Category Archives: Nasional

Sukoharjo – Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto menyambut baik respons pemerintah terhadap masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sritex. Ia berharap seluruh buruh yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dan mendapatkan kepastian atas nasib mereka.

“Dalam rapat koordinasi, kami mendengar secara langsung bahwa untuk pembukaan kembali PT Sritex akan diputuskan dalam dua minggu ke depan. Harapan kami seluruh karyawan atau buruh eks Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja di PT Sritex yang dulu untuk dipekerjakan yang baru, tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ujar Slamet.

Keputusan ini membawa angin segar bagi para buruh yang selama ini berada dalam ketidakpastian. Slamet mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan PT Sritex serta mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak.

“Karena kami juga selaku koordinator, maka nanti beberapa teman serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan kami informasikan juga terkait kabar baik, kabar gembira ini, respons cepat dari pemerintah. Dari kami yang selalu berusaha bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada kami, buruh Sritex, itu bisa direalisasikan dalam dua minggu ke depan,” ujar Slamet.

Di sisi lain, pihak kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa mereka telah membuka opsi lelang penyewaan aset perusahaan. Beberapa investor telah menunjukkan minat untuk menyewa aset-aset ini, yang diharapkan akan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi para eks pekerja PT Sritex.

“Saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat. Yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.” kata Nurma.

Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini dan menginstruksikan agar pemerintah turun tangan secara aktif dalam mencari solusi yang konkret.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” kata Prasetyo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap dipenuhi, termasuk kompensasi dan jaminan sosial. Langkah cepat pemerintah ini menjadi bukti nyata komitmen Prabowo Subianto dalam melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK.

“Bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Saat ini, Kemenaker sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya, seperti hak jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) agar tetap terpenuhi,” jelas Yassierli.

Jakarta – Pemerintah membantah kabar bahwa Indonesia tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar mengenai PHK dapat dipastikan kebenarannya.

“Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media, dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah,” ujar Yassierli.

Menaker pun meminta agar media dapat menyajikan informasi yang valid dan memastikan kebenaran data sebelum memberitakan PHK massal.

“Kami butuh dukungan media untuk bisa melihat informasi ini secara utuh. Validitas informasi yang beredar harus kita jaga,” katanya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan data yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada 4 Maret 2025, Agus menyatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri justru terus bertumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan angka PHK yang terjadi.

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada 2024, total tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai beroperasi pada tahun lalu mencapai 1.082.998 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang di-PHK pada periode yang sama, yaitu 48.345 orang. Bahkan, jumlah PHK tersebut mencakup seluruh sektor ekonomi, bukan hanya industri manufaktur.

Yassierli menambahkan bahwa meskipun terdapat perusahaan yang berada dalam fase kontraksi, banyak pula yang mengalami pertumbuhan.

“Pesan positif ini harus disampaikan. Walaupun kami tidak menutup mata kalau ada perusahaan atau industri yang berada di fase kontraksi, tapi ada juga yang tumbuh,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya PHK, seperti kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola perusahaan. Meski demikian, ia optimistis bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan terus meningkat pada 2025.

“Ada (industri atau perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan harapan) ini,” pungkasnya.

Oleh : Ferbi Ananda )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong inovasi di sektor keuangan dan industri dengan meluncurkan kebijakan strategis, salah satunya adalah Bank Emas. Keberadaan Bank Emas menjadi langkah maju dalam memperkuat ekosistem rantai industri nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan aset berharga, tetapi juga membuka peluang besar dalam menggerakkan ekonomi berbasis sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Sebagai negara dengan cadangan emas yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengelola dan memanfaatkan komoditas ini untuk kepentingan ekonomi nasional. Bank Emas berperan sebagai institusi yang mengintegrasikan sektor pertambangan, manufaktur, dan keuangan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Dengan adanya Bank Emas, hasil tambang emas dalam negeri dapat dioptimalkan untuk kebutuhan industri domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi mengatakan pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia diharpkan dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia. Ekosistem ini diharapkan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

OJK berharap pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan komoditas emas. Pada 2023, Indonesia berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

Ismail menuturkan, dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bulion.

