Category Archives: EKONOMI

Oleh : Fajar Bintang Alam )*

Langkah tegas pemerintah dalam mengendalikan harga pangan menjelang Ramadan 2025 memberikan kepastian bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Berbagai strategi telah disusun, termasuk pengawasan ketat di pasaran serta pelaksanaan operasi pasar guna menekan potensi lonjakan harga.

Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan stabilitas harga komoditas pangan utama seperti minyak goreng dan gula.

Upaya konkret akan segera dilakukan melalui intervensi langsung jika terjadi lonjakan harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Kementerian terkait bersama BUMN berkolaborasi untuk memastikan harga tetap terkendali dengan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki, mulai dari distribusi hingga penyediaan outlet untuk operasi pasar.

Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga harga tetap terjangkau. Kedua kementerian ini bekerja sama dalam mengawasi distribusi dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dengan menaikkan harga diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tidak hanya terlihat dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari aksi nyata dalam pelaksanaannya.

Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk intervensi yang dirancang agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar. Dukungan dari berbagai BUMN memungkinkan operasi pasar berjalan lebih efektif, baik dalam hal distribusi maupun aksesibilitas bagi masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah memastikan bahwa seluruh komponen yang terlibat harus saling mendukung untuk mengantisipasi potensi gejolak harga di pasaran.

Selain pengawasan ketat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pengusaha yang tidak mematuhi kebijakan harga yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi, termasuk penyegelan dan pembekuan izin bagi pelaku usaha yang terbukti menjual bahan pokok di atas HET. Tindakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak akan membiarkan spekulan merugikan rakyat kecil.

Pemerintah telah mengatur HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, tetapi harga di lapangan masih menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni Rp17.500 per liter. Menteri Pertanian menargetkan agar harga tersebut bisa kembali sesuai ketentuan, sehingga minyak goreng tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan ketat akan terus dilakukan agar tidak ada pihak yang bermain dalam penetapan harga bahan pokok.

Dukungan penuh terhadap kebijakan ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Kementerian Perdagangan secara aktif mengawal pelaksanaan operasi pasar sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan harga, tetapi juga memberikan ketenangan bagi masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang menjadi pihak paling terdampak jika terjadi lonjakan harga menjelang hari raya.

Keterlibatan berbagai elemen dalam pengendalian harga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan satu kebijakan, tetapi mengoptimalkan berbagai strategi secara bersamaan.

Kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan BUMN menjadi bukti bahwa upaya ini bukan sekadar wacana, melainkan implementasi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Dengan kebijakan yang semakin diperketat dan pengawasan yang semakin intensif, stabilitas harga pangan selama Ramadan dapat terjaga. Langkah ini juga membuktikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang wajar.

Tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan semakin memperkuat keyakinan bahwa negara hadir untuk mengawal kesejahteraan rakyat, terutama dalam momentum penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga pangan tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan langkah-langkah konkret yang telah disusun, Ramadan 2025 dapat dilalui dengan lebih tenang, tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak kepada rakyat, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (*)

) * Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh: Nasta Purnamasari (*
Dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh pelosok negeri, sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis. Bank-bank nasional tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat mempercepat pembangunan inklusif. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi, perbankan semakin aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi dari desa dan memperkuat daya saing nasional.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat perannya dalam mendukung pemerataan ekonomi. Melalui program BNI Dedikasi berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Okki, bank berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendorong penerapan cashless society agar transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, program ini juga berupaya meningkatkan daya saing produk dan jasa unggulan desa, sehingga ekonomi lokal dapat berkembang dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dengan demikian, sektor perbankan tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Sementara itu, Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan pentingnya strategi hybrid banking, yakni perpaduan antara layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata. Dalam hal ini, kehadiran Agen BRILink menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, BRI memainkan peran kunci dalam memastikan masyarakat, khususnya di daerah terpencil, memiliki akses terhadap layanan perbankan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan, mengakses kredit usaha, hingga meningkatkan taraf hidup melalui layanan perbankan yang lebih mudah dijangkau.
Komitmen BRI dalam memberikan solusi keuangan yang menyeluruh juga turut mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Dengan berbagai produk perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah, BRI berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berdaya tahan.
Di sisi lain, Bank Mandiri juga terus berupaya memberikan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui strategi digitalisasi. Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, menjelaskan bahwa digitalisasi layanan perbankan merupakan kunci dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di era modern ini.
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, Bank Mandiri mencatat bahwa sebanyak 85 persen nasabah baru membuka akun bank melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Angka ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi tren utama dalam layanan perbankan, mempermudah akses bagi masyarakat luas untuk menikmati layanan keuangan yang lebih cepat dan efisien.
Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terhubung ke sistem perbankan digital, sektor informal dan UMKM diharapkan dapat lebih berkembang, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Upaya berbagai bank nasional dalam memperluas akses layanan keuangan membuktikan bahwa sektor perbankan adalah mitra strategis pemerintah dalam mencapai visi pembangunan nasional. Dengan memperkuat inklusi keuangan, memperluas jaringan layanan hingga ke pelosok desa, serta mengadopsi teknologi digital, perbankan semakin berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang merata, dan peran aktif perbankan menjadi faktor kunci dalam mendukung realisasi tujuan tersebut. Dengan adanya sinergi antara sektor perbankan dan kebijakan pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke desa-desa.
Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung program-program ini. Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital, meningkatkan literasi keuangan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal, kita dapat bersama-sama menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat, percepatan pemerataan ekonomi dapat segera terwujud, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
(* Penulis merupakan pengamat perbankan Lembaga Swadaya Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Barat

