Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Oleh : Firman Subagyo )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. Langkah strategis dan sinergis dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

1. Rizal Taufiqurrahman, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, menekankan perlunya langkah strategis untuk mencegah eskalasi PHK. Ia menyarankan pemberian insentif kepada industri terdampak, mendorong diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional.

“Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah eskalasi PHK, seperti memberikan insentif kepada industri terdampak, mendorong diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional,” ujar M. Rizal Taufiqurrahman saat dihubungi di Jakarta.

Ia mencatat beberapa faktor utama penyebab PHK di industri manufaktur, antara lain kebangkrutan perusahaan, disrupsi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan permintaan pasar. Contoh nyata adalah PHK massal yang melibatkan lebih dari 10.000 pekerja serta penutupan pabrik oleh Yamaha Music Products Asia yang merelokasi produksi ke negara lain. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif, diharapkan tantangan PHK di sektor manufaktur dapat diatasi, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan kepastian perlindungan lebih luas bagi pekerja yang mengalami PHK.

“Untuk merespons tantangan perekonomian global saat ini, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan kepastian perlindungan yang lebih luas bagi pekerja/buruh yang terkena PHK,” katanya.

Sejak 2022, pemerintah telah menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat berupa uang tunai, akses pelatihan kerja, dan layanan informasi pasar kerja bagi pekerja terdampak PHK. Program ini terus diperbarui dan ditingkatkan manfaatnya, termasuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP 37/2021.

“Program JKP didanai sepenuhnya oleh pemerintah tanpa membebani pekerja, dengan kontribusi sebesar 0,22 persen dari upah sebulan (batas atas upah Rp5 juta) dan rekomposisi dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen,” jelas Maliki.

Melalui program ini, pekerja terdampak PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan, serta dukungan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan mereka agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Belakangan ini, maraknya PHK disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi yang menekan permintaan produk barang dan jasa, serta persaingan global di sektor tekstil dan produk tekstil. Banyak perusahaan tekstil menghadapi tantangan berat akibat mesin produksi yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, membuat harga produk mereka kalah bersaing dibandingkan dengan produk dari China. Faktor eksternal seperti impor ilegal, berkembangnya thrifting, serta kemudahan membeli produk luar negeri secara daring juga berkontribusi pada tekanan industri lokal.

Menurut Maliki, alasan utama PHK pada awal 2025 didominasi oleh berhentinya operasional perusahaan karena pailit, dengan total 13.204 kasus. Selain itu, kondisi keuangan yang menurun akibat beban upah tinggi menyebabkan 4.461 kasus PHK. Relokasi pabrik ke negara lain yang lebih kompetitif juga menjadi faktor utama lainnya.

“Angka PHK cukup mengkhawatirkan. Investasi padat karya di sektor tekstil dan produk tekstil diperlukan untuk meredam dampak PHK, terutama di wilayah dengan kasus PHK tinggi,” tambahnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas nasional guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan mencakup penguatan keahlian mediasi hubungan industrial, pembinaan tenaga kerja agar terampil dalam bernegosiasi dengan perusahaan, serta peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial. Selain itu, pemerintah juga terus mengintensifkan sosialisasi program JKP agar semakin banyak pekerja yang memahami dan dapat mengakses manfaatnya.

Selain memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK, pemerintah juga fokus pada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Melalui sistem informasi pasar kerja (SIAPKerja) Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat mengikuti pelatihan keterampilan, mendapatkan informasi lowongan kerja, serta berkonsultasi terkait pengembangan karier mereka. Program ini didukung oleh Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi dan daerah guna memastikan setiap pekerja mendapatkan akses yang mudah ke layanan ketenagakerjaan.

Selain itu, kebijakan penyederhanaan sistem perizinan usaha juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi baru ke dalam negeri. Dengan adanya investasi yang masuk, diharapkan dapat tercipta lebih banyak lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdampak PHK, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tetap terjamin.

Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dirancang, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui sinergi antara kebijakan perlindungan sosial, pelatihan vokasi, serta insentif bagi industri, diharapkan dampak negatif PHK dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menciptakan peluang kerja baru yang lebih berkelanjutan.

Oleh : Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Gerry Alfian )*

Indonesia tengah bergerak maju dengan cita-cita besar dalam menguatkan kedaulatan energi, salah satunya melalui proyek kilang minyak 1 juta barel yang saat ini sedang digalakkan. Proyek kilang minyak ini tidak hanya memiliki nilai strategis dalam menjaga pasokan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi kemajuan sektor energi nasional. Investasi besar ini merupakan upaya Indonesia untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi domestik serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) bersiap untuk membangun kilang minyak berskala jumbo dengan kapasitas produksi mencapai 500 ribu barel per hari di kawasan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar serta memperkuat ketahanan energi nasional. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat, kebutuhan akan energi, terutama bahan bakar minyak, terus meningkat.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia selama ini masih mengimpor sebagian besar kebutuhan BBM untuk memenuhi permintaan domestik. Ketergantungan ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Melalui pembangunan kilang minyak berskala besar, nantinya ketergantungan terhadap migas akan bisa dikurangi. Dengan kapasitas produksi mencapai 500 ribu barel per hari, kilang ini diproyeksikan akan meningkatkan pasokan bahan bakar domestik dan mengurangi jumlah impor yang selama ini membebani anggaran negara.

Sebagai tambahan, kilang ini juga diharapkan dapat memproduksi berbagai jenis produk olahan minyak, termasuk bensin, solar, dan avtur, yang sangat dibutuhkan untuk sektor transportasi dan industri di seluruh Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor, kilang minyak ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai negara dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia kini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara lebih optimal. Penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna mengatakan dengan memiliki kilang minyak berkapasitas besar, Indonesia dapat mengelola produksi minyak domestik secara mandiri, yang tentunya akan memberikan stabilitas pasokan energi dan meminimalkan dampak dari ketidakpastian pasokan energi global.

Kilang ini juga akan mendatangkan berbagai manfaat ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selama fase konstruksi, proyek ini diperkirakan akan melibatkan ribuan pekerja, mulai dari tenaga ahli hingga pekerja konstruksi. Setelah operasional, kilang ini akan membuka peluang pekerjaan di berbagai sektor, seperti pengolahan minyak, pemeliharaan fasilitas, hingga distribusi produk.

Lebih dari itu, kilang minyak ini juga memiliki potensi untuk menarik investor, baik lokal maupun asing, yang tertarik untuk berinvestasi dalam industri energi Indonesia. Keberadaan kilang ini dapat membuka peluang bagi pengembangan industri hilir yang terkait dengan energi, seperti industri petrokimia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan pembangunan kilang minyak di Tanjung Api-Api juga akan dilengkapi dengan teknologi canggih yang ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengolahan minyak akan memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat, guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan operasional kilang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pembangunan dan operasional kilang ini. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seiring dengan transisi energi global.

Pembangunan kilang minyak berskala jumbo ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kebutuhan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur kilang yang sesuai dengan standar global. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi tantangan teknis dalam pembangunan fasilitas sebesar ini, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Namun, tantangan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas teknologinya dalam sektor energi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan energi, dan pihak-pihak terkait lainnya, proyek kilang ini diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan membawa dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.

Dalam kesimpulannya, pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel adalah langkah besar Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan energi. Dengan kilang ini, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, tetapi juga memperkuat ketahanan energi domestik yang dapat mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, proyek ini membuka peluang bagi pengembangan industri energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Melalui investasi besar ini, pemerintahan era Presiden Prabowo sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap gejolak pasar energi global. Proyek kilang minyak ini bukan hanya soal produksi energi, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan mengurangi ketergantungan pada energi luar negeri demi kesejahteraan bangsa.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Bekasi

Jakarta – Pemerintah memastikan akan terus menindak tegas segala bentuk korupsi yang terjadi, tanpa pandang bulu. Komitmen ini disampaikan seiring dengan terungkapnya kasus dugaan praktik korupsi yang melibatkan PT Pertamina dalam pengelolaan BBM.

