Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menekankan pentingnya peran keluarga dalam memberantas praktik judi online. Ia menegaskan bahwa perjudian daring telah menjadi krisis sosial nasional yang harus segera ditangani secara menyeluruh.

“Kami telah memblokir lebih dari 1 juta situs judi online, namun masalah ini belum usai. Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan ekosistem secara menyeluruh. Karena itu, saya mengapresiasi langkah platform dan para stakeholder dalam Aliansi Judi Pasti Rugi yang mau bergerak bersama melawan judi online,” ujar Meutya Hafid.

Sebagai bagian dari upaya edukasi, pemerintah mendukung Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek sebagai agen perubahan. Menurut Meutya, keterlibatan mitra driver Gojek sangat penting karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat.

“Kami ingin angka judi online turun signifikan. Kuncinya adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Kami berharap para mitra driver Gojek bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat Indonesia dengan menggandeng berbagai pihak.

Sebelumnya , Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mencegah praktik judi online, terutama di kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa perjudian daring kini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Para pelaku semakin cerdik dengan menyamarkan tampilan permainan agar menyerupai game biasa.

“Mau tidak mau kita harus rajin cek handphone-nya anak-anak kita, untuk kemudian bisa mengetahui. Karena kalau tidak begitu, tentunya ini pelan-pelan generasi muda kita akan mengalami kerusakan,” ujar Sigit.

Selain pengawasan, ia juga menekankan pentingnya edukasi dini di lingkungan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online.

“Tentunya harus kita cegah caranya, gimana ya mulai dari hal yang bersifat dini preventif pencegahan. Tentunya harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang bahaya judi online,” jelasnya.

Peran keluarga dalam membangun kesadaran tentang dampak negatif judi online sangatlah penting. Dengan pengawasan ketat dan edukasi yang tepat, diharapkan generasi muda dapat terhindar dari jerat judi online dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

Oleh : Aditya Akbar )*

Praktik Judi Online tidak saja mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kehidupan keluarga. Dalam upaya memberantas perjudian daring, peran keluarga sangat krusial. Keluarga bukan hanya tempat pertama di mana nilai-nilai moral diajarkan, tetapi juga benteng utama dalam melindungi anggotanya dari ancaman ini.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menyoroti bahwa judi online telah berkembang menjadi krisis sosial nasional yang harus segera diatasi secara menyeluruh. Meskipun pemerintah telah memblokir lebih dari satu juta situs judi online, permasalahan ini belum selesai.

Pemerintah memang memiliki kewenangan, tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan ekosistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah platform dan para pemangku kepentingan dalam Aliansi Judi Pasti Rugi yang bergerak bersama melawan judi online.

Sebagai bagian dari upaya memberantas judi daring, Meutya Hafid mendukung penuh Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek sebagai agen edukasi mengenai bahaya perjudian online. Para mitra driver Gojek dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat dan diharapkan dapat membantu mengedukasi publik tentang dampak negatif judi online. Menkomdigi juga menegaskan bahwa kunci keberhasilan dalam memerangi judi daring adalah memperkuat pemahaman masyarakat, terutama di lingkungan keluarga.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan bahwa pencegahan judi online, terutama di kalangan anak-anak, harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia menyoroti bahwa perjudian daring kini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Para pelaku judi online semakin cerdas dalam menarik perhatian anak-anak dengan mengemas tampilan permainan sehingga tampak seperti game biasa. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalam praktik ini.

Jenderal Sigit mengimbau para orang tua untuk secara berkala memeriksa ponsel anak-anak mereka guna memastikan mereka tidak mengakses situs judi online. Jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat, generasi muda akan terancam mengalami kerusakan moral dan finansial. Selain pengawasan, edukasi dini di lingkungan keluarga juga sangat diperlukan. Anak-anak harus diberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya judi online, baik dari segi finansial maupun dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka.

