Category Archives: Nasional

JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kementeriannya siap mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dalam program Sekolah Rakyat. Saat menerima kunjungan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, ia menyampaikan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi pilar utama pembangunan. Kami berkomitmen menyediakan infrastruktur terbaik agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Dody.

Ia juga telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk menyusun rancangan teknis pembangunan sekolah, termasuk gedung utama, asrama siswa, dan fasilitas penunjang lainnya. Menurutnya, koordinasi antar kementerian harus dipercepat agar target pembangunan 100 Sekolah Rakyat bisa tercapai.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik program ini karena diyakini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menjadi faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan.

“Gagasan Presiden Prabowo untuk meningkatkan SDM sangat tepat, terutama jika dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Namun, ia juga menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut dalam perencanaan, terutama terkait pendanaan, kewenangan, dan orientasi pendidikan.

“Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita menyelaraskan berbagai aspek tersebut agar program ini dapat direalisasikan pada bulan Juni nanti,” tambahnya.

Terkait dengan pendanaan, Fikri menyoroti perubahan regulasi yang bisa mempengaruhi pengalokasian anggaran, sehingga masih ada kendala dalam memastikan akses pendidikan yang benar-benar gratis bagi masyarakat.

Sementara itu, Kabupaten Jombang diprioritaskan sebagai salah satu lokasi pendirian Sekolah Rakyat. Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanuddin Yazid berkomitmen mendukung program ini demi pemerataan pendidikan.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang, Dr. Rahmadi Indra T, menilai Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang sulit mendapatkan pendidikan layak.

“Program ini dirancang tidak hanya untuk akademik, tetapi juga untuk pengembangan keterampilan hidup, kewirausahaan, serta bakat di bidang seni dan olahraga,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial, sebagai penanggung jawab utama, harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam pembentukan kurikulum. Ia pun optimistis bahwa program ini dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh: Saud Halim )*

Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah, melalui berbagai kementerian terkait, berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini sulit mendapatkan kesempatan belajar akibat kendala ekonomi, geografis, atau sosial. Dengan konsep sekolah berasrama yang sepenuhnya dibiayai negara, program ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menegaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap. Pemetaan dilakukan secara cermat untuk memastikan sekolah ini hadir di daerah yang benar-benar membutuhkan intervensi pendidikan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan lokasi pendirian sekolah, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat akan berorientasi pada pemberian akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang selama ini sulit mendapatkan pendidikan berkualitas.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menekankan pentingnya rekrutmen tenaga pendidik dari wilayah sekitar sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan adaptasi sosial serta memastikan keberlanjutan program. Kepala sekolah akan berperan sebagai manajer proyek yang bertanggung jawab atas efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Pemerintah menilai bahwa pendekatan ini akan membuat sekolah lebih berdaya dan mandiri dalam jangka panjang. Menurutnya, peran tenaga pengajar yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial di sekitarnya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini.

Dalam rangka memastikan kesiapan siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru, pemerintah menerapkan program matrikulasi selama satu bulan. Program ini dirancang untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Selain itu, tenaga pengajar juga akan mendapatkan pelatihan khusus yang berfokus pada empati sosial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kebutuhan anak-anak dari berbagai latar belakang sosial, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif dan inklusif.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup dan kewirausahaan. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Ia juga menekankan bahwa program ini akan dilengkapi dengan kurikulum berbasis keterampilan kerja, sehingga siswa yang lulus bisa langsung produktif dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan industri nasional.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Dalam sebuah rapat di Istana Merdeka, Presiden meminta agar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup sebanyak mungkin daerah, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan strategi ini, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga memperkenalkan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan peluang ekonomi siswa di masa depan. Sekolah ini diharapkan mampu memberikan pendidikan yang lengkap, termasuk pengembangan keterampilan di bidang seni, olahraga, dan teknologi. Dengan pendekatan ini, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

Pemerintah juga menargetkan agar lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki pendidikan dasar hingga menengah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam hal ini, beasiswa dan program pendampingan akan disiapkan bagi siswa berprestasi agar dapat menempuh pendidikan lebih tinggi tanpa terkendala biaya. Selain itu, lulusan yang memilih jalur kerja akan diarahkan untuk mengikuti program inkubasi dan pelatihan di sektor-sektor strategis yang tengah dikembangkan pemerintah. Dengan cara ini, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Keberhasilan program ini akan menjadi langkah besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Delvi Rahayu )*

Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat beroperasi tahun ajaran baru  2025 sebagai bagian dari program besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sekolah berasrama ini dalam memutus rantai kemiskinan, dengan harapan setiap sekolah dapat menampung hingga 1.000 siswa dalam waktu enam bulan setelah diresmikan.

