Category Archives: BERITA TERBARU

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pasalnya, akibat kebijakan tarif tinggi Trump tersebut menyebabkan tekanan pada perekonomian global hingga termasuk nilai tukar Rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Meski Amerika Serikat merupakan mitra dagang besar, Indonesia nyatanya tetap memiliki banyak alternatif lain untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

“Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menekankan bahwa potensi diversifikasi masih sangat terbuka lebar.

“Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” sambung Sri Mulyani.

Menurut Menteri Keuangan, tekanan dari kebijakan tarif AS justru mendorong munculnya inisiatif global menuju sistem “perdagangan tanpa Amerika”.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah memperkuat diplomasi ekonomi melalui revitalisasi perjanjian TIFA (Trade & Investment Framework Agreement) yang ditandatangani sejak 1996.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam New Development Bank (NDB) milik negara-negara BRICS membuka peluang kemitraan strategis baru.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN,” kata Menko Perekonomian tersebut.

“Menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi TKDN di sektor TIK serta evaluasi pelarangan dan pembatasan barang ekspor-impor AS.

Strategi lain mencakup peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas, serta pemberian insentif fiskal seperti pengurangan bea masuk dan pajak impor.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar pada 2024, didorong ekspor mesin, pakaian, dan alas kaki.

Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi tersebut sebagai peluang untuk mempercepat kemandirian ekonomi nasional.

“Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo. (*)

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, berhasil menunjukkan respons cepat dan terukur dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Strategi efisiensi birokrasi dan kemandirian ekonomi yang digagas oleh pemerintah terbukti mampu menjadi tameng kuat menghadapi kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Langkah konkret diambil sejak awal melalui penekanan pada efisiensi dan penyederhanaan birokrasi. Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa tantangan global yang terjadi saat ini justru menjadi momentum untuk merampingkan sistem pemerintahan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menilai peningkatan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bentuk guncangan ekonomi yang perlu dijawab secara strategis.

Dalam forum sarasehan ekonomi nasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah mencapai swasembada pangan dan energi sebagai pondasi ketahanan ekonomi nasional. Strategi tersebut berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden RI kedelapan tersebut memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efisiensi agar para pelaku ekonomi dapat bergerak lebih leluasa dan produktif di tengah ketidakpastian global.

Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme yang diterapkan AS justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang kuat dari dalam.

Menurut Kepala Negara, tekanan dari luar negeri merupakan pemicu yang membangkitkan semangat reformasi struktural dan pembenahan sistem ekonomi secara menyeluruh. Ia bahkan menilai bahwa tindakan Presiden AS Donald Trump bisa dianggap sebagai dorongan tidak langsung agar Indonesia tidak terus bergantung pada kenyamanan sistem lama yang kurang produktif.

Pemerintah Indonesia tidak hanya bergerak dalam kerangka domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Salah satu langkah penting adalah menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (TIFA) yang sudah eksis sejak 1996. Revitalisasi perjanjian tersebut menjadi landasan dalam negosiasi dagang yang lebih strategis dengan Amerika Serikat.

Airlangga juga menegaskan pentingnya aliansi ekonomi alternatif dengan bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB) milik negara-negara BRICS. Keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral tersebut membuka peluang kerja sama lebih luas, terutama dengan negara-negara mitra non-tradisional seperti Rusia, yang direncanakan akan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari strategi diplomatik, Indonesia turut mendorong penyatuan sikap di kawasan ASEAN untuk menghadapi dinamika kebijakan dagang Amerika Serikat. Airlangga menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN akan bertemu untuk menyelaraskan posisi, dengan Indonesia berperan aktif dalam menginisiasi komunikasi antara negara-negara anggota, termasuk Singapura, Malaysia, dan Kamboja.

Tidak berhenti di situ, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan sejumlah insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong investasi dan perdagangan yang lebih kompetitif.

Relaksasi Non-Tariff Measures (NTMs), evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang, serta pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi menjadi bagian dari strategi besar.

Bahkan, peningkatan impor migas dari AS dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan perdagangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Strategi dual-track yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini mendapat pengakuan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia memandang pendekatan diplomasi dan negosiasi yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo jauh lebih efektif dibandingkan dengan opsi retaliasi. Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan kecermatan dalam membaca peta geopolitik dan dinamika perdagangan internasional.

SBY juga menekankan pentingnya kerja sama regional dalam kerangka ASEAN sebagai blok ekonomi yang solid dan saling menopang. Dalam situasi tekanan eksternal, kekuatan kolektif negara-negara Asia Tenggara dapat menjadi penyeimbang dalam menanggapi proteksionisme global yang semakin intens.

Selain itu, SBY menyatakan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan kinerja IHSG melalui sinergi otoritas fiskal dan moneter adalah langkah penting untuk mencegah gejolak yang berlebihan.

Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi di tengah situasi turbulen justru dapat membawa risiko sistemik. Oleh karena itu, integrasi kebijakan makroekonomi menjadi kunci untuk menjaga daya tahan perekonomian nasional.

Dukungan terhadap upaya peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi catatan penting. Pemerintah dinilai berhasil menjaga fundamental ekonomi nasional tetap sehat, sembari memperkuat struktur fiskal dan menjaga utang negara agar tidak membebani generasi mendatang. Dalam pandangan SBY, kemampuan Indonesia untuk merespons secara cepat sekaligus menjaga visi jangka panjang merupakan kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global.

Efisiensi kebijakan dan ketepatan strategi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika proteksionisme internasional dan gejolak pasar keuangan, pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi, kemandirian ekonomi, serta diplomasi yang luwes adalah kombinasi efektif untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Celia Ramadhani )*

Pemerintah terus bergerak merespons gejolak global yang berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Penyebab utama datang dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara sepihak menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Langkah proteksionisme tersebut menciptakan tekanan pada pasar global, memaksa negara-negara berkembang untuk segera beradaptasi dan mencari solusi jangka panjang.

Dalam situasi yang penuh tantangan itu, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memilih langkah reaktif sesaat. Sebaliknya, strategi yang disiapkan justru berorientasi jangka panjang, dengan menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menilai dinamika global saat ini sebagai peluang untuk mengubah pola ketergantungan terhadap pasar internasional, khususnya dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Kepala Negara menilai bahwa strategi ekonomi Indonesia harus segera dialihkan ke arah yang lebih berdikari. Ia menyoroti pentingnya memperkuat sektor pangan dan energi nasional sebagai dua fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Prabowo memandang tekanan tarif dari Amerika Serikat bukan sekadar tantangan, melainkan juga dorongan untuk membuat Indonesia lebih efisien, ramping, dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Dalam pandangannya, krisis ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural, termasuk pembenahan birokrasi yang selama ini menghambat pelaku usaha.

Pendekatan yang lebih realistis juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat tidak sebesar negara-negara lain.

Dengan demikian, diversifikasi pasar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan. Sri Mulyani menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memperluas tujuan ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta memperkuat koneksi dagang dengan negara-negara berkembang yang lebih terbuka terhadap kerja sama strategis.

Menkeu juga melihat fenomena global saat ini telah menciptakan kesadaran kolektif di berbagai negara untuk membangun sistem perdagangan alternatif. Wacana “perdagangan tanpa Amerika” mulai menguat, seiring dengan meningkatnya resistensi terhadap dominasi tarif sepihak yang diberlakukan Washington. Dalam konteks tersebut, Indonesia nyatanya memang memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi bagian dari poros baru perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

Pemerintah Indonesia pun memperkuat jalur diplomasi ekonomi sebagai respons komprehensif terhadap situasi global tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia tengah merevitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) yang telah diteken sejak 1996. Tujuannya adalah memperbarui kerangka hukum perdagangan dengan Amerika Serikat agar tetap relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.

Airlangga menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS, memberi akses alternatif terhadap dukungan finansial dan investasi luar negeri.

Kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi terpaku pada satu kutub ekonomi global, tetapi mampu mengembangkan jejaring yang lebih luas dan beragam. Rencana kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia ke Indonesia pada pertengahan April juga turut disebut sebagai salah satu langkah strategis membuka pasar baru di luar orbit Barat.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengambil peran aktif dalam memimpin koordinasi sikap bersama di antara negara-negara ASEAN. Pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja untuk merumuskan respons regional yang solid dan terukur. Tujuannya adalah menciptakan konsensus yang mampu menghadirkan kekuatan tawar dalam menghadapi kebijakan proteksionis dari negara besar seperti Amerika Serikat.

Langkah konkret juga terlihat dari rencana pengajuan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang ekspor dan impor turut masuk dalam daftar agenda negosiasi. Pemerintah mempertimbangkan peningkatan impor migas dari AS sebagai strategi diplomatik untuk menjaga hubungan dagang tetap terbuka, sekaligus menyeimbangkan surplus perdagangan yang besar.

Surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat tercatat mencapai lebih dari US$14 miliar pada tahun 2024, terutama dari sektor mesin elektronik, pakaian, dan alas kaki. Sementara AS mengalami defisit hingga US$17,9 miliar terhadap Indonesia. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki ruang manuver yang cukup kuat untuk bernegosiasi dalam posisi setara.

Diplomasi ekonomi juga dilengkapi dengan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk penyesuaian tarif impor, penurunan PPh dan PPN impor, serta stimulus lainnya yang mendukung daya saing pelaku ekspor nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus dalam merespons krisis, tetapi juga membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tahan guncangan.

Dalam menghadapi pelemahan IHSG dan rupiah akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump, pemerintah Indonesia tidak hanya bersandar pada respons jangka pendek. Seluruh strategi diarahkan untuk menciptakan ekonomi nasional yang tangguh, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sebuah cita-cita lama yang kini menemukan relevansi barunya dalam tatanan ekonomi dunia yang berubah drastis.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Ahmad Baihaqi )*

Pemerintah tengah menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Tidak hanya dari sisi hukum, pemerintah juga mulai mengambil pendekatan sosial yang lebih konkret: mencabut bantuan sosial (bansos) bagi mereka yang menyalahgunakannya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, termasuk untuk berjudi secara daring.

Langkah tegas ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bahwa bansos, baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tidak boleh digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya, seperti membeli pulsa atau bahkan untuk judi daring. Menurutnya, bantuan pemerintah seharusnya digunakan untuk kebutuhan esensial keluarga, terutama yang berkaitan dengan gizi ibu hamil, bayi, lansia, dan biaya pendidikan anak-anak.

Pernyataan Gus Ipul mengandung pesan moral yang kuat: negara hadir untuk membantu, bukan untuk dimanfaatkan secara salah kaprah. Ia bahkan menekankan bahwa jika terbukti penerima bantuan menyalahgunakan dana tersebut untuk hal-hal semacam judi daring, bansos tersebut akan dicabut. Pemerintah memiliki mekanisme pengawasan melalui para pendamping PKH yang bertugas memantau penggunaan dana oleh keluarga penerima manfaat.

Keberanian pemerintah mengambil sikap seperti ini perlu diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Judi daring, dalam segala bentuknya, bukan hanya merusak sendi ekonomi keluarga, tetapi juga melemahkan karakter dan semangat kerja masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku judi daring kerap terjerat utang, kehilangan pekerjaan, bahkan menciptakan konflik dalam rumah tangga.

Masyarakat perlu disadarkan bahwa bansos bukanlah “uang gratis” yang bisa dipakai sesuka hati. Itu adalah wujud tanggung jawab negara dalam membantu warganya yang berada dalam kondisi miskin atau miskin ekstrem. Namun bantuan itu datang bersama dengan harapan agar masyarakat yang menerimanya bisa berproses menjadi keluarga yang mandiri. Istilah yang digunakan Gus Ipul untuk menggambarkan hal ini adalah “graduasi”, yakni ketika penerima bansos mampu keluar dari ketergantungan bantuan dan menjadi keluarga yang berdaya secara ekonomi dan sosial.

Ketegasan ini menjadi bagian dari narasi besar bahwa pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membentuk kultur disiplin dan tanggung jawab di kalangan warga negara. Apalagi dalam era digital seperti sekarang, godaan terhadap judi daring sangat besar. Dengan akses internet yang luas dan iklan yang masif, masyarakat rentan terjerumus dalam praktik ini jika tidak dibarengi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai.

Sikap Mensos ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kementerian teknis bisa ikut serta dalam memerangi judi daring, tidak hanya menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Gus Ipul menyatakan bahwa evaluasi terhadap penerima bansos akan diperketat. Data akan diolah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat dan valid. Dengan ini, pemerintah berharap hanya mereka yang benar-benar berhaklah yang akan menerima bantuan, sementara yang menyalahgunakan atau tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar.

Kebijakan ini juga memberi efek jera, bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat luas. Judi daring bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sistemik yang berpotensi merusak ketahanan sosial. Dalam jangka panjang, membiarkan praktik ini tumbuh akan menciptakan generasi yang malas bekerja, tidak produktif, dan bergantung pada keberuntungan semu.

Pendekatan ini tentunya harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi yang masif. Pemerintah daerah dan para pendamping sosial perlu diberi pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat bahwa bansos bukanlah uang untuk konsumsi hiburan, apalagi untuk berjudi. Perlu ada penguatan nilai-nilai keluarga, budaya kerja keras, dan pengelolaan keuangan yang bijak di tengah masyarakat penerima bantuan.

Yang tidak kalah penting, sistem pelaporan juga harus dibuat mudah dan aman, agar masyarakat bisa melaporkan jika ada tetangga atau pihak yang menyalahgunakan bansos. Transparansi dan keterlibatan publik akan memperkuat sistem pengawasan yang telah dibangun.

Upaya ini tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus memahami bahwa judi daring adalah penyakit sosial yang harus diperangi bersama. Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan bahaya judi daring dan pentingnya menggunakan bantuan sosial dengan benar.

Langkah Gus Ipul mencabut bansos bagi pelaku judi daring juga menjadi sinyal kuat bagi kementerian lain untuk bertindak serupa. Kementerian Kominfo, misalnya, harus terus mengintensifkan pemblokiran situs-situs judi daring yang setiap harinya tumbuh bak jamur di musim hujan. Demikian pula aparat hukum harus menindak tegas penyelenggara judi daring yang kerap menyasar masyarakat miskin dengan iming-iming hadiah besar.

Dengan langkah terintegrasi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimis bisa menekan laju judi daring yang mengancam masa depan bangsa. Ketegasan dalam kebijakan bansos ini hanyalah satu bagian dari upaya besar membangun bangsa yang sehat secara moral, berdaya secara ekonomi, dan kuat secara sosial.

Sudah saatnya kita mengakhiri toleransi terhadap praktik-praktik merusak seperti judi daring. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan pemerintah yang bertindak, siapa lagi yang akan melindungi rakyat dari jeratan kemiskinan yang diakibatkan oleh gaya hidup yang salah arah?

Dengan langkah tegas ini, pemerintah mengirim pesan jelas: bantuan sosial adalah hak yang harus disertai tanggung jawab. Dan judi daring bukan hanya dilarang, tapi juga akan diberi sanksi setimpal, mulai dari pemutusan bantuan hingga sanksi hukum yang lebih berat. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar yang lebih bermartabat.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk menyadari bahaya laten judi daring yang kini semakin marak dan telah menggerus daya beli serta stabilitas finansial keluarga. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap melemahnya ekonomi rumah tangga dan lesunya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren meningkatnya judi daring yang justru menyedot aliran dana masyarakat ke arah yang tidak produktif. Menurutnya, fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan daya beli masyarakat, terutama selama momen penting seperti Lebaran.

“Bayangkan jika seseorang menerima uang Rp 2 juta dari orang tuanya, lalu Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta digunakan untuk judi daring. Daya beli mereka otomatis berkurang,” kata Maman dalam pernyataan resminya. Ia menekankan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dan perayaan, malah habis untuk aktivitas yang merusak masa depan.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana yang mengalir ke judi daring diperkirakan mencapai Rp 900 triliun per tahun. “Itu angka yang luar biasa besar,” ujar Maman, menggarisbawahi bahwa uang sebanyak itu seharusnya dapat memutar roda ekonomi nasional melalui konsumsi dan investasi yang sehat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat lonjakan drastis dalam transaksi judi daring. Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan bahwa perputaran uang di sektor ini naik dari Rp 57 triliun pada 2021 menjadi Rp 327 triliun pada 2023. “Masuk triwulan pertama 2024 saja, jumlahnya sudah menyentuh Rp 600 triliun,” jelas Natsir dalam sebuah diskusi daring bertema “Mati Melarat Karena Judi”.

Maraknya judi daring berdampak serius terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan berkurangnya alokasi belanja masyarakat terhadap produk lokal, pelaku usaha pun mengalami penurunan omzet yang signifikan.

“Ketika uang masyarakat lebih banyak tersedot ke dalam aktivitas yang tidak produktif seperti judi daring, sektor riil akan terdampak. UMKM yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru terhambat”, ungkapnya. []

JAYAPURA – Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menegaskan tidak akan terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sikap tegas ini diambil guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua yang menjadi prioritas utama.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menepis klaim sepihak TPNPB-OPM yang menyatakan telah menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang. Candra menekankan, TNI tidak akan mengikuti logika konflik yang coba dipaksakan oleh kelompok tersebut.

“Kami tidak menerapkan zona perang,” tegas Candra Kurniawan.

Dijelaskannya bahwa pendekatan keamanan di Papua selalu berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap masyarakat. TNI berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“TNI, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih telah melaksanakan tugas sesuai tugas pokoknya, sehingga terkait zona perang bahwasanya tidak ada,” tambah Candra Kurniawan.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap upaya TPNPB-OPM untuk menciptakan ketegangan dan mengganggu kehidupan sipil melalui propaganda dan intimidasi. Klaim sepihak yang mendesak warga sipil untuk mengungsi dari wilayah-wilayah yang mereka sebut zona perang dinilai sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas.

Langkah TNI untuk tidak membalas provokasi dengan kekerasan membuktikan pendekatan profesional dan terukur dalam menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan Papua tidak boleh dikorbankan hanya karena ambisi sepihak yang menginginkan kekacauan.

Sebelumnya, TPNPB OPM menebarkan provokasi dengan pernyataan kesiapannya berperang secara terbuka dan meminta Indonesia menarik warganya dari sembilan kabupaten. Namun, TNI memilih menahan diri dan terus memperkuat koordinasi dengan aparat lainnya demi menjaga ketertiban.

Sikap tenang dan tegas yang ditunjukkan TNI menjadi bukti bahwa upaya provokasi tidak akan mengganggu komitmen menjaga Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan berdaulat. Stabilitas keamanan Papua tetap menjadi prioritas demi kesejahteraan seluruh masyarakat. [^]

PAPUA PEGUNUNGAN – Aksi provokatif yang diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menodai stabilitas keamanan di wilayah Papua. Serangkaian serangan brutal terhadap warga sipil dan pendulang emas menambah kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok separatis bersenjata. Namun, di tengah kondisi tersebut, berbagai pihak menyerukan agar provokasi semacam ini tidak dibiarkan mengganggu kedamaian Papua.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo mengungkapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak diduga menyerang para pendulang emas di sekitar Kali Silet, wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Asmat.

“Benar ada informasi terkait pembunuhan terhadap para pendulang pada Minggu (6/4), namun belum dapat dipastikan jumlah korbannya,” ujar Tommy.

Ia menambahkan, medan berat menjadi tantangan utama evakuasi dan pengamanan karena lokasi kejadian hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau perahu motor dari Asmat. Proses koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan keselamatan warga di sekitar titik kejadian.

Sementara itu, konflik juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, di mana OPM dituding memanfaatkan momentum politik Pilkada untuk memperkeruh suasana. Lebih dari 600 orang luka-luka dan belasan tewas akibat bentrokan yang ditengarai melibatkan senjata tajam dan api.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan kelompok separatis.

“OPM sengaja memanfaatkan ketegangan politik untuk menambah kekacauan,” tegas Faizal.

Kerugian yang ditimbulkan pun cukup besar. Sedikitnya 201 bangunan, termasuk sekolah dan fasilitas umum lainnya, dilaporkan hangus terbakar, menciptakan trauma kolektif di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap kehadiran aparat pun datang dari masyarakat lokal. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku menilai bahwa stabilitas harus diutamakan demi masa depan generasi Papua.

“Kami minta saudara-saudara di Puncak Jaya untuk tidak mengorbankan masyarakat sipil, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” tegas Marianus.

Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan bahwa keamanan bukanlah bentuk penjajahan, melainkan perlindungan terhadap hak hidup warga.

“Negara ini adalah NKRI, dan Papua bagian dari NKRI. Pos keamanan harus dibangun dan tidak boleh ada kompromi,” pungkas Marianus.

Seruan ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menolak segala bentuk provokasi separatis. Ketegasan yang seimbang dengan perlindungan terhadap warga sipil menjadi kunci untuk menjaga Papua tetap damai dan sejahtera. [^]

Oleh: Dominggus Alam )*

Kekerasan yang terus berulang di Papua telah melampaui batas toleransi nalar kemanusiaan. Aksi pembunuhan terhadap para pendulang emas di wilayah Kali Silet, perbatasan Yahukimo dan Asmat, merupakan contoh mutakhir dari brutalitas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), khususnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak. Peristiwa ini kembali membuka luka lama, mempertegas bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak sedang memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, melainkan memupuk ketakutan dan penderitaan.

Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, mengatakan serangan terhadap para pendulang terjadi pada Minggu, 6 April 2025. Akses menuju lokasi kejadian sangat sulit, harus menggunakan helikopter atau perahu motor. Fakta ini memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah terpencil yang semestinya menjadi titik pembangunan dan kesejahteraan justru dijadikan ladang kekerasan oleh kelompok yang menolak segala bentuk kemajuan. Sementara aparat tengah berupaya melakukan evakuasi dan pengamanan, kelompok bersenjata terus menebar ancaman, memperlihatkan wajah asli dari aksi yang mereka bungkus dengan narasi kemerdekaan.

Dalam pandangan publik, OPM kerap menggambarkan dirinya sebagai representasi dari perjuangan rakyat Papua. Namun, kenyataan di lapangan membantah klaim tersebut. Mereka justru kerap menjadikan masyarakat sipil sebagai korban utama. Mulai dari tenaga kesehatan, guru di pelosok, hingga pekerja proyek infrastruktur yang tengah memperjuangkan akses publik di Papua, semuanya menjadi target kekejaman. Aksi penyanderaan dan pembunuhan tak hanya menciptakan rasa takut, tapi juga menghancurkan harapan atas perubahan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menilai bahwa propaganda perang yang dilontarkan oleh TPNPB-OPM bukanlah strategi perjuangan, melainkan bentuk intimidasi terhadap masyarakat. Seruan “perang sampai kiamat” yang dilontarkan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, justru menunjukkan bahwa kelompok ini telah kehilangan arah perjuangan. Bukan lagi memperjuangkan hak-hak politik, melainkan membangun teror demi eksistensi.

Kekerasan bukanlah jalan menuju kemerdekaan. Dalam negara demokratis, aspirasi politik disalurkan melalui ruang dialog, musyawarah, dan konstitusi. Pemerintah telah membuka ruang yang luas untuk itu, bahkan melalui skema Otonomi Khusus dan pendekatan pembangunan yang inklusif. Trans Papua, konektivitas logistik, dan layanan kesehatan serta pendidikan yang ditingkatkan adalah upaya nyata membangun Papua dari pinggiran. Ironisnya, proyek-proyek ini sering menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata. Korban dari serangan ini bukan hanya fisik infrastruktur, tapi juga semangat warga yang ingin hidup lebih baik.

Realitas ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah keluar dari konteks politik yang sah. Alih-alih memperjuangkan nasib rakyat Papua, mereka justru menjerumuskan rakyat ke dalam ketakutan dan keterisolasian. Dalam banyak kasus, kelompok ini bahkan menghalangi distribusi bantuan sosial, pengiriman logistik, dan mobilitas tenaga medis. Situasi ini menjadi paradoks besar bagi cita-cita perjuangan yang mereka gembar-gemborkan.

Lebih dari sekadar aksi bersenjata, tindakan OPM telah menjelma menjadi hambatan serius bagi pembangunan dan rekonsiliasi. Kekerasan sistematis yang mereka lakukan adalah bentuk nyata pelanggaran HAM yang seharusnya dikutuk oleh komunitas internasional. Selama ini, banyak sorotan hanya tertuju pada pendekatan aparat keamanan. Padahal, aksi sepihak dan brutal dari OPM jauh lebih destruktif terhadap kehidupan masyarakat sipil Papua. Ketidakseimbangan narasi ini perlu dikoreksi agar publik global memahami akar sebenarnya dari konflik yang terjadi.

Kekejaman OPM juga telah merusak hubungan sosial di Papua. Ketegangan horizontal antarwarga meningkat karena adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan. Di beberapa daerah, warga bahkan terpaksa mengungsi dari kampung halaman demi menyelamatkan nyawa. Anak-anak kehilangan pendidikan, masyarakat kehilangan akses kesehatan, dan ekonomi lokal terpuruk akibat gangguan keamanan yang terus terjadi.

Narasi perjuangan yang disuarakan OPM sudah sepatutnya dipertanyakan kembali. Bila benar mereka peduli terhadap rakyat Papua, mengapa justru rakyat menjadi korban utama? Mengapa para guru dibunuh, sekolah dibakar, dan rumah ibadah dijadikan target? Kekerasan yang tidak pandang bulu ini tidak memiliki tempat dalam tatanan yang beradab. Bahkan mereka yang pernah mengabdi sebagai aparat keamanan, seperti mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, turut menjadi sasaran kekejaman. Ini adalah sinyal bahwa OPM tidak menginginkan damai, tapi mempertahankan kekacauan demi kekuasaan lokal yang semu.

Pemerintah telah menunjukkan iktikad baik melalui pendekatan dialog, pelibatan tokoh adat, dan pemuda Papua dalam perumusan kebijakan. Pendekatan ini layak diperkuat agar masyarakat Papua benar-benar merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara utuh. Di sisi lain, tindakan kelompok bersenjata seperti OPM harus mendapatkan kecaman keras dari semua pihak, termasuk media, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan yang menargetkan rakyat sipil.

Kekejaman bukanlah simbol kekuatan. Ia adalah tanda ketakutan dan kebuntuan ideologi. Papua yang damai hanya akan terwujud jika senjata diturunkan dan dialog dibuka. Rakyat Papua membutuhkan ruang aman, bukan medan perang. Membangun harapan dan masa depan Papua tidak bisa dilakukan melalui peluru, tetapi melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teror hanya akan memperdalam luka, sementara perdamaian adalah jembatan menuju keadilan sejati.

)* Pemuda Papua Peduli Perdamaian – Asosiasi Anak Papua Barat

Oleh: Yaya Douw )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen guna mewujudkan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui berbagai kebijakan strategis dan penguatan infrastruktur keamanan serta sosial, negara hadir secara utuh untuk memastikan seluruh warga Papua dapat hidup dalam ketenangan. Kehadiran TNI-Polri di Bumi Cenderawasih menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan stabilitas, melindungi masyarakat sipil, dan membuka ruang pembangunan yang inklusif di seluruh pelosok Papua. Dalam semangat persatuan, seluruh elemen bangsa diajak untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagai bentuk cinta terhadap tanah Papua dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara tidak tinggal diam dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua. Setiap tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat akan dihadapi dengan tegas, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi kelompok mana pun yang ingin mengacaukan ketertiban, mengganggu pembangunan, dan menebar ketakutan di tengah warga.

Pemerintah melalui aparat keamanan telah memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah rawan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil. Penebalan pasukan dan patroli intensif dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjamin rasa aman bagi warga sipil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga menjadi strategi penting untuk memastikan agar proses pembangunan tetap berjalan lancar dan tidak terganggu oleh aksi-aksi yang merusak.

TNI dan Polri menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan menegaskan tidak ada zona perang di Papua. Yang ada adalah wilayah Indonesia yang sah, yang dilindungi oleh konstitusi dan harus dijaga bersama. Klaim sepihak dari kelompok separatis yang menyatakan zona perang hanyalah propaganda kosong yang tidak memiliki dasar hukum dan justru memperlihatkan niat mereka untuk memecah belah bangsa.

Negara tidak akan terprovokasi oleh narasi konflik yang sengaja dimainkan untuk menarik perhatian. Sebaliknya, respons pemerintah selalu mengedepankan stabilitas dan keselamatan masyarakat. Pendekatan ini telah berhasil menjaga ketertiban di berbagai wilayah dan membuktikan bahwa keamanan Papua berada dalam kendali negara. Pemerintah tidak hanya hadir melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui berbagai program pembangunan yang menyasar akar permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen penuh untuk menumpas OPM yang terus meresahkan masyarakat di Papua. Komitmen ini dijalankan melalui operasi terintegrasi, kerja sama lintas instansi, serta peningkatan intensitas penindakan di lapangan yang tetap berlandaskan hukum dan perlindungan terhadap warga sipil. Polri hadir sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan dan menutup ruang gerak bagi kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa.

Situasi ini menuntut negara untuk mengambil langkah tegas dan sistematis. Negara tidak boleh ragu menindak kelompok yang terbukti melakukan kejahatan atas nama perjuangan. Kekerasan tidak bisa dijadikan alat perjuangan apapun dalam negara demokrasi. Tindakan mereka yang menargetkan aparat dan masyarakat sipil merupakan tindakan kriminal dan harus diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara dan rakyat.

Kehadiran negara juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan tokoh adat Papua. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku, menyatakan bahwa TNI dan Polri merupakan pelindung masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Seruan damai dari tokoh-tokoh adat memperkuat posisi pemerintah dalam menghadirkan rasa aman dan mendekatkan aparat dengan warga di daerah rawan.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Namun, potensi ini tidak akan dapat dimaksimalkan jika gangguan keamanan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menuntaskan segala bentuk ancaman yang dilakukan oleh OPM agar masyarakat di Papua dapat merasakan manfaat pembangunan secara utuh.

Sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh, negara juga terus meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Proyek-proyek strategis nasional di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga peningkatan konektivitas, terus dilanjutkan dengan penuh semangat. Semua ini menjadi bukti bahwa Papua adalah prioritas dan dijaga dengan sepenuh hati oleh negara.

Masyarakat Indonesia, termasuk di luar Papua, diajak untuk bersama-sama menjaga semangat persatuan. Mendukung kebijakan pemerintah di Papua berarti menjaga saudara sebangsa dari ancaman kekerasan dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Sudah saatnya kita meninggalkan narasi konflik dan mulai membangun narasi harapan serta kemajuan untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.

Pemerintah hadir, tegas, dan konsisten. Keamanan dan pembangunan Papua berjalan beriringan, dengan menjunjung tinggi hak-hak warga dan menindak tegas setiap upaya separatisme. Negara menjamin bahwa tidak ada satu pun warga Papua yang akan dibiarkan hidup dalam ketakutan. Papua aman, masyarakat tenang, dan pembangunan akan terus berlanjut.

)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua

Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis yang saat ini tengah dijalankan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah berjalan sejak Februari 2025 di seluruh Puskesmas di Indonesia.

“Jangan lupa lakukan cek kesehatan gratis agar kita selalu hidup sehat. Untuk yang ulang tahunnya sudah lewat di Januari dan Februari, tetap bisa mendaftar hingga akhir April,” ujar Menkes Budi saat meninjau pelaksanaan program ini di Surabaya.

Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir, balita, usia dewasa, hingga lansia. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong masyarakat agar melakukan deteksi dini terhadap penyakit, sehingga risiko komplikasi dan angka kematian akibat penyakit kronis dapat ditekan secara signifikan.

Langkah ini juga merupakan perubahan besar dalam paradigma layanan kesehatan, dari pendekatan kuratif atau pengobatan setelah sakit, menjadi pendekatan preventif atau pencegahan penyakit. Hal ini sangat penting mengingat data menunjukkan lebih dari 600 ribu kematian setiap tahun di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, seperti stroke, yang dapat dicegah dengan pemeriksaan rutin.

Program cek kesehatan ini bertujuan memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi yang sehat, diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sementara bagi yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan, akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini semaksimal mungkin. Dengan dukungan lebih dari 10.200 Puskesmas di seluruh Indonesia, pemeriksaan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat.

“Sekarang, Indonesia punya 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Maka, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji, dikutip dari pernyataan resmi Kemenkes.

Dengan berbagai kemudahan akses dan cakupan yang luas, program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan menjadi fondasi dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, pemerintah ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif (mengobati setelah sakit) menjadi preventif (pencegahan).” pungkasnya. [^]