Judi online bukan hanya berdampak pada individu yang bermain, tetapi juga pada keluarga mereka. Banyak kasus di mana seseorang yang kecanduan judi online mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, dan bahkan terjerumus ke dalam utang yang tak terkendali. Hal ini tentu berdampak buruk bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anggotanya dari jebakan judi daring.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan judi daring di luar negeri. Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa keluarga harus aktif dalam mengawasi anggota mereka yang hendak bekerja di luar negeri. Menurutnya, banyak keluarga yang tidak mengetahui secara pasti di mana anggota keluarga mereka bekerja dan bagaimana mereka bisa sampai di luar negeri. Hal ini sering kali berujung pada eksploitasi dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Untuk mencegah hal tersebut, keluarga harus memastikan bahwa prosedur keberangkatan ke luar negeri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka harus menanyakan apakah anggota keluarga yang akan bekerja di luar negeri memiliki visa yang tepat, telah menandatangani kontrak kerja yang sah, dan mengetahui dengan jelas perusahaan tempat mereka bekerja. Sikap proaktif ini sangat penting agar tidak ada anggota keluarga yang menjadi korban eksploitasi atau dipaksa terlibat dalam judi daring di luar negeri.

Langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk memerangi judi online antara lain adalah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anggota keluarga, terutama anak-anak. Orang tua harus memastikan bahwa perangkat digital yang digunakan anak-anak tidak memberikan akses mudah ke situs judi online. Selain itu, membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangat penting agar anak merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, termasuk jika mereka terpapar judi online.

Selain pengawasan, edukasi juga menjadi kunci penting dalam pencegahan judi online. Keluarga harus memberikan pemahaman kepada anggotanya mengenai dampak negatif dari perjudian daring, baik dari segi finansial, sosial, maupun psikologis. Dengan adanya pemahaman yang kuat, seseorang akan lebih sadar akan bahaya yang mengintai dari aktivitas judi online.

Dengan semakin meningkatnya ancaman judi online, keluarga harus bersikap proaktif dalam melindungi anggotanya. Peran keluarga sangat besar dalam membangun kesadaran dan memberikan perlindungan terhadap dampak buruk judi daring. Jika setiap keluarga mengambil langkah preventif yang tepat, maka upaya pemberantasan judi online di Indonesia akan semakin efektif dan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya perjudian daring.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju

Oleh: Feronika Jasin )*

Koperasi memainkan peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi ini menjadi pilar utama dalam menggerakkan roda perekonomian desa, memberikan berbagai manfaat yang langsung dirasakan oleh warganya.

Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip gotong royong, Koperasi berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa untuk kepentingan bersama. Dengan dikelola secara transparan dan profesional, koperasi ini berhasil menciptakan berbagai program yang mendukung kesejahteraan anggotanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Melalui skema pinjaman dengan bunga ringan, koperasi ini membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka.

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan 70 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia tahun 2025 adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian desa. Dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 350 triliun, proyek ini bisa menjadi lompatan besar dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun, di balik ambisinya, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kesuksesan inisiatif ini.

Ide mendirikan koperasi desa memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi rakyat, skala besar dari proyek ini bisa menciptakan sejumlah tantangan. Dengan biaya yang besar, yaitu sekitar Rp 5 miliar per koperasi, pencairan dana dan pengelolaannya tentu bukan perkara mudah. Proses pendistribusian dana yang tepat sasaran akan menjadi kunci agar dana tersebut tidak terbuang sia-sia. Tanpa pengelolaan yang transparan dan sistem yang solid, dana yang besar ini bisa jatuh ke tangan yang salah atau tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan manajemen yang baik agar dana tersebut benar-benar sampai ke koperasi yang membutuhkan.

Selain itu, koperasi juga menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan menjalin kerjasama dengan pemasok, koperasi mampu menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, bahan bangunan, hingga peralatan pertanian, dengan harga yang lebih bersaing dibandingkan dengan pasar luar. Hal ini tentu mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang sebelumnya terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi di luar desa.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung Kopdes Merah Putih, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Koperasi desa memiliki potensi besar sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, sinergi yang kuat antara kedua pihak pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan.

Pemerintah memegang peran strategis dalam memberikan dukungan kebijakan, pembiayaan, serta fasilitasi infrastruktur yang diperlukan untuk mendirikan koperasi desa. Dukungan pemerintah dalam bentuk dana dan pelatihan bagi para pengelola koperasi sangat penting untuk memastikan koperasi dapat beroperasi dengan baik dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang memudahkan akses pembiayaan bagi koperasi desa, seperti skema pinjaman dengan bunga rendah atau program bantuan modal, koperasi bisa lebih cepat berkembang tanpa terhambat masalah modal yang sering dihadapi oleh usaha kecil di pedesaan.

