Oleh: Aditya Pranata )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama dalam Asta Cita. Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa amanat konstitusi harus diwujudkan dengan menghadirkan negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan. Bagi Prabowo, kedua hal ini merupakan fondasi kesejahteraan bangsa sekaligus syarat mutlak untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan meningkatkan produksi beras dan jagung, memperluas lahan pertanian, hingga menyesuaikan harga gabah agar petani lebih sejahtera. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
Pemerintah mengalokasikan perhatian besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dana jumbo dipersiapkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rancangan tersebut, alokasi Rp53,3 triliun diperuntukkan bagi lumbung dan cadangan pangan, sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton. Selain itu, Bulog diperkuat perannya dengan anggaran Rp22,7 triliun agar dapat menjaga stok pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Prabowo memandang bahwa kebijakan besar tidak akan berjalan efektif jika regulasi masih berbelit. Karena itu, sejak awal 2025 pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Hasilnya terlihat nyata. Produksi beras meningkat, stok di gudang pemerintah melonjak hingga lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan harga tetap stabil. Kondisi ini memberi harapan besar bagi petani, sekaligus menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Langkah selanjutnya adalah mempercepat pencetakan lahan baru dan penyediaan fasilitas pertanian modern. Pemerintah menjamin harga pembelian gabah agar petani tetap untung, sekaligus menyiapkan pembiayaan murah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha taninya. Dengan kebijakan ini, kedaulatan pangan yang menjadi impian lama bangsa Indonesia kini semakin dekat untuk diwujudkan.
Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan juga terlihat melalui pembentukan tim khusus. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai ketua tim percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penugasan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dengan tujuan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga lebih terarah. Tugas tim ini tidak kecil karena harus mengoordinasikan 27 kementerian dan lembaga agar bergerak dalam satu visi yang sama.
Zulkifli Hasan menyebut bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi untuk melahirkan kebijakan yang mengarah pada Proyek Strategis Nasional. Empat kawasan prioritas pun dipilih sebagai target pembangunan proyek swasembada pangan, energi, dan air, yaitu Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa konsep swasembada yang dikejar bukan hanya pada beras dan jagung, melainkan mencakup pangan dalam arti luas, termasuk ikan, garam, sapi, susu, minyak, dan komoditas penting lainnya. Dengan demikian, pemerintah berusaha membangun ketahanan pangan yang komprehensif, bukan parsial.
Tugas besar ini memang tidak ringan. Dalam beberapa bulan terakhir terdapat hambatan berupa kendala teknis pembiayaan dan aturan yang belum terselesaikan. Namun pemerintah optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan proyek ini, agar percepatan swasembada tidak hanya cepat tetapi juga sesuai aturan dan berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan bahwa lembaganya mendukung penuh langkah Presiden untuk membuka jutaan hektare sawah baru. Menurutnya, swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa, dan pembukaan sawah seluas dua juta hektare merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita.
Tamsil menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembukaan lahan, tetapi juga oleh kemudahan akses petani terhadap pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi yang rumit. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram karena kebijakan ini diyakini langsung meningkatkan pendapatan petani. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan tani, dan akses logistik agar hasil panen dapat terserap optimal di pasar.
Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Baginya, capaian historis berupa cadangan beras nasional yang menembus 4 juta ton adalah bukti bahwa negara akan kuat jika petani diberdayakan. Karena itu, ia optimistis sinergi antara pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang solid, ia percaya swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.
Swasembada pangan yang dijadikan salah satu pilar Asta Cita bukan hanya soal ketersediaan pangan, melainkan juga tentang kedaulatan bangsa, kesejahteraan petani, dan masa depan generasi mendatang. Dengan strategi yang konsisten, dukungan anggaran yang besar, pembenahan regulasi, serta sinergi lintas sektor dan daerah, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto dan dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadikan program ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kedaulatan yang sesungguhnya.
)* Pengamat Ekonomi
