Category Archives: EKONOMI

JAKARTA – Indonesia kini resmi memiliki layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Hari ini, menjelang 80 tahun kemerdekaan kita, dengan bangga saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia yang memiliki cadangan emas keenam terbesar di dunia kini memiliki bank emas,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa inisiatif ini berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun, menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru, serta menghemat devisa negara dengan memastikan emas diproses dan disimpan di dalam negeri.

“Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita,” tambahnya.

Ekonom dari Bina Nusantara University (Binus), Moch. Doddy Ariefianto, menyatakan bahwa dengan cadangan emas yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan ekosistem emas melalui bank emas ini.

Menurutnya, meskipun transaksi emas telah meluas, peran intermediasi emas secara wholesale masih sangat terbatas, dan Bank Syariah Indonesia dapat memainkan peran besar dalam sektor ini.

“Emas sering digunakan sebagai instrumen lindung nilai, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan adanya bank emas, BSI dapat memobilisasi emas yang dimiliki masyarakat sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Investor PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), Thendra Chrisnanda, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam bisnis emas, mengingat negara ini merupakan produsen emas terbesar ketujuh di dunia.

Namun, Indonesia masih berada di rantai nilai bawah, dengan ekspor emas dore sekitar USD5 miliar dan impor emas batangan sekitar USD2 miliar per tahun.

Dengan adanya bank emas, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi tersebut dan berperan lebih besar dalam ekosistem bisnis emas global.

Kehadiran bank emas diprediksi akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp245 triliun, investasi sebesar Rp47,4 triliun, dan peredaran uang sekitar Rp156 triliun. Bank emas juga diharapkan dapat meningkatkan investasi emas di kalangan masyarakat maupun institusi.

Thendra Chrisnanda, menjelaskan bahwa peluang utama bisnis emas terletak pada tingginya permintaan emas batangan fisik serta kenaikan harga emas di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

“Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, emas tetap menjadi safe haven yang diminati banyak pihak,” pungkasnya.

Oleh : Nara Cahyani )*

Korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun akhirnya berhasil terbongkar. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusan dalam membersihkan mafia energi yang selama ini menggerogoti keuangan negara.

Muhammad Kerry Adrianto Riza, seorang pengusaha yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam industri minyak, ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Riza terlibat dalam skema korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah fantastis.

Ia juga diketahui menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk Komisaris Utama GAP Capital dan Presiden Direktur beberapa perusahaan besar lainnya. Kasus ini semakin mempertegas bagaimana kekuatan oligarki di sektor energi bisa merugikan negara jika tidak dikendalikan dengan tegas. Selain itu, skandal ini mengungkap bagaimana permainan licik yang dilakukan oleh jaringan mafia energi untuk memanipulasi tata kelola minyak demi kepentingan pribadi.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara yang berlangsung pada periode 2018 hingga 2023 ini.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menyatakan bahwa tim telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat para pelaku. Sebanyak 96 saksi, dua ahli, serta 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik telah diperiksa untuk mengungkap skema korupsi yang berlangsung bertahun-tahun tersebut. Dengan fakta-fakta yang semakin terungkap, pemerintah membuktikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik kejahatan keuangan yang merugikan negara.

Penindakan terhadap para pelaku korupsi di sektor energi ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memberantas praktik kotor di berbagai sektor. Sebelumnya, kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan gratifikasi puluhan miliar oleh pejabat pajak menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan membiarkan praktik korupsi terus berlangsung.

Langkah ini sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada lagi ruang bagi mafia energi untuk beroperasi di Indonesia. Upaya pembersihan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem industri energi yang lebih sehat dan bebas dari korupsi.

Pengamat politik Iwan Setiawan menilai bahwa keberhasilan pemerintah dalam membongkar berbagai kasus besar menandakan tekad kuat dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

Sejak awal pemerintahan, berbagai kasus korupsi bernilai triliunan rupiah berhasil diungkap, termasuk skandal izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan PT Asset Pacific serta kasus impor gula yang mencuat ke publik.

Upaya bersih-bersih ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya memberikan janji, tetapi juga bertindak nyata untuk menegakkan hukum. Dengan komitmen seperti ini, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan sistem tata kelola energi yang lebih efisien dan bebas dari intervensi pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

Menurut Iwan, langkah tegas yang diambil pemerintah merupakan peringatan bagi para pejabat dan pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. Keberhasilan dalam mengungkap skema korupsi ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung kebijakan antikorupsi yang diterapkan pemerintah demi menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan bersih dari kepentingan pribadi. Lebih dari sekadar penindakan, menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sistem pengawasan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak akan pernah surut. Dengan dukungan koalisi yang solid, ia bertekad menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sektor strategis seperti energi, pertanian, dan teknologi menjadi fokus utama dalam memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Prabowo juga menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, tanpa memandang status atau jabatan, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Langkah tegas yang dilakukan pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi di sektor energi ini membuktikan bahwa era impunitas bagi mafia minyak telah berakhir. Ke depan, tantangan yang lebih besar menanti, yakni memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi berulang serta membangun sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.

Dengan semakin ketatnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan hukum, harapan akan sektor energi yang bersih dan bebas dari mafia semakin nyata di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Melalui tindakan konkret dan sistematis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan sektor energi yang lebih profesional, efisien, serta berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas. (*)

)* Penulis adalah pengamat hukum

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa minat investor asing terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi. Salah satu pihak yang menunjukkan ketertarikan adalah Rockefeller Foundation, yayasan nirlaba asal Amerika Serikat.

“Mereka sangat antusias untuk membantu, dan kami akan membahas lebih lanjut mengenai detail kerja sama ini,” ujar Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan.

Luhut mengungkapkan bahwa diskusi telah dilakukan dengan perwakilan Rockefeller Foundation di Bali dan Jakarta. Selain itu, pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto juga terus dilakukan guna memastikan implementasi program berjalan optimal.

Menurut Luhut, kerja sama dengan investor asing akan difokuskan pada pengelolaan dan distribusi agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pengelolaan yang baik akan mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang kita perlukan saat ini adalah pengelolaan yang tepat agar distribusi merata,” katanya.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa program MBG akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana telah terbukti di 130 negara lainnya yang telah menerapkan program serupa.

Dari sisi anggaran, Luhut menegaskan bahwa pendanaan MBG tidak mengalami kendala. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dalam APBN 2025, dengan potensi penambahan hingga Rp 100 triliun, sehingga total anggaran bisa mencapai Rp 171 triliun.

“Pendanaan tidak menjadi masalah, APBN kita cukup untuk mendukung program ini,” tegasnya.

Selain bekerja sama dengan yayasan nirlaba, pemerintah juga memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia kondusif bagi investor. Luhut mendorong para investor untuk tidak ragu menanamkan modal di Tanah Air, dengan jaminan bahwa pemerintah siap membantu dalam penyelesaian kendala perizinan maupun birokrasi.

“Jika ada kendala dalam perizinan atau hal lain, jangan ragu untuk menghubungi kantor saya. Kami ingin menciptakan transparansi dan memastikan investasi berjalan lancar,” jelasnya.

Sebagai penutup, Luhut menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam mengawal program MBG agar berjalan sesuai target. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor, diharapkan semakin memperkuat keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh: Alfian Ferri )*

Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor unggulan yang berkembang pesat di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, fashion, kuliner, perfilman, hingga teknologi digital. Untuk memastikan perkembangan yang lebih optimal dan merata, pemerintah terus mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, maupun komunitas kreatif.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif. Berbagai kebijakan progresif telah diterapkan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pelaku industri ini. Salah satu langkah konkret adalah penyederhanaan perizinan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk UMKM dan startup digital, yang memungkinkan lebih banyak pelaku usaha berkembang dan bersaing secara global.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pedesaan. Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani, menandai komitmen kuat pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Kerja sama ini mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan industri kreatif di daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk meningkatkan kualitas SDM di industri kreatif, pemerintah menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dalam memberikan edukasi kepada para pelaku industri. Berbagai program seperti inkubasi bisnis, workshop, dan beasiswa telah disediakan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat edukasi dan pengembangan keterampilan industri kreatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Melalui berbagai program strategis seperti inkubasi bisnis dan digitalisasi produk, pelaku industri kreatif diberikan wawasan luas mengenai strategi pemasaran berbasis teknologi serta optimalisasi pemanfaatan digital.

Selain itu, program beasiswa telah diperluas guna memberikan kesempatan bagi individu berbakat dalam mengembangkan potensinya di sektor ekonomi kreatif. Fajarini Puntodewi menekankan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan dukungan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan teknis dan manajerial berbasis industri kreatif. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja yang dihasilkan mampu bersaing di tingkat global dan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional.

Di sektor swasta, banyak perusahaan nasional maupun internasional telah berpartisipasi dalam pengembangan industri kreatif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), investasi langsung, serta kolaborasi dengan pelaku industri kreatif. Dukungan ini memungkinkan UMKM dan startup memiliki akses lebih luas terhadap pasar serta teknologi terkini.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga berperan besar dalam mendorong inovasi di industri kreatif. Melalui riset dan pengembangan, akademisi dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan industri kreatif, termasuk dalam bidang digitalisasi dan pemasaran. Pemerintah terus mendorong sinergi antara dunia akademik dan industri agar mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi dapat lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Komunitas kreatif juga menjadi elemen penting dalam pemerataan ekonomi kreatif. Berbagai daerah telah menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor ini. Misalnya, di Yogyakarta, komunitas seniman dan pengrajin memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar internasional. Di Bandung, komunitas desain dan fashion berkembang pesat dan menciptakan tren industri mode baru. Sementara itu, di Bali, komunitas seni dan budaya telah berhasil mengembangkan ekowisata berbasis industri kreatif.

Meskipun memiliki potensi besar, industri kreatif masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya infrastruktur digital di beberapa daerah menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis seperti penguatan akses internet melalui program percepatan transformasi digital guna memastikan seluruh pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak pelaku industri kreatif yang belum memahami pentingnya hak cipta dan perlindungan hukum terhadap karya mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI secara digital agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kreatif.

Selain itu, persaingan global juga menjadi tantangan bagi pelaku industri kreatif di Indonesia. Namun, melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah terus mendukung peningkatan daya saing industri kreatif nasional. Strategi pemasaran yang lebih agresif, insentif bagi pelaku usaha, serta program digitalisasi produk telah menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi persaingan global.

Pakar ekonomi Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, menyatakan bahwa ekosistem industri kreatif di Indonesia perlu terus diperkuat, khususnya dalam penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas kreatif diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri kreatif serta memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dukungan kuat dari pemerintah, industri kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat global. Sinergitas antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan bagi industri kreatif nasional.

)* Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan

mi

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa jajaran menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Erick melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @erickthohir, usai menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra.

Melalui unggahannya, Erick mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, para menteri berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas mereka.

“Di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, kami para menteri bekerja dengan maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak Presiden Prabowo juga meminta kami untuk melakukan pemerataan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia,” tulis Erick di Instagramnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan terus berjuang di jalur yang benar untuk membela kepentingan rakyat.

“Kita akan berhasil. Karena kita ada di pihak yang benar dan kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti,” ujar Prabowo.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran untuk alokasi yang lebih produktif, meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional, serta mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah tertinggal.

Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga diperkuat guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, para menteri, bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Strategi penghematan anggaran yang diterapkan diyakini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, dengan target dividen BUMN yang mencapai Rp 90 triliun.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Jakarta – Pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak sebagai strategi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi nasional. Meskipun peran perempuan dalam perekonomian semakin signifikan, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai sektor untuk meningkatkan peran perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Teguh Anantawikrama, mengungkapkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia masih stagnan selama dua dekade terakhir.

“Selama dua dekade terakhir, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia cenderung stagnan di angka sekitar 53 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 81 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi lebih luas,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut, diperlukan langkah-langkah kolektif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan lebih banyak akses dan dukungan bagi perempuan dalam dunia wirausaha serta industri formal.

Di tingkat daerah, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, turut menyoroti pentingnya peran organisasi perempuan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa keberadaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dapat membantu memperkuat perekonomian daerah, terutama dengan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam dunia usaha.

“Adanya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini saya rasa bisa membantu perekonomian pemerintah serta dapat mengembangkan wirausaha-wirausaha di Kota Cilegon, khususnya untuk usaha-usaha yang dijalankan oleh perempuan,” ujar Helldy.

Selain itu, Helldy menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan usaha perempuan, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Saat ini jamannya dunia digital, jadi saya minta para pengusaha perempuan agar bisa memanfaatkannya. Semoga dengan mengikuti perkembangan teknologi, usaha yang dijalankan bisa semakin berkembang dan bersaing,” tambahnya.

Pemerintah pusat sendiri telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Berbagai program pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, hingga insentif bagi UMKM perempuan terus dikembangkan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis gender.

Dukungan terhadap perempuan dalam dunia kerja dan usaha tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan perempuan dapat semakin berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi bukan hanya soal keadilan gender, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat daya saing nasional. Dengan terus didorongnya pemberdayaan perempuan, Indonesia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah tengah bersiap untuk meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa Danantara akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan pengelolaan aset yang diperkirakan mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun, Danantara diyakini dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi dalam negeri yang ada di pengelolaan BUMN. Nantinya, aset yang dikelola akan digunakan untuk investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMN merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya. Danantara hadir sebagai upaya untuk memperkuat konsolidasi aset negara melalui badan investasi nasional yang lebih strategis.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan filosofi di balik nama Danantara. “Daya” melambangkan kekuatan, “Anagata” merepresentasikan masa depan, dan “Nusantara” sebagai wujud kebangsaan Indonesia. Dengan konsep ini, Danantara diharapkan mampu menjadi wadah investasi yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Dalam forum internasional World Government Summit yang digelar secara daring di Dubai pada 13 Februari 2025, Presiden Prabowo memaparkan bahwa Danantara memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan awal atau initial funding sebesar USD 20 miliar untuk memulai berbagai proyek besar.

Pemerintah berencana memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara. Selain itu, Danantara juga berpotensi menarik investasi asing dalam jumlah besar. Salah satu negara yang menunjukkan minat serius adalah Uni Emirat Arab (UEA).

Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, UEA siap menginvestasikan USD 10 miliar atau sekitar Rp 163,4 triliun untuk pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Investasi ini akan dilakukan melalui skema joint venture, yang memungkinkan Indonesia mempercepat transisi ke energi hijau. Ia mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, dan mereka siap berkontribusi dalam proyek energi baru terbarukan dengan kapasitas hingga 10 gigawatt.

Sebagai sovereign wealth fund terbaru Indonesia, Danantara tidak hanya akan mengelola aset negara tetapi juga memastikan BUMN bekerja secara lebih efisien dan transparan. Dengan struktur pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan mampu menghindari praktik korupsi dan mismanajemen yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan BUMN.

Luhut menekankan bahwa keuntungan yang bisa diraih dari Danantara sangat besar. Dengan asumsi pengelolaan aset sebesar USD 200 miliar, potensi keuntungan per tahun diperkirakan mencapai USD 25 miliar atau sekitar Rp 408,5 triliun. Ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri.

Apabila negara bisa mengelola USD 200 miliar dengan baik, keuntungan yang bisa didapat mencapai USD 20-25 miliar. Ini adalah langkah strategis agar kita bisa berinvestasi sendiri tanpa bergantung pada utang. Selain itu, ia juga memastikan bahwa pengelolaan Danantara akan dilakukan oleh para profesional dan tidak akan diisi oleh “orang titipan” yang memiliki kepentingan politik. Danantara tidak akan dikelola oleh orang-orang yang direkomendasikan oleh pihak tertentu. Semua harus profesional dan berintegritas tinggi.

Meskipun prospek Danantara sangat menjanjikan, sejumlah pengamat menyoroti pentingnya tata kelola yang baik agar badan investasi ini tidak mengalami nasib seperti kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia atau skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko penyalahgunaan dana negara. Ia menekankan pentingnya audit independen oleh lembaga internasional serta transparansi dalam pelaporan keuangan Danantara.

Pemerintah sendiri telah memastikan bahwa Danantara akan menerapkan standar transparansi tinggi dengan audit berkala dan publikasi laporan keuangan yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, risiko penyimpangan dana dapat diminimalisir.

Pemerintah optimistis bahwa Danantara akan menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan aset yang profesional, investasi dalam proyek strategis, serta pengawasan ketat, Danantara diyakini mampu membawa Indonesia menuju era baru pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Prabowo menutup pernyataannya dengan penuh keyakinan bahwa Danantara akan menjadi tonggak penting bagi kemajuan ekonomi nasional.

Dengan semua langkah strategis yang telah disiapkan, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi game changer dalam pengelolaan investasi negara. Namun, tantangan utama tetap ada: memastikan tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi mengembangkan aset Indonesia hingga enam kali lipat jika dikelola secara profesional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pengelolaan yang baik, mengingat besarnya dana yang akan dikelola oleh badan tersebut.

“Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,” ujar Luhut

Ia menjelaskan, jika dikelola dengan profesional dan ditopang oleh investasi berkelanjutan di berbagai sektor, aset yang dikelola Danantara dapat berkembang pesat.

Luhut juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan BUMN yang tergabung dalam Danantara.

“Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan memasukkan standar manajemen internasional,” ujarnya.

Pemerhati kebijakan publik Universitas Nasional (Unas) Ansori Baharudin Syah menyatakan bahwa Danantara merupakan langkah strategis dalam pengelolaan aset negara.

“Pembentukan dan kehadiran Danantara menjadi upaya baik guna mengatur aset negara yang selama ini terdapat pada BUMN agar jadi lebih efektif, terarah, serta meningkatkan level investasinya,” ungkapnya

Menurutnya, Danantara bisa menjadi mesin kekuatan ekonomi Indonesia dengan mengoptimalkan aset BUMN agar lebih bernilai.

“Lalu pada akhirnya profitnya akan kembali dirasakan oleh BUMN yang ikut tergabung dalam Danantara karena asetnya lebih bernilai penting dan terjadi peningkatan dibandingkan saat dikelola mandiri,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi yang dikelola BUMN.

“Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu badan dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” ujar Prabowo

Dengan target pengelolaan aset hingga USD 900 miliar atau setara Rp14 ribu triliun, Danantara diharapkan dapat menarik investasi global dan mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia.

“Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia, kekayaan negara, dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” tandasnya. ()

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejumlah pihak meyakini keberadaan lembaga ini mampu memberikan dampak positif terhadap pasar modal serta perekonomian nasional.

Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat, JP Morgan, melihat potensi besar dalam kehadiran Danantara.

Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia, Henry Wibowo, menekankan bahwa jika pelaksanaannya berjalan dengan baik, lembaga ini bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia.

“Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Henry,

Henry menambahkan bahwa Danantara berpotensi memperkuat pasar modal domestik.

“Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, USD 1 miliar-USD 3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya,” jelasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, juga memberikan tanggapan serupa.

Ia menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang dengan tujuan mengelola dividen BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui instrumen investasi,” ungkap Luhut

Ia menegaskan bahwa dengan sistem transparan dan tata kelola yang baik, lembaga ini dapat menjadi instrumen penting bagi perekonomian nasional.

Presiden Prabowo sendiri menjelaskan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan aset serta kekuatan ekonomi BUMN agar pengelolaannya lebih optimal.

Dengan pendanaan awal mencapai USD 20 miliar, investasi akan difokuskan pada sektor energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, serta produksi pangan.

“Danantara ini akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi,” ujar Prabowo dalam forum World Government Summit di Dubai.

Dengan pengelolaan yang efektif dan transparan, Danantara diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia, serta membawa manfaat bagi generasi mendatang. ()

Oleh : Gita Sari Rahayu )*

Menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025 menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat. Komitmen kuat ini membuktikan keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat dalam menjamin kesejahteraan selama menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah telah menetapkan strategi pengendalian harga pangan utama melalui pengawasan ketat di pasaran serta pelaksanaan operasi pasar. Fokus utama tertuju pada komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng dan gula. Jika terjadi lonjakan harga, intervensi langsung segera diterapkan untuk menstabilkan harga demi memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Instruksi tegas datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dalam mengawasi harga pangan agar tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menegaskan bahwa Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian BUMN telah bekerja sama guna memastikan harga komoditas pangan tetap terkendali. Dalam kondisi di mana fluktuasi harga tak terhindarkan, kementerian dan BUMN yang terkait akan bergerak cepat untuk mendukung stabilisasi harga di lapangan.

Langkah konkret yang telah disepakati dalam rapat koordinasi melibatkan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi yang diberikan tidak hanya berupa subsidi harga, tetapi juga optimalisasi aset-aset BUMN yang dapat digunakan sebagai outlet operasi pasar. Selain itu, dukungan dalam bentuk distribusi bahan pangan juga ditekankan agar kelancaran pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen penuh dalam menjaga harga pangan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pengusaha yang mencoba mengambil keuntungan dengan menaikkan harga di atas HET.

Tindakan tegas berupa penyegelan hingga pencabutan izin usaha akan diterapkan bagi pihak yang tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Ketegasan ini menjadi jaminan bagi masyarakat agar tidak terbebani oleh lonjakan harga yang tidak wajar selama bulan Ramadhan.

Penetapan HET untuk minyak goreng Minyakita sebesar Rp15.700 per liter menjadi acuan harga yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Namun, realisasi harga di lapangan masih menunjukkan angka Rp17.500 per liter.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa upaya penurunan harga akan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang sesuai regulasi. Pengawasan ketat diterapkan agar tidak ada pelaku usaha yang mencoba memainkan harga demi keuntungan pribadi.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga mengambil peran penting dalam memastikan stabilitas harga melalui pelaksanaan operasi pasar secara masif. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa operasi pasar menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan harga, tetapi juga sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dapur selama bulan puasa dan menjelang Lebaran.

Sinergi antara berbagai instansi pemerintah dengan BUMN serta pemangku kepentingan lainnya semakin memperkuat efektivitas kebijakan yang telah disusun. Upaya bersama ini memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar, tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga yang tidak terkendali. Pemerintah tidak hanya bertindak reaktif terhadap gejolak harga, tetapi telah menerapkan strategi yang bersifat preventif guna mengantisipasi potensi lonjakan harga di kemudian hari.

Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terlihat dari langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan dalam mengendalikan harga pangan. Kehadiran operasi pasar di berbagai daerah serta pengawasan ketat terhadap kepatuhan pelaku usaha menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

Ketegasan dalam penindakan bagi pihak yang melanggar aturan semakin memperkuat keyakinan bahwa stabilitas harga pangan akan terus terjaga selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idulfitri.

Melalui langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah memberikan jaminan nyata bagi masyarakat bahwa harga pangan tetap terkendali dan terjangkau. Strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberpihakan pemerintah kepada rakyat bukan sekadar janji, tetapi terbukti melalui kebijakan nyata yang telah diimplementasikan secara menyeluruh. (*)

)* Penulis adalah kontributor Forum Baca Nusantara