Bank Emas juga memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menjaga nilai asetnya dalam jangka panjang. Dengan inflasi yang kerap menjadi tantangan ekonomi, emas telah terbukti sebagai instrumen lindung nilai (hedging) yang efektif. Masyarakat tidak hanya dapat menyimpan emas secara fisik, tetapi juga mengonversikannya menjadi likuiditas jika dibutuhkan, berkat fasilitas kredit dengan jaminan emas yang disediakan oleh Bank Emas.

Program Bank Emas yang diinisiasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan meningkatkan cadangan emas negara, pemerintah dapat memperkuat fundamental ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Cadangan emas yang kuat akan memberikan stabilitas terhadap nilai tukar rupiah dan mengurangi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia.

Selain itu, keberadaan Bank Emas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan berbasis teknologi modern, Bank Emas mampu memberikan jaminan keamanan terhadap aset yang disimpan. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal, yang pada akhirnya mempercepat inklusi keuangan nasional.

Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution mengatakan di era digital saat ini, Bank Emas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan fisik, tetapi juga mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan platform digital untuk memudahkan transaksi emas, baik dalam bentuk tabungan, investasi, maupun perdagangan. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan Bank Emas dengan lebih mudah melalui aplikasi seluler, sehingga investasi emas menjadi lebih inklusif dan praktis.

Keberadaan Bank Emas juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung ekonomi hijau. Dengan regulasi yang ketat terkait pertambangan emas dan pengelolaan limbah, pemerintah memastikan bahwa kegiatan industri emas tidak merusak lingkungan. Bank Emas dapat berperan dalam menyalurkan dana kepada perusahaan yang menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, manufaktur, hingga layanan keuangan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan emas, tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam industri ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan program Bank Emas yang dicanangkan dalam era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem rantai industri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mendukung industri emas nasional, memberikan akses investasi yang lebih luas, serta menjaga stabilitas ekonomi, Bank Emas menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui inovasi digital dan regulasi yang ketat, program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depan, keberlanjutan dan pengelolaan yang baik dari Bank Emas akan menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Bandung

Oleh: Andika Pratama )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dua inisiatif utama yang diusung, yakni Bank Emas dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menjadi strategi jitu dalam memperkuat stabilitas ekonomi serta mempercepat hilirisasi dan investasi. Kebijakan ini menandakan komitmen besar dalam membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Emas merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar emas yang dimiliki Indonesia. Dengan cadangan emas mencapai 2.600 ton dan produksi tahunan sekitar 100 ton, Indonesia berada di posisi keenam dunia dalam kepemilikan cadangan emas. Namun, pemanfaatan emas sebagai instrumen ekonomi masih belum optimal. Kehadiran Bank Emas yang dikelola oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengubah peta ekonomi domestik dengan memberikan kemudahan investasi syariah berbasis emas serta meningkatkan monetisasi emas yang selama ini kurang produktif.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menyatakan bahwa Bank Emas menjadi penggerak ekonomi baru di Indonesia dengan menangkap nilai ekonomi di seluruh rantai pasok emas, dari sektor hulu hingga hilir. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, peran Bank Emas diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis aset emas.

Selain Bank Emas, pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi langkah terobosan untuk mempercepat investasi strategis, terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Badan Pengelola Investasi ini dibentuk dengan tujuan mengelola dana investasi sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang dihimpun dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan dana ini, Danantara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah serta memperkuat hilirisasi industri.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menegaskan pentingnya kontribusi Danantara dalam pembangunan infrastruktur daerah. Banyak wilayah di luar Pulau Jawa, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Dengan intervensi Danantara, pembangunan infrastruktur ini dapat semakin dipercepat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Diharapkan sebagian dana investasi ini dapat dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana APBN.

Salah satu fokus utama Danantara adalah mendukung hilirisasi sumber daya alam, terutama pada sektor nikel, bauksit, dan tembaga. Hilirisasi menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk mineral Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mempercepat industrialisasi, serta meningkatkan penerimaan negara dari ekspor produk olahan yang bernilai lebih tinggi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa efektivitas Danantara sangat bergantung pada pemilihan tokoh yang tepat dalam mengelola investasi. Menurutnya, pemilihan dewan penasihat dari kalangan tokoh global harus dilakukan secara selektif agar mampu meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus transparan dan dikelola oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih serta kapabilitas tinggi dalam mengelola investasi.

Dalam waktu dekat, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, akan mengumumkan susunan lengkap manajemen dan dewan pengawas badan investasi ini. Ia menegaskan bahwa pemilihan figur yang kredibel akan menjadi faktor kunci dalam menarik kepercayaan investor global. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo dalam memastikan setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan nasional.

Kombinasi Bank Emas dan Danantara menjadi strategi yang sangat tepat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Emas menawarkan alternatif investasi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sementara Danantara menjadi instrumen investasi yang memperkuat infrastruktur dan hilirisasi industri. Dengan kebijakan yang tepat, kedua inisiatif ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo memahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang terintegrasi antara penguatan sektor keuangan dan percepatan investasi. Dengan mengoptimalkan potensi emas sebagai aset ekonomi dan memanfaatkan investasi strategis melalui Danantara, Indonesia dapat bergerak menuju era baru perekonomian yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Tantangan ke depan terletak pada implementasi kebijakan yang efektif serta memastikan bahwa manfaat dari inisiatif ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap Bank Emas dan Danantara menjadi hal krusial guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa akses terhadap investasi berbasis emas dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu saja.

Keputusan Presiden Prabowo dalam menghadirkan Bank Emas dan Danantara menunjukkan visi yang jelas dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pusat investasi syariah yang unggul, tetapi juga menjadi negara yang lebih mandiri dalam mengelola sumber daya ekonominya. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam beberapa tahun mendatang.

)* Penulis adalah Kontributor Jabartrigger.com

Oleh Malik Syahputra )*

Pemerintah terus menggencarkan upaya kolaboratif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, pemerintah merangkul organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan sebagai mitra utama dalam implementasinya. Peran aktif Ormas menjadi kunci dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan pentingnya keterlibatan Ormas Islam dalam program ini. Sebagai entitas yang memiliki jaringan luas dan tersebar di seluruh Indonesia, Ormas diharapkan dapat membantu pelaksanaan MBG dengan memastikan anak-anak yang menjadi sasaran program menerima manfaat secara optimal. Selain itu, kehadiran Ormas juga dapat berperan dalam edukasi gizi bagi masyarakat, sehingga program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak menerima manfaat dari program MBG pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal pada 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa percepatan ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ormas. Terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan MBG, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur, sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibangun, di mana 1.542 di antaranya dibiayai melalui APBN, sementara sisanya akan diwujudkan melalui program kemitraan. Ini menjadi peluang bagi Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pelayanan gizi di berbagai daerah.

Keterlibatan Ormas dalam program MBG bukan hanya sebatas penyaluran makanan, tetapi juga membuka peluang besar dalam sektor ekonomi. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan bahwa Ormas dapat berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahkan mendirikan koperasi yang berfokus pada pengelolaan SPPG. Dengan demikian, Ormas tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian anggotanya. Keberadaan koperasi yang dikelola oleh Ormas dapat menjadi solusi bagi ketahanan ekonomi komunitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam skema operasional MBG, setiap satu SPPG ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja yang cukup dan berkualitas menjadi aspek penting. Ormas dapat merekrut anggotanya maupun warga sekitar untuk bekerja di SPPG, sehingga terjadi pemberdayaan ekonomi secara langsung di tingkat masyarakat. Dengan adanya keterlibatan Ormas, distribusi makanan bergizi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberi dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dukungan Ormas terhadap program MBG juga menjadi bukti nyata dari semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan jejaring yang kuat serta kedekatan dengan masyarakat, Ormas memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan implementasi MBG berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga dapat membantu memberikan edukasi terkait pentingnya konsumsi makanan bergizi serta pola hidup sehat bagi anak-anak dan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga pada penerimaan serta partisipasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sinergi dengan Ormas menjadi langkah strategis yang tak terhindarkan. Dengan berkolaborasi bersama Ormas keagamaan, program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ke depan, keterlibatan Ormas dalam program MBG diharapkan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya cakupan program ini. Pemerintah bersama Ormas harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas, demi menciptakan generasi emas yang sehat dan cerdas. Kolaborasi ini bukan hanya soal memastikan keberlanjutan program, tetapi juga merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Program MBG juga membuka ruang bagi inovasi di bidang pangan. Dengan adanya standar gizi yang ditetapkan, berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga riset, dapat terlibat dalam menciptakan solusi pangan bergizi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas makanan yang diberikan dalam program, tetapi juga mendorong pengembangan teknologi pangan yang lebih maju di Indonesia.