Inovasi lain yang dilakukan oleh Kopdes Merah Putih adalah dengan membuka peluang usaha baru di bidang pertanian dan peternakan. Melalui program pelatihan dan penyuluhan, koperasi ini berhasil meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani serta peternak desa. Tidak hanya itu, koperasi juga memfasilitasi pemasaran hasil pertanian dan peternakan anggotanya, sehingga produk yang dihasilkan bisa diterima di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, pendapatan petani dan peternak meningkat, serta perekonomian desa secara keseluruhan turut berkembang.

Mengembangkan Kopdes Merah Putih bukanlah pekerjaan yang mudah. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie, tahapan peta jalan pengembangan Kopdes Merah Putih memang penuh dengan tantangan. Namun, meskipun perjalanan panjang ini memerlukan banyak upaya dan sumber daya, potensi besar yang dimiliki koperasi desa dalam memberdayakan masyarakat sangatlah signifikan. Oleh karena itu, meski rintangan yang dihadapi tidak sedikit, langkah-langkah yang sistematis dan kolaboratif bisa membuka peluang besar bagi perekonomian pedesaan.

Koperasi ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Setiap tahunnya, koperasi mengadakan kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak anggota koperasi yang berprestasi, penyuluhan kesehatan, serta bantuan untuk keluarga yang membutuhkan. Ini semua dilakukan untuk menciptakan desa yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan pendidikan.

Dengan berbagai kontribusi positif yang telah dilakukan, Kopdes Merah Putih semakin memperlihatkan bahwa lembaga ekonomi yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Keberhasilannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial membuktikan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sebagai model, koperasi ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi lokal dan menciptakan kesejahteraan bersama.

)* Analis Pengembangan Koperasi Desa PT Solusi Koperasi Sejahtera

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, Raymond Thomas Dalio, untuk membahas pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dalam pertemuan tersebut, Dalio menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.

“Indonesia memiliki tingkat utang yang rendah serta modal yang dapat diinvestasikan untuk menciptakan titik lepas landas bagi ekonominya,” kata Dalio di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menilai BPI Danantara, yang akan mengelola aset BUMN hingga Rp14.000 triliun, bisa menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ketika modal besar ini terbentuk, perekonomian bisa berkembang pesat, seperti yang terjadi di banyak negara lain,” jelas Dalio.

Dalio juga mengingatkan adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti birokrasi, kesulitan mendirikan usaha, tingkat kewirausahaan yang rendah, pembentukan permodalan, dan korupsi. Meski begitu, ia yakin Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Selain BPI Danantara, pemerintah juga meluncurkan Bank Emas sebagai bagian dari strategi ekonomi untuk memperkuat daya saing dan stabilitas keuangan nasional.  Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa Danantara dapat menjadi akselerator dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Danantara bisa menjadi pendorong transformasi ekonomi. Oleh karena itu, harus segera dimulai,” ujarnya.

Melalui konsolidasi BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan perbankan nasional, Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Sementara itu, Bank Emas menjadi langkah revolusioner dalam sistem keuangan.

Anggota Komisi XI DPR, Anies Biarwati, menilai bank ini sebagai tonggak baru bagi investasi emas di dalam negeri. Selain itu, Bank Emas juga menjadi langkah revolusioner dalam sistem keuangan Indonesia.

“Bank Emas akan mengubah cara pandang kita terhadap emas, dari sekadar barang investasi menjadi aset keuangan yang lebih produktif,” ujar Anies dalam wawancara dengan Pro3 RRI.

Ia menjelaskan bahwa Bank Emas akan menyediakan layanan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, serta penitipan emas bagi masyarakat dan industri. Selain itu, keberadaan Bank Emas juga diperkirakan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap emas impor.

“Di Amerika dan India, bank sentral mereka telah menjadi pusat penyimpanan emas nasional. Konsep serupa sedang dikaji lebih lanjut untuk diterapkan di Indonesia,” pungkas Anies.

Jakarta — Langkah strategis Danantara dan hadirnya layanan bank emas dinilai mampu memberikan potensi keuntungan yang lebih baik sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dua entitas ini kini menjadi sorotan berkat pendekatan inovatif dan berbasis nilai dalam pengelolaan aset serta investasi yang berkelanjutan.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menegaskan bahwa pihaknya akan memfokuskan investasi pada proyek-proyek berskala besar yang tidak hanya mendatangkan profit, tetapi juga berdampak positif terhadap ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah akan menjadi prioritas utama.

“Dengan demikian proyek Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menegaskan bahwa strategi investasi Danantara akan diarahkan untuk mengelola aset negara yang bernilai triliunan rupiah secara terintegrasi dan inovatif. Namun demikian, pendekatan kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan setiap keputusan investasi.

“Kami akan berhati-hati, lambat, dan kemungkinan besar akan membosankan dalam kegiatan investasi kami, karena fokus kami adalah mencari keuntungan yang baik. Kami juga akan sangat memperhatikan manajemen risiko dalam kegiatan investasi,” imbuhnya.

Sementara itu, sektor keuangan juga mencatat perkembangan positif melalui kehadiran layanan bank emas atau bullion bank yang kini mulai mendapat respon antusias dari masyarakat. Salah satunya terlihat pada layanan deposito emas Pegadaian pasca peluncuran resmi sebagai Bank Emas pada Februari lalu.

Kepala Departemen Bisnis Support Kantor Wilayah (Kanwil) VII Denpasar Pegadaian, I Made Suasmarajaya, menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap deposito emas mengalami peningkatan signifikan.

“Total emas deposito di wilayah kerja kami mencapai 67,3 kilogram, meningkat 7% jika dibandingkan Desember 2024. Ini menunjukkan minat masyarakat untuk deposito emas tumbuh setelah launching Pegadaian sebagai Bank Emas,” terang Suasmarajaya.

Menurutnya, tren ini menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan emas sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D., menilai bahwa kehadiran bank emas merupakan inovasi penting dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.

“Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah,” jelas Rahmatina.

[-red]

JAKARTA – Isu yang beredar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri domestik mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dengan tegas menyatakan bahwa informasi mengenai PHK besar-besaran di berbagai perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan.

“Kami telah mengonfirmasi langsung dengan beberapa perusahaan besar, termasuk PT Mayora Indah Tbk, dan mereka menegaskan bahwa tidak ada PHK besar-besaran yang terjadi,” ujar Yassierli.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memantau secara seksama kondisi pasar tenaga kerja. Meskipun ada sejumlah laporan yang tersebar, Yassierli mengungkapkan bahwa sektor manufaktur justru masih mencatatkan kinerja yang sangat positif.

“Industri manufaktur justru memberikan peluang lebih besar bagi tenaga kerja baru dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terdampak oleh PHK,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Yassierli mengakui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sedang memverifikasi data terkait jumlah pekerja yang terkena PHK hingga Februari 2025. Proses verifikasi ini penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik. Pemerintah memastikan bahwa segala upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita turut memberikan penjelasan terkait sektor industri. Menurut Agus, meskipun terdapat penyesuaian di beberapa perusahaan tertentu, sektor manufaktur secara keseluruhan terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

“Kami tetap optimis dan berkomitmen untuk mendorong investasi baru serta meningkatkan kinerja sektor industri, yang tentunya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Agus.

Sebagai contoh nyata, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan.

“Rasio penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur pada 2024 mencapai 1:20, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” tambah Agus.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memberikan pandangannya mengenai potensi positif ekonomi Indonesia ke depan. Josua menyatakan bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa sektor, program-program prioritas pemerintah tetap memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

“Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 3 Juta Rumah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” pungkas Josua.

Program-program pemerintah ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya serap tenaga kerja, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia dan mendukung sektor industri dalam meningkatkan daya saing nasional.

[^]

Oleh : Aditya Akbar )*

Pemerintah dengan tegas memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan sektor manufaktur terus berkembang. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja serta memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan, sehingga anggapan mengenai badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak memiliki dasar yang kuat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis isu adanya badai PHK dengan menyebutkan bahwa sektor manufaktur, termasuk industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), dan alas kaki, tetap menunjukkan pertumbuhan. Bahkan, meskipun beberapa perusahaan mengalami kendala, industri tekstil berhasil tumbuh sebesar 4,3 persen pada tahun 2024 setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Industri alas kaki juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,8 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Sektor lainnya, seperti industri makanan dan minuman, industri kimia, elektronik, serta logam dasar, turut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Capaian ini turut berkontribusi terhadap indeks PMI manufaktur yang mencapai 53,6 pada Februari 2024, menandakan ekspansi sektor manufaktur yang tetap kuat.

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menegaskan bahwa kabar mengenai badai PHK perlu dikaji berdasarkan data resmi. Ia menyebutkan bahwa informasi dari berbagai perusahaan, termasuk PT Mayora Indah Tbk, menunjukkan bahwa lebih banyak tenaga kerja yang diserap dibandingkan jumlah pekerja yang mengalami PHK. Pemerintah terus memastikan bahwa industri yang melakukan penyesuaian tetap mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja.

Sebagai langkah konkret menjaga stabilitas ketenagakerjaan, pemerintah terus meningkatkan program pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri modern, termasuk dalam hal digitalisasi dan otomatisasi. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan memiliki daya saing tinggi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa sektor manufaktur tetap tumbuh meskipun beberapa perusahaan melakukan efisiensi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian terus mendorong investasi baru guna memastikan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah tenaga kerja baru yang terserap jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terkena PHK. Kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri nasional melalui program insentif dan kebijakan yang mendukung ekspansi usaha.

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap industri manufaktur juga terlihat dari berbagai insentif yang diberikan, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak, serta dorongan penggunaan produk dalam negeri. Langkah ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tenaga kerja yang ada, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru di sektor formal. Pemerintah berupaya memastikan bahwa ekosistem industri tetap kondusif sehingga tenaga kerja dapat bekerja dengan lebih produktif dan mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sektor manufaktur pada tahun 2024 berhasil menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja baru, dengan rasio serapan tenaga kerja baru dibandingkan PHK mencapai 1:20.

Angka ini menunjukkan bahwa industri terus mengalami ekspansi dan mampu mengakomodasi lebih banyak pekerja. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja dapat lebih produktif dan memiliki prospek karier yang lebih baik.

Untuk memastikan ketahanan ketenagakerjaan dalam jangka panjang, pemerintah telah menyusun berbagai strategi, seperti digitalisasi industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta optimalisasi sektor ekonomi kreatif.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur. Dengan diversifikasi sektor tenaga kerja, stabilitas ketenagakerjaan dapat lebih terjaga, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Selain fokus pada penciptaan lapangan kerja, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan strategis seperti subsidi energi dan bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga seiring dengan pertumbuhan industri. Selain itu, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, roda perekonomian nasional dapat terus bergerak dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan vokasi. Program ini mencakup sertifikasi keterampilan, peningkatan kompetensi, serta insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja. Dengan adanya upaya ini, tenaga kerja Indonesia diharapkan tidak hanya siap menghadapi tantangan di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan industri nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan demi masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh : Firman Subagyo )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. Langkah strategis dan sinergis dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

1. Rizal Taufiqurrahman, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, menekankan perlunya langkah strategis untuk mencegah eskalasi PHK. Ia menyarankan pemberian insentif kepada industri terdampak, mendorong diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional.

“Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah eskalasi PHK, seperti memberikan insentif kepada industri terdampak, mendorong diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional,” ujar M. Rizal Taufiqurrahman saat dihubungi di Jakarta.

Ia mencatat beberapa faktor utama penyebab PHK di industri manufaktur, antara lain kebangkrutan perusahaan, disrupsi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan permintaan pasar. Contoh nyata adalah PHK massal yang melibatkan lebih dari 10.000 pekerja serta penutupan pabrik oleh Yamaha Music Products Asia yang merelokasi produksi ke negara lain. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif, diharapkan tantangan PHK di sektor manufaktur dapat diatasi, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan kepastian perlindungan lebih luas bagi pekerja yang mengalami PHK.

“Untuk merespons tantangan perekonomian global saat ini, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan kepastian perlindungan yang lebih luas bagi pekerja/buruh yang terkena PHK,” katanya.

Sejak 2022, pemerintah telah menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat berupa uang tunai, akses pelatihan kerja, dan layanan informasi pasar kerja bagi pekerja terdampak PHK. Program ini terus diperbarui dan ditingkatkan manfaatnya, termasuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP 37/2021.

“Program JKP didanai sepenuhnya oleh pemerintah tanpa membebani pekerja, dengan kontribusi sebesar 0,22 persen dari upah sebulan (batas atas upah Rp5 juta) dan rekomposisi dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen,” jelas Maliki.

Melalui program ini, pekerja terdampak PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan, serta dukungan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan mereka agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Belakangan ini, maraknya PHK disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi yang menekan permintaan produk barang dan jasa, serta persaingan global di sektor tekstil dan produk tekstil. Banyak perusahaan tekstil menghadapi tantangan berat akibat mesin produksi yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, membuat harga produk mereka kalah bersaing dibandingkan dengan produk dari China. Faktor eksternal seperti impor ilegal, berkembangnya thrifting, serta kemudahan membeli produk luar negeri secara daring juga berkontribusi pada tekanan industri lokal.

Menurut Maliki, alasan utama PHK pada awal 2025 didominasi oleh berhentinya operasional perusahaan karena pailit, dengan total 13.204 kasus. Selain itu, kondisi keuangan yang menurun akibat beban upah tinggi menyebabkan 4.461 kasus PHK. Relokasi pabrik ke negara lain yang lebih kompetitif juga menjadi faktor utama lainnya.

“Angka PHK cukup mengkhawatirkan. Investasi padat karya di sektor tekstil dan produk tekstil diperlukan untuk meredam dampak PHK, terutama di wilayah dengan kasus PHK tinggi,” tambahnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas nasional guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan mencakup penguatan keahlian mediasi hubungan industrial, pembinaan tenaga kerja agar terampil dalam bernegosiasi dengan perusahaan, serta peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial. Selain itu, pemerintah juga terus mengintensifkan sosialisasi program JKP agar semakin banyak pekerja yang memahami dan dapat mengakses manfaatnya.

Selain memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK, pemerintah juga fokus pada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Melalui sistem informasi pasar kerja (SIAPKerja) Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat mengikuti pelatihan keterampilan, mendapatkan informasi lowongan kerja, serta berkonsultasi terkait pengembangan karier mereka. Program ini didukung oleh Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi dan daerah guna memastikan setiap pekerja mendapatkan akses yang mudah ke layanan ketenagakerjaan.

Selain itu, kebijakan penyederhanaan sistem perizinan usaha juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi baru ke dalam negeri. Dengan adanya investasi yang masuk, diharapkan dapat tercipta lebih banyak lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdampak PHK, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tetap terjamin.

Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dirancang, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui sinergi antara kebijakan perlindungan sosial, pelatihan vokasi, serta insentif bagi industri, diharapkan dampak negatif PHK dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menciptakan peluang kerja baru yang lebih berkelanjutan.

Oleh : Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Gerry Alfian )*

Indonesia tengah bergerak maju dengan cita-cita besar dalam menguatkan kedaulatan energi, salah satunya melalui proyek kilang minyak 1 juta barel yang saat ini sedang digalakkan. Proyek kilang minyak ini tidak hanya memiliki nilai strategis dalam menjaga pasokan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi kemajuan sektor energi nasional. Investasi besar ini merupakan upaya Indonesia untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi domestik serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) bersiap untuk membangun kilang minyak berskala jumbo dengan kapasitas produksi mencapai 500 ribu barel per hari di kawasan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar serta memperkuat ketahanan energi nasional. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat, kebutuhan akan energi, terutama bahan bakar minyak, terus meningkat.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia selama ini masih mengimpor sebagian besar kebutuhan BBM untuk memenuhi permintaan domestik. Ketergantungan ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Melalui pembangunan kilang minyak berskala besar, nantinya ketergantungan terhadap migas akan bisa dikurangi. Dengan kapasitas produksi mencapai 500 ribu barel per hari, kilang ini diproyeksikan akan meningkatkan pasokan bahan bakar domestik dan mengurangi jumlah impor yang selama ini membebani anggaran negara.

