Category Archives: EKONOMI

Jakarta – Pemerintah terus mendorong program hilirisasi berkualitas guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi dalam menghadapi kebutuhan industri modern.
Sebagai langkah nyata, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menegaskan pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam mendukung investasi serta meningkatkan daya saing nasional.
“Investasi yang terus meningkat, khususnya di sektor hilirisasi, memerlukan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas,” ujar Rosan.
Ia menambahkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun ke depan, investasi diproyeksikan dapat menciptakan lebih dari 2,6 juta pekerjaan baru per tahun. Pada tahun lalu saja, realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun telah menyerap 2,45 juta tenaga kerja, dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 2,8–2,9 juta orang per tahun.
Kesiapan tenaga kerja menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi. Para investor tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar tetapi juga ketersediaan tenaga kerja yang siap bekerja. Biasanya, pembangunan pabrik memakan waktu dua hingga tiga tahun, sehingga tenaga kerja harus sudah siap sejak awal.
Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang memadai guna meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.
“Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Yassierli.
Selain pelatihan, sertifikasi tenaga kerja juga menjadi perhatian utama agar pekerja Indonesia dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) siap menjamin tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki daya saing global,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, BKPM dan Kemnaker akan menyusun perjanjian kerja sama teknis untuk mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja serta pemanfaatan data guna merancang kebijakan berbasis kebutuhan industri. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi penting dalam mencapai ketahanan energi dan pangan nasional.
“Hilirisasi membuka lebih banyak lapangan kerja dengan prinsip keadilan, dampak sosial, serta keberlanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, sektor energi dan kemaritiman Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan nilai ekonomi hijau dan ekonomi biru. Namun, keberhasilannya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menaikkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada tahun 2025.

Kebijakan ini mencerminkan tekad kuat pemerintah dalam memastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat dan berkualitas serta menekan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan langkah visioner dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Investasi dalam gizi adalah investasi dalam masa depan bangsa. Dengan program ini, kami memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi yang layak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan keberlanjutan program jangka panjang.

Pengelolaan anggaran, sambungnya, akan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan secara maksimal. Dana yang dialokasikan akan digunakan secara efisien dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program berjalan dengan optimal.

“Investasi dalam gizi adalah investasi dalam masa depan bangsa. Dengan program ini, kami memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi yang layak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran akan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan secara maksimal. Dana yang dialokasikan akan digunakan secara efisien dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program berjalan dengan optimal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menekankan bahwa program ini adalah langkah nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

“Pemerintah bekerja keras untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif, menyasar kelompok yang paling membutuhkan, serta berkontribusi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program ini. Dengan peningkatan anggaran ini, jangkauan program diperluas ke lebih banyak sekolah, posyandu, dan daerah tertinggal agar tidak ada anak yang tertinggal dari akses gizi yang baik. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk sekolah dan lembaga kesehatan, untuk memastikan distribusi makanan bergizi dilakukan secara optimal.

“Pemerintah bekerja keras untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif, menyasar kelompok yang paling membutuhkan, serta berkontribusi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul,” katanya.

Dengan peningkatan anggaran ini, jangkauan program diperluas ke lebih banyak sekolah, posyandu, dan daerah tertinggal agar tidak ada anak yang tertinggal dari akses gizi yang baik. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk sekolah dan lembaga kesehatan, untuk memastikan distribusi makanan bergizi dilakukan secara optimal.

Jakarta – Pemerintah akan melakukan audit setiap kuartal terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan dengan optimal dan terus mengalami perbaikan.

Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Luhut, langkah ini diperlukan guna menjamin kelangsungan program, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang sejalan dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

“Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” kata Luhut.

Luhut menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan audit berkala ini merupakan hasil dari pertemuannya dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, pada Selasa (12/3/2025). Selain itu, pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu pagi turut memperkuat keputusan tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit” kata Luhut

Menurutnya, audit ini akan membantu program MBG untuk terus mengalami peningkatan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan. Tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.

Saat ini, program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan melibatkan 2 juta penerima manfaat. Program ini didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menjaga kualitas makanan serta kelancaran distribusinya. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SPPG menjadi 32 ribu unit pada akhir tahun 2025 agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat program ini.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG, BGN diminta untuk melakukan audit secara bertahap. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola program agar tetap transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Jakarta – Pemerintah melalui berbagai kementerian terus berupaya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, salah satunya dengan memperkenalkan konsep Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diyakini akan memperkuat perekonomian desa dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa dan menjadikannya sebagai sentra ekonomi baru. Keberadaannya sangat strategis dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk ketimpangan kesejahteraan sosial.

“Koperasi ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih sehat dan berkeadilan. Adanya koperasi ini, hasil produksi petani dapat terserap dengan baik, sehingga mereka terlindungi dari praktik kecurangan yang merugikan,” ujar Tito.

Tito juga menambahkan bahwa program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih mudah diimplementasikan dengan keberadaan koperasi ini.

Senada, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

“Koperasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menghapus kemiskinan di desa adalah kunci utama bagi kemajuan bangsa. Pembangunan ekonomi nasional tidak akan bermakna jika masih banyak masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan,” ungkap Budi.

Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN), hampir 40% masyarakat miskin di Indonesia tinggal di desa.

“Dibutuhkan langkah strategis seperti pembentukan koperasi ini untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memperkuat perekonomian di tingkat desa. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Febrian.

“Koperasi ini akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa, dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki akses terhadap pasar bagi produk-produk lokal,” tambahnya.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai solusi bagi persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di banyak daerah. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat desa untuk lebih mandiri dan berdaya saing, serta membuka peluang bagi generasi muda desa untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokal.

Oleh: Syafira Yusmin )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional dengan meluncurkan berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah utamanya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah dana investasi nasional yang akan mengelola aset BUMN secara lebih optimal dan profesional. Dengan mengonsolidasikan berbagai perusahaan pelat merah di bawah satu entitas, Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam kerangka transformasi ekonomi ini, pemerintah juga meresmikan Bank Emas sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional. Keberadaan bank ini diharapkan dapat mengurangi aliran emas ke luar negeri dan memastikan bahwa aset emas dalam negeri dikelola dengan baik untuk kepentingan nasional.

Ekonom dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai Danantara dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Konsolidasi aset BUMN yang dilakukan melalui Danantara dipandang sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Selain itu, pendekatan pengelolaan yang lebih profesional diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam investasi nasional.

Peran BUMN dalam mendukung Danantara juga mendapat perhatian serius. Pertamina, sebagai salah satu kontributor terbesar dalam pengelolaan aset Danantara, memiliki andil signifikan dalam mendukung transformasi energi nasional. Keberadaan perusahaan ini tidak hanya terbatas pada sektor migas, tetapi juga terlibat dalam pengembangan energi terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol.

Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menilai bahwa Danantara berpotensi mengatasi permasalahan klasik dalam perekonomian Indonesia, yaitu kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi (saving-investment gap). Dengan konsolidasi kekuatan ekonomi BUMN, Danantara diharapkan dapat memperbesar kapasitas investasi nasional, baik melalui investasi mandiri maupun kerja sama dengan mitra internasional.

Herry juga menegaskan bahwa pengelolaan aset BUMN yang lebih optimal melalui Danantara akan mendorong industrialisasi berbasis nilai tambah. Sumber daya alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk mentah, melainkan akan diolah di dalam negeri untuk meningkatkan manfaat ekonominya bagi masyarakat.

Selain itu, Danantara juga dipandang sebagai instrumen yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing dalam bentuk utang. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap dana eksternal dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Sementara itu, Bank Emas juga menjadi bagian penting dalam strategi transformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Bank ini dirancang untuk memberikan layanan simpanan, pembiayaan, serta perdagangan emas dalam negeri. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi emas yang lebih aman dan terstruktur.

Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia (BSI), Anton Sukarna, menilai Bank Emas akan menjadi penggerak utama dalam ekonomi syariah nasional. Dengan adanya bank ini, masyarakat dapat menyimpan emas mereka secara lebih aman, memperoleh imbal hasil dalam bentuk gramasi, serta mengoptimalkan potensi emas sebagai instrumen investasi.

Potensi pasar emas di Indonesia sendiri masih sangat besar. Berdasarkan kajian McKinsey, emas yang beredar di masyarakat mencapai 1.800 ton, sementara jumlah emas batangan yang dapat dimonetisasi diperkirakan mencapai 321 ton. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 2.600 ton dan termasuk dalam sepuluh besar produsen emas global.

Ekonom senior Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, menilai bahwa keberadaan Bank Emas akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan industri keuangan. Dengan adanya lembaga ini, pemilik emas dapat menyimpan aset mereka dengan lebih aman sekaligus memperoleh imbal hasil. Selain itu, bank emas juga akan mendorong diversifikasi investasi di sektor keuangan nasional.

Keuntungan lain dari adanya Bank Emas adalah meningkatnya potensi hilirisasi logam mulia di dalam negeri. Hilirisasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bijih emas hingga sepuluh kali lipat dibandingkan dengan sekadar mengekspornya dalam bentuk mentah. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan emas di kawasan Asia Tenggara.

Optimisme terhadap Bank Emas semakin diperkuat dengan keterlibatan BSI sebagai salah satu pengelola bisnis ini. Bank syariah terbesar di Indonesia tersebut telah mencatat lonjakan pertumbuhan signifikan dalam bisnis emas, dengan total emas kelolaan mencapai 17,5 ton pada tahun 2024. Dalam beberapa tahun ke depan, BSI berencana untuk memperluas layanan mereka dengan menghadirkan fitur seperti penitipan emas, perdagangan emas digital, serta mesin ATM emas yang memungkinkan masyarakat mencetak emas mereka secara langsung.

Dengan strategi transformasi ekonomi yang semakin terarah, peluncuran Danantara dan Bank Emas menandai langkah besar dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Konsolidasi aset BUMN melalui Danantara akan menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, sementara Bank Emas akan memastikan bahwa sumber daya emas nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi domestik.

Keberadaan kedua institusi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang tepat, Danantara dan Bank Emas diyakini dapat menjadi pilar utama dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju.

)* Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Dhita Karuniawati*

Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyaksikan berbagai kebijakan revolusioner dalam membentuk perekonomian Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan yang lebih baik. Dua inisiatif besar yang mencuri perhatian publik adalah pembentukan Danantara dan Bank Emas, yang masing-masing memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Kedua lembaga ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan keberanian dan visi Presiden Prabowo dalam menghadirkan sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan di tengah gejolak ekonomi global.

Danantara, sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur yang baru, menjadi salah satu program unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nama “Danantara” mencerminkan niat untuk menciptakan sistem keuangan yang menjembatani kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan sumber daya keuangan dalam negeri. Dengan demikian, Danantara bertujuan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri atau investor asing dalam pembiayaan proyek infrastruktur nasional.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang sangat besar, sementara anggaran negara terbatas. Oleh karena itu, Danantara hadir sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan infrastruktur dengan model yang lebih mandiri, melalui pengumpulan dana dalam negeri. Dengan cara ini, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang dapat meningkatkan beban utang negara.

Danantara berperan sebagai mediator antara proyek infrastruktur dengan investor domestik, terutama dari sektor swasta dan lembaga keuangan lokal. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi domestik, mengurangi kebocoran dana, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak akan menggadaikan saham milik pemerintah. Danantara dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Thomas menjelaskan bahwa Danantara memiliki wewenang untuk mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, serta menjadi wadah investasi dividen BUMN agar dapat dikembangkan lebih lanjut. Modal awal Danantara mencapai Rp 1.000 triliun, bersumber dari penyertaan modal negara berupa saham BUMN dan dana tunai.

Kebijakan lain yang patut diapresiasi adalah pembentukan Bank Emas, yang bertujuan menjadikan emas sebagai instrumen keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat. Sejak lama, emas dikenal sebagai bentuk investasi paling aman, terutama dalam masa ketidakpastian ekonomi. Bank Emas hadir untuk memfasilitasi penyimpanan, pembelian, dan perdagangan emas secara lebih mudah dan transparan.

Pembentukan Bank Emas didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan alternatif investasi yang lebih stabil. Emas memiliki daya tahan luar biasa terhadap inflasi dan fluktuasi pasar global. Dengan semakin populernya investasi berbasis emas, Bank Emas memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melindungi kekayaan mereka dari gejolak ekonomi atau fluktuasi nilai tukar mata uang.

Selain itu, Bank Emas dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mendorong penggunaan emas sebagai cadangan devisa yang lebih stabil. Sebagai negara penghasil emas, Indonesia harus memanfaatkan potensi ini untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Dengan pemanfaatan emas yang lebih luas, sistem keuangan Indonesia dapat lebih stabil dan berdaya saing.

Bank Emas juga diharapkan menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Banyak masyarakat di luar kota besar yang masih sulit mengakses produk keuangan konvensional, tetapi dengan adanya Bank Emas, masyarakat di daerah terpencil dapat dengan mudah berinvestasi emas melalui sistem digital. Dengan akses yang lebih luas terhadap emas sebagai aset investasi, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa usaha bullion, termasuk emas dan logam mulia, telah mendapat perlindungan asuransi di Indonesia. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman emas dan logam mulia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa produk asuransi untuk usaha bullion tersedia dalam beberapa bentuk, termasuk perlindungan asuransi pada emas yang disimpan (cash in safe) serta emas yang dalam perjalanan (cash in transit). Selain itu, terdapat asuransi kebongkaran yang memberikan perlindungan bagi nasabah dari risiko pembobolan terhadap penyimpanan emas dan logam mulia.

Pembentukan Danantara dan Bank Emas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah besar yang mencerminkan keberanian dan visi jauh ke depan dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak ekonomi global. Kedua lembaga ini menawarkan solusi bagi tantangan besar yang dihadapi negara, seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan volatilitas pasar finansial. Dengan pengelolaan yang tepat, kedua lembaga ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan-kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin berkomitmen menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada potensi domestik. Dengan terus mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, Danantara dan Bank Emas dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

)*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari *)

Pemerintah menunjukkan sikap tegas dalam menindak para produsen minyak goreng yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Berbagai pelanggaran terkait produksi dan distribusi minyak goreng Minyakita, telah terungkap, dan pemerintah bergerak cepat untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik curang ini.

Atas kasus tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bertindak cepat dengan mencabut identitas Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi Minyakita. Langkah ini diambil untuk memastikan koperasi berfungsi sesuai dengan asas kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kesejahteraan bersama, sebagaimana yang menjadi tujuan utama koperasi di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang dapat merugikan masyarakat, terutama oleh koperasi. Ia menyatakan bahwa koperasi harus menjadi wadah ekonomi yang sehat dan transparan, dan jika ada yang melanggar, maka izin mereka akan dicabut serta badan hukum mereka akan dibekukan melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan. Jika ada indikasi koperasi atau perusahaan yang melakukan praktik curang dalam distribusi Minyakita, diharapkan masyarakat segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji, meminta pemerintah untuk menindak tegas para pelaku yang dengan sengaja melakukan pemalsuan Minyakita. Menurutnya, tindakan ini sudah sangat terang-terangan dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyeleweng tersebut sudah sangat jelas. Kerugian yang dialami masyarakat sangat besar, dan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, terutama terkait ukuran, takaran, dan timbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya.

Selain itu, Sarmuji meminta agar Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh produsen Minyakita yang memiliki izin produksi. Jika ditemukan pelanggaran, maka pemerintah harus segera mencabut izin usaha mereka serta memberikan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Sarmuji menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat indikasi peredaran Minyakita dengan kemasan serupa, namun dijual dengan harga lebih tinggi dan dengan takaran yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menyalahgunakan produksi Minyakita dengan tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Masyarakat juga diminta untuk lebih teliti dalam membeli Minyakita. Mereka diimbau untuk memeriksa kemasan, harga, serta takaran yang tertera guna menghindari menjadi korban praktik kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tak hanya di Kudus, pelanggaran serupa juga ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Pemerintah resmi menyegel pabrik PT Artha Eka Global Asia (Aega) setelah ditemukan adanya pelanggaran dalam ketentuan takaran produk Minyakita yang mereka produksi. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, langsung memimpin inspeksi mendadak ke pabrik tersebut, dan hasilnya sangat mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah disegel dan tidak dapat lagi beroperasi.

Dalam sidak yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas (Satgas) Polri, ditemukan sebanyak 140 dus Minyakita serta 32.284 botol kosong yang siap digunakan untuk produksi. Fakta ini semakin memperjelas adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh PT Aega, sehingga pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain mencabut izin operasional perusahaan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan menindak distributor yang terlibat dalam pendistribusian Minyakita dari perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan rakyat kecil yang membutuhkan minyak goreng bersubsidi dengan harga terjangkau.

Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi oknum-oknum nakal yang berusaha mengambil keuntungan dengan cara tidak etis. Minyakita adalah produk yang disubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun, jika ada pihak yang memanfaatkan kebijakan ini demi kepentingan pribadi, pemerintah akan bertindak tanpa kompromi.

Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha lainnya agar tidak mencoba-coba melakukan kecurangan serupa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk Minyakita dan segera melaporkan jika menemukan indikasi adanya kecurangan.

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, guna memastikan semua pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi Minyakita mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, diharapkan pengawasan bisa semakin diperketat dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Tindakan tegas ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam melindungi kepentingan rakyat dan memastikan distribusi Minyakita berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ke depannya, pengawasan akan terus diperketat, dan sanksi yang lebih berat akan menanti bagi siapa pun yang berani bermain curang dalam bisnis ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak segala bentuk penyimpangan demi kesejahteraan rakyat.

*) Pemerhati Konsumen

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai delapan persen, dengan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan pentingnya pemberdayaan kaum muda melalui sektor ini karena berperan sebagai mesin pertumbuhan baru.

“Ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai new engine of growth dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo,” ujar Ibas di Jakarta.

Sejak pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, sektor ekonomi kreatif menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari Rp500 triliun menjadi Rp1.400 triliun serta menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja.

“Ekonomi kreatif bukan hanya menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memiliki daya saing global. Terbukti, nilai ekspor sektor ini mencapai 12,36 miliar dolar. Generasi milenial dan Gen Z adalah aktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia,” tambahnya.

Selain sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif juga berperan dalam peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat keberagaman budaya dan kualitas masyarakat. Ibas pun mengajak generasi muda untuk fokus dan konsisten dalam mengembangkan potensinya.

“Kita harus memiliki mimpi besar agar ekonomi kreatif Indonesia semakin mendunia. Tantangan pasti ada, seperti fenomena fear of missing out (FOMO) yang membuat anak muda kehilangan fokus. Sebaliknya, kita perlu menerapkan konsep you only need one (YONO) – fokus pada satu bidang dan tekuni hingga menjadi ahli,” katanya.

Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan mesin pertumbuhan baru yang menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, ekonomi kreatif memiliki kementerian tersendiri. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong sektor ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Riefky.

Ia menjelaskan bahwa potensi ekonomi kreatif tersebar di seluruh daerah Indonesia dan harus dikembangkan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai delapan persen hingga 2029, dengan menciptakan ruang dan peluang investasi yang lebih luas.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, juga berharap ekonomi kreatif semakin mendorong pertumbuhan UMKM.

“Di era digital, persaingan semakin ketat dengan berkembangnya e-commerce. Pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan tren perdagangan yang tak lagi dibatasi ruang dan waktu,” pungkasnya.

Oleh: Maskawi Syaifuddin *)

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah menuju swasembada energi melalui pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendukung visi pembangunan jangka panjang. Untuk mewujudkannya, pemerintah menggandeng sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini memungkinkan proyek-proyek energi berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Dengan strategi tersebut, Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan energi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkokoh posisinya sebagai negara yang mandiri di bidang energi.

Salah satu fokus utama dalam upaya ini adalah pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Bendungan yang dibangun selama ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan air bagi irigasi atau kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, yakni pembangunan juga harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Optimalisasi bendungan untuk PLTA dianggap sebagai langkah strategis guna mendukung swasembada energi, sejalan dengan visi kebijakan nasional yang menekankan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan energi air ini juga mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki banyak sungai dan wilayah berpotensi tinggi untuk PLTA.

Dalam rangka mempercepat pengembangan PLTA, pemerintah menerapkan skema KPBU pada sejumlah bendungan yang telah ada. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa terdapat tiga bendungan dalam proses KPBU, yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. Ketiga bendungan ini memiliki kapasitas menghasilkan listrik hingga puluhan megawatt, menjadikannya aset penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Lebih jauh lagi, dari 61 bendungan yang telah dibangun pada periode 2015-2024, sebanyak 43 di antaranya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PLTA. Sebanyak 35 bendungan bahkan telah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa integrasi pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU akan meningkatkan efisiensi. Dengan menggabungkan fungsi irigasi, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik dalam satu paket proyek, nilai keekonomian menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha swasta. Pendekatan ini juga memungkinkan percepatan pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan infrastruktur energi, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Selain itu, model ini mendukung pemerataan pembangunan energi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok negeri.

Di sisi lain, pengembangan kilang minyak menjadi pilar penting lainnya dalam strategi swasembada energi. PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan energi milik negara, memegang peran sentral dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan kilang hijau, produksi biofuel, dan pembangunan jaringan gas, yang semuanya dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Tujuh PSN yang dijalankan Pertamina terdiri dari dua proyek baru dan lima proyek lanjutan. Proyek baru meliputi Biorefinery Sumatera di Riau dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit VI Balongan di Jawa Timur. Sementara itu, proyek lanjutan mencakup ekspansi Kilang Minyak Tuban di Jawa Timur, pengembangan biofuel berbasis metanol dan etanol di Bojonegoro, RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah, Biorefinery Cilacap, serta pembangunan jaringan gas perkotaan di kota-kota besar seperti Batam, Palembang, dan Jakarta. Keberagaman proyek ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan energi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga penyediaan infrastruktur distribusi.

Pembangunan jaringan gas perkotaan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029, mengingat ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih yang lebih terjangkau dan efisien, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil konvensional yang mahal dan kurang ramah lingkungan. Dengan jaringan gas yang lebih luas, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem energi yang inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui sinergi antara pembangunan pembangkit listrik dan kilang minyak, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai kemandirian energi. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU memungkinkan percepatan pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pendekatan ini juga mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang matang dan terintegrasi, Indonesia semakin optimistis menuju masa depan energi yang mandiri, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus berkomitmen dalam melindungi industri padat karya dan mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kepailitan Sritex dan dampaknya terhadap ribuan pekerja. Langkah-langkah konkret mulai diambil untuk mencari solusi terbaik guna menjaga keberlangsungan industri serta memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Maret 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang menimpa pekerja PT Sritex. Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mencari solusi agar para pekerja tetap mendapatkan perlindungan serta peluang untuk kembali bekerja.

Pihaknya mengatakan atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah sangat concern terhadap bagaimana mencari jalan keluar, terutama yang berkaitan dengan nasib para pekerja PT Sritex.

Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim kurator, investor potensial, serta Kementerian Ketenagakerjaan guna membahas langkah-langkah penyelesaian yang optimal. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor baru agar produksi tetap berjalan dan tenaga kerja dapat kembali diserap.

Perwakilan tim kurator PT Sritex, Nurma Sadiqin, menegaskan bahwa peluang penyewaan aset ini bertujuan untuk mempertahankan nilai perusahaan sekaligus memberikan kesempatan bagi para pekerja yang terkena PHK agar bisa bekerja kembali.

Saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan calon investor. Dalam dua minggu ke depan, tim kurator akan menentukan pihak yang akan menyewa aset Sritex guna menyerap tenaga kerja, termasuk kemungkinan mempekerjakan kembali karyawan yang terdampak PHK.

Di sisi lain, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk pesangon dan hak normatif lainnya yang sedang dalam proses pencatatan tagihan.

Keputusan penyewaan aset Sritex sebagai solusi untuk menghidupkan kembali produksi disambut baik oleh para pekerja yang terkena PHK. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengungkapkan harapan besar agar pabrik bisa segera beroperasi kembali dan para buruh bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. Pihaknya berharap seluruh mantan pekerja Sritex yang saat ini terdampak PHK bisa kembali bekerja seperti sebelumnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan. Dengan adanya solusi yang tengah diupayakan pemerintah dan kurator, buruh Sritex memiliki harapan baru untuk melanjutkan kehidupan ekonomi mereka.

Pemerintah juga terus mengawal pemenuhan hak-hak pekerja Sritex. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan bahwa kompensasi PHK, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetap diberikan kepada para pekerja yang terdampak.

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kurator. Seperti yang telah disampaikan, dalam dua minggu ke depan pekerja akan mulai dipekerjakan kembali. Ini tentu dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang terdampak PHK.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di wilayah Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja yang terdampak.

Berdasarkan data terakhir, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk karyawan yang terkena PHK.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan perusahaan, tetapi juga menyiapkan skema mitigasi bagi pekerja yang membutuhkan pekerjaan baru.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja dengan memberikan kemudahan melalui layanan prioritas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan PT Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini merupakan wujud nyata hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kesejahteraan pekerja di tengah situasi sulit sekalipun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo saat meninjau layanan prioritas yang dibuka di dalam PT Sritex menyampaikan bahwa layanan yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian dalam melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi.

Dukungan pemerintah dalam menangani kepailitan Sritex menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi industri padat karya serta mencegah PHK massal. Dengan solusi yang sedang diupayakan, seperti penyewaan aset perusahaan oleh investor baru dan pembukaan lapangan kerja alternatif, diharapkan pekerja yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dalam waktu dekat.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah ini juga menjadi bukti bahwa perlindungan tenaga kerja dan stabilitas industri akan terus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah tidak hanya berupaya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, investor, dan serikat pekerja, diharapkan solusi terbaik bisa segera terwujud, sehingga industri padat karya seperti Sritex bisa kembali beroperasi dan memberikan manfaat bagi banyak tenaga kerja di Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com