Pemerintah Jamin Kualitas Peredaran BBM ke Masyarakat Sesuai Peraturan

Oleh : Raffi Ramadhan )*

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi telah terjamin kualitasnya dan tidak mengalami praktik oplosan seperti yang ramai diberitakan di berbagai platform media sosial. Informasi yang menyebutkan adanya praktik oplosan BBM Pertamina merupakan disinformasi yang harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat.

PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa tidak ada praktik pencampuran atau peningkatan angka oktan secara ilegal dalam produk BBM yang mereka distribusikan. Produk seperti Pertamax (RON 92) dan Pertalite (RON 90) telah melalui proses pengujian ketat dan dijamin sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setiap produk yang sampai ke tangan konsumen merupakan hasil produksi yang diawasi secara ketat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa informasi yang beredar mengenai pencampuran BBM merupakan bentuk disinformasi yang tidak memiliki dasar.

Seluruh produk BBM yang dipasarkan telah melewati proses uji laboratorium yang dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).

Fadjar menegaskan bahwa setiap jenis BBM memiliki spesifikasi yang sudah jelas, di mana Pertalite tetap dengan RON 90 dan Pertamax tetap dengan RON 92 tanpa ada perubahan selama proses distribusi.

Terkait dugaan kasus korupsi dalam tata kelola ekspor impor minyak mentah dan produk kilang, Fadjar menambahkan bahwa permasalahan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung bukanlah terkait dengan pencampuran BBM, melainkan mengenai pembelian impor Pertalite dan Pertamax.

Narasi yang berkembang di masyarakat mengenai adanya oplosan BBM tidak sesuai dengan fakta yang diungkap oleh pihak berwenang. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan BBM seperti biasa tanpa perlu khawatir akan kualitasnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, turut menegaskan bahwa BBM yang didistribusikan oleh Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Terminal BBM Pertamina hanya menerima produk jadi dengan nilai oktan yang sudah ditentukan, tanpa ada proses pencampuran yang dapat mengubah spesifikasi tersebut. Penambahan aditif yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan performa BBM dan bukan untuk mengubah angka oktan.

Heppy juga menyoroti bahwa Pertamina Patra Niaga telah menerapkan prosedur quality control yang ketat dalam setiap tahap distribusi BBM. Seluruh proses diawasi langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna memastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat tetap terjaga kualitasnya. Dengan demikian, isu mengenai pengoplosan BBM merupakan informasi yang menyesatkan dan tidak berdasar.

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang dijual ke masyarakat tidak mengalami perubahan spesifikasi selama proses distribusi. Seluruh produk yang diterima dari kilang dalam negeri maupun hasil pengadaan dari luar negeri sudah dalam bentuk RON yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Ega menjelaskan bahwa proses blending yang dilakukan di terminal BBM hanya sebatas penambahan aditif dan pewarna untuk membedakan produk serta meningkatkan performanya. Proses ini merupakan standar dalam industri minyak dan tidak mempengaruhi nilai oktan BBM yang telah ditentukan sejak awal produksi. Setiap batch BBM yang diterima dari kilang maupun impor telah melalui uji laboratorium guna memastikan kualitasnya tetap terjaga.

Sementara itu, Presiden Prabowo turut merespon kasus tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah akan terus membersihkan dan menegakkan aturan yang berlaku pada sektor tata kelola minyak di Indonesia dan terus membela kepentingan rakyat.

Pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dalam pengelolaan BBM agar masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas. Pertamina dan seluruh pihak terkait berkomitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan konsumen. Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai lembaga, setiap tahapan distribusi BBM tetap berada dalam koridor yang telah diatur dalam regulasi.

Masyarakat hendaknya tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengandalkan sumber resmi dalam memperoleh berita terkait peredaran BBM. Pemerintah bersama Pertamina memastikan bahwa seluruh produk BBM yang beredar di pasaran telah memenuhi standar yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menggunakan BBM dengan aman dan nyaman tanpa perlu khawatir akan kualitasnya. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Pemerintah Terus Jaga Komitmen Pembangunan Papua

Papua – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Papua, meskipun adanya refocusing anggaran untuk efisiensi. Berbagai proyek strategis tetap berjalan guna memastikan percepatan pembangunan di wilayah tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, transportasi, serta sektor pertanian dan pariwisata.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng, menegaskan refocusing anggaran tidak berpengaruh terhadap pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP, dan Kantor MRP di Papua Selatan. Menurutnya, proyek tersebut telah memiliki kontrak sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Namun, refocusing ini dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur pendukung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025.
“Kalau ada rencana pembangunan infrastruktur pendukung yang dialokasikan tahun 2025, itu yang berpengaruh karena adanya refocusing anggaran,” ujar Maddaremmeng di Merauke.
Di Papua Barat, Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, juga menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan pembangunan di daerahnya, khususnya pembangunan Bandara Domine Isack Samuel Kijne. Bandara ini direncanakan di Kampung Mawoi, Distrik Wasior, dan masuk dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025. Hendrik berharap pemerintah daerah yang baru dapat melanjutkan upaya ini agar pembangunan dapat segera terealisasi.
“Kami sudah upayakan sampai ke rencana teknis terperinci bandara itu. Rute penerbangannya akan mencakup Wondama, Makassar, dan Bali,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan lainnya di Teluk Wondama.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua tengah menyusun roadmap pembangunan yang berfokus pada tiga sektor utama, yakni pertanian, kelautan, dan pariwisata. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyatakan roadmap ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan difokuskan pada tiga kabupaten, yaitu Sarmi, Jayapura, dan Keerom.
“Kita ingin melihat apa yang cocok dikembangkan di setiap daerah dan langkah apa yang harus dilakukan,” kata Ramses.
Salah satu tantangan utama dalam sektor pertanian adalah pembebasan lahan dan perizinan, sehingga pemerintah akan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada untuk mencapai swasembada pangan.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen terhadap pembangunan Papua di berbagai sektor. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, Papua diharapkan terus berkembang sebagai bagian integral dari Indonesia yang maju dan sejahtera. {}

Presiden Prabowo Jamin Danantara Dikelola SecaraTransparan dan Akuntabel

 

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan dana investasi. “Danantara bertujuan memperkuat investasi BUMN dengan pengelolaan yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang,” ujar Prabowo.

Investasi awal sebesar $20 miliar akan dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis yang mencakup berbagai sektor, seperti energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Selain itu, dana yang dikelola Danantara mencapai Rp 300 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran pemerintah, optimalisasi belanja negara, serta upaya pemberantasan korupsi.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai bahwa kehadiran Danantara akan membawa perubahan besar dalam tata kelola aset negara. “BPI Danantara akan memperkuat tata kelola aset BUMN secara lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Eddy menjelaskan bahwa Danantara menerapkan konsep holding company, yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah. Dengan model ini, pengelolaan aset negara akan lebih terintegrasi, sehingga investasi yang dilakukan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa Danantara memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan energi hijau di Indonesia. “Dengan dana jumbo, Danantara bakal leluasa menggelontorkan dana maupun membangun skema investasi guna mengebut proyek EBT,” kata Bhima.

Lebih lanjut, Bhima menyebutkan bahwa Danantara dapat menerbitkan surat utang yang dapat diserap oleh investor atau kreditur dari luar negeri. “Dananya bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek EBT, seperti perluasan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS),” jelasnya.

Sebagai badan investasi yang mengelola dana publik, Danantara akan beroperasi dengan sistem audit terbuka dan pengawasan publik yang ketat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Danantara dapat menjadi instrumen investasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Aparat Keamanan Terus Memburu OPM, Jaga Stabilitas di Papua

Jayapura – Upaya Aparat Keamanan (Apkam) untuk menjaga kedamaian di Papua terus menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam beberapa minggu terakhir, aparat gabungan TNI dan Polri telah berhasil menggagalkan aksi-aksi yang mengancam stabilitas di wilayah tersebut.

Kepala Satgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat dalam serangkaian penembakan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengungkapkan bahwa aparat keamanan gabungan TNI dan Polri saat ini terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan tersebut.

