Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – Pemerintah menegaskan urgensi literasi digital dan keseimbangan aktivitas fisik dalam menghadapi fenomena brainrot, yakni penurunan kualitas mental akibat konsumsi konten digital berkualitas rendah, seperti judi online.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyerukan gerakan nasional untuk mengelola penggunaan ruang digital dengan lebih bijak dari judi online.

“Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ketergantungan berlebihan terhadap gadget dan derasnya arus informasi dapat berdampak negatif pada kualitas mental. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda untuk memoderasi konsumsi digital dengan aktivitas produktif seperti membaca dan bersosialisasi,” ujar Meutya Hafid

Meutya Hafid mengatakan bahwa pendidikan dan literasi digital yang kuat menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif era digital dan mencegah anak muda terpapar judi online. Ia mendorong peran aktif institusi pendidikan dalam membentuk kebiasaan sehat dalam berinteraksi dengan teknologi.

“Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menghindari dampak buruk dari informasi yang berlebihan dan tak terkendali. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda lainnya untuk berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif dari ancaman judi online,” tambahnya.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangatlah penting dalam membangun ekosistem digital yang mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia yang cerdas, sehat, dan unggul.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih menekankan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar, bukan untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak mental dan moral.

“kolaborasi antara manusia dan mesin harus diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan manusia, bukan hanya sekadar penyedia informasi. Pendidikan harus tetap berorientasi pada nilai, pemahaman yang mendalam, serta pengembangan karakter,” kata Siti.

“Melalui literasi digital yang baik dan kesadaran akan peran teknologi dalam pendidikan, Indonesia diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan era modern,” tutupnya.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukan bertujuan untuk memberikan pelatihan militer, melainkan untuk membentuk karakter pemimpin daerah agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.

“Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dunia swasta, seperti disiplin dan ketepatan waktu,” ujar Tito.

Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh dari retreat ini dapat diterapkan oleh para kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam hal ketepatan waktu.

“Ketika membuat rapat jam 9, ya betul-betul dimulai jam 9,” tambahnya.

Selain itu, kepala daerah juga diajarkan untuk menjaga kebersihan, termasuk memastikan tempat tidur tetap rapi sebelum meninggalkan tenda. Menurut Tito, kedisiplinan dan kebersihan adalah aspek penting yang juga diterapkan dalam dunia swasta serta birokrasi, mengingat tugas utama birokrat adalah melayani masyarakat.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa retreat ini juga menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan menjalin hubungan dengan sesama kepala daerah serta para menteri. Ia menyebut bahwa meskipun baru berjalan sehari, para peserta sudah mulai membangun koneksi satu sama lain.

“Retreat ini menjadi momentum penting untuk menjalin hubungan dan chemistry antar kepala daerah dan pemerintah pusat,” jelas Tito.

Salah satu peserta retreat, Wali Kota Parepare Tasming Hamid (TSM), menyebut bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para pemimpin daerah untuk memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat

“Retreat ini menjadi momen bagi saya untuk memperdalam makna kepemimpinan berbasis pelayanan. Kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang tangguh, namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan,” kata Tasming Hamid.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penguatan mental dan spiritual, tetapi juga membahas strategi kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi tantangan pemerintahan. Suasana reflektif di lingkungan Akmil Magelang memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berpikir strategis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Selain sesi refleksi dan penguatan spiritual, retreat ini mencakup diskusi kepemimpinan, pelatihan karakter, serta aktivitas fisik untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Para peserta didorong untuk mengasah kemampuan berpikir strategis serta meningkatkan efektivitas kepemimpinan mereka.

Keikutsertaan Tasming Hamid dalam retreat ini mencerminkan komitmennya untuk terus belajar dan berkembang guna mewujudkan Parepare yang lebih baik, sejahtera, dan maju. Ia berharap nilai-nilai kepemimpinan yang diperoleh selama retreat dapat diterapkan dalam mendukung program-program unggulannya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh : Ratih Safira Utami )*

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kerap dianggap sebagai bentuk perjuangan atas kepentingan rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi tersebut justru sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat umum maupun stabilitas sosial. Bukannya menghadirkan solusi yang konstruktif, demonstrasi mahasiswa justru memicu ketegangan, kerusuhan, dan gangguan ketertiban yang merugikan banyak pihak.

Di Jakarta, aksi anarkis terjadi di depan Balai Kota ketika sekelompok massa mahasiswa yang hendak berdemonstrasi di Patung Kuda merusak karangan bunga ucapan selamat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Seorang petugas keamanan Balai Kota mengungkapkan bahwa sekitar 200 mahasiswa yang datang dari arah Gambir menghancurkan setidaknya 30 karangan bunga sebelum aksi dimulai. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa demonstrasi mahasiswa sering kali diwarnai tindakan destruktif tanpa alasan yang jelas.

Demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah juga berujung pada tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat. Dalam aksi “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), sekelompok mahasiswa dengan sengaja merobohkan pembatas beton yang telah dipasang oleh aparat keamanan.

Aparat kepolisian telah memberikan imbauan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Namun, massa aksi tetap bersikeras merobohkan pembatas tersebut dengan alasan ingin mencapai Istana Negara.

Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa lebih menekankan aspek provokasi daripada substansi perjuangan.

Di Makassar, demonstrasi mahasiswa bahkan berujung pada bentrokan dengan warga. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menutup penuh ruas Jalan AP Pettarani, menyebabkan kemacetan parah dan memicu kemarahan pengguna jalan.

Warga yang tidak terima dengan aksi tersebut akhirnya terlibat bentrokan dengan massa aksi. Kepolisian yang turun tangan untuk mengamankan situasi justru menjadi sasaran serangan dari kelompok mahasiswa.

Delapan orang yang diduga sebagai provokator ditangkap setelah melakukan perusakan dan menyerang aparat keamanan. Tindakan seperti ini semakin membuktikan bahwa demonstrasi mahasiswa tidak lagi berfokus pada penyampaian aspirasi, tetapi berubah menjadi ajang perusakan dan konfrontasi yang merugikan masyarakat luas.

Selain menimbulkan kerusuhan, aksi demonstrasi mahasiswa juga sering kali mengganggu aktivitas ekonomi. Penutupan jalan dan tindakan anarkis menyebabkan kemacetan parah yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan sektor usaha.

Pedagang kecil, pekerja harian, dan pengguna jalan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat aksi demonstrasi yang tidak terkendali. Kehidupan masyarakat yang seharusnya berjalan normal justru terganggu akibat ulah sekelompok mahasiswa yang mengklaim membawa aspirasi rakyat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyoroti narasi yang digaungkan oleh kelompok demonstran. Menurutnya, kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Narasi “Indonesia Gelap” yang diusung mahasiswa dianggap sebagai bentuk pembelokan fakta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah yang baru dilantik membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai tantangan, dan seharusnya diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan dan provokasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Tuntutan mahasiswa dalam berbagai demonstrasi sering kali tidak didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap situasi yang dihadapi negara. Sebaliknya, aksi yang mereka lakukan justru memperkeruh keadaan dan menciptakan ketidakstabilan yang merugikan semua pihak.

Demonstrasi yang berujung pada anarki dan bentrokan bukanlah cara yang tepat untuk menyuarakan aspirasi, melainkan justru memperlemah posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.

Jika tujuan utama adalah membawa perubahan yang lebih baik, maka dialog dan kerja sama dengan pihak terkait jauh lebih efektif dibandingkan sekadar turun ke jalan dengan membawa kerusuhan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin menegaskan bahwa hendaknya demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif tanpa ada anarkisme karena justru mengancam stabilitas politik dan ekonomi secara luas.

Di sisi lain, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi menilai bahwa aksi demonstrasi bisa berpotensi memecah belah bangsa. Terlebih situasi Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dengan roda ekonomi yang berjalan stabil dan terkendali.

Sudah saatnya mahasiswa memahami bahwa demonstrasi bukanlah solusi bagi masyarakat. Sebaliknya, aksi yang dilakukan dengan cara destruktif hanya menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi bangsa.

Jika benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, maka jalur intelektual dan diskusi yang konstruktif seharusnya menjadi pilihan utama. Demonstrasi yang dilakukan tanpa strategi yang jelas hanya akan berakhir sebagai bentuk perlawanan yang sia-sia dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengevaluasi kembali metode perjuangan yang dilakukan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Prabowo mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya meluncurkan Danantara sebagai wujud nyata konsolidasi aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Menteri Investasi, Rosan Roeslani, mengatakan peluncuran Danantara merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah mengubah paradigma investasi negara. Langkah strategis ini menegaskan bahwa investasi negara merupakan kunci dalam mewujudkan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih cerah dan berkelanjutan.

“Peluncuran Danantara menandai babak baru dalam reformasi strategi investasi nasional. Langkah ini membuktikan bahwa investasi negara adalah kunci utama menuju masa depan ekonomi Indonesia yang lebih gemilang dan berkelanjutan”. ujarnya

Sementara itu, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan serta sinergi antar lembaga dalam mengelola aset negara.

“Konsolidasi aset melalui Danantara merupakan langkah inovatif dalam menghadapi tantangan global. Dengan pengawasan yang ketat dan integrasi yang optimal, setiap investasi dapat diarahkan secara tepat untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” katanya.

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang telah disahkan oleh DPR RI pada 4 Februari 2025. Revisi tersebut mengatur tugas dan fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi yang tidak hanya fokus pada restrukturisasi dan privatisasi, tetapi juga pada pembentukan anak perusahaan untuk mengonsolidasikan aset pemerintah secara menyeluruh.

Danantara dibentuk untuk mengintegrasikan aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu wadah investasi terpadu. Badan ini akan menyalurkan modal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan di luar APBN. Dengan modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun, Danantara ditetapkan sebagai badan investasi terbesar di dunia.

Melalui mekanisme tata kelola yang modern dan transparan, Danantara diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan mengokohkan posisi Indonesia dalam kancah investasi global. Danantara menjadi simbol komitmen Indonesia dalam memajukan perekonomian melalui investasi strategis dan terintegrasi secara menyeluruh.

Jakarta – Indonesia saat ini memiliki Badan Penegelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran Danantara ini menjadi wujud komitmen pemerintah mengelola investasi Yang Berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

“Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo mengatakan pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Presiden, pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab.

“Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggungjawab dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebh dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara,” pungkasnya.

Dana tersebut kemudian akan dikelola Danantara dan diinvestasikan dalam proyek nasional industrialisasi dan hilirisasi. Presiden Prabowo meyakini proyek-proyek tersebut memberikan dampak dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia.

“Proyek-poroyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai bahwa ide mendirikan Badan Pengelola Investasi bernama Danantara sangat baik.

Menurut Efriza, Danantara bakal menghadirkan kekuatan investasi dengan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat.

“Kehadiran Danantara di Indonesia akan menjadi kekuatan investasi dengan peruntukan dana bagi masyarakat”, ungkap Efriza.

Hal Senada juga disampaikan Senior Investment Analyst Mirae Sekuritas, Nafan Aji. Menurut Nafan Aji, dengan diluncurkannya Danantara jadi sentimen positif untuk pasar modal. Meski demikian, perilaku pasar akan mencermati latar belakang para pengelola Danantara.

“Pelaku pasar menghendaki Danantara dikelola oleh para aktor yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal pengelolaan. Karena memang aset BUMN ini kan totalnya sampai Rp 1.400 triliun, kalau benar-benar dikelola secara efektif jadi hal positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Nafan.

Bagi pasar modal, kehadiran Danantara juga dipandang baik karena dapat menciptakan dan berfokus pada penciptaan inflow pada pasar modal.

“Selama ini kan pertumbuhan ekonomi 5 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat, maupun government spending. Peningkatan investasi atau investment tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jadi Danantara memang harus cepat dibentuk,” kata Nafan.

Dengan aset lebih dari Rp 1.000 triliun, Nafan juga melihat Danantara bisa lebih besar dari Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Untuk pengelola, Nafan berharap agar pengelola tetap berasal golongan profesional agar sentimen pasar modal terus positif.

Jakarta – Pemerintah Prabowo-Gibran terus mengembangkan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) dengan melibatkan pihak swasta untuk meningkatkan perekonomian nasional. Kontribusi pihak swasta tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk memajukan UMKM di Indonesia.

Shopee Indonesia merupakan salah satu pihak swasta yang turut berkontribusi untuk pengembangan UMKM dengan meluncurkan program pelatihan terbaru bertajuk “Kelas Online” sebagai bagian dari Kampus UMKM Shopee. Program ini diperkenalkan pertama kali dalam pelatihan digital bagi ratusan ibu rumah tangga di Malang, Jawa Timur, melalui program kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bertajuk Emak-Emak Matic (Emak-Emak Melek Teknologi).

Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, menyambut baik inisiatif Shopee dalam meningkatkan keterampilan digital bagi para ibu rumah tangga di Indonesia. Dengan memahami teknologi dan memanfaatkannya secara optimal, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan turut berkontribusi dalam perekonomian nasional.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa setiap perempuan, terutama ibu-ibu, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di era digital. Mereka tidak hanya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga perekonomian nasional,” kata Riefky.

Sementara itu, Head of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang, mengatakan Kampus UMKM Shopee Kelas Online memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha di 514 kota dan kabupaten di Indonesia untuk memilih serta mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

“Program ini diharapkan dapat membantu UMKM mengembangkan keterampilan digitalnya dengan lebih mudah. Baik mereka yang baru merintis usaha maupun yang ingin memperluas bisnisnya di ekosistem digital,” ujar Balques.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan PT Askrindo, Syafruddin bahwa pihaknya mendukung pengembangan UMKM melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total plafon mencapai Rp124 triliun pada 2024.

“Saya punya data nasional tahun 2024, selama tahun itu data plafon KUR yang sudah kami jamin ya Rp124 triliun, Jumlah kredit tersebut disalurkan kepada sekitar 2,3 juta debitur yang mampu menyerap 3,3 juta tenaga kerja,” jelas Syafruddin.

Syafruddin juga mengatakan penyaluran KUR serta dukungan Askrindo sebagai kolateral menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sebagaimana salah satu visi pemerintah yang terkandung dalam Asta Cita Nomor 3.

“Pihaknya bangga bisa menjamin UMKM dan berharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta membantu UMKM naik kelas dengan memperluas outlet dan lini penjualannya,” pungkasnya.

Dukungan pihak swasta dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, perlu direspon dan dimanfaaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan sinergitas yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan UMKM di seluruh wilayah Indonesia agar semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Oleh  : Deka Prawira )*

Adanya seruan aksi Indonesia Gelap patut diwaspadai sebagai potensi disrupsi terhadap stabilitas nasional. Di tengah berbagai isu yang berkembang, masyarakat perlu berhati-hati terhadap kemungkinan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Berbagai kepentingan politik sering kali menjadikan demonstrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat luas.

Beberapa kelompok kepentingan dapat memanfaatkan momentum aksi massa tersebut, termasuk aksi Indonesia Gelap untuk menyebarkan disinformasi dan memprovokasi massa demi menciptakan ketidakstabilan. Isu-isu yang berkembang, seperti dugaan pemotongan anggaran pendidikan dan kebijakan efisiensi pemerintah, telah menjadi bahan utama propaganda yang berpotensi menyesatkan.

Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak menyentuh sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk pendidikan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP pada tahun anggaran 2025.

Selain itu, program beasiswa lain seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan beasiswa Kementerian Agama tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tuduhan bahwa pemerintah mengurangi anggaran pendidikan tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih mengarah pada upaya menggiring opini publik.

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada layanan publik, termasuk pendidikan.

Pemerintah justru menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan dengan menargetkan perbaikan lebih dari 10.000 sekolah pada tahun 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengintegrasikan kurikulum internasional ke dalam sistem pendidikan nasional guna meningkatkan daya saing siswa Indonesia di kancah global. Di sisi lain, berbagai program peningkatan kesejahteraan siswa, seperti penyediaan makanan bergizi, terus diperkuat untuk mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik. Isu yang menyebutkan bahwa pemerintah mengabaikan sektor pendidikan tidak hanya keliru tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana.

Kementerian Agama (Kemenag) turut memastikan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp11 triliun di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak akan mengganggu layanan pendidikan di madrasah dan perguruan tinggi.

Staf Khusus Menteri Agama, Farid F. Saenong menegaskan bahwa kementerian tersebut akan menjalankan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga kualitas layanan pendidikan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar pun berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun terdapat penyesuaian anggaran di beberapa sektor.

Dengan adanya klarifikasi dari berbagai pihak, aksi massa yang menyoroti isu pendidikan berisiko ditunggangi oleh kelompok yang memiliki agenda terselubung. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berdasar dan tetap berpegang pada fakta yang telah dikonfirmasi oleh otoritas terkait.

Demonstrasi yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi sah secara demokratis, tetapi jika digerakkan oleh motif yang tidak transparan, maka hanya akan membawa dampak negatif bagi stabilitas nasional.

Pergerakan mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menyampaikan pendapat perlu dilakukan dengan cermat dan berbasis pada informasi yang valid. Propaganda yang membesar-besarkan isu tertentu tanpa dasar yang jelas dapat memicu keresahan dan bahkan konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tetap waspada terhadap potensi provokasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.

Dalam konteks politik dan sosial, aksi massa sering kali menjadi alat bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan demi kepentingan tertentu. Narasi yang dibangun dengan tujuan memancing emosi masyarakat tanpa didukung oleh fakta dapat menjadi senjata ampuh bagi kelompok yang memiliki agenda politik tersembunyi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap setiap informasi yang beredar dan tidak terjebak dalam arus propaganda yang dapat memperkeruh situasi nasional.

Kondisi negara yang stabil merupakan prasyarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Demonstrasi yang dilakukan dengan tujuan konstruktif dan berbasis pada fakta tentu merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Namun, jika aksi tersebut hanya dimanfaatkan sebagai alat provokasi, maka dampaknya justru akan merugikan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, kewaspadaan terhadap potensi penyusupan kepentingan politik dalam aksi massa menjadi hal yang sangat penting.

Aksi massa harus disikapi dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat. Mengedepankan fakta, menghindari provokasi, dan memastikan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan benar-benar berbasis pada data yang valid merupakan langkah yang perlu ditempuh agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki agenda tersembunyi.

Dengan demikian, stabilitas nasional dapat tetap terjaga dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cara yang lebih konstruktif serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan bersama. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial

Jakarta, – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan status gizi anak-anak di seluruh negeri. Program ini sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa program ini akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Beliau menekankan pentingnya mematangkan konsep dan uji coba sebelum implementasi penuh, terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi, dan ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Itu membutuhkan kolaborasi,” ujarnya.

Program MBG dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, bukan hanya untuk anak-anak tapi termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta institusi pendidikan keagamaan. Pelaksanaan program dimulai pada Januari 2025 di 932 titik, dengan rencana perluasan menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025. Diharapkan, pada tahun 2027, seluruh target penerima manfaat dapat terlayani.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program ini. Setiap satuan pelayanan akan menerima dana antara Rp9 hingga Rp11 miliar, dengan 85% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari petani lokal.

Pendekatan ini tidak hanya memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dengan memberdayakan petani dan produsen pangan setempat.

Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Wahyudi Askar, memberikan pandangannya mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya,

“Meskipun anggaran besar telah dialokasikan, pelaksanaan program ini masih menghadapi banyak tantangan. Ketergesaan dalam pelaksanaan tanpa kajian mendalam berpotensi membuang sumber daya yang sudah terbatas.” Ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia dan risiko ketidakefisienan anggaran akibat distribusi rantai pasok yang terlalu panjang.

Meskipun program MBG memiliki tujuan mulia, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah menjadi perhatian serius. Sebagai respons, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan standar keamanan pangan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan.