Pemerintah Pastikan Inpres CASN Segera Terbit, Masyarakat Diminta Tenang dan Tidak Terprovokasi

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menegaskan bahwa pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun terjadi penyesuaian jadwal.

Pengangkatan CPNS akan dimulai pada Oktober 2025, sementara untuk PPPK akan dilakukan pada Maret 2026. Penyesuaian jadwal ini, menurut pemerintah, adalah hasil negosiasi yang cermat dengan badan legislatif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menjelaskan bahwa penundaan pengangkatan CASN ini bukanlah sebuah pembatalan, melainkan penyesuaian untuk memastikan keseragaman di seluruh instansi pemerintah.

“Pengangkatan CASN pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 merupakan hasil negosiasi dengan Kementerian PANRB. Pengangkatan CASN tidak ditunda, tetapi disesuaikan agar dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh instansi. Calon CASN, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi-narasi negatif yang beredar di media sosial,” ujar Dede Yusuf.

Senada, Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

Pengunduran jadwal ini diperlukan untuk menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan yang masih dalam proses, karena beberapa instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN tersebut.

“Proses ini memerlukan kehati-hatian agar pengangkatan CASN dilakukan dengan benar dan tepat. Kami berharap masyarakat memahami bahwa penyesuaian jadwal ini untuk kebaikan bersama,” jelas Rini.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arief Fakhrullah, turut memastikan bahwa proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CASN 2024 akan terus berlanjut.

“BKN terus menyusun roadmap untuk penyelesaian pengangkatan CASN 2024. Kami akan menerbitkan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi agar mereka terus mengusulkan dan memproses penetapan NIP CASN sampai proses pengangkatan selesai,” kata Zudan.

Para calon ASN diminta untuk selalu mengedepankan informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat meresahkan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat tetap tenang dan percaya bahwa pengangkatan CASN 2024 akan segera terlaksana sesuai jadwal yang telah disesuaikan.

Pemerintah Libatkan Swasta Berantas Judi Online Demi Lindungi Masa Depan Bangsa

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan menggandeng sektor swasta.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah meluncurkan kampanye nasional #JudiPastiRugi bekerja sama dengan Gojek, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa judi online bukan sekadar permainan biasa, melainkan ancaman nyata bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

“Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan keluarga dan mengganggu stabilitas ekonomi,” ujar Meutya Hafid.

Data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia telah terjerat judi online, dengan 80 persen di antaranya berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 80.000 anak telah terlibat dalam perjudian daring. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat luas.

Melalui kerja sama dengan Gojek, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi judi online dan memilih jalan hidup yang lebih produktif.

“Pesan kampanye ini akan disebarluaskan melalui media digital dan sosial agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya melindungi masa depan keluarga dari dampak judi online,” jelas Meutya Hafid.

Selain itu, kampanye ini juga menitikberatkan pada edukasi mengenai pemanfaatan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah menekankan bahwa kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberantas judi online.

“Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak. Karena itu, kami membentuk Aliansi Judi Pasti Rugi sebagai wadah dalam menyatukan kekuatan bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online,” kata Patrick.

Menurutnya, kampanye ini tidak hanya bertujuan mencegah individu dari terjerumus dalam judi online, tetapi juga mengajak keluarga untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya dari praktik perjudian daring.

“Gerakan ini turut melibatkan peran serta anggota keluarga terdekat untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus judi,” imbuhnya.

Kepastian Pengangkatan CASN Dijamin Inpres, Presiden Minta Masyarakat Tenang

Jakarta – Dalam upaya memastikan kelancaran dan transparansi dalam pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang langkah-langkah strategis dalam memproses pengangkatan tersebut. Dengan Inpres tersebut, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak khawatir terkait dengan prosedur atau proses pengangkatan yang sedang berlangsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini sudah melaporkan penundaan pengangkatan CASN kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini,

Rini juga memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kami pastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN, tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin merespons penundaan pengangkatan CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2024. Dia meminta agar pengangkatan tersebut, dilakukan pemerintah secara bertahap.

“Kalau memang yang sekarang diprosesnya telah berjalan sudah hampir selesai dan banyak yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun daerah, lakukan saja pengangkatan,” pinta Zulfikar

Disisi lain, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja memastikan semua CASN 2024 dan peserta seleksi PPPKI tahap II yang sudah dinyatakan lolos tes akan diangkat. Aba juga mengatakan bahwa masyarakat diharapkan bisa lebih tenang mengingat adanya sudah adanya perhatian khusus dari Presiden Prabowo.

“Tidak perlu khawatir untuk hal ini. Karena teman-teman itu kan sudah dinyatakan lulus melewati beberapa tes seleksi seperti SKB, dan SKD. Penundaan ini bukan karena adanya efisiensi anggaran, melainkan agar semua CASN bisa diangkat secara bersamaan,” ungkapnya.

Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan telah meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya terkait proses pengangkatan CASN. Pemerintah juga memastikan bahwa segala upaya akan dilakukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas proses ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunda pengangkatan CASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024. Seiring dengan berlangsungnya proses pengangkatan CASN, masyarakat juga diharapkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar proses ini dapat berjalan dengan lancar.

Pemerintah Tingkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Ekonomi Biru

Oleh: Muhammad Zayyan Armauja )*

 

Ekonomi biru telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab. Sebagai negara maritim dengan lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan penerapan ekonomi biru dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat implementasi ekonomi biru melalui kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan berbagai pihak. Salah satu langkah nyata adalah kerja sama dengan organisasi Muhammadiyah. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa keterlibatan kader-kader Muhammadiyah, yang dikenal sebagai kaum cendekiawan muslim, memiliki peran strategis dalam mempercepat implementasi kebijakan ekonomi biru. Dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri, Muhammadiyah dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendukung kesuksesan program ekonomi biru di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, KKP dan Muhammadiyah telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung implementasi ekonomi biru, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerja sama ini mencakup berbagai program strategis, seperti pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Kerja sama ini memberikan contoh nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak demi terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi biru juga dianggap sebagai solusi untuk menjawab tantangan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, Indonesia Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Saadiah Uluputty menyatakan bahwa pendekatan ekonomi biru dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan adanya ekonomi biru, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka lebar.

Potensi perikanan di wilayah timur Indonesia sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Peningkatan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan dan distribusi hasil laut, menjadi langkah krusial untuk memastikan hasil laut dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan akses pembiayaan juga perlu menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas serta daya saing produk perikanan nasional di pasar global. Pemerintah juga dapat berperan dalam mempercepat peningkatan infrastruktur ini melalui investasi yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengungkapkan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskannya Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas isu kelautan dan ekonomi biru, guna memperkuat sinergi antarnegara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kerja sama regional juga mencakup transfer teknologi dalam pengelolaan perikanan yang lebih modern, investasi dalam infrastruktur kelautan, serta upaya bersama dalam memerangi illegal fishing yang merugikan negara.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari negara-negara mitra, Indonesia dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pengelolaan ekonomi biru di kawasan Asia-Pasifik. Langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat terwujudnya ekonomi biru, tetapi juga membuka peluang bagi pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Implementasi ekonomi biru di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi kebijakan konkret yang didukung oleh berbagai pihak. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, percepatan penerapan ekonomi biru dapat terwujud secara efektif. Pemerintah berperan sebagai pemimpin dan fasilitator, namun semua pihak memiliki peran penting dalam mencapainya. Pemerintah juga senantiasa berupaya meningkatkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.

Keberlanjutan sumber daya laut tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program-program prioritasnya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, ekonomi biru akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ekonomi biru akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan sumber daya alam yang ada.

 

)* Peneliti Ekonomi, Urban Catalyst Institute

 

Pemerintah Optimalkan Riset Kembangkan Ekonomi Biru

Oleh: Abdul Manaf *)

 

Pemerintah terus mengoptimalkan riset di bidang kelautan guna memperkuat ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Upaya ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan Prancis, menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kapabilitas riset nasional.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Uni Eropa dan Agence francaise de développement (AFD) yang bertujuan untuk memperkuat penelitian kelautan di Indonesia. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem, hingga pengurangan dampak lingkungan akibat aktivitas pelabuhan. Dalam implementasinya, proyek ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor riset dan komunitas pesisir yang menjadi tulang punggung ekonomi biru nasional.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, proyek kapal riset KrisNa akan menjadi platform utama bagi peneliti Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan penelitian maritim yang lebih mendalam. Fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman terhadap biodiversitas laut, tetapi juga memperkuat kapasitas ilmiah nasional dalam mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dengan data yang lebih akurat dan berbasis bukti, kebijakan pengelolaan sumber daya laut dapat disusun secara lebih efektif dan efisien.