“Kita bersama aparat keamanan lainnya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku,” ujar Kombes Yusuf.

Kombes Yusuf juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh teror yang kembali dilancarkan oleh OPM. Ia menegaskan bahwa aparat akan memastikan keamanan di wilayah tersebut.

“Kami mengimbau kepada masyarakat tidak terprovokasi dengan kejadian ini,” tambahnya.

Sebelumnya, kontak senjata antara Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 dengan OPM juga terjadi di Jalan Trans Jayapura – Wamena, Kampung Warikma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kontak tembak ini semakin menegaskan intensitas gangguan keamanan yang terus berlangsung di Bumi Cenderawasih.

Di tengah situasi tersebut, Polri juga membantah adanya klaim pencurian senjata api oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) di Puncak Jaya. Informasi tersebut ditegaskan sebagai berita hoaks yang merupakan bagian dari propaganda.

Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh kelompok separatis tersebut tidak memiliki dasar dan fakta, namun bertujuan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat

“Polri menyatakan bahwa narasi yang beredar tersebut merupakan propaganda yang bertujuan menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Dirinya memastikan Polri bersama TNI tetap fokus menjalankan operasi penegakan hukum di Papua demi melindungi masyarakat dari ancaman kelompok separatis bersenjata tersebut.

Aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas di Papua melalui pendekatan yang terintegrasi antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Operasi Damai Cartenz 2025 menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi gangguan keamanan yang disebabkan oleh kelompok separatis.

Upaya pengamanan yang terus dilakukan ini membuktikan komitmen kuat aparat keamanan untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua, meskipun menghadapi tantangan besar dari kelompok separatis.

Dengan langkah-langkah tegas dan terkoordinasi, diharapkan keamanan di Papua dapat terus terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam kondisi aman dan damai. []

Presiden Prabowo Tingkatkan Kerja Sama Internasional Melalui Kunjungan Kerja

Oleh: Rahmat Hidayat )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai kunjungan kerja strategis ke sejumlah negara. Kunjungan ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga memperkokoh hubungan bilateral dengan berbagai mitra utama. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Dalam kunjungannya ke Malaysia, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani. Pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi momen penting untuk membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan bahwa pembahasan ini mencakup langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menerima penghargaan kehormatan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor), sebuah pengakuan yang sebelumnya juga pernah diberikan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1990. Penghargaan ini menjadi simbol kebanggaan nasional dan menegaskan hubungan erat antara kedua negara. Yusuf Permana menilai bahwa penerimaan penghargaan ini adalah pengakuan atas kontribusi Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral dengan Malaysia.

Selain memperkuat hubungan dengan Malaysia, Presiden Prabowo juga melanjutkan langkah strategisnya melalui kunjungan kenegaraan ke India. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Narendra Modi, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan panjang yang telah terjalin antara kedua negara.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa sejak masa perjuangan kemerdekaan, India telah menjadi salah satu pendukung utama Indonesia di panggung internasional. Bantuan politik dan simbolis dari India saat itu, seperti hibah lahan untuk Kedutaan Besar Indonesia, menjadi landasan kuat dalam hubungan bilateral yang terus berkembang hingga hari ini.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa hubungan Indonesia-India memasuki babak baru untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di bidang infrastruktur, manufaktur pertahanan, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dalam rangka memastikan kelancaran investasi, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memangkas hambatan birokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan memberikan dukungan penuh agar kerja sama ini dapat berjalan efektif dan membawa manfaat nyata bagi kedua negara.

Selain itu, berbagai nota kesepahaman (MoU) ditandatangani selama kunjungan ini, mencakup bidang kesehatan, keamanan maritim, teknologi komunikasi, dan kebudayaan. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan hubungan bilateral yang lebih erat dan produktif di masa mendatang.

Tidak hanya di Asia Selatan, Presiden Prabowo juga membangun hubungan erat dengan Jepang. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Ishiba Shigeru di Jakarta, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pangan, terutama dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di Indonesia.

Jepang menawarkan dukungan melalui pelatihan, pengiriman tenaga ahli, dan peningkatan sektor perikanan serta pertanian. Ishiba Shigeru menegaskan bahwa negaranya berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Ia menyebutkan bahwa Jepang, dengan pengalaman lebih dari 80 tahun dalam menyediakan makanan bergizi untuk sekolah-sekolah, siap menyelenggarakan paket kerja sama yang mencakup pelatihan, pengiriman tenaga ahli, dan inisiatif lainnya yang relevan.

Langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki gizi yang memadai. Jepang juga menawarkan bantuan di sektor perikanan dan pertanian untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung generasi muda Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam memanfaatkan hubungan internasional sebagai alat untuk mempercepat pembangunan nasional. Dengan memperkuat kerja sama bilateral, Indonesia tidak hanya membuka peluang investasi baru tetapi juga memperkokoh posisinya dalam menghadapi tantangan global. Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata bahwa diplomasi aktif dapat membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di dalam negeri.

Melalui hubungan yang semakin erat dengan negara-negara mitra utama seperti Malaysia, India, dan Jepang, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global.

Kerja sama strategis ini diharapkan tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat stabilitas kawasan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya Presiden Prabowo dalam memperluas hubungan internasional dapat dilihat sebagai langkah yang mendukung visi besar pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Pengamat Hubungan Internasional

Presiden Prabowo Dorong Kerja Sama Luar Negeri dalam Lawatan Diplomatik

Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke India. Dalam kunjungan ini, ia mempertegas komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama luar negeri, terutama dengan India sebagai salah satu mitra strategis di kawasan.

 

Kunjungan tersebut juga diwarnai berbagai kesepakatan penting yang mencakup banyak sektor.

 

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad, New Delhi, Presiden Prabowo menegaskan penguatan kerja sama di sejumlah bidang strategis.

 

“Kami telah membahas berbagai peluang kerja sama, mulai dari perdagangan, investasi, hingga kecerdasan buatan (AI). Kami sepakat untuk memperluas hubungan ini demi keuntungan bersama,” ungkap Prabowo.

 

Presiden juga mengucapkan terima kasih atas dukungan India terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS.

 

Keanggotaan ini, yang resmi berlaku sejak 6 Januari 2025, dinilai sebagai langkah penting dalam meningkatkan stabilitas global dan memperkuat kerja sama regional.

 

“Kami sangat menghargai dukungan India, dan kami yakin BRICS akan menjadi platform penting untuk mendukung kerja sama internasional yang lebih erat,” tambahnya.

 

Selain fokus pada sektor ekonomi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi di bidang pertahanan.

 

Dalam kesempatan itu, ia mengumumkan bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan dengan India.

 

Delegasi pertahanan tingkat tinggi pun akan segera dikirim untuk memperkuat koordinasi.

 

“Kami optimis langkah ini akan membawa kemajuan signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara,” ucapnya lebih lanjut.

 

Tidak hanya berhenti di bidang ekonomi dan pertahanan, kunjungan ini juga menghasilkan kesepakatan penting di sektor kebudayaan.

 

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menandatangani Program Pertukaran Budaya (Cultural Exchange Program) yang akan berlangsung dari 2025 hingga 2028.

 

Melalui kesepakatan ini, Indonesia dan India berkomitmen melakukan kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti seni pertunjukan, bahasa dan sastra, hingga konservasi cagar budaya.

 

“Program ini akan menjadi langkah besar dalam mempererat hubungan budaya kedua negara yang memiliki sejarah panjang sejak abad ke-4 Masehi,” jelas Fadli.

 

Fadli juga mengungkapkan harapan bahwa kerja sama di bidang kebudayaan ini dapat menjadi dasar yang kokoh bagi kolaborasi di sektor lain.

 

Salah satu fokusnya adalah upaya repatriasi benda-benda cagar budaya yang selama ini menjadi perhatian utama.

 

“Kami akan terus mendorong dialog dan penelitian bersama untuk pengembalian benda-benda budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan diplomasi budaya,” ujarnya.

 

Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo juga diikuti oleh lebih dari seratus delegasi dari komunitas bisnis Indonesia.

