Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa infrastruktur menjadi kunci utama dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung pemerataan penerima manfaat program ini, sehingga bisa mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

“Kunci sukses yang paling krusial adalah infrastruktur. Dengan infrastruktur ini kami mengembangkan jejaring kerja sama, bermitra dengan seluruh instansi yang ada, kementerian lain, lembaga termasuk di antaranya Polri,” ujar Dadan saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta Selatan.

Selain infrastruktur, Dadan menambahkan bahwa terdapat dua faktor lain yang mendukung kesuksesan MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.

“SDM sudah kami didik dan sedang kami tambahkan untuk lengkap dan baru akan selesai Juli,” jelasnya.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan MBG, Dadan juga menyoroti pentingnya empat standar yang harus dipenuhi, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis, dan keamanan pangan. Keempat hal ini telah diterapkan di SPPG Polri sebagai salah satu percontohan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut berkontribusi dalam optimalisasi pembangunan infrastruktur pendukung MBG. Bentuk dukungan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Kerja sama ini mencakup pembangunan dapur serta fasilitas pendukung di berbagai daerah.

“Kesepakatan dan perjanjian ini juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah,” ujar Menteri Dody.

Pembangunan dapur dan fasilitas pendukung ini diproyeksikan berlangsung selama empat bulan dan diharapkan dapat segera beroperasi tahun ini. Menteri Dody menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen),Abdul Mu’ti, juga menyampaikan harapannya agar program MBG dapat menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.

“Yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Mu’ti.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sinergi yang telah terjalin ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. [edRW]

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus menggencarkan sinergitas antar lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menyepakati kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan beberapa BUMN Karya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur umum dan fasilitas pendukung MBG.

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan BGN mengenai sinergi dalam Program MBG. Selain itu, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta BUMN Karya terkait pembangunan dapur MBG.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo mengatakan bahwa kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Sebagai bentuk dukungan infrastruktur, Kementerian PUPR menyediakan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya. Pembangunan ini akan menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Karya. Pada tahap awal, dapur dan fasilitas pendukungnya akan dibangun di tiga lokasi utama, yaitu: TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

Diharapkan inisiatif ini dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada tiga faktor utama, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Pihaknya menargetkan pembangunan 1.542 SPPG yang akan difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi serta mendistribusikan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dapur ini akan dibangun di lahan Kementerian PUPR dengan luas sekitar 900 meter persegi, termasuk bangunan dapur seluas 300 meter persegi dan lahan parkir kendaraan.
Setelah survei dilakukan, sembilan lokasi telah dipilih untuk pembangunan dapur SPPG di beberapa wilayah, seperti Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dari sembilan lokasi ini, tiga daerah pertama akan menjadi percontohan.

Pembangunan dapur SPPG dibiayai dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Setiap unit dapur SPPG diperkirakan membutuhkan dana Rp4,5 miliar, mencakup pembangunan dapur, jaringan air bersih, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur, serta kendaraan distribusi makanan. Setelah semua persiapan administrasi dan perizinan selesai, pembangunan fisik akan segera dimulai dan ditargetkan selesai dalam empat bulan.

Pemerintah bersama berbagai mitra kerja juga terus menggalakkan sosialisasi Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dalam upaya pencegahan stunting. Salah satu acara sosialisasi berlangsung di Aula SMK PGRI 2 Kediri.
Dalam acara tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan bahwa Program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Selain membantu pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, sehingga perekonomian daerah ikut berkembang. Kabupaten Kediri masih membutuhkan sekitar 200 dapur SPPG, sementara Kota Kediri memerlukan 40 hingga 60 dapur tambahan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung penuh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman melaporkan bahwa hingga 22 Januari 2025 sudah terbentuk 245 SPPG di 38 provinsi. BGN menargetkan pembangunan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia hingga akhir 2025, dengan target operasionalisasi 937 dapur pada kuartal pertama tahun ini. Pemerintah juga berencana menambah 5.000 dapur SPPG pada semester kedua 2025.