Dukungan Uni Eropa terhadap inisiatif ini terlihat dari hibah sebesar EUR 7 juta atau setara dengan Rp121,68 miliar yang akan diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BRIN. Dana ini akan digunakan untuk mendukung riset kelautan dan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan sumber daya laut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan dialokasikan untuk pelatihan, penelitian biodiversitas laut, serta penguatan manajemen perikanan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa penguatan ekonomi biru bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, proyek ini menitikberatkan pada pelatihan dan pengembangan keahlian bagi para peneliti dan tenaga ahli di sektor kelautan. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan riset maritim di Indonesia dapat semakin maju dan berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.

Selain itu, kerja sama ini juga berperan dalam meningkatkan standar perikanan Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional, sehingga dapat memperluas akses pasar ekspor. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menyatakan bahwa Uni Eropa, yang merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi produk perikanan Indonesia, melihat potensi besar dalam peningkatan perdagangan produk kelautan dari Indonesia. Dengan adanya standar yang lebih tinggi, diharapkan produk perikanan Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa riset yang dilakukan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya pendekatan berbasis bukti, pengelolaan perikanan akan lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga nelayan serta komunitas pesisir dapat menikmati manfaat jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, melalui restorasi ekosistem dan pengelolaan lingkungan berbasis sains, diharapkan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menegaskan bahwa kolaborasi internasional ini bukan hanya soal penelitian, tetapi juga investasi dalam sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Dengan dukungan hibah dari Uni Eropa melalui inisiatif Global Gateway, BRIN akan memperkuat ekosistem penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Langkah ini mencakup pengelolaan data yang lebih komprehensif, peningkatan kemampuan teknis para peneliti, serta penguatan kerja sama dengan mitra global untuk mendorong penelitian yang lebih inovatif.

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, Tri Aris Wibowo, juga mengungkapkan bahwa proyek ini mendukung kebijakan perikanan berbasis kuota serta pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan. Dengan adanya dana hibah yang dialokasikan untuk proyek ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam hal penilaian stok perikanan, pelacakan hasil tangkapan, serta peningkatan kualitas produk perikanan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis, kerja sama ini juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat riset ilmiah di sektor maritim. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penelitian, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk kerja sama bilateral di bidang ekonomi biru. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga internasional, Indonesia semakin siap untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi dalam sumber daya manusia dan modernisasi infrastruktur, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sektor ini, Indonesia tidak hanya mampu mengelola sumber daya laut secara lebih baik, tetapi juga memperluas peluang ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

*) Pengamat Ekonomi dari Segara Watch

Dukungan Masyarakat Diperlukan Dalam Menumpas Jaringan Judi Online

Oleh: Arda Sabri )*

 

Pemerintah Indonesia semakin memperketat langkah dalam menumpas jaringan judi online yang terus berkembang pesat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas guna menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memberikan dasar hukum lebih kuat dalam pemberantasan judi daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi online. Namun, ia menegaskan bahwa upaya ini masih belum cukup untuk memberantas jaringan perjudian secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian dan kejaksaan, guna memastikan penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku di balik bisnis ilegal ini.

Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap perlindungan anak dari paparan konten berbahaya di dunia digital. Presiden Prabowo meminta pembaruan terkait regulasi perlindungan anak di ranah digital, yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Regulasi ini diharapkan dapat segera diterapkan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif, termasuk keterlibatan dalam judi online.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengambil langkah konkret dengan memblokir 8.618 rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Selain itu, perbankan juga diminta untuk memperketat sistem identifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) guna menutup celah bagi pelaku judi daring dalam melakukan transaksi keuangan.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan memutus aliran dana ke jaringan judi online, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi aktivitas ilegal ini, tetapi juga mencegah kebocoran devisa yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi pengawasan ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut berperan aktif dalam menutup akses terhadap platform yang memfasilitasi judi daring. Salah satu langkah tegas yang telah diambil adalah pemblokiran sementara akses ke situs digitaloceanspaces.com, setelah ditemukan 123 subdomain dalam situs tersebut yang memuat konten perjudian.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pemutusan akses ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman dan bebas dari aktivitas yang merugikan masyarakat.

Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital untuk memastikan bahwa situs yang telah diblokir tidak lagi digunakan sebagai sarana penyebaran konten perjudian. Normalisasi akses hanya akan dilakukan setelah situs tersebut benar-benar bersih dari konten ilegal. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan situs yang terindikasi terkait dengan judi online guna mempercepat upaya pemberantasan.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan dalam memberantas judi online tetap besar. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan operator judi daring untuk terus mencari celah dalam sistem keamanan digital. Salah satu tantangan utama adalah munculnya situs judi baru dengan domain berbeda setiap kali pemblokiran dilakukan. Oleh karena itu, strategi pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih proaktif, seperti penguatan regulasi serta pemantauan secara real-time terhadap aktivitas online yang mencurigakan.

Selain tantangan teknologi, aspek sosial juga menjadi perhatian utama. Banyak masyarakat yang terjerat judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Faktor ekonomi yang sulit sering kali menjadi alasan utama seseorang tergoda untuk mencoba peruntungan dalam judi daring. Sayangnya, kebanyakan dari mereka justru mengalami kerugian besar, yang pada akhirnya berujung pada masalah keuangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami risiko dari perjudian online dan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Pemerintah juga menyadari bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan dengan hanya melakukan penindakan. Oleh karena itu, edukasi menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemberantasan judi online. Kampanye kesadaran masyarakat dilakukan melalui berbagai media, baik televisi, radio, maupun platform digital. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya judi daring serta konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelakunya.

Selain itu, kerja sama internasional juga sangat diperlukan mengingat banyaknya platform judi online yang dioperasikan dari luar negeri. Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan negara lain untuk melacak dan menutup jaringan perjudian lintas negara. Beberapa negara telah memiliki regulasi ketat terkait judi daring, dan Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka dalam memperkuat sistem perlindungan digital.

Dalam menangani judi daring, pemerintah menyadari bahwa langkah penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang lebih tegas, pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan, hingga peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan diterapkan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menumpas jaringan judi online. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan upaya ini.

 

)* Pengamat Kebijakan Publik

MBG Penuhi Standar Porsi dan Kualitas Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap penerima mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintahan Presiden Prabowo memastikan bahwa program MBG telah memenuhi standar porsi dan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasinya, MBG tidak hanya menyediakan makanan secara cuma-cuma, tetapi juga memastikan bahwa porsi dan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka gizi buruk, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Pemerintah telah menetapkan standar porsi dan kualitas makanan yang harus dipenuhi agar program MBG berjalan efektif. Standar ini mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan serta ketentuan dari organisasi pangan dan kesehatan dunia seperti FAO dan WHO.

Pelaksanaan program MBG menuai beberapa kritik atau isu negatif. Salah satunya yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik. Besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Selain pemotongan harga, KPK juga menduga adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ada sejumlah tempat yang mendapatkan perlakuan khusus. Pemilihan eksklusif itu bisa menjadi celah korupsi dalam proyek Makan Bergizi Gratis. KPK turut menyoroti pemberian susu yang berbeda di tiap daerah. Pemerintah harus menyamakan susu yang akan diberikan untuk anak-anak.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda. Pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah. penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan. Kalau kekurangan, tentu akan ditambah. Pagu ini disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing.

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mempertanyakan di mana lokasi temuan KPK tersebut agar bisa diperiksa dan diverifikasi. Hasan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji akan mengecek langsung ke lapangan. Tetapi, laporan ke KPK tersebut tetap harus ada informasi lengkap kapan dan di mana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis itu dilakukan.

Hasan menjelaskan bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost. Rata-rata di Indonesia barat memang nilainya Rp10 ribu. Tapi di kepulauan Mentawai nilainya Rp14 ribu. Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD di Jawa dan Sumatra nilainya rentang Rp7-9 ribu. Hal itu karena para siswa diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya Papua nilainya bisa mencapai Rp41.000. BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota. Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Tutik mengatakan bahwa MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan. Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025. Adapun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun. Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mengatasi gizi buruk dan stunting. Dengan memenuhi standar porsi dan kualitas makanan sesuai ketentuan yang berlaku, program ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.

