Category Archives: EKONOMI

Oleh: Anggani Dewi )*

Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memastikan bahwa stok dan distribusi LPG 3 kg berjalan dengan lancar di seluruh wilayah. Langkah-langkah strategis telah diambil guna memastikan ketersediaan LPG 3 kg tetap aman serta dapat diakses oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg berjalan lancar setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan sistem distribusi. Hal ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi untuk keperluan sehari-hari. Ia juga mengingatkan kepada para pengecer yang telah bertransformasi menjadi sub pangkalan agar tidak mempermainkan harga dan stok gas tersebut, mengingat LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi banyak orang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan LPG 3 kg di berbagai wilayah tetap terjaga. Pertamina terus melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan LPG bersubsidi sampai ke sub pangkalan dan dapat dibeli oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin distribusi yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, PT Pertamina Patra Niaga bahkan telah menambah pasokan LPG 3 kg hingga lebih dari 900.000 tabung guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Menurut Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan, tambahan ini telah didistribusikan secara bertahap sejak awal Februari. Dengan adanya tambahan tersebut, stok LPG 3 kg di wilayah ini dipastikan aman.

Di Jawa Tengah, wilayah Solo Raya mendapatkan alokasi terbesar dengan tambahan pasokan mencapai 270.000 tabung. Sementara itu, Semarang Raya mendapat alokasi sebesar 160.720 tabung, dan wilayah DI Yogyakarta menerima alokasi 95.400 tabung, dengan Kabupaten Sleman menjadi penerima terbanyak. Keberadaan empat terminal LPG di wilayah ini menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran pasokan.

Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beny Suharsono, juga memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg berjalan optimal di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa skema distribusi baru yang mengharuskan pembelian dilakukan melalui pangkalan resmi merupakan langkah yang semakin memperkuat transparansi dalam penyaluran gas subsidi. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, stok LPG 3 kg tetap tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan lebih lanjut tetap dilakukan guna memastikan harga jual tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Di Sumatera Barat, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara juga memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg tetap terjamin. Dengan jumlah pangkalan resmi mencapai 5.634, masyarakat dapat memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai ketentuan. Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, menyatakan bahwa pangkalan resmi merupakan tempat terbaik bagi masyarakat untuk membeli LPG bersubsidi, karena kualitas dan takarannya terjamin. Jika ditemukan penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui call center Pertamina.

Keberadaan delapan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Sumatera Barat turut memastikan kelancaran distribusi. Kota Padang menjadi daerah dengan jumlah pangkalan terbanyak, mencapai 1.092 unit. Dengan dukungan infrastruktur ini, distribusi LPG 3 kg sepanjang Januari 2025 telah mencapai lebih dari empat juta tabung.

Pemerintah dan Pertamina juga terus mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu untuk beralih menggunakan produk Bright Gas, yang tersedia dalam ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Hal ini bertujuan agar LPG 3 kg yang mendapatkan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjamin ketersediaan LPG 3 kg telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Penambahan pasokan, pengawasan terhadap distribusi, serta pengalihan pengecer menjadi sub pangkalan telah memberikan dampak nyata dalam menjaga stabilitas pasokan LPG bersubsidi di berbagai daerah. Dengan strategi yang tepat, LPG 3 kg tetap dapat diakses oleh masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai, mendukung kesejahteraan dan kebutuhan energi nasional.

Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang telah diterapkan pemerintah ini berjalan dengan optimal. Masyarakat yang mampu diimbau untuk beralih ke produk non-subsidi agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, maka distribusi LPG dapat terus berjalan dengan baik dan mendukung keberlanjutan program subsidi energi nasional.

)* Penulis adalah mahasiswi asal Yogyakarta

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas instansi guna mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara kementerian, BUMN, sektor swasta, dan akademisi menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya siap menjadi pendukung utama bagi kementerian teknis lainnya dalam merealisasikan visi pemerataan ekonomi Presiden Prabowo. “Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Erick.