Jakarta – Pemerintah memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi total belanja negara dalam APBN 2025, yang tetap sebesar Rp3.621,3 triliun.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui refocusing anggaran ke sektor-sektor yang memberikan manfaat lebih besar.

“Untuk langkah saat ini, tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Yang ada adalah refocusing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar tetap berjalan optimal.

Di sektor komunikasi dan digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik,” kata Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail.

Beberapa layanan yang diprioritaskan termasuk infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan spektrum frekuensi radio, pusat data nasional, serta pengendalian konten negatif.

Efisiensi juga diterapkan dalam pengembangan SDM digital, beasiswa, serta fasilitasi ekonomi digital. “Kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar efisiensi ini tidak berdampak pada program prioritas,” tambahnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga menyesuaikan beberapa pos belanja operasional seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis. “Namun kami memastikan program dan kegiatan penting tetap berjalan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Menteri PANRB, Rini Widyantini.

Ia menekankan bahwa optimalisasi transformasi digital akan membantu efisiensi anggaran dan meningkatkan efektivitas kerja.

“Kami mengoptimalkan teknologi informasi serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja,” katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya pemotongan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas program.

“Semua program harus efektif dan tepat sasaran. Dengan efisiensi, capaian tetap harus tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa efisiensi tidak akan memengaruhi program bantuan sosial (bansos).

“Bansos tidak ada pemotongan, bahkan Presiden mempertimbangkan untuk menambah anggaran jika memungkinkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi hanya diterapkan pada kebutuhan operasional, sementara program pro-rakyat tetap menjadi prioritas.

“Presiden ingin memastikan bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem tetap terjaga,” pungkasnya.

Melalui efisiensi ini, pemerintah berkomitmen menggunakan anggaran negara seefektif mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh Ayudia Alif )*

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025-2029, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menilai langkah pemerintah sebagai bentuk keberlanjutan visi pembangunan yang lebih adil dan merata.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tetap konsisten sejak masa kampanye hingga saat ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025-2029. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan harus tetap fleksibel, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas dengan kombinasi pendekatan ekspansif-kontraktif. Adies juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah tantangan ekonomi global yang bergejolak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga diuntungkan oleh faktor-faktor domestik yang menopang pertumbuhan ekonomi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap berada di atas 5%. Hal ini didorong oleh berbagai momen penting seperti hari raya keagamaan, serta perayaan akhir tahun.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah reformasi struktural. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama, reformasi struktural untuk mengatasi sejumlah isu yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, memprioritaskan arah kebijakan untuk membangkitkan lagi sektor manufaktur, pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai mesin utama ekonomi dan penyedia lapangan kerja terbesar. Ketiga, menyehatkan fiskal sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Rizal menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo bisa menjadi langkah radikal untuk memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini terlalu diberatkan oleh belanja birokrasi yang besar.

Sektor manufaktur, pangan, serta UMKM menjadi prioritas utama dalam strategi pemerataan ekonomi. Ketiga sektor ini memiliki peran krusial sebagai mesin utama pertumbuhan dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif bagi industri manufaktur agar mampu meningkatkan daya saing dan ekspansi produksi. Di sektor pangan, upaya dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur pertanian serta memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis.

