Category Archives: EKONOMI

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban fiskal, tetapi juga memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam menginstruksikan efisiensi anggaran merupakan awal dari pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan atau efisiensi anggaran,” katanya.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Putut Satyaka, menyatakan bahwa alokasi anggaran akan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampak yang maksimal bagi pembangunan nasional.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kinerja kementeriannya dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur strategis. “Efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam pembangunan infrastruktur, karena program 2025 telah diatur dengan baik,” jelasnya.

Dody juga memastikan bahwa semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan akan diselesaikan tanpa ada yang mangkrak. “Optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat. Infrastruktur yang sudah dibangun akan dioptimalkan, seperti bendungan yang dikaitkan dengan jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman,” tambahnya.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suahasil menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan meninjau kembali program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan utama. “Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati,” tegasnya.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara strategis, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Asta Cita tetap berjalan dan berdampak positif bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bukti bahwa efisiensi tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita tetap berjalan meskipun dilakukan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dengan memangkas anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan dana ke sektor produktif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemangkasan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta kegiatan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

“Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi nasional.

“Penghematan dilakukan agar belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menambahkan bahwa pemangkasan anggaran bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal.

“Pemerintah mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem kerja guna menekan biaya operasional. Reformasi birokrasi tetap berjalan dengan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan kerja sama antar-unit kerja,” katanya.

Meski dilakukan efisiensi, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta sektor kesehatan tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah memastikan realokasi anggaran tetap mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta hilirisasi industri yang menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak maksimal,” ujarnya.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mendukung kebijakan efisiensi ini demi keberlanjutan pembangunan nasional. Tidak perlu ada kekhawatiran, karena langkah ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, berbagai program strategis akan berjalan lebih optimal dan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa.

Dengan kebijakan ini, pemerintahan Presiden Prabowo memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pencapaian Asta Cita, melainkan memperkuat fondasi pembangunan nasional dengan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kebijakan ini menargetkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang akan dialihkan ke salah satunya ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, dan swasembada pangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak semata-mata bertujuan mengurangi belanja, tetapi untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran.

“Penggunaan APBN harus fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar,” ujarnya.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu Program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.

“Efisiensi akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional,” jelasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan pemerintah daerah.

“Efisiensi anggaran bertujuan meningkatkan kualitas belanja APBD tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Anggaran transfer ke daerah pun telah disesuaikan agar lebih berpihak kepada wilayah tertinggal dan kepulauan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur nasional.

“Kementerian PU akan memastikan semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan tanpa ada yang mangkrak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.

Pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan ini sebagai langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tidak berarti menghilangkan manfaatnya.

“Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak anggaran terserap pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” katanya.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan oleh Presiden Prabowo, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan keuangan negara lebih optimal. Pemangkasan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak produktif, sementara dana hasil efisiensi dialihkan untuk belanja yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan memastikan penggunaan uang rakyat lebih tepat sasaran serta berdampak langsung pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi anggaran diambil setelah Presiden Prabowo melakukan pengawasan terhadap tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan pada akhir 2024. “Penggunaan APBN harus difokuskan pada manfaat langsung bagi masyarakat serta penguatan ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang dianggap kurang produktif, seperti anggaran untuk seremonial, perjalanan dinas, dan pemeliharaan. “Penghematan ini akan dialokasikan untuk belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi,” tambahnya.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel. Dengan mengurangi pengeluaran yang kurang produktif dan mengalokasikan dana untuk sektor yang lebih strategis, diharapkan Indonesia dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan awal dari pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran tidak hanya menghemat dana, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Di tingkat daerah, kebijakan efisiensi anggaran turut diterapkan melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas belanja tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. “Anggaran Transfer ke Daerah juga telah disesuaikan agar lebih berpihak kepada daerah tertinggal, termasuk wilayah kepulauan,” ujarnya.

Dengan langkah efisiensi ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini menandai komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara demi kesejahteraan rakyat.

Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap aspek pemerintahan guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pengamat politik, serta pejabat negara yang menilai langkah tersebut sebagai strategi tepat dalam memperkuat stabilitas fiskal dan efektivitas penggunaan dana publik.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah awal yang strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. “Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Efisiensi anggaran juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.

Salah satu aspek yang kerap menjadi sorotan dalam penggunaan anggaran negara adalah biaya perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa belanja negara selama ini masih dipenuhi dengan kegiatan seremonial yang dinilai kurang produktif. Ia menyambut baik langkah efisiensi yang diterapkan dalam aspek tersebut, mengingat banyak anggaran yang selama ini dialokasikan untuk kunjungan kerja dan kegiatan seremonial justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja birokrasi. “Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat jalannya program kerja kementerian dan lembaga. Justru, efisiensi dapat menjadi peluang untuk merancang strategi baru dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Efisiensi anggaran tidak akan menghambat program kerja, dan dapat dijadikan peluang untuk menciptakan opsi baru dalam pengelolaan anggaran yang efisien,” jelasnya.

Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki nilai manfaat yang tinggi, kebijakan ini akan mendukung pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, efisiensi anggaran juga berperan dalam menjaga stabilitas fiskal agar kebijakan ekonomi nasional tetap berjalan dengan baik di tengah tantangan global yang dinamis.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil adalah meninjau ulang alokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dinilai kurang esensial.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddh, menilai kebijakan ini merupakan langkah tepat agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan rakyat.

“Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat” ujar Arlan.

Tak hanya itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Unjani itu juga meyakini alokasi anggaran tersebut bakal dinikmati langsung masyarakat.

“Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak perjalanan dinas dan kunjungan kerja yang sifatnya lebih bersifat seremonial.

“Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan setiap rupiah dalam belanja negara dimanfaatkan secara optimal.

“Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar soal pemotongan anggaran, tetapi juga tentang bekerja lebih strategis dan bertanggung jawab.

“Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati,” pungkasnya.

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto di Jakarta.

Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” ungkapnya.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen).

Sementara itu, Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar setuju kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Dilain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian bukanlah beban berat, melainkan sebuah tantangan yang menarik karena masih ada banyak ruang untuk penghematan.

“Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi,” ujar Meutya Hafid di Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Kemkomdigi mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mulai awal tahun ini. Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto di Jakarta.

Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” ungkapnya.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen).

Sementara itu, Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar setuju kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Dilain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian bukanlah beban berat, melainkan sebuah tantangan yang menarik karena masih ada banyak ruang untuk penghematan.

“Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi,” ujar Meutya Hafid di Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Kemkomdigi mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mulai awal tahun ini. Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto di Jakarta.

Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” ungkapnya.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen).

Sementara itu, Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar setuju kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Dilain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian bukanlah beban berat, melainkan sebuah tantangan yang menarik karena masih ada banyak ruang untuk penghematan.

“Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi,” ujar Meutya Hafid di Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Kemkomdigi mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mulai awal tahun ini. Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui inovasi pemenuhan gizi masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini mulai mengadopsi sumber protein alternatif sebagai solusi berkelanjutan untuk meningkatkan asupan nutrisi masyarakat.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan berbasis ilmiah guna meningkatkan kualitas gizi generasi mendatang.

Dosen Universitas Surabaya (Ubaya), Ruth Chrisnasari, menjelaskan bahwa serangga dan jamur dapat menjadi alternatif sumber protein dalam program MBG.

Sumber protein yang ideal adalah yang dapat dibudidayakan dalam waktu singkat dan tidak memerlukan lahan luas, seperti serangga.

“Serangga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam, sapi, dan babi. Daging konvensional mengandung sekitar 20 persen protein, sementara serangga seperti belalang dan ulat sagu memiliki kadar protein antara 28 hingga 44 persen,” ujarnya.

Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mendukung langkah pemerintah dalam memperluas opsi sumber protein bagi masyarakat. Menurutnya, diversifikasi sumber protein sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi nasional.

“Serangga adalah sumber protein berkualitas tinggi dan sudah dikonsumsi di beberapa daerah Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis akan menyesuaikan dengan potensi pangan lokal yang ada, sehingga lebih mudah diterima masyarakat,” jelas Dadan.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dr. Taruna Ikrar, menyatakan kesiapan BPOM dalam memastikan keamanan pangan dari konsumsi serangga dan sumber protein alternatif lainnya. Ia menegaskan bahwa setiap produk pangan harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Serangga merupakan bagian dari produk berbasis protein hewani. Jika pengolahannya sesuai standar keamanan pangan dan tidak mengandung zat berbahaya, maka tentu dapat dikonsumsi sebagai alternatif protein,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah terus berkolaborasi dengan akademisi, pelaku industri pangan, dan komunitas petani untuk mengembangkan serta mendistribusikan produk berbasis protein alternatif.

Beberapa inovasi yang telah diperkenalkan dalam program ini antara lain tempe berbasis kacang lokal, tepung jangkrik, spirulina, serta produk olahan berbasis jamur dan kedelai.

Selain itu, kampanye edukasi akan diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sumber protein alternatif. Melalui pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan gizi masyarakat tetap menjadi prioritas utama, seiring dengan dorongan inovasi di sektor pangan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan strategi ini, Program MBG diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. []