Category Archives: Nasional

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan program ini, pemerintah gencar meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi serta penyediaan makanan bergizi ke seluruh penjuru negeri.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan kepala daerah bisa memberikan dukungan untuk menyukseskan program MBG, seperti mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga pembangunan infrastruktur.
”Saat ini kami tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Harapannya, program ini akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan,” kata Dadan.
Doitambahkannya bahwa MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045. Generasi anak-anak di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi.
“Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting,” ujar Dadan.
Selain itu, pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis.
“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program MBG. Termasuk peran kooperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ujar Budi Arie
Sementara itu, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri.

“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ungkap Sudaryono.
Program MBG menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif dimasa depan.

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Para kepala daerah di berbagai wilayah menegaskan komitmen mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa MBG merupakan program strategis yang bertujuan membangun generasi emas yang sehat dan produktif. Dengan pendanaan dari APBN, program ini tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak-anak tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah dengan melibatkan petani dan pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, peran kepala daerah sangat penting dalam mendukung implementasi MBG, terutama dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan lancar.

Lebih lanjut, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa MBG mampu menciptakan sirkulasi ekonomi daerah yang lebih baik dengan meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal. Hal ini membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kepala daerah diharapkan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan guna memastikan manfaat jangka panjang dari program ini.

Di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Gubernur Kalsel, Adi Santoso, menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG merupakan langkah awal kesuksesan program ini. Untuk menjamin keberhasilan, dapur MBG harus memenuhi standar kelayakan, memiliki tenaga kerja yang kompeten, serta dikelola dengan sistem manajemen yang sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Selain itu, keberadaan dapur MBG juga memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan UMKM dan unit usaha kecil di sekitar wilayah dapur.

Adi Santoso menambahkan bahwa manfaat program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah dan institusi terkait berkomitmen untuk mendukung, mengelola, serta mengawasi pelaksanaan program ini dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan MBG, menurutnya, bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terlibat dalam memastikan pelaksanaan berjalan sesuai tujuan.

Dukungan serupa juga datang dari pemerintah Provinsi Lampung. Tenaga Ahli Gubernur Lampung, H. Hipni, S.E., menekankan bahwa pembangunan dapur MBG adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah. Standar kelayakan dapur MBG harus dipenuhi dengan didukung oleh tenaga kerja yang kompeten serta sistem manajemen yang terstruktur sesuai prosedur operasional. Keberadaan dapur ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dengan melibatkan UMKM dan usaha kecil di sekitar pesantren.

H. Hipni, S.E. lebih lanjut menyampaikan bahwa dapur MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi santri dan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan, pemerintah daerah berkomitmen dalam mendukung dan mengawasi jalannya program ini. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat penting guna menjamin MBG memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keberlanjutan MBG juga bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi antara berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan efektif. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk penyediaan bahan pangan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan daerah tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, sehingga dapat memperkuat ekonomi nasional.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan MBG. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan. Sosialisasi mengenai pola makan sehat dan manfaat program ini harus dilakukan secara masif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dukungan dari dunia usaha juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menyukseskan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat implementasi serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dalam program ini. Perusahaan pangan lokal, misalnya, dapat turut serta dalam penyediaan bahan makanan berkualitas, sementara dunia usaha lainnya dapat berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pendukung, seperti dapur umum dan alat transportasi.

Di beberapa daerah, kepala daerah telah menunjukkan langkah konkret dalam menyukseskan program ini. Beberapa wilayah telah mulai membangun fasilitas dapur MBG dengan standar yang lebih baik serta melakukan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan mengelola program ini. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar pelaksanaan MBG semakin optimal.

Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai kepala daerah, program MBG semakin menunjukkan potensi besar dalam menciptakan perubahan signifikan di bidang gizi dan ekonomi daerah. Upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini menjadi kunci utama bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan kualitas hidup generasi muda, program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

)* Penulis merupakan Pemerhati sosial

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa proses penerimaan bahan baku telah terstandarisasi dan penerapan prosedur blending yang ketat.

