Category Archives: Daerah

Oleh : Andi Mahesa )*

Judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia, merambah berbagai kalangan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berkembang pesat. Fenomena ini tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan psikologis individu yang terlibat. Pemerintah dengan tegas mengimbau semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, penyedia layanan internet, hingga masyarakat umum, untuk bersatu dalam memberantas praktek ilegal ini.
Keberadaan judi online di Indonesia sudah jelas melanggar hukum, namun kenyataannya, meski regulasi telah ada, praktik ini tetap berkembang. Hal ini menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk terus menjalankan aktivitas ilegal mereka. Tidak hanya itu, judi online juga seringkali disamarkan dalam berbagai bentuk aplikasi atau website yang menarik dan memikat, sehingga semakin sulit untuk terdeteksi.
Lebih jauh lagi, upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan pihak berwajib atau perusahaan digital semata. Semua pihak harus terlibat, karena permasalahan judi online ini bersifat lintas sektoral. Penyuluhan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terjebak, harus dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan menyentuh langsung ke akar permasalahan. Komdigi sendiri memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran ini, serta menjadi jembatan bagi pemerintah dan sektor digital untuk bekerja sama secara efektif.
Judi online juga bukan hanya masalah hukum saja, tetapi juga masalah moral dan sosial. Ketika sebuah masyarakat dibayangi oleh perjudian digital, maka semakin banyak individu yang akan terjerat dalam lingkaran setan ketergantungan dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, bukan hanya penegakan hukum yang perlu diperkuat, tetapi juga kesadaran kolektif kita sebagai bangsa untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang merusak ini.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memberantas praktik judi online. Maka dari itu, Menkomdigi mengajak para mitra driver Gojek yang dikenal dekat dengan masyarakat untuk menjadi agen perubahan.
Menurutnya, dengan adanya Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek dapat menurunkan angka judi online secara signifikan. Pihaknya mengatakan bahwa kunci dari pemberantasan judi online yang optimal adalah dengan adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Maka Meutya berharap para mitra driver Gojek bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online.
Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, mengungkapkan bahwa pembentukan Aliansi Judi Pasti Rugi merupakan langkah lanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online. Menurutnya, pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri.
Aliansi ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan antara berbagai pihak dalam menciptakan kampanye edukasi yang mudah dipahami dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Aliansi Judi Pasti Rugi juga berfokus pada pemberdayaan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah anggota keluarga terjerumus dalam judi online.
Aliansi semacam ini memang sangat penting, karena masalah judi online tidak hanya berhubungan dengan hukum dan teknologi, tetapi juga dengan budaya dan pola pikir masyarakat. Salah satu strategi yang digagas adalah melalui pendekatan keluarga, dengan harapan anggota keluarga dapat saling mengingatkan dan membantu satu sama lain untuk menghindari bahaya judi online. Pendidikan dari keluarga menjadi pondasi yang kuat untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya judi online. Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka satu sama lain dalam mengidentifikasi dan membicarakan masalah ini, baik secara individu maupun dalam lingkungan keluarga.
Adapun selain GoPay dan ekosistem GoTo seperti mitra driver Gojek, pihak-pihak yang tergabung di dalam aliansi Judi Pasti Rugi juga berasal dari berbagai institusi yakni Telkomsel, Google, TikTok dan berbagai media massa, serta didukung penuh oleh Kemkomdigi. Gerakan Judi Pasti Rugi dimulai dengan mitra driver Gojek. Dengan mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat luas, mitra driver Gojek memiliki peran penting sebagai agen edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya aktivitas judi online di lingkungan sekitarnya.
Telkomsel turut bergabung dalam inisiatif aliansi Judi Pasti Rugi guna memperkuat upaya pemberantasan praktik judi online di Indonesia. Langkah ini selaras dengan kebijakan prioritas pemerintah melalui Kemkomdigi, sekaligus menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam penciptaan nilai sinergi untuk ruang digital yang lebih aman dan inklusif.
VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan bahwa Telkomsel terus berupaya menjalin kolaborasi strategis untuk mengakselerasi kemajuan masyarakat Indonesia, menuju hari yang lebih baik dan masa depan gemilang. Dengan bergabungnya Telkomsel di Aliansi Judi Pasti Rugi 2025, menunjukkan bahwa Telkomsel secara tegas memberikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menutup akses dan memberantas situs ilegal judi daring.
Judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial. Ketika sebuah masyarakat dibayangi oleh perjudian digital, maka semakin banyak individu yang akan terjerat dalam lingkaran setan ketergantungan dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, bukan hanya penegakan hukum yang perlu diperkuat, tetapi juga kesadaran kolektif kita sebagai bangsa untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang merusak ini.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan distribusi makanan bergizi bagi siswa selama bulan puasa (Ramadhan). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) bagi siswa yang berpuasa dengan menyesuaikan jadwal libur sekolah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025. Program ini akan tetap berjalan dengan penyesuaian menu yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan kecukupan gizi siswa selama bulan puasa.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan bahwa distribusi MBG akan terus berlangsung dengan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu khusus Ramadhan. Menu tersebut mencakup susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma yang dikemas dalam goodie bag dan dapat dibawa pulang oleh siswa, dan konsep zero waste. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Sejauh ini, kami sudah memiliki 726 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Program ini memastikan bahwa setiap siswa dapat tetap memperoleh asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan, meski dengan penyesuaian untuk siswa yang berpuasa,” ujar Dedek.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga menegaskan bahwa MBG akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan menu yang disesuaikan.

Dadan menjelaskan bahwa program MBG tidak akan membagikan makanan segar seperti pada umumnya, namun menu yang diberikan berupa makanan kering yang telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pun telah dibentuk untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dibagikan.

“Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, BGN bekerja sama dengan BPOM RI untuk mengawasi seluruh tahapan dari produksi hingga distribusi makanan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada risiko terhadap kesehatan anak-anak yang menerima manfaat dari program ini,” ujar Dadan.

Semantara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, turut menyampaikan komitmennya dalam memastikan keamanan dan kebersihan makanan yang dibagikan dalam program MBG. BPOM akan berperan aktif dalam mengawasi setiap proses, mulai dari produksi hingga penyimpanan makanan yang didistribusikan kepada siswa. Dalam pengawasan ini, BPOM juga akan siap menangani kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa, seperti keracunan makanan, agar tidak merugikan para penerima manfaat.

“BPOM akan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap makanan yang dibagikan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi, baik dari segi kesehatan, kebersihan, dan kualitasnya. Kami juga siap untuk mitigasi risiko jika terjadi masalah yang bisa membahayakan kesehatan siswa,” tegas Taruna.

Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk mendukung program MBG ini, yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama Ramadhan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan di tanah air. Melalui kerja sama antara pemerintah, BPOM, BGN, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak.

Oleh : Lukman Keenan Adar )*

Provokasi terkait ajakan untuk menarik dana dari bank-bank BUMN semakin marak di media sosial. Informasi yang beredar tanpa dasar ini dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Padahal, bank-bank BUMN justru memiliki kinerja terbaik di kawasan ASEAN, menunjukkan stabilitas dan kredibilitas tinggi dalam mengelola dana nasabah.

Ajakan untuk menarik uang dari bank-bank milik negara muncul seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Narasi yang berkembang mengarah pada ketakutan bahwa dana nasabah di bank BUMN akan digunakan untuk mendanai operasional badan tersebut. Padahal, asumsi tersebut sepenuhnya keliru dan tidak didukung oleh fakta.

Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa Danantara akan beroperasi dengan sistem pengawasan berlapis dari pemerintah. Dana masyarakat yang tersimpan di bank BUMN tidak digunakan sebagai modal oleh BUMN, melainkan setiap entitas BUMN telah memiliki modal usaha sendiri.

Dengan demikian, isu mengenai penggunaan dana nasabah untuk modal usaha BUMN merupakan misinformasi yang harus diluruskan. Selain itu, Dony juga menyoroti bahwa bank-bank BUMN saat ini merupakan institusi perbankan dengan kinerja terbaik di ASEAN, sehingga kredibilitasnya tidak perlu diragukan.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, turut mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh provokasi yang dapat merugikan diri sendiri. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari beberapa bank BUMN tetap solid dan terpercaya.

Dana nasabah aman karena bank-bank tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengawasan ini memastikan bahwa keuangan bank tetap dalam kondisi stabil dan tidak ada alasan bagi nasabah untuk merasa khawatir.

Kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Ahmad Nawardi menegaskan bahwa bank-bank BUMN memiliki fundamental keuangan yang kuat.

Sebagai contoh, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,82 persen secara year-on-year (yoy) sepanjang 2024, mencapai Rp 1.327 triliun. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) juga mengalami penurunan signifikan, dengan NPL gross berada pada 0,97 persen dan NPL net sebesar 0,33 persen. Indikator-indikator ini menjadi bukti nyata bahwa perbankan nasional dalam kondisi yang sehat dan terpercaya.

Dukungan penuh terhadap bank-bank BUMN juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Royke Tumilaar. Ia menyatakan bahwa seruan penarikan dana besar-besaran dari bank BUMN merupakan informasi yang salah tafsir.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tersimpan di bank BUMN tetap aman dan tidak digunakan untuk keperluan lain. Yang digunakan untuk kepentingan BUMN adalah dividen yang telah dialokasikan, bukan dana nasabah. Royke juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada penarikan dana besar-besaran di BNI, sehingga kekhawatiran yang muncul di media sosial hanyalah rumor yang tidak berdasar.

Kinerja bank-bank BUMN yang terus menunjukkan performa positif menjadi alasan utama untuk tidak termakan oleh ajakan provokatif yang tidak berdasar. Stabilitas keuangan, pengawasan ketat oleh regulator, serta fundamental ekonomi yang kuat menjadikan bank-bank BUMN sebagai lembaga keuangan yang kredibel.

Seruan untuk menarik dana justru dapat merugikan masyarakat sendiri, karena kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Masyarakat perlu lebih selektif dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Memahami kondisi perbankan nasional berdasarkan data dan fakta adalah langkah bijak untuk menjaga kestabilan finansial. Bank-bank BUMN tetap menjadi pilihan aman dan terpercaya dalam menyimpan dana, dengan sistem pengelolaan yang transparan serta diawasi oleh lembaga yang kompeten.

Menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional merupakan tanggung jawab bersama. Stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan terhadap lembaga perbankan yang telah terbukti memiliki kinerja terbaik di ASEAN.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak memiliki dasar fakta, demi menjaga keamanan finansial dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi di Papua melalui berbagai kebijakan strategis. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperoleh pendidikan yang berkualitas dan kebutuhan gizi yang memadai.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh peserta didik. Ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pemerintah tidak ingin lagi melihat sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak dan fasilitas minim.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah saat ini memprioritaskan tiga aspek utama dalam pendidikan, yakni pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan serta kualitas guru, dan penguatan pendidikan karakter.

Dalam aspek pembelajaran, pendekatan deep learning juga mulai diterapkan untuk mendorong siswa memahami materi secara lebih mendalam. Pemerintah juga merancang kebijakan senam otak setelah istirahat makan siang guna menjaga energi dan fokus siswa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan siswa dapat lebih kritis, kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.

Selain pendidikan formal, pemerintah juga berkomitmen dalam mendukung program beasiswa bagi siswa Papua dan daerah 3T yakni  tertinggal, terdepan, dan terluar. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) menjadi salah satu solusi dalam pemerataan akses pendidikan. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di berbagai sekolah dan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Meski demikian, program ini masih menghadapi tantangan di lapangan. Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, mengusulkan agar program ini terus diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur dasar pendidikan, seperti listrik, internet, laboratorium, dan perpustakaan, khususnya di daerah pedalaman Papua.

Upaya lain yang diusulkan adalah pembentukan Relawan Pendidikan sebagai solusi terhadap kurangnya tenaga pengajar di Papua. Relawan ini diharapkan bisa menjadi penggerak pendidikan di daerah terpencil dengan melibatkan lulusan sarjana dari berbagai jurusan. Menteri Pendidikan menyambut baik gagasan ini dan diharapkan dapat segera diimplementasikan.

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Senator Filep Wamafma menegaskan bahwa perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pendidikan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga menciptakan hubungan yang baik antara dunia usaha dan masyarakat.

Selain pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan gizi bagi anak-anak Papua melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka di sekolah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional dan akan terus dievaluasi agar lebih efektif dalam implementasinya.

Sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program MBG diakui masih ada, seperti kesesuaian menu dengan selera anak-anak di Papua. Beberapa anak dilaporkan kurang menyukai nasi atau lauk yang disediakan. Pemerintah terus mengkaji dan memperbaiki mekanisme program ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari tokoh masyarakat Papua, termasuk Sekretaris Sinode Gereja Kemah Injil Masehi Kingmi Indonesia, Pdt. Dr. Yones Wenda. Ia menegaskan bahwa program ini sangat membantu meningkatkan gizi anak-anak Papua dan meringankan beban ekonomi keluarga. Ia juga mengimbau agar masyarakat Papua mendukung program ini dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba menolaknya.

Melalui kombinasi peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan gizi, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi Papua yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Program-program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan mengalami penyempurnaan agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua.

Berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun sumber daya manusia Papua. Dari pembangunan sekolah, penyediaan beasiswa, hingga program MBG, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui jalur pendidikan. Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang menolak kebijakan ini tanpa dasar yang jelas. Pemerintah telah berupaya maksimal demi kepentingan anak-anak Papua, dan semua pihak seharusnya mendukung program yang positif ini.

Upaya penolakan terhadap MBG harus disikapi dengan kritis dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu yang justru merugikan generasi muda Papua. Pendidikan dan gizi adalah hak dasar anak-anak, dan sudah selayaknya program-program pemerintah yang bertujuan baik ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Mari bersama-sama mendukung kebijakan pendidikan dan gizi yang telah dicanangkan pemerintah. Dengan persatuan dan kerja sama yang baik, Papua akan semakin maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Jangan biarkan provokasi merusak masa depan anak-anak Papua. Pendidikan dan gizi yang baik adalah investasi bagi kemajuan bangsa, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta mengawal implementasi program-program tersebut dengan baik.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

PEKANBARU – Seekor macan akar ditemukan tewas di jalur Tol Dumai-Pekanbaru KM 78 B tepat di Hari Natal, Rabu (25/12/2024) sekitar pukul 12.30 WIB. Hewan yang diperkirakan berusia dewasa ini diduga menjadi korban tabrakan kendaraan yang melintas di ruas jalan tol arah Pekanbaru.

Informasi mengenai keberadaan macan akar yang tergeletak di jalan tol ini pertama kali diterima dari laporan masyarakat. Pihak kepolisian bersama pengelola tol, PT Hutama Karya (HK), segera bertindak untuk mengevakuasi bangkai hewan tersebut.

“Kami langsung mengevakuasi bangkai hewan ini ke pos tol untuk menghindari potensi kecelakaan atau kerumunan warga yang ingin melihat. Lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tetap aman dan lancar,” ujar Kombes Taufik Lukman Nurhidayat, Dirlantas Polda Riau.

Personel Satlantas Polres Bengkalis dari Pos Pam Rest Area 82 B dan pihak pengelola tol turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Selain itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan BKSDA Duri untuk menangani hewan liar yang dilindungi ini.