Ia menambahkan bahwa BUMN akan berkolaborasi secara intensif dengan berbagai pihak dalam menjalankan proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. “Kami ingin memastikan bahwa proyek yang kami jalankan tidak hanya meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur pertahanan dan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi. “Semua pihak harus bersatu dalam semangat memajukan pertahanan dan keamanan Indonesia. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah siap mendukung sinergi ini,” ujar AHY.

Ia menjelaskan bahwa infrastruktur di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pertahanan negara, tetapi juga berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal. “Peningkatan kesejahteraan prajurit diharapkan dapat berdampak langsung pada masyarakat sekitar, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif,” tambahnya.

Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga mengambil peran dalam upaya pemerataan ekonomi. Perwakilan PT Antam UBPN Kolaka, Syahdjan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar program pendampingan bagi pelaku UMKM di Kolaka, Sulawesi Tenggara. “Kami telah memberikan pendampingan kepada puluhan pelaku UMKM, khususnya di sektor usaha toko kelontong, bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO),” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara dunia akademik dan masyarakat menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan dampak positif bagi ekonomi lokal. “Program ini tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga pendampingan berkelanjutan agar UMKM dapat berkembang di tengah persaingan pasar,” lanjutnya.

Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam pemerataan ekonomi, mengingat peran pentingnya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Keberhasilan sinergi lintas instansi ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang dijalankan dengan tegas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memastikan distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menata kembali sistem distribusi dengan mengintegrasikan pengecer sebagai bagian dari sub pangkalan resmi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperpendek jalur distribusi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan gas subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Pemerintah sedang menata ulang sistem distribusi gas LPG 3 kg agar pengecer dapat menjadi bagian dari sistem resmi. Dengan langkah ini, distribusi menjadi lebih rapi, harga lebih terkendali, dan masyarakat tetap mudah mendapatkan LPG subsidi,” ujar Dasco.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari pemerintah daerah. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan LPG subsidi di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Wali Kota Denpasar, ia menekankan pentingnya akses mudah bagi masyarakat terhadap LPG 3 kg.
“Kami memastikan stok LPG 3 kg tersedia dengan cukup, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran Pertamina dalam mendukung distribusi yang lebih baik. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka memahami kebijakan baru serta mengetahui lokasi-lokasi resmi penjualan LPG 3 kg.
“Kami berharap Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG bersubsidi ini,” tambahnya.
Menanggapi kebijakan ini, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dengan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
“Saat ini, Pertamina mendistribusikan LPG 3 kg ke pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya, para pengecer akan diarahkan untuk menjadi bagian dari sub pangkalan guna memastikan distribusi lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Zico.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan ini guna mencegah penyelewengan serta memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, harga jual diharapkan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Masyarakat juga diimbau untuk turut serta mengawasi distribusi gas LPG 3 kg dan segera melaporkan jika menemukan penyimpangan harga atau praktik penimbunan yang merugikan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghapusan piutang macet UMKM, integrasi UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta fasilitasi sertifikasi halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR bagi UMKM. Sebanyak 60 persen dari total KUR yang disalurkan diharapkan dapat dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hal tersebut menurutnya penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan penghapusan piutang macet bagi UMKM, dengan tahap pertama menyasar 67 ribu pelaku usaha kecil. Proses ini telah berjalan sejak Desember 2024 dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.

Pemerintah juga berfokus pada integrasi UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas program, Kementerian Koperasi dan UKM juga terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank daerah. Pihaknya memastikan skema pembiayaan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Tiga prioritas utama pemerintah dalam penguatan UMKM tahun ini mencakup Penghapusan piutang macet bagi UMKM guna meringankan beban finansial pelaku usaha, Integrasi UMKM ke dalam program MBG untuk memperluas akses pasar mereka, Peningkatan penyaluran KUR agar lebih inklusif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pelaku usaha yang ingin meminjam hingga Rp 100 juta tidak perlu menyediakan agunan atau jaminan. Selain itu, pinjaman di bawah Rp 50 juta juga tidak lagi memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika peminjaman lebih besar daripada Rp 50 juta perlu NPWP, jika kurang Rp 50 juta tidak perlu NPWP.

Komisi VII DPR RI bersama pemerintah akan mengawasi ketat komitmen bank dalam menyalurkan KUR. Jika bank-bank yang terlibat tetap meminta agunan, pemerintah tidak akan membayarkan subsidi bunga kepada bank tersebut. Bank-bank himbara, swasta, hingga bank pembangunan daerah wajib menyalurkan KUR ini tanpa mempersyaratkan agunan, sesuai ketentuan pemerintah.

Untuk tahun 2025, pemerintah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp 300 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi KUR tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar Rp 280 triliun.

Semengtara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, mengingatkan bahwa target besar ini harus diimbangi dengan upaya maksimal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pihaknya mengharapkan target Rp 300 triliun ini tidak bernasib sama seperti tahun lalu. Perlu peran aktif Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaksanaan KUR dapat berjalan efektif.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi bank penyalur KUR agar lebih optimal. Bank-bank yang ditunjuk tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kapabilitas dalam menyalurkan KUR secara efektif. Selain itu, kebijakan strategis seperti penataan Komite KUR, perubahan pedoman pelaksanaan KUR, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan juga harus diperhatikan.

Program KUR harus menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam memperoleh sertifikat halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Kota Palu, misalnya, telah menyerahkan sertifikat kepada 43 pelaku IKM pada Rabu (5/2/2025).

Kepala Disperindag Kota Palu, Zulkifli, menyebutkan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Dari jumlah tersebut, 23 pelaku IKM mendapatkan sertifikat halal, sementara 20 lainnya memperoleh sertifikat merek HAKI. Penyerahan sertifikat ini dilakukan bertahap agar pemerintah dapat berdialog langsung dengan pelaku usaha, memahami tantangan mereka, serta memberikan solusi yang tepat.

Sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar yang mengutamakan produk halal. Sementara itu, sertifikat HAKI merek berperan dalam melindungi identitas usaha dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya.

Pihaknya berharap pelaku usaha dapat mengoptimalkan produktivitas mereka, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk, agar lebih kompetitif di pasar nasional bahkan global.

Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM. Langkah-langkah seperti peningkatan penyaluran KUR, penghapusan piutang macet, integrasi UMKM ke dalam program MBG, serta fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM.

Dengan target penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, kemudahan dalam akses pinjaman KUR tanpa agunan serta fasilitasi sertifikasi produk akan semakin memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Sinergi antara pemerintah, DPR, perbankan, serta pelaku usaha menjadi kunci utama dalam merealisasikan berbagai kebijakan ini. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Melalui kebijakan dan berbagai langkah strategis, sektor UMKM diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk di sektor perdagangan, pameran, serta akses pembiayaan. Keberadaan UMKM, yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Anggota DPR RI Komisi XIII, Arisal Aziz menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan prioritas pada produk lokal dan mengatur peredaran barang impor murah, terutama yang berasal dari China. Menurutnya, produk impor murah seringkali masuk melalui jalur ilegal, yang berpotensi merugikan pelaku UMKM domestik. Maka, Arisal menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait impor serta promosi yang lebih intensif terhadap produk lokal.

“Kemendag harus mendukung produk lokal dan menguatkan regulasi impor sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat,” ujarnya.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa platform digital akan mendukung produk-produk lokal. Dengan begitu, UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” tambahnya.

Sementara, Pemerintah secara aktif mendukung pelaksanaan acara-acara yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Salah satunya adalah The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyatakan bahwa selama acara ini, transaksi penjualan yang ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.

“INACRAFT adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Tahun ini, sekitar 1.100 pelaku UMKM terlibat, yang dapat membuka peluang pekerjaan di berbagai bidang,” kata Menteri Maman.

