Category Archives: Nasional

Jakarta – Aparat keamanan terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan narkoba dengan mengungkap berbagai jaringan pengedar narkoba internasional. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendukung program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana narkoba.

Dalam dua bulan awal tahun 2025, Bareskrim Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan sejumlah transaksi narkoba yang melibatkan sindikat internasional, termasuk kelompok Golden Crescent dan Golden Triangle yang dikenal sebagai pemasok utama narkoba di Asia.

Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap tujuh orang yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba gembong Fredy Pratama.

“Tujuh orang yang ditangkap ini terdiri dari empat warga negara asing (WNA) dan tiga warga negara Indonesia (WNI). Mereka ditangkap dalam empat kasus berbeda, dengan barang bukti yang disita berupa 35,3 kilogram sabu dan 1.880 butir ekstasi,” kata Wahyu.

“Total kasus narkoba yang berhasil diungkap pada dua bulan pertama tahun 2025 mencapai 6.881 kasus, dengan 9.586 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Turki, Australia, Lithuania, Inggris, India, dan Malaysia. Sementara, nilai keseluruhan barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya yang telah disita selama periode ini mencapai Rp2,7 triliun,” tambahnya.

Di sisi lain, kepolisian daerah Riau juga berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional. Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira, menyatakan bahwa Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau berhasil menangkap seorang pria yang kedapatan membawa 1 kilogram sabu di Kabupaten Bengkalis.

“Narkotika tersebut rencananya akan dikirim ke Padang, Sumatera Barat dan ini merupakan bagian dari upaya intensif untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah tersebut.,” ujar Yudha.

Lebih lanjut, Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, juga melaporkan keberhasilan kerja sama antara BNNP Jambi dan BNNP Sumatera Utara (Sumut) dalam membongkar jaringan narkoba lintas provinsi.

“Dari operasi tersebut, telah berhasil menyita narkoba jenis sabu dengan total nilai mencapai Rp25 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam memberantas narkoba yang terus berkembang pesat,” jelas Wisnu.

Wisnu juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan peredaran narkoba.

“Badan narkotika memiliki keterbatasan dan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Kami mencoba menggalang masyarakat, komunitas memperkuat jejaring membantu kerja BNNP membongkar peredaran narkoba,” tutupnya.

Keberhasilan dalam mengungkap jaringan narkoba internasional ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari peredaran narkoba. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya mengurangi dampak negatif narkoba yang semakin meluas di masyarakat. []

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pemblokiran layanan penyimpanan berbasis cloud DigitalOceanSpaces.com adalah langkah yang tepat untuk memberantas konten judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menemukan adanya penyalahgunaan layanan ini untuk menyebarkan konten perjudian di berbagai subdomain.

“Pemutusan akses sementara ini dilakukan setelah kami memverifikasi laporan dari sistem pengaduan Kemkomdigi terkait adanya sisipan konten perjudian di subdomain digitaloceanspaces.com,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar,

Sebagai informasi, DigitalOceanSpaces.com adalah layanan penyimpanan cloud yang berfungsi seperti OneDrive atau Google Cloud. Sayangnya, platform ini kerap disalahgunakan untuk menyebarkan konten ilegal. Kemkomdigi menemukan 123 subdomain dalam situs tersebut yang mengandung konten perjudian online.

Pemerintah telah memblokir seluruh subdomain tersebut untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Upaya normalisasi akses yang sempat dilakukan pada Senin (03/03) pukul 14.00 WIB, namun hal itu batal dilanjutkan. Pasalnya, Pada malam harinya, pukul 20.00 WIB, ditemukan kembali subdomain baru yang berisi konten perjudian.

“Kemkomdigi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara situs untuk memastikan akses ke digitaloceanspaces.com dapat dinormalisasi secepatnya,” tambah Alexander.

Langkah tegas ini diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan regulasi serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terpadu untuk menangani perjudian online.

“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, Meutya memaparkan strategi pemerintah untuk menanggulangi judi online.

Salah satunya adalah melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber, yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang politik dan keamanan.