Kombes Taufik menambahkan, hewan ini diduga melintas di jalan tol hingga akhirnya tertabrak oleh kendaraan. Namun, investigasi lebih lanjut dari BKSDA akan menentukan kronologi pasti kejadian. “Macan akar ini termasuk satwa dilindungi, jadi penting bagi kita untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius,” jelasnya.

Sementara itu, BKSDA Duri menyatakan bahwa insiden ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap jalur perlintasan satwa liar di sekitar kawasan tol. “Kawasan ini dekat dengan habitat alami satwa, sehingga potensi interaksi satwa dengan jalan raya cukup tinggi,” ujar Afan, perwakilan BKSDA Duri.

Insiden ini menjadi pengingat bagi pengguna tol untuk lebih berhati-hati, terutama di jalur yang melintasi kawasan hutan atau habitat satwa liar. Pihak pengelola tol juga diharapkan dapat meningkatkan pengamanan atau memberikan tanda peringatan tambahan di titik-titik rawan.

“Kami mengimbau pengemudi untuk memperhatikan rambu-rambu dan selalu waspada, khususnya di malam hari, agar insiden seperti ini tidak terulang,” tambah Kombes Taufik.

Bangkai macan akar tersebut kini berada dalam penanganan BKSDA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak berwenang juga mengupayakan langkah-langkah preventif guna memastikan keselamatan satwa liar dan pengguna jalan.

Lubuk Basung – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menyatakan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang muncul di Sarosah, Jorong Aia Mancur, Nagari atau Desa Cubadak Timur, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman berperilaku unik, karena mendekati manusia dan mengikuti sampai batas kampung.

“Harimau sumatera mendekati manusia dan mengikuti 40 warga sampai batas kampung saat melakukan evakuasi satu keluarga dengan jumlah tiga orang yang sedang berada di kebun, Sabtu (21/12),” kata Kepala Resor Konservasi Wilayah I Panti BKSDA Sumbar Ade Putra di Lubuk Basung, Rabu.

Ia mengatakan satu keluarga itu atas nama Angga (31), Rosa (30), dan bayi berusia beberapa bulan sedang berada di kebun mereka, Sabtu (21/12) sore.

Tiba-tiba, datang seekor harimau yang merupakan satwa dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

“Satu keluarga itu berlindung di pondok kebun mereka sembari memberitahukan kepada pamannya, melalui telepon genggam,” katanya.

Ia menambahkan bahwa BKSDA Sumbar telah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan terkait kemunculan harimau tersebut, Minggu (22/12).

Verifikasi lapangan bersama Centre for Orangutan Protection (COP), Wali Nagari (Kepala Desa) Cubadak Timur beserta staf, Kanit Intelkam Polsek Duo Koto dan warga sekitar.

“Kami menelusuri lokasi munculnya satwa untuk mencari keberadaannya dan ditemukan jejak kaki satwa. Kami juga memantau satwa dengan drone dan satwa tidak ditemukan,” katanya.

Ia mengimbau warga agar melakukan aktivitas ke kebun lebih dari dua orang serta pergi ke kebun pada pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB.

“Ini telah saya sampaikan ke warga saat melakukan pertemuan usai melakukan verifikasi lapangan,” katanya.

Sementara itu, Ismail Lubis menambahkan bahwa pihaknya langsung ke lokasi kebun usai mendapatkan laporan kemunculan harimau sumatera dari kemenakan.

“Saya ke lokasi bersama tiga warga lainnya menggunakan penerangan dan sampai di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB. Di lokasi saya mencoba untuk melihat satwa dengan penerangan dan satwa masih berada di lokasi,” katanya.

Setelah itu, datang sekelompok warga untuk melakukan evakuasi kemenakannya ke rumah.

Saat evakuasi tersebut, harimau mengikuti sampai ke batas perkampungan dan satwa kembali ke habitatnya.

Wali Nagari Cubadak Timur Yelfi mengatakan bahwa sebelumnya satwa itu juga muncul di nagari tersebut sekitar empat bulan lalu.

Satwa sempat memakan ternak berupa anjing milik warga. BKSDA Sumbar dan COP turun ke lokasi memasang kamera jebak.

