrasi akan menjadi fondasi utama ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berdaya tahan.

Diharapkan para pelaku UMKM tidak merasa khawatir atau terintimidasi dengan kebijakan pajak di sektor e-commerce. Justru sebaliknya, mereka perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk naik kelas. Ketika bisnis UMKM tumbuh sehat dan tertib secara administrasi, termasuk dalam hal perpajakan, maka akses terhadap pembiayaan, investasi, dan kemitraan akan terbuka lebih luas. Inilah semangat transformasi ekonomi yang ingin dibangun pemerintah, sebuah ekosistem digital yang mendukung UMKM menjadi pemain utama, bukan hanya pengikut.

Komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pajak e-commerce tidak membebani UMKM harus terus dikomunikasikan secara luas dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang adil dan saling menguatkan. Mari bersama membangun masa depan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini menjadi langkah afirmatif pemerintah dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan, yang diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku. Pada tahap awal, kebijakan ini akan menjangkau 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah di wilayah DTPK.

“Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

Hasan menambahkan, penetapan wilayah penerima tunjangan didasarkan pada tiga kriteria utama, yakni keterbatasan akses layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, serta kebutuhan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan berjenjang dan pembinaan karier bagi para dokter yang bertugas di wilayah DTPK. Inisiatif ini bertujuan menjaga profesionalisme tenaga kesehatan sekaligus memastikan pengembangan kapasitas mereka secara menyeluruh.

“Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa tunjangan ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.

“Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” lanjutnya.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, pemerintah pusat turut mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam aspek alokasi anggaran, penyediaan logistik dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, hingga jaminan keamanan bagi para tenaga medis yang bertugas di lapangan.

Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil, khususnya yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang direncanakan hanya akan dikenakan kepada pelaku usaha dengan omzet tahunan di atas Rp500 juta.

“So far sih nggak ya (pengaruh ke pedagang UMKM). Karena yang dibebankan itu kan terhadap mereka yang omzet tahunnya itu di atas Rp500 juta, yang di bawah itu sih nggak ya,” ungkap Iqbal di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini justru menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha daring dan luring.

“Itu fair, saya pikir. Di atas Rp500 juta kan berarti bukan usaha mikro lagi, melainkan usaha kecil dan menengah. Jadi sudah sewajarnya mereka ikut menyumbang melalui pajak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Induk UMKM periode 2021–2025, Andi Nana Riwayatie Basoamier, menyambut baik langkah pemerintah dalam mendorong pemerataan perlakuan pajak antara pelaku usaha offline dan online.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendorong kesetaraan, tetapi juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara tanpa membebani usaha mikro.

“Kebijakan ini akan diberlakukan bagi pelaku usaha dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta tidak terdampak secara signifikan dari kebijakan ini,” jelas Nana.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan sejak dini bagi pelaku UMKM, terutama yang masih dalam tahap awal merintis usaha. Nana menekankan pentingnya pelatihan, motivasi, serta inovasi produk agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang.

“Misalnya, dalam satu sesi khusus untuk penjual pisang goreng, bisa diberikan motivasi dan contoh inovasi sederhana. Seperti menambahkan keju atau topping lain agar produknya lebih menarik dan laku di pasaran,” katanya.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan inklusif. Dengan memastikan UMKM tetap terlindungi, pemerintah membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh tanpa rasa khawatir menghadapi beban pajak yang tak sebanding.

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Melalui Perpres ini, sebanyak 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah akan menerima tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pengabdian dokter di garis terdepan. “Negara tidak boleh absen di daerah-daerah yang paling membutuhkan layanan kesehatan dan mereka yang bertugas di wilayah terpencil harus kita dukung penuh, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kebijakan nyata,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya di Jakarta.

“Kebijakan ini juga dilihat sebagai solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional”, kata Presiden Prabowo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan pentingnya dukungan negara bagi dokter yang bekerja dalam kondisi sulit.

“Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” ujar Hasan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga membawa pesan moral bahwa negara hadir untuk menjamin hak dasar warga negara, termasuk kesehatan.

Presiden Prabowo mengatakan tunjangan diberikan kepada dokter yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis dan logistik, seperti daerah pedalaman, pulau terluar, serta perbatasan negara.

“Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat pelayanan publik hingga ke akar rumput”, tandasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah semakin banyak tenaga medis yang terdorong untuk mengabdi di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas. Selain itu, “pemerintah terus mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan”, tutupnya.

Papua Pegunungan — Aparat TNI berhasil menumpas salah satu tokoh penting Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya. Operasi penindakan dilakukan pada Selasa (5/8) di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, Mayer Wenda merupakan buronan yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014. “Mayer Wenda terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, termasuk penyerangan Mapolsek Pirime pada 2012, pembunuhan anggota Polri di Tolikara, serta aksi penembakan terhadap aparat di Lanny Jaya pada 2014,” ujar Kristomei.

Kristomei menegaskan, operasi ini dilakukan secara profesional dan terukur, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Keberhasilan ini membuktikan komitmen prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan, saat proses penangkapan berlangsung, Mayer Wenda dan rekannya melakukan perlawanan bersenjata, sehingga kontak tembak tidak terhindarkan. Dalam baku tembak tersebut, Mayer Wenda tewas bersama seorang yang diduga adiknya, Dani Wenda. “Tindakan tegas ini diambil demi melindungi masyarakat dari ancaman keamanan dan menjaga kedamaian Papua,” kata Lucky.

Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata revolver dengan 24 butir munisi, dua KTP atas nama Dani Wenda dan Pemina Wenda, dua unit ponsel, uang tunai, serta satu tas noken. Kedua jenazah telah dibawa ke RSUD Wamena untuk proses lebih lanjut.

Sebelumnya, Satgas Habema juga berhasil melumpuhkan tiga anggota OPM dalam operasi di Kampung Tigilobak, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli lalu. Dari tangan kelompok tersebut, TNI menyita satu pucuk senjata SS2 V4 yang diketahui milik prajurit TNI yang gugur pada 2019. “Ini adalah simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara,” tegas Lucky.

Lucky juga membeberkan rekam jejak Mayer Wenda yang pernah terlibat pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan pembakaran Mapolsek Pirime pada 27 November 2012, serta penghadangan terhadap patroli Polri di Jalan Indawa-Wamena, Kampung Nambume, Distrik Indawa, pada 28 Juli 2014. Setelah sempat menghilang pada 2014, Mayer Wenda kembali ke Lanny Jaya dan memegang peran sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya. ()

Jayapura — Komando Operasi (Koops) Habema kembali melakukan langkah pengamanan terhadap kelompok bersenjata di Papua. Dalam sebuah operasi di Lanny Jaya, prajurit TNI berhasil melumpuhkan Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, tokoh OPM yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan.

Dalam keterangannya, Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa operasi pada Selasa (5/8) di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, berhasil melumpuhkan salah satu tokoh OPM, Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang merupakan Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya.

“Tindakan tegas terhadap kelompok bersenjata dilakukan sesuai prosedur hukum dan hanya terhadap pihak-pihak yang melakukan perlawanan atau mengancam keselamatan masyarakat maupun aparat keamanan,” ujar Mayjen Lucky Avianto.

Mayer Wenda diketahui masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua sejak tahun 2016 berdasarkan keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk pembunuhan berencana, penembakan terhadap aparat, serta pembakaran Mapolsek Pirime pada tahun 2012. Pada 2014, ia juga disebut terlibat dalam penghadangan patroli dan aksi penembakan terhadap personel Polri di Lanny Jaya.

Pangkoops Habema mengungkapkan bahwa saat proses penangkapan dilakukan, Mayer Wenda dan kelompoknya melakukan perlawanan bersenjata.

“Saat akan dilakukan penangkapan, yang bersangkutan beserta rekannya melakukan perlawanan bersenjata sehingga diambil tindakan tegas dan terukur,” jelasnya.

Dalam kontak tembak tersebut, Mayer Wenda tewas di tempat bersama satu orang lain yang diduga adalah adiknya, Dani Wenda.

Kedua jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi lebih lanjut. Koops Habema juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan kejadian tersebut.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi mencakup satu pucuk senjata api jenis revolver, 24 butir amunisi, dua KTP atas nama Dani dan Pemina Wenda, dua unit ponsel, uang tunai Rp65 ribu, serta satu buah tas noken.

Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa tujuan utama operasi adalah menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat Papua.

“Operasi ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan stabilitas dan keamanan, terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80,” kata Kristomei.

TNI menyatakan bahwa tindakan tegas ini ditujukan kepada pihak yang terbukti melakukan kekerasan dan mengancam keselamatan. Keamanan masyarakat Papua tetap menjadi prioritas utama.

Oleh : Debora Itlay )*

Keamanan Papua kembali menunjukkan perkembangan positif setelah keberhasilan prajurit TNI dalam melaksanakan operasi terukur di Lanny Jaya. Dalam operasi ini, satu tokoh kelompok bersenjata berhasil dilumpuhkan, menandai langkah penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan taktis TNI, tetapi juga komitmen untuk menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan prinsip profesionalisme.

Pangkoops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan hanya ditujukan kepada pihak yang melakukan perlawanan atau mengancam keselamatan. Penjelasan ini penting untuk menegaskan bahwa operasi militer di Papua dijalankan dengan pendekatan yang selektif dan terukur, bukan tindakan yang bersifat menyeluruh terhadap masyarakat. Prinsip kehati-hatian inilah yang menjadi landasan moral sekaligus strategis dalam menjaga kepercayaan publik.

Operasi di Lanny Jaya menjadi contoh bagaimana penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam situasi yang melibatkan ancaman bersenjata, kecepatan dan ketepatan menjadi faktor penentu. Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa tindakan tegas diambil hanya setelah ada ancaman nyata terhadap keselamatan aparat maupun warga, sehingga legitimasi tindakan tersebut tidak diragukan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan kemampuan TNI dalam mengintegrasikan intelijen, strategi, dan koordinasi lapangan. Proses evakuasi jenazah, pengamanan barang bukti, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya menandakan bahwa setiap tahapan operasi dijalankan dengan rapi dan bertanggung jawab. Langkah ini memperkuat persepsi bahwa aparat hadir untuk melindungi, bukan sekadar menindak.

Barang bukti yang diamankan, seperti senjata api dan amunisi, membuktikan adanya ancaman yang nyata. Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa operasi tersebut dilaksanakan untuk mencegah potensi serangan atau aksi kekerasan lanjutan. Dengan demikian, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada penurunan ancaman langsung, tetapi juga memberikan rasa aman yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menekankan bahwa operasi ini adalah bagian dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penekanan pada profesionalisme dan keterukuran menjadi pesan penting yang ia sampaikan. Operasi seperti ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Papua, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, saat stabilitas menjadi faktor yang sangat krusial.

Konteks keamanan Papua memang memiliki kompleksitas tersendiri. Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada aspek keamanan fisik, tetapi juga memengaruhi psikologis masyarakat, aktivitas ekonomi, serta proses pembangunan. Dalam situasi seperti ini, langkah tegas yang dijalankan secara hati-hati memiliki nilai strategis yang tinggi. Operasi di Lanny Jaya memberikan sinyal bahwa negara siap dan mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan.

Keamanan yang terjaga tidak hanya berarti menurunnya angka kekerasan, tetapi juga meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap negara. Ketika warga merasa terlindungi, partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan akan lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan operasi terukur di Papua bukan hanya kemenangan di medan operasi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan ekonomi.

Dari perspektif strategis, operasi ini memberikan dampak langsung terhadap kemampuan operasional kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Hilangnya satu simpul kekuatan dapat melemahkan koordinasi internal dan mengurangi ancaman serangan. Namun, TNI tidak berhenti pada aspek penindakan saja. Ke depan, pendekatan keamanan tetap perlu dipadukan dengan langkah-langkah pembinaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, sehingga ruang gerak kelompok bersenjata semakin terbatas.

