Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali menghadirkan program diskon tarif tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 1446 H/2025. Potongan tarif sebesar 20 persen ini berlaku selama delapan hari di sejumlah ruas tol Trans-Jawa yang dikelola oleh Jasa Marga Group.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan berbasis prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

“Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pengguna jalan melalui potongan tarif, tetapi juga berperan dalam mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata guna mengurangi potensi kepadatan di Tol Trans Jawa,” tuturnya.

Diskon ini berlaku dalam dua periode, yaitu 24-28 Maret 2025 untuk arus mudik dan 28 Maret-1 April 2025 untuk arus balik. Potongan tarif juga mencakup beberapa ruas tol di luar Jasa Marga Group. Tarif perjalanan dari Jakarta ke Semarang melalui GT Cikampek Utama dan GT Kalikangkung akan mengalami penyesuaian, dengan diskon yang berlaku untuk semua golongan kendaraan.

“Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik, sehingga dapat menghindari kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik maupun balik,” ujar Lisye.

Selain Jasa Marga, sejumlah operator jalan tol lainnya juga memberikan diskon serupa di ruas tol Trans-Sumatera dan Trans-Jawa. Diskon 20 persen diberlakukan pada ruas tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya, PT Astra Infra, PT Waskita Toll Road, dan PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII), dengan jadwal dan cakupan ruas yang berbeda-beda.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk memanfaatkan aplikasi Travoy guna memperoleh informasi real-time terkait tarif tol, kondisi lalu lintas, serta akses CCTV di ruas tol Jasa Marga.

“Kami juga mengimbau pengguna jalan untuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol, agar perjalanan lebih lancar dan nyaman,” tambahnya.

Entitas usaha Indonesia Investment Authority (INA) yakni Rafflesia Investasi Indonesia (RII) turut memberikan diskon tarif tol di 3 ruas jalan tol kelolaannya pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. CEO Rafflesia Investasi Indonesia, Moh Adhi Resza menyebut pihaknya bakal memberikan stimulan diskon tarif pada 3 ruas tol kelolaan RII. Di mana, dua di antaranya termasuk dalam jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan satu di antaranya merupakan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Komitmen kami Rafflesia Group sebetulnya menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Ditjen Bina Marga, kami mendukung kelancaran arus mudik dan balik di lapangan. Salah satunya dengan memberikan stimulan diskon tarif tol,” kata Resza.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada 6 April 2025. Dengan adanya program diskon ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan nyaman. //

Oleh: Wahyu Bima Prasetyo

Bulan Ramadhan menjadi momen yang sangat sakral bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjalankan ibadah puasa, umat Islam juga meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah lain seperti shalat, membaca Al-Qur’an, serta memperdalam ilmu agama. Namun, di tengah kesucian bulan ini, muncul ancaman yang dapat mengganggu keimanan, yakni maraknya aliran sesat dan ajaran menyimpang yang menyesatkan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros baru-baru ini mengeluarkan maklumat terkait keberadaan aliran sesat bernama Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa. Aliran yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Petta Bau ini telah mengajarkan rukun Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Dalam ajarannya, disebutkan bahwa rukun Islam tidak hanya lima, melainkan sebelas. Selain itu, ajaran ini menyatakan bahwa ibadah haji tidak wajib dilakukan di Makkah, melainkan dapat digantikan dengan berhaji ke Gunung Bawakaraeng.

Sekretaris MUI Maros, Ilyas Said, menegaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan data, ajaran yang disebarluaskan oleh Petta Bau sudah memenuhi kategori sesat. Aliran tersebut dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam yang sahih dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Oleh karena itu, MUI Maros meminta agar ajaran ini segera dihentikan dan dilakukan pembinaan terhadap para pengikutnya. Jika ajaran tersebut masih terus disebarkan, maka tindakan hukum dapat dikenakan kepada pihak yang bersangkutan karena berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Ketua MUI Maros, Syamsul Kahliq, dalam maklumatnya menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Petta Bau tidak hanya menyimpang dari Al-Qur’an dan hadis, tetapi juga bertentangan dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI pusat.

Aliran tersebut mengabaikan prinsip dasar dalam Islam dan menciptakan doktrin baru yang bertentangan dengan syariat. Selain mengajarkan rukun Islam yang tidak sesuai, aliran ini juga menanamkan keyakinan yang salah terkait pelaksanaan ibadah haji.

Keberadaan aliran sesat ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan. MUI Maros bersama dengan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan penghentian ajaran ini.

Investigasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aliran tersebut telah melanggar sepuluh kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh MUI pusat. Oleh sebab itu, tindakan tegas perlu diambil untuk mencegah penyebarannya semakin meluas.

Tidak hanya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Islam, pemimpin aliran ini juga diduga melakukan praktik penipuan dengan menjual benda pusaka kepada para pengikutnya. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Maros, Muhammad, mengungkapkan bahwa benda pusaka tersebut diklaim dapat menjadi kunci masuk surga.

Keyakinan ini jelas menyimpang dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan bahwa keimanan dan amal ibadahlah yang menentukan nasib seseorang di akhirat, bukan melalui benda-benda tertentu.

Muhammad juga menilai bahwa praktik penjualan benda pusaka tersebut hanyalah modus untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, pemimpin aliran ini kembali menjual benda-benda pusaka kepada pengikutnya dengan harga yang bervariasi. Praktik seperti ini sangat berbahaya karena tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga mengeksploitasi kepercayaan masyarakat demi keuntungan pribadi.

Dalam upaya menanggulangi penyebaran ajaran sesat ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, menegaskan bahwa Kemenag akan bekerja sama dengan MUI serta organisasi keagamaan Islam lainnya untuk memberikan pembinaan kepada para pengikut aliran tersebut.

Langkah ini diambil agar masyarakat yang telah terlanjur terjerumus ke dalam ajaran sesat dapat kembali kepada ajaran Islam yang benar dan tidak lagi terpengaruh oleh doktrin yang menyimpang.

Kasus aliran sesat seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejarah mencatat bahwa berbagai aliran menyimpang kerap muncul dengan doktrin-doktrin yang berlawanan dengan ajaran Islam yang sahih.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari memberikan janji keselamatan di akhirat, hingga menjual benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan spiritual. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di bulan Ramadhan, ketika semangat religiusitas umat Islam sedang berada pada puncaknya.

Pendidikan agama yang benar menjadi kunci utama dalam menangkal penyebaran ajaran sesat. Umat Islam diharapkan dapat memperdalam ilmu agama dari sumber yang kredibel dan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur’an serta hadis yang sahih. Selain itu, penting untuk selalu melakukan cross-check terhadap setiap ajaran baru yang muncul agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru.

Pengawasan dari pihak berwenang juga memiliki peran krusial dalam mencegah munculnya kembali aliran sesat di tengah masyarakat. Keberadaan lembaga seperti MUI dan Kemenag harus diperkuat agar mampu bertindak lebih cepat dalam mengidentifikasi dan menindak aliran-aliran yang berpotensi menyesatkan.

Selain itu, kolaborasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan guna memastikan ajaran menyimpang tidak memiliki ruang gerak untuk berkembang.

Bulan Ramadhan adalah saat yang tepat untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan. Waspada terhadap ajaran sesat bukan hanya tugas ulama dan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh umat Islam agar keimanan tetap terjaga dan tidak mudah tergoyahkan oleh ajaran yang menyesatkan. (*)

Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Jakarta – Kabar gembira bagi para pemudik! PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menghadirkan diskon tarif hingga 36 persen untuk layanan kapal ekspres di lintasan Merak–Bakauheni selama periode mudik Lebaran 2025. Dengan kebijakan ini, perjalanan mudik jadi lebih hemat, nyaman, dan terencana.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik. “Kami mengimbau para pemudik untuk membeli tiket lebih awal melalui aplikasi atau situs web Ferizy agar perjalanan lebih lancar dan nyaman. Tiket yang dibeli lebih awal juga menghindarkan pemudik dari antrean panjang di pelabuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, turut mengapresiasi langkah ASDP dalam memberikan insentif kepada pemudik. “Diskon tarif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan arus mudik lebih tertib dan nyaman. Kami juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan infrastruktur pelabuhan serta kelancaran arus penyeberangan,” katanya.

ASDP memprediksi jumlah penumpang kapal laut pada musim mudik Lebaran 2025 akan mencapai 4,56 juta orang, dengan total kendaraan sebanyak 1,13 juta unit. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, ASDP telah menyiapkan 68 unit dermaga dan 203 kapal yang siap beroperasi. Selain itu, sistem layanan digital telah ditingkatkan agar pemudik dapat dengan mudah melakukan pemesanan tiket serta mendapatkan informasi terkini terkait keberangkatan.

Selain diskon tarif, ASDP juga mengoptimalkan berbagai layanan guna meningkatkan kenyamanan pemudik. Fasilitas di pelabuhan diperbaiki, termasuk ruang tunggu yang lebih luas, toilet yang lebih bersih, serta area parkir yang lebih tertata. Petugas tambahan juga disiagakan untuk membantu kelancaran arus kendaraan dan penumpang.

Dengan adanya diskon besar dan kemudahan pembelian tiket secara daring, diharapkan perjalanan mudik tahun ini menjadi lebih lancar, aman, dan tentunya lebih hemat. Manfaatkan promo ini dan rencanakan perjalanan Anda sebaik mungkin! Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan tiket, kunjungi situs resmi Ferizy atau unduh aplikasinya di perangkat Anda.

MAROS — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros resmi menyatakan Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa sebagai aliran sesat. Ajaran yang dipimpin oleh Petta Bau tersebut diketahui mengajarkan konsep rukun Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

Keputusan ini ditetapkan melalui Maklumat MUI Maros Nomor: 50/M-MUI-MRS/III/2025 yang dikeluarkan pada 14 Maret 2025 setelah dilakukan investigasi oleh Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Maros.

Sekretaris MUI Maros, Ilyas Said menegaskan ajaran tersebut harus segera dihentikan karena telah meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajaran ini dapat berujung pada tindakan hukum jika tetap dilanjutkan.

“Berdasarkan argumen dan data-data yang diinvestigasi, saya kira itu sudah masuk kategori (sesat),” ujar Ilyas.

Ketua MUI Maros, AGH Syamsul Kahliq, menambahkan bahwa ajaran tersebut menyimpang dari petunjuk Al-Qur’an, hadis, ijma, qiyas, dan panduan ulama. Salah satu penyimpangan yang paling mencolok adalah pengakuan bahwa ibadah haji tidak wajib dilakukan di Makkah, melainkan bisa dilakukan di Gunung Bawakaraeng.

“Ibadah haji yang tidak sesuai. Pengikutnya diyakini dapat berhaji ke Gunung Bawakaraeng, bukan ke Makkah, yang bertentangan dengan syariat Islam,” ujar Syamsul.

Selain ajaran yang menyimpang, Petta Bau juga diduga memanfaatkan pengikutnya dengan menjual benda pusaka yang diklaim sebagai kunci masuk surga. Kepala Kemenag Maros, Muhammad, mengungkapkan bahwa modus ini digunakan untuk meraup keuntungan.

“Katanya untuk kunci masuk surga. Jadi tidak perlu mi salat kalau beli pusaka itu,” ungkap Muhammad.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, menegaskan bahwa Kemenag akan bekerja sama dengan MUI dan ormas Islam lainnya untuk melakukan pembinaan terhadap Petta Bau dan pengikutnya.

“Kami akan memastikan Petta Bau dan para pengikutnya akan mendapatkan pembinaan,” tegas Danial.

Keputusan MUI Maros ini diharapkan dapat mengembalikan ketertiban dan menjaga kerukunan umat di Kabupaten Maros. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap ajaran yang menyimpang dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyebaran ajaran sesat di lingkungan mereka. (*)

JAKARTA- Ketua DPR Puan Maharani resmi mengetuk palu pengesahan RUU TNI dalam sidang paripurna pada Kamis, (20/3).

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan dalam sidang paripurna, di Jakarta.

Serempak, anggota dewan yang hadir menyatakan “Setuju,” diiringi ketukan palu Puan sebagai tanda sahnya regulasi tersebut.

Pengesahan ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Komisi I DPR dan pemerintah yang sebelumnya telah menyepakati revisi di tingkat I pada Selasa (18/3).

Dengan demikian, UU TNI telah melalui proses legislasi yang sah dan mengikat.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md., menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Ia menepis anggapan bahwa perubahan ini akan membawa Indonesia kembali ke sistem politik Orde Baru.

“Dwifungsi ABRI di zaman Orde Baru itu dulu, keputusan-keputusan politik penting hanya diambil oleh ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar),” ujar Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, TNI dan Polri bisa menjadi anggota DPR tanpa pemilu serta mengisi jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati melalui sistem penunjukan. Namun, dalam revisi terbaru, tidak ada celah untuk menghidupkan kembali praktik tersebut.

“Saat ini, ada penegasan kembali bahwa anggota TNI yang mau masuk ke jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini,” tegasnya.

Dengan UU TNI yang telah disahkan, aksi demonstrasi yang menolak regulasi ini menjadi tidak relevan. Sebab, aturan tersebut telah melalui proses konstitusional dan justru mempertegas batasan peran TNI sesuai dengan prinsip demokrasi dan reformasi.

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan melalui sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota DPR terkait pengesahan RUU tersebut. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanyanya. Para peserta rapat serentak menjawab, “Setuju.”

Revisi UU TNI kali ini membawa perubahan signifikan dalam hal peran prajurit aktif dan batas usia pensiun. Salah satu poin utama adalah perubahan Pasal 47 Ayat (1), di mana prajurit TNI kini dapat menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Sebelumnya, aturan tersebut mengharuskan prajurit TNI mengakhiri dinas aktif sebelum menjabat di posisi sipil.

Ke-14 kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain kementerian yang membidangi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, intelijen, siber, ketahanan nasional, dan lembaga penanggulangan terorisme serta bencana. Selain itu, jabatan di Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung juga termasuk dalam ketentuan baru tersebut.

Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai usia pensiun prajurit TNI. Pada UU lama, usia pensiun perwira maksimal 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun. Dalam revisi UU ini, batas usia pensiun bintara dan tamtama dinaikkan menjadi 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel tetap 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 menjadi 60 tahun, bintang 2 maksimal 61 tahun, dan bintang 3 hingga 62 tahun.

Sementara itu, khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi ditetapkan 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden.

Puan Maharani menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengabdian prajurit TNI dan mendukung optimalisasi peran dalam menjaga keamanan serta stabilitas nasional. “Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global,” ujarnya.

Oleh : Cindy Lestari Pasaribu )*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Pengesahan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat ketahanan nasional, supremasi sipil, serta memastikan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa revisi UU TNI ini tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta hukum nasional dan internasional. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa TNI semakin profesional dan responsif dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun dalam membantu pemerintah dalam operasi militer selain perang (OMSP). Puan menekankan bahwa supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem pertahanan negara, sehingga TNI tetap berada dalam koridor konstitusi yang menjamin kontrol sipil atas militer.

Revisi ini mencakup beberapa penyempurnaan strategis, di antaranya adalah penambahan dua tugas pokok TNI dalam OMSP, yaitu membantu dalam menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Hal ini menegaskan peran TNI yang semakin adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan modern, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara. Dalam menghadapi era digital, ancaman siber menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh negara, sehingga kehadiran TNI dalam menangani ancaman ini sangat diperlukan.

Perubahan lain yang signifikan adalah pada Pasal 47 terkait penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan strategis di lembaga pemerintah. Kini, terdapat 14 bidang yang dapat diisi oleh prajurit aktif atas permintaan kementerian atau lembaga terkait. Kebijakan ini akan semakin memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintahan dalam memastikan stabilitas nasional. Namun, untuk menjaga keseimbangan dan supremasi sipil, DPR memastikan bahwa penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dilakukan dengan ketentuan yang ketat dan tetap berada dalam pengawasan regulasi yang ada. Dengan demikian, kontrol sipil atas militer tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas TNI dalam mendukung stabilitas negara.

Selain itu, revisi ini juga membawa kebijakan progresif dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan memperpanjang usia pensiun bagi bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, serta perwira hingga 58 tahun. Untuk perwira tinggi, khususnya pangkat jenderal bintang empat, usia pensiun diperpanjang hingga 63 tahun, dengan maksimal 65 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengalaman dan keahlian prajurit senior tetap dapat dimanfaatkan dalam menjaga stabilitas dan pertahanan negara. Dengan demikian, profesionalisme dan keberlanjutan regenerasi dalam tubuh TNI tetap terjaga.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut baik pengesahan ini dan menegaskan bahwa revisi UU TNI akan semakin meningkatkan profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Perubahan diyakini ini akan semakin memperkuat peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa prinsip supremasi sipil tetap menjadi landasan utama dalam implementasi revisi UU ini, sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tetap berjalan secara transparan.