Sementara itu, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM, baik melalui penyederhanaan regulasi, akses permodalan yang lebih mudah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha kecil. Dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, diharapkan sektor ini dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Efisiensi anggaran menjadi langkah lain yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini cenderung terbebani oleh belanja birokrasi, kini diarahkan untuk lebih fokus pada sektor-sektor produktif. Pemerintah menargetkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara sehingga alokasi dana dapat lebih optimal dalam mendukung investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan pilar utama kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan pro-investasi telah disiapkan untuk menarik lebih banyak investasi domestik maupun asing ke sektor-sektor strategis. Reformasi perizinan usaha, kemudahan dalam berinvestasi, serta insentif fiskal bagi investor menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan arus investasi ke dalam negeri. Dengan meningkatnya investasi, lapangan kerja baru dapat tercipta, dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata.

Kebijakan pemerataan ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya sekadar angka dalam laporan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi struktural, penguatan sektor strategis, efisiensi anggaran, hingga peningkatan investasi, pemerintah berupaya menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh dan inklusif.

Sinergi antara kebijakan yang diterapkan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan visi pemerataan ekonomi ini. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, serta masyarakat luas, kebijakan pemerataan ekonomi diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan dukungan seluruh elemen bangsa optimis bahwa melalui kerja keras dan kolaborasi yang baik, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dapat terwujud, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dengan mengintegrasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem startup teknologi. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM di era industri 4.0, memperluas akses pasar, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa UMKM adalah pilar utama perekonomian nasional. Dengan dukungan teknologi, pelaku usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelanggan, serta memperoleh akses permodalan lebih mudah dan cepat.

“Kami ingin UMKM naik kelas. Sinergi dengan startup teknologi akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, memungkinkan UMKM memanfaatkan platform digital untuk berkembang lebih pesat,” tegas Presiden Prabowo.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan menjalin kemitraan strategis dengan startup dari berbagai sektor, seperti e-commerce, fintech, logistik, dan edukasi bisnis. Melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech), UMKM diharapkan semakin mudah mendapatkan akses pembiayaan berbasis digital yang lebih fleksibel dan cepat tanpa harus bergantung pada sistem perbankan konvensional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menambahkan bahwa kolaborasi ini akan mempercepat transformasi digital bagi UMKM, terutama bagi mereka yang masih menjalankan usaha secara tradisional.

“Generasi muda yang mengembangkan startup dapat membantu UMKM beradaptasi dengan era digital. Pemerintah akan mendorong mereka untuk masuk ke marketplace, menggunakan pembayaran digital, dan memanfaatkan teknologi pemasaran. Ini bukan sekadar upaya bertahan, tetapi juga agar mereka semakin berkembang,” katanya.

Sejumlah pelaku industri startup dan UMKM menyambut baik inisiatif ini. Co-Founder Tokopedia sekaligus Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran pada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada inovasi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Integrasi UMKM dengan teknologi dinilai mampu meningkatkan skala bisnis, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

“Saat UMKM terhubung dengan ekosistem digital, mereka dapat tumbuh lebih cepat, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Presiden Layanan On-Demand GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo, juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah agar UMKM memiliki akses terhadap teknologi yang tepat dan berkelanjutan.

“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan mendesak. UMKM yang mampu mengadopsi teknologi akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memiliki daya saing lebih kuat di pasar global,” ujarnya.

Melalui langkah strategis ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis digital. Sinergi antara UMKM dan startup teknologi bukan hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis yang lebih modern, berkelanjutan, dan inklusif. Pemerintah secara aktif memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat luas bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju masa depan yang lebih cerah. (*)

Oleh: Heldi Syafira )*

Langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran menjadi strategi penting dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional. Dengan kebijakan yang diarahkan untuk memaksimalkan belanja negara pada program-program prioritas, efisiensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Kebijakan efisiensi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan Kementerian Keuangan menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja yang berbeda. Pos-pos yang dipangkas mencakup alat tulis kantor sebesar 90 persen, kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen, serta perjalanan dinas yang dikurangi hingga 53,9 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan nasional menjadi lebih sesuai dengan prioritas pemerintah. Realokasi belanja negara, menurutnya, memungkinkan pemerintah fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa langkah tersebut harus dikelola dengan cermat agar tidak memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi tertentu, seperti perhotelan dan transportasi yang bisa terdampak akibat pengurangan perjalanan dinas.

Meski ada risiko penurunan pertumbuhan ekonomi jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kebijakan efisiensi ini dinilai tetap memberikan banyak manfaat jangka panjang. Salah satunya adalah memastikan dana yang tersedia dapat dialokasikan pada program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memerlukan dukungan anggaran besar. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses makanan sehat dan bergizi.

Wijayanto menilai bahwa wajar jika masyarakat mengaitkan kebijakan penghematan anggaran dengan kebutuhan dana untuk MBG. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan program tersebut secara transparan dan efisien. Melibatkan UMKM serta produsen lokal dalam pelaksanaannya dinilai menjadi langkah strategis agar realokasi anggaran tetap memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Di sisi lain, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, turut memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efisiensi anggaran berjalan secara optimal. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam dari Presiden mengenai pentingnya efektivitas alokasi belanja pemerintah. Sultan juga menyebutkan bahwa efisiensi ini perlu menjadi budaya dalam pemerintahan guna mencegah kebocoran anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menilai kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah memiliki dampak positif terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 81 persen, yang dinilai sebagai pencapaian luar biasa. Sultan menyebutkan bahwa langkah Presiden tersebut menjadi terobosan yang berani dan patut diapresiasi.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran ini tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan publik. Birokrasi tetap harus mampu memberikan layanan yang prima meski dengan alokasi anggaran yang lebih ketat. Sultan juga menekankan perlunya pendekatan inovatif dalam aktivitas pemerintahan agar efisiensi yang dilakukan justru mendorong peningkatan kualitas layanan, bukan sebaliknya.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga membawa pesan penting tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang sehat. Dengan memastikan dana digunakan untuk hal-hal yang benar-benar berdampak besar bagi masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan program-program yang bersifat strategis. Dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat lainnya.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga mencerminkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pemangkasan pada pos-pos yang dianggap kurang prioritas, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi semua kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efisien dan efektif.

Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih cepat dan merata. Pemerintah optimistis bahwa kebijakan ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam upaya mencapai visi besar pembangunan Indonesia ke depan.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, efisiensi anggaran ini menunjukkan komitmen yang jelas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini dengan pendekatan yang inovatif dan transparan, guna mewujudkan pembangunan nasional yang semakin maju dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Pemerataan ekonomi terus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah bersama lembaga keuangan berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, serta integrasi digital guna memastikan UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Holding Ultra Mikro (UMi), yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), dan PT Pegadaian, telah menunjukkan peran strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Hingga Desember 2024, sinergi ketiga entitas itu berhasil meningkatkan status 1,84 juta nasabah ultra mikro yang sebelumnya bergantung pada pembiayaan dari PNM dan Pegadaian menjadi nasabah komersial BRI. Perubahan status ini menjadi indikator nyata bahwa akses keuangan formal semakin luas dan UMKM semakin siap untuk bertumbuh secara mandiri.

Selain itu, Holding UMi juga menambah tiga juta debitur baru, sehingga total debitur yang dilayani meningkat menjadi lebih dari 34 juta orang. Dengan perluasan jangkauan layanan, lebih banyak pelaku usaha mendapatkan akses permodalan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa keberhasilan Holding UMi tidak terlepas dari strategi sinergi antarentitas yang terus diperkuat sejak tahun pertama pembentukannya. Masing-masing lembaga dalam Holding UMi menjalankan peran spesifik sesuai dengan keunggulan mereka, sehingga pemberdayaan segmen ultra mikro dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam sinergi ini adalah program BRIGADE MADANI, yang mempercepat integrasi sumber daya di antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM) Co-Location, yang telah mencapai 1.032 kantor pada akhir 2024. Keberadaan SenyuM mempermudah pelaku usaha untuk mengakses berbagai layanan keuangan dalam satu lokasi, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

BRI juga mencatat bahwa sinergi Holding UMi didukung oleh kombinasi jaringan konvensional, hybrid, dan digital yang mencakup lebih dari 16 ribu unit kerja, 400 ribu AgenBRILink Mekaar, serta layanan digital seperti BRImo dan SenyuM Mobile. AgenBRILink Mekaar berperan sebagai penghubung utama bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Keberhasilan Holding UMi sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam Asta Cita ketiga, pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. Sementara itu, Asta Cita keenam menargetkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, Holding UMi berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi tersebut.

Selain sektor perbankan, instansi lain juga turut aktif dalam mendukung pemberdayaan UMKM yakni Bea Cukai, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik dan ekspor. Bea Cukai Ternate bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dalam pembinaan UMKM melalui Klinik Ekspor serta fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah (IKM). Kemitraan ini mencakup pertukaran data dan pendampingan usaha, yang bertujuan meningkatkan kesiapan UMKM dalam menghadapi pasar global.

Di wilayah lain, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengembangkan koperasi dan kelompok UMKM binaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas sektor usaha kecil melalui pendekatan inklusif.
Selain akses pembiayaan langsung, keberlangsungan UMKM juga didukung oleh penjaminan kredit yang memastikan kelancaran modal usaha. PT Jamkrindo sebagai salah satu lembaga penjaminan telah mencatatkan realisasi penjaminan sebesar Rp300 triliun hingga akhir 2024. Dengan kapasitas penjaminan yang masih terbuka lebih dari Rp200 triliun, semakin banyak UMKM dapat memperoleh akses modal dengan risiko yang lebih terukur.

Menurut Kepala Divisi Bisnis Jamkrindo, Wahyu Hidayatullah, peningkatan skema penjaminan ini bertujuan menjaga stabilitas kredit dan memastikan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Dengan jaminan kredit yang lebih luas, perbankan dan lembaga keuangan dapat lebih percaya diri dalam menyalurkan modal kepada UMKM yang memiliki prospek bisnis menjanjikan.

Dukungan bagi UMKM juga datang dari sektor koperasi. Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) telah membentuk kelompok Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) di setiap kelurahan sebagai strategi dalam menyalurkan modal usaha dalam bentuk barang dagangan. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap daya beli masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas usaha terus diperkuat untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Sinergi dalam bentuk akses pembiayaan, peningkatan keterampilan SDM, serta adopsi teknologi digital telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan berbagai program pemberdayaan UMKM membuktikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya sekadar wacana, tetapi sebuah realitas yang semakin nyata. Dengan langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan, pemerataan ekonomi di Indonesia semakin dekat untuk terwujud.

Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak akan memastikan UMKM terus berdaya saing, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini memungkinkan pergeseran anggaran dari pos kementerian ke program yang lebih prioritas.

“Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Selain itu, efisiensi anggaran diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.

“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” terang Achmad.

Efisiensi anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Fauzi H. Amro, turut mendukung instruksi efisiensi anggaran ini. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan kewajiban pemerintah dalam memastikan ruang fiskal yang lebih optimal.

Efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK)

“Selama ini banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial,” kata Fauzi.

Penghematan anggaran memungkinkan pemerintah mewujudkan berbagai program prioritas presiden, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta ketahanan energi.

“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” tambahnya.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jakarta – Dalam upaya mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pos anggaran yang kurang produktif, ke sektor-sektor yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan pelaksanaan tutup buku APBN di Kementerian Keuangan pada akhir 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk belanja produktif yang berfokus pada pembangunan nasional, swasembada pangan, sektor kesehatan, serta program-program yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu,” ujar Sri Mulyani.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo menekankan bahwa dana yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program prioritas yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.

“Fokus utama dari kebijakan ini adalah pada penguatan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja. Realokasi anggaran juga bertujuan untuk memfasilitasi hilirisasi industri, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong daya saing industri nasional di pasar global,” katanya.

Terkait hal tersebut, kebijakan efisiensi anggaran ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo akan membawa dampak positif bagi negara. Selain mengurangi beban negara, kebijakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha juga sepakat bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mengurangi efektivitas program-program kerja. Justru, pemangkasan anggaran pada pos-pos yang kurang produktif seperti perjalanan dinas dapat memberikan ruang lebih bagi anggaran yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Efisiensi anggaran bukan berarti menghambat program kerja pemerintah, tetapi menciptakan peluang baru untuk pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran,” tuturnya.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diusung oleh Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

“Realokasi anggaran yang lebih fokus pada pembangunan nasional dan sektor-sektor produktif akan mempercepat proses pembangunan tersebut serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran negara pada tahun 2025. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi beban negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang lebih produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo mengawasi langsung pelaksanaan tutup buku APBN di Kementerian Keuangan pada akhir 2024. “Penggunaan APBN harus difokuskan pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi nasional,” ujarnya.

Efisiensi anggaran ini dilakukan dengan memangkas belanja yang dianggap kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, serta kegiatan seremonial, rapat, dan seminar yang tidak memiliki dampak signifikan. Pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025 ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Hasil dari efisiensi anggaran ini akan dialokasikan kembali untuk belanja yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta peningkatan layanan di sektor kesehatan. Realokasi anggaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mendukung hilirisasi industri.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memprioritaskan program-program penting bagi masyarakat. “Anggaran yang dipangkas bukan berarti hilang, tetapi dialihkan ke sektor-sektor yang lebih prioritas. Ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan ini agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.