Category Archives: Nasional

Jakarta – Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dinilai dapat dimanfaatkan untuk merelokasi warga di kawasan rawan banjir.

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat), menyatakan bahwa program ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi dampak banjir yang terus berulang di berbagai wilayah, seperti Jakarta dan Bekasi.

“Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap izin pembangunan perumahan di daerah rawan banjir. Banyak perumahan dibangun di area yang berisiko, seperti jalur terdampak jebolnya tanggul, sehingga setiap kali banjir terjadi, banyak korban jiwa dan kerugian material,” ujar Hensat.

Ia mengusulkan agar sebagian dari 3 juta rumah tersebut dialokasikan untuk relokasi warga yang terdampak banjir setiap kali curah hujan tinggi. Namun, menurutnya, relokasi saja tidak cukup. Kawasan yang telah ditinggalkan sebaiknya diubah menjadi area resapan air, seperti danau atau situ.

“Setelah warga dipindahkan, kawasan lama yang rawan banjir sebaiknya dirobohkan dan dijadikan danau, seperti Danau Galaksi atau Danau Nusa Indah. Ini tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga menciptakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat,” tambahnya.

Hensat berharap usulan ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tata ruang dan penanggulangan bencana. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan agar kesalahan serupa tidak terulang.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan tambahan kuota hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau.

“Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan tambahan kuota. Rumah subsidi sangat diminati masyarakat, dan perbankan juga mendukung karena kredit pajaknya rendah,” ujar Maruarar

Sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, sebanyak 110.000 hunian MBR telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan 220.000 hunian MBR sesuai anggaran yang telah disiapkan.

Namun, Maruarar mengungkapkan dua tantangan dalam program ini: memastikan subsidi tepat sasaran dan menjaga kualitas bangunan. Untuk itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan Bappenas dan BPS guna memastikan penerima subsidi sesuai kriteria.

Selain itu, tim kurator khusus telah dibentuk untuk mengawasi kualitas hunian. Maruarar mencontohkan kasus di Bekasi, di mana beberapa rumah subsidi mengalami masalah seperti lantai tidak rata dan banjir akibat akses yang buruk. Ia menegaskan bahwa meskipun bersubsidi, hunian tetap harus berkualitas agar masyarakat dapat tinggal dengan nyaman.

Oleh: Alfian Pratama )*

Program pembangunan 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi solusi konkret dalam mengatasi kekurangan hunian di masyarakat. Dengan target 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan dalam lima tahun mendatang, program ini diharapkan mampu memberikan akses perumahan yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya berfokus pada pembangunan unit baru, kebijakan ini juga mencakup renovasi rumah tidak layak huni sehingga lebih banyak keluarga dapat menikmati tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.

Pemerintah menilai bahwa salah satu kendala utama dalam sektor perumahan adalah masih banyaknya keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi rumah yang kumuh, minim akses air bersih, dan keterbatasan infrastruktur dasar seperti koneksi internet menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau ingin merenovasi hunian mereka agar lebih layak.

Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa program ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru tetapi juga renovasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Menurutnya, banyak rakyat yang sudah memiliki lahan sendiri, sehingga tantangan utama bukanlah pengadaan lahan, melainkan bagaimana pemerintah dapat membantu mereka membangun atau merenovasi rumah yang sudah ada.

Hashim menekankan pentingnya bantuan keuangan bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan, agar mereka bisa mendapatkan kredit renovasi rumah dengan biaya yang lebih ringan. Dengan adanya skema ini, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan rumah dapat mencapai 1,5 hingga 2,25 juta unit setiap tahun, secara bertahap mengurangi backlog perumahan.

Untuk mewujudkan rencana besar ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa perusahaan pelat merah, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Perum Perumnas telah menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini. Di tingkat internasional, pemerintah menggandeng Housing & Development Board (HDB) dari Singapura sebagai penasihat serta Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings, sebagai konsultan dalam pengembangan perkotaan dan infrastruktur.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, salah satu penyebab utama backlog perumahan adalah tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat agar mereka dapat dengan mudah mendapatkan akses kepemilikan rumah yang layak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Selain dukungan dari perusahaan lokal dan asing, program ini juga menarik minat investor internasional. Beberapa negara, termasuk Qatar dan Abu Dhabi, telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam proyek ini dengan skema investasi langsung di sektor perumahan Indonesia. Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa Qatar telah berkomitmen untuk membangun satu juta apartemen di Indonesia setelah Lebaran, dengan nilai investasi mencapai USD 18-20 miliar.

Tidak berhenti di angka USD 18-20 miliar, Qatar bahkan memiliki rencana untuk membangun tambahan hingga 5 juta unit apartemen dan rumah di pedesaan dalam jangka panjang. Sementara itu, Abu Dhabi, melalui BUMN Mubadala Investment Company, juga akan mengalokasikan investasi untuk membangun satu juta unit rumah sebagai bagian dari Foreign Direct Investment (FDI) di sektor perumahan Indonesia.

Di sisi lain, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh guna memastikan pembangunan perumahan berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, program ini bukan hanya sekadar inisiatif pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Polri berkomitmen untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan proyek ini agar setiap tahapannya berjalan sesuai regulasi dan bebas dari potensi kendala hukum yang dapat menghambat percepatan pembangunan.

Sejak awal, pemerintahan Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu prioritas utama yang harus segera ditangani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah serta kebutuhan hunian yang semakin meningkat, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menargetkan pembangunan skala besar guna mengatasi backlog perumahan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang lebih luas.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Dengan pendekatan yang terintegrasi, kolaborasi antara berbagai pihak, serta komitmen pemerintah yang kuat, Program 3 Juta Rumah diyakini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak mereka atas hunian yang layak dan terjangkau.

)* Pengamat Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap ruang digital guna memberantas praktik judi online yang kian marak di Indonesia. Meutya menyampaikan bahwa Pemerintah melalui kebijakan yang diterapkan dalam tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan, telah memprioritaskan dua sektor utama, yaitu Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi.

“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” kata Meutya.

Meutya menambahkan bahwa judi online yang marak di ruang digital mempengaruhi banyak lapisan masyarakat, termasuk keluarga dan sektor perekonomian. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

“Untuk itu, pemerintah memandang perlu adanya peningkatan kolaborasi antara sektor teknologi, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang terhadap praktik ilegal ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pengembangan platform teknologi untuk memblokir situs judi online dan pemantauan aktivitas digital yang mencurigakan.

“Pendekatan berbasis teknologi ini, katanya, akan memberikan hasil yang lebih optimal dan cepat. Selain itu, pemanfaatan data besar dan kecerdasan buatan (AI) akan membantu memprediksi pola dan tren yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam judi online,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, menyambut baik langkah pemerintah dalam memperkuat pemberantasan judi online. Menurut Wiranto, penanganan masalah ini harus dilakukan dengan strategi yang terpadu, meliputi beberapa aspek penting.

“Penanganan judi online harus melibatkan beberapa aspek penting seperti aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam praktik ilegal yang merugikan banyak pihak,” jelasnya.

Wiranto juga menekankan bahwa pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam menyusun regulasi yang jelas serta menegakkan hukum secara efektif untuk menutup celah peredaran judi online di Indonesia.

“Kolaborasi antara instansi pemerintah, teknologi, dan sektor privat akan sangat mendukung kesuksesan penanggulangan judi online di tanah air,” tutur Wiranto.

Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital bagi masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat lebih paham akan potensi risiko yang ada di dunia maya. Hal ini penting agar mereka tidak mudah terjebak dalam berbagai penipuan atau godaan yang datang dari situs judi online. Dengan meningkatkan pemahaman digital, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam mengakses informasi di internet.

Oleh: Andika Pratama
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah mengambil langkah tegas dalam upaya memberantas perjudian online dengan memblokir akses ke situs digitaloceanspaces.com. Keputusan ini diambil setelah ditemukan konten perjudian daring pada 123 subdomain situs tersebut. Langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam menegakkan regulasi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.
Keberadaan konten perjudian dalam platform digital menjadi tantangan serius dalam pengawasan ruang siber. Pemerintah melalui Kemkomdigi telah menunjukkan ketegasan dalam mengawal kebijakan digital dengan menerapkan pemutusan akses terhadap situs yang terbukti melanggar peraturan. Keputusan pemblokiran digitaloceanspaces.com dilakukan setelah tim pengendalian ruang digital Kemkomdigi memverifikasi laporan dari sistem pengaduan yang menemukan sisipan konten perjudian di dalamnya. Langkah ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa upaya normalisasi akses sempat dilakukan. Namun, dalam waktu singkat, kembali ditemukan subdomain baru yang mengandung konten perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjudian online memiliki pola yang terorganisir dan terus berupaya mencari celah dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif guna memastikan pencegahan secara efektif.
Pemblokiran ini merupakan bagian dari strategi lebih luas dalam menjaga keamanan digital dan melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring. Perjudian online tidak hanya berisiko merugikan individu secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan dampak sosial yang luas, termasuk meningkatnya angka kriminalitas serta gangguan ekonomi bagi keluarga yang terdampak. Langkah tegas yang diambil pemerintah patut diapresiasi sebagai upaya melindungi kepentingan publik dan menegakkan hukum yang berlaku.
Pakar keamanan siber, Rudi Hartanto, menilai bahwa tindakan yang diambil oleh Kemkomdigi sudah tepat dan perlu diperkuat dengan kerja sama lintas sektor. Penyedia layanan internet dan platform digital memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran konten ilegal. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah semakin maraknya praktik perjudian daring.
Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan perjudian online adalah kemampuannya untuk terus bermetamorfosis dalam berbagai bentuk. Pemblokiran subdomain yang mengandung konten perjudian memang efektif dalam jangka pendek, tetapi langkah ini harus disertai dengan strategi lebih luas, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi dini, kerja sama internasional, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku yang terlibat dalam operasional situs-situs tersebut.
Selain pendekatan teknologi dan regulasi, aspek edukasi juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya perjudian daring serta bagaimana mengidentifikasi platform yang berpotensi menyebarkan konten ilegal. Program literasi digital harus diperluas agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam praktik yang berisiko tersebut.
Digitaloceanspaces.com sendiri merupakan layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh DigitalOcean, sebuah perusahaan infrastruktur cloud global. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola data secara online, termasuk file website, gambar, dan video. Namun, sebagaimana layanan digital lainnya, platform ini juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan konten ilegal, termasuk perjudian daring. Oleh karena itu, pengawasan terhadap platform semacam ini harus lebih diperketat guna mencegah penggunaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.
Kemkomdigi telah menunjukkan ketegasan dalam mengatasi permasalahan perjudian online dengan langkah pemblokiran yang cepat dan tepat. Namun, upaya ini tidak boleh berhenti di sini. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa ruang digital tetap aman dari konten-konten yang dapat merugikan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, penyedia layanan internet, platform digital, serta masyarakat secara keseluruhan akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bebas dari praktik ilegal seperti perjudian daring.
Langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman perjudian online. Namun, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menekan angka kasus perjudian daring. Melaporkan situs atau platform yang terindikasi mengandung konten perjudian dapat membantu pemerintah dalam melakukan tindakan lebih cepat. Selain itu, penyelenggara platform digital juga harus lebih proaktif dalam mengawasi layanan mereka agar tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.
Dengan adanya langkah tegas pemerintah dalam memblokir situs yang terbukti menyebarkan konten perjudian, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dari dampak buruk perjudian daring. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat harus terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Langkah ini bukan hanya sekadar tindakan reaktif, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga integritas ruang digital di Indonesia.
*Penulis adalah Kontributor Jabar Trigger

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, demi ketahanan nasional.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan survival bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya.

Salah satu kebijakan utama yang ditekankan adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Petani harus sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500, dan saya siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa mekanisme pasar tetap berlaku, tetapi tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa. Kalau tidak mau, tutup saja. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini masalah hidup dan mati,” tegasnya.

Senada, Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa beberapa daerah mulai memasok beras ke Bulog sesuai kebijakan pemerintah. Presiden pun meminta pengawasan ketat untuk menjaga harga gabah tetap stabil dan menghindari spekulasi pasar.

“Di setiap kabupaten ada Dandim dan kepolisian. Saya minta mereka mengawasi penggilingan padi agar tidak merugikan petani,” ujarnya.

Presiden optimistis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan dan pemerataan kesejahteraan.

“Untuk pertama kalinya ada nomenklatur ini, membuktikan keseriusan Presiden Prabowo meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ungkap AHY.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap meresmikan enam bendungan di lima provinsi awal 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan air.

“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk swasembada pangan,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Enam bendungan tersebut meliputi Bendungan Rukoh dan Keureuto di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mencapai swasembada pangan dan air demi kesejahteraan rakyat. Presiden juga menekankan bahwa keberlanjutan program ini harus dipastikan dalam jangka panjang, agar generasi mendatang tetap menikmati manfaatnya.

JAKARTA – Peluang Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2027 semakin terbuka. Negara ini berpotensi mengulang keberhasilan swasembada beras seperti pada 1984, didukung luasnya sumber daya lahan, kemajuan teknologi pertanian, dan insentif pemerintah bagi petani.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan pada 2027.

“Saya optimistis target ini tercapai. Yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Indonesia memiliki 191,09 juta hektare lahan, dengan sekitar 9,44 juta hektare lahan basah nonrawa serta 31,12 juta hektare lahan rawa.

Dari jumlah itu, sekitar 12,23 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pertanian produktif.

“Kalau kita bisa mengoptimalkan satu juta hektare lahan rawa saja, dampaknya sangat besar,” kata Sarwo.

Jika hingga tiga juta hektare tambahan dapat dimanfaatkan, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi 400-500 juta penduduk.

Sarwo juga menyoroti potensi lahan kering seluas 144 juta hektare yang dapat mendukung ketahanan pangan, terutama jika teknologi desalinasi diterapkan untuk mengubah air laut menjadi air tawar bagi irigasi pertanian. “Jika teknologi ini diterapkan luas, Indonesia semakin kuat dalam ketahanan pangan,” tambahnya.

Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung berbagai program strategis, termasuk penguatan sistem irigasi dan optimalisasi teknologi pertanian.

“Dengan penguatan irigasi dan pompanisasi, swasembada pangan bisa segera terwujud,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menilai Presiden Prabowo bergerak cepat dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi.

“Pak Presiden gercep. Ini bukti keseriusan beliau dalam mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

Menurut Rina, penerbitan Inpres tersebut sangat tepat karena irigasi adalah faktor kunci keberlanjutan pertanian.

“Audit Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan 46 persen irigasi pertanian mengalami kerusakan, sementara 30,6 persen petani tidak memiliki akses irigasi,” jelasnya.

Data Badan Pangan Nasional mencatat kebutuhan beras nasional 2025 sekitar 30,975 juta ton, sementara produksi diperkirakan 32,291 juta ton. Namun, alih fungsi lahan mengurangi luas sawah.

“Inpres Irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi beras nasional dan mempercepat swasembada pangan secara berkelanjutan,” tegas Rina.

Oleh: Amalia Anjani )*

Indonesia semakin menunjukkan ketangguhannya dalam sektor pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil meraih capaian signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan dan air, yang mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Langkah-langkah konkret yang diambil telah memperlihatkan hasil nyata, memperkuat ketahanan pangan nasional serta menghemat devisa negara dalam jumlah besar.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan swasembada pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa pencapaian ini mencakup empat komoditas utama, yakni beras, gula, garam, dan jagung. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia dapat menghemat devisa hingga 5,2 miliar dolar AS. Dana yang sebelumnya digunakan untuk impor kini dapat dialokasikan ke sektor lain yang mendukung ketahanan pangan, seperti penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
Langkah pemerintah dalam meningkatkan produksi dalam negeri juga memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Selain menciptakan lapangan kerja baru, kebijakan ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar luar negeri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tren impor gula dan garam yang terus menurun dalam lima tahun terakhir menjadi bukti bahwa kebijakan ini sudah berada di jalur yang tepat.
Dalam mendukung pencapaian target swasembada pangan pada 2027, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui koordinasi pangan antara pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur, yang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian. Berbagai komoditas di Jawa Timur telah menunjukkan potensi swasembada, termasuk minyak kelapa sawit, ikan olahan, gula, susu, bawang merah, kedelai, jagung, dan daging ayam. Keberhasilan daerah ini menjadi contoh bahwa target swasembada nasional dapat tercapai dengan strategi yang tepat.
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga mengoptimalkan sistem penyimpanan hasil pertanian melalui program Sistem Resi Gudang (SRG). Sejumlah gudang telah disiapkan untuk memastikan stok pangan tetap terjaga dan dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mencegah fluktuasi harga pangan yang merugikan petani maupun konsumen.
Keberhasilan swasembada pangan juga tercermin dalam produksi beras nasional yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mengapresiasi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan hasil panen beras. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama tahun ini menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, dengan capaian 13,95 juta ton. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia semakin mampu bertahan dari krisis pangan global, sementara negara lain masih menghadapi tantangan besar dalam produksi beras mereka.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyampaikan bahwa potensi produksi beras pada kuartal pertama 2025 akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah produksi nasional dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, luas panen padi juga mengalami lonjakan sebesar 26,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan strategi peningkatan produktivitas pertanian yang diterapkan pemerintah.
Keberhasilan ini bukan sekadar capaian jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari strategi besar dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Pemerintah terus mendorong optimalisasi lahan pertanian, memperkuat sistem irigasi, serta mengembangkan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi. Diversifikasi pangan juga menjadi perhatian utama, dengan mendorong perluasan lahan tanam jagung dan penguatan produksi padi di lahan kering.
Dari sisi ekonomi, keberhasilan swasembada pangan memberikan manfaat luar biasa bagi negara. Selain menghemat devisa, peningkatan produksi dalam negeri turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga memiliki peluang besar untuk mengekspor komoditas unggulan ke pasar global. Keunggulan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin mandiri dalam sektor pangan, sekaligus membuka peluang baru bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.
Sementara itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pertanian guna memastikan produksi yang berkelanjutan. Pembangunan irigasi dan embung diperluas untuk menjamin ketersediaan air bagi pertanian. Investasi dalam riset dan pengembangan juga menjadi perhatian utama, dengan harapan mampu menghasilkan inovasi dalam teknik budidaya serta peningkatan kualitas hasil pertanian.
Dalam jangka panjang, kebijakan swasembada ini juga diharapkan dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia. Dengan terus meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan sektor pertanian, Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk menjadi negara mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam penyediaan pangan dan air. Melalui kebijakan yang terarah dan dukungan lintas sektor, optimisme terhadap keberhasilan swasembada semakin kuat. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah, petani, dan sektor swasta, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah pengamat pertanian

Oleh: Satria Putra )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan dan air melalui pembangunan infrastruktur yang strategis. Salah satu langkah nyata adalah peresmian enam bendungan yang dijadwalkan pada awal 2025. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan air untuk sektor pertanian, sehingga produktivitas pangan nasional dapat meningkat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di bawah kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo, berperan aktif dalam mendukung visi ini. Infrastruktur sumber daya air dianggap sebagai elemen krusial dalam mencapai target swasembada pangan. Pembangunan bendungan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan suplai air yang stabil bagi lahan pertanian.

Enam bendungan yang akan diresmikan tersebar di lima provinsi, meliputi Bendungan Rukoh dan Keureuto di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, dan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat. Setiap bendungan memiliki peran vital, seperti irigasi, penyediaan air baku, pengurangan risiko banjir, hingga pembangkit listrik tenaga air.

Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, mampu mengairi 11.950 hektare lahan pertanian dan mengurangi potensi banjir hingga hampir 90 persen. Sementara itu, Bendungan Keureuto yang terletak di Kabupaten Aceh Utara memiliki kapasitas tampung 216 juta meter kubik dan dirancang untuk menyuplai air ke 9.455 hektare lahan serta menghasilkan listrik 6,34 MW.

Selain itu, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah akan membantu mengairi 1.494 hektare lahan, sedangkan Bendungan Sidan di Bali difokuskan untuk penyediaan air baku dengan kapasitas 1,75 meter kubik per detik. Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur juga akan menyediakan air irigasi bagi 1.500 hektare lahan, sementara Bendungan Meninting di NTB berkontribusi terhadap penyediaan air bagi sektor pertanian serta pembangkit listrik mikrohidro.

Selain pembangunan bendungan, pemerintah juga melakukan reformasi distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi petani. Program optimasi lahan, termasuk di lahan rawa, juga digenjot guna meningkatkan indeks pertanaman. Mekanisme distribusi yang lebih sederhana memungkinkan petani memperoleh pupuk dengan lebih cepat dan efisien.

Menteri Pertanian, melalui pernyataan Staf Ahli, Suwandi, menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam mencapai swasembada pangan, seperti yang terjadi pada tahun 1984 dan beberapa periode lainnya. Oleh karena itu, dengan program yang terarah dan sinergi lintas sektor, target swasembada beras pada 2025 diyakini dapat terwujud.

Presiden Prabowo juga mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi tambahan untuk ketahanan pangan nasional. Pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam memperluas lahan tanam jagung serta meningkatkan produktivitas padi di lahan kering. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperkuat ekonomi petani lokal.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti manfaat ekonomi dari keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, Indonesia dapat menghemat devisa hingga 5,2 miliar dolar AS jika mampu memenuhi kebutuhan beras, gula, garam, dan jagung secara mandiri. Selain itu, surplus produksi komoditas tertentu, seperti minyak kelapa sawit, telah membuktikan bahwa swasembada bukan sekadar target, tetapi sesuatu yang dapat dicapai.

Pemerintah juga mengembangkan sistem penyimpanan yang lebih baik dengan optimalisasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan strategi yang menyeluruh, optimisme untuk mencapai swasembada pangan dan air semakin kuat. Langkah-langkah konkret yang telah diambil menjadi bukti nyata bahwa janji Presiden Prabowo bukan sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan dan aksi nyata.

Seiring dengan berbagai langkah ini, pemerintah juga memastikan stabilitas harga pangan dengan memperkuat sistem distribusi hasil panen. Infrastruktur logistik diperbaiki guna meminimalisir kehilangan hasil produksi selama proses distribusi. Selain itu, dukungan terhadap riset pertanian dan inovasi teknologi semakin diperkuat guna meningkatkan efisiensi sektor pertanian.

Pemerintah turut menggalakkan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi hasil pertanian. Aplikasi digital yang memungkinkan petani menjual langsung hasil panennya kepada konsumen tanpa perantara menjadi salah satu inovasi yang terus dikembangkan. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik, sementara konsumen mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif.

Dalam jangka panjang, keberhasilan swasembada pangan dan air tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga pada ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya infrastruktur pendukung yang dibangun, Indonesia berpeluang menjadi negara yang mandiri dalam penyediaan pangan dan air bagi rakyatnya. Keberlanjutan program ini menjadi faktor kunci dalam memastikan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga memperkuat program rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis terus dilakukan guna meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi.

Dengan berbagai upaya yang telah dijalankan, target swasembada pangan dan air semakin mendekati kenyataan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini demi memastikan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan bagi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute