Category Archives: BERITA TERBARU

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berlangsung selama beberapa bulan di sejumlah sekolah pelosok Indonesia mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.

Program ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menuju Indonesia Emas, sekaligus menggerakkan perekonomian.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Direktur Program Pascasarjana Universitas Yarsi, Prof. dr. Chandra Yoga Aditama, menyatakan bahwa makanan bergizi merupakan komponen penting untuk kesehatan.

“Perilaku hidup bersih dan sehat salah satu faktornya adalah makan bergizi. Makanan bergizi akan menjadi unsur yang sangat penting untuk kesehatan, dan jika diberikan di sekolah, tentu sangat menunjang proses pendidikannya,” ujar Prof. Chandra.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini telah berjalan di beberapa sekolah pelosok negeri. Program ini mendapat respon positif dari para orangtua, mengingat siapapun membutuhkan asupan gizi yang baik. Namun, Prof. Chandra menggarisbawahi bahwa prioritas pelaksanaan program ini sebaiknya diberikan kepada anak-anak di wilayah terpencil dan terpelosok yang minim fasilitas.

Di sisi lain, Prof. Chandra juga mengapresiasi metode pengolahan makanan dalam program MBG yang mengikuti konsep “from farm to plate” dari WHO. Menurutnya, konsep tersebut memastikan kualitas pangan tetap terjaga mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengiriman, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah.

“Metode yang digunakan ternyata lebih bagus dari yang dibayangkan, sehingga tidak terlalu banyak limbah,” ungkapnya.

Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun generasi emas Indonesia.

“Makan bergizi gratis untuk semua anak di seluruh Indonesia dan ibu hamil bukan hal yang sederhana. Perlu manajemen sebaik-baiknya sehingga program yang bagus ini bisa sejalan dengan tujuannya yakni mencapai anak-anak Indonesia Emas atau penguatan SDM kita,” tutur Prof. Chandra.

Program MBG juga dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mendukung prioritas pembangunan SDM.

Menurut Prof. Chandra, ada dua faktor utama dalam pembangunan SDM, yaitu kesehatan dan pendidikan. Jika keduanya tercapai, maka banyak hal positif dapat diwujudkan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, maupun dunia.

Melalui program ini, tidak hanya kesehatan anak-anak yang meningkat, tetapi juga ekonomi lokal dapat bergerak karena pemanfaatan bahan pangan dari petani setempat.

Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkesinambungan, program MBG berpotensi menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Jakarta, – Program Indonesia Menyapa Malam yang disiarkan oleh RRI Pro 3 menghadirkan diskusi menarik bertajuk “MBG: Langkah Strategis Asta Cita Memperkuat SDM Indonesia Emas”.

Dalam acara ini, Prof. dr. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Direktur Program Pascasarjana Universitas Yarsi, menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menurut Prof. Chandra, SDM merupakan modal utama bagi kemajuan bangsa.

“Pada dasarnya membangun bangsa dimulai dari membangun untuk rakyatnya, jadi pembangunan SDM tentunya menjadi prioritas utama dan hal ini sudah tercantum dalam Asta Cita sehingga patut diapresiasi,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Prof. Chandra juga menekankan bahwa makanan bergizi merupakan faktor krusial dalam menjaga kesehatan.

“Perilaku hidup bersih dan sehat, salah satu faktornya adalah makan bergizi. Makanan bergizi akan menjadi unsur yang sangat penting untuk kesehatan, dan jika diberikan di sekolah, tentu sangat menunjang proses pendidikannya,” jelasnya.

Sejak beberapa bulan terakhir, program MBG telah berjalan di berbagai sekolah di pelosok negeri dan mendapat respons positif dari para orang tua.

“Siapapun perlu makan bergizi, namun program ini lebih baik diutamakan bagi anak-anak yang jauh lebih membutuhkan, tepatnya di wilayah terpencil dan terpelosok yang jauh dari fasilitas yang lebih memadai,” lanjut Prof. Chandra.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG dalam skala nasional bukanlah hal yang sederhana.

“Makan bergizi gratis untuk semua anak di seluruh Indonesia dan ibu hamil, bukan hal yang sederhana. Perlu manajemen sebaik-baiknya sehingga program yang bagus ini bisa sejalan dengan tujuannya, yakni mencapai anak-anak Indonesia Emas atau penguatan SDM kita,” tambahnya.

Lebih jauh, Prof. Chandra menegaskan bahwa program MBG harus dilakukan secara benar dan konsisten agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang maksimal.

“Program MBG ini bisa dikatakan sebagai bentuk investasi jangka panjang, asal dilakukan secara benar dan konsisten secara terus menerus,” tegasnya.

Dengan implementasi yang tepat dan berkelanjutan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sesuai dengan visi besar pembangunan Indonesia menuju tahun 2045.

Jakarta – Pemerintah menindak tegas pedagang yang mengoplos Minyakita dengan minyak komersial.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar aturan karena Minyakita harus berasal dari skema domestic market obligation (DMO), bukan minyak komersial.

“Perusahaannya nakal. Mereka ingin memproduksi lebih banyak, jadi agar tidak ketahuan, mereka menggunakan minyak non-DMO atau minyak komersial,” ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam ekspose temuan pabrik Minyakita di Karawang, Jawa Barat.

Menurutnya, merek Minyakita hanya boleh digunakan untuk minyak DMO, yang berasal dari perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) yang wajib menyalurkan minyak goreng rakyat sebelum mendapatkan izin ekspor.

Oleh karena itu, PT Artha Eka Global Asia (AEGA) terbukti melanggar aturan karena menggunakan minyak komersial.
“Mereka menjual minyak komersial dengan merek Minyakita. Itu jelas pelanggaran,” tegas Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Saat ini, pemerintah masih menyelidiki jenis minyak komersial yang digunakan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menyebut bahwa kelangkaan minyak DMO menjadi penyebab perusahaan beralih ke minyak komersial.

“Rata-rata pasokan minyak DMO hanya 160 ribu–170 ribu ton per bulan, sementara kebutuhan minyak goreng mencapai 257 ribu ton,” ujar Moga Simatupang.

Kementerian Perdagangan telah menyegel pabrik PT Artha Eka Global Asia di Karawang karena melanggar ketentuan Minyakita. Inspeksi menemukan 140 dus Minyakita dan 32.284 botol kosong.

Pengujian volumetrik menunjukkan bahwa minyak yang dikemas dalam botol hanya sekitar 800 ml, bukan 1.000 ml seperti yang tertera di label.

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, bersama Satgas Pangan Bareskrim Polri menemukan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat inspeksi di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta.

“Atas temuan ini, kami akan bertindak tegas, bahkan hingga menutup perusahaan yang melanggar,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selain itu, ditemukan Minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Meski label mencantumkan harga Rp15.700 per liter, minyak dijual Rp18.000.

“Kami menemukan Minyakita dijual di atas HET, seharusnya Rp15.700, tapi dijual Rp18.000,” tambah Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi distribusi Minyakita agar sesuai standar dan melindungi konsumen.

Jakarta – Pemerintah akan menindak tegas distributor Minyakita yang melakukan pelanggaran demi menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan sanksi kepada distributor lini 2 yang terbukti melakukan kecurangan.

“Ada (sanksinya). Kita peringatkan dulu. Kalau tetap melakukan, kita cabut izin distributornya,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Ia menjelaskan bahwa pasokan Minyakita aman dan harga sudah diatur pemerintah. Harga dari produsen ke distributor lini 1 ditetapkan Rp13.500 per liter, dari distributor lini 1 ke distributor lini 2 Rp14.000 per liter, dan dari distributor lini 2 ke pengecer Rp14.500 per liter. Harga jual ke konsumen ditetapkan Rp15.700 per liter.

Namun, beberapa distributor nakal menjual Minyakita dengan syarat pembelian minimum yang tidak wajar, misalnya harus membeli minimal 50 atau 100 dus.

“Pengecer kecil jadi kesulitan membeli, sementara pengecer besar justru menjual lagi ke pengecer kecil dengan harga lebih tinggi. Ini membuat harga Minyakita semakin mahal bagi masyarakat,” jelas Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Saat ini, Satgas Pangan bersama pemerintah daerah sedang mengawasi distribusi Minyakita untuk mencegah praktik curang tersebut.

Pemerintah juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam distribusi Minyakita.

Kementerian Perdagangan membuka kanal pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan. “Jika ada indikasi pelanggaran, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” tambah Budi Santoso.

Langkah ini diharapkan menjaga keadilan dalam distribusi.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, menegaskan bahwa Minyakita yang tidak memenuhi ketentuan akan ditarik dari pasaran sesuai Permendag Nomor 18 Tahun 2024.

“Jika tidak ada perbaikan dalam tujuh hari setelah teguran, sanksinya bisa berupa penghentian penjualan, penutupan gudang, hingga pencabutan izin usaha,” ujarnya.

Pelaku juga bisa dijerat UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara lima tahun atau denda Rp2 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan satu tersangka dalam kasus distribusi Minyakita secara curang.

“Tersangka adalah kepala pabrik sekaligus kepala cabang PT Arya Rasa Nabati,” kata Brigjen Pol. Helfi Assegaf.

Pemerintah terus mengawasi distribusi Minyakita agar tetap terjangkau bagi masyarakat. []

Oleh : Naura Astika )*

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi negara industri yang tangguh dan mandiri. Namun, selama ini, banyak dari kekayaan alam tersebut hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa ada nilai tambah yang signifikan. Hal ini menyebabkan Indonesia sering kali hanya menjadi negara konsumen daripada negara produsen dengan produk bernilai tambah yang lebih tinggi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia fokus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan industri pengolahan melalui hilirisasi. Kebijakan ini menjadi kunci dalam mewujudkan Asta Cita Presiden untuk menjadikan Indonesia lebih mandiri, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi merujuk pada proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setidaknya barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hal ini menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk yang lebih bernilai dan berkompetisi di pasar global.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kawasan industri dan pergudangan. Karena ketika proses A to Z ada di dalam ranah manufaktur maka pihaknya merasa added value ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk tapi juga memberikan nilai positif terhadap keseluruhan performa pasar kawasan industri.

Salah satu dampak positif dari kebijakan hilirisasi ini adalah perubahan sektor industri di kawasan Greater Jakarta. Kawasan ini yang sebelumnya dikenal dengan sektor industri padat karya, kini tengah beralih menuju high-tech industry. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah tentunya akan didukung oleh pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga fokus membangun dan meningkatkan infrastruktur di kawasan industri dan pergudangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi serta membuka peluang baru dalam pengembangan sektor industri.

Dengan adanya pengolahan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing industri di pasar global. Hilirisasi akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor barang-barang manufaktur, yang seringkali lebih mahal dan kurang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Proses hilirisasi akan mempercepat terciptanya industri yang dapat bersaing dengan negara lain dalam hal kualitas, efisiensi, dan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proyek-proyek hilirisasi mencakup berbagai sektor strategis, proyek utama dalam hilirisasi industri salah satunya adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau nipah.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan memperkuat kapasitas penyimpanan minyak mentah di dalam negeri. Dengan adanya pengolahan di dalam negeri, Indonesia dapat memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing industri, serta mengurangi ketergantungan pada impor barang-barang manufaktur.

Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setidaknya barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dalam sektor industri, hilirisasi berperan penting untuk mengubah Indonesia dari negara yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah menjadi negara industri yang mampu menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang lebih matang. Hilirisasi proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 agar sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang berkelanjutan dan pada saat yang sama, emisinya menjadi lebih baik.

Untuk mewujudkan hilirisasi yang sukses, investasi menjadi faktor penting yang harus didorong. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengarahkan kebijakan untuk menarik investasi asing dan domestik dalam sektor industri, termasuk industri pengolahan hasil alam. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, seperti kemudahan perizinan, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif fiskal, bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada masuknya investasi yang tepat. Dengan adanya investasi, sektor industri akan berkembang pesat, dan lebih banyak produk bernilai tambah yang dihasilkan. Investasi ini juga membuka peluang bagi pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidang teknologi, rekayasa, dan manajemen industri. Hal ini akan membantu Indonesia untuk memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan profesional, yang menjadi landasan penting bagi kemajuan industri nasional.

Hilirisasi adalah langkah strategis yang tidak hanya mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita besar Presiden Jokowi untuk kemandirian ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing industri, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia. Investasi yang masuk ke sektor hilirisasi akan mempercepat proses pengolahan bahan mentah, menciptakan produk bernilai tambah, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan kebijakan yang tepat, dukungan investasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, Indonesia dapat mewujudkan industri yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Hilirisasi bukan hanya sebuah upaya untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka pintu menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah semakin fokus untuk mempercepat hilirisasi nikel sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung pengembangan industri hijau dan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia yang tidak hanya mengandalkan bahan baku, namun juga mampu mengolah sumber daya alam secara lebih bernilai.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan industri hijau dan hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui pendekatan berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy menyambut baik UNIDO dalam penguatan standar kawasan industri ramah lingkungan.

“Kami menyambut baik inisiatif UNIDO dalam penguatan standardisasi kawasan industri berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenperin yang tengah menyusun regulasi terkait kawasan industri berwawasan lingkungan,” Tri Supondy.

Managing Director UNIDO, Ciyong Zou, mengapresiasi langkah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri hijau dan hilirisasi mineral. Menurut Zou, inisiatif Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral secara berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat negara ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan industri yang lebih inklusif.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam industri manufaktur dan sumber daya mineral. UNIDO siap mendukung penguatan infrastruktur industri yang berkelanjutan, termasuk melalui transfer teknologi dan pendampingan teknis,” ungkap Zou.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta menekankan pentingnya penguatan rantai pasok industri nikel di Indonesia. Penguatan ini diperlukan untuk mendukung hilirisasi yang lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

“Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada produksi bahan baku, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi daur ulang baterai. Dengan begitu, industri kendaraan listrik nasional bisa lebih mandiri dan kompetitif di pasar global,” ujar Setia Diarta.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor industri hijau, serta menyediakan insentif bagi perusahaan yang berfokus pada inovasi dan teknologi bersih. Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan industri nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Jakarta – Dengan semangat asta cita yang mengedepankan kerja keras dan ketangguhan, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan proyek kilang minyak baru untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Proyek ini merupakan langkah nyata percepatan hirilisasi di sektor energi, guna mewujudkan ketahanan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah telah mengumumkan rencana pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas satu juta barel per hari sebagai bagian dari upaya percepatan hilirisasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

“Akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil.

Selain kilang minyak, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang sama, yaitu 1 juta barel per hari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kestabilan pasokan energi domestik yang lebih terjamin.

“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita” lanjut Bahlil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong investasi dalam proyek-proyek hilirisasi yang telah siap dijalankan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah terbuka bagi investor asing dan dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek hilirisasi ini.

“Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

Dengan adanya hirilisasi, pengelolaan kilang akan dilakukan dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, memungkinkan pemantauan real-time terhadap kinerja kilang, pemanfaatan energi yang lebih efisien, serta pengurangan risiko kebocoran atau kerusakan.

Jakarta – Industri tembaga Indonesia saat ini sedang memasuki era transformasi yang lebih maju, di mana hilirisasi memainkan peran sentral untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi strategis.

Proses hilirisasi ini juga beriringan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip asta cita yang diusung oleh pemerintah dan sektor industri dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad Heri Firdaus, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

“Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, juga menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yaitu membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga.

“Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.

Peningkatan sektor hulu juga merupakan elemen krusial dalam ekosistem industri tembaga. Menurut data Badan Geologi 2023, cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, sementara total cadangan bijih tercatat mencapai 3 miliar ton.

“Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.

Melalui prinsip asta cita, hilirisasi industri tembaga Indonesia menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun negara yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan komitmen terhadap kesatuan, kerjasama, dan keberlanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan menciptakan industri tembaga yang lebih maju.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program cek kesehatan gratis menjadi program pemerintah yang secara langsung dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan adanya program tersebut tentunya dapat memberikan pelayanan kesehatan preventif dan deteksi dini bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa program ini menggunakan anggaran sebesar Rp3,4 triliun, dengan rincian Rp2,2 triliun dari Kementerian Kesehatan dan Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini diberikan kepada masyarakat yang berulang tahun, anak-anak di sekolah, ibu hamil, serta bayi dan anak hingga usia enam tahun sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis),” ujarnya.

Program telah berjalan, secara serentak sejak 10 Februari 2025. Program ini memungkinkan masyarakat yang sedang berulang tahun untuk menikmati layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara merata di seluruh daerah dengan koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kini, CKG tidak hanya dapat dilakukan di tanggal ulang tahun, tetapi di tanggal berapapun selama setahun sekali.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menyampaikan bahwa program ini sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden berharap program ini dapat menjadi bagian dari perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Adanya program cek kesehatan gratis diharapkan bisa menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa, layanan ini akan dinikmati secara bertahap,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia, yang terbagi menjadi tiga kategori utama. CKG ditujukan untuk usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, dengan pemeriksaan kesehatan gratis dalam kurun waktu satu kali selama setahun di puskesmas dan klinik. CKG Sekolah diperuntukkan bagi anak usia 7-17 tahun dan dilakukan setiap tahun ajaran baru sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan berkala di sekolah. CKG Khusus ditujukan bagi ibu hamil dan balita, yang akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala di puskesmas dan posyandu sesuai jadwal.

Langkah pemerintah dalam menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang bermanfaat bagi masyarakat sangat patut diapresiasi. Inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata bagi semua kelompok usia.

Oleh : Ilham Ramadhan )*

Ajakan untuk menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” kembali mencuat di tengah berlangsungnya bulan suci Ramadhan. Seruan aksi ini berpotensi mengganggu kekhidmatan umat Muslim dalam menjalankan ibadah serta menghambat berbagai program pembangunan nasional yang tengah berlangsung.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto telah menjalankan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah tengah bekerja keras menjawab berbagai tuntutan masyarakat, sehingga kritik yang disampaikan seharusnya bersifat membangun dan tidak merusak proses pemerintahan yang tengah berjalan.

Dalam konteks ini, ajakan untuk menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” perlu dicermati secara kritis. Gerakan ini dinilai lebih sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menghambat berbagai program pembangunan nasional. Daripada terlibat dalam aksi yang kontraproduktif, masyarakat sebaiknya memberikan dukungan bagi pemerintah agar percepatan pembangunan dapat terus berlangsung. Jangan sampai energi bangsa hanya terkuras untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat secara langsung.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut menyampaikan optimisme bahwa masa depan Indonesia tidaklah gelap. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan justru terjebak dalam aksi yang dapat menghambat kemajuan.

SBY juga menyoroti bahwa Indonesia adalah negara yang penuh harapan. Perdebatan dan kritik terhadap pemerintah memang penting, tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata yang bersifat konstruktif. Kritik yang hanya berorientasi pada provokasi tanpa solusi justru dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Seruan demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas nasional. Jika aksi ini berlangsung dalam skala besar, maka potensi gangguan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial, menjadi semakin nyata. Padahal, pemerintah tengah berupaya keras untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan.

Selain berdampak pada pembangunan, seruan aksi ini juga berpotensi mengganggu kekhidmatan bulan suci Ramadhan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum yang menyenangkan dan menenangkan. Ramadhan adalah bulan yang penuh makna, sehingga sudah sepatutnya umat Muslim dan masyarakat secara umum memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak aktivitas positif.

Menag menekankan bahwa Ramadhan adalah bulan istimewa, di mana banyak peristiwa penting dalam sejarah terjadi, termasuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh umat beragama untuk membangun energi positif dan menetapkan momentum ini sebagai ajang untuk memperkuat persatuan bangsa. Demonstrasi yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi selama bulan suci ini.

Menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadhan sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ramadhan adalah waktu bagi umat Muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalankan ibadah dengan khusyuk, serta memperkuat hubungan sosial melalui berbagai kegiatan positif seperti berbagi dengan sesama. Aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan hanya akan mengganggu suasana spiritual dan kebersamaan masyarakat.

Selain itu, ketenangan selama bulan suci ini juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang banyak mengandalkan momentum Ramadhan untuk meningkatkan pendapatan. Jika situasi tidak kondusif, maka perekonomian masyarakat bisa terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menciptakan suasana yang aman dan damai selama Ramadhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, mahasiswa sebagai elemen intelektual bangsa diharapkan mampu berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Gerakan mahasiswa memang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, tetapi harus tetap berlandaskan pada kajian akademik dan moralitas yang tinggi. Mahasiswa seharusnya mendorong perubahan melalui jalur yang lebih strategis dan solutif.

Indonesia saat ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk terus maju. Program-program nasional yang tengah berjalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan sosial, memerlukan dukungan penuh dari masyarakat. Ketika ada pihak yang mencoba menghambat laju pembangunan melalui aksi-aksi provokatif, maka masyarakat perlu bersikap bijak dan tidak mudah terpengaruh.

Tantangan bangsa saat ini bukanlah tentang kegelapan yang disuarakan oleh kelompok tertentu, melainkan bagaimana semua elemen bangsa dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Indonesia dapat terus melangkah maju tanpa terjebak dalam narasi pesimistis yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, seruan demonstrasi “Indonesia Gelap Jilid II” sebaiknya dibatalkan karena tidak membawa manfaat nyata bagi bangsa maupun mewakili kepentingan masyarakat umum. Lebih baik fokus pada upaya bersama dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat sosial