Category Archives: Nasional

oleh: Abdul Muis*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan selama bulan Ramadan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kecukupan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Meskipun terdapat perubahan dalam mekanisme pendistribusian, program ini tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi ibadah puasa agar tetap efektif dan bermanfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program MBG tetap dijalankan selama Ramadan. Namun, berbeda dengan hari biasa, makanan bergizi yang diberikan kepada siswa akan dikemas secara khusus agar bisa dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Langkah ini bertujuan untuk tetap memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tanpa mengganggu ibadah mereka. Menu yang disiapkan terdiri dari makanan yang tahan lama seperti telur rebus, susu, kurma, kue kering fortifikasi, serta buah-buahan, yang dirancang untuk menjaga keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan selama Ramadan.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah juga menerapkan kebijakan penggunaan kantong makanan yang dapat digunakan kembali. Setiap siswa menerima dua kantong, satu diisi dengan makanan dan dibawa pulang, sementara kantong kosong yang dikembalikan ke sekolah akan ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anak dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Program MBG telah mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk daerah terbaru yang baru mengoperasikan program ini, yaitu Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Ilaga. Hingga saat ini, program tersebut telah melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat di berbagai wilayah. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi, meskipun di tengah tantangan bulan Ramadan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menekankan pentingnya program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Menurutnya, program ini dapat berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Program serupa telah diterapkan di berbagai negara dengan skema yang berbeda, dan Indonesia kini turut berupaya mengimplementasikannya secara optimal.

Dalam skala global, lebih dari 418 juta orang telah menerima manfaat dari program makan bergizi gratis di berbagai negara. Di Indonesia, target penerima manfaat tahun ini mencapai hampir 18 juta orang, dengan peningkatan jumlah penerima secara bertahap. Pemerintah menargetkan 2 juta penerima pada bulan Maret dan meningkat hingga 5 juta pada bulan Mei. Sasaran utama program ini meliputi anak-anak usia di bawah lima tahun yang berada dalam masa pertumbuhan kritis, siswa dari jenjang SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi lebih untuk menunjang kesehatan mereka dan bayi yang dilahirkan.

Pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan program ini dilakukan dengan pengawasan ketat oleh tenaga ahli gizi dan chef yang bekerja secara bergantian di dapur umum. Setiap dapur melayani hingga 3.000 penerima manfaat, sehingga dibutuhkan manajemen yang baik agar program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai standar kesehatan.

Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti dampak ekonomi positif dari program ini. Dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan bergizi, program MBG turut membantu meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian lokal serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor pangan. Hal ini menciptakan efek berantai yang tidak hanya menyejahterakan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain manfaat langsung bagi kesehatan dan ekonomi, program ini juga memberikan dampak positif dalam membentuk kebiasaan hidup sehat di kalangan anak-anak dan keluarga mereka. Dengan tersedianya makanan bergizi secara konsisten, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pola makan sehat, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Edukasi tentang pentingnya sarapan sehat dan pemilihan makanan bergizi juga terus disosialisasikan oleh pemerintah agar program ini dapat memberikan efek jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan segala pencapaiannya, program MBG di bulan Ramadan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat terus diperbaiki dan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan rentan terhadap masalah gizi. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, semakin serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur irigasi di 14 provinsi, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.

Pembangunan irigasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya percepatan pengolahan lahan pertanian di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya melihat potensi besar di NTT yang bisa menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Jika pertanian bergerak, maka sektor lainnya pun ikut berkembang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menuturkan bahwa program Tanam Padi Nusantara (TAMPAN) menjadi strategi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ada potensi 400 ribu hektare lahan perkebunan sawit yang dapat dimanfaatkan untuk program intercropping dengan tanaman padi,” jelasnya.

Di sektor energi, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan potensi sumber energi dalam negeri.

“Kami mempertahankan dan melakukan optimalisasi potensi yang ada. Selain itu, kami juga akan mempercepat proyek-proyek agar segera produksi,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai bahwa swasembada pangan dan energi membutuhkan pendekatan yang holistik.

“Kalau bicara swasembada pangan dan energi, nuansa yang dibangun dari Presiden Prabowo tampaknya lebih pada konsep ketahanan yang selama ini relatif kita tinggalkan,” katanya.

Oleh : Astrid Widia )*

Pangan dan energi merupakan dua elemen fundamental yang menentukan stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi demi memastikan kemandirian nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Keberhasilan dalam kedua sektor ini akan menjadi tonggak penting dalam mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi pada tahun 2025. Pemerintah optimis bahwa dengan perencanaan yang matang, produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus mengandalkan impor dalam jumlah besar. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah meningkatkan efisiensi produksi gula melalui perbaikan sistem rendemen dan penetapan harga yang menguntungkan bagi petani tebu.

Swasembada pangan bukan sekadar pencapaian dalam angka produksi, tetapi juga mencerminkan kemandirian ekonomi nasional. Dengan produksi pangan yang cukup, Indonesia dapat mengurangi risiko ketidakstabilan harga global yang sering kali berdampak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketersediaan pangan yang memadai juga berkontribusi terhadap penguatan sektor industri berbasis pertanian. Sebagai contoh, dengan swasembada jagung, industri pakan ternak dalam negeri dapat berkembang lebih pesat tanpa bergantung pada impor bahan baku.

Untuk merealisasikan swasembada pangan, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pertanian. Salah satu langkah utama adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, termasuk sistem irigasi, jalan tani, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian. Infrastruktur yang baik memungkinkan hasil panen didistribusikan secara efisien, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan program cetak sawah dan ekstensifikasi lahan pertanian guna meningkatkan luas tanam serta kapasitas produksi nasional.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya keterlibatan petani milenial dalam upaya mencapai swasembada pangan. Generasi muda didorong untuk mengadopsi pertanian modern dengan dukungan mentor dan pendampingan yang berkelanjutan.

Program pelatihan dan penyuluhan pertanian pun terus dikembangkan guna membekali petani dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pendidikan vokasi di bidang pertanian dan teknologi pangan semakin diperkuat untuk mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di era pertanian berbasis industri.

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti penggunaan benih unggul, sistem irigasi otomatis, serta drone untuk pemantauan lahan. Selain itu, mekanisasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang lebih canggih menjadi prioritas guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam pertanian juga mulai diterapkan untuk memantau kondisi tanah, kelembaban, dan kebutuhan nutrisi tanaman secara real-time.

Selain aspek pangan, pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan swasembada energi. Ketergantungan pada energi fosil yang sebagian besar diimpor menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Pengembangan bioenergi, tenaga surya, serta energi hidro menjadi bagian dari strategi menuju kemandirian energi nasional. Sebagai contoh, pemerintah telah mengembangkan program biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (B35) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit domestik.

Kebijakan pemerintah dalam sektor energi juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan investasi dalam energi hijau. Program transisi energi yang dicanangkan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan investasi yang tepat dalam energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah juga telah menginisiasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) guna mendukung kebutuhan listrik nasional secara lebih mandiri.

Upaya swasembada pangan dan energi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Petani, akademisi, pelaku industri, dan generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita besar ini. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian target swasembada. Sebagai contoh, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan teknologi pertanian memungkinkan adopsi inovasi yang lebih cepat di lapangan.

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, optimisme tetap harus dijaga. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam hal sumber daya alam, lahan pertanian yang luas, serta tenaga kerja yang produktif. Dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang solid, swasembada pangan dan energi dapat terwujud dalam waktu yang lebih cepat. Keberhasilan ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Sebagai penerus bangsa, generasi muda memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan swasembada ini. Dengan semangat inovasi dan keterbukaan terhadap teknologi, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam membangun sektor pertanian dan energi yang lebih maju. Masa depan Indonesia yang mandiri dan sejahtera ada di tangan kita semua. Mari bersama wujudkan swasembada pangan dan energi demi kejayaan bangsa.

)* Penulis merupakan kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Moh Jasin )*

Pemerintah terus berupaya memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi demi memastikan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis terus digencarkan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam sektor pertanian dan energi.

Dalam sektor pangan, dukungan terhadap petani melalui penyesuaian harga gabah dan kemudahan akses pembiayaan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, di sektor energi, eksplorasi sumber daya dalam negeri seperti panas bumi, angin, dan bioenergi semakin diperkuat.

Pemerintah pun meyakini bahwa swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta ketergantungan pada impor masih menjadi kendala dalam mencapai swasembada. Untuk itu, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan guna mempercepat tercapainya kemandirian pangan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyesuaian Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong produktivitas pertanian nasional.

Selain penyesuaian harga, pemerintah juga memperluas akses petani terhadap pembiayaan dan sarana produksi. Pemberian kredit dengan bunga rendah bagi petani menjadi langkah strategis agar mereka dapat berinvestasi dalam peralatan pertanian modern dan perluasan lahan. Dengan begitu, produksi pangan dalam negeri dapat meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Namun, tantangan dalam sektor pertanian masih cukup kompleks. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyoroti stagnasi produksi pangan yang menjadi hambatan utama dalam mencapai swasembada. Produksi padi yang menurun sebesar 1,1 persen dalam empat tahun terakhir serta rendahnya produktivitas lahan budidaya ikan menandakan adanya permasalahan yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, pemerintah menempuh strategi intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, sistem distribusi pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur distribusi dengan membangun jalan-jalan penghubung antara daerah penghasil pangan dan pasar. Dengan distribusi yang lebih efisien, diharapkan harga pangan menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pentingnya ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada produksi beras semata. Diversifikasi pangan menjadi salah satu strategi yang diterapkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Pemerintah mendorong konsumsi bahan pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu sebagai alternatif yang lebih beragam dan kaya akan nutrisi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Selain pangan, energi juga merupakan aspek vital dalam membangun kemandirian bangsa. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya energi, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga angin. Namun, ketergantungan pada energi impor masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan kebijakan untuk mempercepat transisi menuju swasembada energi.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menekankan bahwa swasembada pangan dan energi merupakan dua elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional. Menurutnya, sebuah negara besar seperti Indonesia tidak seharusnya terus bergantung pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jika ketergantungan ini terus berlanjut, maka stabilitas ekonomi dan politik Indonesia akan sangat rentan terhadap dinamika global.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam sektor energi adalah optimalisasi potensi sumber daya yang sudah ada. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Anggono Mahendrawan, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus mempertahankan dan mengoptimalkan potensi energi yang ada, sembari mempercepat proyek-proyek strategis agar segera beroperasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan energi baru guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

Upaya lain yang dilakukan adalah sinergi dengan sektor industri untuk memastikan surplus energi dapat dimanfaatkan secara optimal. Contohnya adalah pemanfaatan gas bumi dalam skala besar untuk industri yang bergantung pada bahan bakar gas. Dengan langkah ini, efisiensi energi dapat meningkat dan ketahanan energi dalam negeri semakin kokoh.

Pemerintah juga mulai mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan swasembada energi. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi memiliki potensi besar di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, berbagai kebijakan telah diterapkan guna mendorong investasi di sektor energi hijau. Dengan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memastikan keberlanjutan sumber daya energi bagi generasi mendatang.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan kemandirian nasional. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan dan energi bukanlah hal yang mustahil. Saatnya kita bersama-sama mendukung upaya ini demi masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan berkelanjutan

)* Pengamat Ekonomi Nasional PT Linkjaknas

PT Sritex secara resmi menghentikan operasi sejak 1 Maret 2025. Perusahaan tekstil dan garmen terbesar se Asia tutup total yang berimbas terjadi PHK massal. Pemerintah menjamin buruh yang terkena PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan pihaknya sedang memastikan buruh memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” kata Noel.

PHK massal yang menimpa karyawan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya penyelamatan sejak awal telah dilakukan, namun terdapat sejumlah hal yang dianggap kurator belum ada kesesuaian. Dampaknya PT Sritex harus berhenti beroperasi secara total.

Lebih lanjut Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menilai keputusan kurator untuk menghentikan operasi PT Sritex Tbk yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelas ribu karyawan perusahaan garmen itu.

“Keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Apa konsekoensi bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat,” ujar Noel sapaan Immanuel Ebenezer melalui keterangan persnya seperti dikutip Minggu (2/3).

Pemerintah tentu memperhatikan aspek-aspek sosial yang akan dihadapi oleh ribuan karyawan karena PHK. Kemenaker tentu akan menjadi pilar terdepan dalam membela hak- hak karyawan yang terkena PHK Wamenaker Immanuel Ebenezer akan memastikan pihaknya akan berada di garis terdepan dalam membela hak buruh Sritex.

Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang telah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga akan beralih kendalinya kepada kurator, yang memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan tersebut.

Wamen menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen telah berupaya maksimal untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga memilih opsi PHK. Karenanya, pemerintah memastikan bahwa hak-hak buruh tetap dijamin.

JAKARTA – Pemerintah telah mengambil langkah nyata dengan menyiapkan ribuan lowongan pekerjaan bagi buruh Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat proses pailit perusahaan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna membuka peluang kerja baru.

“Kementerian Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK di PT Sritex,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya yang dapat menjadi alternatif bagi para buruh terdampak.

“Jika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan dua peraturan baru untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pekerja terdampak PHK akan mendapatkan manfaat yang lebih optimal,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Kuncoro Budi Winarno, menyebut bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap tenaga kerja.

“Peningkatan manfaat uang tunai JKP menjadi 60 persen dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi masa transisi pasca-PHK,” ungkapnya.

Dengan langkah konkret pemerintah dalam membuka lapangan kerja serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja, aksi demonstrasi justru berisiko menimbulkan ketidakstabilan nasional.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja melalui berbagai skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja guna memastikan keberlanjutan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

Oleh : Samuel Christian Galal )*

Ribuan buruh PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kondisi pailit perusahaan menghadapi situasi sulit. Namun, aksi demonstrasi oleh sejumlah kelompok buruh bukanlah solusi terbaik.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan berbagai kesempatan kerja baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja terdampak. Demonstrasi justru berpotensi memperburuk keadaan tanpa memberikan hasil yang nyata bagi kesejahteraan buruh.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Sritex memunculkan polemik karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Sejumlah pihak menilai PHK tersebut tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti perundingan bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, serta mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Buruh juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas besaran hak yang diterima. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa pekerja didorong untuk mendaftarkan PHK secara individual tanpa melalui prosedur yang transparan, yang memunculkan dugaan adanya tekanan terhadap buruh.

Meski demikian, pemerintah telah merespons dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja terdampak PHK. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dua regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan serta memastikan bahwa hak mereka tetap terjaga.

Melalui kebijakan terbaru ini, manfaat JKP mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah menetapkan bahwa pekerja yang terkena PHK akan menerima manfaat sebesar 60 persen dari upah yang dilaporkan selama enam bulan, meningkat dari skema sebelumnya yang hanya mencakup 45 persen dalam tiga bulan pertama dan 25 persen dalam tiga bulan berikutnya.

Selain itu, persyaratan kepesertaan dan klaim JKP juga dipermudah dengan meniadakan syarat pembayaran iuran enam bulan berturut-turut serta memberlakukan masa kedaluwarsa manfaat hingga enam bulan.

Pemerintah juga telah membuka ribuan lowongan kerja baru untuk buruh yang terdampak PHK massal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 lowongan tersedia di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan daerah guna memastikan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat segera memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan juga disiapkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja yang terus berkembang.

Dari sisi perlindungan jangka panjang, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan manfaat JKP, tetapi juga memberikan keringanan iuran JKK bagi sektor industri padat karya. Iuran tersebut dikurangi sebesar 50 persen selama enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban industri yang terkena dampak ekonomi, sehingga perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja mereka tanpa perlu melakukan PHK tambahan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pekerja dan industri. Dengan manfaat JKP yang lebih besar dan proses klaim yang lebih sederhana, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik. Selain itu, keringanan iuran bagi industri padat karya akan membantu sektor tersebut untuk tetap beroperasi secara stabil di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menekankan bahwa regulasi ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Peningkatan manfaat JKP diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang cukup bagi pekerja selama masa transisi sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Upaya pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja terdampak PHK seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi para buruh dalam menyikapi situasi ini. Demonstrasi yang direncanakan oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpotensi menciptakan ketegangan sosial tanpa memberikan solusi konkret bagi para pekerja.

Alih-alih menghabiskan energi untuk aksi protes, buruh lebih baik memanfaatkan kesempatan kerja baru yang telah disediakan pemerintah. Dengan adanya lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan serta manfaat JKP yang meningkat, para pekerja dapat segera bangkit dan kembali memasuki dunia kerja tanpa harus mengalami ketidakpastian ekonomi yang berlarut-larut.

Langkah pemerintah dalam menghadapi dampak PHK massal di PT Sritex mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja serta memastikan stabilitas industri padat karya.

Demonstrasi bukanlah jawaban atas permasalahan ini, karena hanya akan memperpanjang ketidakpastian bagi buruh yang terkena PHK. Dengan kebijakan yang telah disiapkan, mantan pekerja Sritex dapat segera memperoleh pekerjaan baru dan kembali berkontribusi dalam perekonomian nasional. Saatnya beralih dari aksi protes menuju solusi yang nyata dan konstruktif. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Gala Indomedia

Oleh : Samuel Christian Galal )*

Ribuan buruh PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kondisi pailit perusahaan menghadapi situasi sulit. Namun, aksi demonstrasi oleh sejumlah kelompok buruh bukanlah solusi terbaik.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan berbagai kesempatan kerja baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja terdampak. Demonstrasi justru berpotensi memperburuk keadaan tanpa memberikan hasil yang nyata bagi kesejahteraan buruh.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Sritex memunculkan polemik karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Sejumlah pihak menilai PHK tersebut tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti perundingan bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, serta mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Buruh juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas besaran hak yang diterima. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa pekerja didorong untuk mendaftarkan PHK secara individual tanpa melalui prosedur yang transparan, yang memunculkan dugaan adanya tekanan terhadap buruh.

Meski demikian, pemerintah telah merespons dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja terdampak PHK. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dua regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan serta memastikan bahwa hak mereka tetap terjaga.

Melalui kebijakan terbaru ini, manfaat JKP mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah menetapkan bahwa pekerja yang terkena PHK akan menerima manfaat sebesar 60 persen dari upah yang dilaporkan selama enam bulan, meningkat dari skema sebelumnya yang hanya mencakup 45 persen dalam tiga bulan pertama dan 25 persen dalam tiga bulan berikutnya.

Selain itu, persyaratan kepesertaan dan klaim JKP juga dipermudah dengan meniadakan syarat pembayaran iuran enam bulan berturut-turut serta memberlakukan masa kedaluwarsa manfaat hingga enam bulan.

Pemerintah juga telah membuka ribuan lowongan kerja baru untuk buruh yang terdampak PHK massal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 lowongan tersedia di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan daerah guna memastikan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat segera memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan juga disiapkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja yang terus berkembang.

Dari sisi perlindungan jangka panjang, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan manfaat JKP, tetapi juga memberikan keringanan iuran JKK bagi sektor industri padat karya. Iuran tersebut dikurangi sebesar 50 persen selama enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban industri yang terkena dampak ekonomi, sehingga perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja mereka tanpa perlu melakukan PHK tambahan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pekerja dan industri. Dengan manfaat JKP yang lebih besar dan proses klaim yang lebih sederhana, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik. Selain itu, keringanan iuran bagi industri padat karya akan membantu sektor tersebut untuk tetap beroperasi secara stabil di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menekankan bahwa regulasi ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Peningkatan manfaat JKP diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang cukup bagi pekerja selama masa transisi sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Upaya pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja terdampak PHK seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi para buruh dalam menyikapi situasi ini. Demonstrasi yang direncanakan oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpotensi menciptakan ketegangan sosial tanpa memberikan solusi konkret bagi para pekerja.

Alih-alih menghabiskan energi untuk aksi protes, buruh lebih baik memanfaatkan kesempatan kerja baru yang telah disediakan pemerintah. Dengan adanya lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan serta manfaat JKP yang meningkat, para pekerja dapat segera bangkit dan kembali memasuki dunia kerja tanpa harus mengalami ketidakpastian ekonomi yang berlarut-larut.

Langkah pemerintah dalam menghadapi dampak PHK massal di PT Sritex mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja serta memastikan stabilitas industri padat karya.

Demonstrasi bukanlah jawaban atas permasalahan ini, karena hanya akan memperpanjang ketidakpastian bagi buruh yang terkena PHK. Dengan kebijakan yang telah disiapkan, mantan pekerja Sritex dapat segera memperoleh pekerjaan baru dan kembali berkontribusi dalam perekonomian nasional. Saatnya beralih dari aksi protes menuju solusi yang nyata dan konstruktif. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Gala Indomedia

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap berlangsung selama bulan Ramadhan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dapat membawa pulang paket makanan untuk berbuka.
“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.
Kebijakan ini diterapkan di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam dan akan dievaluasi selama pekan pertama Ramadhan.
“Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” tambahnya.
Selain itu, guna menyesuaikan dengan suasana Ramadhan, paket makanan yang dibawa pulang akan dilengkapi dengan kurma.
“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” jelas Dadan.
Program MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kepala daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak telah menyiapkan anggaran untuk mendukung infrastruktur dan rantai pasok program ini.
“Contohnya Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-pendampingan,” terang Dadan.
Dadan menekankan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah bukan suatu kewajiban. Pemerintah pusat tetap menyediakan dana untuk infrastruktur, rantai pasok, dan pendampingan di daerah-daerah terluar.
“Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari Badan Gizi. Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” tutupnya.