Category Archives: Nasional

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas negara, menanggapi berbagai spekulasi dan gerakan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan politik Indonesia.

Terkait dengan isu “Indonesia Gelap Jilid 2”, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar para mahasiswa lebih jeli dalam memahami kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada sama sekali efisiensi yang menyasar anggaran pendidikan.

“Bahwa tidak betul, tidak ada (efisiensi anggaran) yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP (Kartu Indonesia Pintar), kemudian beasiswa IPI (Institut Pendidikan Indonesia) itu tetap semua jalan. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap semua jalan” kata Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan pentingnya semangat yang konstruktif dalam kritik terhadap pemerintah. Ia mengungkapkan, meskipun aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, kritik yang disampaikan harus mendukung perbaikan dan tidak menyebarkan energi negatif yang dapat merusak kemajuan bersama.

“Pemerintah akan terus menerima masukan. Sebab, bagi kami, masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Yang penting adalah semangatnya. Semangatnya harus konstruktif,” ujar Prasetyo.

Menanggapi wacana aksi Indonesia Gelap jilid 2 yang kembali digulirkan oleh sejumlah kelompok masyarakat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tengah bekerja untuk merespons tuntutan rakyat dan memperbaiki keadaan. Menurutnya, kritik terhadap kinerja pemerintah adalah hal yang wajar, namun harus dilakukan dengan cara yang konstruktif.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja, tuntutannya kan sudah dijawab dengan kerjanya Pak Presiden” Ujar Cucun.

Cucun, yang juga politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak mempermasalahkan adanya aksi tersebut. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun ia mengimbau agar kritik yang disampaikan bersifat membangun dan tidak berujung pada tuntutan yang tidak sesuai mekanisme.

“Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme, mengacu pada upaya pemakzulan Presiden Prabowo yang disebut-sebut dalam wacana aksi tersebut.” lanjut Cucun.

Pemerintah akan terus memantau setiap perkembangan dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketertiban dan keamanan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Keamanan dan kedamaian bangsa menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.

Oleh : Ridwan Putra Khalan )*

Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi konkret yang dirancang pemerintah untuk memerangi praktik pinjaman online ilegal dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat desa dalam lingkaran utang berkepanjangan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dengan memberikan akses permodalan yang lebih adil, transparan, serta berbasis gotong royong.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman online dan praktik tengkulak semakin mengakar di masyarakat pedesaan akibat keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan bunga yang mencekik dan mekanisme pembayaran yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, sistem ini justru menjadi beban yang memperparah kemiskinan di desa-desa.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat desa dalam menghindari jebakan utang yang mencekik. Presiden menekankan pentingnya peran koperasi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi desa dengan menyediakan layanan permodalan yang lebih terstruktur dan tidak membebani masyarakat. Koperasi ini nantinya akan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah, termasuk pembiayaan melalui Bank Himbara.

Melalui Bank Himbara, setiap koperasi desa akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, serta klinik desa. Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi setiap desa berbeda, sehingga koperasi akan dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal masing-masing daerah. Sebagaimana dipaparkan oleh Budi Arie, sekitar 85% desa di Indonesia berbasis pertanian, sementara sisanya merupakan desa yang bergerak di sektor agro-maritim.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyatakan bahwa koperasi ini akan berfungsi sebagai offtaker hasil panen petani dan nelayan. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang memadai, diharapkan harga hasil panen tetap stabil dan tidak mengalami penurunan drastis ketika pasokan berlimpah. Tito menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga agar petani dan nelayan tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga komoditas mereka.

Seiring dengan rencana pembentukan koperasi ini, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai manfaat koperasi ini. Tito menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami arahan presiden dan dapat melihat keuntungan nyata dari program ini bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional mengingat 44% penduduk Indonesia masih bermukim di desa. Tanpa intervensi yang tepat, desa-desa di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara maju. Oleh karena itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi desa serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa inisiatif pembentukan koperasi ini telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurutnya, koperasi desa dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor agro-maritim dan mendorong swasembada pangan. Oleh karena itu, pengembangannya perlu diarahkan pada sektor produksi agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025. Presiden menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target peluncuran 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih pada Hari Koperasi Nasional, yang akan diselenggarakan pada 12 Juli 2025.

Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan untuk berfungsi sebagai konsolidator ekonomi desa dengan berbagai manfaat strategis. Manfaat tersebut antara lain menekan inflasi, meningkatkan harga jual hasil pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Selain itu, koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Febrian juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan koperasi ini. Setiap desa memiliki karakteristik yang unik, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat bottom-up agar koperasi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah akan memberikan pendampingan dalam penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tata kelola administrasi agar koperasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang baik.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Pemerintah optimis bahwa koperasi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa dan mendorong kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan. Untuk itu, dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat desa sendiri, sangat diperlukan agar koperasi ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat desa.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah tegas dengan memblokir situs digitaloceanspaces.com setelah ditemukan konten judi online pada beberapa subdomain. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga ruang digital yang sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pemutusan akses dilakukan setelah adanya laporan dari sistem pengaduan kementerian mengenai keberadaan konten perjudian dalam subdomain situs tersebut.

“Pemutusan akses sementara ini dilakukan setelah kami memverifikasi laporan dari sistem pengaduan Kemkomdigi terkait adanya sisipan konten perjudian di subdomain digitaloceanspaces.com,” ujar Alexander.

Hasil pemeriksaan tim pengendalian ruang digital Kemkomdigi menemukan sebanyak 123 subdomain di digitaloceanspaces.com yang mengandung konten perjudian online. Seluruh subdomain tersebut telah berhasil diblokir guna mencegah penyebaran lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat. Langkah ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

“Kemkomdigi berkomitmen untuk menegakkan regulasi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Oleh karena itu, tindakan tegas ini diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi penyebaran konten ilegal,” tegas Alexander.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara situs guna memastikan akses ke digitaloceanspaces.com dapat dinormalisasi secepatnya setelah seluruh konten ilegal dihapus,” ungkap Alexander.

Pakar Keamanan Siber, Rudi Hartanto, menilai langkah Kemkomdigi sudah tepat dan harus terus diperkuat dengan kerja sama lintas sektor.

“Pemerintah perlu menggandeng penyelenggara layanan internet dan platform digital untuk lebih proaktif dalam menangkal penyebaran konten ilegal. Selain itu, literasi digital juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam aktivitas perjudian daring,” jelas Rudi.

Kemkomdigi terus mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online serta melaporkan jika menemukan indikasi penyebaran konten ilegal di ruang digital. Langkah pemblokiran ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi peredaran situs judi online yang merugikan masyarakat dan negara.

Selain itu, Kemkomdigi juga akan meningkatkan pengawasan terhadap platform digital lainnya untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal semacam ini di masa mendatang.

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan berbagai langkah strategis guna melindungi pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kebijakan telah disiapkan untuk memastikan pekerja yang terdampak PHK mendapatkan perlindungan yang optimal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diperkuat untuk memberikan perlindungan finansial, pelatihan kerja, dan bantuan penempatan kerja baru bagi pekerja terdampak. Program ini dirancang agar pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau berwirausaha.
“Kami memastikan pekerja yang terkena PHK tetap mendapat dukungan agar mereka bisa kembali bekerja dengan keterampilan yang lebih baik,” ujar Yassierli di Jakarta.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah membentuk satuan tugas khusus guna memantau kondisi ketenagakerjaan serta mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah lonjakan angka pengangguran.
“Pemerintah akan terus mencari solusi terbaik agar pekerja tetap sejahtera dan ekonomi nasional tetap stabil,” tambah Yassierli.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng sektor swasta untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor, seperti manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif. Berbagai program kemitraan telah disusun guna mempercepat penyerapan tenaga kerja.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa sektor manufaktur terus tumbuh dan mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja baru pada 2024, jauh melampaui jumlah pekerja yang mengalami PHK. Hal ini membuktikan bahwa industri nasional tetap menjadi tumpuan utama dalam menciptakan lapangan kerja.
“Industri manufaktur tetap menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, dan pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif agar dunia usaha tetap berkembang,” kata Agus.
Tak hanya itu, program pelatihan vokasi dan kewirausahaan juga diperkuat agar pekerja dapat meningkatkan keterampilan mereka atau bahkan membuka usaha mandiri. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendampingan bagi mereka yang ingin beralih ke sektor wirausaha.