Untuk mencapai tujuan yang maksimal, program MBG harus didukung oleh pengelolaan yang baik, distribusi yang efektif, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, MBG dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Pemerintah Libatkan Lembaga Independen Dalam Pelaksanaan MBG

Jakarta, – Dalam upaya memastikan kualitas dan transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng lembaga independen untuk melakukan akreditasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk mengontrol kualitas makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa akreditasi ini akan dilakukan setelah program MBG mencakup 6 juta penerima manfaat dan dioperasikan oleh 2.000 SPPG.

“Nanti ada akreditasi terkait itu. Kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa akreditasi ini akan membagi kualitas makanan ke dalam beberapa kategori.

“Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,” ujarnya. Dengan adanya akreditasi ini, diharapkan kualitas makanan dalam program MBG semakin meningkat dan memenuhi standar kesehatan yang ketat.

Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program, Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Arip Muztabasani, mendorong keterlibatan lembaga independen dalam pengawasan program.

“Sebagai salah satu solusi, kami mendorong pihak terkait melibatkan lembaga independen dalam pengawasan program untuk mencegah potensi penyimpangan. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada makanan yang tidak layak konsumsi masuk dalam program ini,” ujarnya.

Pemerintah terus berkomitmen memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Melalui akreditasi dan pengawasan oleh lembaga independen, kualitas makanan akan lebih terjamin.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan sesuai standar.

Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang merugikan.

Bersatu Dukung Program Nasional, Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Tidak Relevan

Oleh : Andi Mahesa )*

Belakangan ini, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada seruan untuk menggelar demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap Jilid 2.” Gerakan ini tidak perlu dilanjutkan, karena jelas-jelas menyasar pemerintah. Sebaliknya, masyarakat seharusnya mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Ketika negara sedang bekerja keras untuk menciptakan perubahan positif, dukungan masyarakat justru akan mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan demonstrasi semacam itu tidak diperlukan. Sebab, pemerintah sedang giat bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Banyak tuntutan masyarakat yang sejatinya sudah dijawab oleh kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh stakeholder terkait. Berbagai program kerja telah diinisiasi untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang ada, dan ini perlu dilihat dengan objektif. Adalah hal yang wajar jika ada kritik, namun kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang konstruktif, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demonstrasi memang menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, apakah dengan memobilisasi massa dan menciptakan ketegangan di jalanan akan menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak. Sebagai negara demokratis, Indonesia sudah memiliki saluran-saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, seperti melalui pertemuan dengan perwakilan rakyat di lembaga legislatif atau melalui forum-forum dialog yang sudah ada. Demo yang hanya bertujuan untuk membuat kerusuhan bukanlah jalan yang bijak, apalagi ketika banyak masalah yang telah ditangani dengan baik oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berani menyuarakan apa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa suara generasi muda tetap sangat penting dalam proses demokrasi. Namun, kritik yang ada akan lebih efektif jika disampaikan melalui saluran yang sesuai dan produktif, seperti melalui lembaga DPRD Kaltim yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tugas lembaga tersebut. Semua elemen bangsa memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan, dan saluran yang tepat dapat memastikan bahwa semua suara tersebut didengar dan dipertimbangkan dengan baik.

Di sisi lain, Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa, mengatakan pihaknya akan terus berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengawal program-program pemerintah dan memastikan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam hal ini, peran legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, Yordan juga mengingatkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Masyarakat tidak seharusnya hanya berfokus pada kekurangan yang ada, tetapi juga harus memberi kesempatan bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

Sebagai masyarakat, kita harus memahami bahwa perubahan yang terjadi membutuhkan waktu. Tidak ada perubahan besar yang bisa terjadi dalam semalam. Pemerintah saat ini telah menunjukkan komitmennya untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu, dalam perjalanan ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Namun, itu bukan berarti kita harus terjebak dalam rasa pesimis dan terus-menerus meragukan kinerja pemerintah.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Jika ada hal-hal yang masih kurang, mari kita suarakan dengan cara yang benar dan konstruktif. Kritik yang membangun akan lebih membantu daripada sekadar menuntut perubahan tanpa memberikan solusi yang jelas. Negara ini adalah milik kita bersama, dan untuk maju, kita harus bersatu dan bekerja sama.

