Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18,8 triliun, pemerintah menggulirkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai pembangunan 115 ribu unit rumah subsidi hingga semester I tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa FLPP menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan perumahan nasional. Pemerintah juga meningkatkan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 rumah subsidi. Hal ini demi mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.

“FLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati.

Adapun total alokasi APBN untuk program FLPP tersebut meningkat dari Rp 18,8 triliun menjadi Rp 35,2 triliun. Kemudian alokasi APBN kepada PT Sarana Multigriya Finansial meningkat dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.

“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026,” ucapnya.

Pada prosesnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan 25.000 – 30.000 unit rumah subsidi akan diluncurkan di seluruh Indonesia secara serempak pada bulan September mendatang. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut, peluncuran itu menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang ditargetkan tercapai tahun ini.

“Yang membangun dan merenovasi bisa pemerintah, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, termasuk BUMN. Termasuk juga yang merenovasi seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan dari APBN dan BUMD,” ujar Ara.

Kemudian ia melaporkan bahwa kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini ditingkatkan menjadi 350 ribu unit dari 220 ribu. Selain itu ada pengalokasian khusus kepada petani sebanyak petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, wartawan 3 ribu unit, supir 8 ribu unit, dan guru 20 ribu unit.

“Ini salah satu terobosan adalah karena ini sangat menarik, yaitu bunganya hanya 5% karena disubsidi. Kalau komersial itu 12%, kemudian DP-nya 1%, jadi peminatnya sangat banyak sekali,” tuturnya.

Mendukung upaya tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turut berkontribusi dengan penyaluran pembiayaan KPR bersubsidi FLPP untuk 10.000 unit rumah, senilai sekitar Rp1,6 triliun. Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, menjelaskan bahwa BSI baru saja menjalin kerja sama dengan BP Tapera dan Persatuan Islam (PERSIS) guna memperluas akses pembiayaan rumah FLPP bagi MBR.

“BSI melakukan penandatangan kesepakatan dengan BP Tapera dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS). BSI, BP Tapera dan PERSIS menyepakati komitmen bersama dalam penyediaan akses rumah FLPP dan juga akses pembiayaannya,” jelas Anton.

BSI optimistis dengan proses pembiayaan yang relatif cepat, angsuran flat dan jangka waktu yang lama yakni 20 tahun, maka penyerapan BSI KPR FLPP dapat maksimal.

Selanjutnya disampaikan, BSI mendukung penuh program FLPP sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kerja sama ini menandai komitmen BSI untuk memacu penyaluran FLPP lebih optimal dengan kualitas terjaga.

“Program BSI KPR Sejahtera FLPP merupakan dukungan Perseroan menjalankan Program 3 Juta Rumah. Sejalan dengan semangat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini kami terus memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah potensial dengan permintaan tinggi sehingga pembiayaan FLPP dapat terserap optimal,” imbuh Anton.

JAKARTA – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun ini, kuota rumah subsidi resmi dinaikkan dari sebelumnya 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit, sebagai bagian dari upaya strategis mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkap bahwa peluncuran masif rumah subsidi akan dilakukan pada September 2025 dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Acara peluncuran rumah subsidi rencananya akan dilakukan pada September, sekitar 25 ribu unit, yang akan dihadiri Bapak Presiden,” kata Maruarar.

Rumah subsidi tersebut akan dialokasikan kepada kelompok-kelompok strategis masyarakat, di antaranya petani, nelayan, buruh, sopir, guru, dan jurnalis. Bunga kredit rumah subsidi hanya sebesar lima persen dengan uang muka satu persen, jauh lebih ringan dibanding perumahan komersial.

Penambahan kuota juga mencakup program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di mana pemerintah menaikkan target dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit untuk tahun anggaran 2025. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendapat mandat besar dengan alokasi 220 ribu unit, naik signifikan dari alokasi sebelumnya 158.301 unit.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyebut peningkatan ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah terjangkau.

“BTN siap mempercepat penyaluran FLPP untuk 160 ribu unit konvensional dan 60 ribu unit syariah. Kami juga memperkuat digitalisasi agar akses KPR subsidi semakin mudah,” ujarnya.

Melalui aplikasi Bale by BTN, masyarakat kini bisa mencari properti, mengajukan KPR, hingga memantau progres pengajuan secara daring. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan terhadap program ini melalui berbagai kebijakan yang menjaga prinsip kehati-hatian.

Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga menunjukkan antusiasme. Emiten properti PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) bekerja sama dengan Riscon Group untuk mengembangkan 3.000 unit rumah subsidi di Jawa Barat, termasuk wilayah Bogor, Serang, dan Sumedang. Proyek ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan lebih dari Rp500 miliar dalam dua tahun ke depan.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) yang juga CEO Riscon Group, Ari Tri Priyono, menyatakan bahwa peningkatan kuota rumah subsidi mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

“Kami bersyukur, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan perhatian besar terhadap sektor papan,” ucap Ari.

Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang properti, peningkatan akses terhadap hunian layak bagi MBR diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan keadilan sosial di bidang perumahan. (*/rls)

Oleh: Indra Ginting

Deretan bendera bergambar tengkorak berkibar di sejumlah wilayah menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Hal tersebut mencerminkan bagaimana tingginya kreativitas masyarakat Indonesia.

Pemerintah sama sekali tidak pernah membatasi, atau bahkan melarang penyaluran minat dan bakat, termasuk kreativitas dalam bentuk apapun. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai kreativitas tersebut justru mengaburkan makna asli dari perayaan HUT RI ke-80.

Visual khas dari anime populer One Piece, yaitu Jolly Roger milik kru Topi Jerami, muncul di berbagai sudut kota dan mencuri perhatian publik. Ekspresi semacam itu memang merepresentasikan semangat kreatif masyarakat. Namun, perayaan hari kemerdekaan sepatutnya tetap mengedepankan makna, simbol, dan nilai sejarah bangsa yang seluruhnya tetap dengan bijak.

Gelombang antusiasme masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan berkreasi patut diapresiasi. Tetapi ketika momentum nasional dikaburkan oleh simbol fiksi seperti itu, maka tetap perlu adanya kebijaksanaan secara kolektif dalam memaknainya.

Bendera Merah Putih bukan hanya sekadar sehelai kain dengan dua warna semata. Bendera tersebut menyimpan berbagai macam cerita panjang pengorbanan, perjuangan, serta identitas bangsa yang jangan sampai tertutupi oleh adanya gelombang tren budaya populer seperti anime One Piece.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa fenomena pengibaran bendera anime itu sebagai bagian dari inovasi publik yang tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Ia menaruh keyakinan secara kuat bahwa sejatinya kecintaan seluruh rakyat Indonesia terhadap Merah Putih tidak akan pernah tergeser oleh simbol apapun, terlebih yang justru berasal dari luar negeri. Ia melihat semangat nasionalisme masih terus bersemayam di hati segenap masyarakat, meskipun disampaikan dalam bentuk ekspresi yang tidak konvensional seperti itu.

Namun, di tengah keterbukaan terhadap ekspresi tersebut, Ahmad Muzani tetap menekankan pentingnya untuk senantiasa menempatkan bendera negara sebagai lambang kehormatan dalam setiap perayaan kenegaraan.

Menurutnya, mengibarkan bendera Merah Putih pada momen kemerdekaan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap para pahlawan saja, tetapi juga sebagai bentuk pengingat akan sejarah kolektif bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan tetap menjadikan Merah Putih sebagai simbol utama dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan pandangan serupa namun dengan pendekatan yang lebih moderat. Ia tidak melihat persoalan besar dalam keberadaan bendera Jolly Roger selama tidak digunakan untuk menyebarkan provokasi atau perpecahan.

Ia memahami bahwa simbol dari anime internasional seperti One Piece memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi muda. Namun, batas antara ekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara harus dijaga dengan cermat.

Dasco menyoroti pentingnya membedakan antara kreativitas murni dan upaya manipulatif yang bisa mencederai semangat nasionalisme. Ia menilai pengibaran bendera non-negara pada perayaan nasional sah-sah saja selama tidak menggeser posisi bendera Merah Putih sebagai lambang utama.

Ketika kreativitas tidak dimaksudkan untuk menggantikan simbol negara, maka ruang toleransi masih dapat diberikan. Tetapi jika bendera asing justru dijadikan alat untuk menyampaikan pesan yang berpotensi memecah belah, maka perlu ada langkah korektif.

Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menyampaikan peringatan halus kepada publik. Ia menghargai keberagaman ekspresi yang muncul di tengah masyarakat, termasuk dari komunitas penggemar anime.

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kesakralan momen peringatan kemerdekaan. Menurutnya, HUT ke-80 RI bukan sekadar pesta budaya, melainkan peristiwa bersejarah yang wajib dijaga martabatnya.