Jakarta – Di tengah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor, pemerintah menegaskan bahwa industri nasional masih berada dalam kondisi yang kuat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa kinerja industri dalam negeri terus menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari naiknya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Februari 2025 yang mencapai 53,6, meningkat dibanding Januari 2025 yang berada di angka 51,9.

“Sepertinya bulan ini PMI kita naik sudah jadi 53 loh, dari 51. Coba cek datanya. Coba cek saja, data PMI kita naik dari 51 bulan ini, naik dari 51 jadi 53. Itu harusnya diapresiasi jadi sesuatu yang saat positif dan itu apresiasi yang cukup baik di dalam konteks industri,” ujar Hasan Nasbi.

Menurut Hasan, peningkatan kinerja industri ini sejalan dengan bertambahnya jumlah lapangan kerja baru. Meskipun ada perusahaan yang mengalami PHK, peluang kerja tetap terbuka seiring dengan pertumbuhan sektor industri.

“Kalau melihatnya itu result-nya. Ada penciptaan lapangan kerja baru, mungkin ada yang menutup, tetapi lihat penciptaan lapangan kerja baru. Kalau diadu, lebih banyak penciptaan lapangan kerja baru atau yang PHK,” jelasnya.

Hasan menekankan bahwa kenaikan PMI menjadi indikator positif bagi dunia industri dan ketenagakerjaan nasional. “Kalau begitu naik PMI kita berarti penciptaan lapangan kerja baru kita cukup baik,” tambahnya.

Terkait bantuan bagi para pekerja yang terkena PHK, Hasan memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema perlindungan sosial. Selain pesangon, pekerja yang terdampak juga dapat mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk jaring pengaman ekonomi.

“Nanti juga kalau yang Sritex, tadi sudah diumumkan ya, Sritex akan ada tindakan dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka. Ada skema-skema untuk menyelamatkan mereka,” tutup Hasan.

Dengan tren positif di sektor industri, pemerintah optimistis bahwa ekonomi nasional akan terus bergerak maju dan mampu menjaga keseimbangan antara peluang kerja baru dan tantangan PHK.

Oleh : Krishna Aditya Nugraha

Di tengah berbagai isu yang berkembang, narasi tentang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia perlu dilihat secara lebih jernih. Faktanya, data dan langkah konkret yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.
Perekonomian nasional tetap stabil, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan justru berfokus pada pembukaan lapangan kerja baru serta perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk melihat kondisi ini dengan perspektif yang lebih objektif dan tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.
Pemerintah menegaskan bahwa isu PHK massal di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar mengenai PHK dapat dipastikan kebenarannya. Ia mencontohkan beberapa perusahaan yang diberitakan melakukan PHK, namun setelah diverifikasi, justru mengalami peningkatan jumlah pekerja. Salah satunya adalah Mayora, yang justru menambah tenaga kerja meskipun sebelumnya dikabarkan mengalami PHK.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas ketenagakerjaan melalui berbagai inisiatif strategis. Berbagai sektor industri masih menunjukkan performa positif, dan beberapa di antaranya bahkan mengalami pertumbuhan signifikan yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menunjukkan bahwa pada 2024, industri manufaktur menyerap tenaga kerja baru sebanyak 1.082.998 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang di-PHK pada periode yang sama, yaitu 48.345 orang. Bahkan, jumlah PHK tersebut mencakup seluruh sektor ekonomi, bukan hanya industri manufaktur.
Menaker pun mengajak media untuk menyajikan informasi yang valid dan memastikan kebenaran data sebelum memberitakan PHK massal. Ia menekankan pentingnya peran media dalam menjaga akurasi informasi agar masyarakat tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menyebut bahwa industri manufaktur dalam negeri terus bertumbuh dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan angka PHK yang terjadi.
Dunia usaha juga menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan global. Meskipun ada penyesuaian di beberapa sektor akibat dinamika ekonomi dunia, hal ini tidak serta-merta berarti adanya gelombang PHK besar-besaran. Sebaliknya, banyak perusahaan yang justru melakukan adaptasi dengan membuka lini bisnis baru, mengoptimalkan tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ketenagakerjaan Indonesia masih memiliki fundamental yang solid dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada.
Kebijakan proaktif pemerintah dalam mendukung dunia usaha juga menjadi faktor utama dalam mencegah gelombang PHK. Insentif pajak, kemudahan berusaha, serta program peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat pasar tenaga kerja.
Pemerintah juga terus mendorong investasi yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, baik dari sektor dalam negeri maupun asing. Berbagai proyek strategis yang sedang berjalan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia terus berkembang dan membuka kesempatan bagi tenaga kerja di berbagai bidang.
Penting untuk memahami bahwa tantangan dalam dunia kerja bukan sesuatu yang baru. Dalam setiap perubahan ekonomi, selalu ada dinamika yang harus dihadapi. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, tantangan ini bisa diatasi dengan baik. Dalam konteks ini, media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang kredibel dan berimbang. Memberikan informasi yang berbasis data dan fakta sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berdasar.
Di era digital yang serba cepat ini, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Oleh karena itu, media diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan berita yang dapat dipercaya dan mendukung optimisme publik. Begitu pula masyarakat, hendaknya lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Dengan demikian, narasi yang dibangun dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
Masyarakat juga diharapkan mampu memahami perbedaan antara tren global dan kondisi nasional yang sebenarnya. Terkadang, isu-isu mengenai PHK yang terjadi di negara lain disalahartikan seolah-olah juga terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, peran media dalam mengedukasi publik sangat krusial, terutama dalam menyampaikan fakta yang berbasis data akurat. Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, sehingga masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Kita semua memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan melihat data dan fakta yang ada, serta mendukung langkah-langkah positif yang telah diambil pemerintah, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari bersama-sama menyebarluaskan informasi yang kredibel dan optimis, demi kemajuan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah. Besarnya kebutuhan dana dan ketersediaan lahan menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut bahwa angka backlog perumahan tinggi yakni sebesar 12,7 juta unit berdasarkan data Kementerian PUPR pada 2023.

“Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan sektor industri untuk ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat.

“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” tambahnya.

Dalam upaya menyukseskan program ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menugaskan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan perumahan.

“Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” ujar Hashim.

Selain bank BUMN, program ini juga akan mendapat dukungan dari investor asing dan Bank Indonesia. Hashim menyebut bahwa prospek permintaan (demand) perumahan di Indonesia sangat tinggi, sehingga program ini bisa menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

Hashim juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia siap mengucurkan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program ini, meskipun mekanisme penyaluran dana masih akan dibahas lebih lanjut.

Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan juga mulai berkontribusi dengan membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyatakan bahwa Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah tak layak huni di Serang, Banten, sejak 2024.

“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

Renovasi ini mencakup pembuatan sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga pergantian atap. Selain itu, program ini juga membantu pembuatan dapur dan penambahan ruang agar rumah bisa dikategorikan sebagai hunian sehat dan layak huni.

Program 3 juta rumah ini juga diharapkan dapat digunakan untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.

Dengan keterlibatan pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

[]