“Untuk Pertamax dan Pertalite, kami menerima bahan baku dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Kedua sumber bahan baku ini sudah datang dalam bentuk yang telah ditentukan dan tidak melalui proses pengolahan menjadi RON lain,” jelas Ega.

Sebagai langkah peningkatan kualitas, Pertamina menerapkan prosedur injeksi blending yang bertujuan untuk menambahkan zat aditif pada Pertamax RON 92.

“Kami menggunakan aditif Afton pada Pertamax RON 92. Penambahan aditif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan performa bahan bakar,” ungkapnya. Setiap batch minyak yang diterima akan melalui uji laboratorium yang ketat untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mendalami keterlibatan mafia migas dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Lokasi blending ilegal ditemukan di perusahaan milik anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar.

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Maya Kusmaya dan Edward Corne, yang langsung ditahan.

“Kami telah menetapkan tujuh orang saksi menjadi tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar.

Proses transparansi dalam pengawasan mutu BBM yang dilakukan oleh lembaga terkait semakin memperkuat keyakinan publik bahwa produk yang mereka gunakan telah melewati standar pengujian yang ketat.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan oleh Pertamina telah melalui pengawasan ketat sesuai standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan BBM di Pertamina.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, memastikan bahwa seluruh BBM yang tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina diawasi oleh Kementerian ESDM melalui mekanisme yang sistematis.

“Kami memiliki mekanisme pengawasan menyeluruh terhadap jumlah dan standar bahan bakar minyak di dalam negeri, baik itu Pertalite maupun Pertamax,” ujar Yuliot.

Kepala Balai Besar Pengujian Migas/LEMIGAS, Mustafid Gunawan, juga menegaskan bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM yang diperiksa berada dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan.

“Hasil uji laboratorium LEMIGAS menunjukkan bahwa semua sampel BBM yang diperiksa berada dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan (on spec),” jelas Mustafid.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam tata kelola energi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami tidak akan mengintervensi. Proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk Mahfud MD.

“Keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini tidak lepas dari restu langsung Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mahfud.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun dalam satu tahun.

Pemerintah juga mendorong reformasi tata kelola Pertamina guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sikap tegas ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keandalan BBM nasional sekaligus memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Oleh : Sabrina Kiran )*

Tindakan tegas yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus korupsi Pertamina Petra Niaga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan transparansi di sektor energi. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan juga patut diapresiasi, karena hal ini berkontribusi pada efisiensi energi dan perlindungan lingkungan.

Kasus korupsi yang melibatkan Pertamina Petra Niaga terus diusut oleh Pemerintah. Dengan adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah, masyarakat mulai merasakan harapan akan perubahan. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat tinggi di Pertamina.

Tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan setiap pelanggaran harus diusut hingga tuntas. Dalam pernyataannya, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa mereka akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Sementara itu, di tengah upaya pemberantasan korupsi, PT Pertamina juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas BBM yang dipasarkan. Melalui proses pengolahan yang terstandarisasi dan prosedur blending yang ketat, Pertamina memastikan bahwa produk BBM yang tersedia di pasaran memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa bahan baku untuk produk Pertamax dan Pertalite telah diterima dalam bentuk yang sesuai dengan standar, yaitu RON 90 dan RON 92. Ini menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada kualitas produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Pertamina juga menerapkan prosedur injeksi blending yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar. Penambahan zat aditif pada Pertamax RON 92, yang dilakukan dengan kadar yang tepat, menunjukkan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas tinggi. Proses ini tidak hanya meningkatkan performa bahan bakar, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka menggunakan produk yang telah melalui pengujian laboratorium yang ketat.

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Mustafid Gunawan, juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengawasan BBM. Dengan melakukan pengujian berkala terhadap produk yang dipasarkan oleh Pertamina, Lemigas memastikan bahwa kualitas BBM tetap konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM berada dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka menggunakan produk yang aman dan berkualitas.

Pemerintah juga berperan aktif dalam mendorong peningkatan kualitas BBM yang dipasarkan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyediakan bahan bakar berkualitas bagi masyarakat, yang pada gilirannya mendukung efisiensi energi dan mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan. Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan Pertamina, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kualitas BBM yang mereka gunakan sehari-hari.

Namun, di balik semua upaya positif ini, tantangan tetap ada. Kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik-praktik yang ada di sektor energi. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang mereka temui.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa informasi yang beredar di masyarakat tidak selalu akurat. Provokasi dan berita palsu sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi yang berwenang. Masyarakat harus bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar. Keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga kualitas BBM seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan, bukan sebaliknya.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina dan menjaga kualitas BBM patut diapresiasi. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan berkelanjutan di sektor energi.

Pemerintah terus mendorong jajarannya untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap sektor energi berjalan dengan baik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas BBM dan melaporkan praktik-praktik korupsi juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Saat ini, langkah dan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga kualitas BBM. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita dapat berharap untuk masa depan yang lebih baik dan lebih transparan di sektor energi. Mari kita bersama-sama menolak provokasi yang dapat merusak kepercayaan kita terhadap institusi yang berwenang dan mendukung langkah-langkah positif yang diambil untuk kebaikan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan para pekerja terdampak segera mendapatkan pekerjaan baru dan hak-haknya terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, akan meminta klarifikasi langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK terhadap 8.400 karyawan.

“Kami akan meminta penjelasan kepada tim kurator untuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar diberikan sesuai ketentuan,” ujar Airlangga.

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, juga menyampaikan keprihatinannya atas keputusan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan memastikan agar para pekerja terdampak dapat segera terserap di industri lain.

“Kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara harus direalisasikan dengan cepat,” tegas Immanuel. “Kami juga sedang menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, khususnya di daerah Solo dan Boyolali.”

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghindari PHK, namun juga harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi industri yang ada.

“Pemerintah tidak ingin ada PHK, dan itu sudah menjadi komitmen kami. Saat ini, kami terus memantau agar kebijakan yang diterapkan bisa selaras dengan kondisi industri,” ujar Faisol.

Tak hanya pemerintah, DPR juga turut mengawal agar hak-hak pekerja tetap terjamin. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja benar-benar diberikan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Hendry juga menyoroti bahwa PHK massal ini menjadi sinyal peringatan bagi sektor tekstil nasional yang tengah menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi daya saing industri tekstil dan mencari solusi jangka panjang guna menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain membuka peluang kerja bagi para pekerja terdampak, Hendry juga mendorong program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar mereka memiliki keterampilan baru dan dapat terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Jakarta – Pemerintah langsung melaksanakan gerak cepat mengantisipasi PHK Karyawan Sritex dengan mentiapkan 10.666 lowongan kerja bagi karyawan yang terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Upaya ini dilakukan sejak awal guna memastikan para pekerja yang terdampak tetap mendapatkan hak dan kesempatan kerja baru.

Menurut Yassierli, sejak putusan pailit pada Oktober 2024, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Sritex, kurator, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan setempat, untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan memitigasi dampak PHK. Lowongan yang tersedia mencakup sektor industri garmen, plastik, sepatu, ritel, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa.

Bukan hanya itu, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja yang mengalami PHK.

Disisi lain, pemerintah juga telah menyediakan pelatihan kewirausahaan melalui Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para pekerja terdampak, sehingga mereka dapat segera kembali ke dunia kerja atau memulai usaha mandiri.

“Kita semua harus optimistis, bahwa negara selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang semakin maju,” pungkas Yassierli.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun di tengah tantangan ekonomi.

Sementara itu perlu diketahui, pada 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menghentikan operasionalnya, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10.965 karyawan. Sebagai respons cepat, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan 10.666 lowongan kerja di wilayah Solo dan sekitarnya untuk menampung para pekerja terdampak.

Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada Sabtu, 13 Februari 2025 lalu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan segera meminta klarifikasi dari tim kurator terkait penutupan total Sritex dan PHK yang terjadi.

“Ya nanti kita tanya ke tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah telah melakukan pemetaan peluang kerja bagi karyawan terdampak. Menurutnya, saat ini terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya,” kata Yassierli.

Peluang kerja tersebut tersedia di berbagai sektor, termasuk industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Selain itu, Kemnaker terus memastikan Sritex Group memenuhi hak-hak para pekerja yang terdampak PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tegas Yassierli.

Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi dampak PHK ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan para pekerja terdampak.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Badan Latihan Kerja). Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” ujar Luthfi.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Jawa Tengah agar bisa menyerap tenaga kerja dari Sritex yang terkena PHK.

“Kita tampung (PHK Sritex) sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan pengangguran,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak dari penutupan Sritex serta membantu para pekerja terdampak untuk segera mendapatkan pekerjaan baru.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan hak-hak buruh terdampak PHK di PT Sritex. Langkah-langkah konkret sedang dilakukan untuk memastikan pekerja mendapat haknya secara adil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keputusan PHK oleh tim kurator. “Saya dan Menteri Ketenagakerjaan akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex terkait keputusan PHK,” ujar Airlangga Hartarto.

Tim kurator akan diperiksa untuk memastikan prosedur yang diterapkan sesuai aturan. “Tim kurator akan diperiksa oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan keputusan tersebut sesuai prosedur,” lanjut Airlangga Hartarto.

Pemerintah ingin memastikan hak buruh diperhatikan. “Pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan PHK dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak buruh,” tambah Airlangga Hartarto.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan pemerintah akan mengikuti ketentuan hukum. “Pemerintah akan tunduk pada hukum dalam menangani kasus PHK massal Sritex,” ujar Immanuel Ebenezer Gerungan.
Ia menambahkan bahwa upaya menghindari PHK telah dilakukan. “Kemnaker dan manajemen PT Sritex telah berupaya maksimal agar PHK tidak terjadi,” lanjut Immanuel Ebenezer Gerungan.

Keputusan PHK merupakan wewenang kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga. “Keputusan PHK diambil oleh kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga,” tambah Immanuel Ebenezer Gerungan.

Namun, pemerintah memastikan hak pekerja tetap terpenuhi. “Pemerintah akan memastikan hak-hak buruh, termasuk pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetap terpenuhi,” pungkas Immanuel Ebenezer Gerungan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan pemerintah telah memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK. “Kemnaker telah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK di PT Sritex,” ujar Yassierli.

Terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri. “Terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya yang dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang terkena PHK,” lanjut Yassierli.
Jika PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan hak pekerja tetap diberikan.

“Jika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan pendampingan. “Kemnaker memiliki program pendataan lowongan kerja di seluruh Indonesia dan menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang terkena dampak PHK,” tambah Yassierli.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025. “Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” ujar Yassierli.

Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjamin kesejahteraan pekerja. “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK melalui berbagai skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja,” pungkas Yassierli. [^]

Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Sebanyak 9.604 pekerja terdampak akibat keputusan perusahaan yang menghentikan operasionalnya sejak 1 Maret 2025, menyusul status pailit yang diumumkan melalui surat Nomor 299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa DPR akan mengawal hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, agar diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Ia juga menyoroti bahwa PHK massal di Sritex harus menjadi peringatan bagi sektor tekstil nasional, yang menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor tekstil.

“Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Hendry menekankan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi daya saing industri tekstil nasional dan memberikan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain menyiapkan lapangan kerja, Hendry Munief juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar pekerja terdampak memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Di tengah situasi yang sulit, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) segera mengambil langkah konkret untuk membantu para pekerja terdampak. Sebanyak 8.000 lowongan kerja telah disiapkan bagi korban PHK Sritex di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.

“Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,” ujar Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno.

Langkah ini merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang bersedia menyerap tenaga kerja dari Sritex tanpa tes masuk.

“Sudah kami komunikasikan, justru dari pegawai Sritex kalau masuk ke perusahaan-perusahaan itu tanpa tes,” tambahnya.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

[]