Menurut Kejaksaan Agung, praktik blending ilegal terjadi dengan mencampur bahan bakar beroktan rendah, seperti RON 88 dan RON 92, yang merugikan negara dan merusak kualitas produk BBM.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengatakan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah pejabat penting di PT Pertamina Patra Niaga, termasuk Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kami pastikan tidak ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat akan diproses secara hukum,” tegas Abdul Qohar.

Tindak tegas terhadap korupsi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung.
“Langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar skandal korupsi di Pertamina adalah bukti komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Dukungan publik terhadap pemerintah juga semakin kuat dengan adanya tindakan nyata ini,” ujar Donny.

Menurutnya, skandal korupsi yang terjadi di BUMN seperti Pertamina menjadi bukti bahwa praktik korupsi telah mengakar selama ini. Namun, Donny menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah pemberantasan korupsi semakin terlihat nyata.

“Prabowo tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam memberantas korupsi. Ini harus diapresiasi,” tegas Donny.

Lebih lanjut, Donny juga menyebutkan bahwa langkah Prabowo dalam melakukan bersih-bersih di BUMN, termasuk Pertamina, menunjukkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan koruptor. Kebijakan terbaru, yaitu pembentukan superholding Danantara, menjadi salah satu contoh langkah konkret untuk memastikan BUMN bersih dari praktik korupsi.

“Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bebas dari korupsi, yang tentunya menjadi kabar baik bagi masyarakat dan dunia investasi,” tambahnya.

Donny juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang maksimal terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina.

“Kami harus pastikan para koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Ini penting untuk menjaga reputasi pemerintah dan indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” katanya.

Dengan dukungan publik yang semakin kuat, pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas korupsi demi mewujudkan negara yang lebih bersih dan transparan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi ojek online (Ojol) dan kurir online yang telah berkontribusi besar dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka, pemerintah menghimbau kepada perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai.
“Tahun ini Pemerintah menaruh perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar perusahaan penyedia jasa ojek daring/online (Ojol) memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi kepada mitra pengemudi. Prabowo meminta pemberian THR ini paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Keputusan ini disampaikan setelah pertemuan dengan CEO PT Goto Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
“Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa bonus atau THR harus berupa uang tunai. Adapun besarannya disesuaikan dengan keaktifan kerja para pengemudi. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi dan kurir online yang aktif. Sementara sekitar 1 juta-1,5 juta lainnya berstatus part time.
“(Bonus Hari Raya) Dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran dan mekanisme pemberian bonus Hari Raya akan dirundingkan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
“Ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran,” kata Prabowo.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengemudi dan kurir online, sehingga mereka dapat menikmati libur dan mudik Idul Fitri dengan kondisi yang lebih baik.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi.
“Semoga dengan kebijakan ini pengemudi dan kurir online bisa merasakan libur, mudik, idul fitri dalam keadaan yang baik,” ujar Prabowo.
Sejumlah perusahaan transportasi online langsung merespons imbauan Presiden terkait pemberian THR bagi pengemudi Ojol dan kurir online.
Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan, Gojek akan menyalurkan bonus hari raya melalui program Tali Asih Hari Raya bagi mitra driver yang memenuhi kriteria tertentu.
“Bonus uang tunai ini akan diterima mitra driver sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujar Catherine.
Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengalokasian dana bagi mitra pengemudi.
Catherine mengatakan, program Tali Asih Hari Raya sudah dijalankan Gojek pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kali ini dirancang berbeda dengan tambahan bonus uang tunai.
“Kami ingin memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna,” ungkap Catherine.
Sementara itu, Grab Indonesia mengumumkan akan memberikan THR melalui program bonus kinerja khusus bagi mitra pengemudi yang memiliki kinerja baik.
Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, mengatakan bonus ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra pengemudi atas dedikasi mereka selama ini.
“Kami senang dapat berkontribusi dalam inisiatif yang memberikan manfaat langsung bagi mitra pengemudi, yang menjadi tulang punggung layanan transportasi dan pengantaran di Indonesia,” ujar Anthony.
Bonus ini diberikan kepada mitra pengemudi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.
Kebijakan THR untuk pengemudi ojek online diharapkan memberi keadilan bagi pekerja di berbagai sektor, terutama mereka yang bekerja di industri digital berbasis aplikasi. []

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen memperluas akses ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan agenda strategis untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi.