Pengesahan ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPR, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pertahanan nasional dan menjamin supremasi sipil. Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan bahwa revisi UU TNI telah melalui proses legislasi yang transparan, serta melibatkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Partisipasi publik dan akademisi dalam pembahasan revisi ini menjadi salah satu indikator bahwa proses legislasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Selain mendukung modernisasi militer, revisi UU TNI ini juga memperkuat sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya tantangan seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan ancaman siber, TNI memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas nasional. Integrasi ini juga semakin mempertegas peran TNI dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan serta wilayah rawan konflik, sejalan dengan visi pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, dalam pelaksanaan sinergi ini, supremasi sipil tetap dijaga agar TNI tetap berfungsi dalam koridor tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam konteks diplomasi pertahanan, revisi ini juga memperkuat peran TNI dalam kerja sama internasional, termasuk dalam misi perdamaian dunia. Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian PBB akan semakin diperhitungkan dalam kancah global. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan kapasitas dan profesionalisme prajurit TNI dalam berbagai operasi kemanusiaan dan perdamaian. Keberadaan TNI dalam misi internasional tetap berada dalam kendali politik luar negeri yang dijalankan pemerintah, sehingga supremasi sipil tetap menjadi pegangan utama.

Dengan berbagai penyempurnaan dalam revisi UU TNI ini, diharapkan bahwa TNI akan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip utama supremasi sipil. Reformasi dalam tubuh militer harus tetap berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Dengan menjaga keseimbangan antara peran TNI dalam pertahanan negara dan supremasi sipil yang menjamin demokrasi, revisi ini menjadi bukti nyata komitmen DPR dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional secara holistik.

)*Penulis merupakan Wartawan Bidang Pertahanan dan Militer

Oleh: Aldo Setiawan Fikri )*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros secara tegas menyatakan bahwa Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa adalah aliran sesat. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan investigasi mendalam terhadap ajaran yang dibawa oleh Petta Bau, seorang perempuan berusia 59 tahun yang menjadi pemimpin kelompok itu.

MUI Maros bersama tim koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Maros telah menetapkan maklumat resmi terkait penghentian dan pembinaan ajaran yang dianggap menyimpang tersebut.

Ketua MUI Maros, Syamsul Kahliq, menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya berdasarkan analisis keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran ajaran tersebut.

MUI Maros telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kejaksaan, serta pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. Upaya penghentian ajaran sesat ini diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya pengaruh ajaran yang menyimpang tersebut di masyarakat.

Sekretaris MUI Maros, Ilyas Said, menyatakan bahwa berdasarkan data yang telah dikumpulkan, aliran tersebut memenuhi kriteria aliran sesat sebagaimana ditetapkan dalam fatwa MUI pusat.

MUI Maros menekankan bahwa ajaran tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar Islam tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ajaran Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa dihentikan, sementara pimpinannya dan para pengikutnya akan dibina agar kembali ke ajaran Islam yang benar.

Salah satu penyimpangan utama yang menjadi dasar keputusan ini adalah ajaran kelompok tersebut yang menyatakan bahwa rukun Islam berjumlah sebelas, bukan lima seperti yang telah ditetapkan dalam Islam.

Selain itu, mereka meyakini bahwa ibadah haji tidak wajib dilaksanakan di Makkah, melainkan bisa dilakukan di Gunung Bawakaraeng. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa haji merupakan ibadah yang hanya sah dilakukan di tanah suci Makkah.

Selain menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Islam, aliran ini juga diketahui memiliki praktik yang meresahkan. Petta Bau diduga menjual benda pusaka kepada pengikutnya dengan klaim bahwa benda tersebut bisa menjadi kunci masuk surga.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Maros, Muhammad, mengungkapkan bahwa benda pusaka yang dijual oleh Petta Bau kerap menjadi daya tarik bagi pengikutnya. Benda tersebut dijual dengan harga bervariasi, sebelumnya sekitar Rp 500 ribu, dan diduga sebagai cara Petta Bau untuk meraup keuntungan pribadi.

Praktik ini dianggap sangat berbahaya karena dapat menyesatkan para pengikutnya dengan memberikan pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam. Selain itu, penjualan benda pusaka ini juga semakin memperkuat dugaan bahwa ajaran tersebut dijalankan dengan motif ekonomi. Dengan memanfaatkan kepercayaan para pengikutnya, Petta Bau berhasil memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Upaya pembinaan terhadap pengikut aliran ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penyuluh agama, aparat kepolisian, serta perangkat desa. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan pembinaan terhadap Petta Bau dan para pengikutnya. Kemenag akan berkoordinasi dengan MUI serta organisasi keagamaan Islam lainnya untuk memastikan bahwa para pengikut aliran ini mendapatkan pemahaman Islam yang benar.

Sejak kemunculannya di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Maros pada tahun 2024, aliran Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa telah menjadi perhatian masyarakat.

Pada Oktober 2024, aparat dan MUI sempat menghentikan aktivitas ajaran tersebut, namun Petta Bau kembali menyebarkan ajarannya pada awal tahun 2025. Salah satu peristiwa yang memicu perhatian besar adalah ketika kelompok ini menggelar acara Maulid pada 1 Januari 2025 dan hendak menyembelih seekor sapi sebagai bagian dari ritual mereka.

Tindakan tegas yang diambil oleh MUI Maros dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembalikan ketenangan di masyarakat. Dengan dihentikannya ajaran ini serta dilakukan pembinaan terhadap pengikutnya, potensi konflik sosial yang lebih besar dapat dicegah. Langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan melindungi masyarakat dari paham-paham yang menyimpang.

Ke depan, pengawasan terhadap aliran-aliran keagamaan yang berpotensi menyesatkan akan terus diperketat. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi keagamaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa ajaran Islam yang berkembang di masyarakat tetap berada dalam koridor yang benar.

Dengan adanya pengawasan ketat dan langkah pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan tidak ada lagi ajaran sesat yang dapat menyesatkan umat Islam dan mengganggu ketertiban sosial.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Ihsan Wahid )*

Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan pulang kampung (mudik) untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Pemerintah dan operator transportasi terus berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan mudik. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pemberian diskon tarif tol serta berbagai insentif pada moda transportasi lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana mengatakan diskon tarif tol menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengatur arus mudik agar lebih lancar dan merata. Kebijakan ini biasanya diberikan dalam periode tertentu, baik sebelum puncak arus mudik maupun setelah arus balik. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada waktu-waktu tertentu serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanan mereka secara lebih fleksibel. Dengan adanya potongan harga ini, para pemudik diharapkan dapat menghemat biaya perjalanan sehingga daya beli mereka dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya di kampung halaman.

Selain diskon tol, sektor transportasi umum seperti kereta api, bus, dan pesawat juga memberikan berbagai promo tarif guna menarik lebih banyak pengguna. Moda transportasi massal ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin mudik dengan lebih aman dan nyaman. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan operator transportasi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap optimal. Peningkatan jumlah armada, perbaikan fasilitas, serta penerapan teknologi dalam sistem reservasi menjadi langkah yang terus dilakukan demi kelancaran arus mudik.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi mengatakan integrasi sistem transportasi juga menjadi perhatian utama guna meningkatkan efisiensi perjalanan mudik. Pemerintah terus mengembangkan konektivitas antara berbagai moda transportasi, seperti kereta api yang terhubung dengan bus antar kota dan layanan shuttle dari bandara ke terminal utama. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah perpindahan penumpang dan mengurangi waktu tunggu, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan nyaman. Dengan adanya sistem transportasi yang lebih terintegrasi, pemudik memiliki lebih banyak pilihan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, sekaligus mengurangi kemacetan di jalur utama mudik.

Di sisi lain, program mudik gratis yang diadakan oleh pemerintah dan berbagai perusahaan swasta juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi beban masyarakat serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap bisa pulang kampung tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Selain itu, dengan semakin banyaknya pemudik yang menggunakan transportasi umum, kemacetan di jalur darat pun dapat dikurangi secara signifikan.

Dampak positif dari diskon tarif tol dan insentif transportasi lainnya tidak hanya dirasakan oleh para pemudik, tetapi juga oleh sektor ekonomi secara lebih luas. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik, sektor pariwisata, perdagangan, serta usaha kecil dan menengah (UKM) ikut merasakan manfaatnya. Restoran, penginapan, dan pusat oleh-oleh di berbagai daerah mengalami lonjakan permintaan, sehingga roda ekonomi di daerah pun ikut bergerak.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik, Kiki M. Hikmat mengatakan industri otomotif juga mendapat keuntungan dari peningkatan arus mudik. Permintaan terhadap kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor, meningkat menjelang musim mudik. Begitu pula dengan sektor jasa seperti bengkel, penyedia suku cadang, dan asuransi kendaraan yang turut mengalami peningkatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa mudik bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain memberikan diskon dan insentif, berbagai langkah strategis dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik. Peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan posko kesehatan, serta pengawasan ketat terhadap kendaraan umum menjadi bagian dari upaya memastikan perjalanan yang aman dan lancar bagi masyarakat.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam kelancaran mudik tahun ini. Dukungan dari pelaku usaha seperti penyedia jasa transportasi, pusat perbelanjaan, serta UMKM di sepanjang jalur mudik turut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, transaksi ekonomi di berbagai sektor pun mengalami lonjakan signifikan, menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, mudik tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, tradisi mudik tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

)* Mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Jakarta