Category Archives: EKONOMI

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa kebijakan strategis yang baru diluncurkan, seperti pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara dan Bank Emas, merupakan langkah penting menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta.

“Bulan ini bulan Februari 2025, boleh dikatakan adalah bulan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia kita. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo.

Pemerintah mengumumkan kebijakan baru untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025, mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor dalam jangka waktu 12 bulan di bank-bank nasional.

“Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan bertambah sebanyak 80 miliar dolar AS pada tahun 2025 karena kita mulai 1 Maret. Diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar AS devisa kita” ungkap Prabowo.

Selain itu, Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (Danantara), dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi.

Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS, pembentukan Danantara bertujuan mempercepat pembangunan industri hilirisasi sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam dan produksi nasional dapat meningkat signifikan, bahkan hingga puluhan atau ratusan kali lipat.

Prabowo menegaskan bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, tetapi pengelolaannya harus lebih cerdas, teliti, hati-hati, dan transparan.

“Dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menyatakan kebanggaannya karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia pada hari ini memiliki Bank Emas.

Langkah ini dinilai penting karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia. Prabowo mengatakan bahwa persiapan Bank Emas memakan waktu lebih dari 4 tahun.

Prabowo menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Produksi emas nasional telah meningkat dari 100 ton menjadi 160 ton per tahun.

Dengan perbaikan ekosistem pelayanan, Presiden berharap hal ini dapat mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan emas Indonesia.

Presiden juga mengharapkan bahwa kehadiran Bank Emas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Bank Emas berpotensi meningkatkan PDB sebesar Rp245 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 1,8 juta orang, serta memperluas dan menghemat cadangan devisa negara. Melalui pengelolaan dan penyimpanan emas secara menyeluruh di dalam negeri, Kepala Negara menyatakan bahwa pengiriman emas ke luar negeri dapat dikendalikan.

“Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada Bank Emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” tutur Prabowo.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menegaskan komitmennya untuk merekrut sumber daya manusia terbaik dalam pengelolaannya. Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melarang adanya orang-orang titipan dalam tim Danantara.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, ‘Pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik.’ Tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” ujar Rosan,

Sebagai badan investasi nasional, Danantara memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan. Untuk memastikan hal tersebut, proses rekrutmen dilakukan secara profesional dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kami pun dibantu oleh head hunter maupun advisor dari dalam dan luar negeri, kami juga laporkan ke Bapak Presiden,” tambahnya. Ia juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan bergabung dengan Danantara akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih, dan memang expertise di bidangnya. Itu yang kami laporkan,” jelas Rosan.

“Kami berikan juga tadi berikut beserta CV-nya. Karena ini benar-benar harus nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas yang tinggi. Jadi itu yang kita laporkan. Insya Allah minggu depan nama-nama itu kita akan umumkan kepada media,” katanya.

Sementara itu, kehadiran bank emas (bulion bank) dalam lini bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) diharapkan dapat memperkuat ekosistem perbankan syariah di Tanah Air. Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D., menilai bahwa layanan bank emas ini merupakan inovasi penting dalam dunia perbankan syariah.

“Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah,” ujarnya. Menurutnya, layanan ini memungkinkan diversifikasi produk dan menarik lebih banyak nasabah untuk berinvestasi dalam emas.

“Apa lagi emas ini kan secara kultural sudah menjadi alat investasi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisnis bulion bisa memperkuat likuiditas dan stabilitas aset berbasis syariah,” tambah Rahmatina.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak hanya berperan dalam meningkatkan kecukupan gizi pelajar, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian daerah dengan melibatkan koperasi serta membuka lapangan pekerjaan baru.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi menjadi komponen sentral dalam mendukung pelaksanaan MBG. Hingga saat ini, sudah ada 321 koperasi yang terverifikasi dan siap menopang kesuksesan program tersebut.

“Kalau berdasarkan data kami, sudah ada 321 koperasi yang terverifikasi dan telah siap secara kelembagaan serta bisnis (mendukung MBG),” kata Menkop Budi Arie Setiadi.

Koperasi memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku seperti beras, sayur, daging, telur, buah, dan susu yang kemudian diolah menjadi paket makanan bergizi bagi para pelajar. Menkop Budi Arie Setiadi memastikan pihaknya terus melakukan verifikasi guna memperbanyak jumlah koperasi yang terlibat.

“Verifikasi itu tugas kami untuk memastikan (kesiapan koperasi). Makanya tadi yang sudah fit (layak) ada 321 koperasi itu dari 1.300-an yang kami data. Nanti kami melakukan pendataan terus,” ujarnya.

Di sisi lain, keberadaan dapur Program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja baru.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyatakan bahwa dapur MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Mulai dari pembangunan hingga beroperasi, dapur MBG tentunya membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian lapangan kerja baru bertambah sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” katanya.

Setiap dapur MBG wajib memiliki minimal 47 tenaga kerja yang terdiri dari ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan, dan tenaga kebersihan. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) turut menugaskan kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi guna mendukung operasional dapur. Penyediaan bahan makanan juga melibatkan petani, peternak, nelayan, dan distributor lokal untuk memastikan perputaran ekonomi daerah.

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi pelajar guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Selain itu, program ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi angka pengangguran.

“Kami dari legislatif yang bekerjasama dengan BGN gencar memberikan sosialisasi tentang MBG kepada masyarakat dengan tujuan program ini berjalan lancar dan terlaksana secara merata,” tambah Zainul Munasichin.

Program MBG adalah bukti nyata gotong royong berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melibatkan koperasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, program ini tidak hanya menjamin masa depan generasi penerus, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional serta mewujudkan visi pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri.

Oleh: Satria Ahmad )*

Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sektor ini, pemerintah melihat ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, pengembangan sektor ini menjadi prioritas dalam strategi ekonomi nasional.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai langkah telah diambil untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat sinergi antara pelaku usaha, akademisi, serta pemerintah guna mendorong inovasi dan daya saing produk kreatif Indonesia di pasar internasional.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan agenda strategis untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi. Muhaimin menjelaskan bahwa ada berbagai isu yang harus segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan ekonomi kreatif, termasuk penyediaan data tunggal agar bantuan dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dengan menyediakan dukungan bahan baku serta mendorong sinergi antara usaha besar dan UMKM agar dapat berkolaborasi secara efektif.

Dalam mendukung sektor ekonomi kreatif, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, dan pekerja migran melalui skema pinjaman berbunga rendah. Skema ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, guna memastikan bahwa dana pemerintah yang dialokasikan dapat langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi pemerintahan yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak baru dalam perekonomian nasional. Teuku Riefky juga menekankan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan semakin berkembangnya tren global yang mengutamakan produk berbasis budaya lokal. Pemerintah akan terus mengembangkan sektor ini dengan memadukan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

Ketua Komite Khusus Luar Negeri Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Osco Olfriady Letunggamu, menekankan pentingnya inisiatif ini dalam memperluas pasar ekonomi kreatif Indonesia ke tingkat global. Gekrafs diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pasar internasional serta menarik investasi asing ke Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, juga menyoroti peran kolaborasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Ia menyampaikan bahwa semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah akan semakin mempercepat pertumbuhan industri kreatif nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi tiga tren utama dalam ekonomi kreatif yang akan menjadi fokus pengembangan di tahun-tahun mendatang. Pertama, tren “Local is the New Luxury,” di mana produk-produk berbasis budaya lokal semakin diminati di pasar internasional. Kedua, konsep “Experiential Experience Kuliner,” yang menawarkan pengalaman unik dalam menikmati kuliner khas Indonesia. Ketiga, “Revolusi Mode,” yang menekankan keberlanjutan dan penggunaan bahan ramah lingkungan dalam industri fesyen.

Melalui penguatan tren ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang signifikan hingga tahun 2029. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), sektor ini ditargetkan menyumbang hingga 8,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pertumbuhan ekspor sebesar 5,96%, penyerapan tenaga kerja mencapai 27,66 juta orang, serta peningkatan investasi ekonomi kreatif sebesar 8,08%.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif, baik di dalam maupun luar negeri. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting untuk memastikan produk-produk kreatif Indonesia mampu bersaing di pasar global. Program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan muda pun semakin diperkuat agar mereka mampu menghadapi tantangan industri kreatif yang terus berkembang.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada industri kreatif, termasuk insentif fiskal bagi pelaku usaha, pembangunan infrastruktur penunjang, serta kemudahan regulasi yang mendukung iklim bisnis yang kondusif.

Dari sisi kebijakan ekspor, pemerintah juga akan memperluas jangkauan produk kreatif Indonesia ke pasar internasional dengan membuka peluang kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra strategis. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia serta mempercepat pertumbuhan industri berbasis inovasi dan teknologi.

Selain itu, peran generasi muda dalam sektor ekonomi kreatif menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, para pelaku ekonomi kreatif muda diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan produk dan layanan inovatif yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah juga akan mendorong lebih banyak program inkubasi dan akselerasi untuk mendukung perkembangan startup di sektor kreatif.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dijalankan, diharapkan ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen pemerintah dalam mendukung sektor ini diharapkan tidak hanya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi kreatif global.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Ali Fahmi )*

Kasus mega korupsi di PT Pertamina (Persero) telah menciptakan guncangan besar dalam sektor energi nasional. Dengan nilai kerugian yang mencapai Rp193,7 triliun per tahun selama periode 2018-2023, skandal ini bukan hanya sekadar penyimpangan keuangan, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan mafia migas menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa keuangan negara tidak lagi dirugikan oleh praktik korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Kasus korupsi yang terjadi di Pertamina melibatkan berbagai modus, mulai dari markup impor minyak mentah, impor BBM, hingga pengapalan impor minyak mentah dan BBM yang dilakukan oleh oknum di anak perusahaan Pertamina dan beberapa perusahaan swasta. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, menilai bahwa kasus ini tidak boleh dialihkan pada perdebatan mengenai blending BBM, karena hal tersebut hanya akan mengaburkan fakta bahwa negara telah dirampok dalam skala besar.

Fahmy juga mengingatkan bahwa perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait blending dapat berdampak negatif terhadap pola konsumsi masyarakat. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap BBM nonsubsidi seperti Pertamax, maka ada kemungkinan  akan beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite. Akibatnya, beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian nasional.

Selain itu, pengungkapan kasus ini yang baru terjadi di awal 2025 setelah berlangsung selama lima tahun menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang melindungi praktik tersebut sebelumnya. Fahmy menyoroti bahwa selama periode 2018-2023, skandal ini seolah tidak tersentuh sama sekali karena adanya backing yang sangat kuat. Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas dan pihak-pihak yang melindunginya, maka mega korupsi Pertamina dapat kembali terulang.

Pemberantasan korupsi di sektor migas tidak bisa dilakukan setengah hati. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi ini. Barang bukti tersebut mencakup dokumen, laptop, handphone, serta alat komunikasi lainnya, yang diharapkan dapat mengungkap jaringan mafia migas secara lebih mendalam.

Simon juga menegaskan bahwa Pertamina akan bersikap transparan dalam penyelidikan dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, jika dalam perjalanan penyelidikan masih diperlukan tambahan barang bukti, pihaknya akan tetap kooperatif dalam menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung.

Langkah tegas pemerintah ini menunjukkan bahwa era perlindungan terhadap mafia migas sudah berakhir. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menyelamatkan negara dari kerugian triliunan rupiah akibat praktik korupsi yang telah berlangsung lama di sektor energi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, skandal ini diharapkan menjadi titik balik dalam reformasi tata kelola migas di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di sektor migas tidak cukup hanya dengan menangkap para pelaku yang terlibat. Reformasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi di masa depan.

Selama ini, lemahnya pengawasan terhadap impor dan distribusi migas memberikan celah bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu ada sistem yang lebih transparan, dalam pencatatan transaksi impor dan distribusi BBM.

Pertamina sebagai BUMN strategis harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Setiap transaksi besar, terutama yang berkaitan dengan impor dan ekspor minyak mentah, harus diaudit secara berkala oleh lembaga independen.

Seperti yang dikatakan Fahmy, mafia migas tidak hanya terdiri dari oknum di dalam Pertamina, tetapi juga melibatkan pihak-pihak di kementerian terkait yang selama ini menjadi backing. Jika hanya eksekutor lapangan yang dihukum sementara dalang utama tetap bebas, maka korupsi akan terus berulang.

Salah satu alasan mengapa mafia migas bisa beroperasi dengan leluasa adalah ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Jika kilang dalam negeri dapat dioptimalkan dan kapasitas produksinya ditingkatkan, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan menutup celah bagi praktik korupsi.

Kasus mega korupsi Pertamina yang terungkap di awal 2025 bisa menjadi titik balik dalam reformasi tata kelola migas di Indonesia. Jika reformasi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka industri migas nasional akan menjadi lebih transparan, efisien, dan bebas dari mafia.

Keberhasilan dalam menumpas mafia migas tidak hanya berdampak pada perbaikan tata kelola industri, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat. Dengan sistem yang lebih bersih dan transparan, harga bahan bakar diharapkan lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, optimalisasi sumber daya energi dalam negeri akan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Langkah Presiden Prabowo dalam mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di sektor migas bukan sekadar retorika, melainkan agenda nyata yang harus dituntaskan. Reformasi ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat dalam pengelolaan sumber daya energinya.

)* Penulis merupakan akademisi muda pemerhati kebijakan pemerintah

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa proses penyelesaian hak pekerja PT Sritex yang terdampak PHK telah berjalan sesuai mekanisme hukum dan mengimbau agar tidak terprovokasi oleh ajakan aksi yang berpotensi memperkeruh situasi. Stabilitas sosial dan ekonomi menjadi prioritas utama dalam menangani dampak kepailitan perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan aksi unjuk rasa terkait PHK massal di PT Sritex. “Pekerja Sritex telah menunjukkan sikap yang kondusif dalam menghadapi situasi ini. Kami mengutamakan strategi advokasi dan negosiasi sebagai langkah utama,” ujar Ristadi.

Langkah ini menjadi contoh positif dalam hubungan industrial di Indonesia, di mana penyelesaian konflik ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan dialog dan pendekatan hukum yang tepat. KSPN juga mendesak tim kurator agar mengutamakan pembayaran hak pesangon pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal penyelesaian kasus ini agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. “Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja,” tegas Yassierli.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema baru yang memungkinkan eks karyawan PT Sritex untuk kembali bekerja di bawah investor yang akan mengambil alih operasional perusahaan. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi para pekerja dan mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa tim kurator masih bernegosiasi dengan calon investor yang berminat mengambil alih PT Sritex. “Proses penyewaan aset perusahaan sedang berlangsung, dan karyawan yang terdampak PHK akan didata ulang untuk memastikan mereka dapat kembali bekerja,” pungkasnya.

Di sisi lain, Tim Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin menjelaskan bahwa proses rekrutmen eks karyawan akan menjadi prioritas bagi investor baru. “Investor yang berminat menyewa aset PT Sritex akan menyerap kembali tenaga kerja yang terdampak PHK. Kami juga memastikan seluruh hak buruh dapat terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” tutup Nurma.

Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas dalam menghadapi dinamika industri tekstil. Dengan solusi yang telah disiapkan, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan industri tekstil dapat kembali bangkit dengan model bisnis yang lebih kuat.

Oleh :Zayyan Kirana )*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan menjaga kepentingan masyarakat dengan langkah tegas membongkar kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina.

Di sisi lain, upaya untuk memastikan kualitas BBM yang beredar tetap memenuhi standar nasional juga terus diperkuat. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam sektor energi. Kasus dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2018-2023 menarik perhatian publik karena nilai kerugian negara yang mencapai angka fantastis.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, yang melibatkan Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tindakan tegas ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menoleransi praktik korupsi yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Dalam merespons kasus ini, pemerintah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara independen tanpa intervensi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini. Sikap ini semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Langkah Kejaksaan Agung yang terus mengusut kasus ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh hukum Mahfud MD. Menurutnya, langkah hukum yang dilakukan merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang bersih. Tidak hanya itu, upaya pemberantasan korupsi ini juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, bahkan dalam sektor strategis seperti energi.

Di tengah langkah tegas terhadap praktik korupsi, pemerintah juga memastikan bahwa kualitas BBM yang dipasarkan oleh Pertamina tetap terjaga melalui sistem pengawasan yang ketat. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa mekanisme pemantauan terhadap kuantitas dan mutu BBM di Indonesia berjalan secara sistematis. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari karena telah melalui proses uji kelayakan yang ketat.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam memastikan mutu BBM adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Institusi ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi dan pengujian guna memastikan bahwa BBM yang dipasarkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Pengujian dilakukan berdasarkan metode yang terukur, mencakup aspek seperti angka oktan, kandungan sulfur, dan massa jenis BBM. Dengan adanya pengawasan berlapis dari berbagai pihak, masyarakat dapat yakin bahwa BBM yang digunakan aman dan sesuai dengan regulasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa seluruh BBM yang beredar telah melewati tahapan pengujian yang ketat sejak lama. Pernyataan ini menepis keraguan sebagian pihak terhadap kualitas BBM di Indonesia. Standar yang digunakan dalam pengawasan ini telah diimplementasikan selama bertahun-tahun dan terus diperbarui guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan energi nasional.

Tidak hanya memastikan kualitas BBM, pemerintah juga mendorong reformasi tata kelola di Pertamina guna mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan negara. Langkah perbaikan ini mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan sektor energi serta penguatan mekanisme pengawasan internal. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan tata kelola energi nasional menjadi lebih profesional, efisien, dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas BBM dan menindak tegas kasus korupsi di sektor energi merupakan langkah yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam sektor energi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kasus dugaan korupsi di Pertamina sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap sektor strategis harus diperkuat. Kejaksaan Agung telah membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif jika didukung oleh komitmen politik yang kuat. Dengan dukungan penuh dari Presiden, proses hukum terhadap kasus ini berjalan transparan dan profesional.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini agar dapat dituntaskan hingga ke akarnya. Dukungan publik terhadap langkah pemberantasan korupsi di sektor energi akan memberikan tekanan agar reformasi yang sedang dilakukan tidak berhenti di tengah jalan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya energi harus terus ditanamkan di semua elemen masyarakat.

Langkah pemerintah dalam membongkar praktik korupsi di sektor migas sekaligus menjamin mutu BBM harus diapresiasi dan didukung penuh. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pengelolaan energi nasional tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini menjadi konsumen BBM. Ke depan, diharapkan pemerintah semakin memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan keberanian mengungkap kasus besar seperti ini serta ketegasan dalam menjaga standar mutu BBM, pemerintah telah membuktikan bahwa era transparansi dan akuntabilitas sedang ditegakkan. Ini adalah sinyal positif bahwa Indonesia semakin serius dalam mewujudkan tata kelola energi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keberhasilan dalam menangani kasus ini akan menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan energi nasional yang lebih baik di masa depan

)* Penulis adalah kontributor Lentera Baca Nusantara

Oleh: Agus Soepomo

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan 2025 melalui operasi pasar murah. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah lonjakan harga yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Menurut Cucun, operasi pasar ini sangat membantu masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga bahan pokok. Ia menyoroti adanya tren kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti telur ayam, cabai rawit merah, dan daging sapi menjelang bulan Ramadan. Oleh karena itu, ia berharap Satuan Tugas (Satgas) Pangan dapat bekerja optimal dalam memastikan harga-harga ini tidak mengalami kenaikan yang tidak terkendali.

Legislator asal Jawa Barat II ini juga menyinggung harga minyak goreng subsidi MinyaKita yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Ia menilai perlu adanya langkah cepat dan konkret dari pemerintah agar harga minyak goreng tetap stabil, mengingat permintaan yang meningkat signifikan selama Ramadan. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan di tingkat distribusi agar minyak goreng subsidi dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya memastikan kestabilan harga, Cucun mendorong Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap stok di pasar guna menghindari praktik penimbunan barang yang bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Ia menyampaikan bahwa berkurangnya pasokan akibat ulah spekulan dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan preventif berupa sidak ke gudang penyimpanan perlu dilakukan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Sebagai Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di DPR, Cucun juga menekankan pentingnya penindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba memainkan harga bahan pokok. Ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait melakukan pengawasan berkala guna memastikan harga tetap dalam batas yang wajar dan tidak ada praktik curang yang merugikan konsumen.

Pemerintah sendiri memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Cucun berharap kebijakan stabilisasi harga yang telah dirancang pemerintah pusat dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar kebijakan ini berjalan efektif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan pasokan pangan tetap mencukupi dan harga terkendali. Ia menyatakan optimisme bahwa operasi pasar yang digelar akan berjalan sesuai rencana dan membantu menstabilkan harga di pasaran. Pemerintah juga terus berupaya agar harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap terjangkau, termasuk beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, serta telur ayam.

Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan. Ia menekankan bahwa setiap tahun selama Ramadan dan Idulfitri terjadi peningkatan permintaan yang harus diantisipasi dengan baik agar inflasi tetap terkendali. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar hingga ke tingkat daerah.

Dalam mendukung kebijakan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pangan Ad Interim menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga bahan pokok diharapkan tetap stabil, bahkan jika memungkinkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar dengan mempertimbangkan volume distribusi komoditas, penentuan harga, serta lokasi pelaksanaan operasi pasar agar tepat sasaran dan efektif dalam menjaga harga tetap terkendali.

Lebih lanjut, Mentan memastikan bahwa stok bahan pokok utama seperti beras, daging, dan bawang dalam kondisi aman. Ia menyebut bahwa pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap mencukupi serta tidak ada kendala distribusi yang dapat menghambat kestabilan harga di pasar. Menurutnya, peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat sangat krusial dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan pelaksanaan operasi pasar berjalan dengan lancar. Langkah ini bertujuan agar harga yang diterapkan dalam operasi pasar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Beberapa daerah telah mulai menggelar operasi pasar murah sebagai bagian dari program stabilisasi harga yang lebih luas.

Di beberapa kota besar, operasi pasar ini difokuskan pada wilayah dengan tingkat inflasi tinggi agar dampaknya lebih terasa. Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga menjelang Ramadan. Selain itu, upaya ini juga dirancang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok bahan pokok tetap tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang wajar.

Melalui berbagai langkah konkret ini, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali. Operasi pasar diharapkan menjadi solusi efektif dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi selama Ramadan 2025. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta, diharapkan kestabilan harga dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat luas.

*) Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

Oleh:  Agus Suprianto )*

Indonesia tengah memasuki era transformasi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan visi membangun Indonesia yang lebih kuat, maju, dan berdaulat, pemerintah kini fokus pada penguatan perekonomian melalui kebijakan yang terarah, efisien, dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, pemerintah juga mendorong pendirian Bank Emas guna memperkuat ekosistem logam mulia nasional dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia memerlukan kebijakan dan program yang dapat menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai motor penggerak investasi yang mengedepankan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Danantara akan menjadi katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional guna mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara berpotensi mengubah wajah perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif dan bernilai tinggi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya, M. Ali Affandi, juga mengapresiasi kehadiran Danantara sebagai momentum penting bagi penguatan pondasi ekonomi nasional. Menurutnya, Danantara berperan dalam menarik investasi global dan memastikan distribusi modal yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia.

Selain itu, praktisi pendampingan UMKM dan CEO Layanan UMKM Naik Kelas (LUNAS), Roy Baskoro, menyoroti potensi Danantara dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Dengan dukungan investasi yang tepat sasaran, sektor UMKM dapat berkembang lebih pesat, menghasilkan produk unggulan, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja di berbagai daerah. Ini akan mempercepat proses pemerataan ekonomi di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri emas, dengan cadangan yang menempati peringkat keenam terbesar di dunia. Keberadaan Bank Emas menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut guna memperkuat ekosistem logam mulia nasional. Selain itu, bank ini dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi melalui pengelolaan emas yang lebih terstruktur dan produktif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Fathi, menegaskan bahwa Indonesia sudah selayaknya memiliki Bank Emas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Bank Emas bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai pendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Fathi menjelaskan bahwa Bank Emas dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan tepat sasaran.

Dukungan terhadap pembentukan Bank Emas juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Selain menambah PDB dan membuka jutaan lapangan kerja, Bank Emas juga akan meningkatkan tabungan emas masyarakat serta memperkuat cadangan emas negara. Dengan adanya Bank Emas, devisa negara dapat dihemat sehingga memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi.

Dalam upaya memperkuat ekosistem emas nasional, kolaborasi antara PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan apresiasi luas. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan layanan keuangan berbasis emas yang lebih inklusif. Bank Emas tidak hanya akan melayani penyimpanan emas, tetapi juga memberikan fasilitas peminjaman berbasis emas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dewan Pembina BPP HIPMI, Ajib Hamdani, menilai bahwa Bank Emas merupakan terobosan strategis yang dapat mengoptimalkan stok emas serta produk turunannya. Dengan regulasi yang tepat, emas dapat menjadi aset produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang krusial. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan, perlu memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dari penyimpanan, peminjaman, serta layanan berbasis emas lainnya.

Pengamat perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto, menambahkan bahwa potensi bisnis lain seperti perdagangan emas, simpan-pinjam emas, serta jasa penitipan emas akan semakin meningkat. Nilai tambah yang dihasilkan dari optimalisasi sumber daya emas diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp50 triliun. Oleh karena itu, Bank Emas perlu didukung dengan regulasi yang fleksibel namun tetap mengedepankan aspek keamanan dan stabilitas keuangan.

Kehadiran Danantara dan Bank Emas merupakan langkah besar dalam mendorong investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Kedua lembaga ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan optimalisasi aset negara, tetapi juga pada penguatan sektor riil dan inklusi keuangan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip investasi yang berkelanjutan, Danantara dan Bank Emas diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih merata dan inklusif. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah ini, sehingga Indonesia dapat semakin kuat, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat global.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

Oleh: Arifin Julian )*

Pemerintah terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional, salah satunya dengan mendirikan Bank Emas. Kehadiran Bank Emas ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan cadangan emas nasional yang besar, Bank Emas menjadi solusi konkret dalam mengoptimalkan sumber daya yang selama ini kurang terkelola secara maksimal. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya untuk membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan mandiri, dengan memanfaatkan kekayaan alamnya secara lebih produktif.

Dengan hadirnya Bank Emas, pengelolaan emas domestik diharapkan menjadi lebih optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor emas dan meningkatkan cadangan nasional. Pemanfaatan emas yang lebih terarah juga akan membantu dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dari tekanan eksternal.

Doddy juga menyoroti potensi bisnis lain yang bisa berkembang melalui adanya Bank Emas. Menurutnya, perdagangan emas, simpan-pinjam emas, serta layanan penitipan emas akan membuka peluang besar bagi industri keuangan nasional. Bahkan, berdasarkan perkiraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai tambah yang dihasilkan dari industri emas ini dapat mencapai Rp30 triliun hingga Rp50 triliun.

Selain sebagai alat investasi, emas juga digunakan dalam berbagai sektor industri seperti elektronik, instrumen kesehatan, dan perhiasan, sehingga pemanfaatan yang lebih luas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan potensi ini, Bank Emas tidak hanya akan menjadi institusi penyimpanan, tetapi juga dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil.

Senada dengan pendapat Doddy, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai bahwa prospek Bank Emas sangat besar di masa depan. Hal ini karena emas telah lama menjadi salah satu alternatif investasi yang diminati masyarakat. Dalam jangka panjang, nilai emas cenderung meningkat, menjadikannya sebagai instrumen keuangan yang lebih stabil dibandingkan mata uang yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Oleh karena itu, Bank Emas dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional dan menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan kekayaannya di dalam negeri. Keberadaan Bank Emas juga diyakini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam investasi berbasis emas, sehingga memperkuat struktur perekonomian berbasis aset riil.

Trioksa juga menekankan bahwa perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai bullion bank harus memperhatikan sistem keamanan dalam penyimpanan emas. Kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keaslian emas yang mereka simpan akan menjadi faktor utama dalam kesuksesan Bank Emas. Oleh sebab itu, penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah serta OJK diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional Bank Emas berjalan dengan baik dan aman. l dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK, Agusman, menegaskan bahwa usaha bulion akan memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional jika dikelola dengan baik. Salah satu keuntungan utama dari sistem ini adalah pengumpulan emas dalam bentuk dana pihak ketiga, yang kemudian dapat diintermediasikan ke sektor riil sebagai instrumen kredit dengan skema bunga dalam bentuk emas. Dengan demikian, emas tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi juga berperan sebagai alat penggerak ekonomi. Sistem ini memungkinkan emas yang tersimpan di bank untuk memberikan manfaat langsung kepada dunia usaha, sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selama ini, aktivitas ekonomi di sektor emas lebih banyak berkutat pada gadai, jual beli, dan penitipan emas yang belum memberikan dampak luas terhadap sektor lain. Namun, dengan intermediasi yang dilakukan oleh Bank Emas, emas dapat digunakan sebagai jaminan bagi kredit produktif yang akan mendorong pertumbuhan sektor riil. Efek berganda dari kebijakan ini diperkirakan akan semakin meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Jika dikelola dengan optimal, Bank Emas dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang selama ini dihadapi, termasuk defisit transaksi berjalan dan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Ke depan, Bank Emas diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, regulasi yang jelas dari OJK, serta kepercayaan masyarakat, Bank Emas akan membawa dampak positif yang signifikan dalam memperkuat nilai rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Langkah ini tidak hanya menjadi pencapaian penting dalam sektor keuangan, tetapi juga sebagai bukti bahwa Indonesia mampu mandiri dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya secara optimal. Dengan strategi yang tepat, Bank Emas dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

)* Pengamat Ilmu Ekonomi