Sebagai tambahan, kilang ini juga diharapkan dapat memproduksi berbagai jenis produk olahan minyak, termasuk bensin, solar, dan avtur, yang sangat dibutuhkan untuk sektor transportasi dan industri di seluruh Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor, kilang minyak ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai negara dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia kini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara lebih optimal. Penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna mengatakan dengan memiliki kilang minyak berkapasitas besar, Indonesia dapat mengelola produksi minyak domestik secara mandiri, yang tentunya akan memberikan stabilitas pasokan energi dan meminimalkan dampak dari ketidakpastian pasokan energi global.

Kilang ini juga akan mendatangkan berbagai manfaat ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selama fase konstruksi, proyek ini diperkirakan akan melibatkan ribuan pekerja, mulai dari tenaga ahli hingga pekerja konstruksi. Setelah operasional, kilang ini akan membuka peluang pekerjaan di berbagai sektor, seperti pengolahan minyak, pemeliharaan fasilitas, hingga distribusi produk.

Lebih dari itu, kilang minyak ini juga memiliki potensi untuk menarik investor, baik lokal maupun asing, yang tertarik untuk berinvestasi dalam industri energi Indonesia. Keberadaan kilang ini dapat membuka peluang bagi pengembangan industri hilir yang terkait dengan energi, seperti industri petrokimia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan pembangunan kilang minyak di Tanjung Api-Api juga akan dilengkapi dengan teknologi canggih yang ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengolahan minyak akan memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat, guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan operasional kilang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pembangunan dan operasional kilang ini. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seiring dengan transisi energi global.

Pembangunan kilang minyak berskala jumbo ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kebutuhan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur kilang yang sesuai dengan standar global. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi tantangan teknis dalam pembangunan fasilitas sebesar ini, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Namun, tantangan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas teknologinya dalam sektor energi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan energi, dan pihak-pihak terkait lainnya, proyek kilang ini diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan membawa dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.

Dalam kesimpulannya, pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel adalah langkah besar Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan energi. Dengan kilang ini, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, tetapi juga memperkuat ketahanan energi domestik yang dapat mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, proyek ini membuka peluang bagi pengembangan industri energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Melalui investasi besar ini, pemerintahan era Presiden Prabowo sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap gejolak pasar energi global. Proyek kilang minyak ini bukan hanya soal produksi energi, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan mengurangi ketergantungan pada energi luar negeri demi kesejahteraan bangsa.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Bekasi

Jakarta – Pemerintah memastikan akan terus menindak tegas segala bentuk korupsi yang terjadi, tanpa pandang bulu. Komitmen ini disampaikan seiring dengan terungkapnya kasus dugaan praktik korupsi yang melibatkan PT Pertamina dalam pengelolaan BBM.

Menurut Kejaksaan Agung, praktik blending ilegal terjadi dengan mencampur bahan bakar beroktan rendah, seperti RON 88 dan RON 92, yang merugikan negara dan merusak kualitas produk BBM.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengatakan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah pejabat penting di PT Pertamina Patra Niaga, termasuk Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kami pastikan tidak ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat akan diproses secara hukum,” tegas Abdul Qohar.

Tindak tegas terhadap korupsi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung.
“Langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar skandal korupsi di Pertamina adalah bukti komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Dukungan publik terhadap pemerintah juga semakin kuat dengan adanya tindakan nyata ini,” ujar Donny.

Menurutnya, skandal korupsi yang terjadi di BUMN seperti Pertamina menjadi bukti bahwa praktik korupsi telah mengakar selama ini. Namun, Donny menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah pemberantasan korupsi semakin terlihat nyata.

“Prabowo tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam memberantas korupsi. Ini harus diapresiasi,” tegas Donny.

Lebih lanjut, Donny juga menyebutkan bahwa langkah Prabowo dalam melakukan bersih-bersih di BUMN, termasuk Pertamina, menunjukkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan koruptor. Kebijakan terbaru, yaitu pembentukan superholding Danantara, menjadi salah satu contoh langkah konkret untuk memastikan BUMN bersih dari praktik korupsi.

“Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bebas dari korupsi, yang tentunya menjadi kabar baik bagi masyarakat dan dunia investasi,” tambahnya.

Donny juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang maksimal terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina.

“Kami harus pastikan para koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Ini penting untuk menjaga reputasi pemerintah dan indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” katanya.

Dengan dukungan publik yang semakin kuat, pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas korupsi demi mewujudkan negara yang lebih bersih dan transparan.