Sinergi Pengamanan Diperkuat, Papua Siap Rayakan Nataru dalam Suasana Damai

Jayapura — Menjelang puncak perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polda Papua dan Papua Barat Daya meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat pengamanan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Di Papua, penguatan pengamanan dilakukan melalui Apel Serah Terima Unit Kecil Lengkap (UKL) 1 ke UKL 2 dalam rangka Operasi Lilin Cartenz-2025 yang digelar di Lapangan Apel Mapolda Papua, Kota Jayapura.

Kasatgas Preventif Operasi Lilin Cartenz-2025, Kompol R. Ahmad Hari Junianto, menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di wilayah Papua dalam 24 jam terakhir terpantau aman dan terkendali. Meski demikian, ia menekankan seluruh personel tetap meningkatkan kewaspadaan dan monitoring di wilayah tugas masing-masing.

“Monitoring secara berkelanjutan harus tetap dilakukan di wilayah tugas masing-masing. Stabilitas yang ada saat ini adalah prioritas utama untuk menjamin kenyamanan masyarakat,” kata Kompol R. Ahmad Hari Junianto.

Ia menjelaskan, pengamanan rumah ibadah menjadi fokus utama Operasi Lilin Cartenz-2025 untuk memastikan umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan khidmat. Berdasarkan atensi Direktorat Pengamanan Objek Vital, terdapat sekitar 26 lokasi tempat ibadah yang menjadi prioritas pengamanan.

“Pengamanan rumah ibadah harus menjadi prioritas utama. Hal ini diharapkan menjadi perhatian setiap personel yang menjalankan tugas,” tegasnya.

Kasubsatgas PAM Objek Vital dan Transportasi sekaligus Perwira Pengendali UKL 2, AKP Joko Prayogo, menambahkan bahwa strategi pengamanan dilaksanakan secara dinamis dan adaptif sesuai kondisi di lapangan.

“Kami menginstruksikan seluruh personel untuk bergerak secara dinamis dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Pengamanan juga difokuskan pada objek vital transportasi seperti pelabuhan, terminal, dan bandara dengan dukungan sinergi lintas fungsi kepolisian.

“Sinergi antar-fungsi, baik dari Lalu Lintas, Intelijen, hingga Preventif, harus berjalan beriringan guna menutup ruang bagi potensi gangguan keamanan,” kata Joko.

Sementara itu, Polda Papua Barat Daya mengerahkan 793 personel gabungan dalam Operasi Lilin Dofior 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Kapolda Papua Barat Daya (PBD) Brigjen Pol Gatot Haribowo menyebut pengamanan difokuskan pada titik-titik strategis, tempat ibadah, serta pusat aktivitas masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan pengawasan dan memberikan imbauan kepada masyarakat serta wisatawan untuk menghindari lokasi-lokasi tertentu yang dinilai berisiko. Ini bukan larangan, tetapi demi keselamatan bersama,” ujar Kapolda PBD.

Kapolda PBD juga berharap berbagai pihak bersinergi bersama kepolisian demi mewujudkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Papua berjalan aman, lancar, dan kondusif. #

Langkah Strategis Pemerintah Pastikan Perayaan Nataru di Papua Berjalan Aman

Oleh: Loa Murib

Langkah strategis pemerintah dalam memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Papua berjalan aman dan kondusif menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga harmoni sosial di wilayah timur Indonesia. Momentum Natarubukan sekadar perayaan keagamaan dan pergantian tahun, melainkan juga ujian kesiapannegara dalam mengelola stabilitas keamanan, pelayanan publik, serta toleransi antarumatberagama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Papua, dengan karakter geografisdan sosial yang khas, membutuhkan pendekatan keamanan yang terukur, humanis, dan berbasis kearifan lokal, sebagaimana yang kini dijalankan pemerintah pusat dan daerahsecara terpadu.

Kondusivitas keamanan di Tanah Papua menjelang Nataru tercermin dari situasi sosialmasyarakat yang relatif stabil dan harmonis. Panglima Komando Gabungan WilayahPertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menegaskan bahwa kondisi keamananPapua berada dalam keadaan aman dan terkendali. Hal tersebut tidak hanya diukur dari aspekpengamanan teritorial, tetapi juga dari kehidupan sosial masyarakat yang berjalan rukun. Kehadiran aparat TNI dalam kegiatan adat dan keagamaan, seperti tradisi bakar batu di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, menjadi simbol pendekatan persuasif dan kulturaldalam menjaga stabilitas. Tradisi tersebut dipandang sebagai refleksi nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat persatuan yang mengakar kuat di tengah masyarakat Papua.

Pendekatan keamanan berbasis budaya ini memperlihatkan bahwa negara tidak hadir sematadengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan empati dan penghormatan terhadap identitaslokal. Menurut Bambang Trisnohadi, tradisi bakar batu mengandung pesan kemanusiaanyang kuat tentang kesetaraan, kebersamaan, dan rasa syukur. Keterlibatan tokoh adat, tokohagama, serta masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi indikator bahwa situasi Papua menjelang Nataru berada dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Pendekatanseperti ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah potensigangguan keamanan berbasis kesalahpahaman sosial.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengambil langkah antisipatif denganmenetapkan masa siaga pengamanan Nataru hingga 4 Januari 2026. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menekankan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya berfokus pada aspekkeamanan semata, tetapi juga mencakup kesiapan pelayanan publik, khususnya layanankesehatan. Langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa rasa aman masyarakat tidakterlepas dari jaminan akses layanan dasar yang optimal, terutama di tengah meningkatnyaaktivitas dan risiko kedaruratan selama libur panjang.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengamanan Nataru di Papua Barat. WakilBupati Manokwari, Mugiyono, menegaskan pentingnya komunikasi intensif antarapemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kegiatanibadah dan perayaan masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar. Selain faktor keamanan, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi gangguan alam seperti hujan deras dan banjir, sehingga langkah mitigasi bencana turut menjadi bagian dari strategi pengamanan Nataru.

Sinergi kuat juga ditunjukkan oleh jajaran TNI dan Polri. Komandan Kodim1801/Manokwari, Letkol Inf David Sutrisno Sirait, menyatakan kesiapan TNI AD dalammeningkatkan patroli di titik-titik rawan guna menjaga stabilitas wilayah. Dukungan serupadatang dari unsur TNI AL dan kejaksaan yang memastikan kesiapsiagaan personel, fasilitaskesehatan, serta layanan darurat. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwapengamanan Nataru dipahami sebagai tanggung jawab bersama lintas institusi, bukan sematatugas aparat keamanan.

Dari sisi kepolisian, Polda Papua Barat menggelar Operasi Lilin Mansinam 2025 denganmengerahkan 575 personel gabungan serta dukungan peralatan pengamanan yang memadai, termasuk untuk antisipasi ancaman di darat dan laut. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny E. Isir, bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, memastikan kesiapan personeldan sarana prasarana melalui apel gelar pasukan. Operasi ini tidak hanya berorientasi padapenegakan hukum, tetapi juga pelayanan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan denganpendirian pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis.

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ignatius B. A. Prabowo, menjelaskan bahwapengamanan Nataru juga mencakup sterilisasi tempat ibadah sebelum pelaksanaan misa Natal, pengamanan arus transportasi, serta optimalisasi layanan aduan darurat melalui call center 110. Langkah ini memperlihatkan keseriusan aparat dalam menjamin keamanan ibadahdan memberikan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Secara keseluruhan, langkah strategis pemerintah dalam memastikan perayaan Nataru di Papua berjalan aman merupakan cerminan hadirnya negara secara utuh di tengah masyarakat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemenmasyarakat menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisansosial. Dengan mengedepankan keamanan yang humanis, pelayanan publik yang siaga, sertapenghormatan terhadap nilai-nilai lokal, Papua menunjukkan bahwa perayaan Nataru dapatberlangsung damai, aman, dan penuh sukacita dalam bingkai persatuan dan kesatuannasional.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Kunjungan Presiden Prabowo di Sumatera Bukti Pemerintah Hadir untuk Pulihkan Infrastruktur dan Layanan Kesehatan

Oleh: Reza Mahendra Siregar

Presiden Prabowo Subianto mengawali pekan dengan langkah cepat menuju wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Keputusan berangkat langsung ke lokasi bencana sejak pagi hari menegaskan komitmen bahwa pemerintah ingin memberikan respons terdepan, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan layanan kesehatan yang terdampak parah akibat banjir besar di sejumlah provinsi di Sumatera. Dalam arahannya sebelum keberangkatan, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang bergerak cepat menangani bencana ini, seraya menekankan bahwa pemerintah segera melakukan segala upaya untuk memperbaiki jaringan infrastruktur yang rusak dan memulihkan distribusi logistik penting seperti bahan bakar.

Prabowo terbang dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII di Tapanuli Utara. Agenda tersebut telah disiapkan sebagai kunjungan kerja darurat untuk memastikan bahwa langkah penanganan bencana yang dilakukan berbagai instansi sudah berjalan sesuai standar. Pemerintah memusatkan perhatian pada sejumlah infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan signifikan, seperti akses jalan dan jembatan, jaringan energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan di daerah yang terisolasi. Dalam laporannya, Biro Pers Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Presiden ingin melihat langsung kondisi lapangan, terutama titik-titik yang hingga kini belum tersentuh bantuan maksimal akibat hambatan akses.

Setibanya di bandara sekitar pukul 08.00 WIB, Presiden yang terlihat mengenakan setelan safari berwarna krem langsung menuju helikopter yang telah disiapkan untuk membawanya ke GOR Pengungsian di Tapanuli Tengah. Kehadiran Presiden di titik-titik terdampak menjadi simbol kuat bahwa negara tidak hanya bekerja dari pusat komando di Jakarta, tetapi hadir secara fisik untuk memastikan setiap kebijakan penanganan bencana benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dua pejabat yang sejak awal turut memantau dinamika penanganan banjir besar di Pulau Sumatera.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah laporan BNPB yang mencatat tingginya jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga Minggu (30/11/2025) malam, sebanyak 442 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara ratusan warga lainnya masih hilang. Jumlah warga luka-luka juga mencapai ratusan orang. Angka ini memberi gambaran betapa besar skala bencana yang terjadi, sekaligus mempertegas perlunya penanganan cepat untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

Untuk mendukung proses ini, pemerintah telah mengerahkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta. Informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet menyebutkan bahwa sembilan unit telah berada di lokasi sejak 26 November dan langsung digunakan untuk distribusi logistik, pengevakuasian warga, serta pemantauan udara terhadap kondisi kerusakan. Dua helikopter tambahan dikirim ke Aceh untuk memperkuat jangkauan bantuan. Prioritas setiap penerbangan, menurut laporan tersebut, selalu memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi cuaca yang hingga kini masih berubah-ubah di sejumlah titik. Pemerintah menilai bahwa mobilisasi udara menjadi pilihan utama karena sebagian besar jalan dan jembatan terputus akibat longsor dan arus banjir.

Dalam peninjauannya, Presiden menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur sebagai kunci dari seluruh proses penanganan bencana. Ia menilai bahwa pembukaan akses jalan dan jembatan tidak hanya bertujuan memudahkan mobilitas warga, tetapi juga memastikan bantuan medis, logistik, dan tenaga kesehatan dapat mencapai daerah-daerah terdalam. Pemerintah, melalui kementerian terkait, telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk melakukan pembenahan cepat, termasuk pembangunan jembatan darurat serta normalisasi jalur yang tertutup material longsor.

Sektor layanan kesehatan menjadi perhatian khusus lainnya. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak fasilitas kesehatan di wilayah terdampak mengalami gangguan layanan, baik karena kerusakan bangunan maupun keterbatasan tenaga kesehatan. Untuk itu, pemerintah menginstruksikan pembukaan pos kesehatan darurat di sejumlah titik pengungsian. Tim kesehatan TNI, Basarnas, Kementerian Kesehatan, dan berbagai relawan diterjunkan dengan membawa perlengkapan medis untuk menangani luka-luka, penyakit pascabanjir, serta kebutuhan kesehatan kelompok rentan. Pemerintah menilai bahwa menjaga ketersediaan layanan kesehatan merupakan langkah penting untuk mencegah krisis lanjutan pascabencana.

Sebelumnya, Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran di tingkat pusat maupun daerah untuk bekerja cepat dalam menekan dampak bencana. Ia meminta agar setiap keputusan penanganan diambil dengan pertimbangan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga tidak ada tumpang tindih maupun keterlambatan distribusi bantuan. Dalam arahannya, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kapal distribusi untuk memastikan BBM dapat segera dikirimkan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Langkah ini diambil karena distribusi energi menjadi faktor penting bagi operasional layanan kesehatan, dapur umum, serta alat-alat berat yang digunakan dalam pembukaan akses.

Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghadapi musibah ini dengan ketabahan dan solidaritas yang kuat. Menurutnya, kekuatan sosial masyarakat Indonesia selalu menjadi faktor penting di setiap penanganan bencana, dan semangat tersebut kembali dibutuhkan saat ini. Pemerintah yakin bahwa dengan kebersamaan seluruh pihak, Indonesia akan mampu melewati situasi ini.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah masyarakat yang sedang mengalami cobaan berat tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga mempertegas arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penanganan langsung di lapangan. Peninjauan ini memastikan bahwa pemerintah hadir secara menyeluruh—mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, hingga pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Dengan koordinasi besar yang melibatkan berbagai instansi, pemerintah optimistis bahwa proses pemulihan akan berjalan cepat dan memungkinkan masyarakat segera bangkit dari dampak bencana.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Hilirisasi Kelapa Rampung 2025, Investasi Rp1,6 Triliun Dinilai Bisa Dongkrak Pertumbuhan Nasional

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa program hilirisasi kelapa ditargetkan rampung pada 2025 dan siap menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Hilirisasi ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja berskala besar. Pemerintah memperkirakan investasi yang mengalir ke industri pengolahan kelapa mencapai Rp1,65 triliun dan mampu menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja di berbagai daerah penghasil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan industrialisasi kelapa dirancang untuk memberikan manfaat menyeluruh, baik bagi sektor industri maupun bagi petani. Menurutnya, fokus hilirisasi tidak hanya pada peningkatan produk turunan bernilai tinggi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.

“Hilirisasi kelapa diproyeksikan meningkatkan pendapatan petani. Alur logistik yang selama ini menyebabkan harga jual rendah dapat dipangkas,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa keputusan investor menanamkan modal langsung di Indonesia terbukti memperkuat struktur industri dalam negeri sekaligus mendongkrak harga kelapa di tingkat petani karena biaya logistik ekspor bahan mentah tidak lagi membebani harga jual.

“Produsen kelapa dan produk turunannya terbesar di China, Zhejiang FreeNow Food, tercatat sebagai salah satu investor utama dengan nilai investasi sebesar 100 juta dollar AS,” tambahnya.

Ia menilai, meskipun nominalnya lebih kecil dibanding hilirisasi mineral yang dapat mencapai 1 hingga 3 miliar dollar AS, dampak hilirisasi non-mineral justru signifikan pada penyerapan tenaga kerja.

“Memang kalau dilihat angkanya mineral masih banyak. Tapi penyerapan kerjanya ini peningkatannya dari yang non-mineral, dari perkebunan, pertanian, dan kelautan itu yang lebih besar,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa harga kelapa bulat di sejumlah sentra telah meningkat drastis sejak program hilirisasi berjalan, dari sekitar Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

“Pemerintah menargetkan harga dapat mencapai minimal Rp6.000 per butir guna memberikan insentif optimal bagi petani,” kata Amran.

Dijelaskannya, hilirisasi kelapa akan memperluas nilai ekonomi komoditas yang sebelumnya hanya sekitar Rp24 triliun. Dengan industrialisasi menyeluruh, nilai tambah komoditas tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga puluhan kali lipat dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

“Ke depan, pemerintah menargetkan hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa dan gula menjadi motor transformasi sektor pertanian sekaligus pendorong pemerataan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya investasi dan penyerapan produksi lokal, ia meyakini hilirisasi kelapa akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.

Reuni 212 Wajib Berjalan Tertib dan Kondusif, Tanpa Provokasi

Oleh: Juana Syahril)*

Wacana pelaksanaan Reuni Akbar 212 tahun 2025, berbagai pesan kebijaksanaan kembali digaungkan jelang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Imbauan ini bukan hanya berfokus pada kesiapan teknis acara, tetapi juga tertuju kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak menyikapi arus informasi, terutama potensi hoaks dan provokasi yang kerap muncul menjelang agenda besar. Akar dari seruan ini bermuara pada satu tujuan utama yaitu menjaga persatuan umat sekaligus memastikan kegiatan berjalan damai sebagaimana spirit awal.

Kegiatan semacam ini bukan negara memberikan larangan, namun masyarakat juga harus tetap dan selalu diingatkan agar tidak terjebak dalam aksi provokasi yang dapat menghilangkan esensi pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di acara tersebut. Para pihak penyelenggara harus mampu menjamin dan menyakinkan masyarakat bahwa perlu bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Hilangkan agenda-agenda politik yang kiranya dapat memicu ketegangan antar umat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa agenda tahunan ini digelar dengan lancar, tertib dan damai. Pramono juga mengarahkan agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dishub, Satpol PP, KLH, hingga walikotauntuk memastikan hal tersebut.  Pemerintah daerah terus memastikan setiap kegiatan publik berjalan sesuai prosedur serta mengedepankan transparansi informasi. Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh isu liar, dan bersama-sama menjaga tetap aman serta kondusif.

Kesadaran akan dinamika sosial yang rawan terhadap misinformasi dalam kegiatan tersebut harus semakin matang. Reuni 212, yang akan dipusatkan di kawasan Monas, bekerja sama dengan Polri untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung aman dan tertib. Sinergi dengan kepolisian merupakan komitmen penting demi ketertiban masyarakat dan kenyamanan peserta. Melalui kerja sama tersebut, harapannya keamanan tidak hanya tercipta secara fisik, tetapi juga di ruang digital, mengingat hoaks sering kali menjadi pemicu keresahan menjelang kegiatan berskala besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, arus informasi di media sosial menunjukkan peningkatan signifikan, terutama menjelang peristiwa-peristiwa publik yang sensitif. Berbagai narasi, baik yang positif maupun negatif, mudah beredar tanpa verifikasi. Di sinilah pentingnya penting masyarakat agar lebih selektif menyaring kabar yang diterima. Seruan menghadapi hoaks menjadi bagian integral dari rangkaian komunikasi menjelang Reuni 212 tahun ini. Umat perlu kembali pada nilai-nilai persaudaraan, kearifan, dan penghormatan terhadap sesama demi menciptakan suasana kondusif.

Lebih dari sekadar acara tahunan, Reuni 212 memiliki tujuan spiritual yang ingin kembali ditegakkan. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus merawat kesatuan umat. Spirit ukhuwah diharapkan mampu tumbuh kembali, menggerakkan umat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, aktivitas ini menjadi ruang mempererat tali silaturahim antara umat, ulama, habaib, dan tokoh bangsa. Kebersamaan semacam ini penting untuk menjaga keberlanjutan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pun berharap reuni diharapkan bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan demi kejayaan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Seluruh pihak untuk menjadikan kegiatan ini sebagai wadah munajat, memanjatkan doa bagi keselamatan Indonesia, serta mendoakan kemerdekaan Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Nilai kepedulian global tersebut menjadi salah satu kekuatan moral yang turut dipupuk dalam agenda tahunan ini.

Meski fokus kegiatan bersifat damai dan spiritual, tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya upaya pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan provokasi. Hoaks kerap muncul pada isu yang sensitif dan melibatkan banyak orang, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Generasi digital harus memiliki kedewasaan dalam menyaring informasi, sebab kesalahan kecil dalam penyebaran kabar dapat berimbas pada keresahan luas.

Karena itu, masyarakat diajak untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Reuni 212. Kolaborasi antarwarga menjadi fondasi penting agar kegiatan berjalan damai tanpa gesekan. Aparat keamanan pun diminta memberikan perlindungan yang memadai kepada seluruh peserta, sehingga mereka dapat mengikuti rangkaian acara dengan rasa aman dan nyaman. Pada akhirnya, seruan untuk menjaga negara serta mendukung upaya pemerintah dalam memajukan bangsa menjadi penutup pesan kebijaksanaan yang menegaskan bahwa pelaksanaan Reuni 212 harus tetap sejalan dengan semangat konstitusi dan cita-cita pembangunan nasional.

Di tengah derasnya arus informasi, komitmen menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian menjadi semakin penting. Pemerintah menekankan bahwa semua elemen masyarakat, baik peserta maupun publik luas, perlu mengutamakan ketenangan serta kedewasaan dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Sikap ini bukan hanya demi menjaga ketertiban acara, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat karakter bangsa di era digital.

Imbauan untuk menghadapi hoaks secara bijaksana dan menolak segala bentuk provokasi menjadi kunci agar agenda besar ini berlangsung tertib dan terarah. Penyebaran informasi palsu berpotensi menciptakan ketegangan, sehingga kewaspadaan kolektif diperlukan. Dengan memprioritaskan akurasi informasi dan mengedepankan dialog yang sehat, masyarakat dapat memastikan bahwa Reuni 212 tetap berada dalam koridor yang damai, konstitusional, dan bermanfaat bagi kesatuan bangsa.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Masyarakat Dukung Komitmen Pemerintah Terhadap Keadilan dan HAM Di Papua

Oleh: Maria Dogopia)*

Dukungan masyarakat Papua terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan semakin menguat. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah pusat mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik pedalaman maupun pesisir. Hal ini ditegaskan oleh Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, yang menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan serta keberpihakan nyata bagi rakyat Papua melalui kebijakan dan langkah-langkah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

 

Menurut Imanuel Nerotou, masyarakat Papua melihat bahwa komitmen pemerintah terhadap keadilan bukan hanya tertuang dalam pidato atau visi misi, tetapi diwujudkan melalui program yang dieksekusi secara konkret oleh kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai bahwa kehadiran negara kini lebih terasa, terutama karena berbagai program langsung mengatasi permasalahan yang selama ini dirasakan masyarakat, seperti ketimpangan pembangunan, akses fasilitas dasar, dan masalah penyelewengan anggaran.

 

Salah satu wujud nyata keadilan yang sangat dirasakan masyarakat adalah upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia korupsi. Selama bertahun-tahun, masyarakat Papua merasa dana pembangunan yang dikucurkan pusat tidak sepenuhnya sampai kepada rakyat kecil. Regulasi seperti otonomi khusus belum optimal karena praktik penyalahgunaan anggaran di berbagai tingkatan. Kini, langkah pemberantasan korupsi yang diperkuat pemerintah membuat perputaran anggaran lebih jelas dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat secara langsung. Bagi masyarakat Tanah Merah, ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan anggaran.

 

Perbaikan kondisi ini turut berpengaruh pada stabilitas sosial. Kerusuhan dan blokade yang sempat muncul akibat ketidakpuasan masyarakat berangsur mereda seiring hadirnya program konkret yang memberikan harapan baru. Menurut Imanuel Nerotou, masyarakat kini melihat masa depan yang lebih pasti karena pemerintah memberikan perhatian langsung terhadap kebutuhan dasar, sehingga memungkinkan terciptanya kondisi sosial yang lebih aman dan kondusif.

 

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah menghadirkan keadilan bagi anak-anak Papua yang sebelumnya kesulitan mendapatkan gizi yang layak. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memastikan anak-anak mendapat hak dasar mereka untuk tumbuh sehat. Langkah ini dinilai masyarakat sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial bagi generasi muda.

 

Keadilan dalam pembangunan juga terlihat dari percepatan pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan yang dulu sulit dilalui kini mulai terhubung, memudahkan masyarakat membawa hasil bumi ke pasar dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Pembangunan jalur transportasi darat maupun laut dikerjakan secara terukur, menghadirkan rasa percaya masyarakat bahwa pemerintah benar-benar memprioritaskan kesejahteraan Papua.

 

Di wilayah pesisir, kehadiran bantuan perahu dan mesin tempel menjadi bukti lain dari hadirnya keadilan pelayanan publik. Masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pusat kota atau pasar karena keterbatasan transportasi kini memiliki akses yang lebih baik. Bantuan ini tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga pesisir yang bergantung pada hasil laut.

 

Tidak hanya itu, masyarakat juga merasakan pemerataan keadilan pada sektor perumahan. Program pembangunan rumah yang dijalankan pemerintah pusat hingga pemerintah kampung memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Penyediaan tanah dan fasilitas pendukung menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat Papua hidup dengan standar yang lebih baik.

 

Pada sektor ekonomi, terbukanya jalur distribusi membuat harga hasil bumi lebih stabil. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, baik tanaman jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dengan akses pasar yang lebih mudah, masyarakat dapat meningkatkan penghasilan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

 

Selain itu, Imanuel Nerotou mengapresiasi berbagai program pemerintah di bidang hak asasi manusia (HAM), yang dinilainya mulai membawa perubahan positif di Tanah Papua. Meski kasus kekerasan masih terjadi di beberapa wilayah, ia melihat intensitasnya mulai menurun berkat langkah pemerintah yang semakin fokus pada perlindungan masyarakat kecil.

 

Perhatian serius pemerintah terhadap isu HAM mulai dari pemberantasan korupsi, tindakan anarkis, hingga kekerasan dalam rumah tangga telah berdampak nyata bagi warga Papua. Presiden Prabowo Subianto dinilainya konsisten memastikan program berjalan di lapangan, bukan hanya berhenti sebagai wacana. Hal ini memperkuat rasa percaya bahwa negara hadir untuk menjamin keadilan.

 

Transformasi yang kini terlihat di Papua, seperti pembangunan infrastruktur, ketersediaan pangan, perumahan, dan peluang ekonomi, serta khususnya pada HAM menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Diharapkan komitmen ini terus berlanjut karena bagi masyarakat Papua, keadilan berarti kebijakan yang benar-benar hadir hingga ke wilayah paling terpencil.

 

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua

Setahun Pemerintahan Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi Melesat, Program SDM Panen Apresiasi

Jakarta — Satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan fondasi baru pembangunan berorientasi hasil. Tiga prioritas yakni Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) telah menunjukkan dampak nyata.

Di sektor pangan, produksi dan pasokan beras serta jagung menguat berkat perbaikan irigasi, benih unggul, dan tata niaga yang lebih tertib. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan arah kebijakan menjaga ketersediaan sekaligus kesejahteraan petani.

“Ketersediaan beras berada pada level aman, panen berlangsung berderet di banyak sentra, dan harga di tingkat petani lebih adil karena rantai pasok dipangkas serta penyerapan melalui koperasi diperkuat. Fokusnya memastikan stok stabil tanpa mengorbankan pendapatan petani,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Penguatan kelembagaan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan sebagai agregator gabah, pakan, hingga obat hewan, sehingga biaya logistik menurun dan daya saing naik.

Pada pilar energi, strategi menuju kemandirian ditempuh melalui peningkatan produksi hulu, revitalisasi kilang, serta percepatan bioenergi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menilai kebijakan mandatori biodiesel mempertebal ketahanan energi sekaligus menyerap tenaga kerja.

“Implementasi biodiesel bukan sekadar substitusi impor, melainkan mesin penghematan devisa dan pengungkit ekonomi rakyat—dari kebun sawit, pabrik, hingga distribusi. Pasokan lebih terjamin, emisi turun, dan efek berantainya terasa pada transportasi serta logistik,” tegas Yuliot Tanjung.

Kinerja BUMN energi dan pelibatan swasta menjaga suplai di tengah gejolak global, memberi kepastian biaya bagi industri.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menekankan skala layanan dan standar mutu gizi berjalan beriringan guna menjaga standar mutu Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG menjangkau jutaan penerima manfaat dengan menu yang memenuhi standar protein, serat, dan mikronutrien. Ekosistemnya menggerakkan UMKM katering, petani, nelayan, hingga pedagang pasar sehingga gizi meningkat, ekonomi daerah ikut berdenyut,” pungkas Dadan Hindayana.

Di sisi pencegahan penyakit, Cek Kesehatan Gratis (CKG) mendorong deteksi dini faktor risiko dan mempercepat penanganan di layanan primer. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut partisipasi publik tinggi berkat prosedur sederhana dan jangkauan merata.

“CKG membuat warga diperiksa lebih cepat, menemukan masalah sejak dini—dari hipertensi hingga kesehatan gigi—lalu diarahkan ke terapi yang tepat. Dampaknya menurunkan beban biaya jangka panjang dan meningkatkan produktivitas,” tambah Budi Gunadi Sadikin.

Sinergi sejumlah sektor meliputi pangan berdaulat, energi mandiri, dan SDM sehat-unggul, menjadi kerangka pembangunan inklusif setahun terakhir. Dengan tata kelola lebih efisien, investasi terarah, dan kolaborasi pusat–daerah, fondasi lompatan berikutnya kian kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

UMKM Papua Siap Menggebrak Pasar Internasional dan Dongkrak Perekonomian Daerah

Pendiri Sasagu, Herlinda Sinaga, berinovasi membuat produk olahan sagu

Jayapura- UMKM Papua kini menjadi sorotan karena mampu bersaing di kancah global berkat inovasi produk berbasis potensi lokal. Dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan berbagai program pemberdayaan, pelaku usaha di Papua terus berkembang untuk mengangkat perekonomian daerah sekaligus memperkenalkan identitas budaya ke pasar dunia.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Sasagu, UMKM asal Papua yang berhasil menciptakan inovasi produk olahan sagu dan siap merambah pasar internasional. Berawal dari kesulitan mencari bahan boba saat PON XX 2021, pendiri Sasagu, Herlinda Sinaga, berhasil mengubah tantangan menjadi peluang emas. “Saat itu saya kesulitan menemukan boba dan tepung tapioka, dari situ tercetus ide membuat boba dan berbagai produk lain dari sagu,” ujarnya.

Berbekal inovasi dan ketekunan, Herlinda menciptakan boba sagu dan cookies sagu bebas gluten yang kini diminati pasar. Dengan dukungan Pertamina UMK Academy 2025, Sasagu mendapatkan pelatihan komprehensif mulai dari manajemen produksi hingga pemasaran. “Program ini sangat membantu kami. Kami belajar membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif,” jelas Herlinda.

Hasilnya luar biasa. Produk Sasagu kini menjadi salah satu yang terlaris di supermarket besar di Jayapura. Bahkan, Sasagu tengah menjajaki kerja sama dengan pembeli dari Jerman dan Jepang. Herlinda juga menjadi satu-satunya pengusaha perempuan dari Indonesia Timur yang terpilih dalam ajang 25 Woman-led MSMEs Ready to Export oleh Australia Awards 2024, membuka peluang besar untuk ekspor ke Australia.

Selain meraih kesuksesan bisnis, Sasagu juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan. “Kami berkomitmen menanam lima bibit sagu setiap kali menebang satu pohon,” kata Herlinda, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem Papua.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pertamina. Ispiani Abbas, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, menyatakan bahwa program pemberdayaan UMKM ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Program ini memberikan pelatihan yang mudah diakses dan interaktif. Tahun ini, 21 UMKM dari Papua Maluku telah mengikuti pelatihan dan menunjukkan perkembangan signifikan,” ungkapnya.

Kisah sukses Sasagu membuktikan bahwa dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan kerja keras pelaku usaha, UMKM Papua mampu menembus pasar global sekaligus mengangkat perekonomian daerah. Ke depan, langkah seperti ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain di tanah Papua untuk terus berinovasi dan mendunia. ()

Swasembada Pangan Wujud Nyata Asta Cita Presiden Prabowo

Oleh: Aditya Pranata )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama dalam Asta Cita. Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa amanat konstitusi harus diwujudkan dengan menghadirkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan. Bagi Prabowo, kedua hal ini merupakan fondasi kesejahteraan bangsa sekaligus syarat mutlak untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan meningkatkan produksi beras dan jagung, memperluas lahan pertanian, hingga menyesuaikan harga gabah agar petani lebih sejahtera. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

Pemerintah mengalokasikan perhatian besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dana jumbo dipersiapkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rancangan tersebut, alokasi Rp53,3 triliun diperuntukkan bagi lumbung dan cadangan pangan, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton. Selain itu, Bulog diperkuat perannya dengan anggaran Rp22,7 triliun agar dapat menjaga stok pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Prabowo memandang bahwa kebijakan besar tidak akan berjalan efektif jika regulasi masih berbelit. Karena itu, sejak awal 2025 pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Hasilnya terlihat nyata. Produksi beras meningkat, stok di gudang pemerintah melonjak hingga lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan harga tetap stabil. Kondisi ini memberi harapan besar bagi petani, sekaligus menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Langkah selanjutnya adalah mempercepat pencetakan lahan baru dan penyediaan fasilitas pertanian modern. Pemerintah menjamin harga pembelian gabah agar petani tetap untung, sekaligus menyiapkan pembiayaan murah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha taninya. Dengan kebijakan ini, kedaulatan pangan yang menjadi impian lama bangsa Indonesia kini semakin dekat untuk diwujudkan.

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan juga terlihat melalui pembentukan tim khusus. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai ketua tim percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penugasan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dengan tujuan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga lebih terarah. Tugas tim ini tidak kecil karena harus mengoordinasikan 27 kementerian dan lembaga agar bergerak dalam satu visi yang sama.

Zulkifli Hasan menyebut bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi untuk melahirkan kebijakan yang mengarah pada Proyek Strategis Nasional. Empat kawasan prioritas pun dipilih sebagai target pembangunan proyek swasembada pangan, energi, dan air, yaitu Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa konsep swasembada yang dikejar bukan hanya pada beras dan jagung, melainkan mencakup pangan dalam arti luas, termasuk ikan, garam, sapi, susu, minyak, dan komoditas penting lainnya. Dengan demikian, pemerintah berusaha membangun ketahanan pangan yang komprehensif, bukan parsial.

Tugas besar ini memang tidak ringan. Dalam beberapa bulan terakhir terdapat hambatan berupa kendala teknis pembiayaan dan aturan yang belum terselesaikan. Namun pemerintah optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan proyek ini, agar percepatan swasembada tidak hanya cepat tetapi juga sesuai aturan dan berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan bahwa lembaganya mendukung penuh langkah Presiden untuk membuka jutaan hektare sawah baru. Menurutnya, swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa, dan pembukaan sawah seluas dua juta hektare merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita.

Tamsil menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembukaan lahan, tetapi juga oleh kemudahan akses petani terhadap pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi yang rumit. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram karena kebijakan ini diyakini langsung meningkatkan pendapatan petani. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan tani, dan akses logistik agar hasil panen dapat terserap optimal di pasar.

Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Baginya, capaian historis berupa cadangan beras nasional yang menembus 4 juta ton adalah bukti bahwa negara akan kuat jika petani diberdayakan. Karena itu, ia optimistis sinergi antara pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang solid, ia percaya swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.

Swasembada pangan yang dijadikan salah satu pilar Asta Cita bukan hanya soal ketersediaan pangan, melainkan juga tentang kedaulatan bangsa, kesejahteraan petani, dan masa depan generasi mendatang. Dengan strategi yang konsisten, dukungan anggaran yang besar, pembenahan regulasi, serta sinergi lintas sektor dan daerah, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto dan dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadikan program ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kedaulatan yang sesungguhnya.

)* Pengamat Ekonomi

Kebijakan Pro Petani Percepat Pencapaian Swasembada Pangan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai dari penyesuaian harga gabah, penyediaan pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian.

Seluruh langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani di seluruh Indonesia.

“Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa pemerintah optimistis langkah-langkah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Momentum HUT ke-80 RI kita jadikan lompatan besar menuju swasembada pangan,” tegasnya.

Implementasi kebijakan pro petani sudah nyata menunjukkan hasil positif yang dirasakan langsung oleh petani. Para petani kini tidak hanya terbebas dari harga panen yang merugikan, tetapi juga semakin mudah mengakses pupuk subsidi, alsintan, serta irigasi.

Hal ini terwujud setelah Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian melalui teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

“Momentum yang kita hadapi sangat penting. Dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama antara seluruh stakeholder, kami yakin Indonesia bisa swasembada beras pada 2025, tanpa lagi mengimpor beras, gula konsumsi, atau garam konsumsi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus merespons langsung kebutuhan petani.

“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami meningkatkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan petani. Misalnya, alokasi pupuk bersubsidi ditambah, benih berkualitas dibagikan, dan harga pembelian pemerintah gabah ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan stok beras pemerintah saat ini telah mencapai 4,2 juta ton berkat penyerapan gabah oleh Bulog.

“Dengan stok beras yang kuat, kami yakin swasembada beras pada 2025 akan tercapai dan Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras. Yang lebih penting, petani kita merasa didukung, karena negara hadir untuk mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan dukungan pertahanan terhadap program pangan nasional.

Dalam peninjauan Batalyon Teritorial Pembangunan 843/Patriot Yudha Vikasa di Bekasi, ia menegaskan kesiapan satuan baru bentukan Presiden Prabowo.

“Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi, mengamankan program hilirisasi, dan juga mengamankan program swasembada,” ujarnya.