Program MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri, untuk mendukung implementasinya. Sangat diharapkan anak-anak Indonesia bisa tumbuh sehat dengan prinsip Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan masyarakat, Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka stunting dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan sehingga negeri menjadi maju.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Emilia Surachman )*
Pemerintah telah menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG), yang tidak hanya menyasar peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. Program ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah, sekaligus menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Melalui skema penyediaan makanan sehat dan bergizi yang menyasar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, pemerintah melibatkan pelaku UMKM sebagai mitra utama dalam proses pengadaan, produksi, hingga distribusi makanan. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengatakan dengan pendekatan ini, warung makan, katering rumahan, hingga pedagang kecil di lingkungan sekolah dapat turut serta sebagai penyedia makanan bagi anak-anak. Mereka mendapatkan akses pesanan secara berkala, sehingga pendapatan mereka menjadi lebih stabil.

Di sisi lain, program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang tercukupi. Menurutnya, pemerintah bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan mengedukasi masyarakat mengenai program MBG.

Dampak positifnya langsung terasa di berbagai sektor. Para petani lokal yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil panennya kini memiliki peluang lebih besar karena bahan baku makanan seperti sayuran, buah, telur, dan daging diprioritaskan berasal dari hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Rantai pasok pendek antara petani, pedagang, dan penyedia makanan tidak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi lokal.

Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman mengatakan program MBG dirancang bukan sekadar untuk memberi makanan gratis, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berdampak jangka panjang. Pemerintah mendorong model gotong royong antara sekolah, masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah.

Keterlibatan berbagai pihak ini menjadikan program lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekolah, misalnya, dilibatkan dalam proses pengawasan kualitas dan kebersihan makanan. Sementara itu, pemerintah daerah membantu melakukan verifikasi kelayakan UMKM mitra serta memberikan pelatihan dalam pengolahan makanan bergizi dan manajemen usaha.
Di sisi lain, manfaat program ini juga sangat terasa bagi anak-anak dan keluarga mereka. Dengan asupan makanan bergizi setiap hari di sekolah, siswa dapat lebih fokus belajar, memiliki energi yang cukup, dan berpotensi meningkatkan prestasi akademik. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran harian, karena kebutuhan makan anak-anak mereka sebagian telah ditanggung oleh negara. Ini merupakan bentuk intervensi sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan dan kekurangan gizi yang tinggi.

Program ini juga membuka lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga, pemuda desa, dan komunitas lokal lainnya. Banyak dari mereka yang dilibatkan dalam proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, program ini memberikan dampak ekonomi yang berlipat: memberdayakan tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

Penting juga dicatat bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antarinstansi serta komitmen dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga, anggaran digunakan secara transparan, dan pelaku UMKM mendapatkan haknya secara adil. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk melihat sejauh mana program ini berdampak terhadap penurunan angka stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi lokal di daerah-daerah terpencil.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan program MBG bukan hanya upaya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga peluang besar bagi petani lokal, UMKM, dan peternak untuk mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, masyarakat terus diedukasi untuk mendukung program positif ini sekaligus menyukseskan untuk menjamin gizi anak anak Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah pelaku UMKM terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi luar biasa jika kekuatan ekonomi rakyat ini dikelola dengan baik. Program makan bergizi gratis dapat menjadi motor penggerak kebangkitan UMKM nasional, sekaligus alat strategis untuk memulihkan ekonomi pascapandemi dan memperkuat ketahanan pangan. Dengan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, program ini bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan juga strategi pembangunan yang visioner dan menyeluruh.
Saat ini, banyak warga yang sebelumnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi kini mendapatkan peran dan penghasilan dari program ini. Semangat kolaborasi, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi roh dari gerakan ini. Dengan demikian, makan bergizi gratis bukan sekadar janji politik, melainkan upaya nyata menuju Indonesia yang lebih sehat, adil, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh: Eleine Pramesti *)

Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, perhatian masyarakat tertuju pada ketersediaan bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Setiap tahunnya, kebutuhan akan dua komoditas utama ini meningkat secara signifikan, seiring dengan tradisi mudik dan persiapan hari raya. Pemerintah pun telah mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan pasokan tetap aman dan stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan serta menyambut Lebaran tanpa kekhawatiran akan kelangkaan atau lonjakan harga.

Ketersediaan bahan pangan menjadi prioritas utama, mengingat konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadan cenderung meningkat. Berbagai komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan sayur-mayur menjadi perhatian khusus pemerintah. Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi intensif dalam menjaga stok serta distribusi bahan pangan ke seluruh daerah, termasuk ke wilayah terpencil dan kepulauan. Melalui mekanisme stabilisasi harga dan penguatan cadangan pangan nasional, pemerintah memastikan bahwa setiap rumah tangga tetap dapat memenuhi kebutuhan hariannya tanpa menghadapi lonjakan harga yang tidak wajar.

Selain itu, strategi pengendalian harga pangan juga menjadi fokus utama guna menghindari spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan kebijakan operasi pasar guna memastikan harga tetap terkendali. Sejumlah pasar tradisional dan ritel modern telah disiapkan sebagai titik distribusi utama, dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Dengan demikian, inflasi akibat lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri dapat diredam secara efektif.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan telah memastikan stok pangan sejak H-6 Lebaran 2025 agar tercukupi. Menurut dia, beberapa harga kebutuhan pokok sudah mengalami penurunan menjelang Lebaran, salah satunya, harga cabai.

Tidak hanya bahan pangan, stok BBM juga menjadi aspek krusial dalam kelancaran aktivitas masyarakat selama musim mudik dan perayaan Lebaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan telah menjamin stok bahan bakar minyak (BBM) hingga gas elpiji aman hingga setelah Lebaran 2025. Pasokan listrik hingga bahan bakar batu bara juga dipastikan aman.

Penambahan stok di jalur-jalur mudik utama serta penyediaan kantong-kantong BBM di beberapa titik strategis menjadi langkah antisipatif untuk menghindari antrean panjang dan kelangkaan di tengah lonjakan permintaan. Bahlil juga memastikan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk pemudik yang menggunakan kendaraan listrik juga tersedia di sepanjang jalur mudik. Misalnya SPKLU untuk daerah Jawa Timur yakni tersedia pada jalan Tol disetiap 26 kilometer. Kemudian di Jawa Tengah yakni per 20 kilometer, dan pada daerah Yogyakarta demikian.

Pemerintah bersama Pertamina juga telah meningkatkan kapasitas penyimpanan di depo-depo BBM, guna menjamin kelancaran distribusi dari kilang hingga ke konsumen akhir. Dengan dukungan teknologi modern dalam sistem logistik, pemantauan distribusi BBM dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan respons cepat terhadap kemungkinan hambatan di lapangan.

Langkah lainnya yang diterapkan adalah penguatan stok LPG 3 kg bersubsidi yang banyak digunakan oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Pemerintah memastikan pasokan tabung gas melon ini tetap terdistribusi dengan baik dan tersedia di pangkalan-pangkalan resmi.

Selain itu, pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan stok BBM mencukupi dan kualitasnya sesuai standar. Adapun, Pth Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan bahwa fasilitas BBM sudah disiapkan di berbagai wilayah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat mudik.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi, pemerintah bekerja sama dengan operator transportasi logistik guna mempercepat pengiriman bahan pangan dan BBM ke daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan tinggi. Kementerian Perhubungan juga telah menginstruksikan optimalisasi jalur transportasi darat, laut, dan udara agar tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian kebutuhan pokok. Dengan demikian, pasokan tetap terjaga dan masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman tanpa khawatir akan kehabisan stok.

Lebih lanjut, sektor perbankan dan lembaga keuangan turut berperan dalam mendukung stabilitas harga dan ketersediaan stok melalui skema kredit dan bantuan modal bagi pelaku usaha di sektor pangan dan energi. Dukungan ini memungkinkan produsen dan distributor untuk tetap beroperasi secara optimal, meskipun permintaan meningkat drastis dalam waktu singkat.

Tak hanya dari sisi pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas pasokan juga sangat penting. Kampanye hemat energi dan konsumsi bijak terus digalakkan agar masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying yang dapat memicu gejolak harga.

Secara keseluruhan, kesiapan pemerintah dalam menjamin stok bahan pangan dan BBM untuk Lebaran 2025 telah dilakukan secara terencana dan sistematis. Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan nyaman, tanpa perlu khawatir akan ketersediaan kebutuhan pokok mereka. Koordinasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga, sehingga momen bahagia Lebaran dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Komala Putra Kemal )*

Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang dinanti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada musim mudik tahun 2024, tercatat sekitar 123 juta orang melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah. Angka ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi dan bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan berbagai moda transportasi. Sebagai salah satu momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, perjalanan mudik sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kepadatan lalu lintas, lonjakan harga tiket transportasi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan strategis, termasuk pemberian diskon tiket transportasi dan tarif tol guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa sarana dan prasarana transportasi telah dipastikan dalam kondisi prima. Selain itu, Kemenhub juga mengoptimalkan peran Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) serta Posko Pusat Angkutan Lebaran yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau pergerakan moda transportasi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pengalaman mudik yang lebih baik. Dengan adanya pemantauan yang ketat, permasalahan yang kerap terjadi di jalur transportasi dapat diantisipasi lebih dini. Hal ini termasuk pengaturan jadwal perjalanan, mitigasi kemacetan, serta peningkatan keamanan bagi para pemudik. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, lonjakan arus mudik terjadi pada H-3 hingga H+3 Lebaran, dengan puncak kepadatan terjadi di jalur tol Trans-Jawa dan jalur kereta api utama. Pemerintah pun telah menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas seperti one-way, contra-flow, dan ganjil-genap untuk mengurangi kemacetan.
Selain memastikan kesiapan sarana transportasi, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur demi kelancaran perjalanan mudik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah telah bekerja sama dalam memperbaiki jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama mudik. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk meminimalkan potensi hambatan di perjalanan, sehingga arus kendaraan dapat lebih lancar. Data dari Kementerian PUPR menyebutkan bahwa sepanjang 2.500 km jalan nasional telah diperbaiki dalam rangka menyambut arus mudik 2025, termasuk ruas-ruas jalan tol yang mengalami peningkatan kapasitas.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif, seperti penambahan layanan transportasi umum, termasuk kereta api, pesawat, dan kapal. Berdasarkan laporan dari PT KAI, telah disiapkan tambahan 50 perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengakomodasi lonjakan pemudik. Sementara itu, maskapai penerbangan nasional menambah sekitar 1.200 penerbangan tambahan, terutama untuk rute-rute favorit seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Makassar.

Insentif lainnya yang sangat dinantikan oleh masyarakat adalah pemberian diskon tarif tiket dan tarif tol. Pemerintah menetapkan potongan tarif tol sebesar 20% pada periode tertentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di hari puncak arus mudik. Selain itu, tarif tiket pesawat dan kereta api juga mendapatkan subsidi pemerintah untuk rute-rute tertentu dengan diskon hingga 30%. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada hari-hari tertentu serta memberikan keringanan finansial bagi masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Kebijakan diskon tiket transportasi dan tarif tol mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras. Menurutnya, langkah ini sangat membantu masyarakat dalam menekan biaya perjalanan mudik, mengingat banyak pemudik berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sekitar 67% pemudik mengaku sangat terbantu dengan adanya diskon tarif tol dan tiket transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Andi juga mengingatkan bahwa kebijakan diskon ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan transportasi. Jalur tol yang diberikan diskon perlu tetap terjaga kualitasnya agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Begitu pula dengan moda transportasi udara dan darat lainnya yang mendapatkan potongan harga, perlu dipastikan bahwa layanan yang diberikan tetap optimal tanpa mengorbankan standar keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah pun telah meminta operator transportasi untuk tetap menjaga kualitas layanan meskipun tarifnya telah didiskon.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam menyukseskan mudik Lebaran 2025 patut diapresiasi. Dengan kesiapan sarana dan prasarana, perbaikan infrastruktur, serta insentif berupa diskon tarif transportasi dan tol, masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih lancar, aman, dan terjangkau.
Namun, suksesnya penyelenggaraan mudik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung kebijakan ini dengan tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban di fasilitas umum, serta merencanakan perjalanan dengan bijak. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, mudik Lebaran 2025 dapat menjadi momen yang lebih baik bagi semua pihak.
)* Pengamat kebijakan pemerintah dari Urban Catalyst Management

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upayanya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan. Dalam lima bulan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berhasil memblokir enam juta situs judi online, sebuah langkah tegas yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan konten judi daring oleh platform digital.

“Kami telah memblokir hampir enam juta situs judi daring yang melanggar hukum. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang bebas dari konten negatif,” ungkap Meutya.

Ditambahkannya bahwa dalam lima bulan terakhir, pihaknya bersama jajaran lainnya bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan di ruang digital, terutama terkait dengan perjudian daring.
“Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberantasan judi online, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap konten negatif lainnya seperti pornografi anak dan hoaks,” ujarnya.

Komitmen pemerintah juga tercermin dari langkah-langkah yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan sektor perbankan telah memblokir lebih dari 8.600 rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi daring.

“Kami memperketat pengawasan melalui Enhance Due Diligence (EDD) dan menutup rekening yang memiliki kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meminimalisir praktik perjudian daring,” jelas Sinar.

Selain pemblokiran rekening, aparat penegak hukum di Kepulauan Riau dan Kota Batam juga terus melakukan operasi penindakan terhadap kasus judi online. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak buruk judi daring.

“Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi daring dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat,” tutupnya.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas praktik perjudian ilegal, tetapi juga untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari konten berbahaya. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keamanan dunia digital.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut serta menjaga ruang digital dari konten ilegal. Masyarakat diimbau agar mewaspadai ancaman dari praktik judi daring yang dapat merugikan baik secara finansial maupun sosial. Jika menemukan situs judi daring di platform media sosial, masyarakat diminta untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar tindakan segera dapat diambil.

Papua- Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Serangan brutal yang menyasar para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut.
Kejadian memilukan ketika OPM menyerang tujuh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Akibat serangan tersebut, seorang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tewas, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, kelompok ini juga membakar sekolah dasar serta rumah para guru, menambah ketakutan di kalangan masyarakat setempat.
Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dengan tegas mengutuk kekejaman ini. Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa pendidikan di Papua tidak boleh terhenti akibat ancaman kelompok kriminal bersenjata.
“Kami mengutuk kekejaman OPM yang telah membunuh guru dan orang-orang yang tidak berdosa,” ujar Mu’ti,
Kekejaman OPM terhadap warga sipil tidak hanya terjadi di Yahukimo. Sebelumnya, kelompok ini juga merilis video eksekusi seorang pria warga sipil di Dogiyai, Papua. Dalam video yang beredar, korban tampak dalam kondisi tangan terikat sebelum akhirnya dieksekusi menggunakan parang. Aksi ini semakin menunjukkan betapa brutalnya tindakan OPM yang kerap warga sipil.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Raja Ampat, Adolof Drimlol, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini.
“Penyerangan tersebut sangat tidak manusiawi dan sangat disayangkan. Saya pribadi sangat terpukul melihat kejadian penyerangan warga sipil oleh OPM,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh agama Papua, Pendeta Yones Wenda, yang menegaskan bahwa tindakan OPM bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.
“OPM jangan melakukan penyerangan hingga pembunuhan karena melanggar ketetapan Tuhan. Jangan membunuh orang karena manusia adalah ciptaan Tuhan,” tegasnya.
Kekerasan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menimbulkan kecaman luas. Aksi brutal ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Papua, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan dan pendidikan di wilayah tersebut.
Pemerintah melalui aparat keamanan terus berupaya menumpas kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat. TNI-Polri juga diharapkan dapat meningkatkan pengamanan di wilayah rawan konflik guna melindungi warga sipil dari ancaman kelompok separatis ini. Keberadaan OPM yang terus menebar teror dan melanggar HAM harus segera dihentikan agar Papua dapat berkembang dan masyarakatnya hidup dengan aman dan damai.

Oleh : Yuliana Sondegau )*

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Kekerasan yang terus terjadi ini memperlihatkan bahwa kelompok separatis tersebut tidak hanya mengincar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik dan medis merupakan kejahatan luar biasa yang tidak bisa dibiarkan. Ia menjelaskan bahwa serangan terhadap tenaga pendidik merupakan upaya untuk menghancurkan masa depan generasi Papua, sementara serangan terhadap tenaga medis menunjukkan ketidakpedulian OPM terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, menurutnya, akan bertindak lebih keras terhadap OPM dan tidak memberikan toleransi bagi kelompok separatis yang terus meneror warga sipil serta menghambat pembangunan Papua. Ia menilai bahwa pendekatan keamanan yang lebih tegas harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua agar propaganda separatisme tidak lagi mendapat dukungan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengecam aksi tersebut dan menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis yang berupaya memecah belah bangsa. Ia menilai bahwa TNI-Polri harus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap OPM, karena kelompok ini hanya ingin menciptakan teror dan penderitaan bagi rakyat Papua. Menurutnya, kehadiran negara di Papua harus diperkuat dengan strategi yang komprehensif, termasuk pendekatan sosial dan budaya agar masyarakat merasa lebih aman dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi separatis. Puan juga menekankan pentingnya penguatan edukasi bagi generasi muda Papua agar mereka tidak mudah termakan hasutan kelompok separatis yang terus berusaha memecah belah persatuan bangsa.

Aparat keamanan segera bergerak mengevakuasi korban dan mengendalikan situasi. Dansatgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letkol Inf Gustiawan memastikan bahwa operasi penumpasan terhadap OPM akan terus ditingkatkan demi menjaga keamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pasukan tidak akan mundur dan akan menghadapi gangguan dari kelompok bersenjata dengan kekuatan penuh demi melindungi rakyat Papua dari ancaman separatisme. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa operasi keamanan di Papua tidak hanya bertujuan untuk menumpas kelompok bersenjata, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ancaman separatis. Operasi ini juga dilakukan dengan pendekatan humanis agar masyarakat tetap merasa terlindungi dan tidak tertekan.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah digalakkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Papua tetap terjamin. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas umum terus dikebut agar aksesibilitas dan perekonomian masyarakat Papua semakin maju. Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat Papua untuk mencegah mereka terpengaruh oleh propaganda separatis. Program deradikalisasi dan edukasi mengenai nasionalisme terus diperkuat agar masyarakat menyadari bahwa OPM bukanlah pejuang kemerdekaan, melainkan kelompok teroris yang hanya membawa kehancuran dan penderitaan bagi rakyat Papua. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan masyarakat Papua semakin memahami bahwa kehadiran negara adalah untuk melindungi dan memajukan mereka, bukan untuk menindas seperti yang sering dipropagandakan oleh kelompok separatis.

Pemerintah juga telah menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya kebijakan ini, alokasi dana bagi Papua semakin besar, sehingga pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih cepat dan optimal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi masyarakat Papua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan adanya Otsus, rakyat Papua semakin merasakan manfaat dari kehadiran negara dan dapat hidup lebih sejahtera tanpa adanya ancaman dari kelompok separatis.

Keberhasilan program-program pemerintah di Papua semakin membuktikan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan di wilayah tersebut. Namun, upaya ini harus terus dikawal dengan penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok separatis agar stabilitas keamanan dapat terjaga. Keberlanjutan pembangunan Papua harus diiringi dengan tindakan represif terhadap kelompok OPM yang terus mencoba menggagalkan upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat Papua, diharapkan wilayah ini dapat segera terbebas dari ancaman OPM. Papua yang damai dan maju hanya bisa terwujud jika kelompok separatis berhasil diberantas dan masyarakat dapat hidup dalam ketenangan tanpa ancaman teror. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menumpas OPM harus terus diberikan demi menciptakan Papua yang lebih aman, sejahtera, dan berdaulat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Papua yang Kuliah di Surabaya

Oleh: Loa Murib
Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan wajah brutalnya dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil tak bersalah. Kejadian terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana kelompok ini menyerang dan membunuh seorang guru serta melukai enam lainnya, adalah bukti nyata bahwa tindakan mereka tidak mencerminkan perjuangan untuk kebebasan, melainkan aksi terorisme yang melanggar hak asasi manusia (HAM) secara nyata.

Guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua. Namun, tindakan biadab OPM justru menunjukkan bahwa mereka tidak peduli terhadap masa depan generasi muda Papua. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Abdul Mu’ti, dengan tegas mengutuk kekejaman ini dan menyatakan bahwa pendidikan di Papua harus tetap berjalan meskipun ada ancaman dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berlangsung dengan dukungan dari aparat keamanan. Pendidikan merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikorbankan oleh tindakan kelompok separatis yang menghalangi kemajuan masyarakat Papua.

Tidak hanya di Yahukimo, aksi brutal OPM juga terlihat dalam video eksekusi seorang pria yang mereka klaim sebagai anggota TNI-Polri di Dogiyai. Video tersebut menunjukkan kebiadaban kelompok ini yang tanpa rasa kemanusiaan melakukan pembunuhan dengan cara yang mengerikan. Tindakan ini semakin membuktikan bahwa mereka tidak segan-segan melanggar hukum internasional, termasuk konvensi HAM yang melarang perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Video tersebut memicu kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerhati HAM yang menilai aksi ini sebagai bentuk kebrutalan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Raja Ampat, Adolof Drimlol, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa penyerangan terhadap warga sipil oleh OPM sangat tidak manusiawi dan disayangkan. Pernyataan ini mencerminkan keresahan masyarakat Papua yang tidak menginginkan wilayah mereka menjadi arena kekerasan berkepanjangan akibat ulah kelompok separatis. Keberadaan OPM hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat yang ingin hidup damai dan sejahtera.
Serangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga memperparah kondisi sosial di Papua. Masyarakat menjadi sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang merupakan hak dasar mereka. Guru yang datang dari berbagai daerah untuk mengabdi di Papua kini merasa terancam, sementara fasilitas pendidikan pun rusak akibat serangan brutal tersebut. Penyerangan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM serius yang tidak bisa dibiarkan. OPM telah berulang kali melakukan tindakan serupa, membunuh warga sipil, membakar fasilitas umum, serta mengintimidasi mereka yang berusaha membangun Papua. Semua ini semakin mengukuhkan fakta bahwa OPM bukanlah pejuang rakyat Papua, melainkan musuh kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

Tokoh agama Papua, Pdt. Yones Wenda, turut mengecam tindakan OPM yang menyerang dan membunuh guru. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama yang melarang pembunuhan sesama manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya merusak keamanan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Papua. Seruan ini mencerminkan suara hati nurani masyarakat Papua yang menginginkan perdamaian dan kehidupan yang lebih baik, bukan ketakutan yang terus-menerus dihadirkan oleh kelompok separatis bersenjata tersebut.

Pemerintah dan aparat keamanan harus terus mengambil langkah tegas dalam menindak OPM yang semakin merajalela dalam aksi terornya. Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan terukur untuk memastikan keamanan bagi seluruh warga Papua. Selain itu, penting bagi masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Upaya kontra-terorisme dan penguatan intelijen harus dilakukan untuk mencegah serangan-serangan serupa di masa mendatang.

Keberadaan OPM yang terus melakukan aksi kekerasan menunjukkan bahwa mereka bukanlah pejuang hak-hak rakyat Papua, melainkan ancaman bagi kemanusiaan dan perdamaian. Mereka tidak hanya menghambat pembangunan di Papua, tetapi juga merusak masa depan anak-anak Papua yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada perjuangan yang bisa dibenarkan dengan darah dan kekerasan, terlebih ketika yang menjadi korban adalah rakyat sipil yang tidak bersalah. Justru, tindakan kejam ini semakin menguatkan bahwa OPM tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat Papua yang ingin hidup damai.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dan pemerintah telah berkomitmen untuk terus membangun wilayah ini dengan berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Kehadiran OPM justru menjadi hambatan utama bagi kemajuan Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua perlu bersatu dan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini. Hanya dengan persatuan dan komitmen untuk menjaga perdamaian, Papua bisa mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Keamanan yang stabil akan membuka jalan bagi investasi, pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Jakarta – Pemerintah melalui PT Jasa Marga (Persero) Tbk. resmi memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20 persen dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1446 H/2025. Kebijakan ini diberlakukan selama delapan hari di ruas tol strategis Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk meringankan beban masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman.
Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengungkapkan bahwa potongan tarif tol ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan mudik.
“Kami berkomitmen menghadirkan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran tahun ini,” ujar Lisye.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras yang menilai bahwa diskon tarif tol merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengurangi beban pemudik, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam menjalani tradisi mudik Lebaran. Namun, selain diskon, perlu juga dipastikan bahwa fasilitas di jalan tol seperti rest area, toilet, serta layanan kesehatan dalam kondisi optimal agar pemudik tetap nyaman selama perjalanan,” katanya.
Dengan kebijakan diskon tarif tol ini, diharapkan perjalanan mudik tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik sehingga tradisi tahunan ini tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pemudik.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 (H-3 Lebaran), dengan pergerakan kendaraan keluar Jakarta mencapai 232 ribu unit, meningkat 50 persen dari lalu lintas normal. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksikan pada 6 April 2025 (H+5 Lebaran), dengan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta diperkirakan mencapai 264 ribu unit atau naik 55 persen dibanding hari biasa.
Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Jasa Marga juga menyiapkan beberapa ruas tol baru yang akan beroperasi secara fungsional tanpa tarif, termasuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Prambanan-Taman Martani) sepanjang 6,78 km, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Gending-Paiton) sepanjang 23,47 km, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Sadang-Bojongmangu) sepanjang 31,25 km. Ruas-ruas ini akan beroperasi sesuai diskresi kepolisian guna memperlancar arus kendaraan.