Wamendagri dan KPU Pastikan PSU Berjalan Lancar

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan dengan baik dan lancar. Kepastian ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Siak untuk memantau langsung kesiapan daerah dalam pelaksanaan PSU yang akan digelar pada 22 Maret 2025.

 

“Kunjungan kami ke Siak ingin memastikan kesiapan daerah, baik itu NPHD-nya, pengamanan, dan logistik pada pelaksanaan PSU yang akan digelar pada Minggu, 22 Maret 2025 nanti,” ujar Ribka.

 

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan bagi daerah yang menjalankan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kunjungannya, Ribka juga meminta laporan dari Sekda, KPU, Kapolres, Satpol PP, dan Dandim 0322 Siak terkait perkembangan persiapan pelaksanaan PSU.

 

“Hari ini kita juga meninjau daerah yang akan melaksanakan PSU,” tambahnya.

 

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, melaporkan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk empat lembaga sudah tersedia.

 

“Kami laporkan NPHD sudah tersedia untuk empat lembaga itu. Dua di antaranya adalah Polres Siak dan Kodim 0322 Siak. Penyelenggara KPU dan Bawaslu tidak ada masalah. Intinya, Pemkab Siak mendukung penuh PSU Pilkada Siak,” jelas Fauzi.

 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa PSU Pilkada 2024 fase pertama akan digelar di empat daerah pada 22 Maret 2025.

 

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa rencana PSU akan dilaksanakan di Siak (Kepri) dengan 4 TPS, Barito Utara (2 TPS), Bangka Barat (4 TPS), dan Magetan (4 TPS).

 

“Semua persiapan sudah dilakukan,” ujar Afif.

 

Ia menambahkan bahwa jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan PSU telah siap, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun perlengkapan logistik untuk PSU.

 

“Jajaran KPPS dan logistiknya sudah siap. Tinggal pelaksanaan pada 22 Maret di daerah masing-masing. KPU setempat menyiapkan semua persiapannya,” tegasnya.

 

Dengan kesiapan yang telah dilakukan di berbagai daerah, pelaksanaan PSU ini diharapkan berjalan lancar, aman, dan transparan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemungutan suara ulang. []

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Berkomitmen Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi BBM Pertamina

Oleh: Dhita Karuniawati )*

 

Pemerintahan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan melanjutkan proses hukum terhadap berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, serta pihak terkait lainnya. Sikap tegas ini dilakukan untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan adalah dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM).

 

Menurut Kejaksaan Agung, praktik blending ilegal terjadi dengan mencampur bahan bakar beroktan rendah seperti RON 88 dan RON 92. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada kualitas produk BBM yang beredar di masyarakat. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat penting di PT Pertamina Patra Niaga telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya, serta VP Trading Produk Pertamina Edward Corne. Kedua pejabat tersebut telah ditahan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan korupsi. Ia menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas pemerintah dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

 

Dukungan publik terhadap tindakan tegas ini pun semakin menguat. Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung, menyatakan bahwa tindakan tegas aparat hukum dalam membongkar skandal korupsi di Pertamina merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak nyata dalam membersihkan korupsi di berbagai sektor, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi struktural dengan membentuk superholding Danantara untuk memastikan pengelolaan BUMN lebih transparan dan bebas dari korupsi. Menurut Donny, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi koruptor untuk bersembunyi. Ia juga menekankan pentingnya menegakkan hukum secara maksimal agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

 

Tidak hanya di sektor energi, pemberantasan korupsi juga dilakukan di sektor teknologi informasi. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) saat ini mengusut kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024 yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada indikasi pengondisian pemenang kontrak antara pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan pihak swasta, yaitu Lintasarta. Dalam penggeledahan yang dilakukan di beberapa lokasi, aparat berhasil menyita dokumen, uang tunai, kendaraan, dan barang bukti elektronik lainnya.

 

Di sisi lain, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Barat yang mangkrak sejak 2016. Proyek senilai Rp1,2 triliun ini diduga melibatkan sejumlah pejabat PLN dan pihak swasta, namun tidak berjalan sesuai rencana hingga saat ini. Pemerintah memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

 

Presiden dan aparat terkait menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan sendiri.

Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat. Dukungan publik dalam melaporkan dugaan korupsi serta mengawal proses hukum sangat diperlukan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

 

Dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan dari aparat penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya agar masyarakat merasa yakin bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

 

Upaya berkesinambungan ini bukan hanya untuk menjaga nama baik pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia. Pemerintah meyakini bahwa dengan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik serta menghambat pembangunan.

 

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

 

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

RUU TNI Telah Memenuhi Semua Prosedur dan Mekanisme Hukum

JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melalui seluruh prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

 

Ketua Fraksi PDIP di DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan hasil pembahasan yang telah disepakati.

 

“Ketika hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi tentunya semuanya tidak ada yang bisa menjadi sesuatu yang saudara-saudara ragukan lagi,” ujar Utut.

 

Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa fraksi PDIP di DPR akan berperan sebagai pengawas dalam proses pembahasan revisi UU TNI.

 

Menurutnya, kehadiran PDIP bertujuan untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam isi RUU tersebut.

 

“Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai,” kata Puan.

 

Ia juga memastikan tidak ada substansi dalam RUU yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, termasuk terkait dwi fungsi ABRI.

 

“Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa RUU TNI disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).

 

Menurutnya, pembahasan telah rampung dan mendapat persetujuan untuk dibawa ke tahap akhir.

 

“Mudah-mudahan, kalau tadi sudah dirapatkan. Itu selesai pada hari Kamis insya Allah diparipurnakan,” ujar Jazuli.

 

Jazuli menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung revisi RUU TNI sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi TNI.

 

Empat pasal utama mengalami perubahan, mencakup kedudukan TNI, tugas pokok dalam Operasi Militer Selain Perang, penempatan prajurit di Kementerian/Lembaga, serta usia masa dinas keprajuritan.

 

Ia menilai revisi tersebut telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berlandaskan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme TNI.

 

“Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa revisi ini telah menyerap aspirasi dari masyarakat, berlandaskan pada prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta kepastian hukum yang jelas dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional,” tuturnya.

 

Dengan telah terpenuhinya seluruh prosedur dan mekanisme hukum, revisi UU TNI diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi penguatan institusi pertahanan nasional. ()

 

 

Pemerintah Hadirkan Investor, Eks Pekerja Sritex Akan Kembali Bekerja

Ribuan eks-pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) akan kembali bekerja setelah adanya investor baru yang masuk, berkat bantuan pemerintah dalam mencari solusi atas kebangkrutan perusahaan tekstil tersebut. Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengonfirmasi bahwa penandatanganan kontrak kerja telah dilakukan oleh eks-pekerja Sritex dengan investor baru.

“Terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali eks-pekerja Sritex group dengan investor,” ujar Yassierli

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses operasional akan menjadi wewenang investor baru.

“Untuk mulainya tentu ada persiapan terkait dengan operasi dan seterusnya kita serahkan nanti domainnya ke investor,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperin-Naker) Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon investor. Investor tersebut berencana merekrut lebih dari 5.000 karyawan dalam tahap pertama.

“Untuk sementara laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama. Nanti akan dilakukan perekrutan selanjutnya,” kata Sumarno.

Investor baru juga berencana mengaktifkan kembali seluruh rantai produksi yang sebelumnya dikelola oleh PT Sritex. Dengan demikian, diharapkan semua eks-pekerja bisa kembali memperoleh penghidupan mereka.

“Beragam, dari spinning, weaving, kemudian dari garmen dan juga finishing. Saya kira ini nanti bisa mencakup semua departemen,” ujar Sumarno.

Ia pun menilai langkah teknis selanjutnya akan menjadi urusan investor dan kurator.

“Kami hanya diberi laporan sebagai pemangku wilayah. Masalah pelaksanaan itu urusan investor dengan kurator. Karena ini domain dari kurator,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, PT Sritex menghentikan operasional sejak 1 Maret lalu setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan akibat beban utang sebesar Rp29,8 triliun.

Kini, dengan adanya investor baru, harapan bagi ribuan pekerja untuk kembali memiliki pekerjaan kembali terbuka.

Pemerintah Terus Dorong Upaya Percepatan Swasembada Pangan

Oleh Dita Rahayu )*

Pemerintah terus mendorong percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan dan program telah digalakkan guna memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa bergantung pada impor. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai target swasembada pangan. Menurutnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkontribusi melalui alokasi Dana Desa sebesar Rp16 triliun untuk mendukung implementasi Program Ketahanan Pangan. Dana ini akan digunakan untuk mendorong sektor pertanian dan peternakan di desa-desa agar dapat berproduksi secara optimal.

Di tingkat daerah, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menunjukkan komitmennya dengan menggandeng Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk mempercepat swasembada pangan di provinsinya. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pembangunan peternakan serta peremajaan puluhan hektare kebun yang sudah ada. Maluku Utara saat ini masih mengandalkan impor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging, terutama dari Bugis dan Jawa. Dengan adanya program pengembangan peternakan ini, diharapkan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, rencana pembukaan lahan baru untuk komoditas jagung dan padi menjadi bagian dari strategi peningkatan produksi pangan di Maluku Utara.

Dalam skala yang lebih luas, Kementerian Pertanian menargetkan pembukaan tiga juta hektare lahan sawah serta pembangunan klaster pertanian modern di 12 provinsi, termasuk Maluku Utara, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di masa depan. Klaster pertanian modern ini diyakini mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto secara signifikan, dengan perputaran uang yang lebih besar dari hulu ke hilir.

Selain itu, peran sektor industri juga menjadi perhatian dalam upaya swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memperkuat industri peternakan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan guna meningkatkan produksi serta pemasaran ayam petelur dan sapi pedaging. Pemerintah juga siap memberikan dukungan dalam bentuk panduan budidaya dan pemasaran untuk memastikan industri peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan optimalisasi pabrik pakan yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan produksi daging sapi, ayam, dan telur dapat meningkat secara signifikan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks swasembada pangan, tidak hanya sektor pertanian dan peternakan yang menjadi perhatian, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi pertanian modern, penggunaan pupuk organik, serta pengelolaan irigasi yang efisien menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Pemerintah terus mendorong adopsi teknologi pertanian berbasis digital guna meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi potensi gagal panen. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, petani dapat memprediksi cuaca, mengelola lahan dengan lebih efisien, serta mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk.

Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi petani juga menjadi bagian dari strategi swasembada pangan. Pemerintah bersama perguruan tinggi dan lembaga riset terus mengembangkan program pelatihan bagi petani agar mereka dapat mengadaptasi metode pertanian modern. Penguatan penyuluh pertanian di desa-desa juga menjadi perhatian, karena merekalah yang berada di garis depan dalam mendampingi petani untuk menerapkan inovasi baru.

Upaya lain yang tak kalah penting adalah penguatan pasar bagi hasil pertanian dalam negeri. Pemerintah berupaya untuk memastikan harga komoditas pangan tetap stabil dengan memperkuat jalur distribusi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan memastikan pasokan pangan yang cukup dan harga yang stabil, kesejahteraan petani juga dapat meningkat, sehingga mereka semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, peningkatan sistem irigasi hemat air, serta diversifikasi komoditas menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas terus dilakukan guna menemukan solusi terbaik bagi sektor pertanian Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, seperti alokasi Dana Desa, pembukaan lahan pertanian baru, pembangunan klaster pertanian modern, serta kolaborasi dengan dunia usaha, Indonesia semakin dekat dengan tujuan menjadi negara yang mandiri dalam produksi pangan. Tantangan tetap ada, terutama dalam hal infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, namun dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, swasembada pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan target yang dapat dicapai dalam waktu dekat. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, swasembada pangan akan menjadi kenyataan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Percepatan Pengangkatan CASN Bukti Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat

Oleh: Faris Pratama )*

Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024 menjadi sorotan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menyusun langkah strategis birokrasi, tetapi juga merupakan bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan dan menanggapi aspirasi publik dengan penuh perhatian.

Sebelumnya, pengangkatan CASN direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2025 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Maret 2026 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, penundaan ini memicu keresahan di kalangan para calon ASN, terutama mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat menjadi abdi negara. Kekhawatiran tersebut semakin kuat ketika proses pengangkatan tampak tidak memiliki kejelasan yang pasti.

Menanggapi dinamika tersebut, pemerintah melakukan evaluasi mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum akhirnya menetapkan percepatan pengangkatan CASN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK pada Oktober 2025. Keputusan ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi para calon ASN yang telah melalui serangkaian seleksi.

Langkah percepatan ini juga mencerminkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Pemerintah memahami bahwa penundaan pengangkatan CASN tidak hanya berdampak pada individu yang telah lulus seleksi, tetapi juga memengaruhi efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan. Dengan mempercepat pengangkatan ini, diharapkan kekosongan posisi penting dalam birokrasi dapat segera diisi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah ini. Ia menyadari bahwa percepatan pengangkatan CASN menggunakan istilah “selambat-lambatnya” karena mempertimbangkan kesiapan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, ada sekitar 280 instansi pemerintah yang meminta penundaan pengangkatan CASN sebelumnya, dengan alasan penyesuaian administrasi, teknokrasi, dan kesiapan anggaran. Meski demikian, pemerintah tetap berhasil menemukan solusi terbaik untuk mempercepat proses pengangkatan dengan tetap memperhatikan kesiapan setiap instansi.

Rifqinizamy juga mendorong agar seluruh instansi pemerintah segera menyelesaikan data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK. Dari kuota yang ada, masih terdapat lebih dari 300 ribu data tenaga honorer yang belum disetorkan oleh pemerintah daerah. Kecepatan dalam menyelesaikan data ini menjadi kunci penting agar pengangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus menjadi tanggung jawab instansi untuk memastikan bahwa setiap tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi mendapatkan haknya secara layak.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan percepatan pengangkatan CASN sebagai langkah tepat dan strategis. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menjadi solusi birokrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah menghargai dan mendengarkan masukan dari publik. Trubus menekankan pentingnya percepatan pengangkatan ini agar para calon ASN tidak menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Lebih jauh, keputusan percepatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjalankan prinsip meritokrasi secara konsisten dalam rekrutmen ASN. Meskipun percepatan pengangkatan dilakukan, pemerintah tetap memastikan bahwa proses pengangkatan CASN berjalan sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN yang diangkat tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja birokrasi, tetapi juga memiliki kualitas yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas birokrasi terlihat dari arahan Presiden Prabowo kepada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan analisis dan simulasi kesiapan dalam pengangkatan CASN. Pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pengangkatan ini tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, seperti ketidaksiapan anggaran atau kekosongan posisi akibat distribusi tenaga yang tidak tepat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan penataan tenaga non-ASN. Penataan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan profesional. Dengan menyelesaikan pengangkatan CASN secara cepat namun tetap terencana, pemerintah ingin menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kepentingan nasional yang lebih luas.

Secara keseluruhan, percepatan pengangkatan CASN 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan ini tidak hanya menjawab keresahan calon ASN, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam mereformasi birokrasi secara menyeluruh. Di tengah tantangan yang ada, pemerintah berhasil menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil senantiasa mempertimbangkan suara masyarakat. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Keputusan ini tentu tidak lepas dari tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan cermat. Namun, dengan komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pengangkatan CASN ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Masyarakat pun dapat melihat bahwa pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan mendengarkan setiap aspirasi yang disuarakan.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Makan Bergizi Gratis, Strategi Jitu Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Anak

Jakarta – Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai sebagai langkah krusial dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Salah satu strategi nyata yang kini tengah digalakkan pemerintah adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diyakini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kualitas generasi bangsa.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Direktur Program Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta, Prof. Chandra Yoga Aditama menegaskan bahwa SDM merupakan fondasi utama kemajuan suatu bangsa.

“Pada dasarnya membangun bangsa dimulai dari membangun rakyatnya. Maka pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama. Hal ini juga sudah tercantum dalam astacita, sehingga patut diapresiasi,” ujarnya dalam acara Sapa Indonesia Malam di RRI.

Menurut Prof. Chandra, terdapat dua elemen utama dalam pembangunan SDM, yaitu kesehatan dan pendidikan.

“Dengan kesehatan dan pendidikan yang baik, maka seseorang akan mampu berkontribusi secara optimal, baik dalam kehidupan pribadinya, keluarga, maupun bangsa dan bahkan dunia,” jelas Prof. Chandra.

Dalam konteks ini, asupan makanan bergizi menjadi salah satu komponen vital dalam menunjang kesehatan. Ia menyebutkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat sangat berkaitan erat dengan konsumsi makanan bergizi.

“Jika makanan bergizi diberikan secara rutin di sekolah, tentu sangat mendukung proses pendidikan karena anak-anak akan lebih sehat dan siap belajar,” tambahnya.

Program MBG yang sudah mulai diimplementasikan di sejumlah daerah pelosok tanah air pun mendapat respons positif dari masyarakat. Namun, Prof. Chandra menekankan pentingnya prioritas penerima manfaat program ini.

“Sebaiknya program ini diutamakan untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan, khususnya di wilayah terpencil dan terpelosok yang minim akses fasilitas,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Prof. Chandra juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan sesuai dengan standar kesehatan global.

“WHO memperkenalkan konsep from farm to plate, yakni menjaga kualitas makanan mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah. Bahkan, pengolahan limbah pun harus diperhatikan,” katanya.

Menurutnya, metode yang diterapkan sejauh ini menunjukkan hasil yang lebih baik dari yang dibayangkan, dengan limbah yang relatif minim. Namun demikian, untuk menjamin kualitas program secara keseluruhan, diperlukan sistem pemantauan yang komprehensif dari hulu ke hilir.

“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Pertama, melihat rantai pasok dari hulu ke hilir. Kedua, pelaksanaan di lapangan juga harus diperhatikan secara menyeluruh. Ketiga, yang paling penting adalah adanya peran serta semua pihak. Tidak cukup hanya pemerintah, tapi perlu keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan,” ucap Prof Chandra.

Prof. Chandra menegaskan, jika dikelola dengan benar dan berkelanjutan, Program MBG akan menjadi investasi jangka panjang yang sangat berarti dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi — sebagai pondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. [-red]

Program Makan Bergizi Gratis: Investasi Jangka Panjang untuk SDM Unggul

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pakar kesehatan. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Aditama, menilai program ini sebagai investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dalam wawancara bersama RRI, Prof. Chandra meneybut bahwa SDM merupakan modal utama dalam membangun suatu bangsa.

‘Pada dasarnya, membangun bangsa dimulai dari membangun rakyatnya. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama, sebagaimana telah tercantum dalam astacita,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara konsisten dan terencana.

Lebih lanjut, Prof. Chandra menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama dalam pembangunan SDM, yakni kesehatan dan pendidikan. Dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik, masyarakat dapat mencapai berbagai kemajuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, hingga tingkat nasional dan global. Dalam konteks ini, makanan bergizi memiliki peran sentral dalam menjaga kesehatan serta mendukung efektivitas proses pendidikan.

“Makanan bergizi merupakan komponen penting bagi kesehatan. Salah satu aspek perilaku hidup bersih dan sehat adalah konsumsi makanan bergizi. Jika program seperti MBG dijalankan di sekolah, tentu akan sangat menunjang proses pendidikan anak-anak kita,” jelasnya.

Selain itu, Prof. Chandra menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaannya yang benar dan konsisten. Jika dikelola dengan baik, MBG akan menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan status gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Agar program ini berjalan optimal, dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penting. Partisipasi aktif orang tua, sekolah, serta komunitas dalam mengedukasi anak-anak tentang pentingnya makanan bergizi akan semakin memperkuat dampak positif dari MBG. Kesadaran kolektif untuk menjaga pola makan sehat sejak dini akan menjadi pondasi bagi generasi yang lebih kuat dan berkualitas di masa depan.

Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas cakupan MBG, dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak anak-anak sekolah di berbagai daerah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, sehingga mampu bersaing di kancah global.

Implementasi Astacita : Penguatan SDM melalui Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Reenee WA. (Former Journalist/ Socio-economic Observer)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting dalam kehidupan suatu bangsa. Pembangunan bangsa pada hakikatnya dimulai dari pembangunan untuk rakyatnya, sehingga pembangunan SDM menjadi prioritas utama sebagaimana tercantum dalam Astacita yang patut diapresiasi. Dua faktor utama dalam pembangunan SDM adalah kesehatan dan pendidikan. Dengan keduanya yang berkualitas, maka SDM dapat mencapai berbagai hal positif, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, hingga kehidupan global.

Astacita adalah delapan cita-cita bangsa Indonesia yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rabuming Raka, sebagai arah pembangunan nasional. Salah satu poin penting dalam Astacita adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi kemajuan bangsa. Penguatan SDM tidak hanya menyangkut pendidikan formal, tetapi juga kesehatan dan pemenuhan gizi yang baik, terutama sejak usia dini.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai implementasi nyata dari semangat Astacita, khususnya dalam aspek pembangunan manusia Indonesia. Program ini bertujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi seimbang yang sangat krusial bagi perkembangan fisik dan kognitif mereka. Kekurangan gizi pada masa anak-anak dapat berdampak serius pada kemampuan belajar, daya tahan tubuh, bahkan berpengaruh pada produktivitas ketika dewasa.

Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Prof. dr. Chandra Yoga Aditama menyatakan bahwa makanan bergizi merupakan salah satu komponen penting untuk kesehatan. Makanan bergizi akan menjadi unsur yang sangat penting untuk kesehatan, dan jika diberikan di sekolah, tentu sangat menunjang proses pendidikannya.

Implementasi program MBG sejalan dengan visi pembangunan manusia dalam Astacita yang menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada SDM. Dengan memberikan makanan bergizi di sekolah, program ini tidak hanya mengatasi masalah kekurangan gizi, tetapi juga mendukung proses pendidikan dengan menciptakan kondisi belajar yang lebih optimal. Anak-anak yang tercukupi gizinya akan memiliki konsentrasi lebih baik dan energi yang cukup untuk aktivitas pembelajaran.

Tidak bisa dipungkiri bahwa program makanan bergizi gratis yang telah berlangsung beberapa bulan di pelosok negeri mendapat respon positif dari para orangtua. Namun, terdapat juga berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam Upaya melancarkan program MBG ini. Salah satu tantangan utama program MBG terletak pada pengelolaannya yang harus komprehensif, dari hulu ke hilir. Mulai dari pemilihan bahan pangan berkualitas, penyimpanan yang tepat, pengolahan yang higienis, hingga penyajian yang menarik bagi anak-anak.

Prof Chandra menyebut bahwa Konsep “from farm to plate” yang diperkenalkan WHO menjadi pedoman penting untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam program ini. Mulai dari pemilihan baku, penyimpanan, proses pemasakannya hingga proses pengiriman makanan itu sampai ke sekolahnya. Selain itu, pengolahan limbahnya juga perlu diperhatikan

Program MBG ini bisa dikatakan sebagai bentuk investasi jangka panjang, asal dilakukan secara benar dan konsisten secara terus menerus. Program makan bergizi gratis merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat dan negara. Ketika pemerintah menyediakan akses makanan bergizi bagi warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dampaknya jauh melampaui pengurangan kelaparan semata, dikarenakan, program ini berdampak signifikan pada perkembangan anak.

Nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan fisik yang optimal. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki kemampuan kognitif lebih baik, konsentrasi meningkat, dan prestasi akademik yang lebih tinggi. Ini berarti investasi pada program makan bergizi gratis saat ini akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di masa depan.

Sementara itu, dari perspektif kesehatan masyarakat, program ini mencegah berbagai penyakit terkait malnutrisi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan penurunan sistem imun, stunting, dan berbagai masalah kesehatan kronis. Dengan menyediakan makanan bergizi, negara dapat mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang yang seringkali jauh lebih besar daripada biaya program makan.

Meskipun memerlukan anggaran yang tidak sedikit, program makan bergizi gratis sebaiknya dilihat sebagai investasi strategis, bukan sebagai beban pengeluaran. Manfaat jangka panjangnya—masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan teredukasi dengan baik—jauh melampaui biaya pelaksanaannya.

Pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan APBN supaya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran MBG awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, dengan target penerima ditetapkan 7,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Namun, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar target penyaluran dipercepat, sehingga perlu tambahan anggaran. Presiden kemudian menginstruksikan penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025. Dengan demikian, kebutuhan alokasi anggaran pun bertambah sekitar Rp 100 triliun.

Program MBG, meskipun baru berjalan beberapa bulan, namun sudah banyak mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai daerah. Di Papua, sejumlah pemimpin adat dan warga Papua menyatakan dukungannya terhadap implementasi program MBG. Program ini dipercaya mampu memperbaiki status gizi anak-anak dan remaja Papua, terutama mereka yang tinggal di kawasan terpencil yang masih sulit diakses karena keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur yang belum memadai.

George Arnolf Awi, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, menegaskan bahwa program MBG sangat krusial untuk dijalankan di Papua demi masa depan generasi mudanya. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak Papua yang menjadi harapan masa depan daerah tersebut.

Para tokoh masyarakat berharap program ini dapat menjangkau hingga ke pelosok-pelosok Papua yang selama ini terisolasi. Dengan perbaikan status gizi, diharapkan generasi muda Papua dapat tumbuh sehat dan memiliki kemampuan yang optimal untuk berkembang, baik secara fisik maupun intelektual.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG menjadi inisiatif strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Penyediaan nutrisi yang memadai melalui program ini menjadi fondasi untuk menciptakan generasi masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sebagai bagian dari upaya transformasi nasional jangka panjang.

Kesuksesan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan kolaborasi terpadu antar berbagai pemangku kepentingan—bukan hanya dari pihak pemerintah, namun juga dari institusi pendidikan, para orang tua, kelompok masyarakat, serta dunia usaha. Pengawasan dan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus merupakan komponen vital untuk menjamin program ini tetap sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui tata kelola yang efektif, program MBG berpotensi menjadi fondasi utama dalam merealisasikan aspirasi Astacita untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas prima, memiliki kesehatan optimal, berpengetahuan luas, serta kompetitif di tingkat internasional. (-RWA)

Mengapresiasi Tindakan Cepat Pemerintah dalam Mengungkap Jaringan Pengoplos Minyakita

Oleh: Sari Rahayu )*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan bertindak cepat dalam mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi Minyakita. Langkah tegas ini patut diapresiasi, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Melalui berbagai inspeksi dan pengawasan ketat, pemerintah berhasil mengungkap jaringan produsen dan distributor nakal yang terbukti mengurangi volume minyak dalam kemasan tanpa pemberitahuan kepada konsumen.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjadi salah satu pejabat yang secara aktif turun ke lapangan untuk memastikan minyak goreng ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil inspeksi yang dilakukan di Pasar Jaya Lenteng Agung menemukan bahwa beberapa produsen menjual Minyakita dengan volume yang tidak sesuai, di mana seharusnya 1 liter, tetapi yang beredar di pasaran hanya 750 hingga 800 mililiter. Praktik ini jelas merugikan masyarakat, dan pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi pelanggaran tersebut.

Keberanian pemerintah dalam mempublikasikan temuan ini mendapat apresiasi luas. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menilai bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat kasus ini menjadi viral dan mendapat perhatian luas. Dengan demikian, masyarakat lebih waspada, dan pelaku kecurangan tidak dapat lagi beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Ia menekankan pentingnya penanganan yang lebih komprehensif agar efek jera benar-benar dirasakan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Mufti juga memberikan sejumlah rekomendasi agar langkah pemerintah semakin efektif. Salah satunya adalah dengan segera menarik Minyakita yang tidak sesuai takaran dari pasaran agar masyarakat tidak dirugikan lebih lanjut. Selain itu, ia mendorong Kementerian Perdagangan untuk mencabut izin edar produsen yang terbukti melakukan kecurangan, karena tindakan mereka telah mencederai kepercayaan publik terhadap distribusi minyak goreng.

Lebih lanjut, Mufti menilai bahwa aspek penegakan hukum harus diperkuat. Pemerintah diharapkan dapat mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk memberikan sanksi tegas baik dalam bentuk pidana maupun denda bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Ia juga mendorong adanya revisi kebijakan terkait produksi dan distribusi Minyakita agar regulasi yang ada semakin ketat dan tidak memberikan celah bagi para pelaku usaha untuk melakukan kecurangan.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Ajbar Abdul Kadir menyoroti pentingnya stabilitas dan ketahanan pangan dalam negeri. Ia memuji langkah cepat Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang mendorong tindakan tegas terhadap perusahaan minyak goreng yang terbukti melakukan kecurangan. Baginya, sikap tegas pemerintah ini merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjaga integritas distribusi bahan pokok, terutama pada saat-saat penting seperti bulan Ramadan.

Ajbar juga mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Daripada saling menyalahkan, ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar distribusi minyak goreng benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah diharapkan terus mengusut siapa dalang di balik praktik penyimpangan ini, sehingga kasus pengurangan volume Minyakita tidak lagi terjadi di masa depan.

Pujian atas langkah pemerintah juga datang dari pengamat politik Iwan Setiawan. Menurutnya, tindakan tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kasus ini membuktikan bahwa tidak ada satu pun individu yang kebal hukum di bawah kepemimpinannya. Negara menunjukkan kesiapannya dalam melindungi kepentingan rakyat dengan memastikan bahwa setiap bentuk manipulasi harga dan spekulasi di pasar pangan dapat dikendalikan secara efektif.

Iwan juga menilai bahwa inspeksi langsung yang dilakukan oleh Menteri Pertanian merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden. Langkah ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengawal kebijakan pangan, sehingga tidak ada ruang bagi spekulan atau pelaku usaha yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak etis. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan hanya sebagai respons terhadap kasus Minyakita, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar dalam memastikan stabilitas pangan nasional.

Ketegasan pemerintah dalam menangani kasus ini juga terlihat dari kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan. Dalam rangka menegakkan aturan, pemerintah telah mulai menarik seluruh produk Minyakita yang tidak memenuhi standar dari pasaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, setiap pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin edar dan denda bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penarikan produk yang tidak sesuai dilakukan secara bertahap. Produsen yang melanggar diberikan peringatan tertulis sebanyak dua kali dengan jangka waktu tujuh hari kerja untuk setiap teguran. Jika tidak ada perbaikan setelah masa tenggang tersebut, pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut, mulai dari penghentian sementara penjualan, penutupan gudang penyimpanan, hingga pencabutan izin usaha.

Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertindak reaktif dalam menghadapi persoalan Minyakita, tetapi juga berupaya menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan distribusi pangan. Dengan adanya pengawasan ketat, regulasi yang semakin diperketat, serta penegakan hukum yang tegas, masyarakat dapat semakin percaya bahwa kebutuhan pokok mereka dilindungi oleh negara.

)* Pengamat Kebijakan Publik