Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Jakarta – Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Koperasi tersebut disiapkan tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memangkas rantai distribusi dan memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembentukan sekitar 40 ribu koperasi. Sementara itu, proses pembentukan organisasi dan kelembagaan koperasi ditargetkan rampung pada September 2026.

“Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, keberadaan KDMP diarahkan untuk memperpendek mata rantai distribusi barang sekaligus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah juga merancang KDMP sebagai saluran berbagai program bantuan. Sejumlah bantuan yang direncanakan disalurkan melalui koperasi antara lain bantuan sosial, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kebutuhan masyarakat seperti pembayaran listrik dan telepon. Pupuk dan gas bersubsidi juga direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi tersebut.

Selain berperan dalam distribusi, KDMP diproyeksikan menjadi offtaker atau pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani dan nelayan, terutama ketika harga komoditas mengalami tekanan.

“Kalau gabah di bawah Rp6.500, nelayan ikannya di bawah standar, Kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” kata Zulhas.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung operasional KDKMP. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan bahwa regulasi tersebut akan mengatur secara komprehensif aspek kelembagaan, pembangunan gerai dan gudang, pengelolaan aset, perizinan hingga pembiayaan.

“Begitu aturan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan menteri. Semua akan jelas diatur dalam Perpres itu,” ujar Menkop Ferry.

Ferry menjelaskan, setelah pembangunan fasilitas selesai, Kementerian Koperasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan verifikasi dan validasi sebelum fasilitas diserahkan kepada desa sebagai aset desa.

Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih mampu memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai ekonomi, mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Operasional pada Oktober 2026 akan menjadi tahap penting untuk menguji efektivitas koperasi dalam memangkas rantai pasok sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat desa.

Oleh Tri Lestari )*

Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sektor pelengkap dalam perekonomian nasional, melainkan salah satu kekuatan strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, basis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang luas, serta berkembangnya industri keuangan syariah, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran lebih besar dalam rantai ekonomi halal global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia. Posisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki daya saing dan tidak lagi hanya berorientasi pada pasar domestik.

Yang lebih menarik, Indonesia telah menjadi produsen nomor satu untuk sejumlah produk halal, termasuk sektor mode dan busana muslim. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengubah besarnya pasar muslim menjadi kekuatan produksi. Kekuatan tersebut semakin ditopang oleh ekosistem sertifikasi halal yang terus berkembang.

Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki sekitar 4,4 juta sertifikat halal. Besarnya jumlah sertifikasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional. Namun, tantangannya adalah memastikan agar sertifikasi halal tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah diarahkan untuk membuat proses sertifikasi semakin mudah, murah, cepat, dan terintegrasi dengan program pengembangan usaha.

Langkah pemerintah dalam membangun akses pasar internasional juga menjadi faktor penting. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki mutual recognition arrangement atau agreement dengan 39 negara. Kerja sama tersebut membuka peluang agar produk halal Indonesia dapat lebih mudah diterima di berbagai pasar global. Artinya, sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar dunia, bukan sekadar menjadi tanda kepatuhan di pasar domestik.

Di sisi lain, kekuatan ekonomi syariah Indonesia memiliki sumber daya sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar sektor komersial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, wasiat, dan berbagai sumber keagamaan lainnya. Optimalisasi dana sosial tersebut dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi umat.

Potensi tersebut akan semakin besar apabila keuangan komersial dan keuangan sosial syariah dapat diintegrasikan secara lebih sistematis. Dana zakat dan wakaf, misalnya, dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat produktif, sementara pembiayaan perbankan syariah dapat menopang pengembangan usaha yang telah memiliki prospek komersial. Sinergi semacam ini akan membuat ekonomi syariah memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemerataan kesejahteraan.

Perkembangan sektor keuangan syariah juga menunjukkan arah yang positif. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2026 tumbuh 11,82 persen secara tahunan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan bahwa regulator juga terus mendorong transformasi industri keuangan syariah, termasuk melalui pemisahan unit usaha syariah. Sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, dengan 23 perusahaan memilih melakukan spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.

Transformasi tersebut diproyeksikan meningkatkan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah full-fledged menjadi 38 perusahaan pada akhir 2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah tengah bergerak menuju struktur yang semakin kuat, terkonsolidasi, dan profesional. Penguatan kelembagaan menjadi penting agar industri mampu menyediakan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan sektor produktif.

Indonesia juga memiliki contoh pengembangan ekosistem syariah yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Airlangga Hartarto mencontohkan Aceh sebagai salah satu model karena terdapat sinergi antara perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal. Model tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah akan berkembang lebih kuat ketika berbagai institusi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem.

Ambisi Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia harus dibangun melalui kualitas produk, inovasi, efisiensi industri, sertifikasi yang kredibel, pembiayaan yang inklusif, SDM yang unggul, serta kemampuan memasuki pasar internasional. Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui nilai ekonomi syariah sebesar Rp3.131 triliun, jutaan sertifikat halal, pertumbuhan pembiayaan syariah, dan potensi ZISWAF yang besar.

Kini saatnya mengubah fondasi tersebut menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Jika seluruh elemen bangsa mampu membangun sinergi, Indonesia tidak hanya menjadi pasar terbesar bagi produk halal, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi, pembiayaan, inovasi, dan perdagangan halal dunia. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya tentang identitas, melainkan juga strategi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi syariah

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai pijakan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam forum tersebut, Prabowo membawa lima agenda strategis Indonesia, yakni reformasi sistem perdagangan dunia, perluasan transaksi mata uang lokal, keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim, penguatan peran Indonesia dalam New Development Bank (NDB), serta tata kelola royalti digital global.

KTT yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam pembentukan arah kerja sama negara-negara berkembang. Deklarasi New Delhi menekankan pentingnya penguatan multilateralisme, pembaruan institusi global agar lebih representatif dan responsif, serta aksi kolektif menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan.

Dalam agenda perdagangan, Prabowo mendorong reformasi sistem perdagangan dunia agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi penting perdagangan multilateral.

“Indonesia mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil dan inklusif sehingga negara-negara berkembang dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mendorong perluasan Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi biaya konversi, menekan risiko nilai tukar, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan. Penguatan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, dinilai dapat mendukung aktivitas wisatawan, UMKM, dan pelaku usaha.

“Penguatan transaksi mata uang lokal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi perdagangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara anggota,” kata Prabowo.

Indonesia turut mendorong keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim agar transisi energi tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Di sektor pembiayaan, Indonesia mendorong penyelesaian proses keanggotaan dalam NDB untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, energi bersih, ketahanan pangan, konektivitas, dan transformasi digital.

Sementara itu, agenda tata kelola royalti digital diarahkan untuk memperkuat perlindungan ekonomi bagi pencipta, seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif.

Modi menilai pembahasan KTT berlangsung konstruktif. Ia menekankan pentingnya kemitraan dan aksi kolektif untuk memastikan komitmen menghasilkan manfaat nyata. “Deklarasi New Delhi memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita,” ujar Modi.

Melalui KTT tersebut, Indonesia menegaskan posisi strategisnya di BRICS sekaligus mendorong tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan memberikan ruang lebih besar bagi negara berkembang.

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi bencana geologis dan hidrometeorologi setiap saat. Menghadapi keniscayaan geografis tersebut, paradigma penanggulangan bencana nasional kini telah bergeser secara fundamental dari sekadar respons kedaruratan reaktif menuju strategi ketahanan bencana yang dirancang secara matang atau by design. Langkah visioner ini membuktikan bahwa negara terus belajar dari setiap catatan risiko masa lalu, menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, serta mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam setiap tarikan nafas perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah demi kedaulatan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah berkomitmen membangun ekosistem mitigasi bencana yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis pada kesiapsiagaan peradaban jangka panjang. Penataan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas publik, dan penyusunan kurikulum pendidikan kebencanaan diarahkan untuk membentuk masyarakat tangguh yang mampu merespons ancaman secara cepat dan tepat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah alokasi investasi pembangunan harus memperhitungkan peta kerentanan bencana, sehingga kemajuan fisik tidak sirna dalam sekejap ketika peristiwa alam terjadi.

Pratikno menjelaskan bahwa ketahanan yang dirancang sejak awal menuntut integrasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah secara disiplin. Kebijakan tata ruang tidak boleh lagi tunduk pada tekanan eksploitasi ekonomi sesaat yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan zona bahaya sesar aktif maupun sempadan pantai rawan tsunami. Melalui penegakan regulasi zonasi yang ketat dan audit kelayakan konstruksi gedung tahan gempa, negara hadir memberikan perlindungan hakiki bagi generasi masa depan agar terhindar dari risiko korban jiwa dan kerugian material yang berulang di masa mendatang.

Transformasi mitigasi bencana by design bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan di atas meja birokrasi, melainkan ikhtiar kebangsaan demi menegakkan kedaulatan keselamatan publik. Pemerintah memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa kerugian akibat bencana bukanlah takdir mutlak yang harus diterima tanpa daya, melainkan konsekuensi yang dapat ditekan seminimal mungkin melalui penerapan ilmu pengetahuan, disiplin tata ruang, dan keandalan teknologi rekayasa sipil modern. Keberanian menata ulang kawasan rawan adalah bukti nyata kedewasaan sebuah bangsa yang menghargai harkat hidup setiap warganya.

Menurut Pratikno, penguatan ketahanan kultural masyarakat di tingkat tapak menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur fisik. Pemerintah terus menggencarkan simulasi evakuasi mandiri, pelestarian kearifan lokal mitigasi bencana, serta pemberdayaan relawan desa tangguh bencana agar kesadaran risiko menjadi bagian dari budaya sehari-hari masyarakat di kawasan rentan secara berkesinambungan.

Kesiapsiagaan struktural tersebut dipadukan dengan penguatan rantai komando operasional dan pemanfaatan sistem teknologi peringatan dini terpadu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pembenahan sistem penanggulangan bencana nasional terus diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi ancaman sebelum fase kedaruratan muncul. Menurutnya, pemutakhiran peta bahaya multi-risiko bencana berbasis data satelit dan sensor seismik presisi tinggi menjadi rujukan wajib bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang rencana kontinjensi yang adaptif di lapangan.

Suharyanto memaparkan bahwa sinergi operasional antara BNPB, TNI, Polri, kementerian teknis, dan pemerintah daerah kini terikat dalam satu sistem komando tanggap darurat yang jauh lebih lincah dan terstandarisasi. Pembangunan depo logistik kebencanaan terdesentralisasi di pulau-pulau strategis memastikan bantuan penyelamatan, perlengkapan sanitasi darurat, obat-obatan, dan jembatan bailey dapat menjangkau titik bencana dalam hitungan jam. Langkah penguatan kesiapsiagaan berbasis sains ini membuktikan bahwa negara memiliki kesiapan penuh dalam meredam dampak krisis kemanusiaan secara mandiri, bermartabat, dan profesional.

Ditinjau dari kacamata pembangunan berkelanjutan, pendekatan ketahanan bencana by design menghadirkan efisiensi ekonomi jangka panjang yang luar biasa bagi stabilitas fiskal. Setiap alokasi anggaran yang diinvestasikan untuk pencegahan dan rekayasa konstruksi tahan gempa terbukti mampu menghemat biaya rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana hingga berkali-kali lipat. Stabilitas ekonomi makro pun terjaga karena aktivitas produktif masyarakat dapat segera pulih kembali tanpa mengalami keterpurukan fiskal daerah yang berkepanjangan.

Di sisi lain, partisipasi aktif kalangan akademisi, praktisi arsitektur, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi pilar penopang yang sangat vital. Sektor swasta didorong untuk mematuhi standar keselamatan bangunan dan mengasuransikan aset publik, sementara masyarakat berperan aktif menjaga fungsi kelestarian hutan bakau pantai dan sabuk hijau perbukitan. Kolaborasi harmonis antara otoritas negara, keunggulan riset ilmiah, dan kesadaran kolektif warga negara menjadi benteng terkuat dalam menghadapi potensi bencana alam Nusantara.

Dengan demikian, ketahanan bencana by design merupakan bukti nyata bahwa negara senantiasa belajar dari sejarah dan bertindak visioner dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Penegakan disiplin tata ruang, konstruksi infrastruktur berdaya tahan tinggi, modernisasi teknologi peringatan dini, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat adalah pilar terpadu yang saling mengokohkan. Tujuannya adalah memastikan Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang maju, tangguh, dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan bencana alam melalui perencanaan pembangunan yang berbasis data dan peta risiko. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memperhitungkan potensi ancaman, mengurangi kerentanan, serta melindungi masyarakat dan hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan bencana perlu dibangun sejak tahap perencanaan pembangunan dan tidak hanya mengandalkan kemampuan respons ketika bencana terjadi.

Menurutnya, sistem ketahanan harus dirancang secara melekat dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Bukan hanya seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujar Bima.

Ia menegaskan, Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan, menurutnya, dapat berkontribusi terhadap pengurangan risiko apabila aspek kebencanaan telah dipertimbangkan sejak awal.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, seperti BNPB, BPBD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Penguatan berikutnya diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, serta pembagian peran antarlembaga.

“Tantangan utama kita saat ini bukan lagi sekadar membentuk lembaga, tetapi membangun sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur penanggulangan bencana,” kata Bima.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pengurangan risiko perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat.

Menurutnya, dampak bencana dapat ditekan dengan mengurangi keterpaparan dan kerentanan.

“Risiko bersifat sistemik karena dampaknya dapat beruntun dan kompleks, serta berinteraksi dengan pembangunan, urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya keterpaparan,” ujar Raditya.

Ia menambahkan, pengelolaan risiko perubahan iklim dan ancaman bencana perlu dilakukan secara terintegrasi melalui adaptasi dan mitigasi. Penggunaan peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, serta data kondisi wilayah menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang tepat.

Melalui pendekatan berbasis data dan peta risiko, pemerintah juga memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun ketahanan bencana sesuai karakteristik setiap wilayah.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penguatan mitigasi dinilai penting dilakukan secara terencana dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Presiden Prabowo menilai posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api membuat risiko bencana harus menjadi perhatian berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat alokasi anggaran sekaligus menyiapkan sarana penanggulangan bencana.

“Jadi persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah berbagai unsur pemerintah yang telah bekerja menangani bencana di sejumlah daerah. Respons tersebut tetap perlu dievaluasi agar setiap penanganan dapat menjadi dasar penyempurnaan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan berikutnya.

“Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire harus selalu siap menghadapi bencana,” tegasnya.

Selain penguatan sarana, pemerintah juga didorong memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi. Penggunaan drone untuk membawa dan menjatuhkan air serta pengembangan teknologi modifikasi cuaca menjadi bagian dari opsi yang perlu dipersiapkan.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai penguatan mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan anggaran lembaga tersebut. Kementerian dan lembaga lain perlu mengambil peran sesuai bidang masing-masing agar upaya pencegahan bencana dapat berjalan lebih menyeluruh.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Berton menjelaskan, integrasi mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan, dan dunia usaha. Di sektor pendidikan, misalnya, anggaran dapat diarahkan untuk penyusunan kurikulum kebencanaan, pelatihan guru, hingga pembangunan sekolah yang lebih tahan terhadap bencana.

Menurutnya, BNPB tetap memiliki posisi penting sebagai pengarah dan koordinator agar berbagai program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya mitigasi digunakan secara efektif.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkas Berton. (*)

Oleh: Arief Nugraha

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar pertemuan rutin para pemimpin negara berkembang. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana BRICS berupaya merespons perubahan tatanan global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, momentum tersebut memiliki arti strategis karena keanggotaan penuh di BRICS membuka ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam membentuk agenda negara-negara Global South.

Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih mengambil posisi aktif dalam dinamika global. Pilihan ini penting karena dunia saat ini menghadapi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi yang cepat, serta gangguan rantai pasok. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton. Diplomasi ekonomi dan politik perlu diarahkan untuk memastikan setiap forum internasional menghasilkan peluang konkret bagi pembangunan nasional.

Deklarasi New Delhi menjadi relevan karena memuat semangat untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong tata kelola global yang lebih representatif serta responsif. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika negara-negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam menentukan aturan ekonomi dan perdagangan internasional. Karena itu, suara Indonesia di BRICS perlu digunakan untuk mendorong sistem global yang memberikan kesempatan lebih setara bagi negara berkembang.

Salah satu agenda penting yang dibawa Prabowo adalah reformasi sistem perdagangan dunia. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi perdagangan multilateral. Namun, sistem tersebut perlu diperkuat agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Di tengah kecenderungan meningkatnya proteksionisme, negara berkembang membutuhkan ruang yang lebih besar untuk melindungi kepentingan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar.

Agenda lainnya adalah memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT). Transaksi menggunakan mata uang lokal dapat mengurangi biaya konversi dan risiko nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan. Pengembangan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, menunjukkan bahwa kerja sama BRICS dapat diterjemahkan ke dalam manfaat yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan dunia usaha.

Isu perubahan iklim juga menjadi bagian penting dari agenda Indonesia. Transisi energi memang tidak dapat dihindari, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan pembangunan negara berkembang. Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar agenda pengurangan emisi tidak berujung pada beban baru bagi negara yang masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam konteks tersebut, penguatan peran Indonesia dalam New Development Bank (NDB) juga menjadi penting. Akses terhadap pembiayaan alternatif dapat mendukung pembangunan infrastruktur, energi bersih, konektivitas, ketahanan pangan, dan transformasi digital. BRICS akan semakin bernilai bagi Indonesia apabila kerja sama politik mampu diterjemahkan menjadi dukungan pembiayaan dan investasi yang memperkuat agenda pembangunan nasional.

Begitu pula dengan isu tata kelola royalti digital. Ekonomi digital telah menciptakan peluang baru, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai bagaimana pencipta karya memperoleh manfaat ekonomi secara adil. Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif tidak kehilangan hak ekonominya di tengah dominasi platform digital global.

Lima agenda tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan Indonesia di BRICS sesungguhnya sangat luas. BRICS tidak harus dipahami sebagai blok yang berhadapan dengan kekuatan global lainnya. Sebaliknya, forum tersebut dapat menjadi instrumen diplomasi untuk memperluas pasar, membuka akses investasi dan teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Di sinilah Deklarasi New Delhi perlu dilihat secara lebih strategis. Sebuah deklarasi internasional tidak akan banyak berarti apabila berhenti sebagai dokumen politik. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuan negara anggota menerjemahkan kesepakatan menjadi kebijakan dan kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata.

Indonesia memiliki peluang untuk mendorong proses tersebut. Dengan posisi sebagai salah satu negara dengan ekonomi dan populasi terbesar di kawasan, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara kepentingan negara berkembang dan kebutuhan tata kelola global yang lebih adil. Peran tersebut membutuhkan diplomasi yang konsisten, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Peluang ekonomi juga terbuka melalui BRICS Business Council. Sektor seperti hilirisasi mineral, industri baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, pusat data, kecerdasan buatan, hingga ketahanan pangan dapat menjadi ruang kerja sama yang konkret. Tantangannya adalah memastikan investasi dan kerja sama tersebut tidak berhenti pada angka transaksi, tetapi menghasilkan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, dan peningkatan daya saing.

Deklarasi New Delhi dengan demikian dapat menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi Indonesia. BRICS memberikan panggung, sementara Indonesia perlu menunjukkan kapasitasnya untuk memainkan peran. Jika mampu menghubungkan kepentingan global dengan kebutuhan pembangunan nasional, keanggotaan Indonesia di BRICS bukan hanya memperkuat posisi dalam percaturan dunia, tetapi juga dapat menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perubahan tatanan global yang semakin cepat, Indonesia perlu hadir bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai negara yang mampu menyampaikan kepentingan, membangun kemitraan, dan ikut menentukan arah masa depan kerja sama global. Deklarasi New Delhi dapat menjadi salah satu pijakan penting menuju peran tersebut.

*) Pengamat Geopolitik dan Ekonomi Internasional

Oleh: Andika Prasetyo
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama negara-negara berkembang melalui Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di New Delhi, Republik India. Pertemuan yang menghasilkan Deklarasi New Delhi tersebut menjadi momentum bagi negara-negara anggota untuk memastikan berbagai komitmen tidak berhenti sebagai kesepakatan diplomatik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi Global South dalam tata kelola dunia.

KTT BRICS ke-18 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, menjadi salah satu forum penting dalam membahas arah kerja sama negara-negara anggota di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi global. Deklarasi New Delhi yang disepakati dalam pertemuan tersebut diharapkan menjadi panduan bersama untuk menerjemahkan komitmen politik, ekonomi, dan pembangunan ke dalam langkah konkret yang dapat menghasilkan dampak langsung. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum BRICS juga memperlihatkan semakin terbukanya ruang bagi negara berkembang untuk mengambil bagian lebih besar dalam menentukan arah masa depan dunia.

Dalam pandangannya, Prabowo Subianto menekankan bahwa kekuatan kolektif BRICS harus memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kerja sama antarnegara. Kekuatan tersebut, menurutnya, perlu digunakan untuk membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat dan memberikan ruang yang lebih kuat bagi negara-negara Global South untuk menentukan kepentingan serta masa depannya sendiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa Indonesia melihat kerja sama internasional bukan hanya sebagai arena diplomasi, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan dan menciptakan hubungan global yang lebih seimbang.

Penegasan Presiden Prabowo juga mencerminkan harapan agar negara-negara berkembang tidak lagi hanya menjadi penonton dalam pengambilan keputusan global. Selama ini, sejumlah persoalan internasional masih memperlihatkan adanya ketimpangan dalam representasi dan pengaruh negara-negara berkembang. Karena itu, kerja sama melalui BRICS dipandang dapat menjadi salah satu jalur untuk memperkuat posisi bersama, terutama dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi, pembangunan, dan tata kelola internasional yang lebih inklusif.

Menurut Prabowo Subianto, kekuatan yang dimiliki BRICS juga perlu diarahkan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Kerja sama yang semakin kuat antaranggota diharapkan dapat memastikan suara negara-negara Global South semakin diperhitungkan dalam berbagai pengambilan keputusan di tingkat dunia. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki kepentingan untuk terus menjaga politik luar negeri yang aktif sekaligus memperluas kemitraan strategis dengan berbagai negara.

Kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS ke-18 juga dapat dibaca sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Selama satu tahun pemerintahan, pemerintah telah mendorong berbagai agenda pembangunan, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga upaya memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri dan pembangunan dalam negeri berjalan dalam satu arah, yakni menjaga kepentingan nasional sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan Indonesia.

Sementara itu, Perdana Menteri Republik India Narendra Modi menyoroti perlunya pembaruan terhadap institusi-institusi global agar mampu menjawab perubahan dunia yang berlangsung semakin cepat. Narendra Modi menilai persoalan representasi, daya tanggap, dan aturan keterlibatan perlu mendapatkan perhatian bersama agar sistem internasional dapat bekerja lebih efektif dan mencerminkan kondisi dunia saat ini.

Menurut Narendra Modi, negara-negara BRICS perlu mengandalkan kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai komitmen dengan hasil yang benar-benar dapat dirasakan. Deklarasi New Delhi, dalam pandangannya, memberikan arah yang lebih jelas bagi tekad bersama negara-negara anggota untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pernyataan itu sejalan dengan penekanan Prabowo Subianto bahwa kekuatan bersama harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar berhenti pada dokumen dan pernyataan politik.

Pertemuan di New Delhi sekaligus memperlihatkan semakin pentingnya kerja sama antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan global. Ketidakpastian ekonomi, perubahan geopolitik, persoalan energi, pangan, dan kesenjangan pembangunan membutuhkan pendekatan bersama yang lebih kuat. Dalam situasi seperti itu, BRICS dapat menjadi ruang strategis bagi negara-negara anggotanya untuk memperluas kerja sama dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam sistem global yang lebih kompleks.

Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam forum internasional seperti BRICS harus terus diarahkan pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan masyarakat. Penegasan Prabowo Subianto mengenai kekuatan kolektif dan pentingnya tatanan dunia yang lebih adil menjadi pesan bahwa Indonesia ingin mengambil peran lebih besar tanpa meninggalkan prinsip kerja sama dan kesetaraan. Ke depan, keberhasilan berbagai komitmen dalam Deklarasi New Delhi akan sangat bergantung pada kesungguhan negara-negara anggota untuk mengubah kesepakatan menjadi tindakan, sehingga kerja sama BRICS benar-benar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat suara Global South di panggung dunia.

*) Pengamat Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Global

Oleh : Muhammad Nofer

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa. Posisi tersebut memberikan berbagai potensi sumber daya alam sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, dinamika geologi, serta karakter cuaca dan iklim menjadikan pembangunan ketahanan bencana sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan investasi strategis untuk menciptakan masyarakat yang semakin aman dan pembangunan yang semakin tangguh.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana. Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko sejak tahap awal.

Peningkatan dukungan anggaran mitigasi memiliki arti penting karena setiap rupiah yang diarahkan untuk kesiapsiagaan merupakan investasi bagi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sarana evakuasi, serta membangun infrastruktur yang lebih sesuai dengan karakteristik risiko di setiap wilayah.

Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menekankan bahwa BNPB merupakan salah satu aktor dalam sistem kebencanaan, sementara kementerian dan lembaga lainnya memiliki peran sesuai dengan tugas dan sektor masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun sistem kebencanaan yang semakin terpadu.

Ketahanan bencana pada dasarnya merupakan agenda lintas sektor. Di bidang pendidikan, pemerintah dapat terus memperkuat literasi kebencanaan melalui pembelajaran, pelatihan, simulasi evakuasi, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi pusat pembentukan budaya kesiapsiagaan sejak usia dini.

Sektor kesehatan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Fasilitas kesehatan perlu memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan. Penguatan tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan, sistem logistik, serta prosedur kedaruratan menjadi bagian penting dari upaya memastikan masyarakat memperoleh perlindungan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama mitigasi. Infrastruktur pengendali banjir, sistem drainase, jalan, jembatan, fasilitas publik, serta berbagai sarana pendukung lainnya perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan potensi risiko. Pembangunan yang tangguh akan membantu menjaga konektivitas sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan perekonomian ketika menghadapi situasi darurat.

Pandangan Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengenai pentingnya membangun ketahanan bencana sejak awal pembangunan juga menjadi bagian dari penguatan perspektif tersebut. Ketahanan bencana perlu dibangun melalui keselarasan antara perencanaan, data, pendanaan, tata ruang, dan pembagian peran antarlembaga. Dengan pendekatan yang terintegrasi, prinsip pengurangan risiko dapat menjadi bagian alami dari proses pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Tata ruang juga memiliki posisi penting dalam membangun Indonesia yang semakin tangguh. Pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan peta risiko dan karakteristik lingkungan dapat membantu pemerintah mengarahkan pembangunan secara lebih aman dan berkelanjutan. Informasi mengenai kondisi geologi, hidrologi, cuaca, sistem peringatan dini, serta karakteristik wilayah dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kekuatan penting dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang dekat dengan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayahnya, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk memperkuat kebijakan, pendanaan, standardisasi, serta koordinasi nasional. Kolaborasi keduanya dapat menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif sekaligus preventif.

Masyarakat juga menjadi bagian penting dari ekosistem ketahanan bencana. Peningkatan literasi kebencanaan, pemahaman jalur evakuasi, kesiapan keluarga, serta kemampuan merespons informasi peringatan dini akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan dan kesiapsiagaan publik, semakin kuat pula kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Dunia usaha dapat mengambil peran melalui penerapan standar keselamatan, penguatan keberlanjutan rantai pasok, perlindungan aset, serta integrasi risiko bencana dalam perencanaan investasi. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan memperluas kapasitas nasional sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Pada akhirnya, ketahanan bencana merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran. Langkah tersebut perlu terus diperkuat agar setiap proses pembangunan memiliki perspektif pengurangan risiko.

Indonesia memang memiliki tantangan kebencanaan yang beragam, tetapi bangsa ini juga memiliki modal besar berupa sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, semangat gotong royong, dan kepemimpinan nasional yang dapat diarahkan untuk membangun ketahanan bersama. Dengan sinergi pemerintah, daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat terus bergerak menuju pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
*Penulis adalah Pengamat Sosial

PAPUA – Aksi kekerasan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan tiga pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya mendapat kecaman dari tokoh agama Papua. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai agama, budaya, serta adat masyarakat Papua.

Salah satu tokoh agama di Papua, Kirenius Telenggen, menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Menurutnya, tindakan terhadap para ASN tersebut menunjukkan bahwa kekerasan justru membawa penderitaan bagi masyarakat dan menghambat terciptanya kehidupan yang damai.

“Sebagai sesama hamba Tuhan, sudah sepatutnya kita mengecam tindakan kekerasan yang bukan hanya melukai sisi kemanusiaan, namun juga mencederai nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya dan adat istiadat Papua,” ujar Kirenius Telenggen.

Kirenius juga menyampaikan dukungan terhadap langkah TNI-Polri dalam menjaga keamanan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua. Menurutnya, korban kekerasan kelompok bersenjata tidak hanya berasal dari luar Papua, tetapi juga orang asli Papua dan para pelayan Tuhan yang menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut, lanjut dia, telah menimbulkan ketakutan di berbagai kalangan. Intimidasi, penganiayaan hingga pembunuhan dinilai tidak boleh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua karena bertentangan dengan keinginan warga untuk membangun masa depan yang lebih baik.

“Tragedi pembunuhan yang dilakukan OPM harus dihentikan,” tegas Kirenius Telenggen.

Ia menilai aksi kekerasan yang terus terjadi berpotensi semakin menjauhkan OPM dari simpati masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Papua dinilai semakin membutuhkan suasana yang aman agar pembangunan dapat berjalan dan berbagai kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi.

Kirenius menambahkan, tantangan keamanan di Papua juga dipengaruhi kondisi geografis berupa wilayah pegunungan dan hutan yang luas. Karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga kedamaian.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh propaganda yang mendorong kekerasan maupun gerakan separatisme. Pendidikan dan pembangunan dinilai menjadi jalan yang lebih penting untuk membuka masa depan generasi muda Papua.

“Mari kita bangun Papua, sekolahkan anak-anak kita, dan manfaatkan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kirenius berharap keamanan dan kedamaian terus diperkuat sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa takut. Stabilitas tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi kemajuan Papua melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)