Pemerintah Bangun Dapur Umum MBG di Kawasan Transmigrasi

Jakarta – Pemerintah berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi. Program ini akan diterapkan di 154 wilayah permukiman yang berasal dari program transmigrasi.

Pembangunan ratusan SPPG ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa kesepakatan kerja sama ini telah tercapai pada 12 Maret 2025.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan menandatangani MOU dengan BGN,” ujarnya.

Iftitah menjelaskan bahwa biaya pembangunan SPPG akan ditanggung sepenuhnya oleh BGN. Sementara itu, tenaga kerja yang mengelola dapur umum tersebut berasal dari kalangan transmigran, sedangkan bahan baku akan diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat setempat.

“Kami ingin SPPG ini juga mencakup rumah makan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan makanan bergizi tetapi juga berkontribusi sebagai pemasok bahan baku,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa pihaknya siap membangun dan mengawasi SPPG di kawasan transmigrasi.

“Kementerian Transmigrasi hanya perlu menyediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan akan menjadi tanggung jawab kami. Sebelum proses pembangunan, tim kami akan melakukan pengecekan kesiapan lokasi,” jelas Dadan.

Sebagai bagian dari target nasional, BGN menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2025. Pembangunan ini akan memanfaatkan lahan pemerintah dengan skema pinjam pakai untuk mengatasi kendala anggaran sebesar Rp 200,2 miliar.

“Satu SPPG hanya membutuhkan maksimal 1.000 meter persegi,” ungkap Dadan.

Dadan juga menyebutkan bahwa skema pinjam pakai ini melibatkan berbagai instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dapur umum MBG.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat di kawasan transmigrasi dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap makanan bergizi seimbang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi

Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat.

“Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak pra-SD, 912.023 siswa SD/MI, 578.465 siswa SMP/MTs, dan 424.145 siswa SMA/MA/SMK.

Selain itu, penerima manfaat lainnya meliputi 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, serta 2.613 ibu menyusui. Untuk mendukung distribusi makanan bergizi ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi.

Anggaran program MBG tahun ini mencapai Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perluasan cakupan program agar mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.

Dengan peningkatan ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Dana tambahan tersebut akan berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.

Pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program ini telah mendapatkan sinyal positif. Menurutnya, program MBG adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan anggaran besar demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi program ini. Ia mengusulkan agar MBG diaudit setiap kuartal guna memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaannya.

“Kami telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sepakat untuk melakukan audit setiap tiga bulan sekali. Ini penting agar kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki program sesuai kebutuhan,” ujar Luhut.

Pemerintah Awasi Takaran Makan Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran dan Berkualitas

Oleh : Dedi Kurniawan )*

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan standar porsi dan kualitas yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan melibatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk lembaga independen yang akan menilai dan mengawasi pelaksanaan program ini secara objektif.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan program ini berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak dapat ikut mengawal pelaksanaannya. Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan dengan tepat dan sesuai sasaran. Pengawasan yang ketat juga dilakukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. Keberhasilan program ini akan menjadi pijakan penting dalam pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa makanan yang diproduksi melalui Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan melewati proses akreditasi khusus yang dilakukan oleh lembaga independen. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan dan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

Akreditasi tersebut akan dilakukan setelah program MBG mencapai skala maksimal, yakni pada 2.000 SPPG yang melayani sekitar enam juta penerima manfaat. Proses akreditasi akan dilaksanakan setelah program berjalan hingga Agustus, selama tidak ada penambahan jumlah SPPG. Akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mendorong setiap SPPG untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan mereka agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Selain itu, Pakar Gizi dari BGN Ikeu Tanziha mengungkapkan bahwa menu MBG selama bulan Ramadan 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat saat berpuasa. Roti, telur, sereal, dan buah kurma akan menjadi pilihan utama menu untuk memastikan kecukupan gizi tetap terjaga. Standar gizi tetap mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, dengan pembagian porsi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Anak-anak pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas tiga Sekolah Dasar akan mendapatkan asupan yang mencakup 20 hingga 25 persen dari angka kecukupan gizi harian, sedangkan untuk pelajar kelas empat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, porsi gizi akan mencakup 30 hingga 35 persen dari kebutuhan harian mereka. Dengan perhitungan yang matang ini, diharapkan setiap anak dapat menerima asupan gizi yang cukup sesuai dengan usia dan tingkat aktivitas mereka.

Untuk menjaga keamanan pangan selama Ramadan, menu MBG dirancang dalam bentuk makanan kering guna menghindari risiko makanan basi akibat penyimpanan dalam jangka waktu lama. Makanan yang dibiarkan lebih dari sebelas jam berpotensi mengalami penurunan kualitas dan keamanan. Oleh karena itu, keputusan untuk menyediakan makanan kering diambil sebagai langkah preventif.

Selain itu, pemilihan bahan makanan juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan menu. Penggunaan bahan-bahan alami tanpa pengawet buatan diutamakan guna memastikan bahwa makanan tetap sehat dan aman dikonsumsi. Meski demikian, SPPG tetap diberikan ruang untuk berinovasi dalam penyusunan menu, asalkan tetap memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi yang telah ditetapkan. Kreativitas dalam menyusun menu ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik makanan bagi anak-anak, sehingga mereka lebih antusias dalam mengonsumsi makanan bergizi.

Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia menilai bahwa MBG merupakan langkah konkret dalam menciptakan generasi sehat dan cerdas sejak dini. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan para dokter, ahli gizi, serta influencer dalam mengawal program ini agar data penerima manfaat tetap valid dan akurat. Langkah ini juga dianggap penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan distribusi makanan dapat menjangkau penerima manfaat yang tepat. Peran tenaga medis dan ahli gizi sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang serta dampak jangka panjang dari pola makan sehat.

Dengan pengawasan yang ketat serta pelibatan berbagai pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas.

Keberhasilan program ini akan menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem gizi nasional yang berkelanjutan, serta memastikan generasi mendatang tumbuh dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan dukungan pemerintah, tenaga ahli, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi efektivitas program ini agar dapat berjalan lebih optimal dan dapat menjawab tantangan yang ada di lapangan.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Wilayah yang Tertinggal dalam Program MBG

Oleh : Carrisa Putri )*

Pemerintah memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan hadirnya program MBG, diharapkan tidak ada lagi anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong, sehingga mereka bisa lebih fokus belajar dan tumbuh dengan optimal. Pemerintah memastikan bahwa setiap daerah, termasuk wilayah yang sulit dijangkau, mendapatkan manfaat dari program ini. Dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unsur TNI dan masyarakat, menjadi kunci utama keberhasilan MBG.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan), Lenis Kogoya memastikan bahwa MBG telah diterima dengan baik oleh masyarakat di Wamena, Papua Pegunungan. Meski sempat muncul isu penolakan, hasil kunjungannya ke Timika, Nabire, dan Jayapura menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap program ini. Untuk mengatasi berbagai kendala, pengelolaan MBG kini dipercayakan kepada yayasan di sekolah-sekolah.

Hal ini sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua yang mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan. Dengan MBG, anak-anak di Papua memiliki kesempatan untuk memperoleh asupan gizi yang lebih baik, mengingat banyak dari mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan daya pikir anak-anak di daerah tersebut.

Selain memastikan penerimaan MBG di Papua, Lenis Kogoya juga menandatangani pernyataan sikap yang menegaskan tiga poin penting. Pertama, dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan MBG bagi seluruh anak Indonesia.

Kedua, pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dipercayakan kepada yayasan, gereja, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar program dapat berjalan dengan optimal. Ketiga, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sekolah gratis serta memastikan kepala dinas pendidikan melakukan pendataan yang akurat.

Di wilayah Maluku, Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva menyatakan bahwa Korem 151/Binaya siap mendukung penuh MBG agar dapat terlaksana secara merata. Dalam wawancara setelah acara pembagian tali kasih di Aula Korem 151/Binaya, ia menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah berupaya memastikan MBG berjalan optimal, dengan menargetkan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, generasi muda memiliki kualitas gizi yang lebih baik.

Antoninho menyoroti pentingnya pola makan sehat dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Ia juga berharap bahwa melalui program ini, anak-anak Indonesia dapat memiliki tinggi badan ideal serta kecerdasan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dukungan serupa juga datang dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang menegaskan bahwa MBG harus menjangkau seluruh sekolah di wilayahnya. Dalam audiensi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bengkulu, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk memperluas program ini.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar menyebutkan bahwa sudah ada empat dapur SPPG yang beroperasi di Bengkulu. Program yang merupakan inisiatif PGN dan BGN ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak. Gubernur Bengkulu juga memastikan adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan MBG lebih efektif dan merata.

Instruksi kepada bupati dan wali kota untuk mendukung MBG menjadi langkah nyata dalam mempercepat realisasi program ini. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga sedang membangun dapur tambahan di beberapa daerah, termasuk Bengkulu Utara, guna memastikan bahwa setiap kabupaten memiliki infrastruktur yang mendukung pelaksanaan MBG. Koordinasi yang baik di tingkat daerah diharapkan dapat membuat program ini berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, program ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. Dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program ini.

Keberlanjutan MBG menjadi tanggung jawab bersama agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan gizi yang cukup. Tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di pelosok yang sulit dijangkau, program ini harus tetap berjalan dengan optimal.

Pemerintah juga harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat MBG semakin luas dan efektif. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyukseskan MBG. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat dapat mempercepat realisasi tujuan program ini. Oleh karena itu, semua pihak harus turut berkontribusi dalam menjaga dan mengawal keberlanjutan MBG, agar setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, bisa tumbuh dengan sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam program ini, kini saatnya masyarakat bersama-sama memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh anak bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Truk Tetap Bisa Beroperasi Saat Lebaran, Demonstrasi Supir Tak Relevan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pelarangan truk saat Lebaran, melainkan hanya pembatasan operasional guna memastikan kelancaran arus mudik.

Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang dilakukan segelintir pihak dinilai tidak relevan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian menyeluruh dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus lalu lintas dan distribusi logistik.

“Aturan pembatasan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada pelarangan angkutan barang. Jadi angkutan barang dan arus mudik bisa berjalan beriringan,” kata Dudy.

Ia menjelaskan bahwa pembatasan operasional diberlakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan gandengan, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

Namun, kendaraan angkutan barang sumbu dua tetap dapat beroperasi sesuai ketentuan.

Selain itu, perusahaan angkutan barang harus memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi standar teknis dan laik jalan, serta tetap mengutamakan keselamatan. Distribusi barang juga dapat dilakukan saat terjadi diskresi dari kepolisian.

Dudy menambahkan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan data kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu, yang mencatat 186 kejadian dengan keterlibatan truk mencapai 53 persen.

Senada, Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menyatakan bahwa pihaknya tetap mendukung operasional truk selama pengusaha dan pengemudi mematuhi prosedur keselamatan yang telah diatur.

“Kami menghargai keputusan pengusaha logistik dan truk yang tetap beroperasi selama pembatasan Lebaran dengan mematuhi ketentuan yang ada. Keamanan dan keselamatan para sopir truk sangat kami perhatikan,” ujar Ahmad Yani.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, pengusaha logistik, dan pengemudi truk dapat memastikan distribusi barang berjalan lancar tanpa mengganggu arus mudik.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan operasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa perlu adanya aksi protes yang tidak relevan.

SKB Lalu Lintas Jaga Arus Logistik dan Keamanan Sopir Truk Jelang Lebaran

Oleh: Panggih Sumirah*)

Menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2025, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah pembatasan operasional angkutan barang pada periode 24 Maret hingga 8 April 2025.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang harus didukung karena bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, mengantisipasi kemacetan, serta memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman. Namun, beberapa kelompok, termasuk para sopir truk, berencana menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap aturan ini. Jika dilihat lebih dalam, pembatasan ini tidak bersifat melarang sepenuhnya, melainkan mengatur dengan tetap memberikan solusi bagi angkutan logistik.

SKB lalu lintas bukanlah larangan, melainkan pengaturan yang lebih baik. Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa tidak ada pelarangan penuh terhadap truk atau kendaraan barang selama mudik Lebaran. Sebaliknya, yang diterapkan adalah pengaturan operasional, di mana kendaraan berat dengan tiga sumbu ke atas serta angkutan material tambang dan bahan bangunan dibatasi penggunaannya pada ruas jalan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu.

Kebijakan ini dibuat bukan untuk merugikan sopir truk, tetapi sebagai bentuk keseimbangan antara kelancaran arus mudik dan distribusi barang. Bahkan, pemerintah tetap mengizinkan kendaraan dengan dua sumbu untuk beroperasi serta memberikan izin khusus kepada kendaraan yang mengangkut bahan bakar, pengiriman uang, pakan ternak, pasokan barang pokok, hingga bantuan bencana.

Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai komitmen pengusaha logistik dan sopir truk yang tetap beroperasi selama pembatasan Lebaran, asalkan mereka mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Ia menyatakan bahwa sektor logistik dan transportasi memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan bagi para sopir truk yang tetap beroperasi selama periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kepentingan sektor logistik, melainkan berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemudik dan kelancaran distribusi barang.

Data kecelakaan lalu lintas selama periode mudik tahun lalu menunjukkan bahwa kendaraan berat, terutama truk, memiliki kontribusi signifikan terhadap insiden di jalan raya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Kendaraan berat cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Hal ini menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemacetan panjang, terutama di jalur utama mudik seperti Tol Trans Jawa dan Jalur Pantura. Truk dengan muatan berlebih juga memiliki risiko lebih besar mengalami kecelakaan, seperti rem blong atau terguling di jalan menanjak dan menurun. Kejadian seperti ini kerap menyebabkan kecelakaan beruntun dan menelan banyak korban jiwa. Jalur mudik tidak hanya melibatkan jalan tol atau jalan nasional, tetapi juga pelabuhan penyeberangan, seperti Pelabuhan Merak dan Ketapang. Kendaraan berat yang bergerak bersamaan dengan kendaraan pemudik dapat memperlambat proses bongkar-muat kapal feri, sehingga menghambat perjalanan ribuan orang yang hendak pulang ke kampung halaman. Dengan adanya pembatasan kendaraan berat, jalur mudik bisa lebih kondusif, pemudik bisa berkendara lebih aman, dan potensi kecelakaan bisa ditekan.

Kekhawatiran sejumlah kelompok sopir truk terhadap hilangnya pendapatan akibat pembatasan operasional sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai alternatif solusi. Pertama, terkait penggunaan Kendaraan Dua Sumbu. Jika muatan masih memungkinkan, perusahaan logistik dapat menggunakan kendaraan dua sumbu yang tetap diizinkan beroperasi. Ini merupakan solusi yang memungkinkan distribusi barang tetap berjalan tanpa melanggar aturan. Kedua, terkait Pengajuan Izin Operasional Khusus dimana pemerintah tetap memberikan izin operasional untuk kendaraan yang membawa barang-barang esensial, seperti sembako, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika ada angkutan barang yang dirasa penting, pengusaha truk bisa mengajukan izin khusus kepada kepolisian, sehingga tetap bisa beroperasi di masa mudik. Lalu ketiga, penyesuaian jadwal operasional dimana kebijakan ini hanya berlaku pada jam dan ruas jalan tertentu. Artinya, sopir truk masih bisa beroperasi di luar jam padat atau mengambil rute alternatif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dan kepolisian. Pemerintah berharap adanya kerja sama antara pemerintah, pengusaha logistik, dan sopir truk agar distribusi barang tetap berjalan, sementara kelancaran arus mudik juga terjaga. Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang

Pengaturan Lalu Lintas Lebaran 2025 adalah kebijakan yang rasional, seimbang, dan mempertimbangkan semua kepentingan. Pembatasan kendaraan berat bukan bentuk diskriminasi terhadap sopir truk, tetapi langkah strategis untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus mudik. Telah banyak solusi alternatif, mulai dari penggunaan kendaraan lebih kecil, izin operasional khusus, hingga penyesuaian jadwal operasional. Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan bagi sopir truk yang tetap beroperasi dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Mari kita bersama-sama mendukung mudik yang lebih baik, tanpa harus mengorbankan keselamatan di jalan raya!

*) Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Diskon Tarif Tol Berikan Kemudahan Mobilitas Masyarakat dalam Mudik 2025

Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali menghadirkan program diskon tarif tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 1446 H/2025. Potongan tarif sebesar 20 persen ini berlaku selama delapan hari di sejumlah ruas tol Trans-Jawa yang dikelola oleh Jasa Marga Group.

 

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan berbasis prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

 

“Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pengguna jalan melalui potongan tarif, tetapi juga berperan dalam mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata guna mengurangi potensi kepadatan di Tol Trans Jawa,” tuturnya.

 

Diskon ini berlaku dalam dua periode, yaitu 24-28 Maret 2025 untuk arus mudik dan 28 Maret-1 April 2025 untuk arus balik. Potongan tarif juga mencakup beberapa ruas tol di luar Jasa Marga Group. Tarif perjalanan dari Jakarta ke Semarang melalui GT Cikampek Utama dan GT Kalikangkung akan mengalami penyesuaian, dengan diskon yang berlaku untuk semua golongan kendaraan.

 

“Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik, sehingga dapat menghindari kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik maupun balik,” ujar Lisye.

 

Selain Jasa Marga, sejumlah operator jalan tol lainnya juga memberikan diskon serupa di ruas tol Trans-Sumatera dan Trans-Jawa. Diskon 20 persen diberlakukan pada ruas tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya, PT Astra Infra, PT Waskita Toll Road, dan PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII), dengan jadwal dan cakupan ruas yang berbeda-beda.

 

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk memanfaatkan aplikasi Travoy guna memperoleh informasi real-time terkait tarif tol, kondisi lalu lintas, serta akses CCTV di ruas tol Jasa Marga.

 

“Kami juga mengimbau pengguna jalan untuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol, agar perjalanan lebih lancar dan nyaman,” tambahnya.

 

Entitas usaha Indonesia Investment Authority (INA) yakni Rafflesia Investasi Indonesia (RII) turut memberikan diskon tarif tol di 3 ruas jalan tol kelolaannya pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. CEO Rafflesia Investasi Indonesia, Moh Adhi Resza menyebut pihaknya bakal memberikan stimulan diskon tarif pada 3 ruas tol kelolaan RII. Di mana, dua di antaranya termasuk dalam jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan satu di antaranya merupakan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

 

“Komitmen kami Rafflesia Group sebetulnya menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Ditjen Bina Marga, kami mendukung kelancaran arus mudik dan balik di lapangan. Salah satunya dengan memberikan stimulan diskon tarif tol,” kata Resza.

 

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada 6 April 2025. Dengan adanya program diskon ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan nyaman. //

Waspada Bahaya Aliran Sesat dan Ajaran Menyimpang di Bulan Ramadhan

Oleh: Wahyu Bima Prasetyo

Bulan Ramadhan menjadi momen yang sangat sakral bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjalankan ibadah puasa, umat Islam juga meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah lain seperti shalat, membaca Al-Qur’an, serta memperdalam ilmu agama. Namun, di tengah kesucian bulan ini, muncul ancaman yang dapat mengganggu keimanan, yakni maraknya aliran sesat dan ajaran menyimpang yang menyesatkan umat.

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros baru-baru ini mengeluarkan maklumat terkait keberadaan aliran sesat bernama Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa. Aliran yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Petta Bau ini telah mengajarkan rukun Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

 

Dalam ajarannya, disebutkan bahwa rukun Islam tidak hanya lima, melainkan sebelas. Selain itu, ajaran ini menyatakan bahwa ibadah haji tidak wajib dilakukan di Makkah, melainkan dapat digantikan dengan berhaji ke Gunung Bawakaraeng.

 

Sekretaris MUI Maros, Ilyas Said, menegaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan data, ajaran yang disebarluaskan oleh Petta Bau sudah memenuhi kategori sesat. Aliran tersebut dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam yang sahih dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

 

Oleh karena itu, MUI Maros meminta agar ajaran ini segera dihentikan dan dilakukan pembinaan terhadap para pengikutnya. Jika ajaran tersebut masih terus disebarkan, maka tindakan hukum dapat dikenakan kepada pihak yang bersangkutan karena berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

 

Ketua MUI Maros, Syamsul Kahliq, dalam maklumatnya menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Petta Bau tidak hanya menyimpang dari Al-Qur’an dan hadis, tetapi juga bertentangan dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI pusat.

 

Aliran tersebut mengabaikan prinsip dasar dalam Islam dan menciptakan doktrin baru yang bertentangan dengan syariat. Selain mengajarkan rukun Islam yang tidak sesuai, aliran ini juga menanamkan keyakinan yang salah terkait pelaksanaan ibadah haji.

 

Keberadaan aliran sesat ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan. MUI Maros bersama dengan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan penghentian ajaran ini.

 

Investigasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aliran tersebut telah melanggar sepuluh kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh MUI pusat. Oleh sebab itu, tindakan tegas perlu diambil untuk mencegah penyebarannya semakin meluas.

 

Tidak hanya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Islam, pemimpin aliran ini juga diduga melakukan praktik penipuan dengan menjual benda pusaka kepada para pengikutnya. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Maros, Muhammad, mengungkapkan bahwa benda pusaka tersebut diklaim dapat menjadi kunci masuk surga.

 

Keyakinan ini jelas menyimpang dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan bahwa keimanan dan amal ibadahlah yang menentukan nasib seseorang di akhirat, bukan melalui benda-benda tertentu.

 

Muhammad juga menilai bahwa praktik penjualan benda pusaka tersebut hanyalah modus untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, pemimpin aliran ini kembali menjual benda-benda pusaka kepada pengikutnya dengan harga yang bervariasi. Praktik seperti ini sangat berbahaya karena tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga mengeksploitasi kepercayaan masyarakat demi keuntungan pribadi.

 

Dalam upaya menanggulangi penyebaran ajaran sesat ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, menegaskan bahwa Kemenag akan bekerja sama dengan MUI serta organisasi keagamaan Islam lainnya untuk memberikan pembinaan kepada para pengikut aliran tersebut.

 

Langkah ini diambil agar masyarakat yang telah terlanjur terjerumus ke dalam ajaran sesat dapat kembali kepada ajaran Islam yang benar dan tidak lagi terpengaruh oleh doktrin yang menyimpang.

 

Kasus aliran sesat seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejarah mencatat bahwa berbagai aliran menyimpang kerap muncul dengan doktrin-doktrin yang berlawanan dengan ajaran Islam yang sahih.

 

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari memberikan janji keselamatan di akhirat, hingga menjual benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan spiritual. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di bulan Ramadhan, ketika semangat religiusitas umat Islam sedang berada pada puncaknya.

 

Pendidikan agama yang benar menjadi kunci utama dalam menangkal penyebaran ajaran sesat. Umat Islam diharapkan dapat memperdalam ilmu agama dari sumber yang kredibel dan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur’an serta hadis yang sahih. Selain itu, penting untuk selalu melakukan cross-check terhadap setiap ajaran baru yang muncul agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru.

 

Pengawasan dari pihak berwenang juga memiliki peran krusial dalam mencegah munculnya kembali aliran sesat di tengah masyarakat. Keberadaan lembaga seperti MUI dan Kemenag harus diperkuat agar mampu bertindak lebih cepat dalam mengidentifikasi dan menindak aliran-aliran yang berpotensi menyesatkan.

 

Selain itu, kolaborasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan guna memastikan ajaran menyimpang tidak memiliki ruang gerak untuk berkembang.

 

Bulan Ramadhan adalah saat yang tepat untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan. Waspada terhadap ajaran sesat bukan hanya tugas ulama dan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh umat Islam agar keimanan tetap terjaga dan tidak mudah tergoyahkan oleh ajaran yang menyesatkan. (*)

 

Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Diskon Besar! Tarif Kapal Ferry Lebih Murah untuk Mudik Lebaran 2025

Jakarta – Kabar gembira bagi para pemudik! PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menghadirkan diskon tarif hingga 36 persen untuk layanan kapal ekspres di lintasan Merak–Bakauheni selama periode mudik Lebaran 2025. Dengan kebijakan ini, perjalanan mudik jadi lebih hemat, nyaman, dan terencana.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik. “Kami mengimbau para pemudik untuk membeli tiket lebih awal melalui aplikasi atau situs web Ferizy agar perjalanan lebih lancar dan nyaman. Tiket yang dibeli lebih awal juga menghindarkan pemudik dari antrean panjang di pelabuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, turut mengapresiasi langkah ASDP dalam memberikan insentif kepada pemudik. “Diskon tarif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan arus mudik lebih tertib dan nyaman. Kami juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan infrastruktur pelabuhan serta kelancaran arus penyeberangan,” katanya.

ASDP memprediksi jumlah penumpang kapal laut pada musim mudik Lebaran 2025 akan mencapai 4,56 juta orang, dengan total kendaraan sebanyak 1,13 juta unit. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, ASDP telah menyiapkan 68 unit dermaga dan 203 kapal yang siap beroperasi. Selain itu, sistem layanan digital telah ditingkatkan agar pemudik dapat dengan mudah melakukan pemesanan tiket serta mendapatkan informasi terkini terkait keberangkatan.

Selain diskon tarif, ASDP juga mengoptimalkan berbagai layanan guna meningkatkan kenyamanan pemudik. Fasilitas di pelabuhan diperbaiki, termasuk ruang tunggu yang lebih luas, toilet yang lebih bersih, serta area parkir yang lebih tertata. Petugas tambahan juga disiagakan untuk membantu kelancaran arus kendaraan dan penumpang.

Dengan adanya diskon besar dan kemudahan pembelian tiket secara daring, diharapkan perjalanan mudik tahun ini menjadi lebih lancar, aman, dan tentunya lebih hemat. Manfaatkan promo ini dan rencanakan perjalanan Anda sebaik mungkin! Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan tiket, kunjungi situs resmi Ferizy atau unduh aplikasinya di perangkat Anda.

 

Waspada Aliran Sesat Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa Ganggu Kerukunan Umat

MAROS — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros resmi menyatakan Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa sebagai aliran sesat. Ajaran yang dipimpin oleh Petta Bau tersebut diketahui mengajarkan konsep rukun Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

 

Keputusan ini ditetapkan melalui Maklumat MUI Maros Nomor: 50/M-MUI-MRS/III/2025 yang dikeluarkan pada 14 Maret 2025 setelah dilakukan investigasi oleh Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Maros.

 

Sekretaris MUI Maros, Ilyas Said menegaskan ajaran tersebut harus segera dihentikan karena telah meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajaran ini dapat berujung pada tindakan hukum jika tetap dilanjutkan.

 

“Berdasarkan argumen dan data-data yang diinvestigasi, saya kira itu sudah masuk kategori (sesat),” ujar Ilyas.

 

Ketua MUI Maros, AGH Syamsul Kahliq, menambahkan bahwa ajaran tersebut menyimpang dari petunjuk Al-Qur’an, hadis, ijma, qiyas, dan panduan ulama. Salah satu penyimpangan yang paling mencolok adalah pengakuan bahwa ibadah haji tidak wajib dilakukan di Makkah, melainkan bisa dilakukan di Gunung Bawakaraeng.

 

“Ibadah haji yang tidak sesuai. Pengikutnya diyakini dapat berhaji ke Gunung Bawakaraeng, bukan ke Makkah, yang bertentangan dengan syariat Islam,” ujar Syamsul.

 

Selain ajaran yang menyimpang, Petta Bau juga diduga memanfaatkan pengikutnya dengan menjual benda pusaka yang diklaim sebagai kunci masuk surga. Kepala Kemenag Maros, Muhammad, mengungkapkan bahwa modus ini digunakan untuk meraup keuntungan.

 

“Katanya untuk kunci masuk surga. Jadi tidak perlu mi salat kalau beli pusaka itu,” ungkap Muhammad.

 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tompobulu, Danial, menegaskan bahwa Kemenag akan bekerja sama dengan MUI dan ormas Islam lainnya untuk melakukan pembinaan terhadap Petta Bau dan pengikutnya.

 

“Kami akan memastikan Petta Bau dan para pengikutnya akan mendapatkan pembinaan,” tegas Danial.

 

Keputusan MUI Maros ini diharapkan dapat mengembalikan ketertiban dan menjaga kerukunan umat di Kabupaten Maros. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap ajaran yang menyimpang dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyebaran ajaran sesat di lingkungan mereka. (*)