Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pada Triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dengan inflasi Mei 2026 yang tetap terkendali di level 3,08 persen (year-on-year).

Selain itu, neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa berada pada tingkat yang memadai setara 5,6 bulan impor. Kinerja sektor riil juga terus membaik, mencerminkan keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Menkeu.

Memasuki Triwulan II-2026, berbagai indikator domestik memperlihatkan tren yang semakin baik. Optimisme konsumen tetap terjaga yang tercermin dari meningkatnya aktivitas belanja masyarakat dan tingkat keyakinan konsumen. Di saat yang sama, aktivitas ekonomi juga terus tumbuh yang terlihat dari peningkatan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, serta penggunaan semen yang mencerminkan bergeraknya sektor produksi dan pembangunan.

Pemerintah juga terus mencermati perkembangan nilai tukar rupiah yang masih menghadapi tekanan akibat sentimen global. Namun demikian, koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diyakini mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kola Devisa Hasil Ekspor, serta pendalaman pasar keuangan akan memperkuat pasokan valas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tandas Menkeu.

Di tengah tantangan global, pemerintah terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan energi dan pangan, memperkuat disiplin fiskal, serta mendukung daya beli masyarakat.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Menkeu.

Kuatnya fundamental ekonomi nasional juga dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendorong agenda reformasi yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi semata-mata dilihat dari besarnya APBN maupun APBD yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menciptakan produktivitas ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong daya saing nasional,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti.

Azis menegaskan tahun 2027 harus menjadi momentum perubahan orientasi pembangunan nasional dari negara yang kuat secara fiskal menuju negara yang semakin produktif. Dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan tata kelola pembangunan yang terus diperkuat, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat. Berbagai indikator ekonomi utama mencatat kinerja positif yang memperkuat optimisme terhadap prospek pertumbuhan nasional sekaligus mencerminkan kuatnya fondasi ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen. Sementara itu, inflasi Mei 2026 tetap terkendali pada level 3,08 persen (year-on-year). Kinerja tersebut turut didukung oleh neraca perdagangan yang terus mencatat surplus serta cadangan devisa yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, sektor manufaktur menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Demikian pula dengan kinerja sektor manufaktur ini menunjukkan perbaikan pada bulan Mei 2026, mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Menkeu.

Memasuki Triwulan II-2026, aktivitas ekonomi domestik terus menunjukkan tren yang membaik. Optimisme konsumen tetap terjaga, tercermin dari meningkatnya aktivitas belanja masyarakat serta pertumbuhan pada sejumlah indikator ekonomi, seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, dan penjualan semen.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, mulai dari menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memastikan ketersediaan beras dan BBM, mempercepat penyerapan belanja negara, hingga memberikan stimulus guna mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat dan terjaga. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terkendali menjadi bukti bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” ujarnya.

Prasetyo juga menegaskan keyakinan pemerintah terhadap kemampuan ekonomi nasional untuk terus bertahan dan tumbuh di tengah berbagai dinamika global.

“Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” tegasnya.
Dengan kombinasi fundamental ekonomi yang solid, kebijakan pemerintah yang konsisten, serta koordinasi yang semakin kuat antarotoritas ekonomi, pemerintah optimistis Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan global dan menjaga momentum pertumbuhan ke depan.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Menkeu.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat di tengah tekanan global melalui penguatan pembiayaan pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperoleh dukungan pendanaan jangka panjang senilai US$17 miliar atau setara Rp278 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional periode 2025–2029.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China. Dukungan pembiayaan ini diproyeksikan memperkuat kapasitas pendanaan negara sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun mendatang.

“Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” ujar Purbaya.

Menkeu menjelaskan bahwa pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema Multi-Year Rolling Pipeline yang disusun bersama AIIB untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan nasional. Dukungan ini menjadi penting dalam menjaga momentum pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Selain menghasilkan komitmen pembiayaan yang signifikan, pertemuan tersebut juga membuka peluang penguatan kerja sama kelembagaan. AIIB menunjukkan minat untuk memperluas kehadirannya di Indonesia melalui pembukaan kantor perwakilan di Jakarta guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat implementasi proyek.

“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” imbuh sang Bendahara Negara.

Di tengah gejolak ekonomi global yang mendorong banyak lembaga keuangan internasional bersikap lebih berhati-hati, Indonesia tetap memperoleh kepercayaan yang kuat. Menurut Purbaya, pengelolaan fiskal dan kredibilitas APBN Indonesia mendapat apresiasi positif dari AIIB.

“Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” tegas Purbaya menutup penjelasannya.

Kepercayaan internasional tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas ekonomi rakyat, memperkuat pembangunan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global.

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan dan dinamika global. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan yang responsif guna menjaga nilai tukar rupiah, stabilitas pasar keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI atau BI Rate merupakan langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar di tengah ketidakpastian global. BI sebelumnya menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen sebagai upaya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

“BI Rate itu naik karena mengutamakan kestabilan. Jadi dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam green zone. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat,” kata Airlangga.

Respons pasar terhadap kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mencatat kenaikan signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar melihat kebijakan pemerintah dan BI sebagai langkah yang tepat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dan otoritas moneter dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

“Market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada sekarang,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah dan BI juga sepakat memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter agar mampu memberikan dampak yang lebih kuat terhadap perekonomian nasional.

“Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan, bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat, dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ungkap Perry Warjiyo.

Pemerintah optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Dengan sinergi kebijakan yang semakin solid, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan pasar di tengah tantangan global.

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Kesepakatan tersebut merupakan hasil evaluasi bersama antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain menjaga stabilitas rupiah, pertemuan tersebut juga memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kedua instrumen kebijakan dinilai penting untuk menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

“Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan, bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat, dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ungkap Perry Warjiyo.

Dalam pertemuan tersebut disepakati dua langkah utama. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik kembali arus modal asing dan memperkuat stabilitas rupiah.

“Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” terangnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di BI.

“Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa stabilitas rupiah akan berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku usaha.

“Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, dan tidak terbebani lagi, beban hidupnya secara, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” pungkasnya.

Ia optimistis sinergi fiskal dan moneter yang semakin kuat akan meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat nilai tukar rupiah ke depan.

Jakarta – Pemerintah memastikan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama otoritas terkait terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah dan menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, koordinasi yang erat antarotoritas menjadi kunci untuk memastikan setiap perkembangan di pasar keuangan dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional. Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dan tingkat inflasi yang terkendali. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang masih terjadi.

“Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi oleh sentimen global dan sikap hati-hati investor di pasar keuangan internasional. Meski demikian, pemerintah optimistis tekanan tersebut dapat dikelola dengan baik melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola Devisa Hasil Ekspor, serta pendalaman pasar keuangan akan memperkuat pasokan valas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tegas Menkeu.

Pemerintah meyakini bahwa koordinasi yang solid antarotoritas, didukung fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan yang terukur, akan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Oleh: Reyhan Akbar )*

Pemberantasan korupsi terus menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah tantangan yang masih muncul akibat praktik penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor, pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, institusi pengawasan, serta kementerian dan lembaga negara.

Kolaborasi yang semakin erat tersebut menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku korupsi sekaligus membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.

Langkah pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Pendekatan tersebut dinilai lebih strategis karena mampu membangun budaya integritas sejak awal dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pemerintah terlihat dari kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PANRB dalam mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Program yang akan diluncurkan secara nasional tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kualitas birokrasi. Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 6,5 juta orang, penguatan integritas dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar pelayanan publik berjalan profesional dan terbebas dari praktik koruptif.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi penting dalam pendidikan antikorupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila aparatur negara tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kasus yang diungkap. Lebih dari itu, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan negara membangun karakter aparatur yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan berjalan beriringan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.

Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC), KPK mengembangkan sistem pembelajaran digital yang dirancang agar mudah diakses ASN di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam lingkungan kerja pemerintahan.

Setyo juga memandang program tersebut sebagai agenda jangka panjang yang akan terus diperluas hingga 2029. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat pemberantasan korupsi sebagai program sesaat, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi dan penguatan sistem secara terus-menerus.

Keseriusan pemerintah dalam membangun budaya integritas juga tercermin dari berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sebelum implementasi nasional. Direktur ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menjelaskan bahwa modul pembelajaran telah melalui proses penyusunan kurikulum, diskusi dengan para ahli, hingga evaluasi menyeluruh guna memastikan efektivitas program.

Yonathan menyampaikan bahwa uji coba telah dilakukan terhadap lebih dari 54.000 ASN di sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil tersebut menjadi modal penting dalam pelaksanaan nasional sekaligus memperlihatkan tingginya kebutuhan penguatan integritas di lingkungan birokrasi.

Selain pendidikan antikorupsi, penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah. KPK menyiapkan dashboard nasional yang memungkinkan pemantauan partisipasi ASN secara real-time dan transparan. Kehadiran sistem tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung akuntabilitas serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Komitmen penegakan hukum yang kuat juga tercermin dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka atas dugaan intervensi proses verifikasi portal mitra dan pengadaan barang serta jasa. Langkah hukum tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum terus bekerja untuk memastikan program-program strategis pemerintah terlindungi dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Merespons perkembangan tersebut, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasi terhadap semangat pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurutnya, DPR menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan negara.

Cucun juga menegaskan bahwa DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola lembaga, termasuk aspek perencanaan, penganggaran, hingga audit pascapelaksanaan program. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sinergi antara KPK, kejaksaan, DPR, dan berbagai institusi pemerintah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kini dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Penindakan terhadap pelanggaran hukum tetap berjalan tegas, sementara upaya pencegahan diperkuat melalui pendidikan integritas, pemanfaatan teknologi, dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem antikorupsi secara menyeluruh. Ketika lembaga penegak hukum, pengawas, dan pembuat kebijakan bergerak dalam satu arah yang sama, ruang bagi praktik korupsi akan semakin sempit.

Pada akhirnya, sinergi yang kuat menjadi modal utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan tujuan pembangunan nasional.

Pemerhati Akuntabilitas Publik dan Pembangunan Nasional

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penguatan koperasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang berangkat dari desa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan kemitraan strategis antara sektor swasta dan koperasi menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, kedua sektor memiliki keunggulan yang saling melengkapi.

“Kemitraan dan kolaborasi sektor swasta dan koperasi saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar. Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor,” ujar Ferry.

Ia menilai kerja sama tersebut tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat dan menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat, pemerintah terus mendorong program Kopdes/Kel Merah Putih yang saat ini telah memiliki sekitar 83 ribu badan hukum di seluruh Indonesia.

Program ini dibangun atas keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat.

Kopdes/Kel Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses ekonomi yang lebih luas, usaha warga berkembang, serta tercipta nilai tambah yang lebih besar di tingkat lokal.

“Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi berbasis luas di antara semua pemangku kepentingan,” tutur Ferry.

Dukungan terhadap penguatan koperasi juga datang dari dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah, Zulnahar Usman, menyatakan Kadin mendukung berbagai program kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, pengamat perkoperasian, Iskandar Zulkarnain, menilai Program Koperasi Merah Putih menjadi momentum penting untuk mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

“Dalam ekonomi, implementasi Pancasila tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian Indonesia sesungguhnya ditopang oleh tiga kekuatan utama, yakni BUMN sebagai representasi negara, sektor swasta sebagai penggerak investasi dan inovasi, serta koperasi sebagai representasi ekonomi rakyat. Ketiganya harus tumbuh secara seimbang,” ujar Iskandar.

JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus diperkuat pemerintah sebagai instrumen pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.

Program yang menjadi bagian dari agenda pembangunan berbasis desa ini diyakini mampu memperluas akses usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dengan memastikan manfaat ekonomi kembali dirasakan langsung oleh warga.

“Keuntungan dari Koperasi Desa Merah Putih itu, 80 persen itu kembali ke rakyat di desa, dibagi pak. Yang 20 persennya untuk PADes. Jadi tidak ada yang dibawa ke Jakarta. Jadi kalau dana desa dikurangi, itu tidak satu sen pun diambil Pak Prabowo,” ujar Yandri.

Menurutnya, koperasi tersebut juga akan memiliki berbagai aset pendukung usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa.

“Nanti itu akan jadi aset. Ada juga gudangnya, ada truknya, ada mobil pick up-nya, ada motor roda tiganya, jadi itu memang untuk desa,” katanya.

Yandri menegaskan dana desa tidak diambil pemerintah pusat, melainkan dilakukan penyesuaian tata kelola agar pemanfaatannya lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. “Dana desa itu tidak diambil oleh pusat, tetapi diubah tata kelolanya. Kalau selama ini desa mengelola masing-masing, sekarang sebagian besarnya itu ke Kopdes,” jelasnya.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyebut KDKMP merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini berpusat di kota menjadi berbasis desa.

“Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan langkah nyata kita dalam membalikkan paradigma lama yang bersifat kota-sentris menjadi desa-sentris atau Indonesia-sentris,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memutus rantai kemiskinan di desa.

Berdasarkan data SIMKOPDES per 8 Juni 2026, sebanyak 83.362 koperasi atau 99,66 persen dari target nasional telah berbadan hukum.

Selain itu, 47.582 gerai koperasi sudah beroperasi dan program ini telah menyerap 321.919 tenaga kerja.

La Ode menegaskan keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari jumlah yang terbentuk, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan implementasi program tersebut.

Menurutnya, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia koperasi di berbagai daerah telah siap beroperasi.

Oleh: Nayara Safira )*

Komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas semakin terlihat melalui berbagai langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan setiap program strategis nasional berjalan sesuai tujuan. Di tengah besarnya anggaran pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, pengawasan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

Pemerintah memandang bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pembangunan sistem tata kelola yang mampu menutup celah penyalahgunaan kewenangan sejak awal. Karena itu, penguatan pengawasan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tekad kuat untuk memerangi budaya korupsi yang selama ini menjadi tantangan dalam proses pembangunan nasional. Menurutnya, seluruh program pemerintah harus berada dalam koridor pengawasan yang ketat agar setiap kebijakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Prasetyo menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan sejatinya telah menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan. Berbagai lembaga pengawas, termasuk auditor internal pemerintah, secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program di setiap instansi negara. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.

Selain pengawasan institusional, pemerintah juga memperkuat pengendalian langsung dari tingkat kepemimpinan nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas. Melalui laporan berkala dari kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan setiap target pembangunan dapat dicapai secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

Model pengawasan yang berlapis tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pemerintahan saat ini. Tidak hanya fokus pada pencapaian program, pemerintah juga menempatkan integritas sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Pentingnya penguatan akuntabilitas semakin relevan di tengah munculnya sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat negara. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi salah satu perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut harus dijaga agar tetap berjalan sesuai mandat dan tidak dicederai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pimpinan DPR RI menyampaikan keprihatinan atas munculnya berbagai kasus yang melibatkan pejabat negara. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pembantu presiden agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut Saan, komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi telah disampaikan secara konsisten dalam berbagai kesempatan. Karena itu, seluruh pejabat negara dituntut untuk menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan amanah yang diberikan negara.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang menaruh perhatian terhadap agenda reformasi birokrasi. Aktivis 98 Resolution Network memberikan apresiasi terhadap langkah tegas pemerintah dalam merespons dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy, menilai tindakan yang diambil pemerintah mencerminkan komitmen nyata untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, ketegasan tersebut menunjukkan bahwa program-program strategis nasional tidak boleh menjadi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Agus berpandangan bahwa program perbaikan gizi dan ketahanan pangan memiliki posisi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut harus ditangani secara serius dan transparan.

Ia menilai langkah pemerintah dalam mendukung proses penegakan hukum memberikan pesan kuat bahwa kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, Agus melihat ketegasan terhadap dugaan korupsi sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita reformasi yang menempatkan pemerintahan bersih sebagai salah satu agenda utama. Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan. Ketika pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, maka ruang partisipasi publik akan semakin terbuka. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang lebih kuat antara negara dan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan.

Di sisi lain, penegakan hukum yang konsisten juga berfungsi sebagai mekanisme peringatan bagi seluruh penyelenggara negara. Setiap pejabat dituntut memahami bahwa kewenangan yang diberikan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik dan tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

Penguatan transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Semakin terbuka proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran, semakin kecil peluang terjadinya praktik korupsi.

Sementara itu, akuntabilitas memastikan setiap kebijakan memiliki ukuran kinerja yang jelas serta dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, setiap penggunaan sumber daya negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Langkah pemerintah yang terus memperkuat sistem pengawasan, mendukung penegakan hukum, dan mendorong budaya integritas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara parsial. Upaya tersebut dijalankan melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pengamat Reformasi Tata Kelola dan Pengawasan Publik