Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – Pemerintah semakin fokus untuk mempercepat hilirisasi nikel sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung pengembangan industri hijau dan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia yang tidak hanya mengandalkan bahan baku, namun juga mampu mengolah sumber daya alam secara lebih bernilai.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan industri hijau dan hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui pendekatan berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy menyambut baik UNIDO dalam penguatan standar kawasan industri ramah lingkungan.

“Kami menyambut baik inisiatif UNIDO dalam penguatan standardisasi kawasan industri berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenperin yang tengah menyusun regulasi terkait kawasan industri berwawasan lingkungan,” Tri Supondy.

Managing Director UNIDO, Ciyong Zou, mengapresiasi langkah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri hijau dan hilirisasi mineral. Menurut Zou, inisiatif Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral secara berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat negara ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan industri yang lebih inklusif.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam industri manufaktur dan sumber daya mineral. UNIDO siap mendukung penguatan infrastruktur industri yang berkelanjutan, termasuk melalui transfer teknologi dan pendampingan teknis,” ungkap Zou.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta menekankan pentingnya penguatan rantai pasok industri nikel di Indonesia. Penguatan ini diperlukan untuk mendukung hilirisasi yang lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

“Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada produksi bahan baku, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi daur ulang baterai. Dengan begitu, industri kendaraan listrik nasional bisa lebih mandiri dan kompetitif di pasar global,” ujar Setia Diarta.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor industri hijau, serta menyediakan insentif bagi perusahaan yang berfokus pada inovasi dan teknologi bersih. Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan industri nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Jakarta – Dengan semangat asta cita yang mengedepankan kerja keras dan ketangguhan, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan proyek kilang minyak baru untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Proyek ini merupakan langkah nyata percepatan hirilisasi di sektor energi, guna mewujudkan ketahanan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah telah mengumumkan rencana pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas satu juta barel per hari sebagai bagian dari upaya percepatan hilirisasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

“Akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil.

Selain kilang minyak, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang sama, yaitu 1 juta barel per hari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kestabilan pasokan energi domestik yang lebih terjamin.

“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita” lanjut Bahlil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong investasi dalam proyek-proyek hilirisasi yang telah siap dijalankan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah terbuka bagi investor asing dan dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek hilirisasi ini.

“Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

Dengan adanya hirilisasi, pengelolaan kilang akan dilakukan dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, memungkinkan pemantauan real-time terhadap kinerja kilang, pemanfaatan energi yang lebih efisien, serta pengurangan risiko kebocoran atau kerusakan.

Jakarta – Industri tembaga Indonesia saat ini sedang memasuki era transformasi yang lebih maju, di mana hilirisasi memainkan peran sentral untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi strategis.

Proses hilirisasi ini juga beriringan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip asta cita yang diusung oleh pemerintah dan sektor industri dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad Heri Firdaus, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

“Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, juga menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yaitu membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga.

“Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.

Peningkatan sektor hulu juga merupakan elemen krusial dalam ekosistem industri tembaga. Menurut data Badan Geologi 2023, cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, sementara total cadangan bijih tercatat mencapai 3 miliar ton.

“Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.

Melalui prinsip asta cita, hilirisasi industri tembaga Indonesia menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun negara yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan komitmen terhadap kesatuan, kerjasama, dan keberlanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan menciptakan industri tembaga yang lebih maju.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program cek kesehatan gratis menjadi program pemerintah yang secara langsung dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan adanya program tersebut tentunya dapat memberikan pelayanan kesehatan preventif dan deteksi dini bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa program ini menggunakan anggaran sebesar Rp3,4 triliun, dengan rincian Rp2,2 triliun dari Kementerian Kesehatan dan Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini diberikan kepada masyarakat yang berulang tahun, anak-anak di sekolah, ibu hamil, serta bayi dan anak hingga usia enam tahun sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis),” ujarnya.

Program telah berjalan, secara serentak sejak 10 Februari 2025. Program ini memungkinkan masyarakat yang sedang berulang tahun untuk menikmati layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara merata di seluruh daerah dengan koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kini, CKG tidak hanya dapat dilakukan di tanggal ulang tahun, tetapi di tanggal berapapun selama setahun sekali.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menyampaikan bahwa program ini sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden berharap program ini dapat menjadi bagian dari perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Adanya program cek kesehatan gratis diharapkan bisa menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa, layanan ini akan dinikmati secara bertahap,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia, yang terbagi menjadi tiga kategori utama. CKG ditujukan untuk usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, dengan pemeriksaan kesehatan gratis dalam kurun waktu satu kali selama setahun di puskesmas dan klinik. CKG Sekolah diperuntukkan bagi anak usia 7-17 tahun dan dilakukan setiap tahun ajaran baru sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan berkala di sekolah. CKG Khusus ditujukan bagi ibu hamil dan balita, yang akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala di puskesmas dan posyandu sesuai jadwal.

Langkah pemerintah dalam menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang bermanfaat bagi masyarakat sangat patut diapresiasi. Inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata bagi semua kelompok usia.

Oleh : Ilham Ramadhan )*

Ajakan untuk menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” kembali mencuat di tengah berlangsungnya bulan suci Ramadhan. Seruan aksi ini berpotensi mengganggu kekhidmatan umat Muslim dalam menjalankan ibadah serta menghambat berbagai program pembangunan nasional yang tengah berlangsung.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto telah menjalankan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah tengah bekerja keras menjawab berbagai tuntutan masyarakat, sehingga kritik yang disampaikan seharusnya bersifat membangun dan tidak merusak proses pemerintahan yang tengah berjalan.

Dalam konteks ini, ajakan untuk menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” perlu dicermati secara kritis. Gerakan ini dinilai lebih sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menghambat berbagai program pembangunan nasional. Daripada terlibat dalam aksi yang kontraproduktif, masyarakat sebaiknya memberikan dukungan bagi pemerintah agar percepatan pembangunan dapat terus berlangsung. Jangan sampai energi bangsa hanya terkuras untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat secara langsung.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut menyampaikan optimisme bahwa masa depan Indonesia tidaklah gelap. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan justru terjebak dalam aksi yang dapat menghambat kemajuan.

SBY juga menyoroti bahwa Indonesia adalah negara yang penuh harapan. Perdebatan dan kritik terhadap pemerintah memang penting, tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata yang bersifat konstruktif. Kritik yang hanya berorientasi pada provokasi tanpa solusi justru dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Seruan demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas nasional. Jika aksi ini berlangsung dalam skala besar, maka potensi gangguan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial, menjadi semakin nyata. Padahal, pemerintah tengah berupaya keras untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan.

Selain berdampak pada pembangunan, seruan aksi ini juga berpotensi mengganggu kekhidmatan bulan suci Ramadhan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum yang menyenangkan dan menenangkan. Ramadhan adalah bulan yang penuh makna, sehingga sudah sepatutnya umat Muslim dan masyarakat secara umum memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak aktivitas positif.

Menag menekankan bahwa Ramadhan adalah bulan istimewa, di mana banyak peristiwa penting dalam sejarah terjadi, termasuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh umat beragama untuk membangun energi positif dan menetapkan momentum ini sebagai ajang untuk memperkuat persatuan bangsa. Demonstrasi yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi selama bulan suci ini.

Menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadhan sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ramadhan adalah waktu bagi umat Muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalankan ibadah dengan khusyuk, serta memperkuat hubungan sosial melalui berbagai kegiatan positif seperti berbagi dengan sesama. Aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan hanya akan mengganggu suasana spiritual dan kebersamaan masyarakat.

Selain itu, ketenangan selama bulan suci ini juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang banyak mengandalkan momentum Ramadhan untuk meningkatkan pendapatan. Jika situasi tidak kondusif, maka perekonomian masyarakat bisa terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menciptakan suasana yang aman dan damai selama Ramadhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, mahasiswa sebagai elemen intelektual bangsa diharapkan mampu berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Gerakan mahasiswa memang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, tetapi harus tetap berlandaskan pada kajian akademik dan moralitas yang tinggi. Mahasiswa seharusnya mendorong perubahan melalui jalur yang lebih strategis dan solutif.

Indonesia saat ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk terus maju. Program-program nasional yang tengah berjalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan sosial, memerlukan dukungan penuh dari masyarakat. Ketika ada pihak yang mencoba menghambat laju pembangunan melalui aksi-aksi provokatif, maka masyarakat perlu bersikap bijak dan tidak mudah terpengaruh.

Tantangan bangsa saat ini bukanlah tentang kegelapan yang disuarakan oleh kelompok tertentu, melainkan bagaimana semua elemen bangsa dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Indonesia dapat terus melangkah maju tanpa terjebak dalam narasi pesimistis yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, seruan demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” sebaiknya dibatalkan karena tidak membawa manfaat nyata bagi bangsa maupun mewakili kepentingan masyarakat umum. Lebih baik fokus pada upaya bersama dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat sosial

JAKARTA – Aksi “Indonesia Gelap” yang belakangan ini terjadi telah menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional dan berpotensi menghambat pembangunan. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimis dan menjaga ketertiban demi kelangsungan negara. Presiden menegaskan pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan tidak membiarkan aksi tersebut merusak stabilitas nasional. “Presiden memahami adanya gerakan tersebut, namun tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta demokrasi yang konstruktif,” ujar Rektor IPB, Arif Satria, yang turut menyampaikan pandangan Presiden.

Arif Satria menambahkan, Presiden sangat terbuka terhadap kritik dan masukan, terutama dari kalangan akademisi. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan bahwa pertemuan Presiden dengan para rektor bukanlah bentuk intervensi, melainkan upaya untuk memahami visi dan kebijakan pemerintah secara langsung. “Pertemuan ini lebih kepada peluang untuk berdialog dan memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah,” tambahnya.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, turut menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus bersifat konstruktif dan tidak merusak tatanan yang ada. “Pemerintahan Prabowo telah bekerja dengan merespons tuntutan masyarakat. Kritik perlu disampaikan dengan cara yang tepat dan dalam konteks yang membangun,” jelas Cucun.

Ia juga menolak seruan pemakzulan Presiden yang muncul dalam aksi tersebut. “Pemerintahan baru saja dimulai, dan seruan pemakzulan tanpa dasar yang jelas hanya akan memperburuk situasi politik,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tetap menerima tuntutan massa aksi dan membuka pintu untuk berdialog dengan perwakilan mahasiswa. “Kami siap berdiskusi dengan mahasiswa secara konstruktif demi mencapai solusi terbaik,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, namun harus disertai dengan tanggung jawab. “Aparat kepolisian diminta untuk mengedepankan pendekatan persuasif, mengingat para demonstran adalah bagian dari generasi penerus bangsa,” lanjutnya.

Aksi “Indonesia Gelap” telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, dengan isu-isu yang diangkat seharusnya bisa dibahas melalui jalur yang lebih konstruktif. Pemerintah tetap membuka ruang untuk dialog demi menampung aspirasi masyarakat secara bijak, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan stabilitas dan ketertiban negara.

Oleh : Irvan Panggabean )*

Stabilitas nasional adalah faktor utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dalam negara demokratis, aspirasi masyarakat tentu dihormati, tetapi harus disampaikan melalui cara yang tidak mengganggu ketertiban. Aksi “Indonesia Gelap” telah mengganggu stabilitas nasional dengan cara yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat.

Aksi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan dapat menghambat jalannya pemerintahan yang sedang fokus pada berbagai program pembangunan nasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, Indonesia memberikan ruang bagi kritik dan masukan, namun harus dilakukan secara konstruktif. Pemerintah telah memberikan berbagai platform untuk dialog yang lebih terbuka dan produktif, sehingga segala tuntutan dan aspirasi dapat dibahas tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

Rektor IPB, Arif Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah merespons aksi ini dengan cukup terbuka dan mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan bangsa. Presiden memahami bahwa setiap kelompok memiliki aspirasi yang ingin disampaikan, tetapi ia tetap menegaskan bahwa semua harus dilakukan dalam koridor yang demokratis dan menjaga harmoni nasional. Pemerintah saat ini membuka ruang bagi diskusi akademik dan kritik yang membangun demi mewujudkan pemerintahan yang inklusif.

Dalam konteks dunia akademik, Rektor IPB, Arif Satria menekankan bahwa pertemuan Presiden dengan para rektor bukanlah bentuk intervensi terhadap kebebasan akademik. Sebaliknya, dialog tersebut menjadi wadah yang sangat penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Presiden menghargai masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dari sudut pandang legislatif, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang bersifat membangun lebih diutamakan daripada gerakan yang berpotensi merusak stabilitas negara. Pemerintahan Prabowo telah bekerja keras dalam merespons berbagai tuntutan masyarakat, sehingga perlu ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat agar aspirasi dapat ditangani secara lebih efektif.

Selain itu, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menolak seruan pemakzulan Presiden yang muncul dalam aksi “Indonesia Gelap.” Menurutnya, pemerintahan saat ini baru berjalan dan sedang dalam proses mewujudkan program-program prioritas nasional. Upaya pemakzulan yang tidak berdasar hanya akan memperkeruh suasana dan menghambat jalannya pemerintahan yang sah.

Pemerintah melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tuntutan massa aksi “Indonesia Gelap” telah didengar dan akan dipelajari dengan cermat. Sebagai bukti keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, ia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan pihak Istana secara konstruktif. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak menutup diri, melainkan justru membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dan bermartabat.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, juga menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Ia meminta aparat kepolisian untuk mengedepankan pendekatan persuasif terhadap para demonstran, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Dengan cara ini, aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus mengorbankan stabilitas dan keamanan nasional.

Aksi “Indonesia Gelap” telah mengganggu stabilitas nasional dengan memunculkan ketegangan di masyarakat. Isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut seharusnya bisa didiskusikan melalui jalur yang lebih konstruktif, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Bangsa ini telah melalui berbagai tantangan besar, dan setiap perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang sehat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia selalu memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Namun, ada tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni dan stabilitas. Pemerintahan Prabowo, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai pihak, menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan siap menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, solusi berbasis dialog lebih diutamakan daripada aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu stabilitas negara.

Dalam pembangunan bangsa, kritik harus selalu menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial. Namun, perlu diingat bahwa membangun negara tidak hanya dengan kritik, tetapi juga dengan gagasan, kolaborasi, dan tindakan nyata. Pemerintah, akademisi, dan legislatif telah menunjukkan komitmen untuk mendengar dan berdialog, sehingga masyarakat pun diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih konstruktif dan produktif.

Menolak aksi yang telah mengganggu stabilitas nasional bukan berarti menolak demokrasi, melainkan justru melindungi demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi dipahami sebagai sistem yang berlandaskan kebebasan dan keterbukaan, maka setiap elemen bangsa harus turut menjaga agar kebebasan itu tidak disalahgunakan. Indonesia membutuhkan energi positif untuk terus maju, bukan ketidakpastian yang justru menghambat langkah ke depan.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia selalu menghadapi tantangan dalam perjalanannya. Namun, satu hal yang harus dijaga adalah semangat untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Dengan menjaga stabilitas nasional, memastikan dialog yang terbuka, dan mengedepankan sikap konstruktif, maka demokrasi yang sehat dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan ketertiban dan keamanan publik.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap Jilid 2” yang dikabarkan akan digelar oleh sejumlah pihak dinilai tidak relevan dengan kondisi nasional saat ini. Aksi tersebut dianggap sebagai upaya provokasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, yang saat ini berada dalam keadaan kondusif dan aman.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin oleh undang-undang, namun ia mengingatkan agar para pengunjuk rasa tidak menyebarkan narasi yang membelokkan fakta.

“Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana enggak ada Indonesia gelap gituloh,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat bersikap optimis dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Ia menekankan bahwa Indonesia akan bangkit dan terus maju dengan komitmen bersama seluruh rakyat.

“Kami akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” katanya.

Selain itu, Mensesneg juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan beberapa bulan agar dapat mengemban amanah rakyat dengan baik. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.

“Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi,” tambah Prasetyo.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa tuntutan aksi pada “Indonesia Gelap Jilid 1” sudah ditanggapi dengan tindakan nyata oleh pemerintah.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja. Tuntutannya kan sudah dijawab dengan kerjanya Pak Presiden,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan tidak berlebihan. “Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi,” tegasnya.

Di tengah narasi provokatif yang beredar, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terhasut. Kesadaran dan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi adalah kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan harmonis. []

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Maraknya judi online di Indonesia terus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai pihak swasta. Pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan dan regulasi, tetapi juga menggandeng sektor swasta dalam upaya pemberantasan judi online. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan pihak swasta, seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan GoPay, dalam memerangi perjudian daring.

Ketua AFPI, Entjik S Djafar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk mendeteksi dan menghindari pembiayaan yang berpotensi digunakan untuk aktivitas judi online. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan pinjaman online ilegal juga menjadi prioritas, mengingat banyaknya kasus di mana dana dari pinjaman ilegal digunakan untuk judi daring. Selain itu, AFPI telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan pinjaman secara bijak dan potensi bahaya judi online.

Selain AFPI, GoPay, sebagai unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, juga turut ambil bagian dalam memerangi judi online melalui inisiatif Aliansi Judi Pasti Rugi. Aliansi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mitra driver Gojek, untuk menjadi agen edukasi dalam menginformasikan bahaya judi online kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi langkah ini karena melibatkan ekosistem yang lebih luas dalam pemberantasan perjudian daring. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah memblokir lebih dari satu juta situs judi online, langkah tersebut belum cukup tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Gerakan Aliansi Judi Pasti Rugi juga melibatkan sejumlah institusi besar seperti Telkomsel, Google, TikTok, dan media massa, sehingga kolaborasi ini semakin kuat. Selain itu, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat juga terus digencarkan, termasuk melalui kegiatan di berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan dan rencana ke Ambon pada tahun ini.

Pemberantasan judi online tidak hanya tentang pemblokiran situs atau pelarangan transaksi, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat. Upaya literasi dan edukasi sangat penting agar masyarakat memahami risiko finansial dan dampak sosial dari terlibat dalam judi daring. Mitra driver Gojek, dengan mobilitas tinggi dan akses langsung ke masyarakat, berperan sebagai ujung tombak dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online.

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa untuk menghapus praktik perjudian daring, diperlukan keterlibatan langsung dari berbagai elemen masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, tantangan tetap ada. Judi online bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Kebiasaan berjudi yang sudah mengakar pada sebagian masyarakat memerlukan perubahan paradigma melalui kampanye masif dan edukasi yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuka agama menjadi sangat relevan untuk menguatkan pesan moral tentang bahaya judi online.

Pemerintah juga perlu mendorong penguatan regulasi serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi dengan otoritas perbankan dan fintech sangat diperlukan agar dapat mendeteksi aliran dana yang berpotensi digunakan untuk perjudian daring. Tidak kalah penting adalah pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti memfasilitasi atau terlibat dalam praktik tersebut.

Selain dari sisi regulasi dan pengawasan, sinergi dengan sektor swasta juga harus mencakup pembekalan keterampilan ekonomi alternatif bagi mereka yang terdampak oleh judi online. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, program pelatihan kerja, dan akses pada pekerjaan layak dapat menjadi solusi preventif dalam mengurangi ketergantungan pada perjudian daring.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online tidak boleh dilakukan secara parsial atau setengah hati. Pemerintah dan sektor swasta harus konsisten dalam menjaga momentum kolaborasi ini, tidak hanya dalam konteks kampanye edukasi tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghindari jerat perjudian daring. Dengan kerja sama yang solid dan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat segera terbebas dari ancaman judi online yang merusak sendi-sendi sosial dan ekonomi bangsa.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta — Pemerintah berhasil menggandeng sejumlah pihak dari sektor swasta untuk berkomitmen membantu pemerintah memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan penyalahgunaan dana fintech untuk judi online.

Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, menekankan bahwa asosiasi tidak hanya fokus memerangi pinjol ilegal, tetapi juga menghindari pembiayaan yang digunakan untuk aktivitas judi online.

“Kita sama-sama memusuhi pinjol ilegal, pinjol ilegal itu yang pertama pak. Yang kedua, kita juga sudah memberi arahan beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya kepada seluruh anggota untuk mendeteksi bahwa pinjaman ini tidak dipakai untuk pinjol, Judol,” ujar Entjik dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.

Langkah konkret yang dilakukan AFPI dalam mendukung upaya pemberantasan judi online mencakup edukasi dan literasi ke berbagai daerah.

Menurut Entjik, AFPI bersama para anggotanya telah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman daring. Selain itu, edukasi mengenai bahaya judi online juga menjadi fokus utama.

“Literasi sudah kita lakukan, edukasi kita sudah hampir semua. Memang rencana tahun ini kita akan ke Ambon, rencana. Kita sudah di Sulawesi, itu ada kalibutan bilang tadi, Sulawesi Selatan di Makassar,” ungkapnya.

Selain melibatkan komunitas lokal, AFPI juga menggandeng berbagai pihak dalam melakukan edukasi, salah satunya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Melalui kerja sama ini, AFPI mengadakan edukasi kepada komunitas-komunitas dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih memahami risiko pinjaman daring dan menghindari penggunaannya untuk aktivitas ilegal.

“Kita juga melakukan edukasi kepada komunitas-komunitas dan beberapa komunitas UMKM dan sebagainya,” tambah Entjik.

Peran sektor swasta dalam memerangi judi online mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan asosiasi fintech, diharapkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online yang aman dapat meningkat, sekaligus meminimalisir risiko penyalahgunaan dana untuk aktivitas perjudian.

Di tengah gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan judi online, keterlibatan sektor swasta seperti AFPI dinilai penting untuk memperkuat ekosistem keuangan digital yang sehat dan aman. Kerja sama dengan HIPMI dan berbagai komunitas UMKM juga menunjukkan komitmen nyata AFPI dalam mewujudkan literasi keuangan yang inklusif dan bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah strategis ini, AFPI berharap dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang bebas dari pinjol ilegal dan judi online. []