Prasetyo mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh dicampuradukkan dengan simbol-simbol yang tidak merepresentasikan perjuangan bangsa. Ia tidak mempermasalahkan kreativitas itu sendiri, tetapi mengimbau agar seluruh bentuk ekspresi tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap identitas negara. Menurutnya, bulan Agustus bukan ruang untuk mengaburkan makna perjuangan, tetapi justru menjadi momentum kolektif untuk mempertegas kembali jati diri sebagai bangsa merdeka.

Fenomena pengibaran bendera One Piece sepatutnya menjadi refleksi, bukan kontroversi. Kreativitas dalam budaya populer memang terus berkembang, namun nilai-nilai nasionalisme tidak boleh redup di tengah gempuran tren digital. Mengibarkan simbol fiksi pada perayaan kemerdekaan bukanlah tindakan terlarang selama tidak menyingkirkan lambang negara dari tempatnya yang sakral.

Menghormati bendera Merah Putih tidak harus dengan membungkam kebebasan berekspresi. Justru ekspresi kreatif akan memiliki makna lebih dalam jika mampu berdampingan dengan penghormatan terhadap simbol perjuangan.

Dalam merayakan kemerdekaan, masyarakat memiliki ruang luas untuk berkarya dan berinovasi. Namun, batas-batas etis harus tetap dijaga agar perayaan tersebut tidak kehilangan makna dasarnya.

Menghidupkan semangat HUT RI ke-80 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, menjunjung tinggi simbol negara tetap menjadi kewajiban moral bagi seluruh warga. Perayaan yang kreatif akan menjadi lebih bijak apabila mampu menyelaraskan semangat zaman dengan nilai luhur bangsa.

Mengedepankan Merah Putih dalam setiap bentuk peringatan kemerdekaan bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga wujud penghormatan terhadap perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Kreasi budaya sebaiknya tidak menjadi alat untuk mengaburkan sejarah, melainkan menjadi medium baru untuk merayakan nasionalisme secara lebih segar, cerdas, dan bermartabat. (*)

Peneliti Keamanan Nasional – Pusat Kajian Pertahanan Merdeka

Oleh: Bening Cahaya Salsabila

Bendera Merah Putih sejatinya tetap berada di hati seluruh masyarakat Indonesia, meski di sisi lain belakangan ini terdapat fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece yang merupakan bentuk ekspresi kreatif dari masyarakat, namun hendaknya tetap mampu menghormati simbol negara.

Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Beberapa sopir truk dan komunitas penggemar anime terlihat mengibarkan bendera bajak laut tersebut, bahkan ada yang meletakkannya bersanding atau berada di bawah bendera Merah Putih. Aksi semacam itu memunculkan perdebatan luas mengenai batas antara ekspresi kreatif dan pelanggaran terhadap simbol negara.

Penggunaan bendera fiksi sebagai pelengkap ekspresi visual memang dianggap tidak berbahaya oleh sebagian kalangan. Namun, saat momentum nasional sekelas Hari Kemerdekaan dimaknai dengan simbol-simbol hiburan, maka perlu diingat bahwa semangat perjuangan dan kesakralan Merah Putih tidak boleh dikaburkan. Simbol negara bukan hanya representasi visual, tetapi juga memuat nilai historis dan kultural yang tak tergantikan oleh apapun, termasuk oleh tren budaya pop global yang tengah populer.

Menko Polhukam Budi Gunawan memandang fenomena tersebut sebagai hal yang tetap patut untuk diwaspadai oleh para generasi muda Indonesia. Ia menegaskan bahwa kreativitas masyarakat dalam berekspresi tetap mendapat tempat, namun harus berada dalam koridor penghormatan terhadap simbol negara.

Menurutnya, jika ekspresi semacam itu dilakukan dengan niat tertentu untuk melecehkan atau menggiring opini menyimpang terhadap simbol negara, maka ada konsekuensinya. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1), yang secara jelas melarang pengibaran bendera Merah Putih di bawah simbol lain dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap aturan tersebut bukan sekadar urusan visual, melainkan menyangkut martabat negara.

Budi Gunawan juga menyoroti pentingnya masyarakat memahami batas antara apresiasi terhadap budaya populer dan komitmen menjaga kehormatan nasional. Ia mengimbau publik agar tidak mencederai makna Hari Kemerdekaan dengan simbol yang tidak relevan terhadap perjuangan bangsa. Ia menyebut pengibaran Merah Putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan dan warisan sejarah nasional yang harus terus dijaga.

Respons selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menilai pengibaran bendera One Piece bukanlah persoalan serius selama dilakukan dalam konteks ekspresi semata.

Ia memahami bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan kreativitas. Bagi Dasco, persoalan hanya akan muncul jika simbol fiksi tersebut digunakan untuk memecah belah masyarakat atau sebagai bentuk sindiran politik yang disengaja. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak dalam posisi membatasi kreativitas masyarakat selama tidak mencederai semangat nasionalisme.

Pendekatan yang disampaikan Dasco menggambarkan kebutuhan untuk merangkul generasi muda tanpa melunturkan esensi kebangsaan. Dalam era digital, ekspresi melalui media visual dan simbol-simbol populer memang menjadi bagian dari bahasa generasi sekarang. Namun, titik keseimbangannya terletak pada bagaimana publik tetap menyadari batas nilai, norma, dan simbol yang harus dijaga bersama.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menunjukkan keyakinan bahwa masyarakat Indonesia tetap menaruh kecintaan mendalam terhadap bendera Merah Putih. Ia tidak melihat fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk pelecehan langsung terhadap simbol negara, tetapi lebih kepada ekspresi kebudayaan pop yang tidak dapat dihindari.

Muzani menekankan bahwa perayaan HUT RI harus menjadi momentum refleksi atas perjalanan bangsa dan penghormatan kepada para pendiri negara. Ia percaya bahwa semangat Merah Putih tetap tertanam dalam hati rakyat Indonesia, meskipun sebagian mengekspresikannya dengan cara yang unik.

Muzani mengajak masyarakat untuk menjadikan bulan Agustus sebagai momen evaluasi dan perenungan nasional. Ia berharap masyarakat tetap memprioritaskan pengibaran bendera Merah Putih di seluruh pelosok tanah air, sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas perjuangan yang telah membawa Indonesia ke usia 80 tahun. Meskipun simbol anime menjadi bagian dari kultur populer, menurutnya, hal tersebut tidak akan menggantikan posisi Merah Putih sebagai lambang kedaulatan dan identitas bangsa.

Pengibaran simbol dari dunia fiksi memang tidak dapat serta-merta dianggap bentuk makar atau penghinaan. Namun, jika dilakukan di saat dan tempat yang salah, tindakan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran mengenai pelemahan simbol nasional. Semangat kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi perwujudan konsistensi dalam menjaga simbol dan identitas bangsa.

Dalam hal ini, masyarakat perlu meningkatkan literasi simbolik dan historis terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menghargai budaya populer tidak berarti mengabaikan esensi Merah Putih sebagai bendera resmi negara. Dalam setiap kreativitas, harus tetap ada ruang penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan nyawa.

Menjadi warga negara yang bebas berekspresi adalah hak setiap individu. Namun, menjaga martabat negara tetap menjadi tanggung jawab bersama. Maka, dalam momen penting seperti HUT RI ke-80, mengibarkan Merah Putih dengan penuh hormat seharusnya menjadi prioritas utama. Sementara bendera dari dunia hiburan tetap berada pada tempatnya: sebagai bentuk hiburan, bukan simbol perjuangan.

Staf Ahli Politik – Pusat Analisa Politik Nusantara

JAKARTA – Sangat penting bagi seluruh generasi muda Indonesia untuk senantiasa menggelorakan rasa bangga terhadap Merah Putih di tengah derasnya arus globalisasi visual belakangan ini. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, terdapat fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece muncul di sejumlah wilayah. Tren visual global tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait bagaimana posisi simbol negara dalam ruang ekspresi para generasi muda.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menilai bahwa tren tersebut sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat yang patut untuk didengar, bukan justru dimatikan.

“Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar. Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” katanya di Jakarta.

Menurut Immanuel, Merah Putih sejatinya adalah lambang sakral negara yang sama sekali tidak boleh tergantikan oleh simbol lain dalam bentuk apapun, termasuk simbol hiburan populer seperti anime One Piece. Pentingnya peran negara dalam memahami konteks sosial anak muda di jaman sekarang.

“Kalau anak-anak muda merasa nilai-nilai itu tidak ada dalam kehidupan nyata, itu artinya kita harus evaluasi cara kita hadir. Energi mereka jangan dimatikan, tapi diarahkan ke hal positif,” imbuhnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menyampaikan pandangan serupa. Selama pengibaran bendera One Piece dilakukan sebagai ekspresi komunitas dan tidak membenturkan dengan simbol negara, hal tersebut masih dalam batas wajar.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay. Tapi jangan dipertentangkan dengan Merah Putih. Kita ini anak bangsa, dan Merah Putih itu satu-satunya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan tidak ada razia simbol budaya populer, namun pemerintah akan tegas terhadap upaya provokasi yang menyimpang dan juga mengajak seluruh masyarakat memaknai Agustus sebagai bulan yang sakral.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa ekspresi warga tetap sah selama Bendera Merah Putih dikibarkan di posisi tertinggi.

“Yang terpenting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang Bendera Merah Putih itu paling atas,” ucapnya.

Di tengah arus globalisasi visual, penguatan nilai nasionalisme melalui Merah Putih harus tetap menjadi landasan yang tak tergantikan. Momentum kemerdekaan menjadi panggilan untuk menguatkan identitas bangsa. (*)

JAKARTA — Pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas masyarakat yang tidak berbahaya asal tidak melanggar batas dalam berbangsa dan bernegara.

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera Jolly Roger milik kru bajak laut Topi Jerami muncul di berbagai wilayah.

Respons pun datang dari sejumlah tokoh yang menilai aksi tersebut sebagai bagian dari kreativitas masyarakat, selama tidak melampaui batas nilai dan norma kebangsaan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keyakinannya bahwa kecintaan masyarakat terhadap Merah Putih tetap kokoh dan tak tergantikan oleh simbol lain.

“Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada Merah Putih tidak akan tertukar dengan apa pun. Saya meyakini itu,” ujar Muzani.

Muzani menilai aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi yang dilandasi semangat nasionalisme dan rasa syukur atas usia kemerdekaan yang menginjak 80 tahun.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah,” sebutnya.

Ia mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap mengibarkan bendera Merah Putih sebagai penghormatan atas perjuangan para pahlawan.

“Karena itu, sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menganggap bahwa pengibaran bendera Jolly Roger bukan suatu masalah selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang memecah belah bangsa.

“Ya, sebenarnya kemarin kan kami menyampaikan bahwa benderanya itu enggak ada masalah,” kata Dasco, Senin (4/8/2025).

Ia menegaskan bahwa bentuk ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor kebangsaan dan tidak melewati batas.

“Secara keseluruhan, bahwa kreativitas pengibaran-pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita enggak ada masalah,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan peringatan agar kreativitas tidak menodai kesakralan HUT RI.

“Kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua, kita berharap di bulan Agustus ini, janganlah ternodai dengan hal-hal yang (tidak) sakral,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia mengapresiasi kebebasan berekspresi, namun meminta agar ekspresi tersebut tetap menghargai nilai-nilai kenegaraan.

“Kreativitas itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi,” tegasnya, seraya mengingatkan bahwa tindakan yang mengganggu kesakralan HUT RI adalah tidak benar. (*)

[edRW]

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan infrastruktur dapur sehat atau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan gizi anak dan menciptakan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Dari ketiganya, infrastruktur menjadi pekerjaan rumah utama yang kini sedang dikejar penyelesaiannya.

“Anggaran sudah tersedia, SDM juga sudah kami siapkan. Sekarang tinggal kunci ketiga, yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini kami kejar bersama pemerintah daerah,” ujar Dadan di Jakarta.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan dapur sehat merupakan mandat langsung dari Presiden RI dan ditargetkan dapat mencakup seluruh penerima manfaat sebelum akhir tahun. “Kita diberi tugas oleh presiden untuk mempercepat program ini dan Insya Allah semua penerima manfaat akan kita kejar di akhir November atau awal Desember,” katanya.

Guna memastikan percepatan merata, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi erat dengan pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta berbagai mitra dan yayasan yang terlibat dalam program ini.

“Kita berkomunikasi dengan mitra dan yayasan yang sudah gabung. Intinya untuk mempercepat program. Dalam hal ini, Pemda Jawa Tengah akan siap bangun 1.542 dapur MBG,” terang Dadang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi multisektor menjadi kunci agar program dapat terlaksana secara efektif di seluruh provinsi.

Salah satu daerah yang menunjukkan progres signifikan adalah Sumatera Utara. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa provinsinya menargetkan pembangunan 1.700 unit dapur SPPG, di mana saat ini 77 dapur sudah beroperasi aktif. Hingga akhir 2025, ditargetkan akan berdiri 200 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Namun ini membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder, tidak terlepas dari peran Forkopimda juga. Kolaborasi ini penting,” ujar Bobby. Ia juga menyoroti bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Dan ini jadi salah satu poin penting untuk kegiatan ekonomi di daerah, karena manfaatnya selain untuk gizi anak, manfaat ekonominya sangat luar biasa. Tadi saya lihat ibu-ibu ada jadi bagian SPPG, bekerja,” jelasnya.

Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan generasi sehat dan produktif, serta menurunkan angka stunting secara signifikan. Pemerintah menempatkan dapur sehat sebagai infrastruktur utama yang akan menjamin distribusi makanan bergizi secara sistematis, terstandar, dan tepat sasaran.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, optimisme terhadap suksesnya program ini semakin kuat. Tidak hanya sebagai solusi gizi, MBG diyakini akan menjadi pendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pembangunan dapur SPPG sendiri dirancang tidak hanya sebagai fasilitas penyedia makanan, tetapi juga sebagai pusat edukasi gizi bagi masyarakat. Melalui dapur ini, masyarakat dapat memperoleh pelatihan tentang menu sehat, teknik memasak bergizi, serta pengelolaan bahan pangan lokal yang bergizi seimbang. Pemerintah berharap keberadaan dapur-dapur ini akan melahirkan kesadaran kolektif akan pentingnya konsumsi makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, sinergi antara kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial juga turut memperkuat implementasi program MBG di lapangan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa tidak hanya aspek fisik dan logistik yang terpenuhi, tetapi juga aspek keberlanjutan sosial, mulai dari identifikasi penerima manfaat hingga monitoring dampak program.

Maluku – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di seluruh Indonesia dengan mengembangkan sentra produksi lokal di berbagai daerah. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin pasokan makanan bergizi yang memadai dan berkualitas, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan ekonomi lokal serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus perhatian serius kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath. Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat koordinasi dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang menjelaskan langkah-langkah strategis yang tengah dilakukan, sekaligus menegaskan komitmen Gubernur Hendrik Lewerissa dalam memastikan program MBG ini bisa berjalan maksimal di seluruh di daerah.

Gubernur, kata Juru Bicara, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menghibahkan maupun meminjam-pakaikan lahan untuk pembangunan dapur MBG atau yang kini disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lahan-lahan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai titik SPPG.

“Sampai saat ini sudah ada 21 SPPG tersebar di 11 kabupaten/kota. Untuk tambahan 11 dapur MBG baru, kita tinggal menunggu satu sertifikat dari Kabupaten Buru Selatan, dan setelah itu akan langsung dikirim ke BGN untuk diproses,”ujar Kasrul.

Gubernur Maluku juga telah menyiapkan dukungan logistik dan fasilitas untuk kedatangan 70 orang petugas BGN yang akan ditugaskan di Maluku. Kantor BGN akan difasilitasi oleh Pemprov, termasuk rencana lokasi di kawasan Pasar Higienis atau Karang Panjang, Kota Ambon.

“Ini program besar. Maka kita harus sukseskan. Pak Gubernur sudah siapkan semuanya, termasuk fasilitas pendukung dan kesiapan infrastruktur,” kata Kasrul.

Di sisi lain, Gubernur juga mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi monopoli distribusi bahan pangan, apalagi krisis suplai yang bisa memicu inflasi. Saat ini, Maluku diperkirakan membutuhkan layanan makanan untuk sekitar 540 ribu siswa. Jika dihitung dengan estimasi Rp15 ribu per anak per hari, maka perputaran dana mencapai triliunan rupiah per tahun.

“Inilah alasan mengapa Gubernur sudah perintahkan Dinas Pertanian dan dinas teknis lainnya untuk segera menetapkan sentra produksi lokal. Sentra telur, daging, dan hortikultura harus jelas dan terdistribusi,” ujar Kasrul.

Kasrul menambahkan, jangan sampai terjadi fenomena pasar tradisional kehabisan stok karena bahan-bahan dihabiskan oleh SPPG. Maka yang didorong adalah sistem yang kuat dan mandiri dari daerah.

Pengembangan sentra produksi lokal bukan hanya mendukung kebutuhan logistik program MBG, tetapi juga menjadi pendorong transformasi ekonomi desa berbasis ketahanan pangan dan kemandirian komunitas.***

Oleh: Moudy Alfiani )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga simbol nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kemakmuran bagi rakyat. Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, program ini telah menyentuh jutaan anak-anak sekolah dasar dan menengah, serta ibu hamil, melalui penyediaan makanan bergizi yang terstandarisasi. Inisiatif tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Sorotan terhadap dampak MBG tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari pengamat dan tokoh global. Salah satu yang memberikan perhatian khusus adalah miliarder asal Brasil, Joesley Batista yang dikenal sebagai pemilik JBS (produsen daging terbesar di dunia). Dalam kunjungannya ke Indonesia, ia menyempatkan diri meninjau langsung pelaksanaan MBG di Bali dan memberikan apresiasi atas kualitas implementasi program yang menurutnya sangat terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas.

Dalam kutipannya, Joesley menyatakan bahwa MBG bukanlah sekadar program sosial biasa, melainkan proyek struktural yang mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pendidikan dari akar rumput. Ia menambahkan bahwa inisiatif seperti ini adalah manifestasi dari komitmen kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Ia menyerukan bahwa berkat Presiden Prabowo! Rakyat Indonesia sedang menjalani momen kemakmuran yang luar biasa.

Pernyataan Joesley menjadi signifikan mengingat latar belakangnya sebagai tokoh ekonomi penting di Amerika Latin dan penggiat isu keberlanjutan global. Apresiasi dari kalangan bisnis dunia ini mempertegas bahwa langkah Indonesia melalui MBG bukan hanya relevan secara domestik, tetapi juga menjadi model pembangunan sosial yang layak dijadikan contoh bagi negara lain.

Pengakuan terhadap keberhasilan MBG juga datang dari lembaga internasional seperti UNICEF. Dalam forum High-Level Political Forum (HLPF) 2025 yang digelar di New York, Wakil Direktur Eksekutif Kemitraan UNICEF, Kitty van der Heijden, mengutip Indonesia sebagai contoh kepemimpinan kuat dalam memenuhi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kitty memuji bagaimana program ini berhasil menjangkau enam juta penerima manfaat dalam waktu enam bulan, dan menargetkan hingga 93 juta anak dan perempuan. Menurutnya, pendekatan multisektoral yang digunakan Indonesia bisa menjadi praktik global yang patut ditiru.

Lebih lanjut, Kitty mengaitkan keberhasilan MBG dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana negara menempatkan potensi anak-anak sebagai fondasi masa depan. Dalam kutipannya, ia menekankan bahwa tidak ada misi yang lebih sejalan dengan mandat UNICEF selain memastikan setiap anak mencapai potensi terbaiknya, dan Indonesia melalui MBG telah menunjukkan arah yang sangat jelas menuju tujuan itu.

Dari dalam negeri, apresiasi datang dari Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Dalam kunjungannya ke beberapa dapur MBG di Sulawesi Selatan, ia menyaksikan langsung peningkatan volume pelayanan yang sangat signifikan. Dalam keterangannya, Tamsil mengungkapkan optimisme terhadap target 20 juta penerima manfaat sebelum Hari Kemerdekaan RI ke-80. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan anggaran dan komitmen politik Presiden Prabowo, serta kerja keras Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Dadan Hindayana.

Tamsil menekankan bahwa MBG adalah program baru yang melibatkan infrastruktur dan suprastruktur yang kompleks, namun telah menunjukkan progres di jalur yang tepat. Pihaknya juga mengajak sektor perbankan untuk terlibat dengan menyediakan pembiayaan terhadap ekosistem pendukung MBG. Hal ini menurutnya penting guna memastikan keberlanjutan program sekaligus memperluas dampak ekonomi lokal dari inisiatif ini.

Sementara itu, dukungan terhadap MBG juga semakin kuat dari kalangan filantropi. Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara Filantropi Festival 2025 menyebut bahwa potensi dana filantropi di Indonesia melebihi Rp600 triliun. Ia mendorong agar potensi ini bisa turut dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial seperti MBG. Dalam pandangannya, filantropi adalah bentuk cinta sesama manusia, dan bila dikerahkan secara kolektif dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk membangun bangsa.

Dalam kutipannya, Rachmat menyatakan bahwa pemerintah dapat membuat regulasi dan arah kebijakan, namun pelibatan masyarakat adalah kunci utama. Kesadaran kolektif dari masyarakat dan filantropis akan membawa pembangunan yang berkelanjutan. Ia pun mencontohkan bagaimana tokoh-tokoh filantropi di masa lalu telah mendirikan institusi pendidikan yang kini berkembang menjadi pilar pembangunan nasional.

Dengan dukungan lintas sektor dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga internasional hingga masyarakat sipil, MBG kini berdiri sebagai simbol baru kemakmuran Indonesia. Program ini tak hanya memperkuat ketahanan gizi nasional, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang kerja, dan memperkokoh gotong royong lintas elemen bangsa.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan MBG sebagai fondasi kemajuan bangsa juga terbukti mendapatkan legitimasi baik dari dalam maupun luar negeri. Saat banyak negara masih mencari formulasi ideal untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, Indonesia justru telah melangkah lebih maju melalui kebijakan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.

Dengan semangat kolaborasi dan kesungguhan pelaksanaan, MBG telah menjelma menjadi lebih dari sekadar program makan gratis. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana negara hadir secara nyata, membawa kemakmuran dari meja makan anak-anak hingga denyut ekonomi lokal, dari kota hingga pelosok negeri. Dalam narasi besar pembangunan Indonesia masa kini, MBG adalah bukti bahwa kesejahteraan bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang kini mulai dirasakan bersama.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Upaya pemerintah dalam memerangi gizi buruk dan stunting semakin nyata dengan digelarnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disosialisasikan di Kecamatan Tirta Mulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Acara yang berlangsung di GOR SMPN 1 Tirta Mulya ini dihadiri oleh ratusan warga setempat, menandai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan akses gizi yang cukup dan seimbang.

Kelancaran Program MBG merupakan hasil kolaborasi antara Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan memperbaiki status gizi anak-anak dan ibu hamil. Menurut Putih Sari, program ini adalah sebuah terobosan penting yang perlu didukung secara luas agar pelaksanaannya berjalan optimal. Dengan gizi yang cukup, anak-anak dan ibu hamil memiliki potensi terbaik untuk tumbuh kembang sehat dan maksimal, sekaligus menjadi langkah efektif dalam memerangi gizi buruk di Indonesia.

Sosialisasi bertema “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini juga menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan dalam memastikan pemenuhan gizi. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi sejak dini sangat dibutuhkan agar efek positif program MBG dapat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang pada generasi penerus bangsa. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program dalam membangun generasi sehat dan kuat.

Selain itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Lili Khamiliyah, mengatakan bahwa Program MBG hadir tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan gizi bayi, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil, tetapi juga sebagai bagian dari visi besar pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini secara langsung mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan gizi, sehingga generasi penerus dapat tampil sebagai aktor penting dalam kemajuan bangsa.

Selain manfaat kesehatan, Program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Lili Khamiliyah, program ini menciptakan lapangan kerja dan membantu menggerakkan ekonomi daerah. Dapur yang menyiapkan makanan bergizi memerlukan tenaga kerja dan bahan baku lokal, sehingga secara tidak langsung memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat sekitar. Ini menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berkontribusi pada sektor kesehatan tetapi juga memperkuat ekonomi daerah.

Program MBG pun memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu di tingkat desa dan kelurahan. Mereka diberikan edukasi dan pelatihan terkait pentingnya makanan bergizi serta teknik penyajian yang tepat untuk bayi dan ibu hamil. Dengan tenaga lapangan yang terlatih, program ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan menjamin kualitas makanan yang disalurkan sesuai standar kesehatan.

Pelaksanaan Program MBG juga menjadi sarana membangun kesadaran keluarga dan lingkungan akan urgensi pemenuhan gizi yang tepat sejak dini. Sosialisasi dan edukasi yang diberikan mendorong peran aktif keluarga dalam memastikan anak dan ibu hamil memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Keterlibatan ini menjadi fondasi keberhasilan program dalam memberantas gizi buruk secara berkelanjutan, sehingga generasi Indonesia dapat tumbuh sehat dan berdaya saing.

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap permasalahan gizi buruk yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Melalui Program MBG, pemerintah tidak hanya menyediakan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga memberikan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya gizi seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar semakin peduli dengan kualitas asupan makanan sehari-hari.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Putih Sari dan BGN diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan warga terhadap program ini. Kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi menjadi pondasi agar program MBG dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata di lapangan.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan bahan makanan bergizi turut mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan produk lokal membantu petani dan pelaku usaha kecil tetap produktif dan berkembang. Dengan begitu, Program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pengembangan program ini juga didukung oleh inovasi teknologi dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan. Teknologi membantu memastikan bahwa makanan yang disiapkan tetap higienis dan bergizi sesuai standar. Hal ini memperkuat kualitas pelayanan program MBG sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara optimal.

Ke depan, pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan Program MBG ke daerah-daerah rawan gizi buruk dan stunting di seluruh Indonesia. Sinergi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya akan diperkuat agar program ini dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya menekan angka gizi buruk akan semakin efektif dan mendukung terwujudnya generasi sehat yang siap membawa bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak akan mempercepat langkah mengentaskan gizi buruk. Melalui program ini, harapan besar untuk mewujudkan generasi sehat yang mampu menghadapi tantangan masa depan semakin terbuka lebar.

Dengan berbagai manfaat kesehatan dan ekonomi yang dihadirkan, Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan investasi strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung