Kebijakan THR Pengemudi Online Komitmen Pemerintah Berpihak kepada Masyarakat

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi ojek online (Ojol) dan kurir online yang telah berkontribusi besar dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka, pemerintah menghimbau kepada perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai.
“Tahun ini Pemerintah menaruh perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar perusahaan penyedia jasa ojek daring/online (Ojol) memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi kepada mitra pengemudi. Prabowo meminta pemberian THR ini paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Keputusan ini disampaikan setelah pertemuan dengan CEO PT Goto Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
“Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa bonus atau THR harus berupa uang tunai. Adapun besarannya disesuaikan dengan keaktifan kerja para pengemudi. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi dan kurir online yang aktif. Sementara sekitar 1 juta-1,5 juta lainnya berstatus part time.
“(Bonus Hari Raya) Dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran dan mekanisme pemberian bonus Hari Raya akan dirundingkan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
“Ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran,” kata Prabowo.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengemudi dan kurir online, sehingga mereka dapat menikmati libur dan mudik Idul Fitri dengan kondisi yang lebih baik.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi.
“Semoga dengan kebijakan ini pengemudi dan kurir online bisa merasakan libur, mudik, idul fitri dalam keadaan yang baik,” ujar Prabowo.
Sejumlah perusahaan transportasi online langsung merespons imbauan Presiden terkait pemberian THR bagi pengemudi Ojol dan kurir online.
Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan, Gojek akan menyalurkan bonus hari raya melalui program Tali Asih Hari Raya bagi mitra driver yang memenuhi kriteria tertentu.
“Bonus uang tunai ini akan diterima mitra driver sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujar Catherine.
Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengalokasian dana bagi mitra pengemudi.
Catherine mengatakan, program Tali Asih Hari Raya sudah dijalankan Gojek pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kali ini dirancang berbeda dengan tambahan bonus uang tunai.
“Kami ingin memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna,” ungkap Catherine.
Sementara itu, Grab Indonesia mengumumkan akan memberikan THR melalui program bonus kinerja khusus bagi mitra pengemudi yang memiliki kinerja baik.
Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, mengatakan bonus ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra pengemudi atas dedikasi mereka selama ini.
“Kami senang dapat berkontribusi dalam inisiatif yang memberikan manfaat langsung bagi mitra pengemudi, yang menjadi tulang punggung layanan transportasi dan pengantaran di Indonesia,” ujar Anthony.
Bonus ini diberikan kepada mitra pengemudi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.
Kebijakan THR untuk pengemudi ojek online diharapkan memberi keadilan bagi pekerja di berbagai sektor, terutama mereka yang bekerja di industri digital berbasis aplikasi. []

Pemerintah Dorong Partisipasi Pemda Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Oleh : Rivka  Mayangsari)*

Dalam upaya mempercepat realisasi kebijakan strategis nasional, pemerintah pusat terus mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok lokal.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah memerlukan kolaborasi kuat antara pusat dan daerah. Sinergi ini penting agar kebijakan yang dirancang Presiden Prabowo dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah. Terkait pelaksanaan Program MBG, Gibran meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan ketersediaan bahan pangan serta infrastruktur pendistribusian yang memadai.

Gibran menekankan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan bahan pangan yang cukup serta memastikan sistem distribusi berjalan lancar. Ia meyakini bahwa sinergi antara pusat dan daerah akan menjadikan program ini lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam implementasi program ini. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan bahwa kualitas aktor pengelola keuangan daerah menjadi tonggak utama dalam mendukung kebijakan nasional seperti MBG. Menurutnya, optimalisasi anggaran daerah dan perencanaan yang matang akan memastikan program ini berjalan secara berkelanjutan.

Horas menyatakan bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan. Ia menambahkan bahwa dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemda dapat mengalokasikan dana dengan tepat guna mendukung inisiatif ini.

Selain aspek keuangan, keberhasilan MBG juga ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan ekosistem pendukung. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya menekankan peran strategis pemda dalam menyukseskan program ini. Ia menjelaskan bahwa ada tiga langkah utama yang harus dilakukan pemda, yakni penyiapan infrastruktur, pembinaan rantai pasok lokal, dan peningkatan produktivitas daerah.

Dadan menjelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam tiga aspek utama. Pertama, memastikan infrastruktur pendukung tersedia, seperti dapur umum di sekolah-sekolah dan pusat distribusi bahan pangan. Kedua, membina rantai pasok lokal agar bahan pangan yang digunakan berasal dari daerah sendiri, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku usaha lokal. Ketiga, meningkatkan produktivitas daerah agar keberlanjutan program ini tetap terjaga dalam jangka panjang.

Pemerintah pusat juga berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program ini dengan baik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji mekanisme alokasi dana tambahan bagi daerah yang mampu mengembangkan sistem pendistribusian makanan bergizi dengan efisien dan berdampak luas.

Selain itu, pelibatan sektor swasta juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan menggandeng produsen bahan pangan, koperasi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), distribusi makanan bergizi dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pemerintah daerah didorong untuk menjalin kemitraan strategis guna memperkuat ekosistem pangan lokal.

Dalam implementasinya, berbagai daerah telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung program ini. Sejumlah pemerintah daerah mulai membangun fasilitas pengolahan makanan di sekolah, bekerja sama dengan petani lokal, serta mengembangkan teknologi digital untuk memantau distribusi makanan secara real-time. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengadopsi praktik terbaik dalam pelaksanaan MBG.

Dengan kolaborasi solid antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, Program MBG diharapkan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mengurangi angka stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan program ini akan mencerminkan efektivitas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, Program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan melibatkan lebih banyak petani lokal dalam rantai pasok, program ini akan memberikan dorongan bagi produksi pertanian nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Kebijakan ini tidak hanya mendukung petani kecil, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui distribusi yang lebih merata.

Lebih jauh, keberhasilan program ini akan menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan asupan gizi yang lebih baik, generasi muda diharapkan tumbuh lebih sehat dan cerdas, sehingga mampu bersaing di tingkat global. Program ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Selain itu, program ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian dan kuliner. Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas, akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi petani, pemasok, dan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi serta distribusi makanan bergizi. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

)* Penulis merupakan Pemerhati sosial

Dukung Kreativitas Anak Bangsa, Pemerintahan Presiden Prabowo Perluas Akses Ekonomi Kreatif

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen memperluas akses ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan agenda strategis untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi.

“Ada banyak isu yang harus ditangani cepat, salah satunya penyediaan data tunggal agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong sinergi antara usaha besar dan UMKM,” ujar Muhaimin.

Dalam mendukung sektor ekonomi kreatif, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, dan pekerja migran melalui skema pinjaman berbunga rendah.

“Kami menginisiasi model simpan pinjam dengan bunga rendah yang akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari peringatan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah menguatkan komitmen untuk mendorong kolaborasi antara pendidikan dan industri dalam mendukung ekonomi kreatif.

Salah satu langkah konkret adalah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menyambut baik kerja sama tersebut. “Melalui program studi vokasi yang kami miliki, UI siap mendukung pengembangan sumber daya manusia kreatif dan inovatif,” ungkapnya.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa kerja sama dengan akademisi menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo menargetkan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Sinergi dengan institusi pendidikan seperti UI akan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah juga telah mencanangkan inisiatif “Kota Kreatif” berbasis potensi lokal guna menciptakan ekosistem kreatif yang inklusif.

Pada November 2024, Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program untuk membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi lokal.

“Pemerintah terus membangun ruang kreatif di berbagai daerah sebagai pusat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif,” pungkas Teuku Riefky.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif, baik di dalam maupun luar negeri.

Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting untuk memastikan produk-produk kreatif Indonesia mampu bersaing di pasar global. Program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan muda pun semakin diperkuat agar mereka mampu menghadapi tantangan industri kreatif yang terus berkembang.

Diharapkan ekonomi kreatif terus berkembang dan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Pacu Inovasi demi Meningkatkan Ekonomi Kreatif

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia. Menyadari peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah terus menggalakkan berbagai kebijakan untuk mempercepat inovasi dan memperkuat ekosistem kreatif di seluruh daerah.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah terus mengakselerasi inovasi dalam sektor ekonomi kreatif. Berbagai kebijakan dan strategi disiapkan guna memberdayakan generasi muda serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di tingkat daerah. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor strategis yang mampu meningkatkan pendapatan nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa pemberdayaan generasi muda melalui pengembangan ekonomi kreatif merupakan langkah strategis demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ibas mengajak anak muda agar tidak terjebak dalam tren sesaat atau FOMO (Fear of Missing Out) dan lebih fokus menekuni satu bidang secara mendalam, yang ia sebut dengan konsep YONO (You Only Need One).

Ibas juga menyatakan bahwa instrumen pemberdayaan generasi muda adalah bagian tak terpisahkan dari strategi nasional, di mana ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 8 persen. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyeimbangkan inovasi ekonomi kreatif dengan 4 Pilar Kebangsaan agar tetap mempertahankan identitas serta jati diri bangsa.

Dalam mendukung penguatan sektor ini, Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf) Teuku Riefky Harsya mendorong kepala daerah untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di masing-masing wilayah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Riefky menekankan bahwa ekonomi kreatif merupakan kunci dalam menggerakkan perekonomian nasional dari tingkat daerah. Ia juga menyoroti bahwa menuju Indonesia Emas 2045, ekonomi kreatif menjadi prioritas dalam menciptakan kemandirian bangsa.

Lebih lanjut, Riefky menyoroti potensi besar ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang kerja berkualitas. Pemerintah telah menetapkan target peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta pendapatan daerah melalui 17 subsektor prioritas, seperti kuliner, kriya, fashion, hingga seni rupa. Ia menambahkan bahwa potensi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sekaligus pelaku ekonomi kreatif, Belgi Alhuda, menegaskan bahwa ekonomi kreatif tumbuh bersama seni dan budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Ia juga menyatakan bahwa inovasi dan kemandirian harus didukung oleh kesehatan yang baik sebagai kunci pembangunan berkelanjutan.

Menurut Belgi, dalam semangat Asta Cita, pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya harus diiringi dengan upaya meningkatkan kesehatan anak-anak. Ia menekankan bahwa program tebar gizi gratis harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa misi pemerintah dalam mendorong kewirausahaan dan industri kreatif harus selaras dengan upaya pelestarian seni budaya serta peningkatan ekonomi kreatif. Dengan adanya dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kreatif, diharapkan ekonomi kreatif di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung inovasi di sektor ekonomi kreatif dengan menciptakan regulasi yang kondusif, menyediakan akses permodalan, serta membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem kreatif di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif demi kesejahteraan yang lebih merata.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah juga mendorong pemanfaatan platform digital sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif. Digitalisasi memungkinkan produk kreatif Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, program literasi digital bagi pelaku ekonomi kreatif terus digalakkan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Di samping itu, pemerintah terus mengoptimalkan program pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif, baik melalui skema bantuan modal usaha, insentif pajak, maupun kemudahan akses kredit perbankan. Dengan langkah ini, diharapkan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional.

Lebih jauh, sektor pariwisata juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Kolaborasi antara ekonomi kreatif dan pariwisata dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Produk kreatif lokal, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner khas daerah, menjadi daya tarik utama yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya.

Dengan berbagai strategi dan inisiatif yang telah digalakkan, ekonomi kreatif diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Generasi muda sebagai motor utama dalam sektor ini diharapkan dapat mengambil peran aktif dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.

*) Pemerhati ekonomi

Porsi dan Kualitas MBG Terjamin Sesuai Ketentuan

Jakarta — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan secara nasional memiliki standar porsi dan kualitas yang terjamin. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk lembaga independen.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa kualitas makanan yang diproduksi oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan melalui proses akreditasi khusus. Proses ini tidak dilakukan oleh BGN secara langsung, melainkan oleh lembaga independen guna menjamin objektivitas penilaian.
“Nanti ada akreditasi terkait itu, bukan BGN dong, lembaga independen,” ujar Dadan. Ia menyebutkan bahwa akreditasi akan dilakukan berdasarkan indikator mutu dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.
Dadan menjelaskan bahwa akreditasi akan dilakukan setelah intervensi awal program mencapai skala maksimal, yaitu pada 2.000 SPPG yang melayani sekitar 6 juta orang.
“Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi,” katanya.
Sementara itu, Pakar Gizi dari BGN Ikeu Tanziha menuturkan bahwa komposisi menu MBG selama bulan Ramadan 2025 akan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan konsumsi saat berpuasa. Roti, telur, sereal, hingga buah kurma akan menjadi menu utama.
“Standar gizinya tetap sesuai standar gizi yang biasa,” ujarnya.
Ikeu menjelaskan, kebutuhan gizi pelajar dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 Sekolah Dasar, porsi gizi MBG mencukupi 20–25 persen dari angka kecukupan gizi harian. Sedangkan untuk pelajar kelas 4 SD hingga tingkat SMA, mencakup 30–35 persen kebutuhan gizi.
Ikeu juga mengungkapkan bahwa menu MBG saat Ramadan dikonsep sebagai makanan kering guna mencegah risiko makanan basi yang dapat mengganggu keamanan pangan. “Makanan yang disimpan selama kurang lebih 11 jam berpotensi menyebabkan ketidakamanan dalam makanan tersebut. Sehingga diputuskan makanan kering,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap membuka ruang inovasi bagi setiap SPPG untuk mengembangkan menu makanan, selama tetap memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ia menilai MBG merupakan langkah nyata membangun generasi sehat dan cerdas sejak dini. “Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan berkualitas,” tegas Ibas.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif para dokter, ahli gizi, dan influencer untuk mengawal program ini serta memastikan validasi data penerima akurat. “Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang,” tambahnya.
Dengan pengawasan berlapis dan pelibatan berbagai pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Waspadai Provokasi Aksi Indonesia Gelap Jilid 2, Jaga Keharmonisan Bangsa

Jakarta – Wacana aksi Indonesia Gelap Jilid 2 yang dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat memicu kekhawatiran berbagai pihak. Aksi ini disebut-sebut memiliki agenda yang lebih radikal dibandingkan aksi sebelumnya, termasuk tuntutan pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Sejumlah tokoh politik dan pengamat mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh gerakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pemerintah telah merespons tuntutan aksi Indonesia Gelap Jilid 1 dengan tindakan nyata. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja. Tuntutannya kan sudah dijawab dengan kerjanya Pak Presiden,” ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengimbau agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan tidak mengarah pada tuntutan yang berlebihan, seperti pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi,” tegasnya.

Senada dengan itu, pengamat pemerintahan dari kalangan milenial, Andrea Yudias, menyayangkan perubahan arah aksi yang semula hanya berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah, kini bergeser menjadi upaya untuk melengserkan kepala negara. Ia menilai langkah tersebut tidak rasional dan justru bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

“Pergantian tujuan demo dari sekadar mengkritik pemerintah di jilid pertama, menjadi melengserkan presiden dan wakil presiden pada jilid kedua adalah komedi,” ujarnya.

Andrea menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melakukan penindakan terhadap para koruptor. Oleh karena itu, ia menilai bahwa tuntutan pemakzulan presiden justru dapat diartikan sebagai upaya membela kepentingan kelompok tertentu yang merasa terancam oleh kebijakan tegas pemerintah.

“Jelas-jelas saat ini presiden dan wakil presiden sedang menggencarkan penangkapan koruptor. Jadi jika mahasiswa ingin melengserkan presiden, sama dengan ngebelain dan mendukung para koruptor. Semoga masyarakat tidak terprovokasi,” tegasnya.

Pemerintah saat ini terus berupaya menjaga stabilitas nasional dengan berbagai kebijakan strategis, termasuk di bidang ekonomi dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, berbagai pihak mengajak masyarakat untuk tidak mudah terhasut oleh narasi yang dapat memecah belah bangsa.

Kesadaran dan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan demokrasi yang sehat. Kritik yang membangun akan lebih bermanfaat bagi bangsa dibandingkan seruan provokatif yang berpotensi menciptakan instabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Pemerintah Perkuat Komitmen dalam Mendorong Ekonomi Kreatif

Oleh: Ananda Putera*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pembangunan nasional. Ekonomi kreatif kini tidak hanya menjadi sektor yang berkembang pesat tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Komitmen ini ditegaskan oleh berbagai pemangku kebijakan yang melihat potensi besar dari sektor ekonomi kreatif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

Wakil MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya pemberdayaan generasi muda melalui ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki peran sentral dalam menciptakan inovasi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Ibas juga menyoroti bagaimana ekonomi kreatif telah berkembang sejak era cetak biru ekonomi kreatif Presiden SBY, yang kini berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan kontribusi yang meningkat tajam dari Rp500 triliun menjadi Rp1.400 triliun serta menyerap 27 juta tenaga kerja, ekonomi kreatif semakin menjadi mesin pertumbuhan baru bagi bangsa.

Selain itu, Ibas menekankan perlunya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan sifat FOMO (Fear of Missing Out) yang membuat mereka mudah terjebak dalam tren sesaat, dan beralih ke pendekatan fokus pada satu bidang yang ditekuni secara serius. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelaku ekonomi kreatif dapat menjadi ahli di bidangnya dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan industri e-commerce. Dalam audiensi dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA), Menekraf Riefky menyatakan bahwa pengembangan subsektor ekonomi kreatif, terutama yang berbasis digital, dapat menjadikan Indonesia sebagai basis ekonomi digital terbesar di kawasan. Dengan target 30 juta UMKM yang bergabung dalam ekosistem e-commerce pada tahun 2025, pemerintah terus berupaya menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri ini.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, juga mengusulkan penciptaan hari khusus seperti Hari Belanja Produk Kreatif Nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk lokal dan mendorong minat belanja konsumen domestik. Selain itu, pemerintah juga mendukung berbagai program edukasi dan pelatihan bagi UMKM agar dapat lebih kompetitif di pasar digital. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak hanya e-commerce, sektor ekonomi kreatif lainnya seperti industri gaming juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dalam pertemuan dengan perwakilan Bukalapak, Wamenekraf Irene Umar membahas potensi kolaborasi dalam pengembangan industri gaming nasional. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah aktivasi offline melalui program Mitra Bukalapak untuk meningkatkan brand awareness industri gaming. Pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi industri ini, termasuk dalam hal sistem pembayaran dan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri digital.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam ekonomi kreatif diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri ini dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif agar ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat jati diri dan identitas bangsa. Seperti yang disampaikan oleh Ibas, dalam bingkai NKRI, ekonomi kreatif harus menjadi sarana untuk mengibarkan merah putih di kancah dunia serta mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan kebangsaan. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan bagi ekonomi kreatif juga dapat dilakukan dengan memperluas akses pasar bagi produk-produk kreatif Indonesia. Program seperti digitalisasi UMKM, pembukaan akses ke platform global, serta promosi besar-besaran untuk produk lokal akan membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing. Selain itu, insentif bagi inovasi dan pelatihan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif perlu terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen yang berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global. Dukungan penuh dari pemerintah, kerja sama erat dengan sektor swasta, serta partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif dunia. Kini saatnya bagi semua pihak untuk bersinergi dan bekerja bersama agar ekonomi kreatif dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

Cegah Judi Online, Pemerintah Serukan Moderasi Digital

Jakarta – Pemerintah menegaskan urgensi literasi digital dan keseimbangan aktivitas fisik dalam menghadapi fenomena brainrot, yakni penurunan kualitas mental akibat konsumsi konten digital berkualitas rendah, seperti judi online.

 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyerukan gerakan nasional untuk mengelola penggunaan ruang digital dengan lebih bijak dari judi online.

 

“Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ketergantungan berlebihan terhadap gadget dan derasnya arus informasi dapat berdampak negatif pada kualitas mental. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda untuk memoderasi konsumsi digital dengan aktivitas produktif seperti membaca dan bersosialisasi,” ujar Meutya Hafid

 

Meutya Hafid mengatakan bahwa pendidikan dan literasi digital yang kuat menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif era digital dan mencegah anak muda terpapar judi online. Ia mendorong peran aktif institusi pendidikan dalam membentuk kebiasaan sehat dalam berinteraksi dengan teknologi.

 

“Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menghindari dampak buruk dari informasi yang berlebihan dan tak terkendali. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda lainnya untuk berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif dari ancaman judi online,” tambahnya.

 

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangatlah penting dalam membangun ekosistem digital yang mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia yang cerdas, sehat, dan unggul.

 

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih menekankan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar, bukan untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak mental dan moral.

 

“kolaborasi antara manusia dan mesin harus diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan manusia, bukan hanya sekadar penyedia informasi. Pendidikan harus tetap berorientasi pada nilai, pemahaman yang mendalam, serta pengembangan karakter,” kata Siti.

 

“Melalui literasi digital yang baik dan kesadaran akan peran teknologi dalam pendidikan, Indonesia diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan era modern,” tutupnya.

 

Retreat Kepala Daerah Cetak Figur Pemimpin Disiplin dan Bertanggung Jawab

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukan bertujuan untuk memberikan pelatihan militer, melainkan untuk membentuk karakter pemimpin daerah agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.

“Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dunia swasta, seperti disiplin dan ketepatan waktu,” ujar Tito.

Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh dari retreat ini dapat diterapkan oleh para kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam hal ketepatan waktu.

“Ketika membuat rapat jam 9, ya betul-betul dimulai jam 9,” tambahnya.

Selain itu, kepala daerah juga diajarkan untuk menjaga kebersihan, termasuk memastikan tempat tidur tetap rapi sebelum meninggalkan tenda. Menurut Tito, kedisiplinan dan kebersihan adalah aspek penting yang juga diterapkan dalam dunia swasta serta birokrasi, mengingat tugas utama birokrat adalah melayani masyarakat.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa retreat ini juga menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan menjalin hubungan dengan sesama kepala daerah serta para menteri. Ia menyebut bahwa meskipun baru berjalan sehari, para peserta sudah mulai membangun koneksi satu sama lain.

“Retreat ini menjadi momentum penting untuk menjalin hubungan dan chemistry antar kepala daerah dan pemerintah pusat,” jelas Tito.

Salah satu peserta retreat, Wali Kota Parepare Tasming Hamid (TSM), menyebut bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para pemimpin daerah untuk memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat

“Retreat ini menjadi momen bagi saya untuk memperdalam makna kepemimpinan berbasis pelayanan. Kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang tangguh, namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan,” kata Tasming Hamid.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penguatan mental dan spiritual, tetapi juga membahas strategi kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi tantangan pemerintahan. Suasana reflektif di lingkungan Akmil Magelang memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berpikir strategis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Selain sesi refleksi dan penguatan spiritual, retreat ini mencakup diskusi kepemimpinan, pelatihan karakter, serta aktivitas fisik untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Para peserta didorong untuk mengasah kemampuan berpikir strategis serta meningkatkan efektivitas kepemimpinan mereka.

Keikutsertaan Tasming Hamid dalam retreat ini mencerminkan komitmennya untuk terus belajar dan berkembang guna mewujudkan Parepare yang lebih baik, sejahtera, dan maju. Ia berharap nilai-nilai kepemimpinan yang diperoleh selama retreat dapat diterapkan dalam mendukung program-program unggulannya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Demonstrasi Mahasiswa Bukan Solusi bagi Masyarakat, Hanya Timbulkan Dampak Negatif

Oleh : Ratih Safira Utami )*

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kerap dianggap sebagai bentuk perjuangan atas kepentingan rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi tersebut justru sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat umum maupun stabilitas sosial. Bukannya menghadirkan solusi yang konstruktif, demonstrasi mahasiswa justru memicu ketegangan, kerusuhan, dan gangguan ketertiban yang merugikan banyak pihak.

Di Jakarta, aksi anarkis terjadi di depan Balai Kota ketika sekelompok massa mahasiswa yang hendak berdemonstrasi di Patung Kuda merusak karangan bunga ucapan selamat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Seorang petugas keamanan Balai Kota mengungkapkan bahwa sekitar 200 mahasiswa yang datang dari arah Gambir menghancurkan setidaknya 30 karangan bunga sebelum aksi dimulai. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa demonstrasi mahasiswa sering kali diwarnai tindakan destruktif tanpa alasan yang jelas.

Demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah juga berujung pada tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat. Dalam aksi “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), sekelompok mahasiswa dengan sengaja merobohkan pembatas beton yang telah dipasang oleh aparat keamanan.

Aparat kepolisian telah memberikan imbauan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Namun, massa aksi tetap bersikeras merobohkan pembatas tersebut dengan alasan ingin mencapai Istana Negara.

Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa lebih menekankan aspek provokasi daripada substansi perjuangan.

Di Makassar, demonstrasi mahasiswa bahkan berujung pada bentrokan dengan warga. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menutup penuh ruas Jalan AP Pettarani, menyebabkan kemacetan parah dan memicu kemarahan pengguna jalan.

Warga yang tidak terima dengan aksi tersebut akhirnya terlibat bentrokan dengan massa aksi. Kepolisian yang turun tangan untuk mengamankan situasi justru menjadi sasaran serangan dari kelompok mahasiswa.

Delapan orang yang diduga sebagai provokator ditangkap setelah melakukan perusakan dan menyerang aparat keamanan. Tindakan seperti ini semakin membuktikan bahwa demonstrasi mahasiswa tidak lagi berfokus pada penyampaian aspirasi, tetapi berubah menjadi ajang perusakan dan konfrontasi yang merugikan masyarakat luas.

Selain menimbulkan kerusuhan, aksi demonstrasi mahasiswa juga sering kali mengganggu aktivitas ekonomi. Penutupan jalan dan tindakan anarkis menyebabkan kemacetan parah yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan sektor usaha.

Pedagang kecil, pekerja harian, dan pengguna jalan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat aksi demonstrasi yang tidak terkendali. Kehidupan masyarakat yang seharusnya berjalan normal justru terganggu akibat ulah sekelompok mahasiswa yang mengklaim membawa aspirasi rakyat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyoroti narasi yang digaungkan oleh kelompok demonstran. Menurutnya, kebebasan berekspresi memang merupakan hak setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Narasi “Indonesia Gelap” yang diusung mahasiswa dianggap sebagai bentuk pembelokan fakta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah yang baru dilantik membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai tantangan, dan seharusnya diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan dan provokasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Tuntutan mahasiswa dalam berbagai demonstrasi sering kali tidak didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap situasi yang dihadapi negara. Sebaliknya, aksi yang mereka lakukan justru memperkeruh keadaan dan menciptakan ketidakstabilan yang merugikan semua pihak.

Demonstrasi yang berujung pada anarki dan bentrokan bukanlah cara yang tepat untuk menyuarakan aspirasi, melainkan justru memperlemah posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.

Jika tujuan utama adalah membawa perubahan yang lebih baik, maka dialog dan kerja sama dengan pihak terkait jauh lebih efektif dibandingkan sekadar turun ke jalan dengan membawa kerusuhan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin menegaskan bahwa hendaknya demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif tanpa ada anarkisme karena justru mengancam stabilitas politik dan ekonomi secara luas.

Di sisi lain, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi menilai bahwa aksi demonstrasi bisa berpotensi memecah belah bangsa. Terlebih situasi Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dengan roda ekonomi yang berjalan stabil dan terkendali.

Sudah saatnya mahasiswa memahami bahwa demonstrasi bukanlah solusi bagi masyarakat. Sebaliknya, aksi yang dilakukan dengan cara destruktif hanya menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi bangsa.

Jika benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, maka jalur intelektual dan diskusi yang konstruktif seharusnya menjadi pilihan utama. Demonstrasi yang dilakukan tanpa strategi yang jelas hanya akan berakhir sebagai bentuk perlawanan yang sia-sia dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengevaluasi kembali metode perjuangan yang dilakukan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute