Category Archives: BERITA TERBARU

JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan usia bagi anak dalam mengakses ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak. Presiden Prabowo Subianto menandatangani regulasi ini pada Jumat, 28 Maret 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa aturan ini membagi akses media sosial berdasarkan kategori usia, dengan mempertimbangkan tumbuh kembang anak serta tingkat risiko platform digital.

“Kami tidak menerapkan aturan secara pukul rata. Dalam PP ini, pengaturan usia disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang anak serta risiko dari masing-masing platform,” ujar Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Meutya, anak usia 13 tahun dapat mengakses platform berisiko rendah secara mandiri, sementara platform dengan risiko kecil hingga sedang dapat diakses oleh anak usia 16 tahun.

Adapun platform berisiko tinggi baru bisa diakses secara mandiri oleh mereka yang berusia 18 tahun.

Berbeda dengan negara lain, regulasi ini mengedepankan kearifan lokal dalam merancang aturan pembatasan.

“Kami mempertimbangkan pola penggunaan internet di Indonesia serta kebiasaan digital anak-anak kita,” jelasnya.

Meutya menegaskan bahwa aturan ini menyasar penyelenggara sistem elektronik (PSE) sebagai subjek hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa PSE memiliki komitmen tinggi dalam perlindungan anak. Jika melanggar, sanksinya bisa berupa teguran, denda administratif, hingga penutupan platform,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya aturan ini demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital.

“Teknologi digital bisa membawa kemajuan pesat, tetapi tanpa pengawasan yang baik, ia juga bisa merusak akhlak dan psikologi anak-anak kita,” ujar Prabowo dalam acara pengesahan PP di hadapan puluhan pelajar di Istana Kepresidenan.

Komisi I DPR RI turut menyatakan dukungan terhadap aturan ini. Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menekankan urgensi regulasi demi menjaga moral dan ketahanan bangsa.

“Dampak media sosial sangat besar bagi anak-anak kita. Dengan batas usia yang jelas, mekanisme verifikasi yang ketat, dan sistem pengawasan yang efektif, kita bisa melindungi generasi muda dari pengaruh negatif,” kata Aher.

Ia menambahkan bahwa pengawasan media sosial harus menjadi perhatian bersama agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman.

“Kita semua pasti sepakat untuk merawat generasi mendatang dan memastikan mereka tumbuh dengan baik demi masa depan bangsa,” tuturnya. [^]

Oleh: Sintya Sari )*

Pemerintah semakin serius dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital dengan menyiapkan kebijakan baru yang akan mengatur akses mereka ke media sosial. Saat ini, sekitar sepertiga pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak. Tanpa regulasi yang memadai, mereka rentan terpapar berbagai ancaman seperti konten berbahaya, eksploitasi daring, hingga gangguan psikologis akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Pemerintah telah merumuskan kebijakan Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (TUNAS), yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggara platform digital dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai pengguna internet. Langkah ini memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses dunia digital dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan tahapan tumbuh kembang anak serta tingkat risiko dari masing-masing platform digital. Pemerintah menetapkan bahwa anak-anak di bawah usia 13 tahun hanya boleh mengakses platform dengan risiko rendah, sementara platform dengan risiko sedang baru dapat digunakan oleh mereka yang berusia 16 tahun. Adapun platform dengan risiko tinggi hanya diperbolehkan untuk anak berusia 18 tahun ke atas. Dengan pendekatan ini, anak-anak tetap dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk mengatur penyelenggara sistem elektronik (PSE), bukan untuk membebani orang tua atau anak-anak. PSE diwajibkan untuk memastikan keamanan pengguna anak dengan menerapkan sistem verifikasi usia dan mekanisme pengawasan yang ketat. Jika terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran administratif hingga pemblokiran akses platform di Indonesia. Dengan regulasi ini, pemerintah memastikan bahwa inovasi teknologi tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan perlindungan anak.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga menegaskan bahwa kebijakan ini harus disusun dengan cermat agar dapat memberikan perlindungan yang efektif. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyatakan bahwa regulasi ini harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk membatasi akses mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak tetap dapat berekspresi dan mengakses informasi yang sesuai dengan perkembangan mereka.

Penyusunan kebijakan ini juga didasarkan pada data dan riset yang menunjukkan tingginya keterlibatan anak-anak dalam dunia digital. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia 2024, anak-anak mencakup hampir 29 persen dari total populasi Indonesia. Sementara itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet pada generasi Z mencapai lebih dari 87 persen. Bahkan di daerah tertinggal, rata-rata anak sudah mulai menggunakan internet pada usia 13 hingga 14 tahun, dengan media sosial sebagai platform yang paling sering digunakan.

Tingginya angka partisipasi anak dalam dunia digital juga diikuti dengan meningkatnya risiko eksploitasi dan penyalahgunaan teknologi. Laporan dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) tahun 2024 mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dalam jumlah kasus pornografi anak secara daring di dunia. Situasi ini semakin mempertegas pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi anak-anak di dunia digital.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar, menjelaskan bahwa kebijakan ini juga menekankan tiga strategi utama, yaitu pencegahan penyalahgunaan teknologi terhadap anak, penanganan kasus eksploitasi digital, serta penguatan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, regulasi ini akan mencakup mekanisme verifikasi usia yang lebih efektif, peningkatan literasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan sistem pengawasan dalam penggunaan internet oleh anak-anak.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, pemerintah akan mendorong penyelenggara platform digital untuk memberikan edukasi tentang penggunaan internet yang aman dan bijak. Selain itu, platform juga dilarang melakukan profiling terhadap anak untuk kepentingan komersial, kecuali jika dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Pemerintah memberikan masa transisi selama dua tahun bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan ini. Selama masa transisi, pengawasan akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital hingga terbentuknya lembaga independen yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan ini secara lebih luas.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Teknologi seharusnya menjadi sarana yang mendukung perkembangan anak, bukan menjadi ancaman bagi masa depan mereka. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab.

Regulasi ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi generasi muda dari ancaman dunia digital, sekaligus memastikan bahwa mereka tetap dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, masa depan digital Indonesia yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak dapat terwujud.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Alfi Hakim )*

Pemerintah terus berkomitmen dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak dengan menerapkan aturan pembatasan pembuatan akun media sosial bagi mereka. Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan karena dinilai mampu melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital yang semakin tidak terbendung.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginisiasi kebijakan ini dengan tujuan untuk memastikan anak-anak tidak terpapar konten berbahaya serta mengurangi risiko kecanduan teknologi yang berakibat buruk pada kesehatan mental dan fisik mereka. Penggunaan media sosial oleh anak-anak memang telah menjadi perhatian serius, mengingat tren digitalisasi yang terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir 40 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, dengan lebih dari sepertiga dari mereka sudah mengakses internet. Fakta ini menjadi sinyal penting bahwa regulasi harus segera diberlakukan demi melindungi anak-anak dari bahaya di dunia maya.

Regulasi ini mendapat dukungan luas karena dinilai mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat bahwa sebagian besar anak yang menggunakan gadget lebih dari 20 menit mengalami masalah perilaku, seperti tantrum dan kesulitan dalam mengontrol emosi. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan media sosial tanpa batasan dapat memicu dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan anak, sehingga pembatasan usia dalam pembuatan akun media sosial dianggap sebagai langkah tepat dalam mengurangi potensi gangguan perilaku pada mereka.

Pemerintah tidak hanya membatasi akses anak-anak ke media sosial tetapi juga memastikan bahwa ekosistem digital tetap memberikan manfaat positif bagi perkembangan mereka. Salah satu aspek penting dalam kebijakan ini adalah mewajibkan platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat, sehingga anak-anak tidak dapat dengan mudah membuat akun tanpa pengawasan orang tua. Dengan adanya regulasi ini, anak-anak diharapkan dapat mengakses teknologi secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Selain regulasi dari pemerintah, peran orang tua juga sangat ditekankan dalam mendukung efektivitas kebijakan ini. Pendampingan dalam penggunaan gadget menjadi kunci utama dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat bagi anak-anak. Ketua Dewan Bidang Edukasi dan Sosialisasi Hak Anak, Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah, menegaskan bahwa pembatasan ini merupakan salah satu langkah penting untuk menyelamatkan masa depan generasi muda. Peningkatan penggunaan gadget tanpa batasan telah menyebabkan ketergantungan yang berujung pada dampak negatif bagi kesehatan mental anak. Dalam banyak kasus, bahkan ditemukan anak-anak yang mengalami gangguan psikologis akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali.

Lia juga menyoroti bahwa regulasi yang diberlakukan pemerintah harus diimbangi dengan edukasi kepada orang tua mengenai cara mendampingi anak-anak dalam menggunakan internet. Orang tua diharapkan memiliki aturan yang jelas terkait durasi penggunaan gadget serta konten yang boleh diakses anak. Dengan adanya batasan ini, anak-anak dapat terhindar dari kecanduan gadget serta paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya proteksi dini bagi anak-anak agar dapat menggunakan teknologi secara lebih bijaksana.

Pentingnya kebijakan ini juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Martadi, yang menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Surabaya sekaligus pemerhati pendidikan, menegaskan bahwa teknologi memiliki dua sisi yang dapat memberikan manfaat sekaligus ancaman bagi anak-anak. Meskipun teknologi dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa batasan yang jelas, justru bisa menyebabkan ketergantungan yang berbahaya. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah dalam menyelamatkan generasi bangsa melalui regulasi pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Martadi menekankan bahwa peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi sangat krusial dalam implementasi kebijakan ini. Orang tua diharapkan menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi agar anak-anak tidak terbiasa dengan pola konsumsi digital yang berlebihan.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Edukasi tentang bahaya media sosial bagi anak-anak serta cara penggunaan teknologi yang lebih sehat akan disampaikan melalui berbagai media, termasuk sekolah dan komunitas keluarga. Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya regulasi ini dan ikut serta dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Selain pengawasan dari orang tua, regulasi ini juga mewajibkan platform digital untuk bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna anak-anak. Platform tidak hanya harus menerapkan verifikasi usia yang ketat tetapi juga dilarang melakukan profiling terhadap anak untuk kepentingan komersial. Jika terdapat pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara platform yang tidak mematuhi aturan ini.

Pemerintah optimis bahwa dengan adanya kebijakan ini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang lebih sehat. Dengan akses yang lebih terkontrol terhadap media sosial, mereka dapat memanfaatkan teknologi secara lebih positif, tanpa harus terjebak dalam dampak buruk yang mengancam kesehatan mental dan fisik mereka.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Dita Widyasti )*

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah resmi disahkan setelah melalui pembahasan panjang di DPR RI. Pemerintah dan parlemen menegaskan bahwa perubahan ini tetap berpegang teguh pada prinsip supremasi sipil, tanpa membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi militer. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peran TNI dan otoritas sipil dalam sistem demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1998.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, menekankan bahwa revisi ini dilakukan sesuai dengan semangat reformasi dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ia menjelaskan bahwa revisi UU ini dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan nasional guna menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Dengan demikian, tidak ada niat untuk mendominasi ranah sipil atau politik, melainkan murni untuk memastikan bahwa pertahanan negara semakin kuat dan responsif terhadap ancaman masa depan.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah penegasan bahwa TNI tetap berada di dalam struktur Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya. Dengan demikian, koordinasi antara TNI dan Kemhan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengubah mekanisme komando yang sudah ada. Hal ini juga memastikan bahwa kebijakan pertahanan tetap dikendalikan oleh otoritas sipil, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Selain itu, revisi ini juga memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan TNI. Ancaman pertahanan di era modern tidak lagi terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup serangan siber dan tantangan transnasional lainnya. Oleh karena itu, TNI kini memiliki peran yang lebih jelas dalam membantu pemerintah dalam menangani ancaman digital serta melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam kondisi darurat. Meskipun begitu, setiap operasi militer yang melibatkan pertempuran tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI sebelum dijalankan, memastikan adanya mekanisme pengawasan dari lembaga legislatif.

Salah satu aspek yang sebelumnya sempat menuai perdebatan adalah terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga sipil. Dalam revisi ini, jumlah kementerian dan lembaga yang dapat ditempati prajurit aktif ditambah menjadi 15, mencakup institusi yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional. Badan seperti BNPB, BNPT, Bakamla, BNPP, dan Kejaksaan Agung kini termasuk dalam daftar tersebut. Namun, revisi ini juga mempertegas bahwa di luar dari 15 institusi tersebut, prajurit aktif tidak diperbolehkan menempati jabatan sipil, kecuali mereka telah mengundurkan diri dari dinas militer.

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI dalam pemerintahan, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang bisa merusak tatanan supremasi sipil. Keputusan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga profesionalisme TNI dan memastikan bahwa peran militer tetap dalam koridor yang sesuai dengan konstitusi.

Selain penempatan prajurit aktif, revisi UU TNI juga mengatur mengenai perpanjangan usia pensiun prajurit. Dengan mempertimbangkan standar di berbagai negara, batas usia pensiun bagi tamtama dan bintara kini diperpanjang menjadi 55 tahun, sementara perwira hingga pangkat Kolonel menjadi 58 tahun. Untuk perwira tinggi, usia pensiun berjenjang mulai dari 60 hingga 62 tahun, dengan pengecualian bagi perwira tinggi bintang empat yang dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi fisik prajurit, kebutuhan regenerasi dalam tubuh TNI, serta memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, juga menegaskan bahwa revisi ini tidak akan membawa TNI kembali ke era Dwifungsi ABRI. Salah satu isu yang sempat mencuat adalah kekhawatiran terkait kemungkinan penempatan prajurit aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, DPR memastikan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam revisi ini yang membuka ruang bagi keterlibatan TNI dalam sektor bisnis negara. Dengan demikian, kekhawatiran investor dan pelaku pasar terkait potensi intervensi militer dalam pengelolaan BUMN sepenuhnya tidak beralasan.

Lebih lanjut, DPR juga memastikan bahwa pembahasan revisi ini tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak bertentangan dengan cita-cita reformasi. Seluruh regulasi yang tertuang dalam undang-undang ini dirancang agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, termasuk dalam memastikan bahwa setiap keputusan terkait militer tetap berada di bawah kontrol sipil yang sah.

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharuddin, turut menyampaikan pandangannya terkait revisi ini. Menurutnya, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik tetap terjaga, sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000. Hal ini menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Ia juga menekankan bahwa supremasi sipil di Indonesia semakin kuat seiring dengan era keterbukaan dan demokrasi yang berkembang pesat.

Dengan berbagai penyesuaian yang telah dilakukan, revisi UU TNI ini merupakan langkah maju dalam memperkuat pertahanan negara tanpa mengorbankan supremasi sipil. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada celah bagi kembalinya dwifungsi militer, dan semua regulasi telah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara militer dan sipil dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

)* Penulis merupakan Analisis Kebijakan Publik

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025.

Revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 ini mencakup beberapa aspek penting, seperti kedudukan TNI, peluang anggota aktif menduduki jabatan sipil, perluasan operasi militer selain perang, serta perpanjangan batas usia pensiun prajurit.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan tidak mengurangi peran masyarakat dalam sistem demokrasi.

“Kami di DPR RI dan pemerintah memastikan bahwa revisi UU TNI tetap mengedepankan supremasi sipil, menghormati hak-hak demokrasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai peraturan yang berlaku, baik nasional maupun internasional,” kata Puan.

Ia juga menegaskan bahwa revisi ini bukan upaya mengembalikan dominasi TNI dalam pemerintahan seperti pada era Orde Baru, di mana TNI memiliki fungsi ganda dalam politik dan birokrasi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menepis kekhawatiran bahwa perubahan ini akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

“Dari seluruh pasal yang telah dibahas dan disepakati, tidak ada ketentuan yang memberikan peran ganda bagi TNI dalam pemerintahan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Dasco.

Meski demikian, pengesahan revisi UU ini menuai berbagai reaksi. Beberapa akademisi dan kelompok sipil menyoroti pasal yang memungkinkan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil, karena dikhawatirkan dapat mengaburkan batas antara militer dan sipil.

Menanggapi hal ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa revisi UU tetap mempertahankan supremasi sipil dan profesionalisme TNI.

“TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan supremasi sipil serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pokoknya,” ujar Agus.

Ia juga menjelaskan bahwa revisi ini bertujuan menyesuaikan tugas TNI dengan dinamika ancaman yang terus berkembang, tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki fungsi serupa.

Dengan pengesahan revisi ini, pemerintah berharap peran TNI semakin profesional dalam menjaga keamanan negara, tanpa mengurangi keseimbangan antara supremasi sipil dan militer. [^]

Oleh: Budi Harikusuma )*

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran militer tanpa melanggar prinsip demokrasi. Pemerintah dan DPR memastikan bahwa perubahan dalam regulasi ini tetap berpegang pada supremasi sipil serta tidak membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam politik atau sektor sipil yang tidak relevan dengan pertahanan negara.

Dalam pembahasannya, revisi ini menegaskan posisi TNI sebagai garda utama dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk di ranah keamanan siber. Direktur Eksekutif Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI), Yayang Ruzaldy, menyampaikan bahwa ancaman siber seharusnya dikategorikan sebagai ancaman militer, mengingat sifatnya yang semakin menyerupai bentuk peperangan modern. Ia menilai bahwa TNI harus menjadi institusi utama dalam menangani serangan siber yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Yayang menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pertahanan siber sangat penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia. Ia menilai bahwa ketidaktegasan dalam regulasi dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem pertahanan siber nasional. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar revisi UU TNI mengatur secara eksplisit bahwa pertahanan siber merupakan tugas utama TNI, bukan sekadar fungsi pendukung.

Selain itu, revisi ini memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam ranah non-perang tetap dalam batas yang jelas. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang selama ini menjadi bagian dari tugas TNI akan lebih difokuskan pada penanganan bencana, perlindungan objek vital, serta ancaman terhadap stabilitas nasional. Kejelasan aturan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang bisa mengarah pada dominasi militer dalam sektor-sektor yang bukan merupakan tanggung jawabnya.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, menegaskan bahwa revisi ini tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Menurutnya, perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor reformasi dan berorientasi pada peningkatan efektivitas serta profesionalisme TNI. Ia menekankan bahwa koordinasi antara TNI dan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan mekanisme konstitusional, di mana Presiden sebagai panglima tertinggi tetap memiliki kendali penuh terhadap kebijakan pertahanan negara.

Lebih lanjut, Heri Gunawan menjelaskan bahwa aturan mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga tertentu telah dirancang agar tetap dalam batas yang ketat. Jumlah institusi yang dapat ditempati oleh personel TNI dibatasi hanya pada lembaga yang memiliki relevansi strategis dengan pertahanan dan keamanan nasional. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada dominasi militer dalam birokrasi sipil serta menghindari kemungkinan kembalinya praktik dwifungsi TNI yang telah dihapus sejak reformasi.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI. Dengan adanya batasan yang ketat terhadap penempatan prajurit aktif di institusi non-militer, reformasi di tubuh TNI dapat terus berjalan tanpa adanya potensi intervensi terhadap pemerintahan sipil. Keputusan ini juga memastikan bahwa mekanisme regenerasi dalam tubuh TNI tetap berjalan secara optimal, tanpa menghambat pengembangan karier prajurit yang sedang bertugas.