Pemerintah melalui Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui sektor pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan peningkatan kapasitas produk. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

Kemudian, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan kebijakan stimulasi kredit khusus bagi sektor UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menjelaskan bahwa stimulus ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini masih mengalami kelambatan.

OJK akan merancang regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang mencakup percepatan proses bisnis dan kemudahan lainnya dalam penyaluran kredit UMKM.

“Melalui kebijakan ini, kami berharap sektor UMKM dapat segera pulih dan berkembang lebih pesat. Proses bisnis yang lebih cepat dan kemudahan akses pembiayaan akan memberi dorongan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil untuk memperluas usaha mereka,” ungkap Dian.

Peran aktif masyarakat dalam mengapresiasi dan mendukung Pemerintah akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sektor UMKM yang lebih kuat, perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi tantangan global dan mampu membuka peluang baru bagi generasi mendatang.

Jakarta – UMKM memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia, terlihat dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Dengan jumlah yang melampaui 64 juta unit usaha, UMKM menjadi tulang punggung yang tak tergantikan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada pada kisaran 15,7%.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan angka tersebut guna mendukung target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakannya kepada UMKM dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Salah satu inisiatif penting yang telah diambil adalah kebijakan penghapusan utang dan hapus tagih bagi pelaku UMKM.

“Ini merupakan komitmen pemerintah yang nyata kepada masyarakat,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi yang diambil oleh pelaku UMKM yang bergerak di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Tidak hanya itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan inklusi keuangan yang saat ini telah mencapai 88,7%.

Airlangga menyebut bahwa ini menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menegaskan komitmennya dalam mempercepat dan mempermudah ekspor produk UMKM melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor.

“Kami akan berkolaborasi dengan pembina UMKM dan agregator untuk mempercepat pertumbuhan ekspor UMKM,” ujar Budi.

Ia juga menyebutkan bahwa Kemendag telah menunjuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagai koordinator Forum Dialog Ekosistem UMKM BISA Ekspor.

Di sisi lain, BRI terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung UMKM melalui gelaran BRI UMKM EXPO (RT) 2025.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan bahwa acara ini ditargetkan mampu menghasilkan kontrak ekspor hingga Rp 1,4 triliun.

“Tahun lalu kontrak ekspor mencapai Rp 1,3 triliun, tahun ini kami harapkan bisa meningkat menjadi Rp 1,4 triliun,” ungkapnya.

Sebanyak 1.000 UMKM unggulan dipamerkan dalam acara ini setelah melalui proses seleksi yang ketat. Potensi buyer diharapkan meningkat dari 30 negara menjadi 33 negara dengan target 50 ribu pengunjung. []

Oleh: Aulia Rahman )*

Pemerintahan sedang gigih untuk bisa mencapai target swasembada pangan didukung oleh berbagai pihak. Program swasembada pangan merupakan salah satu Asta Cita yang harus diwujudkan Presiden Prabowo.

Salah satu program Asta Cita adalah memantapkan sistem pertahanan dan swasembada pangan di Indonesia. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan program ketahanan pangan agar swasembada pangan secepatnya bisa direalisasikan. Kebijakan ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo menegaskan target swasembada pangan harus segera tercapai. Indonesia tidak boleh lagi bergantung dari sumber makanan dari luar. Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bayu Krisnamurthi menyebutkan, ada tiga kebijakan nasional sepanjang Indonesia merdeka yang dapat menjadi inspirasi untuk pembangunan pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Pertama, kebijakan swasembada beras zaman Orde Baru. Kebijakan tersebut dinilai berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1985/1986.

Kedua, pembangunan perkebunan dan industri kelapa sawit. Hal ini pun mampu menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir produk sawit terbesar di dunia.

Ketiga, pengembangan papaya Calina (yang lebih dikenal sebagai pepaya California). Melalui kiprah Pusat Kajian Buah Tropika IPB, pepaya Calina mampu memegang pangsa pasar hingga 75 persen sekaligus mendorong 30 persen peningkatan konsumsi pepaya.

Hal lain yang juga dapat menjadi pelajaran adalah pentingnya konsistensi dan persistensi dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Arah pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun dan kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian mencapai 28 persen. Selain itu, pendapatan per kapita ditargetkan sekitar USD 20 ribu dolar, sebagai ciri negara yang telah keluar dari jebakan masyarakat berpendapatan menengah atau “middle income trap”.

Kemandirian pangan menjadi hal yang tidak boleh ditawar, oleh karena itu program ini harus terwujud, jangan sampai negara mengalami kesulitan memenuhi pangan rakyatnya.

Program swasembada pangan merupakan program pemerintah yang seharusnya semua lini stakeholder bisa mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seperti halnya yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan.

Sulsel mencanangkan siap menjadi penopang swasembada pangan nasional. Langkah ini tentu harus mendapat apresiasi yang tinggi dan diharapkan daerah daerah lain juga ikut gerak cepat untuk mendukung program swasembada pangan.

Dalam penyampaiannya beberapa waktu lalu Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Fadjry Djufry, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Sulsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menopang swasembada pangan nasional. Hal ini mendapat apresiasi luas dari mahasiswa dan akademisi.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, sedangkan di sektor perkebunan juga menjadi daerah yang sangat menjanjikan sehingga target untuk bisa menopang swasembada pangan nasional tersebut dinilai realistis.

Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun dibutuhkan kerja sama antar pihak bisa mencapai Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang bisa mendukung program swasembada pangan nasional.

Langkah mewujudkan swasembada pangan nasional juga didukung oleh Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Hasby Assidiq, memberikan dukungannya terhadap target tersebut. Target mewujudkan swasembada pangan nasional tidak muluk-muluk, sangat realistis. Tinggal bagaimana semangat pemerintah dan intervensi kebijakan mendukungnya. Komitmen kepala daerah ini adalah modal besar bagi Sulawesi Selatan. Hal ini juga menjadi energi bagi presiden Prabowo Subianto dan tim untuk bisa segera mewujudkan pangan yang mudah, murah, melimpah terjangkau bagi rakyatnya.

Salah satu langkah penting adalah pembenahan dan pengembangan infrastruktur pertanian, terutama sistem irigasi. Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan peningkatan produktivitas hasil pertanian sangat penting, oleh karena itu perlu juga merubah meanset masyarakat dari sifat konsumtif menjadi produktif. Selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia dan dukungan peralatan yang modern terintegrasi

Apresiasi serupa datang dari Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Armin Arsyad menyatakan, target yang diusung Prof Fadjry dapat menjadi warisan kebijakan strategis bagi Gubernur Sulsel terpilih di masa depan. Kepala daerah harus memberikan hal terbaik untuk membangun kemandirian pangan sehingga swasembada pangan nasional bisa cepat terwujud.

Komitmen dukungan seluruh kepala daerah dan stakeholder terhadap swasembada pangan ini sangat penting agar terjadi integrasi dalam penyediaan bibit unggul, pupuk, benih, dan kebutuhan para petani dilapangan. Hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah  perbaikan irigasi harus menjadi prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengapresiasi kinerja berbagai pihak dalam mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Pujian khusus ditujukan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai telah bekerja keras dalam mendukung ketahanan pangan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kementan telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendukung program ketahanan pangan, dengan sejumlah langkah strategis yang sudah dilakukan.

Salah satunya adalah kebijakan menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi, yang dinilai berhasil memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

Dukungan masyarakat luas terhadap program swasembada pangan dan program-program lain yang diinisiasi pemerintah merupakan energi yang harus di optimalkan. Artinya masyarakat menaruh kepercayaan terhadap prosesi ketahanan pangan nasional. Kepercayaan ini harus bisa dibukti kepada rakyat yang menaruh harapan besar terhadap Pemerintah saat ini.

Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik.

Oleh : Gisela Lahadalia (Pengamat Sosial Ekonomi)

Gas LPG 3 kg merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan sistem distribusi LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak, terutama pengecer kecil dan masyarakat sebagai konsumen.

Distribusi LPG 3 kg merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan energi terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan utamanya adalah mengurangi beban subsidi pemerintah sekaligus memberikan alternatif bahan bakar yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa para pedagang eceran dapat menjual gas LPG 3 kg atau biasa disebut dengan gas melon. Sedangkan pedagang eceran bakal berganti nama menjadi sub-pangkalan.

Kebijakan ini memberi angin segar bagi para pengecer LPG 3 kg. Mereka tetap diizinkan berjualan selama proses pendaftaran menjadi agen sub-pangkalan yang dilakukan secara bertahap. Langkah ini mencerminkan kebijakan yang memahami realitas di lapangan, dimana ribuan pengecer kecil telah menjadi mata rantai penting dalam distribusi LPG 3 kg ke masyarakat.

Pemerintah terus memastikan agar jumlah pasokan gas LPG 3 Kg, tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Penataan distribusi bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat yang berhak.

Adapun tujuan pengoperasian kembali pengecer gas LPG 3 kg yakni untuk menormalkan jalur distribusi gas subsidi tersebut. Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada maka sub-pangkalan akan  dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina. Melalui aplikasi tersebut, para pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlahnya, hingga harga jual.

Menilik permasalahan dalam distribusi LPG 3 Kg, dalam implementasinya, distribusi LPG 3 Kg menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Pertama, masalah penyelewengan subsidi dimana LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas atau pelaku usaha. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan sistem distribusi yang belum optimal.

Kedua, terjadi praktik pengoplosan atau pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi yang lebih besar. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai.

Ketiga, masalah kelangkaan yang sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan pasokan, penimbunan oleh oknum tertentu, atau distribusi yang tidak merata.

Berbagai permasalahan dalam jalur distribusinya, termasuk penyalahgunaan dan penyelewengan, telah mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistemik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa transformasi ini mencakup sekitar 370.000 pengecer yang telah terdata. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan stok Energi, dalam hal ini gas Elpiji 3 kg.

Sementara para pengecer yang belum terdaftar, Kementerian ESDM akan secara aktif bersama Pertamina membekali mereka dengan sistem aplikasi. Selain itu juga membantu proses agar menjadi sub-pangkalan. Kementerian ESDM juga akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar bisa menjadi UMKM.

Program ini juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang eceran. Pemerintah melalui instansi terkait memberikan pelatihan mengenai penanganan LPG yang aman, administrasi penjualan, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar pengecer tetap bisa menjual gas LPG 3 Kg, selama proses pendaftaran menjadi agen sub-pangkalan secara parsial.  Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian ESDM untuk menjaga harga gas LPG 3 Kg agar tetap stabil dan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

Arahan Presiden kepada Kementerian ESDM untuk menjaga stabilitas harga LPG 3 kg menunjukkan kepedulian terhadap daya beli masyarakat. Harga yang stabil dan terjangkau menjadi kunci dalam memastikan akses masyarakat terhadap energi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan pendekatan yang terencana dan terukur, kebijakan ini berpotensi menciptakan sistem distribusi LPG 3 kg yang lebih terstruktur tanpa mengorbankan masyarakat sebagai pengguna.

Pendekatan pemerintah ini sangat strategis karena beberapa alasan. Pertama, hal ini mencegah terjadinya guncangan dalam sistem distribusi yang sudah berjalan. Kedua, memberikan waktu adaptasi bagi para pengecer untuk memenuhi persyaratan formal. Ketiga, menjamin kontinuitas pasokan LPG 3 kg ke masyarakat tanpa hambatan.

Transformasi pengecer menjadi sub-pangkalan merupakan langkah progresif dalam optimalisasi distribusi LPG 3 kg. Implementasi teknologi digital dan formalisasi status pengecer berpotensi meningkatkan efektivitas penyaluran gas bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.