Pengalaman menunjukkan bahwa keamanan berkelanjutan di Papua memerlukan dua pendekatan yang berjalan bersamaan: penegakan hukum yang tegas dan program kesejahteraan yang merata. TNI telah menunjukkan kemampuannya dalam aspek pertama, sementara koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan memastikan bahwa keberhasilan di bidang keamanan dapat diikuti dengan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Operasi terukur di Lanny Jaya juga menjadi pesan bagi pihak-pihak yang berpotensi mengganggu keamanan. Pesan ini jelas: negara hadir dengan kekuatan penuh untuk melindungi masyarakat, namun tetap mengedepankan hukum dan prosedur yang berlaku. Pendekatan ini mampu menyeimbangkan kebutuhan untuk menghentikan ancaman dengan menjaga citra positif aparat di mata masyarakat.

Mengapresiasi keberhasilan TNI di Lanny Jaya berarti mengakui pentingnya konsistensi dan ketepatan dalam operasi keamanan. Dalam wilayah yang penuh tantangan seperti Papua, kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap persepsi publik. Oleh karena itu, keberhasilan ini patut dilihat sebagai hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kecermatan prajurit TNI di lapangan.

Ke depan, diharapkan pola operasi seperti ini dapat menjadi standar dalam penanganan ancaman bersenjata di Papua maupun wilayah lain. Penindakan yang terukur, profesional, dan berbasis hukum akan menjaga stabilitas sekaligus memperkuat rasa persatuan. Dengan langkah-langkah seperti ini, cita-cita untuk menghadirkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera dapat semakin mendekati kenyataan.

Keberhasilan TNI di Lanny Jaya bukan hanya catatan kemenangan militer, tetapi juga simbol komitmen negara dalam melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali. Ini adalah bukti bahwa keamanan dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan, dan bahwa setiap langkah tegas dapat diambil tanpa kehilangan arah moral.

)* Penulis meruipakan Pemerhati Sosial dan Pembangunan Papua

Oleh: Loa Murib

Keberhasilan TNI melumpuhkan Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya, menjadi bukti nyata bahwa negara tidak pernah memberi ruang bagi aksi teror kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi yang dilaksanakan di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Selasa 5 Agustus, menegaskan bahwa keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Mayer Wenda, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014, memiliki rekam jejak panjang keterlibatan dalam berbagai aksi kekerasan, mulai dari penyerangan Mapolsek Pirime pada 2012 hingga aksi penembakan terhadap aparat keamanan.

Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa tindakan tegas yang diambil terhadap kelompok bersenjata OPM telah sesuai prosedur hukum. Langkah ini hanya dilakukan terhadap pihak yang melakukan perlawanan bersenjata atau mengancam keselamatan masyarakat dan aparat keamanan. Keberhasilan operasi ini tidak hanya menandai berakhirnya jejak kekerasan Mayer Wenda, tetapi juga menunjukkan komitmen aparat dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, khususnya menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Selain Mayer Wenda, aparat TNI sebelumnya juga berhasil melumpuhkan tiga anggota OPM dalam operasi di Kampung Tigilobak, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli. Salah satu di antaranya adalah Ado Wanimbo, Danwil Ugimba Kodap VIII Kemabu, yang masuk DPO sejak 2018. Operasi tersebut berhasil mengembalikan satu pucuk senjata SS2 V4 milik prajurit TNI yang gugur pada 2019, beserta berbagai barang bukti lain yang menunjukkan keterlibatan kelompok ini dalam aksi kekerasan bersenjata.

Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa keamanan masyarakat Papua adalah prioritas utama. Oleh karena itu, setiap ancaman yang berpotensi mengganggu kedamaian akan ditindak secara tegas dan terukur. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap operasi, di mana setiap langkah aparat dilaksanakan dengan profesionalisme dan berpedoman pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, tindakan TNI di Lanny Jaya bukanlah sekadar aksi militer, melainkan upaya komprehensif untuk memastikan keberlangsungan kehidupan damai di tanah Papua.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini adalah bukti bahwa prajurit TNI siap melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok separatis. Setiap tindakan dilakukan dengan mengedepankan keselamatan warga sipil, sekaligus menjaga kehormatan dan kedaulatan negara. Profesionalisme aparat terlihat dari cara penindakan yang terukur, meskipun menghadapi perlawanan bersenjata dari pihak lawan.

Rekam jejak Mayer Wenda menjadi alasan kuat dilakukannya operasi ini. Selain penyerangan Mapolsek Pirime, ia terlibat dalam pembunuhan anggota Polri di Tolikara pada 2012, serta penghadangan patroli aparat di Lanny Jaya pada 2014. Setelah sempat menghilang, ia kembali memperkuat sayap bersenjata OPM dengan memegang posisi strategis. Aksi-aksi tersebut menimbulkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat, sehingga penegakan hukum menjadi langkah mutlak demi memutus rantai teror.

Keberhasilan ini memiliki makna strategis bagi keamanan Papua. Selain mengurangi kekuatan OPM, operasi ini juga menjadi pesan tegas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan adanya wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata. Penindakan terhadap tokoh-tokoh kunci OPM diharapkan dapat melemahkan struktur komando mereka dan mengurangi eskalasi kekerasan di lapangan.

Lebih jauh, operasi di Lanny Jaya memperlihatkan sinergi antarunit TNI dalam menjalankan tugas. Dari penyergapan yang berhasil hingga pengamanan barang bukti, setiap langkah diambil untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Barang bukti yang diamankan, seperti senjata api, amunisi, hingga dokumen pribadi, akan menjadi materi penting dalam mengungkap jaringan dan aktivitas kelompok ini secara lebih luas.

Dalam konteks yang lebih luas, tindakan tegas terhadap OPM merupakan bentuk perlindungan negara terhadap seluruh warganya, tanpa memandang lokasi geografis. Papua, sebagai bagian integral dari NKRI, memiliki hak yang sama untuk merasakan keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu, setiap ancaman terhadap kedamaian di wilayah ini akan dihadapi dengan langkah yang tegas namun tetap berlandaskan hukum.

Momentum keberhasilan operasi ini sebaiknya diiringi dengan langkah lanjutan, yakni penguatan kehadiran negara dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Keamanan yang tercipta akan lebih kokoh jika didukung oleh peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi warga setempat. Dengan demikian, akar masalah yang sering dimanfaatkan kelompok separatis untuk merekrut anggota baru dapat ditekan secara signifikan.

Tindakan di Lanny Jaya menjadi pengingat bahwa negara memiliki kapasitas dan kemauan untuk menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan. Keberhasilan ini adalah kombinasi dari ketegasan, profesionalisme, dan komitmen menjaga keselamatan rakyat. Pesan yang disampaikan jelas: tidak ada toleransi terhadap teror dan kekerasan bersenjata di bumi Papua. Dengan langkah yang konsisten dan terukur, diharapkan perdamaian yang hakiki dapat terwujud di wilayah ini, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di bawah naungan Merah Putih.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jakarta- Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam upaya memastikan keberlangsungan dan efektivitas program tersebut, berbagai langkah pengawasan aktif terus dilakukan oleh kementerian terkait, mulai dari evaluasi kelembagaan hingga pendampingan teknis dan manajerial.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis koperasi di desa. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan warga desa, tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi nasional dari akar rumput.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melakukan monitoring dan penguatan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Kunjungan itu dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap progres program Koperasi Desa Merah Putih. Kami ingin semuanya berjalan dengan lancar dan maksimal,” ujar Bima Arya.

Menurut Bima Arya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Inisiatif pembentukan koperasi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan kedatangan Wamendagri Bima Arya sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat program Koperasi Desa Merah Putih.

Bupati Zaini berharap kunjungan kerja tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola koperasi desa, agar lebih profesional dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Hal itu tentu menjadi motivasi bagi kami semua dalam membangun Lombok Barat,” kata Bupati Zaini.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tiga desa percontohan terkait pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, salah satunya koperasi yang berada di Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Koperasi Desa Kekeri telah menjalin mitra dengan berbagai perusahaan BUMN untuk pengadaan pupuk, gas, transaksi perbankan melalui agen, serta mengelola bisnis mebel dan peternakan ayam.

Dengan pengawasan yang ketat dan pendampingan berkelanjutan, Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi pilar kemandirian ekonomi desa serta simbol kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia dari desa ke kota.***