Pemerintah dan DPR telah menegaskan bahwa revisi ini tidak bertujuan untuk mengembalikan peran militer dalam politik. Segala bentuk intervensi TNI dalam urusan pemerintahan tetap dilarang, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, aturan mengenai netralitas prajurit tetap ditegakkan, termasuk larangan bagi anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis atau aktivitas politik praktis.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyoroti pentingnya revisi ini dalam menjaga profesionalisme dan netralitas TNI. Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai penjaga pertahanan negara tanpa terjebak dalam konflik politik atau aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak citra institusi.

Puan juga memastikan bahwa proses pembahasan RUU TNI telah dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) selalu memberikan penjelasan kepada media mengenai perkembangan pembahasan, sehingga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Ia menampik anggapan bahwa proses revisi ini dilakukan secara tertutup, dengan menekankan bahwa masukan dari masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi ini.

Sejumlah kebijakan dalam revisi ini juga mengatur mengenai usia pensiun prajurit, yang disesuaikan dengan tingkat kepangkatan. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI dan optimalisasi pengalaman serta keahlian prajurit yang masih dalam kondisi prima. Dengan aturan ini, diharapkan bahwa TNI dapat terus berkembang sebagai institusi yang profesional dan siap menghadapi tantangan zaman.

Dukungan dari berbagai pihak terhadap revisi ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam memperkuat peran TNI tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Beberapa tokoh nasional menilai bahwa revisi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pertahanan yang semakin kompleks, tanpa mengorbankan prinsip reformasi militer yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.

Dengan disahkannya revisi ini, diharapkan bahwa TNI dapat semakin fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara tanpa adanya distraksi dari urusan politik atau ekonomi. Pemerintah juga telah memastikan bahwa implementasi aturan ini akan diawasi dengan ketat, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam praktiknya di lapangan.

)* Pengamat Bidang Hukum

[edRW]

Papua Pegunungan – Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yusen Tabuni, menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat di Wamena, ia menilai program ini memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak Papua.

“Saya pribadi mendukung program pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis,” ujar Yusen Tabuni.

Ia menilai program ini berkontribusi dalam pemenuhan gizi masyarakat Papua, khususnya anak-anak yang membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Lebih lanjut, Yusen Tabuni menegaskan bahwa program ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat diterima oleh masyarakat Papua,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai elemen agar program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal.

Selain itu, Yusen Tabuni mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoaks yang beredar terkait program ini.

“Agar masyarakat mewaspadai isu hoaks terkait Makan Bergizi Gratis, saya sebagai tokoh masyarakat di Wamena mendukung penuh karena dengan adanya program tersebut, gizi anak-anak di Papua terpenuhi,” ungkapnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya. Ia meminta masyarakat tidak termakan isu negatif yang menyebutkan program ini sebagai upaya terselubung.

“Jangan sampai masuk isu-isu yang seperti makanan itu diracun atau genosida. Ini penafsiran yang tidak jelas. Tidak boleh ada lagi yang menyebarkan isu itu,” tegasnya.

Ia juga mengajak para guru untuk turut serta menjaga lingkungan sekolah dari informasi yang menyesatkan.

“Tidak boleh ada isu-isu itu, karena anak-anak butuh belajar dan mendapatkan gizi,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan anak-anak Indonesia, termasuk di Papua, mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyukseskan program ini.

“Saya yakini bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ucapnya.{^}

[edRW]

Jayapura – Yusen Tabuni, mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Sebagai tokoh masyarakat di Wamena, ia menilai program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam meningkatkan gizi anak-anak.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat membantu masyarakat Papua, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi berkualitas,” ujar Yusen Tabuni.

Menurutnya, program ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah gizi serta meningkatkan kualitas generasi penerus di Papua.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menyambut baik kebijakan ini.

“Masyarakat Papua menerima program ini dengan baik karena manfaatnya sangat jelas,” tambahnya.

Yusen berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Lebih lanjut, Yusen Tabuni mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoaks yang menyebutkan bahwa program ini memiliki agenda terselubung.

“Jangan mudah percaya dengan propaganda yang menyebutkan bahwa makanan ini beracun atau berbahaya. Program ini murni untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya, juga mengajak masyarakat Papua untuk tidak termakan isu negatif yang dapat menghambat keberhasilan program ini.

“Jangan ada yang menyebarkan isu menyesatkan. Ini adalah program nyata untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengajak tenaga pendidik untuk turut serta mendukung program ini dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan tidak terpengaruh oleh berita bohong.

“Anak-anak Papua membutuhkan makanan bergizi dan pendidikan yang baik. Jangan biarkan mereka kehilangan haknya,” pungkasnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesehatan generasi muda tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan serta kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan terus berinovasi dan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan program ini demi masa depan Papua yang lebih sehat dan produktif. [^]

[edRW]

Oleh : Martha Yoweni )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Program ini memberikan dampak luas, mulai dari peningkatan gizi hingga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan kebutuhan harian yang besar akan bahan pangan bergizi, MBG menjadi pendorong utama dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak Papua agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Keberadaan program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan meningkatnya permintaan akan bahan pangan lokal seperti sayuran, umbi-umbian, ikan, ayam, dan beras, para petani dan nelayan mendapatkan pasar yang stabil untuk hasil produksinya. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Ketua DPW SKKP Provinsi Papua Tengah, Dr. drg. Aloysius Giyai, M.Kes, menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menyediakan bahan pangan lokal yang mencukupi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para sarjana, untuk terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mendukung keberlanjutan program ini. Menurutnya, orientasi generasi muda terhadap pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi relevan, karena sektor pangan justru menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Nabire, sebanyak 13 Titik Dapur Sehat telah beroperasi untuk melayani sekitar 3.500 penerima manfaat, yang terdiri dari ibu hamil, bayi, hingga pelajar. Dengan kebutuhan harian sebesar 3.500 kotak makanan, berbagai jenis bahan pangan harus tersedia dalam jumlah besar setiap hari. Situasi ini menciptakan pasar yang stabil bagi produsen pangan lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Papua.

Dr. drg. Aloysius Giyai, M.Kes menyatakan bahwa MBG dapat menjadi momentum bagi masyarakat Papua untuk mengembangkan pertanian dan perikanan berbasis kearifan lokal. Dengan melibatkan masyarakat adat dan kelompok tani, program ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Dengan adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Papua dapat menjadi contoh sukses dalam mewujudkan kemandirian pangan.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menegaskan bahwa program MBG masih melibatkan personel dan peralatan TNI dalam tahap awal implementasi. Namun, dalam jangka panjang, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat mengambil alih pelaksanaan program ini agar lebih mandiri dan berkelanjutan. MBG juga merupakan langkah strategis dalam menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Papua, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Di sisi lain, Yusen Tabuni, mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), menyatakan bahwa MBG memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua. Ia menegaskan bahwa program ini murni bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks yang mencoba menghambat pelaksanaannya. Dengan MBG, generasi muda Papua dapat tumbuh lebih sehat dan memiliki kesempatan lebih besar untuk berprestasi dalam berbagai bidang.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua juga menekankan bahwa MBG adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat Papua. Ia mengajak para guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa program ini berjalan tanpa gangguan. Menurutnya, memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Papua yang lebih cerah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program MBG. Ia optimistis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia akan dapat menikmati manfaat program ini. Dengan target awal sebesar 3 juta penerima manfaat pada Januari-April 2025, jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap berikutnya. Langkah ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Selain sebagai program peningkatan gizi, MBG juga berperan sebagai katalis dalam membangun kemandirian pangan di Papua. Dengan adanya kebutuhan besar akan bahan pangan, masyarakat didorong untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Tantangan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan di Papua adalah distribusi dan logistik. Sebagian besar wilayah Papua memiliki kondisi geografis yang sulit, sehingga akses terhadap bahan pangan masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pasar harus menjadi prioritas agar distribusi bahan pangan dapat berjalan lancar dan efisien.

Keberhasilan program MBG di Papua akan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya menanggulangi masalah gizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor pangan dapat menciptakan dampak luas, mulai dari peningkatan gizi hingga pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Generasi muda Papua yang sehat dan cerdas akan menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Makassar

[edRW]

Oleh : Beniko Nawipa )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua membawa dampak positif yang luas, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan kebutuhan harian yang tinggi akan bahan pangan, program ini memberikan peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan nelayan setempat. Peningkatan permintaan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Ketua DPW SKKP Provinsi Papua Tengah, Dr. drg. Aloysius Giyai, M.Kes, mengatakan bahwa pentingnya kesiapan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk keberlangsungan program ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para sarjana, untuk terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi mendukung program MBG. Menurutnya, orientasi terhadap pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi relevan, karena sektor pangan justru menawarkan peluang yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Nabire, terdapat 13 Titik Dapur Sehat yang melayani sekitar 3.500 penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, bayi, hingga pelajar. Dengan kebutuhan harian sebesar 3.500 kotak makanan, berbagai jenis bahan pangan seperti sayur, umbi-umbian, ikan, ayam, dan beras harus tersedia dalam jumlah besar. Situasi ini menciptakan pasar yang stabil bagi para produsen pangan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, ada tantangan yang perlu diantisipasi. Lonjakan permintaan bahan pangan berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar lokal. Oleh karena itu, Dr. drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengusulkan agar pemerintah daerah segera merancang peraturan daerah (Perda) yang mengatur harga bahan pangan agar tetap stabil dan terjangkau. Keberadaan regulasi ini akan memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik tanpa membebani masyarakat.

Selain dukungan dari masyarakat, program MBG juga mendapat perhatian dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III. Letjen TNI Bambang Trisnohadi menyampaikan bahwa program ini masih melibatkan personel dan peralatan milik TNI dalam tahap awal implementasinya. Namun, ke depan, diharapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mengambil alih dan menjalankan program ini secara berkelanjutan.

Program MBG tidak hanya memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial di Papua. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yusen Tabuni, menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa MBG memiliki dampak positif bagi pemenuhan gizi anak-anak Papua serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, Yusen Tabuni mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks yang beredar terkait program ini. Menurutnya, MBG adalah inisiatif pemerintah yang murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tanpa agenda tersembunyi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aksi penolakan terhadap program ini, karena manfaatnya sangat besar bagi generasi muda Papua di masa depan.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, yang menegaskan bahwa MBG adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat Papua. Ia mengajak semua pihak, termasuk para guru, untuk menjaga agar tidak ada isu negatif yang mengganggu pelaksanaan program ini di sekolah-sekolah. Baginya, memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup adalah prioritas utama.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari visi besar pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran program ini. Ia optimistis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia akan dapat menikmati manfaat program ini. Dengan target awal sebesar 3 juta penerima manfaat pada Januari-April 2025, jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap berikutnya.

Keberhasilan program MBG di Papua akan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya menanggulangi masalah gizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor pangan dapat menciptakan dampak yang luas, mulai dari peningkatan gizi hingga pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berperan penting dalam menanamkan pola hidup sehat bagi masyarakat Papua sejak usia dini. Dengan menyediakan makanan bergizi setiap hari, program ini membantu membangun kebiasaan konsumsi pangan yang sehat dan seimbang. Selain itu, MBG juga mendorong peningkatan literasi gizi di kalangan masyarakat, terutama bagi para orang tua dan tenaga pendidik yang berperan dalam memastikan asupan gizi anak-anak tetap optimal.

Pemerintah daerah di Papua diharapkan dapat mengembangkan sistem distribusi bahan pangan yang lebih efisien agar pasokan tetap stabil. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah membentuk koperasi petani dan peternak yang bekerja sama dengan dapur-dapur sehat, sehingga rantai pasok lebih terorganisir. Dengan demikian, selain meningkatkan kesejahteraan petani, kebijakan ini juga dapat menjaga harga tetap terkendali.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Jakarta

[edRW]