“Empat bulan yang lalu satwa itu juga muncul dan memakan anjing milik warga,” katanya. (*)

Pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus diperpanjang agar terhubung dari Lampung sampai Aceh. PT Hutama Karya pun mendapat mandat untuk melanjutkan pembangunan JTTS.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Sementara sampai saat ini.

Hutama Karya sudah membangun JTTS sepanjang 1.235 kilometer (Km). Itu mencakup ruas tol konstruksi 390 kilometer dan 845 kilometer ruas tol operasi.

Yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan PPJT pada 3 Juni 2024 lalu. Pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya dalam menyelesaikan backbone yang menghubungkan dua provinsi yakni Sumatera Selatan dan Jambi.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan proses konstruksi sejumlah ruas mulai dilakukan dengan penerapan digital construction yang modern untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana atau target pelaksanaan waktu.

“Konstruksi ruas-ruas ini kita lakukan secara bertahap pada rentang triwulan empat tahun 2024 dengan mempertimbangkan unsur environmental, social, governance sehingga dampaknya juga terasa langsung bagi masyarakat,” ungkap Adjib dalam keterangannya.

KEPAHIANG –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang melaksanakan tiga agenda rapat paripurna pada Selasa (24/12/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepahiang.

Agenda tersebut meliputi Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024, Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, dan Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

Penyampaian hasil reses dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) dilakukan oleh juru bicara setiap Dapil.

Dapil Kepahiang I (Kecamatan Kepahiang), Padila Sandi, A.Md menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat berfokus pada bidang infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Beberapa usulan utamanya adalah pembangunan jalan, drainase, gapura, serta pengadaan lampu jalan dan jembatan.

Dapil Kepahiang II (Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi), Taswin Natadiningrat mengungkapkan aspirasi yang salah satunya mencakup pembangunan Kantor Lurah Ujan Mas di lokasi baru, pengadaan fasilitas kesehatan, dan penanganan bidang sosial serta ekonomi masyarakat.

Dapil Kepahiang III (Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu), Eko Guntoro, S.H., menyampaikan permohonan masyarakat terkait pembangunan jalan, penyediaan air bersih, bantuan bedah rumah, serta pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan ambulance.

Dapil Kepahiang IV (Kecamatan Tebat Karai, Seberang Musi, dan Kabawetan), Eko Susilo menyebutkan aspirasi berupa pembangunan kantor desa, irigasi, fasilitas pendidikan, masjid, sarana olahraga, serta penyediaan lampu jalan dan tower sinyal.

Sementara itu Ketua DPRD, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dijadikan rekomendasi dalam bentuk Surat Keputusan DPRD dan disampaikan kepada Bupati Kepahiang untuk ditindaklanjuti.

Ketua DPRD menyatakan bahwa hingga saat ini DPRD belum menerima hasil evaluasi Gubernur Bengkulu atas Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025. Namun, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, apabila dalam 15 hari kerja Gubernur tidak memberikan evaluasi, dokumen APBD dianggap telah disetujui. Hal ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten melanjutkan proses APBD tanpa persetujuan formal demi menghindari stagnasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kepahiang juga mengesahkan sembilan Raperda menjadi Propemperda Tahun 2025. Propemperda tersebut terdiri atas tujuh Raperda Eksekutif dan dua Raperda Inisiatif DPRD, di antaranya:

Raperda Eksekutif :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Perubahan Nama Nomenklatur BAPPEDA Kepahiang.
6. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030.
7. Penyesuaian Badan Hukum PDAM Tirta Alami menjadi Perumdam.

Raperda Inisiatif DPRD :

1. Penyelenggaraan Parkir.
2. Tenaga Kerja Lokal.

Ketua DPRD menyatakan bahwa keputusan ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

Dengan terlaksananya tiga agenda paripurna ini, DPRD Kabupaten Kepahiang berharap program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang selanjutnya dapat berjalan baik dan lancar, hingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang. (rls)