 

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan utama dari Pilkada serentak adalah untuk meningkatkan administrasi pemerintahan. Dengan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara paralel, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara visi pembangunan nasional dan daerah.

“Penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah,” kata Tito.

Menurutnya, sinkronisasi ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung selama lima tahun.

Tito menambahkan bahwa dengan adanya Pilkada serentak, potensi konflik vertikal dan horizontal dalam sistem pemerintahan dapat diminimalkan.

“Pilkada serentak dapat mengurangi potensi konflik vertikal dan horisontal dalam sistem pemerintahan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam suatu sistem demokrasi, perbedaan pendapat sering kali muncul, dan perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan, yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, Tito berharap bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang lebih sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, yang akan berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional.

“Kami berharap Pilkada serentak akan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, sejalan dengan Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menambahkan bahwa tujuan Pilkada serentak 2024 adalah untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bima juga menjelaskan bahwa Pilkada serentak akan memperkokoh kewenangan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

“Pilkada serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial kita, mengokohkan kewenangan eksekutif, dan menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah,” ungkap Bima.

Dengan adanya sinkronisasi ini, Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat membawa inovasi dalam pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat stabilitas pemerintahan yang lebih terkoordinasi. Ini

Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kunjungan Prabowo ke China Hasilkan Kesepakatan Dukung Program Makan Bergizi dan Perumahan 3 Juta Unit

Jakarta – Kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, ke China mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Fredy Buhama Lumban Tobing, kunjungan ini menjadi momen penting karena China adalah negara sahabat pertama yang dikunjungi oleh Prabowo sebagai Presiden RI ke-8. “Menjadi menarik karena China merupakan negara sahabat pertama yang dikunjungi oleh Pak Prabowo. Ini menunjukkan bahwa China memiliki posisi penting dalam geopolitik Indonesia ke depan,” ujar Fredy, yang juga menilai undangan China kepada Prabowo merupakan bentuk pengakuan terhadap kepemimpinan Indonesia di bawah Prabowo.

Selama kunjungan, Indonesia dan Tiongkok menandatangani sejumlah kesepakatan penting, termasuk dukungan finansial untuk program “Food Supplementation and School Feeding Programme” yang akan dilaksanakan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Tiongkok akan mendanai program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan anak-anak dan keluarga kurang mampu. “Pemerintah Tiongkok sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. Ini adalah langkah positif untuk mengatasi masalah gizi buruk,” kata Airlangga.

Salah satu capaian besar dari kunjungan ini adalah adanya minat investor asing untuk berpartisipasi dalam program pembangunan perumahan Presiden Prabowo. Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Prabowo, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Prabowo telah menarik perhatian investor global. “Minat investor sudah sangat besar, termasuk dari negara-negara seperti Abu Dhabi, Qatar, Singapura, India, dan China. Mereka siap mendanai program perumahan ini,” kata Hashim.

Program perumahan ini merupakan salah satu agenda prioritas dalam pemerintahan Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Dengan target pembangunan 15 juta unit hunian, baik rumah maupun apartemen, hingga 2029, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor perumahan dan perekonomian nasional. Menurut Hashim, keberhasilan pembangunan perumahan ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Peningkatan sektor perumahan ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan menyediakan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap rumah yang layak huni. “Pembangunan perumahan ini adalah kunci untuk memastikan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Kami berharap investor asing yang tertarik bisa mempercepat realisasi program ini,” ujar Hashim.

Kunjungan Presiden Prabowo ke China, dengan berbagai kesepakatan yang tercapai, menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara besar ini, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan dukungan Tiongkok dalam pendanaan program makan bergizi dan minat investasi asing untuk pembangunan perumahan, Indonesia semakin memperkokoh fondasi ekonomi dan infrastruktur menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Anies Baswedan: Dunia Saksikan Kebangkitan Wibawa Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Jakarta – Politikus Anies Baswedan menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan pertama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke sejumlah negara. Menurut Anies, lawatan tersebut bukan hanya produktif, tetapi juga meningkatkan wibawa Indonesia di mata dunia.

“Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu pertemuan-pertemuan, perjalanan yang produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa,” ujar Anies.

Anies menambahkan bahwa kehadiran Prabowo di forum-forum global menunjukkan adanya kesetaraan antara Indonesia dan negara-negara lain.

“Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak dan itu menurut saya baik untuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anies berharap kunjungan tersebut dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

“Mudah-mudahan dengan perjalanan-perjalanan ini maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo,” jelas Anies.

Sementara itu, Pengamat Politik, Ujang Komaruddin menyoroti kunjungan kerja Presiden Prabowo mampu membangkitkan rasa bangga rakyat Indonesia.

“Jadi, kalau kita menganalisa dan mengamati apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke 8 itu membuat decak kagum bagi seluruh rakyat Indonesia bagaimana beliau punya pengalaman, punya hubungan baik dengan banyak negara, banyak tokoh dunia,” ujarnya.

Kunjungan terbaru Presiden Prabowo adalah ke Lima, Peru, dengan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024, setelah sebelumnya mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, sedangkan di AS, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dari Peru, Prabowo dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Brasil untuk menghadiri undangan KTT G20, dan selanjutnya mengunjungi Inggris sebagai negara terakhir dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya. ><

Kunjungan Kerja Luar Negeri Presiden Prabowo Tingkatkan Kebanggaan Indonesia di Kancah Internasional

Jakarta – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri baru-baru ini telah membangkitkan rasa bangga rakyat Indonesia. Dalam lawatannya, Prabowo mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat untuk bertemu dengan presiden masing-masing negara. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat peran Indonesia di dunia internasional serta membangun hubungan strategis dengan negara-negara besar.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai bahwa langkah Presiden Prabowo ini membawa dampak positif terhadap citra Indonesia di mata dunia. Menurutnya, kunjungan kerja Prabowo ini menunjukkan pengalaman dan jaringan internasional yang dimilikinya. “Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 itu membuat decak kagum seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan beliau punya pengalaman, punya hubungan baik dengan banyak negara dan banyak tokoh dunia,” ujar Ujang di Jakarta, Kamis (14/11).

Di Tiongkok, Prabowo mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia yang berdomisili di sana. Warga rela menunggu kedatangan presiden mereka selama berjam-jam. Hal serupa juga terjadi saat Prabowo tiba di Amerika Serikat, menunjukkan antusiasme dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin mereka yang mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar. Ujang juga menambahkan bahwa Prabowo, selain cerdas, dikenal rendah hati dan memiliki pengetahuan luas, yang membuat masyarakat semakin bangga.

Di sisi lain, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menekankan pentingnya lawatan ini dalam menegaskan posisi strategis Indonesia di antara kekuatan global. Menurut Yon, kunjungan Prabowo pertama kali ke Tiongkok dilatarbelakangi oleh faktor geografis, bukan sekadar kedekatan politik. “Salah satunya adalah secara langsung mengunjungi negara-negara yang berpengaruh dalam hal ini China dan Amerika,” ujar Yon.

Yon juga mencatat bahwa Amerika Serikat sedang dalam masa transisi kepemimpinan dari Presiden Joe Biden ke Presiden Terpilih Donald Trump, sehingga kunjungan ini juga diharapkan dapat membangun sinergi strategis yang tetap sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. “Bisa saja terjadi perubahan-perubahan kebijakan luar negeri Amerika dari Joe Biden ke Donald Trump, maka pilihan menjadikan China sebagai kunjungan pertama juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan kunjungannya, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program inisiatif makan siang gratis bagi pelajar yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo di Indonesia. Program ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam akses terhadap makanan bergizi. Dukungan dari Amerika Serikat terhadap program ini mencerminkan kerja sama erat yang terjalin antara kedua negara, serta pengakuan terhadap inisiatif Indonesia dalam memajukan kesejahteraan generasi muda.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi diplomasi Indonesia. Melalui lawatan ini, Indonesia berupaya memperkokoh posisinya sebagai mitra yang kuat dan dapat dipercaya di kancah internasional, sekaligus membawa semangat baru bagi rakyat Indonesia yang menyaksikan pemimpinnya dihormati di dunia internasional.