Kebijakan pemerintah tentu saja membutuhkan sinergitas antar instansi maupun Lembaga. Selain itu, Dalam hal ini, Polri turut berkomitmen memantau penjualan gas LPG 3 Kg.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan bahwa pihaknya akan memantau dengan memastikan harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Polri juga akan menindak tegas bila ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan harga yang telah ditentukan pemerintah.

Semua upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat memperbaiki semua tantangan tersebut sehingga sistem distribusi LPG 3 kg subsidi tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan UMKM dan pemerataan ekonomi.
Dalam upaya tersebut, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Helvi Moraza, melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan untuk pengembangan dan peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Helvi mengatakan penting peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi dan mendukung program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Program strategis nasional tertuang dalam Asta Cita yaitu mempercepat mewujudkan pemerataan ekonomi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

ŇPNM memiliki potensi luar biasa untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,Ó ujar Wamen Helvi dalam keterangannya.
Sedangkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar ekspor. Hal ini guna mendorong UMKM naik kelas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mendag pun mengapresiasi program Program Gemini Academy binaan Google Indonesia yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Bahkan Budi Santoso juga mendorong kolaborasi antara Kemendag dan Google Indonesia.
Budi Santoso melihat pemanfaatan fitur kecerdasan buatan dapat digunakan Kemendag dalam aktivitas pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi kebijakan. Secara langsung, fitur ini dapat mendukung baik Program UMKM BISA Ekspor maupun pengembangan UMKM nonekspor.
Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia untuk mendukung Program UMKM BISA Ekspor melalui Program Gemini Academy cukup baik. Kemendag melihat pemanfaatan kecerdasan buatan melalui Gemini Academy dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi kebijakan dapat mendukung Program UMKM BISA Ekspor,” ujar Mendag.
Kegigihan pemerintah dalam meningkatkan dan pemerataan ekonomi, UMKM, merupakan upaya yang patut diapresiasi semua pihak, kedepan harapannya UMKM bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan, pentingnya pendekatan pemberdayaan berada di depan pembiayaan dalam mendukung kemajuan UMKM. Menurutnya, edukasi menjadi kunci untuk menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra strategis, bukan sekadar pihak yang membutuhkan bantuan.
ŇMelalui langkah ini, BRI membantu membangun semangat kewirausahaan, meningkatkan kemampuan manajerial, memberikan akses ke pasar dan teknologi, serta mendorong penerapan prinsip Good Coorporate Governance agar UMKM dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan berdaya saing,Ó kata dia.

Jakarta – Pemerintah memiliki program kebijakan akan menghapus utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah saat ini mampu sedang melakukan verifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai Rp 2,5 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari target Pemerintah untuk menghapus seluruh utang 1 juta UMKM yang mencapai sekitar Rp 14 triliun.

“Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” kata Maman.

Kebijakan ini menuai dukungan dari berbagai pihak. Ilham Permana, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, menyebut langkah ini sebagai strategi progresif untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, banyak pengusaha UMKM yang terdampak pandemi kini memiliki peluang untuk bangkit kembali.

“Kebijakan ini memberikan ruang pernafasan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” ujar Ilham. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa program ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat dan seleksi objektif untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat.

Banyak manfaat diharapkan dari kebijakan ini. Dengan terhapusnya utang, pelaku UMKM dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk pengembangan bisnis, membeli bahan baku, memperluas pasar, atau bahkan merekrut tenaga kerja baru. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Jika sektor UMKM dapat berkembang, dampaknya akan meluas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Fraksi PAN mengingatkan bahwa Pemerintah harus memastikan validitas data penerima agar kebijakan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pemerintah bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memverifikasi data penerima. Selain itu, transparansi dalam penyampaian data penerima kepada publik menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Ilham Permana, pengawasan terhadap kebijakan ini harus dilakukan dalam dua tahap: sebelum pelaksanaan untuk memastikan validitas data penerima dan setelah pelaksanaan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memanfaatkan kebijakan ini dengan optimal.

()