Dalam implementasinya, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai harapan. Keterlibatan Ormas dalam fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaannya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG bukan hanya sekadar inisiatif pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peran Ormas dalam menyukseskan program ini tidak hanya memberikan dampak bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara luas. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah besar menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan mandiri.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Program ini membuka peluang kerja di sektor produksi, distribusi, hingga pengelolaan makanan sehat, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan skema penyerapan tenaga kerja dalam program ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa MBG berpotensi besar dalam mengurangi angka pengangguran nasional.

“Kami sedang memetakan bagaimana setiap satuan pelayanan MBG dapat berkontribusi dalam menambah pekerja baru,” ujar Yassierli.

Dampak positif dari program ini telah dirasakan di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Indah, seorang ibu rumah tangga di Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini mendapatkan penghasilan tetap melalui dapur MBG. Dalam unggahan di akun TikTok-nya, Indah membagikan pengalamannya bahwa dengan bekerja di dapur MBG, ia mampu membantu perekonomian keluarganya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengungkapkan bahwa keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

“Mulai dari pembangunan hingga beroperasinya dapur MBG membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, lapangan pekerjaan bertambah, dan ini bisa membantu menurunkan angka pengangguran,” kata Zainul Munasichin.

Setiap dapur MBG setidaknya mempekerjakan 47 orang, termasuk tenaga ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan, serta kebersihan. Selain itu, BGN juga menugaskan kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi untuk memastikan operasional dapur berjalan dengan baik. Tenaga kerja ini sebagian besar diserap dari warga sekitar dapur MBG, dengan pengecualian bagi tenaga ahli yang harus memiliki sertifikat keahlian.

Selain menciptakan lapangan kerja, program MBG juga mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan distributor dalam penyediaan bahan makanan. Dengan demikian, terjadi perputaran ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program MBG merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Selain memastikan kecukupan gizi bagi para pelajar guna menciptakan generasi yang kuat dan cerdas, program ini juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan DPR RI terus melakukan sosialisasi agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Keberadaan dapur MBG juga diawasi ketat agar memenuhi standar kebersihan, pengelolaan gizi, serta pengelolaan limbah. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat dari segi kesehatan dan ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan kelangsungan lingkungan yang bersih dan sehat.

Program MBG diharapkan menjadi solusi komprehensif yang mendukung visi pemerintah dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Oleh: Indriani Nova )*

Ekonomi biru (blue economy) merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang mengedepankan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem laut dan perairan. Konsep ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Salah satu alasan utama apresiasi terhadap program ekonomi biru adalah kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, program ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertahankan produktivitas ekosistem dalam jangka panjang.

Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University, Rokhmin Dahuri M.S mengatakan potensi ekonomi dari sebelas sektor ekonomi biru Indonesia adalah sekitar US$1,348 triliun atau sekitar 13% PDB Indonesia saat ini. Ekonomi biru memberikan manfaat sosial yang signifikan, terutama bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty mengatakan bahwa ekonomi biru sangatlah penting sebagai alternatif strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru yang berbasis pada sumber daya laut yang melimpah, merupakan solusi nyata untuk menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Kebijakan ekonomi biru tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem maritim. Saadiah juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penuh kebijakan ini, sehingga cita-cita kesejahteraan Indonesia Timur melalui potensi maritim bisa segera terwujud.

Dalam konteks konservasi, program ekonomi biru mendorong pembentukan kawasan lindung laut yang berfungsi sebagai tempat pemijahan dan berkembang biaknya berbagai spesies laut. Perlindungan ini tidak hanya mendukung regenerasi stok ikan, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kawasan lindung laut juga berperan dalam menjaga stabilitas rantai makanan dan fungsi ekosistem secara keseluruhan.

Ekonomi biru juga mencakup pengembangan sektor pariwisata bahari yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pariwisata yang memperhatikan aspek konservasi dan keterlibatan masyarakat lokal dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Ekowisata berbasis komunitas menjadi contoh bagaimana program ekonomi biru dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Selain kebijakan pemerintah, keterlibatan sektor swasta juga menjadi elemen penting dalam mendorong ekonomi biru. Investasi dalam teknologi hijau, praktik bisnis yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan komunitas lokal dapat menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, kolaborasi antara sektor publik dan swasta telah berhasil menciptakan inovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi secara bersamaan.

Baru-baru ini, telah dilaksanakan kerja sama riset antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Uni Eropa, dan Agence Française de Développement (AFD) yang resmi dimulai dengan penandatanganan di Gedung BJ Habibie, Jakarta. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi mengatakan bahwa riset maritim akan sangat mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

Kolaborasi ini mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun tujuannya yakni untuk memperkuat pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia, dengan mencakup berbagai kegiatan yang meliputi pelatihan, penelitian biodiversitas laut, pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem, serta pengurangan jejak lingkungan. Chaibi menambahkan bahwa program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitas pesisir, yang diharapkan dapat memperoleh manfaat langsung dari ekonomi berbasis kelautan.

Keberhasilan program ekonomi biru juga sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasinya. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan yang mendorong praktik berkelanjutan. Regulasi yang ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut, insentif bagi inovasi ramah lingkungan, serta penguatan penegakan hukum menjadi faktor yang dapat mempercepat keberhasilan ekonomi biru.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi biru juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program ekonomi biru. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas, masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga ekosistem serta mengadopsi praktik yang mendukung keberlanjutan.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi biru akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menerapkan prinsip-prinsipnya. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, ekonomi biru dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola sumber daya alam secara lebih bijaksana. Apresiasi terhadap program ekonomi biru bukan hanya sekadar pengakuan terhadap manfaatnya, tetapi juga menjadi dorongan bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

)* Penulis adalah jurnalis ekonomi di PT SCE Investama Tbk

Oleh: Gavin Asadit *)

Program Ekonomi Biru Indonesia telah mendapatkan perhatian dan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Dukungan terhadap program ini semakin nyata dengan penghargaan yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara Bali Ocean Days (BOD) 2nd Conferences and Showcase. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi beliau dalam mewujudkan ekonomi biru melalui program unggulan TNI AD, seperti Program Manunggal Air, Program Ketahanan Pangan, dan program pelestarian lingkungan Bersatu Dengan Alam. Program Manunggal Air sendiri telah membangun lebih dari 3.200 titik sumber air yang bermanfaat bagi lebih dari 1,2 juta orang di berbagai daerah. Upaya ini membuktikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pertahanan, sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ekonomi biru.

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda mengemukakan, pemerintah telah menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045. Sasaran utama capaian adalah luas kawasan konservasi perairan mencapai 30 persen atau 9,75 juta hektar (ha) pada 2045. Selain itu, peningkatan kontribusi produk domestik bruto (PDB) kemaritiman sebesar 15 persen dan lapangan kerja kemaritiman 12 persen.

Selain dari dalam negeri, dukungan internasional juga terus mengalir untuk memperkuat implementasi ekonomi biru di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) baru-baru ini menyetujui pinjaman sebesar $500 juta untuk membantu Indonesia dalam upaya transisi energi. Meskipun fokus utama pinjaman ini adalah transisi energi, langkah ini menunjukkan adanya komitmen internasional dalam membantu Indonesia mencapai target emisi karbon nol bersih pada tahun 2060, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Dukungan ini menjadi salah satu indikator bahwa dunia internasional semakin menaruh perhatian pada keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus berupaya menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah mengatakan pihaknya terus mendorong KKP untuk tetap optimis dan kreatif dalam melaksanakan program ini. Beliau juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan pulau-pulau kecil serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata kelautan Indonesia. Dukungan dari para legislator ini menjadi motivasi tambahan bagi KKP untuk terus mengembangkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Pada tingkat internasional, KKP juga telah membawa program ekonomi biru ke sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-36. Dalam pertemuan tersebut, KKP memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan, salah satunya melalui sistem penangkapan ikan terukur. Selain itu, program “Bulan Cinta Laut” yang digagas KKP juga menjadi sorotan, mengingat program ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan sampah laut yang kian meningkat. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional semacam ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru dan berbagi praktik terbaik dengan negara lain.

Berbagai inisiatif lain juga turut mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Program Blue Finance Accelerator, misalnya, dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan startup dan UKM di sektor ekonomi biru. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendukung proyek-proyek ekonomi biru melalui kemitraan publik-swasta. Selain itu, Kedutaan Besar AS di Indonesia dan Singapura meluncurkan lokakarya regional YSEALI pertama tentang ekonomi biru. Program inovatif ini dirancang untuk memberdayakan para pemimpin muda dari negara-negara ASEAN dan Timor-Leste dalam menghadapi tantangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini sangat penting dalam mempercepat implementasi program ekonomi biru di tingkat regional dan global.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan lokakarya Ekonomi Biru YSEALI adalah bagian dari komitmen pemerintah AS untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh Asia Tenggara. Dengan memberdayakan para pemimpin muda, kita berinvestasi dalam masa depan sumber daya laut bersama, mendorong kerjasama regional, dan mendorong solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi laut.

Secara keseluruhan, program ekonomi biru di Indonesia telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, akademisi, komunitas pesisir, dan organisasi lingkungan yang terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian laut Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru merupakan langkah krusial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Penguatan kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial di kawasan kita,” ujar Febrian dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi kelautan, salah satunya melalui program-program yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, sektor kelautan tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, khususnya KKP, dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Ia mendorong agar kementerian tetap optimis dalam menjalankan program-programnya.

“KKP perlu untuk tetap istiqomah dan optimis dalam melaksanakan program ekonomi biru di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Apalagi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari sektor kelautan,” kata Rina.
Lebih lanjut, Rina menyoroti pentingnya sektor pariwisata bahari sebagai bagian dari strategi ekonomi biru. Menurutnya, kebijakan yang tepat dapat meningkatkan daya saing sektor kelautan Indonesia di kancah global.

“Sektor pariwisata di Indonesia, khususnya kelautan, perlu menjadi perhatian. Ini menjadi poin penting, bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk menarik kembali sektor kelautan kita agar lebih kompetitif?” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi kelautan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi biru yang mencakup konservasi sumber daya laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Jakarta – Program ekonomi biru yang tengah dijalankan oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Strategi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran krusial dalam pertumbuhan investasi nasional. Menurutnya, berbagai lembaga internasional memprediksi ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran lima persen. Bahkan, Bank Dunia optimistis terhadap prospek ekonomi nasional di tengah tantangan yang dihadapi negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen guna mewujudkan visi Indonesia Emas, dengan rencana realisasi investasi sebesar Rp13.320 triliun dalam lima tahun ke depan, dua kali lipat dari periode sebelumnya,” ujar Delfinur.

Dalam konteks ekonomi biru, Delfinur menyoroti potensi besar Indonesia sebagai produsen seafood terbesar kedua di dunia. Namun, investasi di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong kecil, hanya sekitar satu persen dari total investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, BKPM telah menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup produk-produk unggulan seperti rajungan, rumput laut, garam, serta ikan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT).

Dengan implementasi strategi tersebut, pemerintah menargetkan investasi hingga 681 miliar dolar AS, penciptaan tiga juta lapangan kerja, serta peningkatan ekspor hingga 857,9 miliar dolar AS. Namun, Delfinur menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Kristianto, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan harus berbasis pengetahuan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, serta memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang.

“Sebagai bagian dari misinya, pemerintah menargetkan perairan yang sehat, tangguh, dan produktif dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Kristianto. Ia juga menambahkan bahwa strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekosistem laut, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan inklusif.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap istiqomah dan optimis dalam menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan, terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian integral dari sektor kelautan.

Dukungan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa program ekonomi biru yang dijalankan pemerintah memiliki prospek cerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. [-red]