Oleh Priscilla Dara Itah )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika jaringan internasional yang semakin kompleks. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai langkah strategis telah diambil untuk menekan laju perdagangan narkoba di Tanah Air. Melalui pemetaan pintu masuk narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) serta operasi besar yang dilakukan Desk Pemberantasan Narkoba, Indonesia semakin gencar dalam menggempur jaringan peredaran barang haram ini.

Dalam operasi sepanjang Februari 2025, sebanyak 1,2 ton narkotika berhasil disita oleh aparat penegak hukum. Selain itu, 16 mobil, 4 motor, dan 1 kapal tradisional yang digunakan dalam distribusi narkotika turut diamankan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berkaitan dengan jaringan narkotika internasional Golden Triangle yang mencakup Myanmar dan Laos. Untuk mengantisipasi ancaman serupa, pemerintah memperketat pengawasan di perairan timur Sumatera, yang kerap menjadi jalur utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Tidak hanya menyita narkotika, aparat juga menindak tegas aset-aset milik jaringan pengedar guna memutus jalur keuangan mereka.

Sementara itu, Kepala BNN RI, Mathinus Hukom, turut menegaskan bahwa pihaknya telah berhasil memetakan jalur masuk dan pola pergerakan narkoba yang dilakukan oleh kartel-kartel internasional. Dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan 17.504 pulau, Indonesia menjadi target empuk bagi penyelundupan narkotika. Salah satu wilayah yang sangat rentan adalah Kepulauan Bangka Belitung, dengan 570 pulau kecil yang terbuka bagi masuknya narkoba dari luar negeri. Kartel narkoba memanfaatkan jalur-jalur pantai dari Aceh hingga Merauke sebagai pintu masuk utama. Selain itu, perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta wilayah perbatasan di Timor Leste dan Papua juga menjadi titik rawan penyelundupan.

Lebih lanjut, jalur maritim masih menjadi modus utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kartel narkoba asal Afghanistan, misalnya, kerap menyusupkan narkotika melalui jalur pantai Sumatera hingga selatan Pulau Jawa. Modus yang mereka gunakan adalah kapal nelayan bertonase besar, dengan muatan mencapai 30 hingga 40 ton. Kapal-kapal ini secara rutin menyuplai narkoba ke Indonesia, sehingga mempersulit deteksi oleh aparat. Oleh karena itu, pemerintah semakin memperkuat pengawasan di perairan rawan dan memperketat pengendalian aktivitas kapal nelayan guna mencegah penyelundupan narkotika lebih lanjut.

Tidak hanya menindak para pengedar, pemerintah juga berupaya menghancurkan jaringan keuangan mereka melalui penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya turut berperan dalam pengungkapan kasus-kasus TPPU terkait narkotika. Saat ini, BNN tengah menangani empat kasus TPPU dengan total aset sitaan senilai Rp 25 miliar, serta 12 kasus lainnya yang melibatkan 13 tersangka dengan dugaan aset mencapai Rp 100 miliar. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menghancurkan jaringan keuangan para pelaku, sehingga mereka tidak lagi memiliki sumber daya untuk melanjutkan operasinya.

Di kancah internasional, BPOM RI juga terlibat aktif dalam Commission on Narcotic Drugs (CND) di bawah United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Forum ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan global terkait penanggulangan narkotika. Sinergi antara BPOM, BNN, dan Desk Pemberantasan Narkoba diharapkan semakin memperkuat efektivitas upaya pemerintah dalam menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Selain menindak jaringan narkotika, pemerintah juga terus mendorong program pencegahan serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terbebas dari ancaman narkotika.

Selain itu, pemerintah juga semakin gencar dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan. Kampanye nasional dilakukan secara intensif melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, agar pesan mengenai bahaya narkoba dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program rehabilitasi bagi mantan pengguna narkotika juga terus ditingkatkan dengan menyediakan pusat rehabilitasi yang lebih luas dan berkualitas.

Tidak hanya di tingkat nasional, kerja sama dengan negara lain juga diperkuat untuk memutus rantai peredaran narkoba lintas batas. Indonesia pun aktif menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mengatasi ancaman narkoba dari Golden Triangle dan jaringan kartel Amerika Latin. Diplomasi antar lembaga juga semakin digencarkan guna memastikan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam memberantas narkoba jaringan internasional ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan perbatasan, serta pemberantasan jaringan keuangan pelaku harus dilakukan secara simultan. Dengan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, maka Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman narkotika dan melindungi generasi mendatang dari bahaya peredaran gelap narkoba. Kesadaran kolektif dan semangat gotong royong sangat dibutuhkan untuk menutup celah bagi para bandar narkoba agar tidak lagi memiliki ruang gerak di negeri ini.

)* penulis merupakan anggota Gerakan Pemuda Anti Narkoba

Jakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) terus meningkatkan upaya pemberantasan konten ilegal, termasuk judi online, dengan menggunakan platform analisis khusus. Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pemerintah telah mengembangkan aplikasi bernama IDADX untuk mendeteksi dan menganalisis penyalahgunaan domain berakhiran .id.

“Kita sudah mengembangkan aplikasi yang dinamakan IDADX. Ini sebetulnya untuk mendeteksi dan menganalisis konten dari website-website yang ada, terutama di bawah .id,” ujar John.

John menegaskan bahwa aplikasi yang diluncurkan tahun lalu ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan membersihkan konten ilegal yang menyusup ke dalam website berdomain .id. Namun, ia menekankan bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menangani domain .id dan tidak dapat mengakses domain lain di luar kendali PANDI.

“Kalau .id kami bisa akses dan melihat konten-konten tersebut. Jadi, jika berada di bawah naungan .id, semuanya bisa kita bersihkan,” jelasnya.

Setiap hari, PANDI melakukan proses pengumpulan data melalui metode crawling untuk memantau dan mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan peringatan kepada pengelola domain melalui surat elektronik atau aplikasi perpesanan.

“Jadi kita sudah mendeteksi duluan, kemudian mereka cek, dibersihkan, dihilangkan konten yang melanggar di website dengan domain .id,” tambahnya.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada respons dari pengelola website, maka PANDI akan menonaktifkan sementara domain tersebut hingga pengelola melapor telah melakukan pembersihan. Setelah proses verifikasi selesai, domain yang bersangkutan bisa diaktifkan kembali.

John mencatat bahwa setiap bulan PANDI mampu membersihkan lebih dari 12 ribu website yang mengandung konten ilegal. Ia berharap, dengan kerja sama yang baik antara PANDI dan pengelola website, masalah penyebaran konten terlarang, termasuk judi online, dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memberantas judi online dengan berbagai langkah strategis. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara aktif melakukan pemblokiran situs judi online yang terdeteksi melanggar aturan.

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PANDI dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa judi online bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Budi.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan menindak tegas pedagang yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi (HET) guna menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan memberikan sanksi tegas kepada pedagang maupun produsen yang menaikkan harga secara tidak wajar.

“Jika ada pedagang yang menjual di atas HET, kami akan bertindak tegas. Kami akan lakukan penyegelan dan pencabutan izin usaha. Ini sudah menjadi kesepakatan dengan Pak Kapolri,” ujar Amran.
Ia juga menegaskan bahwa produsen yang menjual komoditas pangan di atas HET akan dikenakan sanksi yang sama. “Iya, jika ada produsen yang melanggar, mereka juga akan kami tindak,” katanya.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Metro Jaya juga menyatakan siap menindak pedagang yang terbukti menaikkan harga pangan di atas HET secara tidak wajar.

Kasubdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim, menyampaikan bahwa tindakan hukum akan diterapkan bagi spekulan yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan.
“Jika ada pelanggaran, kami akan memberikan teguran, mencabut izin usaha, bahkan menerapkan sanksi pidana jika diperlukan. Semua sudah ada dalam aturan yang berlaku,” kata Anggi.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut memperketat pengawasan distribusi Minyakita guna menjaga kestabilan harga.
Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, mengungkapkan bahwa harga Minyakita saat ini masih berada di atas HET, yakni Rp17.000 per liter. Hal ini terjadi akibat jalur distribusi yang tidak sesuai, di mana banyak pedagang mendapatkan Minyakita dari pedagang lain dengan harga lebih tinggi.
“Kami sedang memperbaiki jalur distribusi karena ada pedagang yang memperoleh Minyakita dari sumber yang tidak langsung. Kami akan menelusuri permasalahan ini, terutama pada distributor lini 2 (D2),” ujar Isy di Kantor Kemendag.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas distributor yang menjual Minyakita di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sesuai aturan, pedagang yang menjual Minyakita di atas HET Rp15.700 per liter bisa dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga lima tahun atau denda sebesar Rp2 miliar.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Upaya kolaboratif antara kementerian dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menekan spekulasi harga serta memastikan distribusi bahan pangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan membuka 4.800 gerai pangan di seluruh negeri. Langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendukung masyarakat menghadapi fluktuasi harga, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa gerai-gerai ini akan menjual pangan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menekan lonjakan harga.
“Kami akan menjual pangan di bawah HET. Tidak boleh ada pengusaha yang menjual di atas HET. Jika ada, akan ditindak,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman.

Gerai-gerai tersebut akan dikelola oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian terkait, termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat.
Mentan menyoroti fluktuasi harga beberapa komoditas, terutama cabai dan beras. Ia menjelaskan bahwa harga cabai sempat mencapai Rp200.000 per kilogram sebelum akhirnya turun ke Rp100.000 per kilogram setelah perbaikan sistem distribusi.
“Kenaikan harga ini terjadi akibat faktor cuaca dan kendala distribusi. Oleh karena itu, sistem distribusi harus kita perhatikan lebih serius,” jelasnya.

Terkait harga beras, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga untuk naik karena produksi nasional meningkat sebesar 52 persen dengan stok yang melimpah.
Hal serupa juga berlaku untuk minyak goreng, di mana Indonesia sebagai produsen terbesar dunia terus memastikan harga tetap stabil melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Pemerintah akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga Lebaran. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi tegas guna melindungi konsumen.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa bahan pangan murah saat ini sudah tersedia di pasar modern untuk memastikan stabilitas harga selama Ramadhan 1446 H.
Pemerintah menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dalam penyelenggaraan pasar murah bertajuk Friday Mubarak guna meningkatkan konsumsi masyarakat selama bulan suci.

“Kami konsisten menyediakan pangan pokok strategis dengan harga yang baik bagi masyarakat, termasuk bekerja sama dengan Aprindo agar bisa menjangkau pasar modern. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam berbelanja,” kata Arief Prasetyo Adi.
Superindo, sebagai bagian dari Aprindo, turut serta dalam program ini dengan menyediakan sedikitnya 1.200 paket sembako dengan harga diskon hingga 30 persen.

National Head Retail Operation Superindo, Joko Susanto, menyampaikan bahwa program ini telah berjalan di 10 kota.
“Sebagai anggota Aprindo, Superindo turut mendukung program ini agar bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Joko Susanto.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah bersama pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat, terutama pada momen penting seperti Ramadhan dan Lebaran.

Oleh: Aristika Utami
Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama bulan Ramadhan. Upaya ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan demi mencegah kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar, yang sering terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan suci.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah meningkatkan kolaborasi antara kementerian, lembaga negara, dan sektor swasta. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup, harga yang terjangkau, dan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi ini juga membantu mengurangi dampak inflasi, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya memastikan operasi pasar akan terus diperluas guna menjaga keterjangkauan harga pangan. Operasi pasar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan. Menurutnya, sinergi antar kementerian menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan yang efisien hingga ke daerah terpencil.

Dalam menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah melakukan monitoring fluktuasi harga secara berkala di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern. Intervensi dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di beberapa daerah yang dinilai rawan mengalami lonjakan harga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
PT. Pos Indonesia turut mendukung kegiatan operasi pasar pangan murah. Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi mengatakan bahwa pihaknya berperan aktif dalam membantu proses logistik guna mendukung distribusi pangan yang merata. Dengan jaringan logistik yang luas, Pos Indonesia memastikan bahan pangan bisa menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan pelosok.

Kolaborasi antar kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus ditingkatkan untuk memastikan rantai pasokan pangan berjalan lancar. Misalnya, dalam menjaga kestabilan pasokan daging sapi dan ayam, pemerintah bekerja sama dengan peternak dan pengusaha pangan agar stok mencukupi. Program penyuluhan kepada peternak juga diperkuat untuk memastikan kualitas dan kuantitas produksi tetap terjaga.
Holding BUMN Pangan, ID FOOD turut menggelar Operasi Pasar Pangan Murah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 1446 H/2025 M. Operasi pasar tahap awal akan berlangsung di enam provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Direktur Utama ID FOOD, Sis Apik Wijayanto mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan menyediakan produk pangan unggulan seperti daging kerbau, gula konsumsi, dan minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sis Apik menambahkan bahwa ID FOOD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan operasi pasar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain peran pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam distribusi pangan, peningkatan produksi, dan pengawasan harga. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menghindari ketimpangan pasokan pangan. Perusahaan distribusi besar dan jaringan ritel modern mendukung program pemerintah dengan menyediakan paket bahan pokok dengan harga terjangkau di berbagai lokasi.

Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, A. Widiarso mengatakan bahwa BULOG menjalankan program penyerapan gabah dan beras guna mendukung kesejahteraan petani. Dengan memasuki masa panen raya, BULOG aktif menyosialisasikan kebijakan pemerintah bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 6.500,-/kg sebagai langkah nyata menjaga keseimbangan harga dan meningkatkan pendapatan petani.
Program penyerapan gabah ini tidak hanya membantu petani, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga stok beras nasional. BULOG memastikan beras yang diserap dari petani akan disalurkan melalui operasi pasar dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Dengan langkah strategis ini, BULOG optimistis dapat menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional selama bulan Ramadhan.

Pemerintah juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kampanye edukasi mengenai belanja bijak dan pembelian sesuai kebutuhan terus digencarkan. Masyarakat diimbau untuk menghindari pembelian dalam jumlah besar secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di pasar.
Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat memastikan pasokan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas selama Ramadhan. Upaya ini mendukung masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk tanpa khawatir akan lonjakan harga pangan.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan kerja sama semua pihak, stabilitas pangan selama Ramadhan dapat terwujud, mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Oleh: Ricky Rinaldi
Ramadan merupakan momen yang penuh berkah bagi umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain menjadi bulan yang penuh dengan ibadah dan kebersamaan, Ramadan juga menimbulkan tantangan besar, terutama terkait dengan kebutuhan pangan. Peningkatan permintaan bahan pangan selama bulan suci ini seringkali menyebabkan lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas. Oleh karena itu, untuk memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dihantui kenaikan harga yang melambung, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Ramadan. Salah satu langkah yang diambil adalah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk komoditas-komoditas yang sering mengalami lonjakan harga, seperti daging, gula, dan minyak goreng. Operasi pasar ini tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi juga menyasar daerah-daerah yang rentan mengalami kenaikan harga yang signifikan, terutama daerah yang jauh dari pusat produksi. Dengan koordinasi bersama Bulog dan dinas terkait, diharapkan bahan pangan dapat tersebar merata ke seluruh wilayah sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka.

Pemerintah daerah juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan harga pangan di tingkat lokal. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa di tingkat daerah, pemerintah harus sigap menghadapi gejolak harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau pada awal Ramadan tercatat sebesar 0,41 persen. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga, Pemerintah Kota Samarinda telah menjalin kerja sama dengan daerah penghasil pangan seperti Kabupaten Pinrang untuk memperlancar pasokan bahan pokok ke kota tersebut. Dengan strategi ini, lonjakan harga yang merugikan masyarakat dapat dihindari.

Selain langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan. Perusahaan ritel besar telah mulai mengoptimalkan stok bahan pokok di gudang mereka, sehingga ketika lonjakan permintaan terjadi, distribusi dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Penyediaan stok yang cukup pada sektor swasta ini sangat krusial, karena mereka berperan dalam memastikan ketersediaan barang di pasar tetap terjaga. Tidak hanya itu, sektor swasta juga berkontribusi dalam memastikan bahwa distribusi bahan pangan sampai ke konsumen dengan harga yang wajar, tanpa adanya margin keuntungan yang terlalu tinggi.

Selain itu, sektor swasta juga menerapkan strategi stok cadangan, agar tidak terjadi kelangkaan di saat-saat kritis. Inovasi dalam teknologi penyimpanan pangan yang semakin berkembang memungkinkan bahan pangan bertahan lebih lama dan tetap berkualitas baik hingga sampai di tangan konsumen. Penyimpanan bahan pangan yang baik sangat penting untuk menghindari pemborosan yang disebabkan oleh barang yang rusak atau kadaluarsa, sehingga bahan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau.

Masyarakat juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Konsumen yang bijak akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhan, tanpa melakukan pembelian berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan. Pembelian yang berlebihan sering kali memicu lonjakan harga karena pasokan tidak dapat memenuhi permintaan yang melonjak secara tiba-tiba. Untuk itu, edukasi mengenai konsumsi yang sehat dan efisien menjadi hal yang sangat penting agar setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan pasar. Pemerintah dan berbagai organisasi sosial telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang bijak, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan saat Ramadan.
Selain aspek distribusi dan stok pangan, pemerintah juga terus mendorong produksi pangan dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Program ketahanan pangan dan pemberdayaan petani lokal menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi pertanian, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pangan domestik secara mandiri. Dengan demikian, ketergantungan pada impor bahan pangan dapat dikurangi, dan ketahanan pangan nasional dapat semakin kokoh.
Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga rantai pasok pangan selama Ramadan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil, pasokan lebih terjamin, dan masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi lonjakan harga yang tiba-tiba. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, Ramadan dapat dilewati dengan lebih nyaman tanpa beban ekonomi yang berlebihan. Ke depan, sinergi ini perlu terus diperkuat agar ketahanan pangan nasional semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Oleh: Reza Mahendra Siregar )*

Judi online telah menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan akses internet, praktik ilegal ini semakin marak dan menjerat berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan sektor swasta. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan platform digital seperti TikTok untuk menekan penyebaran konten judi online. Sepanjang tahun 2024, TikTok telah menghapus lebih dari 900 ribu video yang terkait dengan aktivitas perjudian daring. Upaya ini menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran penting dalam menciptakan ruang internet yang lebih aman dan sehat.

Selain itu, OVO juga turut serta dalam upaya pemberantasan judi online dengan meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GeBuk Judol). Melalui program ini, masyarakat diajak untuk aktif melaporkan akun yang diduga terlibat dalam transaksi perjudian. Dengan memberikan insentif bagi para pelapor, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menghapus jaringan judi online yang tersebar di berbagai platform digital.

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sepanjang 2024 terdapat lebih dari 209 ribu transaksi yang terkait dengan judi online dengan total nilai mencapai Rp 359 triliun. Angka ini menunjukkan betapa masifnya perputaran uang dalam bisnis ilegal ini. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga keuangan dan regulator menjadi penting untuk memastikan transaksi mencurigakan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Selain pemerintah, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan judi online. TikTok, misalnya, telah memperketat kebijakan moderasi konten dengan menghapus lebih dari 2,2 juta komentar serta hampir 35 ribu iklan berbayar yang mempromosikan perjudian daring. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye #LawanJudol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya judi online.

OVO sebagai salah satu penyedia layanan pembayaran digital juga menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online dengan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak dan memblokir akun yang terbukti digunakan dalam aktivitas perjudian. Selain itu, OVO juga secara rutin melakukan patroli siber untuk memperbarui daftar pantau judi online guna mencegah transaksi mencurigakan di platformnya. Langkah ini membuktikan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mengurangi penyebaran judi online melalui kebijakan internal yang ketat.
Pemberantasan judi online tidak hanya dapat dilakukan melalui pemblokiran dan pelaporan akun yang terlibat, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya. Literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya ini. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk bagaimana modus penipuan sering digunakan untuk menarik korban baru.

Program edukasi yang melibatkan institusi pendidikan, komunitas, serta media sosial dapat menjadi langkah efektif dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital dan perusahaan teknologi untuk menyelenggarakan seminar, webinar, serta kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan internet. Dengan adanya upaya pencegahan yang berbasis edukasi, diharapkan masyarakat semakin waspada dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari judi online.
Selain meningkatkan kesadaran publik, regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor krusial dalam pemberantasan judi online. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun situs judi telah diblokir, para pelaku tetap dapat beroperasi dengan mengganti domain atau menggunakan jaringan virtual private network (VPN) untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap teknologi yang digunakan oleh para pelaku judi online harus ditingkatkan.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu bertindak lebih agresif dalam mengejar dan menindak jaringan judi online yang masih beroperasi. Penangkapan dan hukuman yang berat terhadap para pelaku dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak mereka. Tidak hanya pemain kecil, tetapi juga para pemodal besar di balik bisnis judi online harus menjadi target utama dalam upaya pemberantasan ini.
Pemberantasan judi online tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah atau sektor swasta saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Jika hanya pemerintah yang bergerak tanpa dukungan dari masyarakat dan perusahaan teknologi, maka upaya ini akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bersih dari praktik perjudian daring.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan judi online dapat ditekan hingga ke akar-akarnya. Langkah-langkah seperti pemblokiran konten, pengawasan transaksi keuangan, edukasi digital, serta penegakan hukum yang tegas harus dilakukan secara simultan agar hasilnya lebih efektif. Dengan begitu, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan memberikan perlindungan lebih baik bagi generasi muda dari bahaya judi online.

*) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Selain bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan, MBG diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, peternakan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan terus menyuntikkan anggaran besar untuk memastikan kesuksesan Program MBG. Hashim mengungkapkan bahwa tambahan anggaran MBG menjadi Rp171 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Dengan proyeksi ini, Prabowo optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% dapat tercapai.

Untuk merealisasikan program ini secara efektif, pemerintahan Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi dana pada program yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Hashim, pemerintah berhasil menghemat Rp306 triliun dengan realokasi anggaran ke program prioritas seperti MBG. Selain itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG, seperti 80 juta butir telur, sayur, dan daging setiap hari, diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan untuk mempercepat distribusi MBG, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada tahun 2025. Sejauh ini, BGN telah mengantongi anggaran Rp71 triliun, tetapi dengan percepatan distribusi yang diinstruksikan Presiden Prabowo, diperlukan tambahan hingga Rp100 triliun. Jika percepatan ini dimulai pada September 2025, maka total anggaran yang dibutuhkan akan semakin besar.

Program MBG mendapat apresiasi dari Pemuda Muhammadiyah. Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menyebut bahwa MBG adalah program yang sangat baik karena berkontribusi dalam peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Organisasi ini turut serta dalam memberikan edukasi kepada pemuda dan mahasiswa mengenai pentingnya MBG.

Di Maluku Utara, MBG mulai berjalan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat dengan melibatkan enam dapur umum, empat di Kota Ternate dan dua di Halmahera Barat. Setiap hari, program ini menyediakan lebih dari 3.400 porsi makanan bergizi untuk masyarakat.

Fadly berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat langsung dalam proses distribusi. Dengan adanya pendampingan, pemuda dapat membantu kelancaran implementasi MBG sekaligus mendapatkan pengalaman kerja di sektor logistik dan distribusi pangan. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melihat MBG sebagai momentum kebangkitan di sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi lokal.

Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Mofit Jamroni, menilai bahwa MBG memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani. Dengan adanya program ini, hasil pertanian petani dapat terserap dengan optimal oleh pemerintah sebagai bahan baku makanan bergizi gratis.

MBG menciptakan kepastian harga bagi petani, mengingat pemerintah akan menjadi pembeli utama hasil pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang sudah diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Dengan adanya kepastian pasar, petani tidak lagi khawatir akan fluktuasi harga yang kerap merugikan mereka.

Mofit juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan MBG agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Lebih lanjut, Mofit mengingatkan bahwa program seperti MBG mengingatkan kembali pentingnya pola makan sehat sebagaimana konsep Empat Sehat Lima Sempurna yang diterapkan di masa lalu.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang. Ketua PC PMII Malang, Dicky Wahyu Firmansyah, menyatakan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik di beberapa sekolah di Bululawang dan Kepanjen, Kabupaten Malang. Namun, ia berharap cakupan MBG dapat diperluas agar lebih banyak pelajar yang mendapatkan manfaat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan turut menegaskan dukungannya terhadap MBG. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyebut bahwa program ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo dan telah mulai berjalan di Kota Minyak. Saat ini, MBG di Balikpapan sudah dilayani oleh dua titik dapur umum yang memasok makanan ke berbagai sekolah.

DPRD Balikpapan berkomitmen mengawal keberlanjutan program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah realokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% untuk memastikan ketersediaan dana bagi MBG.

MBG telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tambahan anggaran yang signifikan, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, hingga DPRD di berbagai daerah, menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luas dan positif. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, MBG diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com