Dalam tiga bulan ke depan, sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan segera diresmikan, sementara 147 sekolah lainnya menyusul. Presiden menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah mengidentifikasi aset-aset berupa gedung dan lahan yang siap digunakan dengan sedikit renovasi. Langkah ini memungkinkan percepatan pembangunan sekolah tanpa harus memulai dari nol. Pemetaan lokasi didasarkan pada wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan, sehingga manfaat dari sekolah ini dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menambahkan bahwa 53 unit Sekolah Rakyat yang akan segera beroperasi telah melalui proses asesmen yang ketat. Selain itu, terdapat 82 lokasi lain yang masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan lingkungan pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mengajukan usulan pembangunan sekolah, dengan lebih dari 200 usulan yang kini tengah ditinjau oleh kementerian terkait.

Untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga miskin, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok Desil 1 dan Desil 2. Data ini memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang mendapatkan prioritas masuk ke Sekolah Rakyat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan siswa. Kurikulum ini akan menggabungkan pembelajaran akademik dengan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan dan dunia kerja. Selain itu, para tenaga pendidik yang direkrut telah melewati seleksi ketat dan mendapatkan pelatihan khusus agar dapat mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif.

Pemerintah juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah-sekolah ini harus memenuhi standar tertentu, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas yang layak, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga. Pembangunan dan renovasi sekolah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN.

Lokasi sekolah yang akan diresmikan tersebar di berbagai provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk mendukung penyelenggaraan program ini. Dengan keterlibatan akademisi, diharapkan sistem pendidikan di Sekolah Rakyat dapat terus berkembang sesuai dengan standar yang diharapkan.

Selain pendidikan akademik, pemerintah berencana memberikan pelatihan keterampilan bagi siswa agar mereka memiliki peluang lebih baik dalam dunia kerja. Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, program beasiswa telah disiapkan untuk memastikan tidak terbebani masalah biaya.

Dalam beberapa pekan mendatang, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih rinci terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran tambahan. Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk bekerja maksimal dalam merealisasikan program ini. Upaya ini juga melibatkan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, yang memastikan data yang digunakan untuk seleksi siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, turut menjelaskan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan. BP Taskin bertugas mengidentifikasi daerah prioritas, menyusun kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta memantau efektivitas Sekolah Rakyat. Budiman menekankan bahwa program ini bukan hanya sekadar menghadirkan sekolah, tetapi juga menciptakan peluang bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Selain membangun sekolah, pemerintah juga memastikan adanya program pendampingan bagi siswa, baik dalam bentuk bimbingan belajar maupun layanan konseling. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Upaya ini selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Di sisi lain, pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini dengan menyediakan tenaga pendidik tambahan serta fasilitas penunjang lainnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah optimis bahwa dalam lima tahun ke depan, Sekolah Rakyat dapat hadir di setiap kabupaten, memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa. Dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai harapan.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Ricky Rinaldi

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan rakyat dengan mengungkap praktik curang dalam distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan tujuh perusahaan di Surabaya yang diduga mengurangi isi kemasan minyak tanpa mengubah harga jualnya. Inspeksi mendadak yang dilakukan di Pasar Tambahrejo, Surabaya, membuktikan bahwa beberapa kemasan yang seharusnya berisi 1 liter hanya memiliki sekitar 700 hingga 800 ml. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah bertindak sigap dalam menindak pelanggaran yang merugikan masyarakat kecil.

Ketujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik ini antara lain CV Briva Jaya Mandiri di Ponorogo, CV Bintang Nanggala, KP Nusantara di Kudus, UD Jaya Abadi di Surabaya, CV Aneka Sawit Sukses Sejahtera di Surabaya, CV Mega Setia di Gresik, dan PT Mahesi Agri Karya di Surabaya. Mereka diduga sengaja mengurangi isi kemasan untuk meraup keuntungan lebih besar, sementara konsumen tetap membayar dengan harga normal tanpa menyadari bahwa jumlah minyak yang mereka dapatkan berkurang. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran serius yang harus ditindak tanpa kompromi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik curang ini. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas akan diambil dengan berkoordinasi bersama Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk menindak perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah. Tidak hanya itu, perusahaan yang terlibat akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha dan denda besar. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera dan memastikan kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. Tindakan ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menjaga stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Kasus serupa ternyata bukan yang pertama kali ditemukan. Inspeksi sebelumnya di Jakarta dan Solo juga mengungkap praktik pengurangan isi Minyakita oleh beberapa perusahaan. Di Jakarta, tiga perusahaan terbukti melakukan kecurangan serupa, sementara di Solo ada dua perusahaan yang terlibat. Pola berulang ini menunjukkan bahwa praktik curang dalam distribusi minyak goreng bersubsidi bukanlah kasus terisolasi, melainkan sudah menjadi modus yang harus diberantas secara menyeluruh. Dengan kesigapan pemerintah dalam menangani kasus ini, diharapkan para pelaku usaha akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan serupa.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa selain volume minyak, kualitasnya juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan bahwa minyak goreng yang sampai ke tangan masyarakat harus sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Jika ditemukan indikasi penurunan kualitas oleh perusahaan-perusahaan nakal ini, maka tindakan hukum yang lebih berat akan diberikan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat.

Selain pemerintah, kepolisian juga turun tangan dalam menangani kasus ini. Brigjen Pol Djoko Prihadi dari Satgas Pangan menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini dengan serius. Jika ditemukan unsur pidana dalam praktik ini, perusahaan yang bersangkutan bisa menghadapi tuntutan hukum. Ia juga menambahkan bahwa distribusi Minyakita akan diawasi lebih ketat di seluruh daerah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Konsumen juga diimbau untuk lebih waspada dan melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pembelian Minyakita. Pemerintah berkomitmen untuk tidak memberi ruang bagi pelanggar aturan yang berusaha memanipulasi harga dan isi barang bersubsidi.

Minyakita sendiri adalah produk minyak goreng bersubsidi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, jika isinya dikurangi secara curang, masyarakat tetap harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan jumlah minyak yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi Minyakita. Langkah-langkah seperti audit berkala terhadap produsen, penerapan sanksi lebih tegas, serta pengawasan lebih ketat di tingkat distribusi akan diterapkan guna mencegah praktik kecurangan di masa depan.

Masyarakat diharapkan lebih teliti dalam membeli minyak goreng bersubsidi. Pemerintah mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dengan melaporkan temuan ketidaksesuaian isi Minyakita di pasaran. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, transparansi dan ketegasan dalam menindak perusahaan nakal diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan terhadap kebijakan subsidi pangan. Langkah-langkah tegas ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak segan-segan menindak oknum yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak adil.

Dengan adanya tindakan tegas dan keterlibatan Satgas Pangan, diharapkan praktik kecurangan seperti ini tidak akan terulang. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga keadilan bagi masyarakat agar mereka mendapatkan haknya dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga dan kualitas yang sesuai. Kesigapan dalam mengatasi permasalahan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat dan akan terus bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan adanya tindakan tegas dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah membuktikan bahwa subsidi pangan bukanlah ruang bagi spekulasi dan manipulasi, tetapi bentuk nyata dari kepedulian negara terhadap kesejahteraan rakyat. Ke depan, pengawasan akan semakin diperketat untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, tanpa adanya penyimpangan sedikit pun.

*)Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengevaluasi regulasi terkait takaran minyak goreng bersubsidi Minyakita setelah munculnya polemik di masyarakat. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa minyak goreng yang dijual dalam kemasan 1 liter tidak sesuai dengan takaran sebenarnya, memicu keluhan dari konsumen dan pelaku usaha mikro.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyatakan Kemendag akan mengevaluasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Kajian regulasi ini menyusul polemik takaran Minyakita yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terindikasi ada kecurangan dalam pendistribusiannya.

“(Hal yang dievaluasi) Peraturan menterinya. Nah, Permendag 18/2024 ini tidak hanya mengatur harga eceran tertinggi atau HET, tapi juga mengatur pola distribusi seperti apa dan segala macam,” kata Iqbal.

Polemik ini mencuat setelah sejumlah konsumen melaporkan bahwa takaran minyak dalam kemasan Minyakita lebih sedikit dari yang tertera di label. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi , menegaskan bahwa perbedaan takaran ini berpotensi merugikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang mengandalkan produk bersubsidi tersebut.

“Ketidaksesuaian takaran ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang,” ujarnya.

Di sisi lain, Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyebut bahwa ada kemungkinan masalah ini berasal dari standar pengemasan di beberapa produsen.

“Kami sedang menelusuri apakah ada faktor teknis dalam proses produksi yang menyebabkan perbedaan takaran. Produsen juga wajib memastikan setiap kemasan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia (Permikindo), Darmaiyanto mengakui adanya beberapa repacker yang terlibat dalam mencurangi takaran Minyakita.

“Kami minta maaf atas kekacauan ini karena telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat, dimana pengusaha minyakita itu melakukan kecurangan” katanya.

Menanggapi permasahan tersebut, pemerintah melalui Kemendag segera melakukan evaluasi regulasi terkait takaran Minyakita. Langkah ini mencerminkan respons cepat terhadap keluhan masyarakat dan kepedulian terhadap kestabilan pasokan minyak goreng bersubsidi. Melalui pengawasan yang lebih ketat serta peninjauan ulang standar produksi, pemerintah memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dengan evaluasi ini, diharapkan distribusi Minyakita semakin transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada minyak goreng bersubsidi. Pemerintah juga telah membuka kanal pengaduan untuk memastikan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, sehingga jika ditemukan penyimpangan, tindakan korektif bisa segera dilakukan.

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembatasan angkutan barang selama momen mudik Lebaran 2025 tidak dimaksudkan sebagai pelarangan total, melainkan sebagai langkah pengaturan terhadap moda kendaraan dengan ukuran tertentu pada puncak arus mudik. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan jutaan pemudik yang akan kembali ke kampung halaman.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Plt. Dirjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani, menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ini diambil dengan tujuan utama menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok sekaligus mengurangi potensi kemacetan akibat keberadaan truk besar di jalan raya. “Kami menghargai keputusan pengusaha logistik dan truk yang tetap beroperasi selama pembatasan Lebaran dengan mematuhi ketentuan yang ada. Keamanan dan keselamatan para sopir truk sangat kami perhatikan,” ujar Ahmad Yani dalam siaran pers pada Kamis, 20 Maret 2025.

Ahmad Yani juga menjelaskan bahwa sektor logistik memegang peranan vital dalam menjaga distribusi barang kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi angkutan barang untuk beroperasi selama periode mudik, namun dengan pengaturan tertentu. “Tidak ada pelarangan penuh. Kami hanya membatasi jenis kendaraan tertentu dengan ukuran besar, terutama yang memiliki sumbu tiga atau lebih, kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil tambang, galian, dan bahan bangunan,” jelasnya.

Menurutnya, pembatasan operasional ini telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah juga memberikan pengecualian kepada sejumlah kendaraan penting, seperti truk pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, bantuan bencana, sepeda motor mudik gratis, serta barang kebutuhan pokok. Kendaraan tersebut tetap dapat beroperasi selama dilengkapi surat muatan jenis barang.

Kemenhub menyambut positif keputusan pengusaha yang tetap mengoperasikan angkutan logistik selama periode pembatasan dengan mengikuti prosedur keselamatan. Ahmad Yani menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan bagi para sopir truk yang beroperasi selama periode mudik. Pemerintah juga telah menerapkan langkah strategis guna menjaga keselamatan, seperti pemeriksaan rutin kendaraan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi para pengemudi.

Pemerintah berharap kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha logistik, untuk mematuhi kebijakan ini demi terciptanya mudik yang aman, tertib, dan nyaman. Dengan pengaturan yang tepat, masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik tanpa terganggu oleh kemacetan atau masalah keselamatan di jalan raya.

Papua – Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera. Salah satu upaya terbaru yang dicanangkan adalah peluncuran program Asta Cita yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, serta mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan wilayah tersebut.

Program Asta Cita diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Papua, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Di antara berbagai inisiatif yang ada, salah satu program unggulan yang sudah dirasakan dampaknya adalah Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda Papua. Program ini juga mendorong pola hidup sehat yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik, yang siap bersaing di tingkat nasional dan global.

Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum dari Papua, Steve Mara, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, program-program yang telah diterapkan selama ini telah banyak menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya Papua, dalam hal kesejahteraan dan perdamaian.

“Beberapa program yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo juga telah berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu program unggulannya yaitu Makan Bergizi Gratis yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Papua,” ungkap Steve Mara.

Program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo ini, lanjut Mara, tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, tetapi juga pada pembentukan generasi muda Papua yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Program ini dapat mendorong generasi muda Papua untuk bisa mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap gizi dan pendidikan, generasi muda Papua diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan tanah air di masa depan,” tambahnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga terus berupaya untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Upaya ini termasuk dalam berbagai program yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar kelompok masyarakat di Papua, serta mengurangi ketegangan yang selama ini ada. Program-program seperti Asta Cita diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan masyarakat Papua terhadap program-program yang diluncurkan oleh Pemerintah Prabowo-Gibran sangatlah penting. Steve Mara mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda Papua, untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung keberlanjutan program-program ini.

“Saya mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda Papua untuk mendukung program-program Asta Cita Presiden Prabowo untuk menciptakan masa depan Papua yang lebih baik dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Papua – Pemerintahan Prabowo-Gibran terus berkomitmen untuk mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan lebih maju. Salah satu upaya signifikan yang dicanangkan untuk mencapai tujuan ini adalah peluncuran Program Asta Cita, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memajukan pembangunan daerah tersebut dalam berbagai aspek kehidupan.

Program Asta Cita hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Papua, terutama terkait dengan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan perdamaian. Salah satu program unggulan dalam Asta Cita yang telah memberikan dampak langsung adalah Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, mendapatkan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum dari Papua, Steve Mara, mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memberikan solusi konkret terhadap persoalan yang selama ini menghantui Papua, terutama dalam hal kesejahteraan dan ekonomi.

“Beberapa program yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo juga telah berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Steve Mara.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu contoh nyata yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua, membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup.

Selain itu, Steve Mara juga menyampaikan bahwa program Asta Cita dapat berperan besar dalam mempersiapkan generasi muda Papua untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Program ini dapat mendorong generasi muda Papua untuk bisa mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pangan bergizi dan kesempatan pendidikan yang setara, generasi muda Papua diharapkan dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan, serta memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan Indonesia,” tambahnya.

Program-program tersebut, menurut Mara, dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong terciptanya stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat Papua kini dihadapkan pada peluang besar untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan melalui berbagai program yang diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Program Asta Cita adalah langkah nyata yang membuka jalan bagi Papua yang damai dan sejahtera. Maka, masyarakat khususnya generasi muda Papua harus berperan aktif dalam mendukung dan berpartisipasi dalam program-program yang dapat mengubah wajah Papua menuju Indonesia Emas 2045.

Papua – Pemerintahan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Berbagai inisiatif strategis diluncurkan untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata di wilayah tersebut, khususnya melalui program Asta Cita yang menjadi keunggulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum atau Tokoh Muda Papua, Steve Mara mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memberikan perhatian khusus bagi masyarakat Papua melalui pelaksanaan program Asta Cita maupun program prioritas lainnya.

“Terkait dengan Asta Cita pemerintahan saat ini atau pemerintahan Prabowo-Gibran, saya melihat bahwa program ini telah banyak menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terlebih khusus persoalan kesejahteraan dan ekonomi serta berkaitan dengan perdamaian”, ujar Steve Mara.

Menurutnya, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah pada era Prabowo dinilai berdampak positif bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua.

“Kami di Papua merasakan dampak dari Asta Cita yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam pemerintahannya baik 100 hari pertama kemarin maupun yang sudah berjalan sampai saat ini. Beberapa program yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo berdampak langsung terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua”, kata Steve Mara.

Steve Mara meyakini bahwa masyarakat Papua dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan yang signifikan di masa pemerintahan Prabowo.

“Saya pikir ini akan berdampak juga terhadap bagaimana orang Papua dapat hidup dengan damai di Tanah Papua. Sebagai mana kita ketahui bahwa selama ini Papua disebut sebagai daerah konflik dan perlu saya garis bawahi bahwa daerah konflik di sini adalah berkaitan juga dengan kesejahteraan”, ungkap Steve Mara.

Tokoh Muda Papua ini menilai bahwa program-program pemerintah baik melalui otonomi khusus maupun program khusus seperti pemberian Makan Bergizi Gratis membawa dampak positif untuk masyarakat Papua. Hal ini perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua agar program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dapat berjalan baik dan ke depan terus berdampak positif serta mendorong generasi muda dari Papua untuk lebih baik atau bersiap diri menyambut Indonesia Emas 2045.

“Untuk itu, agar program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan baik di Papua dan dapat membangun Papua, maka saya pikir ada berapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, harus ada harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sinronisasi kebijakan. Yang ketiga adalah, harus ada dialog strategis, artinya dialog yang melaksanakan oleh Pemerintah dengan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung”, jelas Steve Mara.

Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang telah diambil, diharapkan Papua dapat mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh : Andi Mahesa )*

Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, sebuah badan investasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Danantara menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan stabilitas nilai Rupiah, dengan komitmen untuk memastikan transparansi, diversifikasi aset, serta tata kelola yang baik dalam setiap proses investasinya.

Danantara Indonesia hadir dengan visi untuk menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total aset yang diperkirakan mencapai 900 miliar dolar AS. Ini bukan hanya sekadar angka besar, melainkan sebuah langkah yang membawa Indonesia menuju era baru dalam pengelolaan investasi negara yang lebih optimal dan berdampak luas bagi ekonomi domestik.

Danantara diharapkan mampu mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah di sektor-sektor vital seperti infrastruktur, energi, manufaktur, dan industri berbasis teknologi, serta memiliki peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkokoh ekonomi nasional.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Danantara Indonesia tidak hanya bergantung pada keberanian untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis, tetapi juga pada keberhasilan mengimplementasikan tata kelola yang baik (good corporate governance) yang memastikan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam setiap tindakannya. Dalam hal ini, Danantara Indonesia harus mampu menjadi contoh bagaimana badan investasi yang dikelola dengan baik bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

CEO Sucor Sekuritas, Bernadus Wijaya, mengungkapkan bahwa pembentukan Danantara Indonesia merupakan langkah strategis yang tak hanya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem investasi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan total aset yang sangat besar, Danantara Indonesia berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, yang akan memberikan dampak positif terhadap pasar modal Indonesia.

Keberadaan Danantara Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih berintegrasi dengan pasar global. Salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh Bernadus adalah pentingnya transparansi dan diversifikasi aset yang dimiliki Danantara. Ini akan memastikan bahwa aset negara yang dikelola tidak hanya tersebar dengan bijaksana, tetapi juga dikelola dengan cara yang dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan keberlanjutan investasi jangka panjang.

Keberhasilan Danantara Indonesia bergantung pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini akan memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan Danantara tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya tata kelola yang kuat, Danantara akan dapat berfungsi optimal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai sektor.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menegaskan Salah satu hal yang menarik dari Danantara Indonesia adalah fokusnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Danantara akan memfokuskan investasinya pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, serta mengembangkan teknologi dan inovasi.

Dengan mengoptimalkan imbal hasil di atas biaya modal, Danantara Indonesia berencana untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan investor global guna memperkuat permodalan, mengakuisisi teknologi terbaik, dan mendorong inovasi. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat finansial, tetapi juga mempercepat kemajuan teknologi dan industri di Indonesia, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Peningkatan daya saing ini sangat penting mengingat Indonesia harus terus beradaptasi dengan cepat dalam era digital dan teknologi. Investasi di sektor teknologi dan manufaktur berbasis teknologi akan menjadi kunci untuk memajukan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, serta membuka peluang ekspor baru bagi produk-produk Indonesia.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan transparansi adalah kunci untuk menjaga daya saing Danantara agar tetap unggul di pasar global. Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi hanya akan berhasil jika dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam hal ini, peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas ini. Pengawasan yang ketat terhadap setiap langkah yang diambil oleh Danantara akan memastikan bahwa dana negara digunakan dengan efisien dan tepat sasaran, serta memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi aset negara terhadap pembangunan nasional, Danantara Indonesia bukan hanya menjadi sebuah lembaga investasi, tetapi juga simbol dari keberanian Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara dengan ekonomi yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.