Melihat bagaimana berbagai elemen pemerintah, dari legislatif hingga eksekutif, berusaha keras untuk memenuhi harapan rakyat, kita seharusnya merasa optimis. Setiap kebijakan yang diambil pasti berdasarkan pertimbangan matang dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tentu saja, setiap kebijakan akan selalu menghadirkan pro dan kontra. Namun, dengan cara yang tepat, protes dan kritik bisa disalurkan untuk menciptakan perbaikan, bukan hanya untuk menunjukkan ketidakpuasan semata.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh seruan untuk demo yang dapat merugikan banyak pihak. Demonstrasi yang tidak konstruktif hanya akan menambah ketegangan dan memperburuk situasi. Mari dukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan sampaikan aspirasi kita dengan cara yang lebih bermartabat. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun bangsa ini. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Aksi Indonesia Gelap Jilid 2

Oleh: Nana Sukmawati )*

Stabilitas nasional menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan pembangunan di Indonesia. Tanpa kondisi yang kondusif, berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit terlaksana. Oleh karena itu, wacana aksi Indonesia Gelap Jilid 2 yang kembali muncul perlu disikapi dengan bijak agar tidak mengganggu stabilitas yang telah terjaga.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja keras untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto telah menjalankan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kritik yang bersifat membangun agar tidak merusak proses pemerintahan yang tengah berjalan.

Aksi protes merupakan bagian dari demokrasi, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif. Demonstrasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketegangan dan memperlambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyalurkan aspirasinya melalui jalur yang lebih konstruktif.

Isunya muncul Mahasiswa di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, mulai menggalang kekuatan untuk melaksanakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2. Mereka berkumpul dalam berbagai forum diskusi guna merancang strategi dan tuntutan yang akan disampaikan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang berlangsung sejak Februari lalu, dengan tuntutan yang beragam.

Tuntutan utama mereka mencakup pendidikan gratis, pembatalan pemangkasan anggaran, pencabutan proyek strategis nasional yang dianggap bermasalah, serta evaluasi program makan bergizi gratis. Selain itu, mereka juga menolak revisi sejumlah undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Namun, perlu dipertanyakan apakah semua tuntutan ini telah melalui kajian yang komprehensif.

Pemerintah saat ini terus berupaya menjalankan berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dialog dan diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan aksi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi menimbulkan instabilitas.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan bahwa masa depan Indonesia tidaklah gelap. Pihaknya optimis bahwa dengan kerja keras semua elemen bangsa, Indonesia akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, seluruh masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan justru terjebak dalam aksi yang dapat menghambat kemajuan.

Menurut SBY, Indonesia adalah negara yang penuh harapan dan memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa bekerja sama dalam suasana yang kondusif. Perdebatan dan kritik terhadap pemerintah memang penting, tetapi harus diimbangi dengan tindakan nyata untuk membangun negeri.

Seiring dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang, stabilitas nasional harus tetap dijaga. Ketidakstabilan hanya akan memperlambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap aksi harus dipastikan tidak berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat secara luas.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kritik yang konstruktif lebih efektif dibandingkan aksi yang berpotensi memicu ketegangan.

Pemerintah terus membuka jalur komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan, seperti audiensi dan forum diskusi, agar solusi dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif.

Di era digital saat ini, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan. Penyampaian kritik melalui jalur yang lebih modern dan rasional dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tanpa menimbulkan gangguan stabilitas.

Semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan akademisi, memiliki peran dalam menjaga kedamaian serta memastikan jalannya pembangunan yang berkelanjutan. Aksi yang mengganggu ketertiban hanya akan membawa dampak negatif bagi seluruh pihak.

Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap mampu bertahan dan berkembang berkat semangat persatuan. Oleh karena itu, aksi-aksi yang berpotensi merusak stabilitas harus dihindari demi masa depan yang lebih baik.

Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang pro-rakyat. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya sebelum masyarakat melakukan aksi yang dapat memperkeruh situasi.

Demonstrasi yang tidak terkontrol juga berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi penyusupan dan provokasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kekacauan yang lebih luas.

Masyarakat perlu bersikap kritis, tetapi tetap rasional dalam menyikapi setiap isu. Informasi yang didapat harus berasal dari sumber yang kredibel agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan sekadar provokasi.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai hal tersebut, seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.

Stabilitas nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Selain itu, aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban sebaiknya dikaji ulang agar tidak menghambat kemajuan yang telah dicapai.

Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana masyarakatnya bersikap dalam menghadapi tantangan. Dengan menjaga persatuan dan mengedepankan dialog, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah tanpa perlu menghadapi gejolak yang tidak perlu.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta