Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – Pemerintah terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan pentingnya peran desa sebagai lumbung penyedia bahan baku pangan untuk mendukung keberlanjutan program MBG.

Dalam kegiatan sharing knowledge bertajuk “Desa Berketahanan Pangan dan Iklim” yang digelar di Jakarta, Yandri menekankan bahwa desa memiliki potensi besar dalam hal ketahanan pangan.

“Saya berharap melalui gerakan menanam, kita bisa menyambut program Makan Bergizi Gratis dengan kesiapan penuh. Butuh banyak bahan baku setiap hari, dan desa bisa jadi penyedia utama,” ungkapnya.

Yandri juga menyampaikan bahwa hingga kini telah berdiri 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring ekspansi program MBG. Ia berharap desa-desa segera memulai program ketahanan pangan berbasis komoditas lokal agar dapat memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG.

“Ke depan akan ada 30 ribu dapur MBG. Itu butuh pasokan tomat, cabai, telur, ikan, daging ayam dalam jumlah besar. Kalau bukan dari desa, dari mana lagi?” katanya.

Senada dengan Yandri, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho, menyampaikan bahwa sinergi antara program pemerintah dan gerakan masyarakat desa sangat penting.

“Desa adalah kekuatan utama dalam membangun ketahanan pangan nasional. Jika dikelola dengan baik, desa bisa menjadi penopang utama pasokan pangan untuk program MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Anang.

Kementerian Desa juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan pangan desa.

Pendampingan teknologi pertanian, pelatihan kewirausahaan, serta akses pasar yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar produksi pangan desa mampu memenuhi standar dan kuantitas yang dibutuhkan program MBG.

Tak hanya untuk pemenuhan gizi, peran desa dalam program MBG juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Dengan terserapnya hasil pertanian dan peternakan desa ke dalam rantai pasok nasional, akan tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, serta tumbuhnya unit-unit usaha baru berbasis pangan.*

Oleh : Dina Maulida )*

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi cerminan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia sekaligus menjadi indikator utama kepercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin dinamis (seperti gejolak pasar keuangan global, ketegangan geopolitik, dan kebijakan proteksionisme ekonomi sejumlah negara) pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif melalui peluncuran enam paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut Bank Indonesia (BI), kondisi cadangan devisa (cadev) Indonesia per akhir Mei 2025 tetap tinggi di angka US$152,5 miliar atau setara Rp2.485,7 triliun. Ini merupakan sinyal kuat bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh meski tekanan global meningkat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kestabilan posisi cadev didukung oleh penerimaan pajak dan jasa serta devisa dari sektor migas, yang mampu mengimbangi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Selain itu, sinergi antara BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi langkah strategis di tengah fluktuasi global yang tinggi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ini bukan hanya simbol ketahanan ekonomi, melainkan merupakan strategi untuk menciptakan kepercayaan di mata pelaku pasar. Kurs rupiah yang tetap stabil di kisaran Rp16.300 per dolar AS menunjukkan efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah bersama Bank Indonesia.

Dari sisi fiskal, pemerintah meluncurkan enam program stimulus yang menyasar sektor-sektor strategis dalam mendongkrak konsumsi masyarakat dan mendukung mobilitas ekonomi domestik. Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menilai bahwa stimulus ini terbukti memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Lima dari enam paket stimulus yang digulirkan pemerintah memiliki fokus langsung pada peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, terutama selama momentum libur sekolah pada Juni–Juli 2025.

Stimulus pertama berupa diskon moda transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat, yang secara tidak langsung akan memperkuat sektor pariwisata dan perdagangan antarwilayah. Stimulus kedua, yaitu potongan tarif tol sebesar 20 persen oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), turut mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa. Ketiga, perluasan bantuan sosial berupa distribusi beras 10 kg kepada masyarakat berpendapatan rendah menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan.

Keempat, pemerintah menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Ini bukan hanya wujud kepedulian sosial, tetapi juga bentuk investasi jangka pendek dalam menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kelima, diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja sektor padat karya memberikan nafas tambahan bagi pelaku usaha agar tetap mampu menjaga operasional dan menyerap tenaga kerja.

Meskipun rencana diskon tarif listrik akhirnya dibatalkan dengan alasan efisiensi fiskal, pemerintah melakukan langkah korektif dengan menambah alokasi BSU dari awalnya Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Penyesuaian ini membuktikan bahwa pemerintah tetap adaptif dalam menyusun kebijakan, dengan mengedepankan efektivitas dampak terhadap ekonomi riil. Semua program tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang dialokasikan melalui efisiensi belanja non-prioritas, optimalisasi anggaran kementerian/lembaga, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

Ariston Tjendra menegaskan bahwa stimulus ini menjadi refleksi ketangguhan ekonomi Indonesia dalam merespons dinamika global, termasuk kenaikan tarif ekspor-impor yang diberlakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ketika banyak negara berkembang mengalami tekanan berat terhadap nilai tukar mata uang mereka, Indonesia justru mampu mempertahankan stabilitas rupiah dengan bauran kebijakan yang tepat sasaran.

Sementara Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, juga menyambut positif stimulus ekonomi yang diumumkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, program senilai Rp24,44 triliun ini tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor. Dalam kondisi perlambatan ekonomi global saat ini, langkah pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik dan mempercepat belanja negara menjadi sangat krusial.

Ibrahim menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran yang sebelumnya sempat tertunda karena proses realokasi, perlu segera dilaksanakan agar dampaknya terasa nyata di lapangan. Ketika pemerintah hadir secara aktif melalui belanja dan subsidi, maka ekspektasi pasar terhadap arah ekonomi nasional akan menguat, yang pada akhirnya dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar modal Indonesia. Hal ini penting mengingat salah satu penyebab tekanan terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir adalah arus keluar dana asing akibat ketidakpastian global.

Peluncuran stimulus ekonomi ini juga menjadi bagian dari strategi transisi menuju ketahanan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah tidak sekadar menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan melalui penguatan konsumsi, perlindungan sosial, serta insentif terhadap sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja besar.

Masyarakat patut berbangga karena di tengah guncangan global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia hadir dengan solusi konkret dan adaptif. Stimulus ekonomi yang dirancang secara matang dan dibiayai secara hati-hati menunjukkan bahwa negara ini memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan dan membaliknya menjadi peluang.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

Oleh: Noura Kesuma Putri )*

Salah satu tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia hingga hari ini adalah tingginya angka stunting dan permasalahan gizi kronis yang berdampak langsung terhadap kualitas generasi masa depan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di beberapa daerah masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam konteks ini, langkah pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan strategis yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh.

Program MBG sejatinya bukan sekadar agenda pemberian makanan secara cuma-cuma. Ini adalah langkah revolusioner yang menempatkan intervensi gizi sebagai pondasi dalam membangun sumber daya manusia unggul. Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, secara tegas menyebutkan bahwa MBG adalah investasi besar bangsa. Menurutnya, nutrisi yang diberikan secara teratur kepada anak-anak usia dini merupakan kunci utama pencegahan stunting, yang bila diabaikan akan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan intelektual anak. Heru menambahkan, Program ini sangat strategis dalam menekan angka stunting yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah, sekaligus memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa gizi yang buruk pada masa kanak-kanak berkorelasi kuat dengan rendahnya pencapaian akademik, produktivitas yang rendah saat dewasa, hingga peningkatan risiko penyakit tidak menular. Maka dari itu, MBG adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Lebih dari sekadar intervensi gizi, program ini juga menyentuh sisi edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Divisi Komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia (KOMIB Indonesia), Grace Aurellia Salim, menyatakan bahwa melalui Program Nourish to Flourish atau sebuah gerakan yang sejalan dengan semangat MBG, telah dilakukan donasi makanan sekaligus edukasi tentang pentingnya gizi baik bagi anak-anak. Menurutnya, dengan mengedukasi masyarakat tentang kebiasaan makan yang sehat, kita dapat membantu mengurangi risiko stunting dan membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang lebih sehat.

Pentingnya edukasi ini tidak bisa disepelekan. Masih banyak keluarga di pelosok negeri yang belum memahami bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kenyang, tetapi oleh kandungan gizinya. Dengan melibatkan komunitas, sekolah, dan tenaga kesehatan, MBG dapat menjadi katalis perubahan gaya hidup dan pola makan masyarakat dari akar rumput.

Salah satu nilai tambah dari program ini adalah adanya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menggandeng penyedia makanan lokal untuk memastikan ketersediaan menu sehat di sekolah dasar dan menengah. Menu tersebut dirancang sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga tidak hanya enak tetapi juga bernutrisi lengkap.

Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menyoroti semangat patriotisme yang melandasi lahirnya program ini. Menurutnya, sebagai seorang mantan jenderal, Presiden Prabowo sangat memahami pentingnya pertahanan diri. Hal itu dimulai dari tubuh yang sehat, dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tubuh kuat, otak cerdas itulah tujuan program ini Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu gizi bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi menyangkut ketahanan nasional dan masa depan bangsa secara menyeluruh.

Pelibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan makanan juga menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Petani, peternak, dan pelaku UMKM pangan mendapatkan akses pasar yang lebih luas, sekaligus menjadi bagian dari solusi atas masalah gizi nasional. Ini mencerminkan visi pembangunan inklusif: mengatasi stunting sembari memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Tentu pelaksanaan program MBG tidak luput dari tantangan. Mulai dari kesiapan infrastruktur distribusi makanan, pengawasan kualitas gizi, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program. Namun, dengan komitmen politik yang kuat dan sinergi lintas institusi, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk menunda. Justru tantangan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola intervensi gizi berbasis bukti.

Langkah selanjutnya adalah memperluas cakupan program secara bertahap dan berkelanjutan, dengan memastikan setiap intervensi berbasis data dan pengawasan ketat. Evaluasi rutin dan pelibatan akademisi dalam pemantauan program akan menjamin MBG berjalan sesuai tujuan awal: meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia sejak usia dini.

Kini saatnya seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media, bersatu mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan solusi konkret dan jangka panjang untuk mengatasi masalah gizi anak Indonesia. Dengan memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas, kita sedang menanam benih masa depan bangsa yang unggul dan berdaya saing global.

(* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Lombok – Anggota Komisi DPR RI, Muazzim Akbar, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR RI sangat penting untuk memastikan informasi mengenai sasaran, mekanisme, dan manfaat program tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
“Program ini menyasar pelajar dari PAUD hingga SMA, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Melalui sosialisasi langsung, masyarakat dapat memahami bahwa MBG bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh,” ujarnya.
Muazzim menambahkan bahwa implementasi program MBG juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan membuka peluang kemitraan bagi warga, baik dari sisi pengadaan bahan pangan maupun tenaga kerja di dapur gizi yang disiapkan. Dengan begitu, dampak MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Muazzim, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, serta masa depan generasi muda. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.
“Program MBG bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi upaya jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat agar target optimal pemenuhan gizi anak di seluruh Indonesia bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan di berbagai daerah, sosialisasi program MBG turut menyentuh aspek partisipatif masyarakat lokal seperti yang dilakukan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi penentu keberhasilan program, baik dari sisi penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaan dapur gizi.
“Program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga membuka peluang kerja dan pengembangan potensi lokal, seperti hasil pertanian masyarakat. Ini yang menjadi kekuatan dari program MBG,” ujar Ade.

Menurut Tenaga Ahli Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Adib Al Fikry, MBG diarahkan untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Dengan asupan gizi yang baik, konsentrasi dan partisipasi siswa akan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan. MBG menjadi investasi kesehatan dan pendidikan jangka panjang bagi bangsa,” jelasnya.

Adib juga menegaskan bahwa program ini dirancang secara menyeluruh dengan sistem pengawasan yang ketat, termasuk oleh BPOM, serta melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok untuk memperkuat dampak ekonomi lokal.

[w.R]

Jakarta – Kementerian Sosial mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan memulai proses perekrutan (seleksi) guru. Proses seleksi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strateginya melalui pembangunan Sekolah Rakyat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico mengatakan syarat utama mengikuti seleksi ini adalah lulusan PPG yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen dan mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru,” kata Robben di Jakarta.

Ditambahkannya, sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan. Seleksi dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.

“Seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan tersebut,” imbuhnya.

Senada, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh mengatakan pihaknya mencari dan menyeleksi guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

“Kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial, tidak hanya kompetensi akademik yang bagus,” ujar Nuh.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya membuka dua opsi rekrutmen guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Dua opsi itu adalah guru dari aparatur sipil negara (ASN) atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.

“Dua opsi itu yang masih dimatangkan,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan tidak ada kesenjangan tata kelola antara Sekolah Rakyat dan sekolah-sekolah lain, karena pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain.

“Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah. Jadi kami keroyokan,” pungkasnya.

Oleh: Rani Setiawan)*

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjadi salah satu langkah inovatif yang memberikan angin segar bagi sektor pangan dan peternakan di Indonesia. Program ini dirancang untuk menciptakan peluang investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan teknologi, program ini dianggap mampu menarik perhatian berbagai kalangan yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dari sektor riil.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap sektor peternakan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pangan protein hewani yang terus bertambah. Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong peningkatan produksi dan efisiensi di bidang ini. Program MBG pun muncul sebagai solusi strategis yang tidak hanya memberikan peluang investasi, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan dan pemberdayaan peternak lokal.

Guru Besar IPB sekaligus Tim Pakar Bidang Susu di Badan Gizi Nasional (BGN), Epi Taufik, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut mendapatkan perhatian serius. Beliau menyoroti bahwa program MBG bukan hanya menjawab isu kekurangan gizi pada anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi strategis sebagai pasar baru bagi sektor pangan dan peternakan nasional.

Ini adalah pandangan yang masuk akal. Program MBG, bila dikelola dengan baik, memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi sosial dalam bentuk peningkatan kualitas gizi generasi muda, dan dimensi ekonomi dalam bentuk jaminan pasar bagi produk pertanian dan peternakan dalam negeri. Kehadiran pasar “pasti” yang dibentuk oleh intervensi negara ini dapat menjadi penopang stabilitas bagi pelaku usaha pangan lokal, termasuk peternak susu, petani sayur, dan produsen bahan pokok lain. Dengan kata lain, ini adalah model intervensi negara yang tidak hanya bersifat karitatif, tapi juga produktif.

Melalui skema investasi yang terstruktur, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam usaha peternakan tanpa harus memiliki lahan atau pengalaman teknis yang mendalam. Dana yang ditanamkan oleh para investor dikelola secara profesional dan digunakan untuk mendukung operasional peternakan yang dijalankan oleh tenaga lokal terlatih. Dengan pendekatan ini, roda perekonomian di pedesaan juga ikut digerakkan, selaras dengan misi pemerintah dalam pemerataan pembangunan.

Keamanan dan transparansi menjadi faktor utama yang dijaga dalam pelaksanaan program ini. Sistem pemantauan berbasis digital digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dapat diawasi dan dilaporkan secara berkala. Dengan demikian, rasa percaya dari para investor dapat terus dibangun dan dipertahankan. Selain itu, hasil produksi dari peternakan yang terlibat dalam program ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, sehingga ikut memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bahwa hilirisasi pertanian dapat menjadi jalan cepat Indonesia menuju kemandirian dan bahkan berpotensi menjadi negara superpower patut mendapat dukungan luas. Pandangan ini mencerminkan arah pembangunan pertanian yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada penguatan nilai tambah, yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam rantai ekonomi nasional.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Namun, potensi tersebut belum dioptimalkan melalui proses hilirisasi yang terstruktur. Produk-produk pertanian masih banyak dijual dalam bentuk mentah, tanpa melalui tahapan pengolahan yang bisa meningkatkan nilai jual, memperluas pasar, dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Inilah celah yang, jika ditangani dengan serius, bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat besar.

Upaya ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan investasi di sektor pangan yang selama ini masih kurang mendapat perhatian. Dengan membuka akses bagi masyarakat luas untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung, program MBG berhasil menciptakan semangat gotong royong dalam pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Peternak kecil yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses pendanaan kini dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik, didukung oleh sistem manajemen yang terintegrasi.

Dukungan terhadap program seperti MBG diharapkan terus bertambah, baik dari sektor swasta maupun publik. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait terus memberikan ruang serta regulasi yang memfasilitasi tumbuhnya program serupa di berbagai daerah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan rencana pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan tantangan pemenuhan gizi dan kedaulatan pangan nasional saat ini. Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan daging dan susu dalam negeri, tetapi juga sejalan dengan visi besar seperti Program MBG, yang membutuhkan pasokan protein hewani secara berkelanjutan.

Selama ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan cukup tinggi terhadap impor daging dan produk susu. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan pasokan dan fluktuasi harga, terutama saat terjadi gangguan global. Maka dari itu, pembangunan ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi jalan keluar yang sangat logis dan mendesak.

Dengan pendekatan yang mengutamakan dampak sosial dan ekonomi, program MBG telah membuktikan bahwa sektor peternakan dapat menjadi lahan investasi yang menjanjikan. Masa depan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh jika inisiatif seperti ini terus dikembangkan dan mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Gavin Asadit )*

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan kurikulum tailor made dengan pendekatan Multi Entry – Multi Exit dan sistem asrama. Kurikulum ini dirancang agar fleksibel, adaptif, dan mampu mencetak generasi muda sebagai agen perubahan yang siap menghadapi tantangan abad ke‑21.

Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan resmi diluncurkan pada Juli 2025 sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa program ini bukan sekadar pendidikan gratis, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Dengan konsep boarding school, Sekolah Rakyat menawarkan lingkungan kondusif untuk mahasiswa usia SD hingga SMA, memberikan akses pendidikan lengkap tanpa biaya dan fasilitas penunjang yang memadai.

Kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat disiapkan secara tailor made, atau dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan siswa dengan latar belakang beragam. Kurikulum ini menggunakan pendekatan Multi Entry – Multi Exit, memberi fleksibilitas kepada siswa untuk masuk dan keluar program belajar berdasarkan kesiapan dan kebutuhan mereka. Model ini memungkinkan proses pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan minat serta potensi siswa

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa dengan sistem ini, anak-anak dapat menempuh jalur vokasional, akademik, atau life skills sesuai dengan kemajuan mereka, bahkan jika ingin mencoba bekerja lintas sektor di tengah proses pembelajaran

Dalam penyusunan kurikulum, Kemensos melakukan benchmarking ke sejumlah sekolah unggulan, seperti MAN Insan Cendekia Serpong, CT Arsa Sukoharjo, dan Al Hikmah Batu. Studi banding ini bertujuan untuk meninjau praktik terbaik dalam aspek asesmen, pembelajaran individu, kurikulum berbasis deep learning, dan nilai-nilai karakter. Hasil kunjungan menunjukkan bahwa sekolah unggulan mengintegrasikan asesmen diagnostik awal, masa orientasi yang memperkenalkan siswa pada sistem asrama, serta proses pembelajaran yang mendalam dan personal.

Model serupa akan diadopsi dalam Sekolah Rakyat, di mana setiap siswa akan terlebih dahulu mengikuti masa persiapan yang mencakup asesmen kemampuan, karakter, dan potensi mereka sebelum melanjutkan ke kurikulum utama.

Pendekatan pembelajaran yang dipilih adalah individual approach dan deep learning, di mana siswa tidak sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan aktif menggarap materi dengan pembimbingan personal, diskusi, dan tugas berbasis proyek. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan berpikir kritis di kalangan peserta didik.

Kurikulum ini juga menitikberatkan pada penguatan karakter, spiritualitas, cinta tanah air, serta penguasaan bahasa. Nilai-nilai ini dijalin secara sistematis dalam muatan pembelajaran lintas jenjang SD hingga SMA, dengan penyesuaian konten sesuai tingkat usia dan perkembangan siswa.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, total 63–65 titik awal Sekolah Rakyat telah siap operasional per Juli 2025. Titik ini tersebar merata di berbagai provinsi, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua, dan direncanakan bertambah mencapai 100 titik menjelang akhir tahun 2025, bahkan hingga tersebar di 514 kabupaten/kota pada tahap selanjutnya.

Pada lokasi-lokasi ini, Kemensos juga menangani pemilihan materi, perencanaan sarana, perekrutan guru melalui berbagai skema ASN, PPPK penuh dan paruh waktu, serta seleksi calon guru PPG agar program berjalan optimal.

Infrastruktur Sekolah Rakyat dirancang sebagai kampus mini yang lengkap. Setiap lokasi dilengkapi bangunan asrama, ruang ibadah, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas olahraga, dan ruang kelas yang representatif. Pemerintah menjamin fasilitas ini disediakan secara gratis, termasuk seragam, alat tulis, sepatu, buku pelajaran, serta peralatan teknologi untuk mendukung kurikulum abad ke-21 . Model asrama dipercaya akan memperkuat nilai kedisiplinan, solidaritas, dan kehidupan kolektif yang menjadi nilai karakter kuat dalam Kurikulum Sekolah Rakyat.

Dari sisi sistem akademik, proses pembinaan karakter dan potensi tetap menjadi standar utama agar lulusan tetap berkualitas atau kemampuan akademik tinggi. Satu-satunya syarat adalah status ekonomi siswa harus berasal dari keluarga miskin ekstrem sehingga pendidikan ini benar-benar inklusif dan berpihak kepada mereka yang selama ini terpinggirkan . Bahkan aspek kesehatan menjadi perhatian utama sebelum dan saat masuk sekolah. Jika ada siswa dalam kondisi kurang sehat seperti TBC, mereka akan dirawat terlebih dahulu sampai pulih sebelum resmi diterima di asrama.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat akan menggunakan kurikulum yang didesain secara khusus. Adapun kurikulum tersebut disebut tailor-made dengan sistem multi-entry dan multi-exit, sistem kurikulum ini menjadikan penilaian lebih personal dan berbasis capaian individual, bukan sistem seragam seperti di sekolah konvensional. Misalnya, siswa tak harus selalu masuk di kelas 1, melainkan dapat langsung menempati kelas di atasnya.

Terobosan Sekolah Rakyat menjadi harapan besar agar pendidikan berkualitas dapat mengentaskan kemiskinan. Para lulusannya diharapkan menjadi agen perubahan sosial, siap menghadapi dunia kerja, menjadi wirausahawan, ataupun kembali memberi dampak positif di komunitas asal mereka. Seiring kesiapan 63 – 65 titik awal di Juli 2025, program ini sedang menjadi fokus utama pemerintah, pemerintah daerah, serta komunitas pendukung agar pendidikan bagi golongan rentan dapat setara dengan sekolah unggulan lainnya.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah resmi membuka rekrutmen sebanyak 1.500 lowongan kerja guru dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah digalakkan di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga pengajar yang memadai.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, terjangkau, dan berorientasi pada pengembangan potensi lokal.

Dalam mendukung perluasan program ini, pemerintah menyadari bahwa ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi menjadi elemen kunci keberhasilan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai merekrut guru Sekolah Rakyat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico mengatakan terdapat 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama yang dibuka, dan akan disebar di 100 lokasi pada tahap pertama penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Kandidat guru yang diterima akan ditempatkan di berbagai daerah dengan prioritas lokasi yang masih kekurangan tenaga pendidik. Adapun syarat utama bagi guru mengikuti seleksi ini adalah telah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru,” ujar Robben.

Mereka akan bertugas mengajar mata pelajaran yang mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup.

Sebagai bentuk sinergi lintas kementerian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengambil langkah strategis.

”Kami akan menyiapkan tiga kali lipat jumlah kandidat guru, yakni sekitar 4.500 guru lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih fresh graduate. Mereka akan diseleksi oleh tim dari Kementerian Sosial (Kemensos). Proses seleksi akan mempertimbangkan karakter, sertifikasi, dan kesiapan tinggal di lingkungan asrama bersama siswa.” kata Dirjen GTK-PG, Nunuk Suryani

Melalui langkah konkret ini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dan rekrutmen guru ini bukan hanya tentang membuka sekolah di pelosok, tetapi juga tentang membuka jalan menuju masa depan yang lebih adil, cerdas, dan berkeadaban.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan investasi sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,54 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) untuk tahun 2025. Target ambisius ini akan direalisasikan dalam kurun waktu enam hingga sembilan bulan ke depan.

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar seluruh aktivitas investasi yang dilakukan Danantara berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Beberapa proyek strategis Danantara telah melalui proses uji kelayakan (due diligence) secara menyeluruh dan saat ini berada pada tahap akhir sebelum direalisasikan.

“Buat kami yang paling penting, juga prosesnya ini kami sudah lakukan secara benar, secara komprehensif dan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Indonesia, Arief Budiman, menyampaikan bahwa alokasi dana tersebut akan difokuskan ke delapan sektor prioritas yang dinilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saat ini kita melihat untuk tahun 2025 diharapkan kita bisa melakukan investasi sekitar 5 miliar dolar AS, dalam 6- 9 bulan yang tersisa,” ujarnya.

Arief mengungkapkan, dana investasi tersebut akan diarahkan ke delapan sektor prioritas, yaitu mineral (termasuk proses hilirisasi), energi terbarukan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, jasa keuangan, utilitas infrastruktur, kawasan industri, serta sektor pangan sebagai bagian dari bidang pangan dan pertanian.

Pemilihan sektor-sektor tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dampaknya terhadap perekonomian nasional, potensi tingkat pengembalian (return), serta prospek peluang yang dimiliki.

+“Financial services bukan untuk berinvestasi di bank atau di industri keuangan, tapi bagaimana kita mengembangkan instrumen-instrumen untuk bisa memperdalam pasar keuangan,” kata Arief.

Arief juga memperkirakan bahwa Danantara Indonesia akan menerima dividen sekitar Rp120 triliun dari perusahaan-perusahaan BUMN pada tahun ini. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong nilai tambah melalui penanaman modal di sektor-sektor strategis nasional.

“Ekspektasinya adalah, dari kontribusi kita di tahun ini kurang lebih dividen yang dikontribusikan adalah Rp120 triliun, bagaimana kita bisa meningkatkan nilai kontribusi dividen ini yang akan dikelola dan di re-investasikan kembali oleh Danantara,” ungkap Arief.

Selain mengelola dividen, Arief menjelaskan bahwa Danantara Indonesia juga memiliki peran dalam menarik investasi bersama (co-investment), baik dalam bentuk dana maupun keahlian dan daya saing yang saat ini belum dimiliki Indonesia, namun sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.

“Dalam proses itu, ada inovasi, ada investasi di teknologi, ada human capital, dan diharapkan dalam lakukan ini kita menjadi penggerak yang lebih aktif untuk pembangunan dan juga untuk kemakmuran Indonesia bersama,” imbuh Arief.

Di sisi lain, Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir mengatakan Danantara akan mengedepankan aspek komersialisasi dan pengembalian investasi dalam setiap proyek yang mendapatkan investasinya.

“Paling penting bagi Danantara adalah tingkat pengembalian investasi dan komersialitas sebuah kegiatan,” tutur Pandu.

Kebijakan investasi strategis Danantara mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengarahkan dana publik untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional dan prinsip tata kelola yang kuat, Danantara diharapkan mampu menjadi lokomotif investasi nasional sekaligus mitra terpercaya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan pembagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara telah dilakukan secara transparan dan tata kelola yang baik.

Menurut Mahendra, OJK tidak mengatur secara khusus besaran dividien yang dibagikan maupun rasio dividen bagi lembaga jasa keuangan, termasuk BUMN.

Mahendra Siregar menyebutkan pembagian dividen yang dilakukan BUMN harus menerapkan tata kelola baik termasuk mengedepankan aspek transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.

“Dalam hal BUMN yang dimaksud merupakan emiten dan perusahaan publik, maka pembagian dan pembayaran dividen mengutamakan aspek keterbukaan serta mengikuti aturan yang berlaku di pasar modal,” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, ada sejumlah ketentuan yang mengatur bank wajib memiliki kebijakan dividen berupa besaran dividen yang dibagikan dan pertimbangan dalam pembagian dividen itu.

Kemudian dalam pembagian dan pertimbangan dividen itu, maka lembaga jasa keuangan atau dalam hal ini bank harus memperhatikan kondisi kinerjanya, baik untuk pemenuhan ekuitas dan penguatan permodalan sesuai ketentuan, rencana penguatan dan pengembangan ke depan, serta untuk meningkatkan daya saing.

“Nah, seluruh kebijakan dividen tadi dikomunikasikan kepada pemegang saham. Terkait dengan perbankan, maka hal itu semua merupakan ketentuan dalam POJK 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum,” ujar Mahendra.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah menyetujui penunjukkan salah satu BUMN yang ditetapkan menjadi Holding Investasi Danantara.

BUMN yang belum diungkapkan namanya itu memang selama ini bergerak di bidang investasi, sehingga ditunjuk sebagai Holding Investasi Danantara alias Danantara Investment Management.

“Saya sudah tanda tangan. Nanti proses, mudah-mudahan 1-2 minggu jadi,” kata Erick.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar seluruh investasi Danantara memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik untuk investasi sektor hilirisasi hingga energi bersih.

“Penekanan di tata kelola, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak, terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

Kepercayaan yang dibangun melalui transparansi ini diyakini akan mendukung pertumbuhan investasi jangka panjang Danantara serta meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional.

Dengan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik, Danantara terus berupaya menjadi badan pengelola investasi yang dipercaya dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.