“Ada banyak isu yang harus ditangani cepat, salah satunya penyediaan data tunggal agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong sinergi antara usaha besar dan UMKM,” ujar Muhaimin.

Dalam mendukung sektor ekonomi kreatif, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, dan pekerja migran melalui skema pinjaman berbunga rendah.

“Kami menginisiasi model simpan pinjam dengan bunga rendah yang akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari peringatan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah menguatkan komitmen untuk mendorong kolaborasi antara pendidikan dan industri dalam mendukung ekonomi kreatif.

Salah satu langkah konkret adalah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menyambut baik kerja sama tersebut. “Melalui program studi vokasi yang kami miliki, UI siap mendukung pengembangan sumber daya manusia kreatif dan inovatif,” ungkapnya.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa kerja sama dengan akademisi menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo menargetkan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Sinergi dengan institusi pendidikan seperti UI akan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah juga telah mencanangkan inisiatif “Kota Kreatif” berbasis potensi lokal guna menciptakan ekosistem kreatif yang inklusif.

Pada November 2024, Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program untuk membuka lapangan kerja serta memperkuat ekonomi lokal.

“Pemerintah terus membangun ruang kreatif di berbagai daerah sebagai pusat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif,” pungkas Teuku Riefky.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif, baik di dalam maupun luar negeri.

Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting untuk memastikan produk-produk kreatif Indonesia mampu bersaing di pasar global. Program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan muda pun semakin diperkuat agar mereka mampu menghadapi tantangan industri kreatif yang terus berkembang.

Diharapkan ekonomi kreatif terus berkembang dan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia. Menyadari peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah terus menggalakkan berbagai kebijakan untuk mempercepat inovasi dan memperkuat ekosistem kreatif di seluruh daerah.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah terus mengakselerasi inovasi dalam sektor ekonomi kreatif. Berbagai kebijakan dan strategi disiapkan guna memberdayakan generasi muda serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di tingkat daerah. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor strategis yang mampu meningkatkan pendapatan nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa pemberdayaan generasi muda melalui pengembangan ekonomi kreatif merupakan langkah strategis demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ibas mengajak anak muda agar tidak terjebak dalam tren sesaat atau FOMO (Fear of Missing Out) dan lebih fokus menekuni satu bidang secara mendalam, yang ia sebut dengan konsep YONO (You Only Need One).

Ibas juga menyatakan bahwa instrumen pemberdayaan generasi muda adalah bagian tak terpisahkan dari strategi nasional, di mana ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 8 persen. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyeimbangkan inovasi ekonomi kreatif dengan 4 Pilar Kebangsaan agar tetap mempertahankan identitas serta jati diri bangsa.

Dalam mendukung penguatan sektor ini, Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf) Teuku Riefky Harsya mendorong kepala daerah untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di masing-masing wilayah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Riefky menekankan bahwa ekonomi kreatif merupakan kunci dalam menggerakkan perekonomian nasional dari tingkat daerah. Ia juga menyoroti bahwa menuju Indonesia Emas 2045, ekonomi kreatif menjadi prioritas dalam menciptakan kemandirian bangsa.

Lebih lanjut, Riefky menyoroti potensi besar ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang kerja berkualitas. Pemerintah telah menetapkan target peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta pendapatan daerah melalui 17 subsektor prioritas, seperti kuliner, kriya, fashion, hingga seni rupa. Ia menambahkan bahwa potensi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sekaligus pelaku ekonomi kreatif, Belgi Alhuda, menegaskan bahwa ekonomi kreatif tumbuh bersama seni dan budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Ia juga menyatakan bahwa inovasi dan kemandirian harus didukung oleh kesehatan yang baik sebagai kunci pembangunan berkelanjutan.

Menurut Belgi, dalam semangat Asta Cita, pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya harus diiringi dengan upaya meningkatkan kesehatan anak-anak. Ia menekankan bahwa program tebar gizi gratis harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa misi pemerintah dalam mendorong kewirausahaan dan industri kreatif harus selaras dengan upaya pelestarian seni budaya serta peningkatan ekonomi kreatif. Dengan adanya dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kreatif, diharapkan ekonomi kreatif di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung inovasi di sektor ekonomi kreatif dengan menciptakan regulasi yang kondusif, menyediakan akses permodalan, serta membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem kreatif di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif demi kesejahteraan yang lebih merata.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah juga mendorong pemanfaatan platform digital sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif. Digitalisasi memungkinkan produk kreatif Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, program literasi digital bagi pelaku ekonomi kreatif terus digalakkan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Di samping itu, pemerintah terus mengoptimalkan program pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif, baik melalui skema bantuan modal usaha, insentif pajak, maupun kemudahan akses kredit perbankan. Dengan langkah ini, diharapkan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional.

Lebih jauh, sektor pariwisata juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Kolaborasi antara ekonomi kreatif dan pariwisata dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Produk kreatif lokal, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner khas daerah, menjadi daya tarik utama yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya.

Dengan berbagai strategi dan inisiatif yang telah digalakkan, ekonomi kreatif diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Generasi muda sebagai motor utama dalam sektor ini diharapkan dapat mengambil peran aktif dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan secara nasional memiliki standar porsi dan kualitas yang terjamin. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk lembaga independen.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa kualitas makanan yang diproduksi oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan melalui proses akreditasi khusus. Proses ini tidak dilakukan oleh BGN secara langsung, melainkan oleh lembaga independen guna menjamin objektivitas penilaian.
“Nanti ada akreditasi terkait itu, bukan BGN dong, lembaga independen,” ujar Dadan. Ia menyebutkan bahwa akreditasi akan dilakukan berdasarkan indikator mutu dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.
Dadan menjelaskan bahwa akreditasi akan dilakukan setelah intervensi awal program mencapai skala maksimal, yaitu pada 2.000 SPPG yang melayani sekitar 6 juta orang.
“Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi,” katanya.
Sementara itu, Pakar Gizi dari BGN Ikeu Tanziha menuturkan bahwa komposisi menu MBG selama bulan Ramadan 2025 akan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan konsumsi saat berpuasa. Roti, telur, sereal, hingga buah kurma akan menjadi menu utama.
“Standar gizinya tetap sesuai standar gizi yang biasa,” ujarnya.
Ikeu menjelaskan, kebutuhan gizi pelajar dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 Sekolah Dasar, porsi gizi MBG mencukupi 20–25 persen dari angka kecukupan gizi harian. Sedangkan untuk pelajar kelas 4 SD hingga tingkat SMA, mencakup 30–35 persen kebutuhan gizi.
Ikeu juga mengungkapkan bahwa menu MBG saat Ramadan dikonsep sebagai makanan kering guna mencegah risiko makanan basi yang dapat mengganggu keamanan pangan. “Makanan yang disimpan selama kurang lebih 11 jam berpotensi menyebabkan ketidakamanan dalam makanan tersebut. Sehingga diputuskan makanan kering,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap membuka ruang inovasi bagi setiap SPPG untuk mengembangkan menu makanan, selama tetap memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ia menilai MBG merupakan langkah nyata membangun generasi sehat dan cerdas sejak dini. “Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan berkualitas,” tegas Ibas.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif para dokter, ahli gizi, dan influencer untuk mengawal program ini serta memastikan validasi data penerima akurat. “Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang,” tambahnya.
Dengan pengawasan berlapis dan pelibatan berbagai pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.